4. BAB I - BAB VI

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

1/182

1Hukum Laut Indonesia

BAB I

PENETAPAN ILMU-ILMU KELAUTAN TERMASUK

HUKUM LAUT SEBAGAI POLA ILMIAH POKOK

A.

Pengertian Pola Ilmiah Pokok

Setiap lembaga pendidikan tinggi diharapkan mene-

rapkan apa yang dinamakan Pola Ilmiah Pokok (PIP) atau da-

lam bahasa Inggeris disebut The Main Scientific Pattern (MSP).

PIP atau MSP yang menunjukkan orientasi atau arah pengem-

bangan lembaga pendidikan tinggi yang bersangkutan. Pene-

rapan PIP oleh setiap lembaga pendidikan tinggi harus di da-sarkan atas keunggulan atau kompetensi spesifik yang di mi-

likinya, dan kompetensi ini merupakan prasyarat untuk mela-

kukan kerjasama intensif antarberbagai lembaga pendidikan

tinggi.

Tanpa memiliki kompetensi spesifik, tidak mungkin

suatu perguruan tinggi, dapat berpartisipasi dalam kerjasama

dengan perguruan tinggi lain atau instansi lainnya. Kerjasama

intensif itu sendiri adalah suatu unsur dari sistem pendidikan

nasional, dan merupakan salah satu program jangka panjang

dari Pola Kebijaksanaan Dasar Pengembangan Pendidikan

Tinggi di negeri ini yang ditetapkan sejak tahun 1975.

PIP bukanlah sebuah disiplin ilmu, melainkan meru-

pakan orientasi pemikiran strategis, dalam pendidikan yang

sejauh mungkin mencakup setiap disiplin ilmu, sehingga

dengan demikian, PIP diharapkan dapat memberikan arah

bagi pengembangan Tri Dharma lembaga pendidikan tinggi,

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

2/182

2 Hukum Laut Indonesia

atau perguruan tinggi, serta sekaligus dapat memberikan

nuansa spesifik kepada pelbagai disiplin ilmu yang dikem-

bangkan perguruan tinggi yang bersangkutan (Universitas

Hasanuddin, 1999:1).

Pilihan atau penetapan PIP bagi setiap perguruan

tinggi, dilakukan melalui pemikiran-pemikiran yang sifatnya

fundamental, yang berkaitan dengan keadaan lingkungan,

kebudayaan, dan sejarah kehidupan masyarakat luas, dimana

perguruan tinggi tersebut berada atau berdomisili. PIP diha-

rapkan memberikan warna dan nuansa spesifik, terhadapperguruan tinggi yang bersangkutan, sehingga setiap luaran-

nya diharapkan, memiliki kemampuan untuk memberikan

warna dan nuansa spesifik, nuansa PIP terhadap disiplin ilmu

yang dikembangkannya.

Nuansa PIP dikembangkan secara tersebar, melalui

pelbagai disiplin ilmu pengetahuan yang dibina oleh berbagai

fakultas, sekaligus juga dapat dikembangkan secara terpusat,

pada sekumpulan disiplin ilmu yang membentuk program

studi, yang mendukung PIP itu secara melembaga di dalam

dan melalui satu fakultas.

B.Sejarah Penetapan Ilmu-Ilmu Kelautan Sebagai PIP

Universitas Hasanuddin

Universitas Hasanuddin (UNHAS) sebagai lembaga

pendidikan tinggi atau perguruan tinggi, telah memilih dan

menetapkan Ilmu-Ilmu Kelautan (Marine Sciences) sebagai

suatu kompe-tensi yang harus dibangun, dipelihara, serta

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

3/182


dikembangkan, dengan harapan dapat memberikan nuansa

spesifik bagi uni-versitas, dalam rangka melakukan kerjasama

intensif dengan lembaga pendidikan tinggi lain serta instansi

lain, baik milik pemerintah ataupun swasta.

Ditetapkannya Ilmu-Ilmu Kelautan sebagai PIP

UNHAS didasarkan atas kesepakatan yang dica-pai melalui

pelbagai pertemuan ilmiah yang puncaknya terjadi pada

Seminar Administrasi UNHAS di Kabupaten Soppeng (salah

satu kabupaten di Propinsi Sulawesi Selatan) pada tahun

1975. Kesepakatan tersebut kemudian dikukuhkan melaluiRapat Senat UNHAS dan selanjutnya dituangkan ke dalam

Surat Keputusan Rektor UNHAS No.1149/UP-UH/1975 tang-

gal 27 Desember 1975.

Salah satu tonggak penting dalam perjalanan sejarah

pengembangan PIP UNHAS adalah adanya dukungan strategis

yang diucapkan sendiri oleh Presiden RI kala itu (Bapak

Soeharto), ketika UNHAS merayakan Dies Natalisnya (hari

jadi) yang ke-25 pada bulan September 1981 (Kerangka

Kebijakan Pengembangan PIP UNHAS:2). Beliau mengatakan

antara lain, Universitas Hasanuddin mempunyai kedudukan

yang khas dalam pengembangan studi ilmu-ilmu kelautan,

karena letak geografis UNHAS berada di belahan Timur Nu-

santara yang luas wilayah lautnya. Karena itu saya minta

agar usaha Universitas Hasanuddin untuk mengkhususkan

diri dalam pengembangan studi ini diteruskan dan tidak boleh

berhenti.

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

4/182


Kenyataan menunjukkan bahwa, lautan di wilayah

Indonesia yang luas dan kaya itu, sebagian terbesar belum

diolah. Adalah wajar dan bahkan sudah seharusnya jika

Universitas Hasanuddin tidak hanya memikirkan, tetapi

memegang peranan dalam perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi di bidang ini.

Tonggak penting lainnya adalah pembentukan Prog-

ram Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan sebagai jurusan yang

ditempatkan pada Fakultas Peternakan UNHAS pada tahun

1988, dimana pembentukan program studi tersebut dilakukanberdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan

Tinggi No.19/Dikti/Kep/ 1988 tanggal 16 Juni 1988. Program

Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan merupakan embrio dan

cikal bakal bagi terbentuknya Fakultas Ilmu dan Teknologi

Kelautan.

Jurusan Program Studi Ilmu dan Teknologi Kelautan,

maupun Jurusan Program Studi Ilmu Perikanan, pada akhir-

nya ditetapkan sebagai bagian dari sebuah Fakultas yang

disebut Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan pada tahun

1996, yang penetapannya didasarkan atas Surat Keputusan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.036/O/1996 tanggal

29 Januari 1996. Keberadaan Fakultas Ilmu Kelautan dan

Perikanan merupakan salah satu langkah maju dalam

pengembangan PIP UNHAS, tetapi sekaligus mendorong

timbulnya ketidakpuasan pada beberapa kelompok civitas

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

5/182


academica, terutama dari kalangan Fakultas MIPA, dan Fa-

kultas Teknik.

Semoga ketidakpuasan dan gejolak yang pernah ter-

jadi, dalam hubungan dengan eksistensi Fakultas Ilmu

Kelautan dan Perikanan sudah teratasi, dan hal ini hanya

dapat dilakukan melalui dialog di antara pihak-pihak yang

berkepentingan, guna menemukan solusi terbaik dari kemelut

memalukan yang pernah kronis dan berlarut-larut. Solusi

terbaik hanya dapat diwujudkan dengan mempergunakan

pendekatan win-win solution, dimana tidak ada pihak yangkalah dan tidak ada pihak yang menang, sebab semua

menang, sehingga Ilmu-Ilmu Kelautan yang dicanangkan

sebagai PIP UNHAS ini benar-benar dapat berkembang dan

memberi manfaat, serta kontribusi positif bagi pembangunan

nasional pada umumnya, dan pembangunan masyarakat Su-

lawesi Selatan pada khususnya dalam rangka mencapai dan

meningkatkan kesejahteraan terutama bagi rakyat Sulawesi

Selatan.

C.Ilmu-Ilmu Kelautan Masih Memiliki Relevansi

Mengenai Relevansi Ilmu-Ilmu Kelautan termasuk

pula Ilmu Hukum Laut sebagai PIP UNHAS, pertanyaan yang

dapat diajukan adalah, apakah Ilmu-Ilmu Kelautan yang

ditetapkan sebagai PIP UNHAS sejak tahun 1975 masih

relevan, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan masyarakat

yang senantiasa berubah, serta masih sejalan dengan arah

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

6/182


pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara

umum.

Pertanyaan strategis ini dapat dijawab dengan menga-

mati beberapa kecenderungan perkembangan, baik yang ber-

sifat lokal maupun global yang sedang terjadi pada saat ini,

antara lain adalah sebagai berikut (Kerangka Kebijakan

Pengembangan PIP Unhas:3) :

1.Ketergantungan manusia pada sumber daya alam (natu-

ral resources), menghadapi kendala dengan semakin ber-

kurangnya ketersediaan sumber daya alam, yang terda-pat di wilayah daratan, sehingga memaksa manusia un-

tuk beralih, kepada kemungkinan pemanfaatan sumber

daya alam yang berlokasi di lautan. Kecenderungan ini

antara lain, dapat dilihat dengan semakin meningkatnya

kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah laut,

seperti kegiatan penangkapan ikan, penambangan

minyak dan gas bumi, pemanfaatan energi laut dan

sebagainya.

2.Pergeseran kutub-kutub perdagangan dunia dari benua

Eropa dan Amerika ke wilayah basin Pasifik, yaitu kawa-

san negara-negara yang wilayahnya terletak di tepian

atau pinggiran Samudera Pasifik. Karena ciri geografis

yang dimiliki oleh negara-negara, tersebut didominasi

oleh laut, maka dapat diramalkan bahwa, karakteristik

perdagangan dunia di masa depan akan banyak pula

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

7/182


diwarnai oleh pemanfaatan sumber daya kelautan, ter-

masuk jasa lingkungan laut.

3.Perhatian terhadap interaksi antara atmosfir dan per-

mukaan tanah, dalam menelaah siklus iklim ternyata

sudah tidak dapat menjelaskan lebih jauh, tentang terja-

dinya anomaly iklim, atau penyimpangan iklim yang se-

dang berlangsung saat ini. Dewasa ini mulai disadari

bahwa adanya penyimpangan iklim itu, hanya dapat

dipahami dengan mengamati interaksi antara atmosfir

dengan lautan. Hal ini menunjukkan betapa pentingnyaperan lautan sebagai regulator, proses alamiah yang

terjadi di atas permukaan bumi (termasuk di daratan)

yang secara langsung maupun tidak langsung mempe-

ngaruhi kehidupan umat manusia. Dengan kata lain,

kedudukan Ilmu-Ilmu Kelautan menjadi semakin penting

dikaitkan dengan upaya-upaya untuk meningkatkan

kualitas kesejahteraan umat manusia.

