Bab 4

Penataan Ruang Wilayah Untuk Percepatan Pembangunan Koridor Pantai Selatan Jawa

Ringkasan Eksekutif IV - 1

4.1. Kebijakan Pengembangan Sistem Kota-Kota

Hirarki kota dimaksudkan untuk dapat menentukan suatu sistem jenjang

pelayanan yang dikaitkan dengan pusat-pusat pelayanan (kota) yang ada.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, pengembangan kota-kota diarahkan

untuk lebih memantapkan dan memperjelas hirarki berdasarkan kondisi nyata

kawasan-kawasan perkotaan yang ada dan tetap memperhatikan tata jenjang

pelayanan yang lebih tinggi tingkatannya, dengan tujuan memeratakan pusat

pelayanan yang efektif sampai di tingkat lokal (pusat perdesaan).

Hirarki kota-kota di wilayah ini diharapkan akan mewujudkan perkembangan

wilayah secara merata yang didukung keterkaitan desa dan kota (rural-urban linkage) dan keterkaitan kota dengan pasar nasional bahkan internasional.

a. Kota Pusat Pelayanan Kegiatan Nasional di dalam kerangka Koridor

Pansela Jawa yaitu Kota Cilacap dan Yogyakarta.

b. Kota Pusat Pelayanan Kegiatan Wilayah meliputi Kota Pandeglang,

Rangkasbitung, Sukabumi, Cianjur, Tasikmalaya, Pangandaran, Kebumen,

Bantul, Tulungagung dan Banyuwangi.

c. Kota Pusat Pelayanan Kegiatan Lokal dalam kerangka Koridor Pansela

Jawa dibagi menjadi dua sub kriteria yang meliputi PKL-1 dan PKL-2.

§ PKL-1, meliputi Kota Labuan, Palabuhan Ratu, Cibadak, Cipanas,

Ciranjang, Pacet, Garut, Banjar, Parigi, Kroya, Purworejo, Wates,

Wonosari, Pacitan, Trenggalek, Blitar, Kepanjen, Singosari, Bululawang,

Lawang, Lumajang, Jember, Glenmore, Muncar dan Genteng.

§ PKL-2, meliputi Kota Citeureup, Malingping, Muarabinanguen, Bayah,

Surade, Sindangbarang, Pameungpeuk, Cipatujah , Cikalong, Sukaraja,

Jetis, Majenang, Jeruklegi, Gombong, Ayah, Kutowinangun, Puring,

Buluspesantren, Puturejo, Sempor, Purwodadi, Kutoarjo, Glagah,



Banaran, Parangtritis, Samas (Kec. Sanden), Kasongan, Panggan, Baron,

Wonogiri, Girisubo, Pracimantoro, Donorejo, Punung, Pringkuku, Tulakan,

Arjosari, Kebonagung, Nawangan, Bandar, Tegalombo, Ngadirojo,

Sudimoro, Watulimo (Prigi), Durenan, Popoh, Ngunut, Wlingi, Ngliyep,

Balekambang, Sendangbiru, Tempeh, Yosowinangun, Pasirian, Klakah,

Randuagung, Pronojiwo, Kalibaru, Rambipuji, Puger dan Ambulu

4.2. Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung

Kawasan Pengembangan kawasan lindung di koridor pansela Jawa lebih

diarahkan pada peningkatan fungsi lindung pada kawasan-kawasan yang

menurut kriteria seharusnya berfungsi lindung, tetapi belum atau tidak dapat

berfungsi sebagaimana mestinya. Berdasarkan kondisi ini, maka strategi

kawasan lindung di koridor pansela Jawa dikelompokkan atas tiga strategi dasar,

yakni pemeliharaan, pemulihan dan pengkayaan.

Sejalan dengan strategi pengembangan kawasan lindung pada RTR Pulau Jawa

Bali, kawasan lindung berupa perlindungan daerah dibawahnya, perlindungan

setempat, perlindungan daerah rawan bencana alam, serta suaka alam dan

cagar budaya harus jelas fungsi perlindungan serta wilayah yang dilindungi.

