7

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

Penulis memaparkan tentang istilah – istilah dari teori – teori yang berhubungan

dengan pembahasan karya tulis, menggunakan kajian kepustakaan yang relevan

dengan masalah penelitan bertujuan mengumpulkan data dan informasi atau

pendekatan yang pernah berkembang yang bersumber dari referensi buku – buku juga

observasi selama penulis melaksanakan praktek.

2.1 Pengertian Inaportnet

Inaportnet adalah portal elektronis yang terbuka dan netral guna memfasilitasi

pertukaran data dan informasi layanan kepelabuhanan secara cepat, aman, netral

dan mudah yang terintegrasi dengan instansi pemerintah terkait, badan usaha

pelabuhan dan pelaku industri logistik untuk meningkatkan daya saing komunitas

logistic Indonesia.

Jika membahas tentang tata cara layanan pastinya kita membahas tentang aturan,

peraturan yang menjelaskan tentang tata cara pelayanan Inaportnet tertuang dalam

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor: HK.103/3/II/DJPL-15 tentang

Tata Cara Pelayanan Kapal dan Barang Menggunakan Inaportnet di Pelabuhan.

Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang pelabuhan tertuang

dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun

2015 Tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan,

tertanggal 13 Oktober 2015.Penyelenggaraan Inaportnet dilaksanakan oleh Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut dan mulai berlaku pada13 Januari 2016 atau tiga bulan

sejak diundangkan.Inaportnet itu sendiri adalah untuk pelayanan kapal dan barang,

yang meliputi kapal masuk, kapal pindah, kapal keluar, perpanjangan tambat dan

pembatalan pelayanan.

8

Penerapan Inaportnet pelayanan kapal dan barang di pelabuhan dilakukan sesuai

tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari setiap instansi pemerintah dan

pemangku kepentingan terkait di pelabuhan berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan. Sistem Inaportnet ini digunakan untuk meningkatkan kecepatan

pelayanan kapal di pelabuhan dan menyederhanakan prosedur yang ada di pelabuhan

sehingga kegiatan di pelabuhan dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta dapat

menurunkan biaya logistic.

2.2 Prosedur sistem Inaportnet dalam pelayanan keagenan kapal

Pengajuan pelayanan kapal yang bisa dilakukan di Inaportnet adalah pengajuan

kapal masuk, shifting dan keluar.Pelayanan Kapal dan Barang menggunakan

Inaportnet secara online menggunakan alamat domain http://inaportnet.dephub.go.id.

Dalam pengajuan permohonan Inaportnet juga disupport oleh aplikasi yang dimiliki

oleh Pelindo III yaitu aplikasi Portal Anjungan. Pengajuan Pelayanan Kapal Masuk

Ketika Pengguna jasa akan meminta permohonan pelayanan apabila kapal yang

diageninya akan masuk ke pelabuhan dan melakukan kegiatan, maka pengguna jasa

harus melakukan pengajuan permohonan secara online di situs.

9

Gambar 1. Alur Pelayanan Kapal Masuk

(Sumber : Materi Sosialisasi INAPORTNET, 2016)

Keterangan :

PKK : Pemberitahuan Kedatanagan Kapal

OP : Otoritas Pelabuhan

PPSA : Pusat Pelayanan Satu Atap

RPKRO: Rencana Penambatan Kapal dan Rencana Operasi

PBM : Perusahaan Bongkar Muat

PKBM : Pemberitahuan Kerja Bongkar Muat

10

PPK : Permohonan Pelayanan Kapal

AP : Agen Pelayaran

SPK : Surat Perintah memandu Kapal

SY : Syahbandar

SPOG : Surat Persetujuan Olah Gerak

Pada gambar 1 memperlihatkan dalam pengajuan kapal masuk melibatkan beberapa

instansi yaitu Agen Pelayaran, Otoritas Pelabuhan (OP), Perusahaan Bongkar Muat, PT.

