Upload
others
View
11
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan wujud
pertanggungjawaban, akuntabilitas, dan transparansi terhadap pencapaian
sasaran Perangkat Daerah yang telah ditargetkan pada tahun sebelumnya
sesuai dengan amanat dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah. LKjIP juga dapat dijadikan bahan evaluasi dalam
penyusunan perencanaan kegiatan pada tahun yang akan datang.
Tujuan dari penyusunan LKjIP Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun 2018 adalah untuk memberikan informasi mengenai target kinerja yang
diperjanjikan, memberikan gambaran keberhasilan/kegagalan tentang kinerja
penyelenggaraan pemerintahan di Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
dalam pencapaian target sasaran pada kurun waktu tahun anggaran 2018
secara jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, Sebagai bahan
evaluasi terhadap dalam penyusunan perencanaan kegiatan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep pada tahun yang akan datang.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan
akuntabilitas, transparansi, dan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
Tahun 2018. Isi LKjIP Setda tahun 2018 menggambarkan pencapaian sasaran
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep selama tahun 2018 sesuai dengan
indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Sekretaris
Daerah Kabupaten Sumenep tahun 2018.
1.2. Tugas Pokok dan Fungsi
Struktur Organisasi Sekretariat Daerah diwadahi dalam Peraturan Daerah
Nomer 15 tahun 2008 dan berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 37
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, susunan Sekretariat Daerah
2 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
Kabupaten Sumenep. Pada struktur Organisasi yang lama terdiri dari 3 Asisten
dengan 9 Bagian yaitu:
1. Asisten Pemerintahan
1) Bagian Pemerintahan Umum
a. Sub Bagian Pemerintahan
b. Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan
c. Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan
2) Bagian Hukum
a. Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan
b. Sub Bagian Bantuan Hukum
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
3) Bagian Kesejahteraan Masyarakat
a. Sub Bagian Agama
b. Sub Bagian Pendidikan dan Pemuda
c. Sub Bagian Kesehatan dan Kemasyarakatan
2. Asisten Perekonomian Dan Pembangunan
1) Bagian Pembangunan
a. Sub Bagian Pembangunan dan Kerja Sama
b. Sub Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa
c. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
2) Bagian Perekonomian
a. Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah
b. Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan
c. Sub Bagian Pembinaan Usaha Daerah
3) Bagian Energi dan Sumber Daya Alam
a. Sub Bagian Bagian Sumber Daya Pertambangan Umum
b. Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Panas Bumi
c. Sub Bagian Sumber Daya Air
3. Asisten Administrasi Umum
1) Bagian Umum
a. Sub Bagian Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan
b. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan
c. Sub Bagian Kepegawaian
2) Bagian Organisasi
a. Sub Bagian Kelembagaan
b. Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
c. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kinerja
3 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
3) Bagian Humas dan Protokol
a. Sub Bagian Pemberitaan dan Hubungan Masyarakat
b. Sub Bagian Protokol
c. Sub Bagian Dokumentasi dan Publikasi
Perubahan Struktur organisasi pada Sekretariat Daerah telah terjadi pada
Tahun 2019. Terbaru lahir Peraturan Bupati Sumenep Nomor 117 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, susunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep. Perubahan tersebut antara lain 1) Bagian Pemerintahan
Desa menjadi Bagian dari OPD lain; 2) Ada Bagian Baru yaitu Bagian
Pengadaan Barang/Jasa yang berada di bawah koordinasi Asisten Ekonomi
dan Pembangunan. Secara rinci struktur organisasi Sekretariat Daerah sebagai
berikut:
1). Sekretaris Daerah;
Tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep tertuang
dalam berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Sumenep dan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 117 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumenep mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan
dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah serta pelayanan administratif.
Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut, Sekretariat
Daerah Kabupaten Sumenep mempunyai tugas dan kewajiban membantu
Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif
pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif pimpinan
dan menyelenggarakan fungsi :
1. Pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
4. Pelayanan administratif pimpinan dan pembinaan Aparatur Sipil Negara
Kabupaten; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.
4 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumenep dipimpin oleh Sekretaris Daerah, yang dalam pelaksanaan tugasnya
dibantu oleh:
a. Asisten Pemerintahan
1. Bagian Pemerintahan Umum
a) Sub Bagian Pemerintahan;
b) Sub Bagian Perangkat Kecamatan dan Kelurahan; dan
c) Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan.