Dengan demikian dapat ditetapkan dengan tegas besaran kawasan lindung,

serta strategi pengembangannya.

Tabel 4.1

Kebijakan Pengelolaan Kawasan Lindung

No. Kawasan/Sub Kawasan

Kebijakan Perlindungan Arahan Pola Pengelolaan

1 Kawasan yang Memberikan Perlindungan pada Kawasan Bawahannya

Kawasan Hutan Lindung

- Mempertahankan keberadaan hutan lindung sebagai hutan dengan tutupan vegetasi tetap

- Mempertahankan fungsi hutan lindung sebagai pengatur tata air, pencegahan banjir dan erosi

- Mempertahankan keberadaan hutan lindung agar tetap kesuburan tanah pada hutan lindung dan daerah sekitarnya dapat tepelihara

Mencegah terjadinya erosi atau sedimentasi pada kota-kota atau kawasan produksi (pertanian, perkebunan & pariwisata, dsb) khususnya kawasan yang berada pada kelerengan terjal

Mendukung terwujudnya luasan kawasan hutan lindung di pulau jawa pada umumnya dan pansela pada khususnya

Kawasan Resapan Air - Memberikan ruang yang Mempertahankan kawasan resapan





memadai bagi peresapan air hujan pada zona-zona resapan air tanah untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir

air tinggi terutama di Malimping, Sukabumi, Garut, Cianjur, Tasikmalaya, Cilacap, kebumen, Lumajang, Jember, Banyuwangi

2 Kawasan Perlindungan Setempat

Sempadan Pantai - Melindungi kawasan pantai dari gangguan kegiatan yang mengganggu kelestarian fungsi pantai

Menetapkan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung pada RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota.

Ketentuan kawasan lindung sempadan pantai adalah 100 m dari titik pasang tertinggi

Sempadan Sungai - Melindungi sunagi dari kegiatan budidaya penduduk yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air sungai, kondisi fisik bantaran sungai dan dasar sungai, serta mengamankan aliran sungai

Menetapkan kawasan sempadan sengai sebagai kawasan lindung pada RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota .

Ketentuan kawasan lindung sempadan sungai adalah 100 m untuk sungai besar dan 50 meter untuk sungai kecil

Kawasan Sekitar Waduk

- Melindungi waduk dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air danau serta kelestarian fungsi waduk

Menetapkan kawasan sempadan sekitar waduk sebagai kawasan lindung pada RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota .

Ketentuan kawasan lindung sempadan sekitar waduk adalah 100 m dari titik pasang tertinggi

Kawasan Sekitar Mata Air

- Melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat mengganggu dan/atau merusak kualitas air serta kelestarian fungsi mata air

Menetapkan kawasan sempadan pantai sebagai kawasan lindung pada RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten/ Kota.

Ketentuan perlindungan Kawasan Sekitar Mata Air adalah jari-jari 200 m dari titik mata ai r

3 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

- Cagar Alam

- Cagar Alam Laut

- Taman Buru

- Taman Nasional

- Suaka Margasatwa

- Suaka Alam

- Taman Wisata

- Taman Wisata Laut

- Cagar Budaya

- Melestarikan Taman Nasional dengan segenap kekhasan ekosistemnya

- Melestarikan cagar alam beserta segenap flora didalamnya yang tergolong unik/langka

- Melestarikan suaka margasatwa beserta segenap fauna didalamnya yang tergolong unik/langka

- Melestarikan taman wisata alam/taman buru dengan

Kawasan suaka alam :

- Sub Koridor Barat : Taman Nasional Ujung Kulon, CA Talaga Warna di Kabupaten Cianjur, CA Talaga Warna (perluasan) di Kabupaten Bogor dan Cianjur; CA Takokak, CA Cadas Malang, CA Bojong Larang Jayanti di Kabupaten Cianjur; CA Gunung Simpang di Kabupaten Bandung dan Cianjur; CA Papandayan (perluasan) dan CA Kawah Kamojang di Kabupaten Garut dan Bandung; CA Talaga Bodas dan CA





