Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

ftffi$ Bari trosr

Edisi :

Hal :

t6at, ?r Jq& zp€_rl

Dewan Dukung Pemkab Kejar{arget

APBD 2015 RaihVTP.

insaraja (Bali Post) -Raihan prestasi Wajar TanPa

Pengecualian IWTP) Yang Pertamakalinva direbut dalam kaitan Per-tanggurigjawaban keuangan Pe-merintah itu menjadi kebanggaanPemkab Buleleng. Tetapi, disadari kedepan keberhasilan ini meruPakantantangan dalam memPertahanldanprestasi itu.-

Pemkab Buleleng Pun bertekadmeraihWTPAPBD tahun 2016 kelak.Atas target ini, Iembaga dewan diBuleleng kompak mendukung agarpemerintah bisa mencapgi harapan-nya itu. Dalam upaya, mewujudkancila-cita itu, lembaga dewan memintaiaiaran pemerintah daerah bekerjaLtstra leras dalam hal PelaPorankeuangan pemerintah.

Dukungan penuh lembaga dewantersebut diungkapkan masing-masingfraksi di DPRD Buleleng pada sidangparipurna, dengan agenda penyampa-ian pemandangan umum fraksi atasLaporan Pertanggungjawaban Pelak-sanaan (LPJP) APBD tahun 2014.Kamis (2317) lalu di ruang sidangDPRD Buleleng.

Sidang diPimPin Ketua DPRDBuleleng. I Gede SuPriatna. Acaraitu dihadiri oleh Wakil Bupati Bule-Ieng Nyoman Sutjidra serta unsurMuipida dan pimPinan SKPD. Enamfrakii masing-masing, PDI-P' Golkar,Demokrat, Hanura, Gerindra, danNasDem, selrtruhnya dapat menerimaLPJP APBD tahun 2014 tersebut.

Seperti diungkaPkal jlla !t:cara'dari gabungan Fraksi PDI-Pdan NasDem Gusti Made Artana'Politisi asal Desa Baktiseraga, Ke-

'camatan Buleleng ini menYambutpositif prestasi yang telah diraihpemerintah daerah terkait pelapo-ian keuangan pemerintah, denganpredikat WTP di tahun 2014' Tahunini wakil rakyat kembali menuntutagar seluruh pimpinan SKPD beker-ja keras, mempertahankan Prestasivans telah diraih itu Pada tahununglut".t 2015. "Kami mendukungdan meminta BuPati dan jajarannYamenjadikan prestasi tahun 2014 inisebagai motivasi dan bekerja kerasagar bisa meraih prestasi yang samadi tahun ini," katanya.

Penuhi Aakuntabilitasdan Legalitas

I Made Mangku Ariawan, jurubicara gabungan Fraksi Golkar,Demokrat, dan Gerindra mangatakanhal senada. Dikatakan, mempelajaridan membahas di tingkat fraksi ataugabungan komisi laPoran keuanganiune disumpaikan eksekutif telahmerienuhi prinsip akuntabilitas'Iesalitas, dan tranparansi sesudi PP .

No. Za Tahun 2005 dan Permertdagri ;

No. 13 Tahun 2006. Atas kondisi ini '

tidak salah kalau BPK RI, memberi-kan penilaian dengan predikat WTP.Politlsi asal Desa Panji, Sukasada inimenvarankan agar SKPD di Bulelengmeningkatkan kemamPuan SDM-nva. Hal ini karena Permasalahanmasih dialami di tahun 2014 lalu,sehinsqa di tahun ini perlu dilakukanoenve-irp.trnaan. Dan uj ung-ujung-nva. tafset merebut kembali WTPdapat tercapai. "Saya kira peningka-ta; SDM di SKPD harus dilakukan,sehingga permasalahaan yang terjadi

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

Batri trosIW*tuburya - - .

di tahun sebelumnYa bisa diatasi'sehingga tahun ini saYa Yakin akalbisa mlraih prestasi Yang sama,"imbuhnya.

