BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus

menerus meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia secara

adil dan merata, serta mengembangkan kehidupan masyarakat dan

penyelenggaraan negara yang maju dan demokratis berdasarkan Pancasila.

Pembangunan nasional diarahkan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan

lahir batin, termasuk terpenuhinya rasa aman, rasa tentram, dan rasa keadilan.

Untuk meningkatkan kesejahteraan dan memakmurkan rakyat salah satunya

adalah dengan pembangunan ekonomi tentunya yang berpihak kepada rakyat.

Pemihakan kepada perekonomian rakyat berarti memberikan perhatian khusus

kepada upaya peningkatan ekonomi rakyat. Perhatian khusus ini harus

diwujudkan dalam langkah-langkah strategis yang diarahkan secara langsung pada

perluasan akses rakyat kepada sumber daya pembangunan disertai penciptaan

peluang yang seluas-luasnya bagi masyarakat lapisan bawah untuk berpartisipasi

dalam proses pembangunan sehingga mampu mengatasi kondisi keterbelakangan

dengan memperkuat posisi daya saing ekonominya.

Sektor informal merupakan sektor yang memainkan peranan penting

dalam perekonomian Indonesia baik saat ini maupun dimana mendatang

karena sifatnya yang mudah dimasuki (easy to entry). Peranan penting

tersebut ditunjukkan oleh kenyataan bahwa sektor informal di Indonesia

pada tahun 1999 menyerap 61,99 persen dari seluruh angkatan kerja di

indonesia. Angka ini secara konsisten dapat diamati dari tahun ke tahun

bahkan ada kecenderungan untuk naik. Secara mikro pentingnya pentingnya

sektor informal dapat dapat dapat diamati dari kemampuan PKL

menyediakan barang dan jasa yang relatif murah sehingga dapat diakses

oleh masyarakat dari golongan ekonomi lemah1.

Berdasarkan data BPS 2007 ada sekitar 20 juta PKL di seluruh Indonesia

atau sekitar 10% dari jumlah penduduk Indonesia2. Ini sangat signifikan, tetapi

keberadaannya diabaikan, penghambat lalu digusur tanpa solusi. Padahal kegiatan

usahanya itu penopang ekonomi keluarganya bahkan sudah diakui sebagai

berkontribusi pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan penduduk yang tinggi

di daerah perkotaan menimbulkan berbagai permasalahan yang rumit, karena

pihak pemerintah khususnya pemerintah kota belum bisa atau lamban

mengantisipasi adanya peningkatan penduduk yang cepat misalnya dengan

pengadaan lahan pemukiman, kesempatan kerja, penyediaan sarana dan prasarana

dan sebagainya.

Salah satu permasalahan yang timbul selain dari kriminalitas,

penggangguran, sampah, banjir dan sebagainya adalah masalah keberadaan

pedagang kaki lima (PKL)3. Efek yang ditimbulkan dari keberadaan PKL ini

dengan pola ketidakteraturannya misalnya menciptakan kawasan kumuh,

kesemrawutan, kemacetan lalu lintas dan mengurangi keindahan atau estetika

kota. Permasalahan PKL ini runtut sejak awal dan semakin besar serta tidak

mudah teratasi akibat arus migrasi yang tidak pernah berhenti. Dan kebijakan

demi kebijakan telah diterapkan pemerintah khususnya pemerintah kota, namun

hingga kini belum menampakkan hasil yang memuaskan. Oleh karena itu perlu

1 Suharto, Edi, Ph.D. 2010. Analisis Kebijakan Publik. Alfabeta: Bandung. Hal 193.

2 http//apkliindo. Blogspot.com/2011/03/serba-serbi-berita-apkli-pedagang-kaki-lima.html.

diakses 27 Maret 2011. 3 http// faozangea. Blogspot.com/2009/09/Deskripsi-Masalah-Implementasi. Diakses 27 Maret

2011.

adanya evaluasi yang baik dari pemerintah itu sendiri agar kedepannya kinerja

aparat pemerintahan bisa lebih baik.