- Hutan Bakau (Magrove)

segenap keunikan alam dan ekosistemnya sehingga dapat dikembangkan sebagai sebagai obyek wisata

- Melestarikan cagar budaya yang berisikan benda-benda bersejarah peninggalan masa lalu, berikut segenap adat istiadat, kebiasaan dan tradisi setempat yang unik

- Melestarikan hutan bakau sebagai tempat pemijahan ikan/udang, filter pencemar, dan penahan ombak/arus l aut

Leuweung Sancang di Kabupaten Garut; CA Sukawayana, CA Tangkuban Parahu (Pelabuhanratu) dan CA Cibanteng di Ka bupaten Sukabumi; CA Pananjung Pangandaran dan CA Panjalu/Koorders di Kabupaten Ciamis.

- Sub koridor Tengah : Kawasan Suaka alam Wijayakusuma, Karangbolong, Nusakambangan di Kabupaten Cilacap, Cagar alam di Kabupaten Gunungkidul, Taman hutan raya di Kabupaten Sleman.

- Sub Koridor Timur : Cagar Alam Nusa Barung Kabupaten Lumajang dan Cagar Alam Blambangan Kabupten Banyuwangi.

Kawasan cagar budaya

- Sub Koridor Barat Kawasan taman wisata alam (TWA) yang terdapat di Provinsi Banten adalah TWA Pulau Sanghiang dan TWA Carita, Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan; meliputi Istana Cipanas di Cianjur; Kampung Naga di Tasikmalaya; Candi Cangkuang di Garut; Ciung Wanara Karang Kamulyan di Ciamis; dan beberapa kawasan cagar budaya yang tersebar di berbagai kabupaten/kota.

- Sub Koridor Tengah: Kawasan Perairan segara anakan di Kabupaten Cilacap dan kawasan karst di Kecamaran Ayah Kabupaten Kebumen, Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan yang terletak di Kabupaten Bantul, Kulonprogo, dan Gunungkidul, serta Kota Yogyakarta.

4 Kawasan Rawan Bencana Lingkungan

- Melindungi masyarakat dari ancaman dan gangguan langsung maupun tidak langsung terhadap kerawanan bencana lingkungan

- Melindungi aset-aset sosial ekonomi masyarakat (infrastruktur, permukiman dan

Penanganan bencana alam berdasarkan siklus bencana melalui tindakan preventif dengan pembuatan perta bencana alam, mitigasi terhadap pelaksanaan RTRW, kesiapsiagaan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, tanggap darurat, pemulihan dan pembangunan





sentra-sentra produksi) dari gangguan dan ancaman bencana lingkungan

kembali pasca bencana

Pengembangan wilayah yang didasarkan pada peta rawan bencana (sebagai acuan)

Pengendalian kawasan-kawasan produksi dari bencana lingkungan yang meliputi :

- Kawasan rawan letusan G. Berapi

- Kawasan rawan gempa bumi (hampir dimiliki seluruh daerah di Pulau Jawa Selatan)

- Kawasan rawan tanah longsor (hampir dimiliki seluruh daerah di Pulau Jawa Selatan)

- Kawasan rawan banjir

4.3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Budidaya

Pemanfaatan kawasan budidaya pada dasarnya ditekankan untuk tidak

melampaui daya dukung kawasan tersebut agar tidak terjadi satu kawasan

dibebani melampaui daya dukungnya, sementara kawasan lain belum

dikembangkan. Sehubungan dengan itu, kebijakan pemanfaatan kawasan

budidaya koridor pansela Jawa dapat dirumuskan sebagaimana berikut :

a. Untuk wilayah-wilayah yang belum berkembang, perlu dikembangkan

pemanfaatan kawasan budidaya, melalui upaya-upaya penyediaan prasarana

wilayah, mengembangkan potensi-potensi wilayah tersebut untuk menarik

investasi dan juga agar pembangunan di bagian selatan dapat lebih terkendali.