Atas tanggapan lembaga dewanitu, Wakil Bupati Buleleng dr. NYo'man Sutjidra, Sp.OG. mengatakan,menginjak tahun 2015 ini, PihaknYasudah melakukan upaya dan strategimempertahankan WTP di tahun .

ini. Blhkan, belakangan ini BuPatiBuleleng telah menginstruksikankepada semua jajarannYa bekerjalebih keras mengelola dah mem-pertanggungjawabkan keuangan

yang sudah disusun dalam APBDBuleleng. Selain menekankan agarpimpinan SKPD bekerja lebih kerasiasi. peneawasan dalam Pelaksa-n^"^nnva ielalu ada kontrol setiapminggunya. Apalagi laporan penggu-naan keuangan itu menganut sistem'berbasis akrual yang bisa langsungdipantau setiap harinya. "Melaluisetiap pertemuan dan rapat evaluasikita iudah instruksikan SKPD bek-eria lebih giat lagi. sehingga APBDbiia dilaksanakan dan diPertang-eungiawabkan sesuai regulasi yangidai'- kututtya. (kmb38)

Bali posukmb3S

LPJP - Juru bicara frahsi-frahsi d'i DPRD Buleleng menyannpaihan

iiii""si"ii" t"rniaii iaporan pertanggungi aw ab an Pelahsanaan

7t p-lp) APBD tahun 2014.

Edisi

Hal rl

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilern Provinsi Bali

)i, 1.r,\t l'r'r7 ,lliil.lv*il,r.'lif rAar\"{t,:i.a lLIetr_i POS I'rl:gp1f. r-D cl I "r' r rr D t ffi

Dis orot, P iutang D aer ah

Kqta Denpasar Terus lvleningkatDenpasar (Bali Post) -

Piutang retribusi dan pajak daerah yang terus menin'gkat setiap tahunnya, menjadi perhatia-n jajaran FraksiDemokral DPRD Kota Denpasar. Fraksi ini memintapemerintah daerah untuk memikirkan dan menerapkankebijalsn lebih lanjut untuk mengurangi jumlah piutangoaiak daerah pada tahun-tahun mendatang. Hal tersebutdisampaikan dalam Sidang Paripurna DPRD Denpasardengan agenda pendapat akhir fraksi atas enam ranperdavane diajukan eksekutif. Kamis (23/7) lalu'"

S'idang yang dipimpin Ketua DPRD Denpasar I GustiNsurah C6ae a*raairi Wali Kota I'B. Rai DharmawijayaM"antra. Dalam pandangan akhir Fraksi Demo\rat yangdibacakan I Gede Semara menyebutkan, sejak tahun 2010lalu hingga 2014, terjad.i peninfkatan piutang paja\ dq"3!secara .t*nU.t. Pada 2010 terjadi piutang pajak Rp 7'208miliar, mlningkat pada tahun berikutnya menjadi-Rp 8'017milfdr, disusul pada2O72 mencapai Rp 8,589 miliar.

Peningkatan'yang cukup drastis tgrjadi paila 20-13'

di mana"piutang pajaknya mencapai Rp 188,318 mr,liarlebih. Sedangkan paha Zbta lalu, piutang pajak kenbalimengalami peningkatan menjadi Rp 202,0-39 miliar' Se-

-etrl""" untuk piutang restribusi, mengalami fluktuasidari tahun ke tahun.

Fraksi Demokrat juga mengharapkan adanya klarifikasiatau penielasan secari rinci, karena ada selisih sebesarRp +.9g7'miliar. Saldo akhir piutang daerah 2013 sebesarno ZfO,fO miliar, sedangkansaldo awal 2014 tercatat Rp

205,13 miliar. Seharusnya. saldo akhir tahun 2013 secara

otomatis menjadi saldo akhir pada 2014.Di,.sisi lain, Fraksi Gerindra melaluijuru bicaranya

