BaB 1 Skripsi Kualitatif

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini permasalahan merokok merupakan permasalahan yang kompleks

baik dilihat dari faktor penyebabnya maupun akibatnya (Widiyanty, 2005: 1).

Kebiasaan merokok merupakan salah satu masalah kesehatan publik yang menjadi

agenda penting World Health Organization (WHO) (http://bataviase.co.id). Hal ini

dikarenakan hampir lima juta orang meninggal dunia setiap tahunnya akibat

kebiasaan merokok tersebut (http://www.depkes.go.id). Jika tidak dilakukan

penanganan yang serius, maka berdasarkan survei WHO pada tahun 2020 kematian

akibat rokok ini akan mencapai 84 juta jiwa dan pada tahun 2030 akan mencapai 175

juta jiwa dari kematian penduduk dunia setiap tahunnya (WHO Report on the Global

Tobacco Epidemic, 2008: 17). Hal itu bisa dilihat dari grafik 1.1 dibawah ini:

Grafik 1.1

Perkiraan Kematian Penduduk Dunia Akibat Rokok dari Tahun 2005-2030

Sumber: WHO report on the global tobacco epidemic, 2008

UNIVERSITAS INDONESIA

tito, 02/03/11,

Fokus pada lingkup indonesia, Jakarta, jaktim dan mengapa jakarta, jaktim dan terminal kampong rambutan

http://www.depkes.go.id/

http://bataviase.co.id/

2

Kematian penduduk dunia yang semakin meningkat akibat rokok tersebut,

telah mendorong WHO untuk mengatasinya dengan cara mengeluarkan berbagai

kebijakan (policy) mengenai pengendalian rokok dunia diantaranya adalah

Monitoring, Smoke Free Environment, Cessations Programmes, Healty Warning,

Advertising Bans dan Taxion (WHO report on the global tobacco epidemic, 2009: 9).

Hal itu dapat dilihat pada grafik 1.2 dibawah ini:

Grafik 1.2

Kebijakan Pengendalian Rokok Dunia


Kebijakan yang dibuat WHO mengenai pengendalian rokok pada grafik 1.2 di

atas belumlah berjalan maksimal karena masih rendahnya tingkat pengaruh kebijakan

tersebut terhadap populasi dunia. Namun, dibalik ketidakmaksimalan tersebut,

kebijakan lingkungan bebas asap rokok (smoke free environment) yang dicanangkan

oleh WHO, berhasil membawa 22 kota dari 100 kota besar di dunia bebas dari asap


3

rokok walaupun tingkat pengaruh kebijakan tersebut hanya 5% dari populasi dunia

(WHO report on the global tobacco epidemic, 2009: 10).

Di seluruh dunia, jumlah perokok mencapai 1,35 miliar (WHO Report on the

Global Tobacco Epidemic, 2008: 18). Dari jumlah tersebut, hampir dua pertiga dari

perokok di dunia tinggal di sepuluh negara yakni di China, India, Indonesia, Rusia,

Amerika Serikat, Jepang, Brazil, Bangladesh, Jerman dan Turki (WHO Report on the

Global Tobacco Epidemic, 2008: 19). Dari jumlah tersebut yang menjadi kawasan

bebas asap rokok (smoke free environment) adalah Health-care facilities, Educational

facilities, Universities, Publik transport, Government facilities, Indoor offices,

Restaurants, Pubs and bars (WHO report on the global tobacco epidemic, 2009: 40).

Kawasan-kawasan di atas, tidak semuanya diimplementasikan oleh negara-negara di

dunia, hanya beberapa kawasan saja yang sudah diimplementasikan dengan baik. Hal

itu dapat dilihat pada grafik 1.3 dibawah ini:

Grafik 1.3Kawasan Larangan Merokok di Dunia



4

Di kawasan Asia Tenggara, berdasarkan laporan WHO tahun 2008 jumlah

perokoknya mencapai 125,8 juta orang (WHO Report on the Global Tobacco

Epidemic, 2008). Dari jumlah tersebut peringkat pertama ditempati oleh Indonesia

sebesar 46,16 persen, peringkat kedua ditempati oleh Filiphina sebesar 16,62 persen

dan peringkat ketiga di tempati oleh Vietnam sebesar 14,11 persen (WHO Report on

the Global Tobacco Epidemic, 2008).

Laporan WHO tersebut selaras dengan laporan pemerintah Indonesia yang

menyatakan Indonesia adalah negara dengan jumlah perokok paling banyak di

kawasan Asia Tenggara yakni mencapai 62,8 juta jiwa (www.depdagri.go.id).