Pelindo III dan Syahbandar.

Pengajuan Kapal Shifting.

Kapal Shifting terdapat 2 jenis, kapal shifting tambatan dan kapal shifting pandu.

Gambar 2, Alur Pelayanan Kapal Shifting

(Sumber : Materi Sosialisasi INAPORTNET, 2016)

11

Gambar 3. Alur Pelayanan Kapal Keluar

(Sumber : Materi Sosialisasi INAPORTNET, 2016)

Pengajuan Kapal Keluar

Pengajuan kapal keluar mempunyai alur sama seperti pengajuan kapal shifting,

namun setelah terbitnya SPK, proses akan dilanjutkan ke proses 4 karena kapal harus

mendapat Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari Syahbandar untuk dapat berlayar

keluar dari pelabuhan.

Pengajuan Pelayanan kapal sebelum adanya Inaportnet diatur pada keputusan

12

General Manager tentang Sistem Operasi Prosedur Pelayanan Kapal. Pada Tanjung

Perak selama penerapan Inaportnet ini masih sebatas dalam Pelayanan Kapal, maka

dari itu instansi diluar Pelindo III hanyalah Otoritas Pelabuhan, Syahbandar, PBM

dan Agen Pelayaran.

Sebelum lanjut kita membahas tata cara pelayanan Inaportnet perlu ketahui

terlebih dahulu, untuk bisa menggunakan layanan tersebut pengguna layanan harus

memiliki Hak Akses langsung ke sistem Inaportnet, untuk dapat mendapatkan

pelayanan, pengguna layanan harus mengajukan permohonan akses pengguna melalui

system inaportnet .http://inaportnet.dephub.go.id. (waluyo raharjo, farida apriliani

2018).

2.3 Instansi-instansi yang terkait

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 1996 tentang Kepelabuhanan antara lain

menyebutkan bahwa pelaksanaan kegiatan di Pelabuhan umum terdiri dari instansi

pemerintah, penyelenggara pelabuhan dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan

pelayanan jasa kepelabuhan berkaitan dengan lalu lintas kapal, penumpang dan barang.

Instansi pemerintah, penyelenggara pelabuhan dan BBadan Hukum Indonesia yang

dimaksud adalah :

1. Bidang Pemerintahan (Pengaturan).

a. Administrator Pelabuhan (ADPEL), adalah kepala pada unit organic

dilingkungan Departemen Perhubungan, melaksanakan tugas kepelabuhan dan

mengkoordinasikan instansi pemerintah lainnya, unit kerja dan badan usaha

milik negara untuk kelancaran tugas kepelabuhan yang diusahkan oleh badan

usaha pelabuhan.

b. Bea dan Cukai melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan,

pengaturan dan pengawasan lalu lintas barang melalui pelabuhan serta

pengamanan keuangan negara.

13

c. Imigrasi, Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan,

dan pengawasan atas pengawasan kewarganegaraan para penumpang dan

ABK.

d. Kesehatan pelabuhan, Melaksanakan fungsi pemerintahan tentang pembinaan,

pengaturan dan pengawasan atas terselenggaranya kesehatan di pelabuhan baik

didarat maupun diatas kapal guna mencegah penularan penyakit.

e. Karantina tumbuh-tumbuhan dan karantina hewan, melaksanakan fungsi

pemerintahan tentang pembinaan, pengaturan dan pengawasan atau lalu lintas

tumbuh-tumbuhan dan hewan guna mencegah terjadinya penularan atau

penyebaran hama penyakit tumbuh-tumbuhan dan hewan serta pengaman

terhadap tumbuh-tumbuhan langka dan satwa.

f. KPPP (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan/POLRI), menangani

keamanan dan ketertiban umum di dalam daerah kerja pelabuhan. Instansi

KPPP ini taktis operasional dibawah wewenang ADPEL dan administratip

dibawah POLTABES.