Muhammad Nuh Fatah meminta agar SKPD lebih cermatdalam menyr.sun perencanaan agar tidak lagi menjadi sisa

lebih perhiiungan anggaran (Silpa) yang. tinggi-' Mengin-nut. r"t"-" inimasvaiikat menilai tingginya silpa bukanilerupakan sebagai bentuk efesiensi, melainkan lemahnyadalam hal perencanaan.- -

ierhadap sejumlah saran dan kritik yang disamp-ai-

kan para wakiirakyat itu, WaIi Kota.Denpasar I'B' Rai

Diiti^*i:^va Mantra menilai sebagai sebuah masukan

"r"*.u"iuf positif untuk membangun Denpasar ke depal'

b$;k;6t"ijanji akan melakukan perbaikan denganmcli-bt#kfr;;;tj "ttjl

ttutt -"lakukan perbaikin dengan me^Ii-

lJ *it"si masing-masing persoalan vang ada' (kmb12)

Edisi : scbbu, e5:

Hal I t-Juli zptf

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK Rl Perwal<ilan Provinsi Bali

tilt:.iifix*lJ

Ql.H*+$ Balr Pos I

Edisi

Hal

| fu,l,2-sJulize(f:t.3

Geredeg- Suke ranasisakan n .800Penduduk Miskin

*Amlapura (Bali Post) - -+s, Penanganan kemisklndnrhasih menjadi pekerjaan beratbagi para pemerintah daer.qh.

rtSelama sepuluh tahun terakhir,

jumlah penduduk miskin tidak"bdnyak berubah. Hingga duetmantan Bupati dan Wakil BuPati

I Karangasem Wayan Geredeg danMade Sukerana lengser, Pemkab

Karan ga sbm masihfirenyis aka n27 .8O0 penduduk miskin.

Data statistik penduduk mis-kin yang djperoleh di BappedaKarangasbm. menunjukkanangka jumlah penduduk miskintiap tahun naik-turun. Na4un,hingga data terakhir jika diband-ingkan dengan data sepuluhtahun lalu, julnlah pendudukmiskin malah terjadi tren kenai-kan. Sebelum Wayan Gerede$m-enjabat, jumlah penduduk mis-kin tahun 2004 sebanyak 25.900(6,51 persen). Kemudian Padaawal Geredeg menjabat ber-duet dengan Gusti Lanang Rai;mereka sudah dibebani denganjumlah penduduk miskin seban-yak 30.300 (7,67 persen). Tahun2006, penduduk miskin naik lagijadi 35,800 (9,42 persen).

Namun, setelah.kenaikantersebut, perlahan PemkabKarangasem maju menurunk-an kembali jumlah Penduduk,miskin di Karangasem. Padatahun 2007 menjadi 34.100(F*95 persen), tahun 2008menjadi 29.500 (7,Q7 Persen)''dan tahun 2009 menjadi24.70O(6,37 persen). TetaPi, tren

Bali Cosvdok

MISKIN - Potret heluargo mishin di sebuah d'eso di Karan-iiii. s"t"in iond.tsi rimohmereho memprihatinhan, tsrefhesehatan mereha iuga menyedihhan'

Karangasem," tegasnya.Sedana Merta menegaskan,

Karangasem seharusnYa tidakhanya dilihat dari kemiskinan-nva. Tetapi, di luar itu, ia menilaiKurangasem adalah kabuPatenvang perkembangannYa sangat-p"siC dalam sepuluh tahunierakhir di BaIi. Sementara,mantan Wakil BuPati Karan'qasem, Made Sukerana, belumI=ama ini, mengakui Penanganankemiskinan menjadi tantanganterberat di Karangasem. Iayang bakal maju menjadi calonil.tpiti Karangasem, mengakualtan melanjutkan rancanganDenanganan kemiskinan Yangsudah lisusun bersama Geredegsblama lima tahun terakhir'

Selain kemiskinan, Peker'iaan berat lainnYa Yang masihhenunggu adalah masalahdistribusi air bersih. Ia Ya'kin, keberadaan air bersihakan memengaruhi banYakaspek kehiduPan masYarakatKarangasem. "Masalah air

' akan menjadi Prioritas, saYa'Sava ingin Karangasem cer-das. sehit,' dan bermartabat,"tegasnya. (kmb31)

penurunan angka Pendudukmiskin ini berakhir pada tahun2009. Sebab, tahun 2010 jum-lah penduduk miskin sudahnaik lagi menjadi 31.598 (7'95persen). Tahun 2011 semPatlurun lagi menjadi 26.126 (6.43pers'en), tahun 2012 turun lagimeniddl 22.940 (5,63 persen).Data tdrakhir tahun 2013' jum-Iah penduduk miskin naik lagimenjadi 27.800 (6,88 Perse-n).Sementafa tahun 2OI4, da'tanya dikatakan belum ada.