4.Dicetuskannya konsepsi Benua Maritim Indonesia

(konsepsi BMI), dan Deklarasi Bunaken pada tanggal 26

September 1998 yang pada prinsipnya menegaskan

bahwa laut adalah peluang, tantangan dan harapan

(opportunity, challenge, and hope) bagi masa depan per-

satuan, kesatuan dan pembangunan Indonesia, menun-

jukkan secara jelas dan meyakinkan mengenai posisi

strategis laut bagi masa depan Republik ini. Hal ini

diperkuat oleh posisi Universitas Hasanuddin yang seca-

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

8/182


ra geografis terletak di Kawasan Timur Indonesia, yang

memiliki wilayah laut yang jauh lebih luas, dibandingkan

dengan wilayah daratannya, dan secara budaya terletak

di lingkungan masyarakat bahari, dengan latar belakang

sejarah dan budaya bahari yang kental.

5.Faktor terakhir, yang juga tak kalah pentingnya adalah

apa yang dinamakan dengan Agenda 21 yang antara lain

mencanangkan sekian banyak azas atau prinsip yang

perlu diimplementasikan oleh negara-negara di seluruh

dunia dalam menghadapi pelbagai tantangan yang demi-kian berat dalam millenium III. Salah satu azas yang

dimaksud adalah azas pelestarian lingkungan, termasuk

di dalamnya pelestarian lingkungan laut, serta pemba-

ngunan yang berkelanjutan, yang dengan sendirinya

menempatkan Ilmu-Ilmu Kelautan (termasuk di dalam-

nya Hukum Laut) tetap memiliki relevansi untuk terus

dikaji dan dikembangkan, dalam rangka mewujudkan

kesejahteraan masyarakat Indonesia pada umumnya dan

masyarakat Sulawesi Selatan pada khususnya.

D.Visi dan Misi dari PIP Universitas Hasanuddin (Tujuan

dan Pendekatan)

Secara sederhana dan singkat dapat dikatakan bahwa

pengelolaan sumber daya kelautan, hanya dapat dilakukan

dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi maju,

karena potensi sumber daya tersebut sulit dijangkau dengan

hanya mengandalkan teknologi sederhana. Penerapan dan

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

9/182


pengenalan iptek seyogyanya tidak dalam wujud kelembagaan

asing yang dicangkokkan ke dalam sistem budaya masyara-

kat, tetapi harus sesuai dengan nilai dan karakteristik budaya

masyarakat setempat. Visi Pola Ilmiah Pokok UNHAS dapat

dirumuskan sebagai berikut, yakni UNHAS sebagai pusat

pengembangan budaya bahari yang bercirikan kemandirian

dalam konteks kesadaran interkoneksitas universal (Kerangka

Kebijakan Pengembangan PIP Unhas:10-13).

Seiring dengan visi tersebut, maka misi PIP UNHAS

dapat dirumuskan dalam bentuk sebagai berikut :1.Menghasilkan alumni yang mempunyai wawasan ke-

UNHAS-an dalam pelbagai disiplin ilmu dan strata

pendidikan, terutama yang berkaitan dengan ilmu dan

teknologi kelautan;

2.Mengembangkan ilmu dan teknologi yang berkaitan de-

ngan pengelolaan sumber daya kelautan;

3.Mempromosikan dan mendorong proses terwujudnya

masyarakat bahari yang berkualitas, sejahtera, dan ber-

orientasi kepada prestasi.

Wawasan ke-UNHAS-an mengandung pengertian

bahwa setiap lulusan Unhas memiliki jiwa dan potensi

kemandirian, dan senantiasa memiliki dan memelihara komit-

men terhadap pengembangan budaya bahari.

Sejalan dengan visi dan misi tersebut di atas, maka

tujuan pegembangan PIP UNHAS adalah sebagai berikut :

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

10/182


1.Mampu berperan sebagai pusat konservasi dan pengem-

bangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni di bidang

kelautan yang berskala dunia.

2.

Terwujudnya kampus sebagai masyarakat akademik

yang berwawasan kelautan yang mampu mendorong ber-

kembangnya kegiatan tridarma perguruan tinggi, yang

bernuansa kelautan dan berciri kemandirian serta tang-

gap terhadap dinamika perubahan lokal maupun global.

3.Mengembangkan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan,

teknologi, dan seni yang berkaitan dengan pengelolaansumber daya kelautan, melalui penyelenggaraan prog-

ram-program studi, penelitian, pengembangan kelem-

bagaan serta pengembangan sumber daya manusia

akademik.

4.Meningkatkan produktivitas dan kualitas luaran,

khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pemba-

ngunan kelautan.

5.Berkembangnya budaya bahari yang berciri kemandirian

di kalangan masyarakat kawasan pesisir di Indonesia.

Dalam upaya mencapai tujuan tersebut di atas,

UNHAS melaksanakan pola pendekatan melalui institusio-

nalisasi, fungsionalisasi, integrasi, partisipasi dan kemitraan.

Institusionalisasi (Institutionalization) mengandung pengertian

bahwa seluruh unsur dari Universitas Hasanuddin bertang-

gungjawab untuk mengembangkan dan memperkuat lemba-

ga-lembaga yang sudah ada, dengan bantuan supervisi

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

11/182


manajemen, pembinaan kepemimpinan dan kelembagaan, pe-

ngenalan prosedur, cara kerja dan pelbagai aspek kelemba-

gaan, berdasarkan potensi dan masalah dari masing-masing

lembaga atau unit kerja yang ada. Fungsionalisasi (Functiona-

lization) diartikan bahwa program-program yang ada dilaksa-

nakan dengan memfungsikan secara berdaya guna dan berha-

sil guna semua sumber daya yang dimliki.

Selanjutnya integrasi (integration) atau keterpaduan

dimaksudkan mengintegrasikan potensi kelembagaan mau-

pun unsur-unsur universitas dan fakultas sedemikian rupa,sehingga terwujud pencapaian tujuan PIP secara optimal.

Kemudian partisipasi (participation) diartikan bahwa dalam

semua kegiatan diupayakan pencapaian kesuksesan dengan

mengundang partisipasi maksimal semua pihak yang terkait.

Sedangkan kemitraan (partnership) dimaksudkan bahwa

dalam mengoptimalkan pencapaian tujuan PIP, dikembang-

kan kerjasama dengan pelbagai pihak di luar universitas,

terutama dengan pemerintah (pusat dan daerah), dunia usaha

dan industri, perguruan tinggi, lembaga IPTEK dan kelemba-

gaan masyarakat lainnya. seperti LSM, di dalam maupun di

luar negeri atas dasar saling menunjang dan bersifat sinergis.

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

12/182


7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

13/182


BAB II

PRINSIP NEGARA NUSANTARA

(ARCHIPELAGIC STATE PRINCIPLE)

A.

Pelbagai Istilah dan Pengertiannya

Ada istilah yang dinamakan konsepsi nusantara (Ar-

chipelagic Concept), ada istilah wawasan nusantara (Archipe-

lagic Outlook), ada istilah negara nusantara atau negara kepu-

lauan (Archipelagic State), dan ada pula istilah Benua Maritim

Indonesia (The Indonesian Maritime Continent), dan mungkin

ke depan akan muncul lagi istilah-istilah lain terkait dengankonsepsi nusantara di masa-masa mendatang. Istilah wawa-

san nusantara adalah suatu wawasan atau outlookatau cara

pandang yang mencita-citakan terwujudnya persatuan dan

kesatuan bangsa dalam pelbagai bidang yang esensial bagi

eksistensi kehidupan serta kelangsungan hidup bangsa dan

negara Republik Indonesia.

Adanya wawasan seperti ini, tentu saja tidak terlepas

dari latarbelakang perjuangan bangsa dalam menghadapi

pelbagai tantangan, baik yang berasal dari luar negeri atau

dari negara kolonial, dengan politik divide et impera, dengan

tujuan untuk memecah belah bangsa dan negara, maupun

yang berasal dari dalam negeri Indonesia sendiri, khususnya

kelompok separatis dengan tujuan untuk memisahkan diri

dari negara kesatuan. Di samping itu, tantangan tersebut bisa

berasal dan bersumber dari adanya perpaduan dari kedua

faktor baik internal maupun eksternal.

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

14/182


Selanjutnya istilah Konsepsi Nusantara untuk

pertama kalinya dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja,

dimana konsepsi ini pada hakekatnya tersirat dan termuat di

dalam, dan melalui Pernyataan Pemerintah RI pada tanggal 13

Desember 1957 yang kemudian terkenal dengan nama

Deklarasi Juanda (mantan Perdana Menteri Republik Indo-

nesia pada zaman Presiden RI pertama, Bapak Ir. Sukarno)

menyangkut wilayah perairan Indonesia (Mochtar Kusuma-

atmadja, 1978:25-30). Menurut Mochtar Kusumaatmadja, ka-

rena bersangkut paut dengan masalah kewilayahan (terutamawilayah perairan RI), maka Konsepsi Nusantara adalah suatu

konsepsi yang bersifat geografis, yang menunjukkan wilayah

Indonesia yang terdiri dari wilayah daratan, namun sebagian

besar adalah wilayah laut atau wilayah perairan harus dilihat

dan dianggap sebagai suatu kesatuan utuh.

Wilayah perairan negeri ini yang luasnya sekitar dua

pertiga dari seluruh wilayah Indonesia tidak dapat dipisah-

kan, tetapi harus dianggap sebagai bagian integral dari

wilayah daratannya (berupa pulau-pulau, baik pulau yang

ukurannya besar maupun kecil) sehingga harus dipandang

sebagai suatu kesatuan yang utuh (Mochtar Kusumaatmadja,

1978:28).

Karena konsepsi nusantara termuat di dalam Dekla-

rasi Juanda mengenai wilayah perairan Indonesia, maka

menurut Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi ini sebenarnya

juga adalah merupakan suatu konsepsi yuridis yang bertuju-

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

15/182


an untuk menyatukan wilayah Indonesia, yang merupakan

wilayah nusantara atau wilayah kepulauan. Dengan tercapai-

nya kesatuan atas seluruh wilayah kepulauan melalui

konsepsi yuridis, atau konsepsi pengaturan hukum mengenai

terintegrasinya wilayah perairan dengan wilayah daratan atau

antara laut dengan pulau, maka diharapkan akan tercapai

dan terwujud pula adanya kesatuan dalam berbagai aspek

kehidupan bangsa dan negara.