Sektor informal kini menjadi kebijakan eksplisit dalam pembangunan

Nasional4, yang mana sektor informal diharapkan dapat berperan sebagai "Katup

Penyelamat" dalam menghadapi masalah lapangan kerja bagi angkatan kerja yang

tidak dapat terserap dalam sektor modern/formal. Salah satu wujud dari sektor

informal adalah kegiatan pedagang kaki lima, kegiatan ini timbul karena tidak

terpenuhinya kebutuhan pelayanan oleh kegiatan formal yang mana kegiatan

mereka sering menimbulkan gangguan terhadap lingkungannya dan sering

dipojokkan sebagai penyebab timbulnya berbagai permasalahan seperti

mengganggu pergerakan pejalan kaki atau menyebabkan kemacetan lalu lintas di

kawasan.

Kota Kediri merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang sedang

berkembang. Kota ini berkembang seiring meningkatnya kualitas dalam berbagai

aspek. Salah satunya di bidang perdagangan. Pada bidang perdagangan ini bisa

memacu perkembangan perekonomian masyakarakat dan juga untuk

meningkatnya jumlah pendapatan APBD Kota Kediri. Bidang perdagangan di

kota Kediri mulai dari pasar tradisional, pasar grosir sampai pasar modern semua

berjalan baik dan setiap tahun meningkatkan APBD Kota Kediri.

Perkembangan perdagangan di kota Kediri tidak lepas oleh adanya Pedagang

Kaki Lima (PKL). Dimana PKL yang jumlahnya ratusan itu memadati jalanan

yang ada di Kediri. Keradaan PKL tersebut menjadikan pemandangan yang tidak

4 Ibid.

indah dipandang karena kesemerawutan tempat berdagangnya dan juga para

pembelinya yang sampai memakan badan jalan sehingga dapat menyebabkan

kemacetan yang parah ketika di pagi hari.

Tidak dipungkiri nasib PKL semakin tragis, ketika ada wacana relokasi yang

harus diterapkan di jalan Sriwijaya yang penjualnya mencapai ratusan itu harus

meninggalkan tempat berdagangannya yang selama ini menjadi tumpuan hidup

bagi keluarganya. Nasib PKL semakin merana ketika tempat yang dijadikan

tempat relokasi nantinya jauh dari tempat yang strategis. Karena jalan Sriwijaya

merupakan tempat yang sangat strategis dan juga berpotensi karena tempat

tersebut berada di tengah kota Kediri. Yang mana jalan Sriwijaya juga dekat

dengan pusat perdagangan.

Ketua paguyupan PKL jalan Sriwijaya M. Hanif mengatakan bahwa meminta

agar Pemkot benar-benar serius dalam melakukan relokasi para PKL dan

menampung 299 pedagang yang selama ini berjualan di sepanjang trotoar yang

lokasinya berdekatan dengan rumah Walikota Samsul Ashar. Dengan semua ini

pedagang yang akan direlokasi tentu tidak ada kecemburuan sosial diantara para

pedagang.

Para pedagang menginginkan semua pedagang ini pindah semua kalau

Intagtamben menyediakan ruko yang cukup untuk semua pedagang. Selain ruko

para pedagang menginginkan pihak Intagtamben menyediakan tempat atau lahan

yang strategis agar kepindahan pedagang ke tempat baru bisa dijangkau dengan

mudah oleh para pembeli. Dari pihak masyarakat sekitar menginginkan tetap

berada disana karena PKL yang kebanyakan menjual barang bekas atau loak

tersebut menjadikan tempat tersebut menjadi tempat yang khas di kota Kediri

karena tempat tersebut sudah lama berdiri.

Dari paparan diatas sampai saat ini masih menjadi topik pembahasan yang

masih belum menemui titik temu dari bidang Perdagangan dan pedagang kaki

lima, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi sebagai

penengah dan sebagai fasilitator antara keduanya yaitu tentang relokasi PKL di

jalan Sriwijaya kota Kediri. Penggusuran atau bisa dikatakan pemindahan

pedagang PKL ini masih belum menemui titik temu. Pihak bidang Perdagangan

sudah menyiapkan lahan untuk relokasi baru buat para PKL, tetapi pada

kenyataannya bidang Perdagangan belum mampu menyiapkan lapak atau ruko

yang mampu menampung banyaknya PKL yang ada di jalan Sriwijaya. Bidang

Perdagangan menginginkan di jalan Sriwijaya bebas dari para PKL yang

memadati jalanan mulai dari pagi sampai siang hari tersebut menjadi lebih indah

dan rapi. Karena saat ini melihat kesemrawutan PKL merusak keindahan kota dan

juga mengganggu pemakai jalan yang melewati jalan Sriwijaya. Dari pihak

pedagang masih belum mau pindah kalau semua pedagang ini belum menpunyai

ruko ditempat relokasi yang baru.