Tingginya jumlah perokok tersebut, diperparah lagi dengan masih terbatasnya

kawasan-kawasan larangan merokok di Indonesia, seperti yang dapat lihat pada tabel

1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1

Kawasan Larangan Merokok di Asia Timur dan Tenggara

Country Health-

Care

Facilitie

s

Educatio

nal

Facilities

Except

Universiti

es

Univer

sities

Governm

ent

Facilities

Indoor

Offices

Resta

urants

Pubs

&

Bars

Publik

Transpo

rt

All

Other

Indors

Puclic

Places

Overal

Compiance

With

Regulation on

Smoke-Free

Environment

Bangladesh Yes Yes No No No No No No No 4

Bhutan Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes Yes 7

Democratic

People’s

Republik of

Korea

No No No No No No No No No -

India Yes Yes Yes Yes Yes No No No Yes 5

Indonesia Yes Yes Yes No No No No No No 0


http://www.depdagri.go.id/

5

Maldives Yes Yes Yes Yes No No No No No 3

Myanmar Yes Yes Yes No No No No No No 3

Nepal No No No No No No No No No -

Srilangka Yes Yes Yes Yes Yes No No Yes No 8

Thailand No Yes No No No No No Yes Yes 6

Timor Leste No No No No No No No No No -


Keterbatasan kawasan merokok tersebut, menyebabkan meningkatnya angka

kesakitan dan kematian akibat rokok di Indonesia. Berdasarkan laporan Kemenkes RI

tahun 2008, jumlah kematian yang terkait dengan rokok di Indonesia diperkirakan

mencapai 380 ribu jiwa sedangkan jumlah persakitannya mencapai 500 ribu jiwa

setiap tahunnya (Iqbal, 2008: 4). Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan

oleh Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMT), 40 persen perokok di

Indonesia berasal dari kelompok berpenghasilan kecil (http://bataviase.co.id). Fakta-

fakta mengerikan tersebut tidak terlepas dari sangat murahnya harga rokok di

Indonesia dibanding negara-negara lain di dunia, sehingga kelas masyarakat miskin

pun bisa membelinya. Hanya dengan 10 ribu rupiah saja, orang Indonesia bisa

mendapatkan sebungkus rokok, bahkan bisa membelinya secara batangan dengan

harga yang lebih murah.

Selain menghabiskan uang orang miskin, rokok juga penyebab kematian

nomor tiga di Indonesia. Yayasan Kanker Indonesia mencatat, saat ini kanker paru-

paru menduduki urutan ketiga setelah kanker serviks dan kanker payudara

(http://bataviase.co.id). Padahal dulu kanker paru-paru menduduki posisi kelima.

Diketahui pula sembilan dari 10 dari pengidap kanker paru-paru adalah perokok, dan

enam orang di antaranya adalah kalangan tak berpunya.

Masalah rokok di atas merupakan masalah publik karena masalah tersebut

memiliki dampak yang luas dan memiliki konsekuensi tertentu bagi masyarakat




6

maupun bagi orang-orang yang tidak terlibat secara langsung. Oleh karena itu,

masalah tersebut harus masuk kedalam agenda setting kebijakan publik pemerintah.

Kebijakan publik sendiri merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud

yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu

masalah atau suatu persoalan (Winarno, 2002: 16). Secara formal, suatu masalah

dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi atau situasi yang menimbulkan kebutuhan

atau ketidakpuasan pada sebahagian orang yang menginginkan pertolongan atau

perbaikan. Pertolongan dalam hal ini mungkin dilakukan oleh mereka yang secara

langsung mempunyai masalah atau dilakukan oleh pihak lain yang bertindak atas

nama mereka yang mendapatkan masalah (Winarno, 2002: 49). Dalam konteks ini

masalah yang dimaksud adalah masalah publik yakni masalah yang mempunyai

dampak yang luas dan mencakup konsekuensi-konsekuensi bagi orang-orang yang

tidak langsung terlibat.(Winarno, 2002: 50). Seperti yang terjadi di kota-kota besar

Indonesia saat sekarang ini yang lagi menghadapi dua permasalahan pokok yakni

kemacetan lalu lintas dan tingkat polusi yang tinggi (Budi Winarno, 2002: 1).