Tercapai dan terwujudnya kesatuan bangsa dan nega-

ra dalam berbagai aspek kehidupan, senantiasa harus terusdiperjuangkan sebagaimana halnya dengan perjuangan untuk

mewujudkan secara aktual kesatuan wilayah Indonesia yang

terdiri dari daratan dan perairan. Konsepsi nusantara sema-

kin kukuh dengan ditetapkannya wawasan nusantara melalui

ketetapan MPR RI Nomor IV Tahun 1973 yang menetapkan

wawasan nusantara sebagai salah satu landasan dari Garis-

Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Harapan dan cita-cita

untuk mewujudkan adanya kesatuan dalam berbagai aspek

kehidupan bangsa dan negara (aspek ideologi, politik, ekono-

mi, sosial-budaya, aspek pertahanan dan keamanan) tertuang

dalam suatu konsepsi yang disebut Wawasan Nusantara, yang

dikukuhkan melalui GBHN berdasarkan TAP MPR RI No. IV

Tahun 1973 yang meliputi berbagai aspek kehidupan dan

pembangunan bangsa dan negara.

Dengan demikian, istilah wawasan nusantara sesung-

guhnya adalah merupakan suatu konsepsi yang bersifat poli-

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

16/182


tis demi mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa dan

negara dalam berbagai aspek kehidupannya. Bagi Mochtar

Kusumaatmadja, konsepsi nusantara adalah suatu konsepsi

yuridis geografis yang berfungsi sebagai wadah fisik bagi

pengembangan wawasan nusantara.

Istilah Negara Nusantara atau dalam bahasa Inggeris

disebut Archipelagic State ditegaskan di dalam ketentuan

Pasal 46 Konvensi Hukum Laut 1982 serta Pasal 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang

Wilayah Perairan Indonesia yang pada dasarnya menyatakanbahwa Negara Nusantara atau Negara Kepulauan adalah

negara yang wilayahnya terdiri dari satu kepulauan atau lebih

dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Indonesia dinamakan

sebagai negara kepulauan karena wilayah Indonesia seluruh-

nya terdiri dari satu kepulauan atau lebih serta mencakup

pulau-pulau lain. Ada kepulauan Maluku, ada kepulauan

Riau, ada kepulauan Seribu, kepulauan Sangir-Talaud, kepu-

lauan Natuna dan pelbagai macam kepulauan lain yang dimi-

liki oleh Indonesia.

Di samping itu ada pula Pulau Sumatera, Pulau Jawa,

Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Irian dan beribu-

ribu pulau lain yang tidak perlu dipaparkan, sebab semuanya

ini hanya untuk menunjukkan bahwa wilayah Indonesia

mencakup lebih dari satu kepulauan serta memiliki pulau-

pulau baik besar maupun kecil dalam jumlah yang sangat

besar. Istilah kepulauan (archipelago) diartikan sebagai suatu

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

17/182


gugusan atau kumpulan pulau-pulau, termasuk bagian-bagi-

an pulau, perairan yang terletak di antaranya atau di antara

satu pulau dengan pulau lainnya, dan bentuk-bentuk alamiah

lainnya yang hubungannya satu sama lain sedemikian erat-

nya sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lain-

nya itu membentuk suatu kesatuan geografi, kesatuan

ekonomi dan kesatuan politik yang hakiki atau secara historis

dianggap sebagai suatu kesatuan seperti itu (United Nations

Convention on the Law of the Sea,A/ Conf.62/ 122, 7 October

1982).Istilah Konsepsi Benua Maritim Indonesia (BMI)

dicetuskan melalui Konvensi Nasional Indonesia yang di-

selenggarakan di Makassar (Ujung Pandang) pada tahun 1998

(Kerangka Kebijakan Pengembangan Pola Ilmiah Pokok

Universitas Hasanuddin:14). Di dalam konvensi atau perte-

muan yang dihadiri oleh pelbagai kalangan dicapai kesepaka-

tan atau komitmen untuk mengkonsepsikan negeri kepulauan

Indonesia sebagai Benua Maritim Indonesia (BMI), dan pem-

bangunannya adalah Pembangunan Benua Maritim Indonesia

(PBMI). Pengkonsepsian BMI dan PBMI bertujuan untuk

mengaktualisasikan wawasan nusantara yang telah dikenal

sejak lama.

Dengan konsepsi dan aktualisasi, maka pemahaman

terhadap wilayah Indonesia dewasa ini, bukannya pulau-

pulau yang dikelilingi dengan laut, seolah-olah wilayah laut

menempel pada wilayah daratan seperti pemahaman selama

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

18/182


ini, melainkan wilayah laut yang ditaburi dengan pulau-pulau

baik besar maupun kecil. Dengan demikian, Konsepsi Benua

Maritim Indonesia menitikberatkan negara Indonesia sebagai

sebuah benua laut atau benua maritim yang di atasnya

bertaburan dengan pulau-pulau, baik pulau yang berukuran

besar maupun kecil, sehingga menggambarkan pulau-pulau

yang demikian banyaknya seakan-akan menempel pada wila-

yah laut yang begitu luas.

Secara berangsur-angsur, tetapi pasti konsepsi BMI

sebagai konsepsi baru mewarnai pembangunan di Indonesia.Perhatian terhadap pembangunan kini dan di masa

mendatang akan banyak, bahkan terutama tercurah kepada

adaptasi atau pemanfaatan sumber daya perairan, terutama

perairan laut atau sumber daya kelautan. Dalam konsepsi

BMI, wilayah perairan Indonesia adalah sesuatu yang domi-

nan karena bukan hanya wilayah lautnya yang jauh lebih luas

daripada wilayah daratannya, melainkan juga karena wilayah

perairan berinterseksi dengan wilayah daratan (Kerangka

Kebijakan Pengembangan PIP Unhas:14).

Mengapa dikatakan berinterseksi? Sebabnya adalah

karena di perairan Nusantara atau di laut Nusantara terdapat

wilayah darat yang berbentuk pulau-pulau kecil, sedangkan

di wilayah daratan yang berbentuk pulau-pulau besar, terda-

pat perairan terutama perairan danau yang luas dan dalam,

seperti misalnya di Pulau Sulawesi terdapat Danau Tempe,

dan di Pulau Sumatera terdapat Danau Toba, serta terdapat

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

19/182


pula perairan sungai yang lebar dan panjang, seperti misalnya

di Sumatera Selatan (Sungai Musi) dan Kalimantan (Sungai

Kapuas). Demikian gambaran sederhana tentang berbagai

istilah dalam hubungan dengan Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagai negara nusantara atau negara kepulauan.

B.Sejarah Perkembangan Hukum Laut Indonesia

Pada zaman Hindia Belanda, berlaku suatu peraturan

yang disebut Ordonansi laut teritorial, serta lingkungan

maritim Indonesia (Territoriale Zee en Maritieme Kringen

Ordonnantie atau disingkat menjadi TZMKO) yang berlakusejak tahun 1939. Berdasarkan ordonansi ini, setiap pulau

baik pulau yang berukuran besar maupun pulau yang

berukuran kecil di dalam lingkungan wilayah Hindia Belanda

mempunyai laut teritorial sendiri-sendiri.

Laut territorial Hindia Belanda atau laut teritorial

Indonesia adalah jalur laut yang membentang ke arah laut

sampai jarak 3 mil laut yang diukur dari garis air rendah

pada setiap pulau atau bagian pulau yang merupakan wilayah

daratan Indonesia. Dengan demikian wilayah perairan Indo-

nesia meliputi jalur-jalur laut yang mengelilingi setiap pulau

atau bagian pulau Indonesia yang lebarnya hanya 3 mil laut

(Mochtar Kusumaatmadja:187)

Karena masing-masing pulau ataupun bagian pulau

mempunyai laut teritorial sendiri-sendiri dengan lebar hanya

sejauh 3 mil laut terhitung dari garis air rendah pada setiap

pulau atau bagian pulau, maka hal ini mengakibatkan terben-

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

20/182


tuknya ruangan-ruangan dan kantung-kantung laut bebas

atau perairan internasional antara satu pulau atau bagian

pulau dengan pulau lain atau bagian pulau lainnya, sehingga

membawa dampak yang sangat negatif dan merugikan bagi

kedaulatan serta keutuhan teritorial Indonesia.

Dampak yang begitu merugikan akibat pengaturan

hukum kolonial (TZMKO) yang bernafaskan kebebasan di laut

(freedom of the seas) harus dihentikan atau diatasi, melalui

pengaturan hukum nasional. Hal ini telah dirintis sejak

Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17Agustus 1945, lahirnya UUD 1945 pada tanggal 18 Agustus

1945 yang di dalamnya terdapat Aturan Peralihan (Pasal II),

dan disusul dengan terbitnya Deklarasi Juanda pada tanggal

13 Desember 1957, yang merupakan pengumuman pemerin-

tah mengenai wilayah perairan Indonesia. Deklarasi ini me-

nyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang

menghubungkan pulau-pulau atau bagian pulau-pulau yang

termasuk daratan Negara Republik Indonesia, tanpa meman-

dang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar

daripada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan

dengan demikian merupakan bagian dari perairan nasional

yang berada di bawah kedaulatan mutlak dari Negara Repub-

lik Indonesia.

Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman ini, bagi

kapal asing terjamin selama dan sekedar tidak bertentangan

dengan kedaulatan dan keselamatan Indonesia. Penentuan

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

21/182


batas laut teritorial yang lebarnya 12 mil yang diukur dari

garis-garis yang menghubungkan titik-titik terluar pada

pulau-pulau Negara Republik Indonesia akan ditentukan

dengan undang-undang.

Pernyataan Pemerintah tentang wilayah perairan

Indonesia pada tanggal 13 Desember tahun 1957 dilakukan

berdasarkan beberapa pertimbangan (Mochar Kusumaatma-

dja, 1978:187) sebagai berikut :

1.Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu

negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulaumempunyai sifat, dan corak tersendiri sehingga memer-

lukan pengaturan tersendiri;

2.Bahwa demi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Repub-

lik Indonesia, semua kepulauan serta laut yang terletak

di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang

bulat;

3.Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang

diwarisi dari Pemerintah kolonial sebagaimana tercan-

tum di dalam Territoriale Zee en Maritieme Kriengen

Ordonnantie 1939 Pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi de-

ngan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara

Republik Indonesia;

4.Bahwa setiap negara berdaulat berhak dan berkewajiban

untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandangnya

perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan

negaranya.