b. Kawasan-kawasan yang sudah berkembang, namun belum begitu cepat, perlu

ditingkatkan pengembangannya untuk mengimbangi laju-laju perkembangan

kawasan-kawasan cepat berkembang, yang sekaligus berperan mengurangi

beban kawasan cepat berkembang.

c. Kawasan cepat berkembang diupayakan untuk mentransfer kegiatan-

kegiatannya kepada daerah yang relatif lebih lambat perkembangannya, selain

untuk mengurangi beban juga berfungsi untuk memacu perkembangan

kawasan-kawasan yang relatif lambat berkembang.

d. Perlu ditingkatkan keterkaitan kegiatan pada kawasan-kawasan budidaya, baik

berkaitan antar pusat-pusat kegiatan (permukiman/perumahan), keterkaitan

perkotaan-perdesaan, maupun keterkaitan antar kawasan.



Tabel 4.2

Kebijakan Pengelolaan Kawasan Budidaya

Kegiatan Kebijakan Pola Pengelolaan

Industri - Berbaris ekolog i, artinya tetap hemat energi, air dan lahan

- Merupakan pusat inovasi bagi jenis-jenis industri baru

Pengembangan keegiatan industri di kawasan pansela diarahkan pada industri yang mampu mengolah sumberdaya lokal

Pertanian pangan - Peningkatan kegiatan intensifikasi pertanian dan pengurangan secara ketat ekstensifikasi

- Tetap mempertahankan kawasan pertanian yang ada, terutama pada sawah irigasi

- Perluasan diarahkan pada sawah tadah hujan, dengan didukung oleh sistem irigasi yang memadai

- Untuk menjaga/menjamin luas lahan yang ada, maka perlu diterapkan kawasan pertanian absolute

Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan pada lahan pertanian basah di kawasan pansela

Perkebunan - Tetap mempertahankan lokasi-lokasi perkebunan yang ada

- Pengalihan fungsi lahan pada perkebunan tanaman keras dapat dilakukan untuk penggunaan lahan yang lebih strategis

- Perluasan perkebunan tanaman keras pada atnah tandus atau rusak, guna meningkatkan produktivitas tanaman keras dan memperbaiki kondisi tanah yang ada

- Perluasan lain pada permukiman atau lahan pertanian secara serasi

Kawasan priangan timur dsk, kawasan blitar dsk, dan kawasan jember dsk.

Peternakan - Dapat dikembangkan pada banyak lokasi, khususnya pada kawasan permukiman dengan mempertimbangkan dampak lingkungan

- Perlunya penegasan batasan kawasan penangkaran hewan, khususnya untuk hewan-hewan ternak besar

Kawasan Priangan Timur dsk, kawasan Kebumen dsk, kawasan Tulungagung dsk, kawasan Malang dsk

Perikanan - Dikembangkan pada kawasan tegalan atau dapat bercampur pada kawasan permukiman

Kawasan pringan timur dsk, kawasan mediaun dsk dan kawasan Madiun dsk



Kegiatan Kebijakan Pola Pengelolaan

- Pertambakan diarahkan di wilayah pantai yang tidak kritis, sekaligus bermanfaat untuk menekan abrasi

- Percampuran yang serasi dengan kawasan lain

Pariwisata - Pengembangn kawasan pariwisata tanpa merusak lingkungan hidup maupun budaya setempat, berupa 1) wisata alam dan hutan pada semua jenis kawasan dan tanpa mengganggu kelestarian lingkungan, 2) pertamanan pada kawasan permukiman, 3) agrowisata pada kawasan pertanian, hutan prosuksi dan hutan lindung, 4) wisata budaya pada permukiman, 5) kerajinan pada permukiman

Hampir terdapat diseluruh wilayah selayan Pulau Jawa

Permukiman - Dikembangkan pada kawasan yang siap bangun dan aman dari bencana alam, sehat dan memiliki akses untuk kesempatan berusaha