2. Bidang Perusahaan (Pengusaha), baik BUMN maupun Swasta.

a. PT (Persero) Pelabuhan Indonesia (PT.PELINDO), adalah Badan Usaha Milik

Negara yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan pengusahaan unit

pelabuhan.

b. Perusahaan pelayaran adalah perusahaan yang bergerak dibidang

penyelenggaraan angkutan melalui laut dengan mempergunakan kapal sesuai

dengan ketentuan yang berlaku.

c. Agen adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk oleh perusahaan pelayaran

lainnya untuk mewakili segala kepentingan di dustu pelabuhan, pada umunya,

jenis-jenis pelayaran terdiri dari:

d. Perusahaan Bongkar Muat (PBM), adalah perusahaan yang secara khusus

bergerak di bidang bongkar muat barang dari/ke kapal.

14

e. Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), adalah Perusahaan yang

melakukanpengurusan dokumen dan pekerjaan yang menyangkut

penerimaan/penyerahan (receiving/delivery) muatan yang diangkut melalui

laut, untuk diserahkan kepada atau diterima dari perusahaan pelayaran atas

perintah pemilik barang.

f. Freight Forwarding adalah perusahaan yang sama dengan EMKL, hanya

Freight Forwading ruang lingkunganya lebih luas (angkutan laut, darat dan

udara).

g. Perusahaan pergudangan (perveem) adalah perusahaan yang bergerak dibidang

angkutan darat. Pergudangan di pelabuhan ini termasuk lapangan penimbunan

yang disediakan.

h. Perusahaan Angkutan Truck, perusahaan yang menawarkan jasa pekerjaan di

bidang transportasi darat.Perusahaan ini banyak digunakan untuk kegiatan

bongkar muat dari/ke kapal secara langsung (loosing/afscheep).

i. Perusahaan pertongkangan, adalah perusahaan yang bergerak di bidang

angkutan REDE, banyak digunakan bagi pelabuhan yang kapal-kapal tidak

dapat sandar (harus labuh) sehingga pelabuhan yang menggunakan jasa

tongkang untuk melangsir barang dari kapal ke dermaga atau sebaliknya

disebut Pelabuhan Rede.

j. Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM)

Bentuk usaha ini semua adalah Pool Buruh, kemudian berubah menjadi

Yayasan Usaha Karya (YUKA) dan terakhir menjadi Koperasi Tenaga Kerja

Bongkar Muat (Koperasi TKBM).

k. Perusahaan Depo Container, adalah perusahaan yang bergerak di bidang

penyediaan lapangan Container kosong (Empry Container), bisa terletak dalam

pelabuhan maupun di luar pelabuhan.

15

l. Perusahaan galangan kapal

Disamping/perusahaan tersebut yang tugasnya berkaitan dengan kelancaran lalu

lintas kapal dan barang, masih ada instansi lain yang biasanya lokasinya di luar

pelabuhan, seperti perusahaan asuransi, perbankang, Sucofindo dan lain-lain.

(imam subekti tahun 2015).

2.5 Hambatan pelayanan keagenan terhadap sistem Inaportnet

Pada dasarnya dalam penerapan Sistem dan Prosedur Operasional Pelayanan Kapal

dan Barang Berbasis Online Pada PT. Bahtera Adhiguna cabang Gresik juga memiliki

kendala/permasalahan antara lain:

(Menurut Aswan hasoloan, 2017) hambatan sistem online sebagai berikut:

a) Dalam kondisi tertentu koneksi jaringan mengalami gangguan (down system)

sehingga pelayanan tidak dapat dilaksanakan dan hanya dilakukan secara manual

oleh karena itu maka harus di lakukan pemeliharaan sistem koneksi jaringan

yang baik secara terjadwal dan tidak mengakibatkan error sistem.