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

22/182


Pengaturan perairan Indonesia yang dasar-dasarnya

telah ditetapkan dalam Deklarasi Juanda pada tanggal 13

Desember 1957 kemudian ditetapkan menjadi undang-

undang dengan menggunakan prosedur Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang (Perpu). Adapun isi dari Perpu

yang diundangkan berlakunya pada tanggal 18 Februari

1960 dan kemudian lebih dikenal dengan Undang-Undang

No.4/Prp.1960 adalah sebagai berikut (Mochtar Kusuma-

atmadja, 1978:194) :

1.

Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuanekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang

menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau

terluar;

2.Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak di

dalam garis-garis pangkal lurus, ini termasuk dasar laut

dan tanah di bawahnya, maupun ruang udara di atasnya

dengan segala kekayaan alam yang terkandung di

dalamnya;

3.Jalur laut wilayah (laut teritorial) selebar 12 mil diukur

atau terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini;

4.Lalu lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui

perairan nusantara (archipelagic waters) dijamin selama

tidak merugikan kepentingan negara pantai dan meng-

ganggu keamanan serta ketertibannya.

Undang-Undang Nomor 4/ Prp. 1960 yang hanya

terdiri dari 4 pasal pada hakekatnya merubah cara penetapan

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

23/182


laut wilayah Indonesia dari suatu cara penetapan laut wilayah

selebar 3 mil diukur dari garis pasang surut atau garis air

rendah (low water line), menjadi laut wilayah selebar 12 mil

diukur dari garis pangkal lurus yang ditarik dari ujung ke

ujung. Seperti diketahui, cara penetapan garis pangkal lurus

ini untuk pertama kalinya memperoleh pengakuan dalam

hukum internasional melalui putusan Mahkamah Internasio-

nal (International Court of Justice) dalam perkara sengketa

perikanan Inggeris-Norwegia (Anglo-Norwegian Fisheries Case)

tahun 1951 (lihat kasusnya dalam L.C. Green, InternationalLaw through the Cases, 1978:325) dan kemudian dikukuhkan

dalam Pasal 5 Konvensi Geneva 1958 tentang Laut Teritorial,

dan Jalur Tambahan maupun secara mutatis mutandis dalam

Pasal 7 Konvensi Hukum Laut 1982.

Penarikan garis-garis pangkal lurus dari ujung ke

ujung pulau-pulau terluar nusantara ini mempunyai dua

akibat :

1.Jalur laut wilayah yang terbentuk melingkari kepulauan

Indonesia;

2.Perairan yang terletak pada bagian dalam dari garis-garis

pangkal lurus tersebut berubah statusnya dari laut

wilayah ataupun laut lepas (high seas) menjadi perairan

pedalaman (internal waters). Agar supaya perubahan

status ini tidak mengganggu hak lalu lintas kapal asing

yang telah ada sebelum cara penetapan batas wilayah,

maka Pasal 3 menyatakan bahwa perairan pedalaman

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

24/182


tersebut terbuka bagi lalu lintas damai kendaraan air

asing.

Beberapa tahun setelah diundangkannya Undang-

Undang Nomor 4/Prp. 1960 tentang Perairan Indonesia, maka

para petugas di laut merasakan adanya kebutuhan atau

keperluan untuk mempertegas, serta menterjemahkan

ketentuan hak lintas damai bagi kapal asing di perairan

nusantara yang pada prinsipnya telah dijamin dalam Undang-

Undang Nomor 4/Prp. 1960. Untuk mempertegas ketentuan

lintas damai bagi kapal asing yang berada atau berlayarmelalui perairan nusantara, maka Pemerintah menetapkan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

1962 tentang Lalu Lintas Damai Kendaraan Asing di Perairan

Indonesia.

Peraturan pemerintah yang ditetapkan pada tahun

1962, dan merupakan tindak lanjut atas Undang-Undang

Nomor 4/Prp. 1960, dalam hal ini ketentuan hak lintas damai

kapal asing memuat beberapa ketentuan, seperti apa yang

dimaksud dengan lalu lintas damai, syarat-syarat lintas

damai, serta lintas damai bagi kapal-kapal yang bersifat

spesifik atau kapal-kapal jenis khusus (kapal penelitian, kapal

nelayan, kapal perang dan kapal pemerintah yang bukan

kapal niaga).

Pengertian lalu lintas damai sebagaimana diatur di

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8

Tahun 1962, adalah pelayaran untuk maksud damai yang

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

25/182


melintasi laut wilayah dan perairan pedalaman Indonesia, dari

laut bebas ke suatu pelabuhan Indonesia dan sebaliknya dan

dari laut bebas ke laut bebas. Lalu lintas kapal asing dianggap

damai selama tidak bertentangan dengan keamanan, keter-

tiban umum, kepentingan dan atau tidak mengganggu perda-

maian Negara Republik Indonesia.

Lalu lintas damai kapal asing dianjurkan untuk

melalui alur-alur yang dicantumkan dalam buku-buku

kepanduan bahari yang berlaku dalam dunia pelayaran.

Berhenti, membuang sauh atau jangkar kapal dan ataumondar mandir tanpa alasan yang sah di perairan Indonesia

tidak termasuk dalam pengertian lalu lintas damai menurut

peraturan pemerintah ini. Juga terdapat ketentuan mengenai

larangan bagi kapal asing untuk melewati atau melintasi

bagian-bagian tertentu dari perairan pedalaman untuk

sementara waktu, apabila hal ini dianggap perlu untuk

menjamin kedaulatan dan keselamatan negara. Kapal asing

yang akan melakukan riset ilmiah di perairan Indonesia

disyaratkan untuk meminta izin dari Presiden Republik Indo-

nesia.

Kapal perang asing yang akan melintasi perairan

Indonesia harus terlebih dahulu menyampaikan pemberitahu-

an atau notifikasi kepada Menteri/KSAL (Kepala Satuan Ang-

katan Laut). Kapal selam (submarine) harus berlayar di atas

permukaan laut selama melintasi perairan Indonesia, dan

dengan demikian juga harus mengibarkan benderanya yang

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

26/182


tentu dimaksudkan untuk mengetahui dan mengidentifikasi

negara yang merupakan negara bendera (Flag State).

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut ada ketentuan

tentang alur-alur pelayaran. Apabila alur-alur ini sudah

ditetapkan oleh Kepala Staf Angkatan Laut, maka kapal

perang dan kapal pemerintah yang bukan kapal niaga serta

kapal nelayan atau kapal ikan harus melalui alur-alur

tersebut. Kapal perang asing yang lewat di alur-alur pelayaran

tidak perlu memenuhi syarat notifikasi yang berlaku bagi

lintas damai di perairan nusantara. Karena alur-alurpelayaran itu belum ditetapkan pada waktu itu, maka dalam

praktek kapal perang umumnya melaksanakan kewajiban

pemberitahuan ketika melintasi perairan nusantara.

Juga diatur ketentuan mengenai kewajiban bagi kapal

nelayan asing yang sering melanggar ketentuan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1962 yang

antara lain mewajibkan kapal tersebut meletakkan dan

menyimpan alat tangkapnya di bawah palkah kapal. Akan

tetapi ketentuan itu seakan-akan menjadi huruf mati, karena

banyaknya kapal ikan asing yang ditangkap, tetapi kemudian

dilepaskan. Kalau sampai ke pengadilan kasus-kasus pencu-

rian ikan (illegal fishing), kapal asing yang terlibat pada

umumnya dibebaskan. Kendati pengadilan menghukumnya,

kebanyakan hukumannya sangat ringan, sehingga kerugian

yang begitu besar, akibat pencurian ikan di perairan nusan-

tara harus ditanggung oleh bangsa dan negara.

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

27/182


Untuk mengakomodasi perkembangan hukum laut

pada tahun 1960-an, terkait dengan berlakunya Konvensi

Geneva 1958 mengenai hukum laut (Konvensi mengenai laut

teritorial dan jalur tambahan, Konvensi mengenai laut bebas,

Konvensi mengenai perikanan dan perlindungan kekayaan

hayati di laut bebas,.dan Konvensi mengenai landas

kontinen), maka pada tanggal 17 Februari 1969 Pemerintah

Indonesia mengeluarkan Pengumuman Pemerintah Republik

Indonesia tentang Landas Kontinen Indonesia yang memuat

pokok-pokok sebagai berikut (Mochtar kusumatmadja,1978:37-38) :

1.Segala sumber kekayaan mineral dan sumber kekayaan

alam non hayati lainnya, termasuk organisme-organisme

hidup yang merupakan jenis sedentair, yang terdapat di

landas kontinen Indonesia adalah merupakan asset atau

milik dari bangsa dan negara Republik Indonesia dan

dengan demikian tunduk di bawah yurisdiksinya yang

bersifat eksklusif. Pengertian landas kontinen Indonesia

adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di

luar laut teritorial Indonesia, tetapi berbatasan dengan-

nya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor

4/Prp Tahun 1960, hingga suatu batas kedalaman 200

meter dari permukaan laut atau melebihi batas kedala-

man tersebut sepanjang kemampuan teknologi Indonesia

masih memungkinkan penggalian dan pengusahaannya.

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

28/182


2.Pemerintah Indonesia bersedia menyelesaikan soal garis

batas landas kontinen dengan Negara tetangga melalui

perundingan.

3.

Jika tidak ada perjanjian garis batas, maka batas landas

kontinen Indonesia adalah suatu garis yang ditarik di

tengah-tengah antara pulau terluar Indonesia dengan

titik terluar wilayah negara tetangga.

4.Ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan mem-

pengaruhi sifat serta status daripada perairan di atas

landas kontinen Indonesia sebagai laut lepas, demikianpula ruang udara di atasnya yang tetap berstatus seba-

gai ruang udara internasional.

Bagian ketiga dari Pengumuman Pemerintah tersebut

memperlihatkan adanya keterkaitan antara konsepsi landas

kontinen Indonesia dengan konsepsi nusantara. Arti nyata

konsepsi landas kontinen Indonesia sebagaimana diatur di

dalam Pengumuman tersebut, adalah bertambahnya lagi luas

daerah di bawah permukaan laut (submarine areas) dengan

jumlah yang tidak sedikit untuk dapat mengeksplorasi dan

mengeksploitasi sumber daya alam yang terdapat di landas

kontinen Indonesia. Pengumuman Pemerintah tahun 1969 ini

lahir atas dorongan kebutuhan untuk mengeksplorasi dan

mengeksploitasi sumber daya mineral yang terdapat di

daerah-daerah di bawah permukaan laut, terutama di Laut

Cina Selatan di luar batas-batas perairan Indonesia. Karena

Indonesia dikelilingi oleh negara-negara tetangga yang mem-

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

29/182


punyai hak yang sama atas landas kontinen yang sama, maka

pemerintah Republik Indonesia perlu menyelesaikan masalah

garis batas landas kontinen dengan negara-negara tetangga

sebelum ditemukan deposit atau cadangan minyak dan gas

bumi di landas kontinennya.