- Perbatasan kegiatan permukiman yang sudah ada pada kawasan lindung

Kawasan hutan produksi - Mempertahankan hutan pada lokasi semula

- Perluasan hutan diupayakan mencapai 30% dari keseluruhan kawasan, terutama pada kawasan tanah rusak/tandus/kritis

- Masih dimungkinkan pertukaran guna lahan untuk meningkatkan hasil guna lahan

4.4. Kebijakan Pengembangan Pariwisata

4.4.1. Arahan Pengembangan Pariwisata

- Meningkatkan pelayanan fasilitas pendukung pada kota-kota pelayanan utama

maupun hinterlandnya melalui peningkatan Sumber Daya Manusia dan

perangkat kelembagaannya, pembangunan infrastruktur dasar (PSD)

menggerakkan partisipasi sektor swasta dan memberdayakan masyarakat

(host community empowerment) melalui ketahanan ekonomi pada sektor

wisata dan sektor lain yang saling berkaitan.



- Mempercepat terjalinnya suatu rajutan ruang melalui rencana arteri selatan

yang menhubungkan semenanjung selatan Pulau Jawa dari Timur sampai ke

Barat (Backward and Outward Linkage) sekaligus membuka keterisolasian

beberapa kawasan bagian selatan yang selama ini diindikasikan sebagai

kawasan tertinggal.

- Memperlebar ekstensifikasi dalam hal promosi dan marketing (promotion and marketing tools) termasuk didalamnya menyusun rencana investasi baik

jangka pendek maupun jangka panjang.

- Memperbaiki dan memperkuat karakter serta jatidiri obyek wisata secara

dominan agar menjadi isu yang menarik minat pengunjung untuk mengunjungi

obyek wisata tersebut dengan menghidupkan tradisi dan adat istiadat

masyarakat setempat (etno-tourism) yaitu Budaya Pesisir Selatan melalui

kegiatan Peket Wisata Labuhan, Sedekah Laut dan Festival Seni Pesisir

Selatan dan menghidupkan legenda dan cerita rakyat dengan pementasan

seni dan drama panggung.

- Meningkatkan kerjasama regional antar kabupaten/kota lintas instansi dan

multi instansi (stakeholder)

- Mempermudah akses guna memperpendek jalur moda transportasi, sehingga

fungsi moda transport tidak hanya sebagai penggerak distribusi barang dan

orang, namun sebagai penggerak pengunjung dalam berwisata.

- Beberapa hal yang diperhatikan dalam skenario dan arahan pengembangan

pada pengelolaan wisata secara umum dapat dijabarkan dalam aspek:

1. Potensi Objek Wisata, kualitas dan pengelolaan objek wisata merupakan

hal mendasar yang dapat menarik kunjungan wisatawan dan kesiapan

fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan sifatnya.

2. Potensi Pengunjung, kawasan wisata harus mempunyai sasaran yang

jelas dalam membidik “pasar” yang sesuai. Pasar terbesar adalah

penduduk dari Jakarta dan Bandung dalam skala regional. Sedangkan

untuk pariwisata dalam konteks lokal, pemberdayaan dan peningkatan

perekonomian kawasan sekitar menjadi sebuah jalinan yang penting.

3. Kondisi Infrastruktur dan kemudahan akses, secara umum kemudahan

aksesibilitas merupakan salah satu penunjang berhasilnya sebuah

kawasan wisata. Dengan menydiakan akses regional distribusi hasil bumi

dan industri pada jalur selatan potensi wisata yang berada di sekitarnya

akan menjadi lebih terangkat.



Sub Koridor Pansela Barat

Pengembangan pariwisata pada sub-koridor Selatan Barat secara langsung

dan tidak langsung bergantung pada berbagai aspek keruangan regional dan

perkembangan daerah-daerah yang mendukungnya, selain pengembangan

kawasan wisata secara langsung. Pengembangan infrastruktur jalur selatan

diutamakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kelancaran jalur

distribusi barang dan jasa dapat berpengaruh secara positif pada

pengembangan potensi wisata secara tidak langsung. Dengan koridor utama

dari utara ke selatan, dari Jakarta – Bandung – Garut dan Tasikmalaya, jarak

tempuh wisata yang terjadi memang kurang merata.