Menurut Peter Kimm dalam Kompas mengatakan bahwa5, “kita, sekarang di

tepi milenium baru, yang akan menghadapi banyak hal yang dilukiskan sebagai

era perkotaan baru. Kita semua adalah saksi dan pemeran serta dalam drama

perkotaan dengan pemanasan yang tinggi. Ada resiko menambah kemiskinan,

keputusan dan kepincangan dalam banyak hal, dengan potensi beban yang

5 Kompas. 2006. Politik Kota dan Hak Warga Kota. Buku Kompas: Jakarta. Hal 167.

potensial bagi kita,”. Dari pendapatnya Peter Kimm penulis setuju karena bila

pemerintah salah dalam mengambil keputusan yang menginginkan relokasi PKL

maka nantinya apakah pedagang mendapat kesejahteraan setelah direlokasi atau

malah para pedagang gulung tikar karena kurang strategisnya penempatan

berdagang pada tempat relokasi yang baru. Itu yang sekarang menjadi pekerjaan

Intagtamben bidang Perdagangan kota Kediri dalam menyelesaikan permasalahan

pemindahan PKL jalan Sriwijaya ke tempat yang baru.

Dari permasalahan tersebut sangat diperlukan kebijakan relokasi pedagang

kaki lima. Dalam Tupoksi dijelas bahwa Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pertambangan, dan Energi mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan

pemerintahan daerah di bidang Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan

Energi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian

dalam pelayanan perindustrian, perdagangan, pertambangan dan energi kepada

masyarakat. dari permasalahan diatas penulis mencoba mengambil judul:

“Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Studi Bidang Perdagangan, Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri)”

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran diatas kita dapat menggariskan beberapa rumusan

masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan relokasi pedagang kaki lima yang telah dan

sedang dilakukan bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Pertambangan, dan Energi kota Kediri?

2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam kebijakan relokasi pedagang

kaki lima bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pertambangan, dan Energi kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu sebagai

berikut:

1. Untuk mengetahui sejauh mana kebijakan relokasi pedagang kaki lima

yang telah dan sedang dilakukan bidang Perdagangan, Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan, dan Energi kota Kediri

2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang mempengaruhi kebijakan

relokasi pedagang kaki lima bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Pertambangan, dan Energi di kota Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Akademis

a. Memberikan tambahan wawasan yang dapat berguna bagi

mahasiswa khususnya Ilmu Pemerintahan dan pihak-pihak yang

membutuhkannya

b. Sebagai bahan bacaan penambah wawasan dan pengetahuan.

2. Secara Praktis

a. Untuk menambah pengetahuan untuk pemerintah setempat.

b. Memberikan gambaran kepada para pedagang kaki lima.

c. Penelitian ini dapat sebagai bahan tambahan pertimbangan untuk

mengambil suatu keputusan dalam rangka memecahkan masalah

yang sedang dihadapi oleh pedagang kaki lima.

E. Definisi Konsep

Dalam setiap penelitian tentu saja ada sebuah konsep dasar pemikiran, hal

ini sangat penting untuk memberikan batasan-batasan berkaitan dengan konsep

dasar yang dimaksud peneliti. Selain itu konsep istilah, terdiri dari beberapa kata

atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau mengatakan suatu ide (gagasan)

tertentu:

1. Fungsi Pemerintahan

Pelayanan pemerintah daerah merupakan tugas dan fungsi utama

pemerintah daerah. Hal ini berkaitan dengan tugas dan fungsi utama

pemerintah daerah secara umum, yaitu memberi pelayanan yang baik

kepada masyarakat maka pemerintah akan dapat mewujudkan tujuan

negara yaitu menciptakan kesejahteraan masyarakat. pelayanan kepada

masyarakat tersebut berintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan.

Pemerintah baik pusat atau daerah mempunyai tiga fungsi utama6:

a. Memberikan pelayanan/ services baik pelayanan perorangan

maupun pelayanan publik/khalayak,

b. Melakukan pembangunan fasilitas ekonomi untuk pertumbuhan

ekonomi (development for economic growth), dan

c. Memberikan perlindungan/protective masyarakat.