Untuk maksud itu lalu dibentuk Team Teknis Landas

Kontinen pada Departemen Pertambangan yang ditugaskan

terutama untuk menyelesaikan masalah garis batas landas

kontinen dengan negara-negara tetangga. Misalnya perjanjian

garis batas landas kontinen antara Republik Indonesiadengan Malaysia tahun 1969 menyangkut garis batas landas

kontinen di Selat Malaka dan Laut Cina Selatan; perjanjian

antara Republik Indonesia dengan Thailand tahun 1971

mengenai garis batas landas kontinen di Selat Malaka bagian

Utara dan di Laut Andaman; perjanjian antara Republik

Indonesia Thailand dan Malaysia pada tahun 1971 mengenai

garis batas landas kontinen di Selat Malaka bagian Utara;

perjanjian antara Republik Indonesia dengan Australia

tentang penetapan garis batas dasar laut tertentu (Laut

Arafura dan Daerah Utara Irian Jaya dan Papua Nugini) tahun

1973; perjanjian antara Republik Indonesia dengan Australia

tahun 1973 mengenai penetapan garis batas daerah-daerah

dasar laut tertentu (Selatan Pulau Tanimbar dan Pulau

Timor); perjanjian antara Republik Indonesia dengan India

mengenai penetapan garis batas landas kontinen tahun 1974.

Semuanya ini merupakan hasil kerja dari Departemen Per-

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

30/182


tambangan, terutama Team Teknis Landas Kontinen yang

dibentuk oleh Departemen tersebut.

Prinsip-prinsip yang terkandung di dalam konsepsi

landas kontinen Indonesia sebagaimana termaktup di dalam

Pengumuman Pemerintah tahun 1969 kemudian dituangkan

ke dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang

dinamakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia. Prinsip-

prinsip atau ketentuan-ketentuan pokok tersebut mengacu

pada Konvensi Geneva 1958 tentang landas kontinen (GenevaConvention on the Continental Shelf), seperti pengertian landas

kontinen Indonesia, hak-hak berdaulat (souvereign rights),

penetapan garis batas landas kontinen Indonesia dengan

negara-negara tetangga maupun status hukum dari perairan

yang berada di atas landas kontinen Indonesia, namun

dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional.

Selain daripada hak-hak berdaulat atas kekayaan

alam yang terdapat di landas kontinen yang artinya pengua-

saan dan pemilikannya ada pada negara Republik Indonesia,

juga negara memiliki yurisdiksi atau kewenangan atas peneli-

tian ilmiah kelautan yang di dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 penyelengaraannya diatur

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1

Tahun 1973. Dalam Undang-Undang ini juga dikemukakan

mengenai instalasi, kapal dan atau alat lainnya yang dapat

dibangun, dipelihara dan dimanfaatkan dalam usaha melak-

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

31/182


sanakan eksplorasi, eksploitasi kekayaan alam yang terdapat

di landas kontinen Indonesia.

Untuk melindungi instalasi, kapal dan atau alat

lainnya yang terdapat di landas kontinen terhadap gangguan

pihak ketiga, maka Pemerintah dapat menetapkan apa yang

disebut daerah terlarang (prohibited area) yang radiusnya 500

meter terhitung dari titik terluar instalasi, kapal dan atau alat

lainnya. Di samping daerah terlarang, juga dapat ditetapkan

daerah terbatas (restricted area) yang radiusnya 1250 meter

terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu dimana kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membong-

kar sauh. Di landas kontinen Indonesia, pada instalasi, kapal

dan alat-alat lain di landas kontinen, maka hukum dan segala

peraturan perundang-undangan Indonesia dapat diterapkan

atau diberlakukan, bahkan instalasi dan alat-alat lain yang

dipergunakan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi

kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah Kepabeanan

Indonesia atau daerah bea cukai, daerah fiscal, daerah

karantina dan daerah keimigrasian.

Perkembangan selanjutnya adalah lahirnya Pengumu-

man Pemerintah Republik Indonesia mengenai Zona Ekonomi

Eksklusif Indonesia pada tanggal 20 Maret 1980 (Mochtar

Kusumaatmadja, 1980:384). Hal ini dimaksudkan untuk

mengakomodasi perkembangan hukum laut yang selain

diwarnai dengan berlangsungnya Konferensi PBB mengenai

hukum laut III (UNCLOS III) yang pada waktu itu sudah

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

32/182


menghasilkan rancangan konvensi hukum laut baru (Draft

Convention on the Law of the Sea) yang di dalamnya memuat

pengaturan hukum tentang zona ekonomi eksklusif secara

umum, juga diwarnai berbagai klaim atau pernyataan sepihak

yang dilakukan oleh negara-negara pantai dari berbagai

kawasan sehubungan dengan zona ekonomi eksklusif yang

diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti zona 200 mil,

zona perikanan sejauh 200 mil (dari pantai atau garis

pangkal), zona ekonomi 200 mil maupun zona ekonomi

eksklusif.Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tanggal

20 Maret 1980 yang berpedoman pada praktek negara-negara

yang telah diterima secara luas terkait dengan rezim hukum

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menyatakan bahwa, ZEE

Indonesia adalah jalur laut yang berada di luar laut territorial

Indonesia, tetapi berbatasan dengannya, di mana jalur laut

itu lebarnya dapat mencapai maksimal 200 mil laut terhitung

dari garis pangkal sebagaimana diatur berdasarkan Undang-

Undang Nomor 4/Prp. Tahun 1960. Demikian rumusan pe-

ngertian ZEE Indonesia yang mengikuti kecenderungan

perkembangan hukum laut internasional pada waktu itu,

tetapi dengan tetap mengutamakan kepentingan nasional

Indonesia yang berlandaskan wawasan nusantara.

Selanjutnya di dalam Pengumuman Pemerintah Re-

publik Indonesia tersebut, ditegaskan mengenai hak-hak

berdaulat serta yurisdiksi Indonesia sebagai negara pantai

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

33/182


atau negara Kepulauan. Republik Indonesia mempunyai hak-

hak berdaulat (souvereign rights), yaitu hak-hak untuk

melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi maupun

pengelolaan sumber daya alam baik hayati maupun non

hayati yang terdapat di dalam badan air (water column), dasar

laut dan tanah di bawahnya (seabed and subsoil); juga hak

untuk melakukan kegiatan yang bertujuan ekonomi seperti

membangkitkan energi yang berasal dari arus laut, ombak

dan gelombang laut maupun angin yang berada di dalam jalur

laut 200 mil.Sebagai konsekuensi dari adanya hak-hak ber-daulat

ini, maka Republik Indonesia juga memiliki yurisdiksi atau

kewenangan yang berkaitan dengan pembangunan dan pe-

manfaatan pulau-pulau buatan (artificial islands), instalasi

(installation) dan bangunan (structure) di jalur atau zona

tersebut; juga yurisdiksi terkait dengan penelitian ilmiah ke-

lautan (marine scientific research) di ZEEI; juga yurisdiksi

yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian lingku-

ngan laut (protection and preservation of the marine environ-

ment).

Selanjutnya dinyatakan bahwa apabila di bagian-

bagian laut tertentu ZEE Indonesia (ZEEI), tumpang tindih

(overlapping) dengan ZEE negara-negara tetangga, maka

Pemerintah Republik Indonesia bersedia untuk mengadakan

perundingan dalam usaha mencapai kesepakatan menyang-

kut penetapan garis batas ZEE masing-masing negara. Sela-

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

34/182


ma belum tercapai kesepakatan soal garis batas tersebut,

maka ZEE Indonesia garis batas luarnya terletak di tengah-

tengah antara garis pangkal laut teritorial Indonesia dengan

wilayah pantai dari negara tetangga yang bersangkutan.

Pengumuman Pemerintah Republik Indonesia tersebut

juga menegaskan bahwa sepanjang dasar laut dan tanah di

bawahnya dari ZEEI adalah merupakan landas kontinen

Indonesia, maka hak-hak berdaulat, yurisdiksi serta kewa-

jiban-kewajiban Indonesia akan dilaksanakan menurut

Undang-Undang Landas Kontinen Indonesia tahun 1973,perjanjian-perjanjian garis batas landas kontinen dengan

negara-negara tetangga dan ketentuan-ketentuan hukum

internasional lainnya. Akhirnya dalam Pengumuman Pemerin-

tah tersebut dinyatakan bahwa status perairan ZEE Indonesia

yang tidak dapat terpengaruh di mana perairannya tetap ber-

status sebagai perairan internasional sehingga di perairan

tersebut tetap diakui berlakunya kebebasan laut lepas dalam

bidang-bidang tertentu, seperti kebebasan untuk berlayar

(freedom of navigation), kebebasan untuk melakukan pener-

bangan di ruang udara yang berada di atas perairan ZEE

Indonesia serta kebebasan untuk memasang kabel-kabel dan

saluran pipa bawah laut di ZEE Indonesia sesuai dengan

prinsip-prinsip hukum laut internasional yang berlaku.

Azas-azas yang termaktub di dalam Pengumuman

Pemerintah Republik Indonesia tahun 1980, sebagaimana

halnya dengan Pengumuman Pemerintah tahun 1957

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

35/182


(Deklarasi Juanda), dan Pengumuman Pemerintah Republik

Indonesia tahun 1969, pada akhirnya dituangkan pula ke

dalam suatu peraturan perundang-undangan yang dinama-

kan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun

1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia sehingga

memiliki kekuatan yuridis formal dan tidak sekedar suatu

pengumuman dan pernyataan semata-mata.

Undang-undang itu antara lain memuat ketentuan

umum yang mencakup definisi dari berbagai istilah seperti

sumber daya alam hayati, sumber daya alam non hayati danlain-lain, pengertian ZEE Indonesia, hak-hak berdaulat,

yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban, berbagai kegiatan yang

dapat dilakukan di ZEE Indonesia, soal gantirugi, masalah

penegakan hukum, ketentuan pidana dan lain-lainnya (lihat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983).

Undang-Undang ini kemudian ditindaklanjuti dengan peratu-

ran pelaksanaan yang berupa Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 yang mengatur tentang

pengelolaan sumber daya alam hayati di ZEE Indonesia.