Kepala Bappeda KarangasemKetufsedana Merta, Rabu (2217)

lalu berdalih, peningkatan angkaiumlhh penduduk terakhir ini.ieriadi karena faktor inflasi.Meiki mengakui adanYa Pening-katan, namuh Sedana Merta me-negaskan Pemkab Karangasemdi bawah kepemimPinan mantanBupati Wayan Geredeg- selamasepuluh tahun terakhir, su-dah melakukan berbagai uPaYamaksimal. "Kita tentu tidak bisamenilai kinerja seseorang secarasubjektif daii satu sisi. Masihbanvak capaian membangga-kan-yang diraih baPak WaYqn(Geredeg) selama memrmprn

.,

t'

r.

Sub Bagian

$'ffiti+

411.-l

.,-;;:)l-"\,.

vi,..+ i''i.'r

'i.i.ll"rr,li'

Hunras dan -[ata Usaha BPI( Rl Ferur;rl<ilan prclvinsi Bali

BaIl Pcs.[

Kasus Dugaan Korupsi "Fraud" di BPD Bali V

Target Penuntut anTahun Ini,Jaksa MintaAhli ke OJKDenpasar (Bali Post) -

Kasus dugaan korupsi denganmodts fraud, yakni deposito fiktifhingga mencapai Rp 1,7 miliardi BPD Bali Cabane Tabanandengan tersangka Wayan Sukaja.masih mempertajam keteran-gan ahli. Pemberkasan kasusini belum rampung. Informasiteranyar, bahwa pihak penyidikminta bantuan OJK (otoritasjasa keuangan) untuk dijadikanahli dalam perkara ini. 'Ya, kitabaru minta ahli OJK. Kita sudahbersurat, dan sampai saat inibelum ada konfirmasi dari OJK."ujar penyidik Kejaksaan Tinggi(Kejati) Bali Wayan Suardi saatmendampingi Aspidsus ErnaNormawati. Kamis Q3l7\.

Yang jelas, sambung AspidsusErna, bahwa pihaknya tahun inimen4rgetkan enam kasus untuk

dibawa ke Pengadilan TipikorDenpasar. "Ya, salah satunya.BPD Bali kita target penuntutansebelum akhi.r tahun ini." ucapErna Normawati.

Disinggung soal kemungkinanbertambahnya tersangka, peny-idik belum mau membeber. "Sam-pai saat ini baru satu tersangka.Soal kemungkinan tersangkalain, kita tunggu perkembanganhasil penyidikan. Yang jelas, saatini kita sudah bersurat ke OJK,"sambung Suardi.

Sebagaimana diketahui, kasusini menetapkan Wayan Sukaja,mantan karyawan ba gian market-ing dan kredit di Bank BPD Ca-bang Tabanan sebagai tersangka.Untuk memperdalam kasus ini,sejumlah saksi sudah diperiksa.Terkhir yang dimintai keteran-gan adalah Dirut Bank BPD Bali

Made Sudja dan mantan PIt.BPD Cabang Tabanan 2013-2014,Wayan Suartika.