2. Bagian Hukum
a) Sub Bagian Peraturan Perundang-Undangan;
b) Sub Bagian Bantuan Hukum; dan
c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
3. Bagian Kesejahteraan Masyarakat
a) Sub Bagian Agama;
b) Sub Bagian Pendidikan dan Pemuda; dan
c) Sub Bagian Kesehatan dan Kemasyarakatan.
b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
1. Bagian Perekonomian
a) Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perekonomian Daerah ;
b) Sub Bagian Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan; dan
c) Sub Bagian Pembinaan Usaha Daerah.
2. Bagian Pembangunan
a) Sub Bagian Penyusunan Program Pembangunan;
b) Sub Bagian Pengendalian; dan
c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
3. Bagian Energi dan Sumber Daya Alam
a) Sub Bagian Sumber Daya Pertambangan Umum;
b) Sub Bagian Sumber Daya Energi dan Panas Bumi; dan
c) Sub Bagian Sumber Daya Air.
4. Bagian Pengadaan Barang/Jasa
a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
c. Asisten Administrasi Umum
1. Bagian Umum, membawahi :
a) Sub Bagian Keuangan dan Tata Usaha Pimpinan;
b) Sub Bagian Rumah Tangga; dan
5 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
c) Sub Bagian Perlengkapan.
2. Bagian Organisasi, membawahi :
a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
b) Sub Bagian Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
c) Sub Bagian Pengembangan Kinerja dan Kepegawaian.
3. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
a) Sub Bagian Pemberitaan dan Hubungan Masyarakat;
b) Sub Bagian Protokol; dan
c) Sub Bagian Dokumentasi, Publikasi dan Risalah Rapat.
d. Staf Ahli
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
1.3. Isu Strategis
Pada tataran kebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasikan
permasalahan sebagai berikut:
1. Belum optimalnya manajemen ASN di Lingkungan Sekretariat daerah
dalam rangka peningkatkan kualitas dan evaluasi kinerja untuk menciptakan
budaya kerja positif yang kondusif bagi terciptanya birokrasi yang bersih
dan akuntabel, efektif, dan efisien serta mampu memberikan pelayanan
yang berkualitas;
2. Kualitas penerapan sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja, termasuk di
dalamnya tentang sistem manajemen aset di Lingkungan Sekretariat
Daerah yang terintegrasi masih perlu ditingkatkan.
3. Perumusan kebijakan, Penyusunan Program dan Kegiatan yang
memerlukan evaluasi berkelanjutan untuk menghindari tumpang tindih
output.
Pada tingkat implementasi program pada Bagian di lingkungan Sekretariat
Daerah dapat diidentifikasikan permasalahan pelayanan sebagai berikut:
1. Perlunya peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien dan
akuntabel melalui pengelolaan informasi kepegawaian dan kinerja ASN;
2. Kesadaran hukum aparatur dan masyarakat terhadap hukum masih perlu
ditingkatkan;
3. Membutuhkan petunjuk teknis pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
4. Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang dan jasa yang
dinamis;
5. Kebutuhan data dan informasi perekonomian dan pembinaan BUMD;
6 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
6. Sumber Daya yang cukup secara kuantitas. Namun perlu peningkatan
kualitas berkelanjutan dan mapping pegawai;
7. Belum optimalnya PAD;
8. Pemberdayaan UMKM perlu ditingkatkan guna menghadapi persaingan
global;
9. Keterbukaan informasi kepada masyarakat tidak bisa dihindarkan;
10. Penyelenggaraan pelayanan kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekda, Asisten
dan Staf Ahli Bupati;
11. Penyelenggaraan administrasi umum untuk mendukung pelaksanaan tugas
di lingkungan Sekretariat Daerah beserta keprotokolan.