Sumber daya alam hayati yang istilah populernya ada-

lah ikan tidak mengenal batas-batas wilayah negara sesuai

dengan sifat-sifat alaminya. Namun sejalan dengan praktek

negara-negara yang telah dikembangkan oleh masyarakat

internasional serta ketentuan-ketentuan hukum laut inter-

nasional yang melandasi Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 1983 tersebut, maka sumber daya alam haya-

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

36/182


ti yang terdapat di daerah ZEE Indonesia adalah milik

Republik Indonesia walaupun dalam pengelolaannya masih

harus memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum inter-

nasional, misalnya kewajiban RI untuk menetapkan jumlah

tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch),

besarnya kemampuan tangkap dari usaha-usaha perikanan

Indonesia (Capacity to Harvest), langkah-langkah untuk

pelaksanaan konservasi serta kesediaan Indonesia untuk

memberikan kesempatan kepada usaha perikanan asing,

untuk ikut serta memanfaatkan ZEE Indonesia sepanjangjumlah tangkapan yang diperbolehkan belum sepenuhnya

dimanfaatkan melalui usaha-usaha perikanan Indonesia.

Dari segi kepentingan pembangunan nasional, khu-

susnya di sub sektor perikanan, maka sumber daya alam

hayati di ZEE Indonesia memiliki dua fungsi penting, yaitu

sebagai potensi yang dapat dimanfaatkan secara langsung

melalui kegiatan penangkapan ikan serta sebagai pendukung

sumber daya alam hayati di perairan Indonesia. Mengingat

fungsinya yang demikian penting, maka pemanfaatannya

perlu diarahkan secara tepat, terarah dan bijaksana. Hal ini

berkaitan pula dengan sifat sumber daya alam hayati yang

tidak tak terbatas. Demikian antara lain dasar pemikiran yang

melatarbelakangi terbitnya Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang pengelolaan sumber

daya alam hayati di ZEE Indonesia (lihat Lembaran negara

Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 23).

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

37/182


Perkembangan berikutnya dalam hukum laut Repub-

lik Indonesia adalah diundangkannya Undang-Undang Perika-

nan Indonesia, yakni Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan. Di dalamnya antara

lain diatur mengenai beberapa istilah disertai dengan batasan

atau pengertiannya, seperti misalnya istilah perikanan yang

artinya semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelola-

an dan pemanfaatan sumber daya ikan. Sedang sumber daya

ikan adalah semua jenis ikan termasuk biota perairan lain-

nya.Pengelolaan sumber daya ikan adalah semua upaya

yang bertujuan agar sumber daya ikan dapat dimanfaatkan

secara optimal dan berlangsung terus menerus. Pemanfaatan

sumber daya ikan adalah kegiatan penangkapan ikan dan

atau pembudidayaan ikan. Demikian antara lain, pelbagai

istilah yang mengemuka dalam Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 sebab masih banyak lagi

istilah yang tidak perlu diulangi (lihat Pasal 1 undang-undang

ini). Selanjutnya dalam Pasal 2 dikemukakan bahwa wilayah

perikanan Republik Indonesia meliputi perairan Indonesia

(laut teritorial, perairan kepulauan, perairan pedalaman),

sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya di

dalam wilayah Republik Indonesia, maupun perairan zona

ekonomi eksklusif Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

1985 juga mengatur tentang pengelolaan sumber daya ikan

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

38/182


dalam wilayah perikanan Republik Indonesia yang ditujukan

bagi tercapainya manfaat maksimal bagi bangsa Indonesia,

dan untuk mencapai hal ini Pemerintah melaksanakan penge-

lolaan sumber daya ikan secara terpadu dan terarah dengan

melestarikan sumber daya ikan beserta lingkungannya bagi

kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Indonesia.

Dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya ikan,

Menteri menetapkan ketentuan-ketentuan mengenai alat

tangkap ikan; syarat teknis perikanan yang harus dipenuhi

oleh kapal perikanan tanpa mengurangi ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku mengenai keselamatan

pelayaran; jumlah ikan yang boleh ditangkap, jenis serta

ukuran ikan yang tidak boleh ditangkap; daerah, jalur dan

waktu atau musim penangkapan; pencegahan pencemaran

dan kerusakan, rehabilitasi dan peningkatan sumber daya

ikan serta lingkungannya; penebaran ikan jenis baru, pem-

budidayaan ikan dan perlindungannya.

Juga diatur tentang pemanfaatan sumber daya ikan

melalui usaha perikanan di dalam wilayah perikanan Repub-

lik Indonesia hanya boleh dilakukan oleh warganegara Repub-

lik Indonesia atau badan hukum Indonesia, dengan penge-

cualian sepanjang hal tersebut menyangkut kewajiban Negara

Republik Indonesia berdasarkan ketentuan persetujuan inter-

nasional atau hukum internasional yang berlaku. Pihak yang

melakukan usaha perikanan diwajibkan memiliki izin usaha

perikanan, kecuali nelayan atau petani ikan kecil maupun

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

39/182


perorangan lainnya yang sifat usahanya merupakan mata

pencaharian untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

tidak dikenakan kewajiban tersebut.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun

1985 telah dicabut berlakunya sejak diundangkannya

Undang-Undang Perikanan berdasarkan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 yang azas-azasnya

pada waktunya akan dibahas secara lengkap dalam Pokok

Bahasan mengenai Hukum Perikanan Indonesia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433). Di

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun

2004, dikemukakan pelbagai macam istilah yang terkait

dengan masalah perikanan, seperti istilah perikanan yang

diartikan sebagai semua kegiatan yang berhubungan dengan

pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingku-

ngannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan

sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu

sistem bisnis perikanan.

Sumber daya ikan adalah potensi semua jenis ikan.

Lingkungan sumber daya ikan adalah perairan tempat

kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor

alamiah sekitarnya. Ikan adalah segala jenis organisme yang

seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam

lingkungan perairan. Penangkapan ikan adalah kegiatan

untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

40/182


dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegi-

atan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut,

menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan atau

mengawetkannya. Pengelolaan perikanan adalah semua upa-

ya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan

informasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatan ke-

putusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi serta

penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan di

bidang perikanan, yang dilakukan oleh pemerintah atau oto-

ritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsunganproduktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang

telah disepakati.

Demikian antara lain istilah-istilah yang terdapat di


2004. Sedang mengenai azas pengelolaan perikanan dikemu-

kakan bahwa pengelolaan perikanan dilakukan berdasarkan

atas azas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keter-

paduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelan-

jutan. Tujuan pengelolaan perikanan adalah: a) meningkatkan

taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil.; b)

meningkatkan penerimaan dan devisa negara; c) mendorong

perluasan dan kesempatan kerja; d) meningkatkan keter-

sediaan dan konsumsi sumber potensi ikan; e) mengoptimal-

kan pengelolaan sumber daya ikan; f) meningkatkan produk-

tivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing; g) meningkatkan

ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan; h)

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

41/182


mencapai pemanfaatan sumber daya ikan, lahan pembudi-

dayaan ikan, dan lingkungan sumber daya ikan secara opti-

mal; i) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembu-

didayaan ikan dan tata ruang.

Selanjutnya mengenai ruang lingkup berlakunya

Undang-Undang Perikanan yang baru adalah bahwa undang-

undang ini berlaku untuk a) setiap orang, baik warganegara

Indonesia maupun warganegara asing, badan hukum Indo-

nesia maupun badan hukum asing, yang melakukan kegiatan

perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indo-nesia; b) setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dan

kapal perikanan berbendera asing yang melakukan kegiatan

perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indo-

nesia; c) setiap kapal perikanan berbendera Indonesia yang

melakukan penangkapan ikan di luar wilayah pengelolaan

perikanan Republik Indonesia; d) setiap kapal perikanan

berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan,

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dalam bentuk

kerjasama dengan pihak asing.

Selanjutnya untuk penangkapan ikan dan atau

pembudidayaan ikan maka wilayah pengelolaan perikanan

Republik Indonesia meliputi perairan Indonesia, ZEE

Indonesia, sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air

lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan

ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia. Pengelo-

laan perikanan di luar wilayah pengelolaan perikanan Repub-

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

42/182


lik Indonesia sebagaimana di maksud di atas diselenggarakan

berdasarkan peraturan perundang-undangan, persyaratan

dan atau standar internasional yang diterima secara umum.

Demikian antara lain beberapa ketentuan penting yang terda-

pat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31

Tahun 2004.

Pada bulan Desember 1985 Pemerintah Republik In-

donesia mengesahkan atau meratifikasi Konvensi Hukum

Laut 1982 (KHL 1982) dengan mengundangkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 sehinggasejak waktu itu Konvensi Hukum Laut yang dihasilkan

melalui konferensi yang diprakarsai PBB sejak tahun 1973

hingga tahun 1982 Konvensi tersebut telah menjadi hukum

positif Indonesia. Melalui Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 1985, maka Konvensi yang isinya bersifat

komprehensif dan sekaligus menyatakan tidak berlakunya

lagi Konvensi Geneva 1958 mengenai Hukum Laut, telah

menjadi hukum positif kita.

Walaupun KHL 1982 belum berlaku secara efektif

pada waktu itu atau belum come into force, namun bagi

Indonesia sendiri Konvensi itu telah berlaku secara individual

sejak lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 1985. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat

(2) KHL 1982 yang menyatakan bahwa bagi setiap negara

yang meratifikasi atau menyatakan aksesi pada konvensi ini

setelah pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi, konvensi

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

43/182


mulai berlaku pada hari ketiga puluh setelah saat pendeposit-

an piagam ratifikasi atau aksesinya, dengan tunduk pada

ketentuan ayat (1). Ayat 1 pasal yang sama (Pasal 308, ayat 1)

menyatakan bahwa Konvensi ini mulai berlaku 12 bulan

setelah tanggal pendepositan piagam ratifikasi atau aksesi

yang ke-60.

Demikian kendati KHL 1982 belum berlaku secara

internasional pada tahun 1985 sebab ketika itu jumlah

ratifikasi yang dibutuhkan belum memenuhi persyaratan,

namun bagi Indonesia sendiri konvensi tersebut telah berlakusecara individual. KHL baru berlaku secara internasional atau

secara umum pada tanggal 16 November 1994, sebab satu

tahun sebelumnya yakni pada tanggal 16 November 1993,

Guyana menjadi negara yang ke-60 dalam meratifikasi KHL

1982 dan mendepositkan piagam ratifikasinya pada Sekjen

PBB.

Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia menin-

daklanjuti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17

Tahun 1985 mengenai pengesahan Indonesia terhadap KHL

1982, dengan mengundangkan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia.