Terungkapnya kasus ini, ber-mula dari adanya pemeriksaansatuan audit internal dan antifraud. Itu juga dilatari atau di-dahului pemeriksaan dan pem-bandingan data dan verifikasiserta menganalisa aktivitas tellerdengan bukti transaksi yangterindikasi fraud. Yang menarikdari informasi di kejaksaan,akibat perbuatan tersangka,kemungkinan besar kerugiannegara akan bertambah dari Rp1,7 miliar. Ini dikarenakan bungatetap dihitung. "Walau sudahada yang dikembalikan, namunbukan berarti bisa mengibep.us,perbuatan pidananya;" felassalah seorang petugas kejaksaan.(kmb37)

(

Ed isi

Hal

6:5 I

I

___t

Sub Bagian Hunras dan -l-'ata Usaha BPI( Rl Per\/al<ilan Provinsi Bali

\'r, i.rlr 11..4 ,t

,t:,lt'*;f.,.i.l il1&r.lr.rir.:,:,.$ tr{ ?1_ [ POS I"._:g' t' r_-t cl r 'r !' r.-r r-) [

Edisi

Hal 3

(ill.ri,-.;; J 1r..,i.,-

- ,i1i,tL .,, tii, ,

[li:i" 1r6.iiijr)\".'.i",:,i'l ,l'\,'r ',i...11"rr.'1'\iie\ r::':r'

\-,i.:-.ir. r'

Kasus Pengadaan Tanah

PDAM Karangasem {

Kejati Segen

Teiapkan Tersangkao"$Jt:iff filtffi ? iemeriksaan sa.ks,'-

"^f,i"i^1t^-""g"-pulkan d,ata-serta turun

ilGffi il" ri-u'u"gu'"1 I1:i9: ql::f,,HiH-;r"i'3 i;" P. s'-u!'""

t I " Y: P:^:: i *:f-,"""iait x.jati Bali segera men-

'teriangka atas Pengadpll ii.iifl(PMii;. penvidit. Kej,atl P:ll

5ii#:,'ffi ilStr#;1J:Jliu",*\l$^r.li*p

" "vala+e " \: n" "i,9i-t**ti:lifinT': ;fi ;i E"e'at saat mendamP-

"f;TA";ffis Kejati Bali Erna Normawatt'

Kamis (2317).--*Oij"iuttunnva' berdasarka'n I".k9-:l'a"S-ii". calon tersangkanya dari internat

FilAM. b*pa internal?DAM itu? :\T-bl:li'""t ?ili;iiT.i il;;;ff tt* p""Il'J: lljbelumdia adalah

f#;.ffi;i. s[j"-tut' puiubat di Karansasem

:il?il";""t;i"i t ututu"gan' te-rmasuk peja'

tii ai i*"t"al PDAM' (kmb37)

yang

Sub Bagian Hunras dan -[ata Usaha

)1, lrrt 11i,. ,r'liil'ltir.i1,f ,il,|!i,'fl.,,;$ n atr i pOS It'-:;pit' r-r (

tlPl( Rl Perurirl<il;rn Provinsl Bali

Misterius, Barang BuktiKasus Korupsi IHDN

Denpasar (Bali Post) -Nyoman Budi Permadi, terdakwa kasus

korupsi uang barang bukti penyitaan kasuskorupsi Institut Hindu Dh4rma Negeri (IHDN)Denpasar, suddh divonis s,:lama 15 tahun pen-jara oleh majelis hakim Pengadilan TilikorDenpasar, pimpinan Achmad Paten Silli. WalauBudi Permadi sudah mendekam di Lapas Ker-obokan, namun persoalan barang bukti masihmisterius. Pasalnya, Rp 944 juta yang diklaimseb-agai kerugian keuangan negara, dan senilaiitq pula yang ada dalam putusan majelis ha.Krm.

Namun fakta dalam persidangan, terungkapbahwa uang barang bukti yang diambil menca-pai Rp 1,7 miliar. Sebab, selain barang bukti(BB) IHDN, ada BB kasus lain yang juga diem-batnya. BB dari 944 juta menjadi Rp 1,7 miliarinilah yang kini menjadi pertanyaan banyakpihak. Awalnya, ssmpat terungkap bahwa ba-rang bukti ada dari kasus Garuda. "Setahu kami,Budi Permadi hanya menggunakan BB kasuskorupsi IHDN. Kami tidak mengetahui tentangkerugian yang lainnya yang dimasukkan dalamvonis tersebut," ucap Kasi Penyidikan, AkmalKodrat didampingi Kasi Eksekusi, Wayan Su-ardi, belum lama ini.