Permasalahan teknis operasional kegiatan yang dapat diidentifikasi dari
pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut:
1. Perlunya dokumen perencanaan yang sesuai dan selaras dengan dokumen
perencanaan di atasnya;
2. Perlunya koordinasi berbagai pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas
dan fungsi adminsitrasi, fasilitasi dan koordinasi;
3. Penataan kepemilikan tanah yang digunakan sebagai pendukung sarana
prasarana untuk kepentingan umum belum dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten;
4. Pemberdayaan masyarakat melalui lembaga RT belum optimal;
5. Masih banyak peraturan perundang-undangan di daerah yang
pengaturannya tumpang tindih dan belum sesuai dengan peraturan
perundang-undangan di atasnya;
6. Perlunya penyebaran lebih luas tentang peraturan perundangundangan
tentang pengadaan barang dan jasa yang dinamis;
7. Data dan informasi yang berhubungan dengan perekonomian;
8. Belum semua SKPD memahami mekanisme kerjasama daerah, dan
peluang kerja sama perlu ditingkatkan;
9. Kinerja BUMD yang belum optimal;
10. Belum sinkronnya calon mitra kerja pendukung pengembangan UMKM
dengan pelaku UMKM;
11. Informasi yang diberitakan oleh media kurang berimbang menuntut fungsi
kehumasan;
12. SOP atau standar ketatalaksanaan di seluruh SKPD perlu dievaluasi;
13. Adanya kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan SDM;
7 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
14. Perlu dukungan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas Bupati,
Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dan Staf Ahli
Bupati;
15. Perlunya sistem pelaporan keuangan yang baik dan optimal di lingkungan
Sekretariat Daerah;
16. Pengelolaan aset yang belum optimal;
17. Standar keprotokolan dalam acara resmi di seluruh SKPD perlu
ditingkatkan.
1.4. Jumlah Pegawai Negeri Sipil
Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang kini lebih tepat disebut Aparatur
Sipil Negara (ASN) merupakan salah satu instrumen penunjang pokok
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD dalam penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adalah pegawai
dengan kuantitas dan kualitas yang memadai. Jumlah Aparatur Sipil Negara
dilingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep berdasarkan data
kepegawaian Tahun 2018 sbb :
Tabel 1.1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah
Jabatan Jumlah
Sekretaris Daerah 1 Orang
Asisten Pemerintahan 1 Orang
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1 Orang
Asisten Administrasi Umum 1 Orang
Staf Ahli 3 Orang
Kepala Bagian 9 Orang
Kepala Sub Bagian 27 Orang
Staf 150 Orang
Jumlah 193 Orang
Tabel 1.2 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Golongan
Golongan Jumlah
Golongan IV 17 Orang
Golongan III 78 Orang
Golongan II 95 Orang
Golongan 1 3 Orang
Total 193 Orang
8 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
Tabel 1.3 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Eselon
ESELON JUMLAH
Eselon II.b 6
Eselon III.a 9
Eselon IV.a 25
TOTAL 40
Tabel 1.4 Komposisi PNS Sekretariat Daerah Berdasarkan Pendidikan
PENDIDIKAN JUMLAH PRESENTASE
SLTP 8 4%
SLTA 5 3%
DI 108 56%
S1 57 30%
S2 15 8%
TOTAL 193
Tabel 1.5 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Berdasarkan Struktur Organisasi
ORGANISASI GOLONGAN
JUMLAH IV III II I
Sekretaris Daerah 1 1 Orang
Asisten Pemerintahan 1 1 Orang
Asisten Perekonomian dan Pembangunan 1 1 Orang
Asisten Administrasi Umum 1 1 Orang
Staf Ahli 3 3 Orang
Bagian Pemerintahan Umum
Kepala Bagian 1 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
Staf 1 7 0 8 Orang
Bagian Hukum
Kepala Bagian 1 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
Staf 4 5 1 10 Orang
Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Kepala Bagian 1 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
Staf 3 6 0 9 Orang
Bagian Perekonomian
Kepala Bagian 1 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
Staf 4 2 0 6 Orang
Bagian Energi dan Sumber Daya Alam
Kepala Bagian 1 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
9 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
ORGANISASI GOLONGAN JUMLAH
Staf 5 4 0 9 Orang
Bagian Pembangunan
Kepala Bagian 1 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
Staf 6 3 0 9 Orang
Bagian Umum
Kepala Bagian 1 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
Staf 16 54 3 73 Orang
Bagian Organisasi
Kepala Bagian 1 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
Staf 6 4 0 10 Orang
Bagian Hubungan Masyarakat Dan Protokol
Kepala Bagian 1 1 Orang
Kepala Sub Bagian 3 3 Orang
Staf 6 10 0 16 Orang
TOTAL 193 Orang
1.5. Landasan Hukum
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep Tahun 2018 disusun berdasarkan beberapa peraturan
dan pedoman sebagai landasan hukum sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah 2 kali terakhir Nomor 9 Tahun 2015;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
10 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata CaraReviu Atas
Laporan Kinerja Instransi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabuputen Sumenep Nomor 4 Tahun
2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Tahun 2016 – 2021 Kabupaten Sumenep;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;
10. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 117 Tahun 2018 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep.