Undang-Undang ini selain mencabut berlakunya Undang-

Undang Nomor 4/Prp. Tahun 1960, juga pada dasarnya

undang-undang ini menguatkan kembali dasar-dasar penga-

turan wilayah perairan Indonesia, sebagaimana tercantum di

dalam Undang-Undang Nomor 4/Prp. 1960, namun lebih

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

44/182


disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan KHL 1982, dengan

mencantumkan ketentuan-ketentuan dasar Negara Kepulau-

an (Archipelagic State), sebagaimana diatur di dalam Bab IV

KHL 1982. Demikian di dalam undang-undang ini terdapat

pengertian Indonesia sebagai Negara Kepulauan, berbagai ma-

cam garis pangkal, terutama garis pangkal lurus kepulauan

yang tidak berdiri sendiri, sebab harus dipergunakan secara

silih berganti dengan garis-garis pangkal lainnya, seperti garis

pangkal normal, garis pangkal lurus, garis penutup pada

teluk, pelabuhan, sungai dan lain-lainnya.Di dalam Undang-Undang Wilayah Perairan Indonesia

yang baru (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6

Tahun 1996) juga diatur secara makro mengenai berbagai

macam lintas pelayaran, seperti lintas damai, lintas transit

dan lintas alur kepulauan serta hak akses dan komunikasi

(terutama yang terkait dengan kepentingan negara tetangga).

Pemerintah Republik Indonesia kemudian menindak-

lanjuti ketentuan pasal dari Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 menyangkut garis pangkal

lurus kepulauan atau garis pangkal kepulauan, dengan

mengundangkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 61 Tahun 1998 sebagai salah satu peraturan

pelaksanaan undang-undang tersebut. Peraturan pemerintah

tersebut mengatur tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-

Titik Pangkal dari Garis Pangkal Lurus Kepulauan di Laut

Natuna (lihat PP RI Nomor 61 Tahun 1998). Kendati sifatnya

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

45/182


tambal sulam, sebab hanya mengatur masalah penarikan

garis pangkal lurus kepulauan di wilayah Kepulauan Natuna,

namun dikeluarkannya Peraturan pemerintah tersebut dila-

tarbelakangi dengan pemikiran di mana panjang maksimal

setiap garis pangkal lurus kepulauan Indonesia bisa mencapai

100 mil laut, malahan kadang-kadang (dengan persentase

tertentu) bisa mencapai maksimal 125 mil laut sehingga tidak

semua pulau-pulau terluar terutama yang terletak di sekitar

laut Natuna lalu dengan sendirinya dapat dijadikan dan

digunakan sebagai titik pangkal.Tujuannya tentu tidak lain daripada mewujudkan ke-

sempatan untuk memperoleh atau memiliki wilayah perairan

khususnya perairan kepulauan yang jauh lebih luas daripada

kita menggunakan seluruh pulau terluar sebagai titik pang-

kal. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan KHL 1982 yang

mensyaratkan Republik Indonesia untuk membuat peta garis

pangkal lurus kepulauan atau sebagai gantinya harus

membuat daftar koordinat geografis titik-titik garis pangkal

lurus kepulauan, maka ketentuan pasal mengenai garis

pangkal lurus kepulauan Indonesia sebagaimana diatur di


1996 ditindaklanjuti lagi melalui pengundangan Peraturan

Pemerintah RI mengenai Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik

Garis Pangkal Kepulauan Indonesia berdasarkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2002 (lihat

Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 72 ).

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

46/182


Di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 38 Tahun 2002 ditegaskan bahwa Pemerintah Repub-

lik Indonesia dapat menarik garis pangkal kepulauan Indo-

nesia. Dalam menarik garis pangkal kepulauan, maka dapat

dipergunakan garis pangkal lurus kepulauan, garis pangkal

biasa, garis pangkal lurus, garis penutup pada teluk yang

tentu saja teluk ini terdapat pada pulau terluar, garis penutup

pada sungai atau muara sungai, garis penutup pada pela-

buhan, pada kuala, terusan dan lain-lainnya sepanjang

semuanya itu berada pada suatu pulau terluar.C.Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Perkembangan hukum laut Republik Indonesia selan-

jutnya adalah ketika Pemerintah Republik Indonesia pada

tahun 2005 lalu mengundangkan Peraturan Presiden Repub-

lik Indonesia Nomor 78 Tahun 2005, yaitu Peraturan Presiden

tentang pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Pengelolaan

pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang

dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengem-

bangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari

wilayah RI untuk menjaga keutuhan NKRI (lihat Perpres

Nomor 78 Thun 2005, 29 Desember 2005) Sedangkan penger-

tian pulau kecil terluar adalah pulau dengan luas area kurang

atau sama dengan 2000 kilometer persegi yang memiliki titik-

titik dasar geografis yang menghubungkan garis pangkal

lurus kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan

nasional.

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

47/182


Dengan demikian tujuan dari pengundangan Peratu-

ran Presiden ini antara lain terkait dengan keutuhan NKRI,

keamanan nasional, pertahanan negara, optimalisasi sumber

daya alam serta peningkatan kesejahteraan rakyat. Oleh

karena itu pengelolaan pulau-pulau terluar ini harus dilaku-

kan dengan berlandaskan pada azas-azas wawasan nusan-

tara, pembangunan yang berkelanjutan serta berbasis masya-

rakat.

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan seca-

ra terpadu antara Pemerintah (dalam hal ini PemerintahPusat) dan Pemerintah Daerah. Pengelolaan tersebut menca-

kup bidang-bidang seperti sumber daya alam dan lingkungan

hidup, infrastruktur dan perhubungan, pembinaan wilayah,

pertahanan dan keamanan, ekonomi, sosial dan budaya, di

mana semuanya ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan. Pemerintah Republik Indo-

nesia juga mengundangkan Undang-Undang Otonomi Daerah

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22

Tahun 1999 yang kemudian telah diganti dengan peraturan

perundangan baru, yakni Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal

18 dari Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 menyata-

kan :

1.Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewe-

nangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

48/182


2.Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber

daya alam di bawah dasar dan atau di dasar laut sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

3.

Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di

wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meli-

puti :

a.eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan

kekayaan laut;

b.pengaturan administratif;

c.

pengaturan tata ruang;d.penegakan hukum (law enforcement) terhadap

peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang

dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah (Pe-

merintah Pusat) kepada Daerah;

e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan;

f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara;

4.Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah

laut sebagaimana diatur pada ayat (3) paling jauh 12 mil

laut yang diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan

atau ke arah perairan kepulauan untuk propinsi dan

sepertiga dari wilayah kewenangan propinsi untuk

kabupaten/kota.

5.Apabila wilayah laut antara dua propinsi kurang dari 24

mil laut, kewenangan untuk mengelola sumber daya di

wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai

prinsip garis tengah dari wilayah antar dua propinsi ter-

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

49/182


sebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh sepertiga

dari wilayah kewenangan propinsi yang dimaksud.

6.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat

(5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nela-

yan kecil (penangkapan ikan tradisional).

7.Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur lebih lanjut

dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan mencermati ketentuan Pasal 18 dari Undang-

Undang Otonomi Daerah (UU Nomor 32 Tahun 2004), dapatdisimpulkan bahwa setiap Daerah Tingkat I atau Propinsi

dalam wilayah NKRI hanya memiliki hak pengelolaan atas

wilayah laut, dalam hal ini hak untuk mengelola untuk

mengeksplorasi dan mengeksploitasi sumber daya alam yang

terdapat dalam wilayah laut yang menjadi kewenangannya.

Hal ini juga berlaku bagi setiap Daerah Tingkat II (Kotamadya

dan atau Kabupaten) yang terdapat dalam setiap Propinsi juga

memiliki hak pengelolaan sumber daya alam yang terdapat

dalam masing-masing wilayah kewenangannya.

Secara khusus untuk pengelolaan sumber daya alam

yang nterdapat di dasar laut serta tanah di bawahnya (seabed

and subsoil) dari wilayah laut yang menjadi kewenangannya,

maka daerah yang bersangkutan Pusat, namun pengaturan

bagi hasil harus diatur dalam suatu peraturan perundang-

undangan. Kewenangan Daerah dalam mengelola sumber

daya alam meliputi berbagai kewenangan seperti kewenangan

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

50/182


untuk mengeksplorasi dan mengeksploitasi dan membuat

peraturan administratif termasuk masalah perizinan, kewe-

nangan mengatur tata ruang, kewenangan dalam bidang

penegakan hukum atas peraturan yang dikeluarkan oleh dae-

rah atau atas peraturan yang dilimpahkan oleh Pusat kepada

Daerah.

Selanjutnya wilayah laut yang menjadi kewenangan

daerah propinsi, khususnya hak pengelolaannya itu ditetap-

kan sampai sejauh 12 mil laut terhitung dari garis pangkal di

sepanjang pantai dari wilayah propinsi yang bersangkutan.Karena di dalam setiap propinsi terdapat beberapa kabupaten

dan atau kotamadya, maka setiap daerah kabupaten ataupun

kotamadya memperoleh hak pengelolaan sampai sejauh 4

dengan demikian sesungguhnya hak pengelolaan bagi setiap

propinsi itu terhitung dari batas 4 mil hingga 12 mil laut.

Selanjutnya dalam hal wilayah laut antara dua propinsi

bersifat tumpang tindih (overlapping) sebab bagian wilayah

laut yang berada di antara dua propinsi mempunyai lebar

kurang dari 24 mil laut, maka hal seperti ini berpotensi untuk

menimbulkan persoalan garis batas wilayah laut di antara

dua daerah propinsi yang bersangkutan.

Untuk mengantisipasi benih persengketaan menyang-

kut garis batas wilayah laut yang menjadi kewenangannya,

maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun

2004 menetapkan apa yang disebut garis tengah (median line)

atau garis sama jarak (equidistance line) sebagai acuan atau

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

51/182


pedoman bagi kedua propinsi untuk menyelesaikannya mela-

lui perundingan guna mencapai kesepakatan.

Ketika sudah terjadi kesepakatan antardua propinsi,

maka masing-masing kabupaten atau kotamadya mendapat-

kan sepertiganya. yaitu sepertiga dari wilayah kewenangan

masing-masing propinsi. Walaupun batas-batas kewenangan

dari setiap propinsi maupun kabupaten dan atau kotamadya

telah ditentukan, namun hal ini tidak berlaku dan tidak boleh

dijalankan terhadap nelayan kecil dari suatu daerah sehingga

suatu propinsi tidak boleh melarang nelayan kecil yangberasal dari propinsi lain.