Dijelaskannya, Pidsus Kejati Bali justrumenjadi pelapor/korban dalam perkara ini,

walau terdakwanya (kini terpidana) adalah stafpidsus. Disinggung soal uang lebih sebagaimanayang terungkap dalam persidangan, seperti pen'gakuan uang barang bukti kasus Garuda sebesarRp 250 juta, Suardi mengaku tidak mengetahuikarena belum menjabat saat itu. "Soal kasusGaruda, saya tidak mengetahui dan tidak me-nangani. Kami tidak pernah menerima titipanuang tersebut. Kebetulan bidang eksekusi adadi bidang saya. Sampai saat ini, tak ada titipandari Garuda," tegasnya.

Lantas, uang apa yang jumlahnya mencapaiRp 1,7 miliar? Belum ada yang bisa menjelaskansecara rinci atas uang lebih tersebut. Jaksa han-ya mengaku, bahwa uang sitaan barang buktikasus korupsi diembat Rp 944 juta. "HaI itumenjadi tanggung jawab Budi secara pribadi,"tegasnya.

Sebelumnya, atas kasus yang disidangkanoleh Kejari Dehpasar itu, terdakwa Permadidivonis 15 tahun penjara. Oknum staf pidanakhusus Kejati Bali itu memastikan menerimaputusan itu tanpa upaya hukum lainnya. Selainhukuman 15 tahun penjara, Permadi juga akanmendapatkan tambahan hukuman dari tidakmembayar denda dan pengembalian kerugiannegara Rp 1,7 miliar. Total yang akan dijalanioleh Budi Permadi adalah 19 tahun penjara.(kmb37)

L _l

I

Edisi :5eb&{__@Hal | 3-

Sub Bagian Hurnas dan -[ata Usaha t]Pl( Rl Ferur;rl<ilan Prclvinsi Baii

Elal I Pos I), l. ", ''' :: ,.1

r{ I 'g}1;.1r",: 'i , \'+H -' (\

\ (lj- -?.\ -i;,[;il

BOATd.isan.

.'*rrurA+ib6q" i

Kond.iei boat bantuan Kernenterian pqriwisata yang nyarisBali posvina

tenggelam di Dermaga Ke-

Soal "Boat" Terbengkalai

Dewan Minta DisbudparBertanggung Jawab

B4ngli (Bali Post)Kondisi k4pal boatbantuan Kementerian Pariwisata yang

kini terbengkalai dan nyaris tenggelam di Dermaga KedisanKintamani mengundang keprihatinan dewan. Atas kondislitu Dewan meminta SKPD terkait dalam hal ini Dinas Kebu-dayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Bangli selaku pengelola,untuk bertanggung jawab dan tidak mengabaikan boatbegitusaja. Jika memang sudah tidak lagi dim,anfaatkan, Disbud-par diharapkan mengambil langkah yang terbaik denganmelelangnya.

Seperti yang disampaikan ang- budpar harus seger,a qrengambilgota Komisi If bpnn Bangli Gelg"el langkah yang terbaik. Jika masihWisa.rawa. Jumat e+lTlkemar\n. ingin dimanfaatkan, bool tersebutDia mengaku priiratin melihat seb-aiknya diperbaiki'kondisibJotbantuankementerian Namun, jika sudah tidak lagiyang rusak dan terbengkalai begity dimanfaatkan, Disbudpar diharap-salal Sehar.,snya kondisi ini ti"dal kan mengambil-langkah yanq-ter-sampai terjadi jika dinas terkait haik dgp-an melelangnya' "Lglangya.tg -".tg-ulolanya bisa bertang- u-tq'.tidak tentunya harus di-kajig""'g i u*""1 terira dap b antua'n oleh-dinas terkait. Tentu_persoalanfe"s6but. Menurut Geleel. atas ini dinas yang lebih tahu. Kalau

\orylisi boat yang sepertiitu, Dis- sudah..tidak bermanfaat silakan. saja dilelang," terangnya. Dengan