Sub Koridor Pansela Tengah

Beberapa obyek wisata yang terletak di pesisir selatan jawa sebagian besar

mempunyai jenis wisata pantai dan wisata alam serta wisata budaya.

Kegiatan wisata pada beberapa obyek wisata telah berkembang baik namun

masih taraf lokal, kalaupun terdapat even-even yang berskala nasional dan

internasional hal ini bersifat optional tourism. Misal pantai parangtritis yang

digunakan dalam Festival Layang-layang yang diikuti beberapa negara,

namun ini bersifat tidak teragenda secara teratur, Paralayang dan Gantole di

Pegunungan di Gunung Kidul pada kawasan pantai Baron dan Krakal.

Secara umum keindahan alam dan panorama pantai menjadi alasan utama

minat pengunjung wisatawan baik domestik (lokal dan nasional) serta

mancanegara.

Sedangkan obyek wisata yang telah hidup dan menjadi tujuan utama

wisatawan terutama skala lokal seperti Pantai Baron, Glagah di Kabupaten

Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo, Waduk Gajahmungkur di

Kabupaten Wonogiri, Pantai Ayah , Pantai Karangbolong serta beberapa

obyek wisata lain harus tetap hidup dan dikembangkan guna mendukung

percepatan kawasan selatan pulau Jawa, hal ini dikarenakan obyek wisata

inilah yang selama ini menjadi tujuan wisata utama bagi masyarakat lokal.

Saat ini kegiatan dan pola wisatawan masih pada pola one day season atau

piknik pp (pergi pulang) sedangkan untuk pola paket wisata one week season

masih belum banyak peminatnya kecuali saat libur lebaran dan musim liburan

beberapa wisatawan melakukan perjalanan wisata.

Sub Koridor Pansela Timur

Arahan percepatan pada sub koridor pansela timur adalah mensinergikan

upaya peningkatan infrastruktur dan fasilitas pendukung guna

pengembangan sektor pariwisata dan sektor-sektor lain guna peningkatan



ekonomi wilayah. Secara umum kondisi infrastruktur dan fasilitas pendukung

cukup baik, terutama obyek wisata yang berdekatan dengan ibu kota

kecamatan atau terletak pada sentra kerajinan atau pusat kegiatan ekonomi

nelayan misal TPI di Tulungagung dan Trenggalek, sedangkan obyek wisata

yang lokasinya masih terpencil dan terisolasi infrastruktur dan fasilitas

pendukung masih belum memadai. Saat ini rencana jalan selatan-selatan

sedang dibangun dan baru mencapai panjang kurang lebih 8 km melalui

hutan lindung. Dengan adanya rencana arteri diharapkan akan menjadi

bangkitan ekonomi masyarakat secara lokal. Arahan pengembangan

pariwisata lebih ditujukan pada peningkatan akses, infrastruktur dan fasilitas

pendukung dan yang terakhir adalah ekstensifikasi dan penyebaran informasi

wisata.

4.4.2 Pengembangan Wisata pada Sub Koridor

• Pengembangan Hirarki Kota Pelayanan

Pada sub koridor barat Kota Pelayanan Utama diarahkan pada Daerah

Khusus Ibukota Jakarta dan Kota Bandung dengan Kota Pelayanan

Pendukung adalah Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Garut,

Kabupaten Lebak dan Pandeglang serta Kabupaten Sukabumi.

Sesuai dengan arahan Pusat Pelayanan kota Yogyakarta adalah pusat

kegiatan Nasional sehingga sub koridor tengah menempatkan Pusat

Pelayanan Utama adalah di Yogyakarta dan Kota Pelayanan Pendukung

adalah di Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon

Progo, Kebupaten Purworejo dan Kabupaten Kebumen. Kegiatan wisata

di Kota Yogyakarta memiliki beragam tema wisata yaitu konvensi,

budaya, alam, minat khusus dan pengembangan pendidikan. Potensi

Kota Yogyakarta sebagai Kota Pelayanan Utama dapat dimanfaatkan

sebagai pusat informasi pariwisata kawasan Selatan. Disamping itu akses

dan gateway Kota Yogyakarta memungkinkan dari semua arah bahkan

bandara Adi Sucipto sudah dibuka untuk penerbangan mancanegara..