b) Permasalahan teknis sistem yang timbul tidak dapat diselesaikan oleh petugas

setempat hanya dapat diselesaikan oleh petugas yang berada di pusat (Direktorat

Jenderal Perhubungan Laut Jakarta) sehingga membutuhkan waktu yang lebih

lama untuk tindak lanjut penyelesaiannya maka dai itu harus didukung dengan

petugas administrasi pelayanan operasional dan petugas teknis teknologi

informasi (TI) yang terkait dengan system pelayanan kapal.

c) Masih terdapat petugas yang terkait langsung dalam proses pelayanan belum

memiliki kompetensi didalam bidangnya sehingga proses pelayanan dapat

terkendala apabila terjadi permasalahan dan harus ditingkatkan sinergi atau

sinkronisasi antara pusat dan cabang.

16

Sementara menurut (Abdy Kurniawan, dkk 2015):

a) Perbedaan kualitas penguasaan teknologi informasi antara pegawai Otoritas

Makasar dengan tenaga outsourcing menjalankan pelatihan serta mendampingi

tenaga outsourcing yang kompeten.

b) Kurangnya kuantitas pegawai Otoritas Pelabuhan (operator server) menguasai

teknologi informasi dapat menabahkan perangkat pendukung serta penyusun

prosedur untuk mencegah server kehilangan fungsinya.

2.6 Dokumen-dookumen yang di perlakukan dalam sistem Inaportnet

No Proses Administrasi Instansi

1 Dokumen Pemberitahuan Kedatangan Kapal (PKK)

atau LK3

Perusahaan / Agent

2 Dokumen BC.1.0 Ditjen Bea Cukai

3 Nomor Urut Kedatangan Kapal (UKK) Pelindo

4 Rencana Penggunaan Tambatan (Berthing Window) Pelindo

5 Permintaan Pelayanan Kapal dan Barang (PPKB) Perusahaan / Agent

6 Dokumen manifest (inward manifest) Perusahaan / Agent

7 Dokumen BC 1.1 Ditjen Bea Cukai

8 Izin Karantina Tumbuhan Balai Karantina

9 Izin Karantina Hewan Balai Karantina

10 Izin Karantina Ikan Balai Karantina

11 Izin Exit Permit Imigrasi Kantor Imigrasi

12 Izin Bongkar Muat Barang Berbahaya KSOP

13 Izin Kantor Kesehatan Pelabuhan Kantor Kesehatan

Pelabuhan

14 Izin Karantina Tumbuhan Balai Karantina

15 Pelayanan labuh, pandu, tunda, dan tambat (PPKB-

D)

Pelindo

16 Surat Pengawasan Olah Gerak (SPOG) Syahbandar

17 Surat Perintah Kerja (SPK) Pelindo

17

18 Permintaan Pelayanan Kapal Pindah (Dokumen

PSAD/PPKB)

Perusahaan / Agent

19 PSAD perpanjangan masa tambat Perusahaan / Agent

20 Penetapan waktu pelayanan selesai masa tambat Pelindo

21 Permintaan pelayanan kapal keluar (Dokumen

PSAD/PKB)

Perusahaan / Agent

22 Penerbitan Surat Izin Kesehatan Berlayar (SIKB) Kantor Kesehatan

Pelabuhan

23 Exit Permit Kantor Imigrasi

24 Surat Izin Berlayar Syahbandar

25 PSAD pembatalan Perusahaan / Agent

26 Booking stack peti kemas Perusahaan / Agent

27 Dokumen bay plan Perusahaan / Agent

28 Surat Pengawasan Bongkar Muat Barang Berbahaya KSOP

29 Rencana Kegiatan Bongkar Operator Terminal

30 Daftar Urutan Bongkar (DUB) Operator Terminal

31 Kartu Stack Impor (KSI) Operator Terminal

32 Laporan Realisasi Bongkar Peti Kemas Impor dan

Domestik

Operator Terminal

33 Informasi posisi stack melalui Mobile Data

Terminal (MDT)