Edisi

Hal

| 4,tu- Lf Juli ZO{t _:8

I

r,/iU-,

.,';;:r) lr:;;--,,

ri'ii'ii,:.i,,4 i),t,,-"\r. T,f.-$Cr'I/"

"i.'"lli:;',ri'!.itsi +_;,2_

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perrrual<ilern Provinsi Bali

\\,. $.i111 l'l's/ \i,

liltiq,;gr'.:it rn$tl','t3{,i,-{ U a tr_ i POS I'r.:futl ",' r-' cl r I I r-r rJ t

tuntun7q - -'

Z

Ed isi

Hal I

kondisi boat yang saat ini nyaristengg,-elam dan cukup merusak pe-mandangan. dewan pun memintaDisbudpar untuk memindahkan-nya. Terlebih Dermaga Kedisanmerupakan tempat pariwisata.. Sementara itu, Kabag Umum,

Aset dan Perlengkapan MadeMahindra Putra saat dikonfirmasiterpisah mengatakan karena peng-ggunaan barangnya ada di Diabud-par, maka tanggung jawab untukmemeliharanya ada di dinas terse-but. Sejauh ini pihaknya belummengetahui apakah boot tersebutmasih akan dimanfaatkan kembalioleh Disbudpar atau tidak. Jikaingin dimanfaatkan kembali ten-tunya harus dilakukan perbaikandengan terlebih dahulu melakukanpengecekan dan analisis biaya.

Namun jika boat tersebut akandihapuskan. maka mekanismenvaadalah Disbudpar selaku penggunuterlebih dahulu melaporkannva ke

Bagian Umum.Sebagaimana pantauan Boli

Post belum lama ini, kapal boatbantuan Kementerian Pariwisataitu terlihat dibiarkan terbenskalaidi Dermaga Kedisan Kintamani.Boat yang berukuran cukup besardan mewah tersebut dibiarkandalam kondisi rusak dan tidakterawat. Bahkan karena tak per-nah ternrus, sebagian badan Eoatkini sudah mulai tenggelam kedasar danau.

Kabid Bina Objek DisbudparBangli Wayan Bona saat dikon-firmasi beberapa waktu lalu takmenampik bahwa boaf bantuandari Kementerian Pariwisata ta-hun 2009 tersebut memans sudahrusak parah. Menurut Boni, keru-iakan boot terjadi akibat tidak adapetugas. khusus yang memelihara.Selain itu pihaknya juga tidak men-ganggarkan biaya perawatan. Diamengatakan boat itu nyaris teng-gelam karena digoyang angin danhujan lebat, sejak beberapa bulanterakhir. Atas kondisi itu pihaknvaberencana akan menganggarkanperbaikan bool tersebut dalam Pe-rubahan APBD tahun ini. Nantinvasetelah diperbaiki. boot itu akindicarikan pegawai khusus untukmemeliharanya. Tak hanya itu saja,boof tersebut rencananya juga akandisewakan. (kmb40) '

Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPI( Rl Perwal<ilan provinsi Bali

BaI Past

Edisi I 1ttmbt, zcl Jcili .zptf

Haf :L

i

Tak Jamin Bebas dari Penyimpangan

Dewnn Soroti 0piniWTPPemprov Bati

Denpasar (Bali Post)"'d#tiM;i";-ittpJp".se-cualian(wTP)vang-diraihp "ii""""' n'.r i O t"I gPx-ft'I, me-nuai sorotan de-w-3tp"

i' llliii ",

"a?i

"il L'ft ; il H ;; i l P ;- e r i k s a a n (t H P )

BPK-RI atas Lapor;;-f;";gto Pu*ptott Bali Tahun

;dfi i;;;"iil"a" r"berafa ternuan atau catatan'Kh u s u s n y a, y a n I ."?f""i i I

" t?" i. S i

" t".ttt P e n se n d al i a n

Inte rn Peme rintaii is nl-i"$n-kepatuhan te rh adapperundang-undangan yang herlaKu'