Sedangkan poros Kota Yogyakarta – Solo juga dapat dimanfaatkan

sebagai pusat pelayanan bagi kawasan segmen Wonogiri dan Pacitan.

Pada sub koridor Timur Kota Pelayanan Pendukung adalah Kota

Surabaya dan Kota Malang sedangkan Kota Pelayanan Pendukung terdiri

dari Kabupaten Pacitan, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung,

Kabupaten Blitar dan Kabupaten Banyuwangi. Pola ini dapat ditengarai

dari pola pengunjung ke Jawa Timur yang paling banyak dikunjungi



adalah Gunung Bromo dan Tengger serta Gunung Semeru kemudian ke

Malang dan Batu kemudian ke Bali. Dengan demikian maka pola

pengunjung tersebut dapat dijadikan sebagai indikator bahwa pola

kunjungan dari daerah utara ke selatan dilalui dari Surabaya, Pasuruan

dan Malang. Kota Malang diarahkan sebagai kota Simpul pelayanan yang

dapat langsung mengakses kawasan Selatan, kawasan utara (Surabaya ,

Gresik , Tuban) dan Bali terutama dalam hal informasi wisata dan

trasportasi baik darat, laut maupun udara. Pengembangan wisata kota

Malang saat ini adalah sebagai wisata alam, wisata konvensi dan

pendidikan. Khusus untuk Kabupaten Jember dan Lumajang masih belum

terdapat kegiatan wisata yang dominan.

• Pengembangan Atraksi Wisata

Pengembangan tema atraksi wisata pada sub koridor barat adalah tema

wisata alam berupa pantai dan kawasan lindung dan wisata budaya.

Skenario pengembangan paket wisata yang dapat dikembangkan adalah

Paket Wisata Pantai Anyer, Carita dan Lada dengan kota pelayanan yaitu

Kabupaten Pandeglang, Paket wisata Tanjung lesung, Taman Nasional

Ujung Kulon dan Pulau Pecang, Paket wisata lain adalah Paket wisata

Kampung Badui dan pegunungan Halimun. Paket- paket tersebut dapat

dikemas dalam paket liburan Sabtu – Minggu (Weekend Package).

Untuk sub koridor tengah Paket Wisata yang dapat dikemas adalah

Borobudur – Prambanan – Malioboro dengan kota pelayann kota

Yogyakarta, Paket Pantai Parangtritis – Baron – Kukup dan Krakal

dengan kota pelayanan Bantul dan Wates (ibukota Kabupaten

Kulonprogo) . Paket tersebut dapat dikemas dalam paket dua hari atau

weekend season.

Sedangkan untuk paket wisata sub koridor timur adalah Bromo –

Tengger – Batu Malang dengan pusat pelayanan kota Malang, Paket

Wisata Taman Safari II Prigen – Tanggulangin – Batu Malang dengan

pusat pelayanan Kota Malang atau Kota Batu. Paket wisata lain yang

dapat dikembangkan adalah Pantai Ngliyep (Malang) – Pantai Prigi

(Tulungagung) – Pantai Popoh (Trenggalek) dengan kota pelayanan di

Tulungagung dan di Trenggalek, untuk perjalanan ke Bali dari Malang

dapat diarahkan pada paket wisata Pantai Blambangan – Taman

Nasional Meru Betiri – Banyuwangi – Bali.