Permasalahan pokok di atas juga terjadi di Kota Jakarta. Kota dengan jumlah

penduduk hampir 9,5 juta jiwa ini merupakan kota dengan tingkat polusi terbesar

ketiga di dunia (http://www.lintasberita.com) dan menjadi salah satu kota dengan

jumlah perokok aktif terbesar di Indonesia yakni sebesar 3 juta orang atau 35 % dari

penduduk Jakarta (http://metro.vivanews.com). Polusi di atas selain disebabkan oleh

asap kendaraan bermotor juga disebabkan oleh asap pabrik dan asap rokok

(http://wartawarga.gunadarma.ac.id). Dampaknya, salah satunya adalah kadar nikotin

di DKI Jakarta berada taraf sangat mengkhawatirkan. Dari 34 gedung yang sudah

diukur dan diteliti oleh Swisscontact Indonesia, ditemukan kadar nikotin dan partikel

sangat halus berukuran 2,5 mikrometer. Selain itu, dari bangunan sekolah yang sudah

diukur dan diteliti oleh Swisscontact Indonesia, hasilnya 32% lokasi positif

ditemukan nikotin, sedangkan di rumah sakit terdapat 68% lokasi yang positif


http://wartawarga.gunadarma.ac.id/

http://metro.vivanews.com/

http://www.lintasberita.com/

7

terdeteksi nikotin. Padahal kedua bangunan tersebut merupakan kawasan total

dilarang merokok (http://bataviase.co.id)

Mengenai polusi yang disebabkan oleh asap rokok, salah satu usaha yang

dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta adalah dengan mengeluarkan kebijakan

mengenai kawasan larangan merokok. Kebijakan ini diatur di dalam Peraturan

Daerah Nomor 02 Tahun 2005 Pasal 13 dan Pasal 24 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara (Perda DKI Jakarta No 2 Tahun 2005), kemudian kebijakan ini

diatur kembali dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 75 tahun 2005 tentang

kawasan larangan merokok. Kebijakan tersebut dilatarbelakangi oleh bahaya rokok

sebagai salah satu zat adiktif yang bila digunakan dapat mengakibatkan bahaya

kesehatan bagi individu dan masyarakat baik selaku perokok aktif maupun perokok

pasif, oleh karena itu diperlukan perlindungan terhadap bahaya rokok bagi kesehatan

secara menyeluruh, terpadu, dan bekesinambungan serta sebagai upaya untuk

menciptakan lingkungan yang bebas dari asap rokok.

Pada tahun 2010, Pemda DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Gubernur DKI

Jakarta No. 88 tahun 2010 yang merupakan revisi atas Peraturan Gubernur DKI

Jakarta No. 75 tahun 2005 tentang kawasan larangan merokok. Peraturan tersebut

direvisi dilatarbelakangi oleh ketidakefektifan tempat khusus merokok sebagaimana

dimaksud pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 75 tahun 2005 dalam

melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok orang lain. Salah satu hasil revisinya

adalah menghapus tempat khusus merokok yang selama ini masih terdapat di dalam

gedung-gedung di DKI Jakarta.

Maksud diberlakukannya kebijakan kawasan larangan merokok ini adalah

untuk melindungi masyarakat Jakarta dari bahaya asap rokok dan melindungi hak

setiap orang untuk mendapat udara yang sehat dan bersih, sedangkan tujuan

diberlakukan kebijakan kawasan dilarang merokok adalah: a) menurunkan angka

kesakitan dan/atau kematian dengan cara merubah perilaku masyarakat untuk hidup

sehat; b) meningkatkan produktifitas kerja yang optimal; c) mewujudkan kualitas



8

udara yang sehat dan bersih dan bebas dari asap rokok; d) menurunkan angka

perokok dan mencegah perokok pemula; e) dan mewujudkan generasi yang muda

dan sehat (Pasal 2, Pergub DKI Jakarta No 75 Tahun 2005). Selain itu, yang menjadi

kawasan dilarang merokok adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk

merokok. Sedangkan sasaran kawasan dilarang merokok adalah (Pasal 1, Pergub DKI

Jakarta No 75 Tahun 2005 dan Pasal 1, Pergub DKI Jakarta No 88 Tahun 2010).