11 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. Rencana Strategis Tahun 2016-2021
Rencana Strategis merupakan dokumen yang disusun melalui proses
sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari Visi dan Misi
Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya yang
dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yaitu yang
dimulai dari Tahun 2016 sampai dengan 2021.
Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep 2016-2021
dimaksudkan sebagai pedoman untuk memberikan arah terhadap kebijakan
keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep, strategi pembangunan,
kebijakan umum dan program / kegiatan bagian-bagian yang ada di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep. Adapun tujuan dari Rencana Strategis
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep adalah :
1. Sebagai pedoman penyusunan Renja dan LKjIP Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep antara tahun 2016-2021;
2. Sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja
tahunan setiap Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumenep antara tahun 2016-2021;
3. Sebagai instrumen untuk memudahkan seluruh Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep dalam mencapai tujuan dengan
cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
12 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
2.1.1. Visi dan Misi
Sebagai bagian dari sistem penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan Kabupaten Sumenep, maka dalam
menetapkan tujuan, sasaran serta program kerja, Sekretariat Daerah
menyesuaikan dengan Visi dan Misi yang sudah dicanangkan oleh
Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sumenep. Adapun
Visi Kabupaten Sumenep adalah :
“Sumenep Semakin Sejahtera dengan Pemerintahan yang Mandiri,
Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional”
(SUPER MANTAP)
Sebagai implementasi Visi di atas, berikut ini 9 (Sembilan) Misi
pembangunan Sumenep:
1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui
pendidikan, kesehatan dan pengentasan kemiskinan.
2. Mempercepat pembangunan infrastuktur wilayah kepulauan dan
daratan.
3. Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaan dan perkotaan
dengan memperhatikan potensi ekonomi lokal yang unggul dan
berdaya saing tinggi
4. Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang profesional,
dan accountable.
5. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan stakeholders dalam
proses pembangunan.
6. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan
lingkungan yang berkelanjutan (sustainable).
7. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat aman dan kondusif.
8. Meningkatkan dan mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan
nasionalisme dalam kehidupan bermasyarakat.
9. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya dan kearifan
lokal sebagai jati diri masyarakat Sumenep.
Terhadap visi dan misi bupati terpilih, Sekeratariat Daerah sebagai
pelaksana administratif dan koordinatif melaksanakan misi ke 4 yang
sesuai dengan tusi Sekretariat Daerah yaitu Meningkatkan kultur dan
tata kelola pemerintahan yang profesional, dan akuntabel.
13 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
2.1.2. Tujuan
Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Sumenep yaitu “Sumenep
Makin Sejahtera Dengan Pemerintah Yang Bersih, Mandiri, Agamis,
Nasionalis, Transparan, Adil Dan Profesional”, maka Sekretariat Daerah
mempunyai tujuan.
“Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Dan
Akuntabel, Serta Layanan Publik Yang Berkualitas”
2.1.3. Sasaran
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, dan sasaran merupakan
sesuatu yang ingin dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu tertentu.
Sasaran dari masing-masing tujuan yang telah ditetapkan adalah
sebagai berikut :
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum
pemerintahan.
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Budaya Kinerja
Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep
Tabel .2.1 Tujuan dan Sasaran
No Tujuan Sasaran Strategis
1. Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Akuntabel, Serta Layanan Publik Yang Berkualitas
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Budaya Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan
sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib
merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan
yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENS Sebagai salah satu
upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan
yang baik di Indonesia, maka diterbitkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di
Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator kinerja Sekretariat Daerah yang mengacu
pada tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2.2 di bawah ini.
