3

PENERAPAN SISTEM AHU SECARA ELEKTRONIK TERHADAP PENDAFTARAN FIDUSIA (STUDI LAPANGAN PADA KANTOR NOTARIS YONDRI DARTO, S.H. DI KOTA BATAM).

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) merupakan sistem komputerisasi dalam proses Pendaftaran Jaminan fidusia. Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) adalah suatu bentuk pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dalam memproses pendaftaran fidusia, yang dilakukan secara elektronik yang dapat diakses oleh seluruh notaris di website Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).

Perjanjian fidusia adalah perjanjian hutang piutang kreditur kepada debitur yang melibatkan penjaminan. Jaminan tersebut kedudukannya masih dalam penguasaan pemilik jaminan. Praktek fidusia telah lama dikenal sebagai salah satu instrumen jaminan kebendaan bergerak yang bersifat non-possessory. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat possessory, seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan debitur bersifat sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasi dan menggambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut.

Fidusia merupakan salah satu lembaga atau perjanjian penjaminan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 guna memenuhi kebutuhan yang dapat lebih mendukung pembangunan nasional dan menjamin kepastian hukum serta memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Selain itu juga untuk terpenuhinya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi dunia usaha atas tersedianya dana. Pemberian jaminan fidusia ini merupakan perjanjian yang bersifat accessoir dari suatu perjanjian pokok sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 6-huruf b Undang-undang No. 42 Tahun 1999 dan harus dibuat dengan suatu akta notaris yang disebut sebagai akta Jaminan Fidusia.

Pasal 11 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 menentukan bahwa benda (yang ada di wilayah negara RI atau di luar negara RI) yang dibebani dengan jaminan fidusia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Berdasarkan Pasal 13 ayat (1) dan (2) permohonan pendaftarannya jaminan fidusia dilakukan oleh Penerima Fidusia, Kuasa atau wakilnya dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran fidusia yang memuat :

a. Identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia;

b. Tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia;

c. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;

d. Uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;

e. nilai penjaminan; dan

f. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia.

dan atas dikabulkannya permohonan pendaftaran tersebut, maka kepada penerima fidusia diberikan sertifikat Jaminan Fidusia yang mecantumkan kata-kata DEMI KEADILAN BERDARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Di dalam pendaftaran jaminan fidusia terdapat suatu keharusan untuk mencantumkan benda-benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Hal tersebut adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan karena benda-benda tersebutlah yang nantinya dapat dijual untuk mendapatkan pembayaran utang-utang dari Pemberi Fidusia. Obyek jaminan perlu dipahami karena hak jaminan fidusia merupakan hak kebendaan yang melekat pada obyek fidusia dan akan tetap mengikuti obyeknya di tangan siapapun benda tersebut berada (droitde suite) selama jaminan fidusia tersebut belum dihapuskan/dicoret. Berdasarkan pasal 26 undang-undang Nomor 42 tahun 1999 menyebutkan bahwa dengan hapusnya jaminan fidusia maka Kantor pendaftaran fidusia akan mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar Fidusia dengan menerbitkan surat keterangan yang menyatakan Sertifikat jaminan fidusia yang bersagkutan tidak berlaku lagi.

Dalam hal ini sering kali Notaris berperan sebagai penerima kuasa untuk mendaftaran Fidusia pada kantor pendaftaran fidusia, Sebenarnya secara aturan di Kantor Fidusia, sertifikat jaminan fidusia harus sudah terbit 14 hari kerja sejak tanggal pendaftaran. Namun dalam praktiknya, oleh karena sekarang seluruh Perusahaan Pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusianya, maka di dalam praktik terjadi crash atau tumpukan berkas. Sehingga dalam praktik, Sertifikat Jaminan Fidusia tersebut baru akan terbit setelah 1,5 bulan sejak tanggal pendaftaran.

Keterlambatan atas penyelesaian pendaftaran fidusia pada saat itu, pada umumnya disebabkan oleh pendaftaran fidusia dilakukan secara manual mulai dari penerimaan berkas yang meliputi pengecekan atas permohonan pendaftaran jaminan fidusia dari notaris serta dakumen pelengkap lainnya. Dengan cara kerja sistem manual ini, sering terjadi masalah keterlambatan penyelesaian, hal ini sangat mungkin terjadi karena para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada.