• Pengembangan Akses dan Fasilitas Pendukung

Sistem pergerakan utama di sub koridor barat adalah berasal dari poros

Jakarta- Bandung – Garut – Tasikmalaya, sedangkan dari arah Bandung

dapat diakses melalui Cianjur – Sukabumi. Sedangkan untuk menjangkau

Kabupaten Lebak dan Pandeglang dapat melalui Sukabumi, atau menyisir

jalan di Pelabuhan Ratu namun kondisi jalan curam dan berkelok-kelok

namun sudah beraspal. Secara umum lokasi obyek wisata yang paling

diminati adalah Pantai Anyer. Pantai Carita dan Pelabuhan Ratu, Pantai

Ujung Genteng dan Pantai Pangandaran. Sedangkan akses dari

Pangandaran menuju ke segmen Cilacap dapat dicapai melalui Ciamis.

Akses utama menuju ke sub koridor tengah yang paling dekat dari arah

utara adalah dari kota Yogyakarta sehingga pengembangan koridor Utara

Selatan Yogyakarta Bantul, dan Bantul sebagai Simpul pelayanan.

Sehingga dengan dimanfaatkannya jalur selatan sebagai jalur produksi

dan distribusi serta wisata didukung dengan akses dari koridor Jogja

Bantul dengan simpul pelayanan berada di Bantul akan dapat

menggerakkan tumbuhnya fungsi jasa dan pelayanan.

Pola pergerakan pengunjung menuju ke sub koridor timur adalah dari

Yogyakarta/Solo – Wonogiri – Pacitan – Trenggalek – Tulungagung –

Blitar – Malang, atau Malang – Lumajang – Jember dan Banyuwangi –

Bali. Saat ini pola pergerakan

menuju ke Bali masih dominan dari pantai utara yaitu Surabaya –

Banyuwangi – Bali. Skenario akses dan pola pergerakan di kawasan sub

koridor timur adalah menggunakan sistem jalan sirip utara – selatan yaitu

Surabaya - Malang – Blitar , Jember – Bondowoso- Situbondo –

Banyuwangi – Bali, Lumajang - Probolinggo, Tulungagung – Ponorogo –

Madiun – Ngawi . Namun secara umum pengembangan sistem akses di

Jawa Timur manganut segitiga Malang – Surabaya – Probolinggo.

• Pengembangan SDM dan Kelembagaan

Pengembangan SDM dan Kelembagaan sangat erat kaitannya dengan

konteks percepatan, dalam hal ini sektor pariwisata sangat terkait dengan

daya inovasi dan kreatifitas pengelola ditunjang dengan kelembagaan

yang mantap. Selama ini SDM dan kelembagaan hanya berorientasi pada

target prestasi (PAD) namun tidak melihat pada konteks substansi.

Pariwisata sangat membutuhkan suatu upaya promosi dan informasi

sehingga dapat dikenal oleh masyarakat.



Beberapa skenario pembentukan badan pengelola dan kantor pengelola

adalah badan penanaman investasi daerah, balai konservasi dan sumber

daya alam lintas kota/kabupaten , Dinas Kehutanan dan Pengelolaan Air

di tiap kabupaten/kota. Instansi ini secara bersama-sama akan mengelola

kawasan yang akan dimanfaatkan sebagai fungsi wisata.

• Pengembangan Pasar dan Pemasaran

Aspek pasar dan pemasaran tidak dapat dilepaskan dari pengembangan

suatu kawasan wisata. Aspek pasar meliputi aspek segmentasi dan target

pengunjung serta aspek kompetitor dan peluang usaha, sedangkan aspek

pemasaran terkait dengan inovsi dan kreatifitas untuk ajang promosi dan

pemasaran.

4.5. Strategi Percepatan Pembangunan Koridor Pansela Jawa

Sesuai dengan tujuan perencanaan ini adalah percepatan pembangunan koridor

Pantai Selatan Pulau Jawa. Strategi Percepatan Pembangunan Koridor Pansela

Jawa dirinci sebagai berikut:

§ Strategi Pengembangan Ekonomi/SDA dan SDM

§ Strategi Pengembangan Prasarana dan Pengelolaan Pembangunan

Selanjutnya secara lebih terperinci, strategi pengembangan di Koridor Pansela

Jawa dapat dilihat pada peta-peta berikut ini.

Documents

Bab 4