14 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
Sasaran Strategis Indikator Utama
Penjelasan / Formulasi Perhitungan
1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan
Peringkat LPPD
Hasil penilaian LPPD oleh Kemendagri/Tim
2. Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Budaya Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep
Nilai SAKIP Hasil evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB/Tim
2.3. Perjanjian Kinerja 2018
Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam
Sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan
Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan
dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan SKPD sebagai
penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja.
Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup
outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga
terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Penyusunan Perjanjian
Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018 dengan uraian
sebagai berikut:
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3) (4)
1. Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai, Kompeten, Bersih Dan Akuntabel
1.1. Nilai rangking LPPD se-Jawa Timur
31 (peringkat)
2. Terwujudnya Disiplin Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Tersedianya Aparatur Yang Memadai , Kompeten, Bersih Dan Akuntabel
1.1. Nilai rangking Sakip se-Jawa Timur
Nilai 70
15 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA
Berdasarkan peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instasi Pemerintah yang diidentifikasi dengan
beberapa jenis indikator kinerja, yaitu masukkan (input), keluaran (output), hasil
(outcome), benefit dan impact. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) adalah kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep.
Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran
yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan.
3.1. Capaian Kinerja Organisasi
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung kuantitas/kualitas keluaran
(output) dan atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada
tahun sebelumnya. Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur
berdasar indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja.
Sesuai ketentuan, Indikator Kinerja OPD minimal meliputi keluaran (output), sehingga
pengukuran kinerja Sekretariat Daerah dapat berupa keluaran (output) dan hasil
(outcome) sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2018.
Capaian kinerja Sekretariat Daerah sesuai dengan pengukuran kinerja Tahun
2018 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu, dan
realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah.
Sedangkan evaluasi capaian dan akuntabilitas kinerja meliputi analisis penyebab
keberhasilan/ kegagalan, analisis efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis
program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan diuraikan guna
memberikan gambaran efektifitas dan efesiensi pencapaian target kinerja. Berikut
adalah capaian kinerja sasaran yang dilaksanakan pada tahun 2018 :
16 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
Tabel 3.1 Pencapaian Kinerja
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun ini
dengan Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis
organisasi.
Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RENSTRA
1 2 3 3 3
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum
pemerintahan
Peringkat LPPD peringkat 31 Belum Rilis -
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Budaya
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep
Nilai SAKIP 70 67,48 96%
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA % REALISASITARGET
Th. 2018
REALISASI
Th. 2018
Th. 2017 Th. 2018
1 2 3 4 5
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum
pemerintahan
Peringkat LPPD peringkat 31 Peringkat 20 Belum Rilis
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Budaya
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep
Nilai SAKIP 70 60,12 67,48
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJATARGET
Th. 2018
REALISASI
TARGET REALISASI CAPAIAN TARGET REALISASI CAPAIAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum
pemerintahan
Peringkat LPPD 33 20 165% peringkat
31
Belum Rilis - -
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Budaya
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep
Nilai SAKIP 65 60,12 92% 70 67,48 96% 96%
SASARAN STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
TAHUN 2017 TAHUN 2018% Capaian Kinerja Th.2017
dibandingkan Th 2018
2017 2018
1 2 3 4 5 6
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum
pemerintahan
Peringkat LPPD peringkat 27 20 Belum Rilis -
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Budaya
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep
Nilai SAKIP79 60,12 67,48 85%
SASARAN STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
Target Akhir
RPJMD/Renstra
Tahun 2020
REALISASI Tingkat
Kemajuan
17 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan
Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.
1. Sasaran Strategis “Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum
pemerintahan “
Nilai/Peringkat Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD),
belum dapat dihitung karena masih menunggu hasil rilis resmi dari
Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
2. Sasaran Strategis “Presentase SKPD yang telah menyusun SOP dan
melaksanakan sesuai Tusi”
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun
2018 memperoleh nilai 67,48 predikat “B” dengan capaian indikator sasaran
sebesar 96,40% dari target nilai 70. Peningkatan capaian target ini disebabkan
karena melakukan upaya penguatan akuntabilitas kinerja karena ada upaya
serius dan nyata menerapkan manajemen akuntabilitas kinerja.
5. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
Dalam mengukur Analisis Atas Efesiensi penggunaan Sumber Daya dilakukan
evaluasi lanjutan dalam bentuk sebagai berikut :
Cost Per Outcome
Tabel 4.1
Alokasi Sasaran Pembangunan
Tabel 4.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
1 2 3 4
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum
pemerintahan
Peringkat LPPD 147.481.900 96,62%
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Budaya
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep
Nilai SAKIP 148.504.500 85,23%
SASARAN STRATEGISINDIKATOR
KINERJAALOKASI
% PENYERAPAN
ANGGARAN
SASARAN STRATEGISINDIKATOR
KINERJA
CAPAIAN
KINERJA
% PENYERAPAN
ANGGARAN
TINGKAT
EFISIENSI
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas-tugas umum
pemerintahanPeringkat LPPD - 96,62% -
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan dan Budaya
Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sumenep
Nilai SAKIP 96,40% 85,23% 11%
18 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
6. HAMBATAN ATAU KENDALA
Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah
ditentukan Setda Kabupaten Sumenep mengalami beberapa hambatan dan
kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja
sasaran adalah sebagai berikut :
Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia
Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan
Dalam penyusunan laporan yang berkaitan dengan seluruh SKPD
mengalami hambatan utamanya keterlambatan SKPD dalam penyetoran
laporan sehingga laporan untuk tingkat Kabupaten akan mengalami
keterlambatan pula, misalnya penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja.
7. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH
Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-
upaya penangulangan antara lain sebagai berikut :
Peningkatan sarana dan prasarana yamg memadai dalam pelaksanaan
kegiatan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan
pelatihan, seminar dan semacamnya serta mengoptimalkan kemampuan
sumber daya manusia yang ada dalam mengatasi terbatasnya jumlah
personil.
Untuk mengatasi keterlambatan penyusunan laporan perlu kiranya beberapa
kali diberikan surat kepada SKPD agar penyusunan lebih cepat diselesaikan.
19 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
BAB 4 PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten
Sumenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok
dan fungsi serta pengelolaan SDM dan pelaksanaan kebijaksanaan yang
dipercayakan kepada Pemerintah, dan juga merupakan sebagai alat kendali, alat
penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya Good Governance. Dalam
perseptif. LAKIP ini berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada publik
tentang keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi dari Sekretariat Daerah
Kabupaten Sumenep dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Berdasarkan penilaian sendiri (Self Assesment) atas realisasi pelaksanaan rencana
kinerja tahun 2018 melalui pengukuran kinerja serta evaluasi dan analisis pencapaian
sasaran strategis melalui proses penyesuaian dan penajaman terhadap sasaran
yang didukung indikator setingkat outcome.
Dari 2 (Dua) sasaran dengan 2 (Dua) indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja Perubahan Sekretariat Daerah Tahun 2018, tingkat keberhasilan
capaian kinerja sebagai berikut :
a. Capaian 75% sampai 100% (Baik) : 1 (Satu);
b. Satu indikator belum bisa lihat tingkat keberhasilannya karena ada data yang
masih belum rilis
Dalam upaya pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditentukan
Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep mengalami beberapa hambatan dan
kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja
sasaran adalah sebagai berikut :
Terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia
Terbatasnya sumber daya manusia sebagai pelaksana kegiatan
Dalam penyusunan laporan yang berkaitan dengan seluruh SKPD mengalami
hambatan utamanya keterlambatan SKPD dalam penyetoran laporan sehingga
laporan untuk tingkat Kabupaten akan mengalami keterlambatan pula, misalnya
penyusunan LAKIP dan Penetapan Kinerja.
Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut di atas diperlukan upaya-upaya
penangulangan antara lain sebagai berikut :
Peningkatan sarana dan prasarana yamg memadai dalam pelaksanaan kegiatan
20 Sekretariat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2018
Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan,
seminar dan semacamnya serta mengoptimalkan kemampuan sumber daya
manusia yang ada dalam mengatasi terbatasnya jumlah personil
Untuk mengatasi keterlambatan penyusunan laporan perlu kiranya beberapa kali
diberikan surat kepada SKPD agar penyusunan lebih cepat diselesaikan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2018 ini
merupakan laporan pertanggungjawaban Sekretariat Daerah Setda Kabupaten
Sumenep dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran
serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.
Sumenep, 7 Januari 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMENEP
Ir. EDY RASIYADI, M.Si Pembina Utama Madya NIP. 19650808 199003 1 014