Demikian pula suatu kabupaten atau kotamadya

tidak boleh melarang nelayan kecil yang berasal dari kabupa-

ten lain yang ada di dalam propinsi yang sama, demikian

pula sebaliknya Secara yuridis kewilayahan Undang-Undang

Pemerintahan Daerah (Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun

2004) tidak membawa pengaruh ataupun perubahan terhadap

wilayah perairan Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam

Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan

Indonesia. Wilayah perairan yang ditetapkan oleh masing-

masing propinsi maupun wilayah perairan yang diklaim oleh

masing-masing kabupaten ataupun kota di dalam suatu pro-

pinsi tetap berstatus sebagai wilayah perairan dari Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan.

Akan tetapi ditinjau dari segi pemanfaatan sumber

daya kelautan, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

52/182


memberi kewenangan yang luas dan nyata kepada Daerah

untuk melaksanakan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan

pengelolaan sumber daya kelautan di wilayah kewenangan-

nya, namun disertai dengan kewajiban untuk memelihara

kelestarian lingkungan, kewajiban untuk berpartisipasi dalam

memelihara keamanan dan kewajiban daerah untuk berpar-

tisipasi dalam mempertahankan kedaulatan negara.

Pemberian kewenangan kepada Daerah untuk menge-

lola sumber daya kelautan serta kewenangan-kewenangan

lain yang diberikan kepada masing-masing daerah sebagai-mana diatur di dalam Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 32

Tahun 2004 tidak akan menghapuskan komitmen Pemerintah

RI dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan

apa yang ditentukan dalam berbagai konvensi internasional,

seperti Konvensi Hukum Laut 1982, Konvensi mengenai

Keselamatan Jiwa di Laut, Konvensi mengenai Pencegahaan

Tubrukan Kapal, ketentuan-ketentuan dari IMO mengenai

standardisasi keamanan kapal dan pelabuhan (ISPS Code)

dan konvensi-konvensi internasional lainnya yang telah

mengikat RI.

D.Dewan Kelautan Indonesia

Terbentuknya Dewan Kelautan Indonesia sebagai-

mana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun

2007 dilandasi dengan beberapa pertimbangan :

a.Bahwa dengan berlakunya Konvensi Perserikatan

Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982, di

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

53/182


perlukan langkah-langkah penanganan yang menye-

luruh dan terpadu dalam rangka lebih meningkatkan

pemanfaatan, pelestarian, perlindungan laut, dan pe-

ngelolaan wilayah laut nasional secara terpadu, serasi,

efektif, dan efisien;

b.Bahwa kebijakan publik di bidang kelautan meru-

pakan kebijakan yang meliputi berbagai bidang peme-

rintahan, sehingga memerlukan keterpaduan dalam

perumusan kebijakan kelautan tersebut sejak awal;

c.

Bahwa dalam rangka keterpaduan perumusan kebi-jakan kelautan telah dibentuk Dewan Maritim Indo-

nesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia

Nomor 161 Tahun 1999;

d.Bahwa nomenklatur atau istilah atau penamaan De-

wan Maritim Indonesia memiliki pengertian yang ter-

batas sehingga tidak sesuai dengan cakupan tugas

dan fungsi yang dimiliki oleh Dewan tersebut;

e. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana di

maksud pada huruf a sampai dengan huruf d, me-

mandang perlu untuk mengubah Dewan Maritim

Indonesia menjadi Dewan Kelautan Indonesia dengan

Keputusan Presiden.

Dewan Kelautan Indonesia merupakan forum

konsultasi bagi penetapan kebijakan umum dalam bidang

kelautan. Dewan ini memiliki tugas untuk memberikan

pertimbangan kepada Presiden dalam kapasitasnya sebagai

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

54/182


Ketua Dewan Kelautan Indonesia dalam rangka menetapkan

kebijakan yang bersifat umum dalam bidang kelautan.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana ditentukan di

atas, maka Dewan Kelautan Indonesia menyelenggarakan

fungsi-fungsi sebagai berikut a) mengkaji dan memberikan

pertimbangan maupun rekomendasi kebijakan dalam bidang

kelautan kepada Presiden sebagai Ketua Dewan Kelautan

Indonesia; b) mengadakan konsultasi dengan lembaga peme-

rintah dan lembaga non pemerintah maupun dengan wakil-

wakil kelompok masyarakat dalam rangka keterpaduan kebi-jakan serta penyelesaian masalah dalam bidang kelautan; c)

memantau dan mengevaluasi kebijakan, strategi dan pemba-

ngunan kelautan; d) melakukan hal-hal lain atas permintaan

Presiden

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

55/182


BAB III

JALUR LAUT DAN GARIS PANGKAL

A.Jalur-Jalur Laut dari Negara Kesatuan Republik

Indonesia Sebagai Negara Kepulauan.

Menurut Konvensi Hukum Laut 1982 hak dan kewa-

jiban negara (negara pantai pada umumnya) dalam meman-

faatkan laut dan sumber dayanya ditentukan berdasarkan

status hukum dari berbagai bagian laut atau jalur laut. Jalur-

jalur laut itu dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada jalur

laut yang berada di bawah kedaulatan penuh dari negara(dalam pengertian negara pantai), seperti Perairan Pedalaman

(Internal Waters), Perairan Kepulauan (Archipelagic Waters),

Laut Teritorial (Territorial Sea), termasuk di dalamnya Selat

yang digunakan untuk pelayaran internasional (Straits Used

for International Navigation).

Ada pula jalur laut yang berada di bawah yurisdiksi

khusus dari negara pantai, seperti Jalur Tambahan (Conti-

guous Zone). Ada pula jalur laut yang berada di bawah hak-

hak berdaulat (souvereign rights) dari negara pantai, seperti

Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone) serta

Landas Kontinen (Continental Shelf). Ada juga jalur laut atau

bagian laut yang tidak dapat dimiliki oleh negara manapun,

termasuk oleh negara pantai yang laut wilayahnya, atau ZEE

maupun Landas Kontinennya berdekatan dan berbatasan

dengan bagian laut lepas. Ada pula bagian laut yang dinyata-

kan sebagai milik bersama umat manusia (Common Heritage

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

56/182


of Mankind), yakni bagian dasar laut yang dinamakan Area

atau Kawasan Dasar Laut Internasional (International Seabed

Area) yang terletak di luar batas-batas terluar dari landas

kontinen suatu negara pantai (Barbara Kwiatkowska,

1989:xx-xxvi; dan R.R. Churchill and A.V. Lowe, 1983:19; juga

Rene-Jean Dupuy, 1974:3-6).

Istilah negara pantai (Coastal State) sesungguhnya

mempunyai pengertian yang luas sebab negara pantai dapat

dimaknai sebagai negara pantai yang normal (normal coastal

state); negara pantai dapat pula diartikan sebagai negarakepulauan (archipelagic state), dan dapat pula diartikan

sebagai negara yang secara geografis kurang beruntung

(geographically disadvantaged state). Suatu negara disebut

negara pantai normal (normal coastal state) bilamana negara

itu mempunyai wilayah daratan atau kontinen yang seluruh

atau sebagiannya dikelilingi dengan laut di sekitarnya. Suatu

negara disebut sebagai negara yang secara geografis kurang

beruntung, bilamana negara tersebut karena keadaan geog-

rafisnya pada umumnya kurang menguntungkan sehingga

negara tersebut tidak dapat mengklaim jalur-jalur laut sampai

batas maksimal yang diperkenankan atau ditentukan.

Suatu negara dinamakan Negara Kepulauan (Archi-

pelagic State), apabila wilayahnya terdiri dari satu kepulauan

atau lebih dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Negara

Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan atau dikualifi-

kasi sebagai Negara Kepulauan karena wilayah Indonesia

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

57/182


terdiri dari satu kepulauan atau lebih dan dapat mencakup

pulau-pulau lain. Ada kepulauan Maluku, ada kepulauan

Riau, kepulauan Bangka Belitung, kepulauan Nusa Tenggara,

kepulauan Sangir Talaud, kepulauan Taka Bonerate, kepulau-

an Natuna dan beraneka ragam banyaknya kepulauan yang

dimiliki negeri tercinta.

Selain daripada pelbagai macam kepulauan yang

dimiliki, terdapat juga pulau-pulau lain seperti pulau Suma-

tera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, Papua atau Irian Jaya yang

dimiliki negeri ini. Selanjutnya pengertian kepulauan (archi-pelago) adalah gugusan atau kumpulan pulau-pulau, ter-

masuk bagian-bagian pulau, perairan di antara pulau-pulau

tersebut, serta bentuk-bentuk alamiah lainnya yang semua-

nya ini membentuk suatu kesatuan geografi, ekonomi dan po-

litik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demiki-

an.

Sebagai Negara Kepulauan (Archipelagic State), maka

Indonesia dapat mengklaim dan menetapkan berbagai jalur

laut atau zonasi pengaturan lautnya seperti perairan kepu-

lauan, perairan pedalaman, laut teritorial, jalur tambahan,

zona ekonomi eksklusif maupun landas kontinen. Perairan

kepulauan Indonesia adalah bagian-bagian laut yang berada

pada sisi dalam dari garis pangkal kepulauan (archipelagic

baselines) atau garis pangkal lurus kepulauan (straight archi-

pelagic baselines). Akan tetapi garis pangkal lurus kepulauan

yang memagari perairan kepulauan atau yang di dalamnya

7/26/2019 4. BAB I - BAB VI

58/182


terdapat perairan kepulauan tidak mungkin dapat berdiri sen-

diri tanpa dukungan garis-garis pangkal lainnya sehingga

bagaimanapun garis pangkal lurus kepulauan harus selalu

dipergunakan secara silih berganti dengan garis pangkal bia-

sa, garis pangkal lurus dan garis penutup pada teluk, muara

sungai, kuala, terusan asalkan saja terletak pada pulau ter-

luar serta lebar mulutnya tidak melebihi 24 mil laut, serta

garis penutup pada perairan pelabuhan yang terletak pada

pulau terluar Indonesia.

Pengertian perairan kepulauan seperti itu dapat di-simpulkan dari ketentuan pasal-pasal dari Undang-Undang

mengenai Perairan Indonesia yang berpedoman pada Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1985 atau KHL

1982. Namun kalau diperhatikan Peraturan Pelaksanaan dari

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996,

dalam hal ini Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2002

ditegaskan bahwa Pemerintah RI dapat menarik garis pangkal

kepulauan dan dalam menarik garis pangkal kepulauan,

dapat dipergunakan garis pangkal lurus kepulauan, garis

pangkal biasa, garis pangkal lurus, garis penutup pada teluk,

garis penutup pada muara sungai, terusan, kuala

Documents

4. BAB I - BAB VI