Kemungkinan terjadinya kesalahan-kesalahan dalam pemeriksaan dokumen maupun bukti-bukti kepemilikan atas barang yang akan difidusiakan serta kelengkapan dokumen lainya yang dimasukkan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi lebih besar serta kesulitan dalam pengawasan terhadap tahap-tahap proses Pendaftaran juga merupakan permasalahan bagi Notaris, sehingga untuk mengetahui sampai dimana tahap pendaftaran jaminan fidusia suatu barang Notaris yang bersangkutan harus mengunjungi langsung kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat untuk memeriksa secara langsung sampai dimana proses pendaftaran tersebut.

Tentunya sistem manual ini sangat tidak efisien bagi para notaris, di lain pihak bagi para pemakai jasa notaris selalu mengharapkan agar proses Pendaftaran Jaminan fidusia dapat berjalan dengan cepat dan tepat waktu.

Sistem manual dirasakan tidak lagi sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimal bagi para Notaris maupun pihak lain yang akan melakukan pendaftaran fidusia, sehingga sejumlah pihak mengemukakan gagasan untuk mengadakan perubahan pendaftaran dari Sistem manual untuk beralih kepada Sistem pendaftaran secara online.

Sistem Administrasi Badan Hukum Umum (AHU) yang bertujuan dalam memberikan pelayanan jasa hukum yang dalam hal ini khususnya dalam bidang Pendaftaran Jaminan fidusia diluncurkan pada tanggal 05 Maret 2013 oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dengan menerbitkan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System).

Pembentukan sistem ini merupakan wujud usaha Kemenkumham untuk menegakkan isi dari Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 yang berbunyi: Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada Penerima Fidusia, Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. Pasal tersebut belum dapat dilaksanakan secara sempurna pada sistem yang lama, yaitu sistem pendaftaran jaminan fidusia secara manual dikarenakan keterbatasan sumber daya Manusia (SDM) yang tidak sebanding dengan banyak permohonan pendaftaran fidusia yang masuk setiap harinya.

Pendaftaran jaminan fidusia secara elektronik ini juga bertujuan agar seluruh pendaftaran jaminan fidusia dapat terdata secara nasional dalam database Ditjen AHU. Berbagai pihak yang sering kali berhadapan dengan urusan di bidang jaminan fidusia mulai dari pemberi fidusia (debitur), penerima fidusia (kreditur), serta Notaris turut mendukung dan menyambut baik dibentuknya sistem ini dengan harapan pelayanan jasa hukum di bidang Jaminan Fidusia akan menjadi lebih cepat, praktis dan akurat untuk kedepannya.

Untuk memperoleh sertifikat jaminan fidusia, Notaris akan melakukan pendaftaran pada Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) secara elektronik kepada dengan mengisi format isian yang memuat sekurang-kurangnya:

g. Nama dan tempat Pemberi Fidusia;

h. Nama dan tempat Penerima Fidusia;

i. Tanggal dan nomor Akta jaminan fidusia yang telah dibuat oleh notaris;

j. Jumlah hutang Debitur;

k. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia serta jangka waktunya;

l. Nilai penjaminan;

m. Benda yang akan menjadi obyek jaminan

n. Nilai benda yang mnejadi obyek jaminan fidusia

Dengan kemajuan teknologi internet maka pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia bekerjasama dengan pihak swasta untuk menyelenggarakan suatu sistem administrasi badan hukum yang dilakukan dengan media internet. Hadirnya internet tentu saja mempengaruhi kinerja notaris dimasa yang akan datang, maka dimungkinkan suatu sistem kerja yang on line atau dapat dikerjakan diakses kapanpun dan dimanapun pengguna internet atau user tersebut berada.

Dalam rangka memberikan pelayanan yang cepat dan sederhana untuk menjamin kepastian hukum kepada masyarakat, maka diadakan perubahan terhadap tata cara permohonan dan pendaftaran jaminan fidusia, yang ditetapkan dengan menggunakan sistem elektronik. Hingga saat ini praktek elektronik atau melalui jaringan internet dalam dunia kenotariatan, baru diterapkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal Pendaftaran Fidusia sesuai dengan Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU-06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System) di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) khususnya pendaftaran Jaminan fidusia merupakan situs resmi yang dapat diakses pada http://fidusia.ahu.go.id/ , dengan tujuan memberikan pelayanan jasa hukum dalam bidang pendaftaran jaminan fidusia.