Operator Terminal

34 Informasi posisi stack dan Yard Occupation Ratio

(YOR)

Operator Terminal

35 Booking stack peti kemas Perusahaan / Agent

36 Dokumen persetujuan ekspor (PE) Ditjen Bea Cukai

37 Permintaan kegiatan receiving Perusahaan / Agent

38 Rencana Kegiatan Muat dan penerbitan Kartu Stack

Ekspor (KSE)

Operator Terminal

39 Informasi pengambilan barang (truck in) untuk

delivery

Perusahaan / Agent

Tabel 1

(Sumber: Otoritas Pelabuhan Makassar, 2015)

18

2.7 Pengertian pelabuhan

Menurut UU No. 17 tahun 2008 Pasal I (16), pelabuhan adalah tempat yang terdiri

atas daratan dan perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan

pemerintahan dan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan

sebagai tempat kapal berlabuh, bersandarnya kapal, naik dan turun penumpang,

dan/atau bongkar muat barang, hewan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan

pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra

dan antarmoda transportasi.

Sedangkan Pelabuhan menurut fungsi pokoknya sebagai berikut :

1. Pelabuhan Utama

Pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan

angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam

negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat asal tujuan

penumpang dan atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan

pelayaran antar provinsi.

Ciri-ciri Pelabuhan Utama :

1) Fungsi utama untuk melayani perdagangan internasional dan domestik dalam

skala besar, biasanya lebih besar dari 100.000 TEUS.

2) Menyediakan pelayanan penumpang dan barang antar propinsi ke pusat

kegiatan nasional atau pusat ekonomi

3) Kedalaman minimal 11 Meter.

2. Pelabuhan Pengumpul

Pelabuhan pengumpul adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani

kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam

jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang,

serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antar provinsi.

19

Ciri-ciri Pelabuhan Pengumpul :

1) Fungsi utama untuk melayani perdagangan domestik dalam skala menengah,

biasanya lebih dari 25.000 TEUS.

2) Menyediakan pelayanan peumpang dan barang antar propinsi ke hinterland dan

pusat kegiatan wilayah.

3) Kedalaman minimal 8 Meter. (Aswan Hasoloan, 2017).

3. Fasilitas Pelabuhan

Menurut referensi kepelabuhanan edisi II seri 4 Pelabuhan adalah suatu

kawasan yang mempunyai beberapa fasilitas untuk menunjang kegiatan

operasional. Fasilitas-fasilitas tersebut ditujukan untuk melancarkan kegiatan usaha

pelabuhan. Fasilitas pelabuhan dibagi menjadi dua bagian yaitu, fasilotas pokok

dan fasilitas penunjang. Pembagian ini dibuat berdasarkan kepentinganya terhadap

kegiatan pelabuhan itu sendiri.

1) Alur Pelayaran

Alur pelayaran dalam istilah kepelabuhanan mempunyai pengertian bahwa

daerah yang dilalui kapal sebelum masuk ke dalam wilayah pelabuhan. Batas

wilayah pelabuhan sendiri dibatasi oleh pemecah gelombang (break water).

Hampir di semua pelabuhan yang diusahakan dan aturan bahwa setiap kapal

yang masuk ke daerah alur pelayaran harus membayar jasa labuh (biaya

berlabuh di wilayah pelabuhan).

2) Kolam Pelabuhan

Kolam Pelabuhan adalah perairan di depan dermaga yang digunakan untuk

bersandarnya kapal.

3) Dermaga

Sarana-sarana tambatan adalah sarana dimana kapal-kapal bersandar untuk

memuat dan menurunkan barang atau untuk mengangkut dan menurunkan

20

penumpang. Yang dimaksud dengan tambatan adalah dermaga, pelampung

tambatan, ponton-ponton, dermaga-dermaga ringan dan jalan-jalan rel. (Edy

Hidayat, 2009)

Menurut referensi kepelabuhanan edisi I seri 10 :

1. Fungsi Pelabuhan

Sebagai pintu gerbang dan interface intermodal transportasi dalam sistem

perdagangan nasional/internasional.