1. Tempat atau ruangan adalah bagian dari suatu bangunan gedung yang

berfungsi sebagai tempat melakukan kegiatan dan atau usaha

2. Tempat umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh pemerintah, swasta

atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat termasuk

tempat umum milik pemerintah daerah, pemerintah pusat, gedung perkantoran

umum, tempat pelayanan umum antara lain terminal termasuk terminal

busway, bandara, stasiun, mall, pusat berbelanjaan, pasar serba ada, hotel,

restoran dan sejenisnya

3. Tempat kerja adalah ruang tertutup yang bergerak atau tetap dimana tenaga

kerja bekerja atau tempat yang sering dimasuki tenaga kerja dan tempat

sumber-sumber bahaya termasuk kawasan pabrik, perkantoran, ruang rapat,

ruang sidang/seminar, dan sejenisnya

4. Angkutan umum adalah angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa

kendaraan darat, air, dan udara termasuk didalamna taksi, bus umum, bus

way, mikrolet, angkutan kota, kopaja, kancil dan sejenisnya

5. Tempat ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan

seperti mesjid termasuk musholla, gereja termasuk kapel, pura, wihara dan

kelenteng

6. Arena kegiatan anak-anak adalah tempat atau arena yang diperuntukkan untuk

kegiatan anak-anak, seperti tempat penitipan anak (TPA), tempat pengasuhan

anak, arena bermain anak-anak, atau sejenisnya


9

7. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses belajar-mengajar atau

pendidikan dan pelatihan termasuk perpustakaan, ruang praktik atau

laboratarium, musium dan sejenisnya

8. Tempat pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk

menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dan

masyarakat, seperti rumah sakit, puskesmas, praktik dokter, praktik bidang

toko obat atau apotek, pedagang farmasi, pabrik obat dan bahan obat,

laboratorium dan tempat kesehatan lainnya, antara lain pusat dan atau balai

pengobatan, rumah bersalin, balai kesehatan ibu dan anak (BKIA)

Ketentuan yang berlaku dikawasan dilarang merokok adalah 1) pimpinan dan

atau penanggung jawab, wajib melarang kepada setiap orang untuk tidak merokok; 2)

pimpinan dan atau penanggung jawab wajib menegur dan atau memperingatkan dan

atau mengambil tindakan kepada setiap orang apabila terbukti merokok 3) setiap

orang dapat memberikan teguran atau melaporkan kepada pimpinan dan atau

penanggungjawab apabila ada yang merokok 4) pimpinan dan atau penanggungjawab

wajib mengambil tindakan atas laporan yang disampaikan oleh setiap orang.

Sedangkan khusus untuk tempat umum dan tempat kerja, pimpinan dan atau

penanggung jawab dapat menyediakan tempat khusus untuk merokok sebagai

kawasan merokok (Pasal 6, Pergub DKI Jakarta No 75 Tahun 2005).

Setelah lima tahun peraturan daerah ini diundangkan dan berlaku umum,

secara kasat implementasi kebijakan ini belum melihatkan kinerja yang efektif.

Kawasan-kawasan yang menurut perakturan tersebut adalah kawasan dilarang

merokok, masih terlihat banyak orang yang melanggarnya, seperti yang terjadi pada

Terminal Kampung Rambutan, Jakarta Timur yang merupakan salah satu tempat

kawasan larangan merokok yang notabene adalah terminal terbesar di DKI Jakarta

dan menjadi salah satu pintu gerbang utama untuk masuk ke DKI Jakarta.


10

Terminal yang mempunyai luas hampir dua hektar ini yang menurut

perakturan adalah kawasan larangan merokok, tetapi pada kenyataannya masing

sering di jumpai orang-orang yang begitu bebasnya mengepulkan asap rokok seperti

yang dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini:

Gambar 1.1

Masyarakat Dengan Bebasnya Merokok

Sumber: Hasil Observasi

Hal tersebut selaras dengan survei penegakan Kawasan Dilarang Merokok

yang dilakukan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tahun 2009 yang

menunjukkan, 89 persen angkutan umum di terminal rambutan masih melanggar

ketentuan dilarang merokok di lingkungan umum (http://www.ylki.or.id). Padahal di

terminal kampung rambutan ini peringatan larangan merokoknya sangat jelas sekali

terlihat seperti pada gambar 1.2 dibawah ini:


http://www.ylki.or.id/

11

Gambar 1.2

Peringatan Larangan Merokok

Sumber: Hasil Observasi

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas timbul pertanyaan apa yang

salah dengan kebijakan kawasan larangan merokok tersebut, apakah kebijakan itu

terlalu sulit diimplementasikan ataukah memang tingkat kepatuhan atau kesadaran

masyarakat mematuhi hukum yang rendah. Oleh karena itulah perlu dilakukan

evaluasi terhadap kebijakan kawasan larangan merokok di DKI Jakarta ini.