Sampai saat ini yang dapat mengakses Sistem Adminstrasi Hukum Umum (AHU) khususnya Pendaftaran Jaminan fidusia hanya Notaris yaitu sebagai pihak yang akan memproses Pendaftaran fidusia. Setiap Notaris yang akan mengakses Sistem Adminstrasi Hukum Umum (AHU) khususnya Pendaftaran Jaminan fidusia harus mendaftarkan dirinya terlebih dahulu.

Kepada Notaris tersebut diberikan suatu kata kunci atau password yang terdiri dari rangkaian huruf atau angka yang dapat dirubah sesuai dengan keinginan dari Notaris yang bersangkutan. Selain dari pada itu Notaris juga dilengkapi dengan User ID atau nama dari User, biasanya adalah nama dari Notaris itu sendiri, untuk digunakan dalam membuka atau memulai pengaksesan di dalam website Sistem Adminstrasi Hukum Umum (AHU) khususnya Pendaftaran Jaminan yang beralamat di http://fidusia.ahu.go.id/ .

Berdasarkan uraian diatas, Penulis tertarik untuk menganalisis secara mendalam tentang Pendaftaran Fidusai secara Elektronik, yang hasilnya dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: PENERAPAN SISTEM AHU SECARA ELEKTRONIK TERHADAP PENDAFTARAN FIDUSIA (STUDI LAPANGAN PADA KANTOR NOTARIS YONDRI DARTO, S.H. DI KOTA BATAM).

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka adapun batasan masalah adalah sebagai berikut:

1. Membahas tentang penerapan sistem administrasi hukum Umum (AHU) secara elektronik terhadap Pendaftaran Fidusia.

2. Membahas tentang peranan notaris dalam Pendaftaran fidusia tepatnya di Kantor Notaris YONDRI DARTO, S.H..3. Penelitian ini dilakukan pada Kantor Notaris YONDRI DARTO, S.H. yang beralamat: Jalan Sultan Abdul Rachman, Komplek Sulaiman Blok A Nomor : 10 12, Nagoya Kota Batam.

1.3. Pembatasan Masalah

Dari diidentifikasi masalah yang terpapar di atas dan untuk menyederhanakan penelitian, dan guna memfokuskan agar permasalahan yang diteliti tidak meluas dan tidak menyimpang dari sasaran serta tema pokok permasalahan tetap menjadi fokus dan efisien, maka masalah tersebut perlu dibatasi. Adapun batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Administrasi Hukum Umum (UHU) secara elektronik terhadap Pendaftaran fidusia.

2. Kendala dalam proses pendaftaran fidusia secara online.

1.4. Perumusan Masalah

Setelah membatasi permasalahan penelitian, maka Penulis menetapkan masalah penelitian yang hendak diteliti dan dipelajari. Adapun permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem administrasi hukum umum (AHU) secara elektronik terhadap Pendaftaran Fidusia ?

2. Apa saja yang menjadi kendala dalam proses pendaftaran fidusia secara online ?

1.5. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan sistem administrasi hukum umum (AHU) secara elektronik terhadap Pendaftaran Fidusia .

2. Untuk mengetahui kendala dalam proses pendaftaran fidusia secara online.

1.6. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian mengenai penerapan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) secara elektronik berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang tentang Jaminan Fidusia.

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada :

1. Notaris : selaku pengguna Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) agar lebih memahami aturan-aturan dalam pelaksanaan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) .

2. Dirjend AHU : selaku penyaji Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) agar lebih konsisten terhadap pelaksanaan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) sehingga tercapai tujuan dari Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) secara elektronik tersebut.

3. Masyarakat : selaku klien notaris dalam pengurusan Pendaftaran Jaminan fidusia agar mengetahui bagaimana pelaksanaan Sistem Administrasi Hukum Umum (AHU).Kalo saran aku sih Masukin ini Di Bab II bagian Tinjauan Pustaka.. Karena Isi ny tinjauan Pustaka itu Tentang Pengertian Pengertian

Di Hapus aja ini, Menurut Saran Aku.. soalnya Bukannya Fidusia Itu adalah Penjaminan

Jangan Di bold ta.. cukup di tulis biasa aja

Ini Juga Kalo Saran Aku Gak Usah Di bold ta

Cocoknya Masuk di Batasan masalah aja ini Rita

1