"Terkait SPI, ada empat untuk melakukan tindak lanjut

temuan serta diberik"rt"rr'u- t"rn"a"p rekomendasi yaqc

rekomendasi. Terkait kepui.,iial ;;i;?tt# BPK sesuaj 19tgu4''terhadap perundang'u"d'u"gun Leife"u"guttnva' Iebih khus-us

;dEi'.r-.I' ;d; fi;"i;i; ii'il.t-f^-'u'1t ;:"' ""o:1"5 aa I Ber*a inibisa dikomenrari

ffifi$*i;m"-'"g,H;itr+p**:'::X*ffi il;,p'o"in'lBaliTahunAnggaran^.;il'wrpbukanlahtujuanliEnlIiEIIEtEIlIlI|rlEgrE5

2014 Drs. Gede Kusuma Pu- iti* aunpensglolall9:*: dahm empat tahun.terakhir-

r;,S,Y; #i$^f#'

"ilil': iffi:il"$'**i,:i $1i1t1g ;a'7 lg-"?r*t*r*5*

(2317) kemarin ^ *L^L iia*run m"r'1?T"l*::11,t:: -e"t.

b'i dtur""ya pert-umbuhanKusuma Putra menamban- pengelolar" t1i^p-"t_.f:"s::?; Eto**t""rreditareetT,Tperserl

kan, adanya temuan {a1ryXo; i"*iU." ango'rH. 'EU.D ss^- hj#46:Sperien.PDRBdi-

ftrlfflH ntl'Tiffi '"!fr ruru#tr; trt*r:fr'rg ffftrdT**,'shff$tr':Nl"ng^p".op*lJTl ,!,"lil 'J8.f,"rit"" q."?" :lil:i:: ir" ai,lr?"i-np zz,aziuta, tereat-diberikan oleh BP-K- mei.ki ada ,rntukp"tt."paiankesejahteraan .'* i*?S,Ab iuta. inflasi yang

ffi^'?ififH'i":,'"tXl'"flf,U ;;;flll-.?Lff!HF.-"*:: *[{'g:;*''ru."**l,li3l'ifi

temuan-temuan tersebut. tidqk nw Bali Mide lqangtu Pastrra ;fiJ;A;.ioid fO,ge persen)

-"-p"t'g"",'hi secara sisnifi' rfr^t.lUi9"p."",uflT:H3q hiffiil;S'persen, terealisasi

kan/material kewajaranlenva- l'*lt^ftlt:il1''#":;;iTll: t'tg*:f;uga

meminta. pem-jian- informasi keuansan-v;1tg ii"i lii"t "tin dalam *u|t_"

""Ju'eui; ilJ-u"^t kebijakan

h:s"*r&irE'#i,iiilf#t?+*ti$trfl:L:"q?I"xi:{ii.[:[nlirn"""-t#dil$*i,3;*#;flf"*lit1", t."- ;un;lTf,? temuan itu' segera il;;;;;i'"kto:rprirner'Meng-

i"t ii"."il, ';,"", i",:fflr Hjxfalll#li:"'ifriltll{ffii '.tf,?l;,"^-"'?j-?ff!'T"illiBali wajib meniridaktanlutt iru"vu.irurr*tatataupe$o3l"t io.,tribusinya selaru turun

f 5i-':"1iiil',11,:""!1ryffi u*,lt,J.,jif g**y:gli'^l*H;5;"',f^ll"iii#lpenJelasan .tentansrttn;t3f' p"ii"ggr"6awabanAPBD 2014 Duu@ *iii-t^i""

rerakhir danlanjut tersebut O"ot*l onlf

i""g"**E"v"i'oti Silpa-Pempl"l_ ""rJgr"* Simantri sudah ber-

'"t"il1t-,lS-ff:livd."x^\':,'i 'Biri vane,ra::J"*k3i,'trffi iffi;ffict;;;h"" (knb32)

itu, DPRD Bali jugadi;afi'fil atau haml

menindaklanjuti hasil Pemerik-,saan BPK dengan melakukanpembahasan. "Sekaligus. ikutmendorong pemerintah dacrah