1.2 Pokok Permasalahan

Adapun rumusan masalah penelitian ini dijabarkan dalam dua pertanyaan

penelitian dibawah ini :

1. Bagaimanakah evaluasi implementasi kebijakan larangan merokok di DKI

Jakarta (Studi Kasus Kawasan Terminal Kampung Rambutan)

2. Faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan kebijakan

larangan merokok di DKI Jakarta (Studi Kasus Kawasan Terminal Kampung

Rambutan)


12

1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dijelaskan

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah evaluasi implementasi kebijakan larangan

merokok di DKI Jakarta (Studi Kasus Kawasan Terminal Kampung

Rambutan)

2. Untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam

pelaksanaan kebijakan larangan merokok di DKI Jakarta (Studi Kasus

Kawasan Terminal Kampung Rambutan)

1.4 Signifikansi Penelitian

Signifikansi penelitian yang dilakukan adalah untuk mencari manfaat secara

akademis dan praktis. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak,

mulai dari pembuat kebijakan (policy makers) tentang kebijakan kawasan larangan

merokok, masyarakat sebagai objek dari kebijakan tersebut hingga berbagai pihak yang

akan menerapkan kebijakan kawasan larangan merokok di kota-kota lainnya.

Secara akademis manfaat penelitian ini digolongkan dalam dua sisi, pertama

yaitu dari sisi pembuat kebijakan, penelitian ini dapat menjadi acuan bagaimana

seharusnya menjadikan kebijakan kawasan larangan merokok menjadi kebijakan yang

bermanfaat bagi masyarakat DKI Jakarta. Kedua dari sisi masyarakat, penelitian ini

dapat dijadikan rujukan dalam meningkatkan kualitas hidup bagi mereka.

Secara praktis manfaat penelitian ini diharapkan dapat merumuskan

rekomendasi atas persoalan kebijakan kawasan larangan merokok di DKI Jakarta dan

kota-kota besar lainnya di Indonesia yang berencana atau telah menerapkan kawasan

larangan merokok sebagai solusi mengatasi pencemaran udara.


tito, 03/02/11,

Format

13

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi disusun dalam lima bab, dibagi menjadi sub bab, dimana

antar bab dan atau sub bab lainnya merupakan satu kesatuan dan saling terkait.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari :

Bab 1: Pendahuluan

Bab ini adalah bab pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai

dasar penelitian ini dilakukan, yang terdiri dari latar belakang masalah, pokok

permasalahan, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, batasan penelitian, dan

sistematika penulisan.

Bab 2 : Kerangka Pemikiran dan Metode Penelitian

Bab ini berisi mengenai penjelasan kajian kepustakaan yang menjadi landasan

teori penulisan skripsi untuk menyusun kerangka pemikiran penelitian, metode

penelitian, dan pembahasan. Teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini

adalah Teori Evaluasi Kebijakan Publik. Dalam bab ini peneliti juga menjelaskan

mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi, adapun

metode penelitian yang dipakai relevan dan sesuai tema yang diangkat. Metode

penelitian dalam penelitian ini memberikan penjelasan mengenai alur pikir

penelitian, data yang dipakai, sumber data hingga teknik pengolahan data yang

dilakukan.

Bab 3 : Gambaran Umum tentang Objek Penelitian

Bab ini berisi penjelasan mengenai gambaran umum kebijakan kawasan larangan

merokok di DKI Jakarta. Mendeskripsikan pula mengenai lokasi penelitian, yaitu

Terminal Kampung Rambutan, Kota Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta sebagai

salah satu kawasan larangan merokok di DKI Jakarta.


14

Bab 4 : Analisis

Bab ini memaparkan dan menganalisis hasil penelitian evaluasi terhadap

kebijakan kawasan larangan merokok di DKI Jakarta beserta permasalahan

dan solusinya yang dikaitkan dengan kerangka pemikiran yang telah dibuat pada

bab kedua.

Bab 5 : Simpulan dan Saran

Bab ini merupakan bab penutup yang menguraikan sejumlah simpulan dan saran.

Simpulan berupa rumusan ulang dan jawaban singkat atas pokok permasalahan

sedangkan saran merupakan masukan bagi pihak-pihak terkait untuk

memperbaiki mengenai kebijakan kawasan larangan merokok di DKI Jakarta.


tito, 03/02/11,

Uraian Singkat mengenai pokok permasalahan

tito, 02/03/11,

Diberi Judul

Documents

BaB 1 Skripsi Kualitatif