4) Peran Pelabuhan

a. Pusat informasi kapal.

b. Pusat logistic dan distribusi barang.

c. Simpul pertemuan diantara kapal, barang dan penumpang.

d. Pelopor pengembangan komunitas pelabuhan yang terpadu.

e. Konservator barang dan fasilitas dari mitra usaha yang efektif. (Edy Hidayat,

2009)

2.8 Ruang Lingkup Keagenan

1. Pengertian keagenan

Keagenan adalah perusahaan pelayaran yang ditunjuk ole perusahaan pelayaran

lain di Indonesia atau perusahaan pelayaran asing di luar negeri (selaku principal)

untuk mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan kapal principal

tersebut (kapal milik, kapal carter yang di operasikan paricipal). Jadi perusahaan

pelayaran dapat menunjuk agen dalam hal membutuhkan pelayanan kapalnya, tetapi

juga dapat ditunjuk sebagai agen dlam hal dibutuhkan untuk melayani kapal

perusahaan lain.

Berdasarkan kewenangan yang melekat pada agen, agen dapat diklarifikasikan

dalam beberapa golongan yaitu :

21

a. Universal agen, terjadi pada saat prinsipal menunjukan seseorang untuk

melakukan semua pekerjaan atau tindakan yang secara hukum dapat

didelegasikan pada agen.

b. General agen, dengan memberikan kewenanngan pada seseorang untuk

mengeksekusi semua transaksi yang berkaitan dengan bisnis.

c. Sepecial agen, prinsipal dapat menentukan bahwa agen hanya diberikan

kewenangan untuk melakukan transaksi tertentu saja atau beberapa transaksi.

d. Agency coupled iwth an interest, pada saat agen telah melakukan pembayaran

dalam rangka menjalankan kewenangan yang di berikan padanya oleh

prinsipal dalam aktivitas bisnis.

e. Gratuitous agen, walaupun kebanyakan agen menerima konpensasi atas jasa –

jasanya, namun kopensasi bukanlah suatu persyaratan untuk adanya hubungan

keagenan antara prinsipal dan agennya.

f. Subagen, dalam keadaan tertentu, kemungkinan prinsipal akan banyak

diuntungkan apabila memberikan kewenangan pada agennya untuk

mendelegasikan kewenagannya pada pihak lain, pihak lain yang ditunjukan

oleh agen disebut subagen (Budi Santoso 2015).

2. Fungsi keagenan

Fungsi keagenan sebagai berikut :

a. Menyusun progam operasional keagenan berdasarkan kebijaksanaan

perusahaan, baik terhadap pelayanan liner service maupun tramper

b. Memonitor pelaksanaan penangana/pelayanan keagenan, baik yang bersifat

kegiatan fisik muatan maupun kegiatan jadwal datang dan berangat kapal

c. Mengadministrasikan kegiatan keagenan, baik yang berkaitan fisik

operasional mapun yang menyangkut keuangan.

d. Memberikan data dan evaluasi terhadap perkembangan kegiatan keagenan

sebagai masukan dalam menentukan kebijakan sebagaimana mestinya.

22

e. Mengupayakan kegiatan keagenan sedemikian rupa sehingga dapat

memberikan stimulant terhadap kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

(engkos kosasih,hananto soewedo 2012).

3. Pengertian Prinsipal

Prinsipal adalah pihak yang memberikan izin dan atau petunjuk atau arahan

pada pihak lain, dapat agen atau pembantu untuk melakukan perbuatan demi

keuntungan serta dibawah arahan/petunjuk dan pengawasannya, dan karenanya

perbuatan yang dilakukan agen atau pembantu akan mengikat principal.(Budi

Santoso,2015).