6 Nurcholis, Hanif. 2005. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. PT Gramedia

Widiasarana Indonesia: Jakarta. Hal . 175

Menurut Muhammad Ryaaas Raasyid fungsi pemerintahan yang hakiki

dipandang dari kacamata etika, yaitu7:

a. Pelayanan (service),

b. Pemberdayaan (empowerment), dan

c. Pembangunan (development).

Pelayanan akan menimbulkan keadilan dalam masyarakat,

pemberdayaaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan

pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Inilah

yang sekaligus menjadi misi pemerintahan di tengah-tengah masyarakat.

Etika pemerintahan seyogyanya dikembangkan dalam upaya pencapaian

misi itu. Artinya, setiap tindakan yang kurang sesuai, tidak mendukung,

apalagi yang menghambat pencapaian misi itu, seyogyanya dipandang

sebagai etika.

2. Pedagang Kaki Lima

Pedagang Kaki Lima (PKL)8 adalah istilah untuk menyebut penjaja

dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan

demikian karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut

adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya

adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga

digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya.

Jika kita membuka Kamus Umum Bahasa Indonesia yang disusun oleh

WJS Poerwadarminta9, makna istilah kaki lima itu mempunyai arti: “lantai

7 Rasyid, ryaas. 1997. Makna Pemerintahan. PT Yarsif Watampone: Jakarta. Hal . 48-49 8 http://id.wikipedia.org/wiki/Pedagang_kaki_lima. 9 Tim Penyusun Kamus Pusat. Pengembangan Bahasa.Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi

Kedua. 1991. Balai pustaka: Jakarta.

(tangga) dimuka pintu atau ditepi jalan” dan “lantai diberi beratap sebagai

penghubung rumah dengan rumah”.

Menurut Evens & Korff10

definisi pedagang kaki lima adalah bagian

dan sektor informal kota yang mengembangkan aktivitas peroduksi barang

dan jasa diluar kontrol pemerintah dan tidak terdaftar. Di berbagai kota

besar, keberadaan PKL bukan hanya berfungsi sebagai penyangga

kelebihan tenaga kerja yang tidak terserap disektor formal tetapi juga

mempunyai peran yang besar yang menggairahkan dan meninggkatkan

kegiatan perekonomian masyarakat perkotaan.

3. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Berdasarkan Perda / SK Walikota11

, Nomor: 06 tanggal 25 Agustus

Tahun 2008 Dinas Perindustian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi

Kota Kediri dipimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggung jawab

sepenuhnya kepada Walikota Kediri. Dalam menjalankan tugasnya Kepala

Dinas dibantu oleh satu orang Sekertaris dan 4 (empat) Kepala Bidang.

4. Kebijakan

Kebijakan publik menurut Young dan Quinn12

adalah tindakan yang

dibuat dan diimplikasikan oleh badan pemerintah yang memiliki

kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya. Sedangkan

10 Achsan Ali.2008. Model Transformasi Sosial Sektor Informal. In- TRANS Publishing: Malang.

Hal 42. 11

Renstra. Intagtanben. Kota Kediri. 2010-2014. 12 Edi, Suharto, Ph.D. 2006. Memberdayakan Masyarakat Memberdayakan Rakyat. PT. Refina

Aditama: Bandung. Hal 44.

menurut James Anderson13

, kebijakan publik yang lebih spesifik adalah

serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan

dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompuk pelaku guna

memecahkan suatu masalah tertentu.

5. Tata Ruang Kota

Untuk memahami kota penulis mengeluarkan asumsi bahwa kota

adalah tempat berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah untuk

menetap pada suatu wilayah, yang mana wilayah tersebut terkonsentrasi

pada pada beberapa fasilitas kota atau fungsi kota seperti pusat

pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pelayanan jasa, pusat komunikasi

dan transportasi. Itulah kenapa kota begitu mempesona bagi kalangan

masyarakat desa yang setiap tahunnya berbondong-bondong berpindah

dari desa ke kota, karena masyarakat bisa mendapat fasilitas-fasilitas yang

dengan mudah di dapat.

Menurut Prof. Drs. R. Bintoro, menyatakan bahwa14

:

Kota ditinjau dari segi geografis dapat diartikan suatu sistem

jaringan kehidupan manusia yang ditandai dengan kepadatan

penduduk yang tinggi dan diwarnai dengan strata sosial ekonomi

yang heterogen dan coraknya yang materialistis, atau dapat pula

diartikan sebagai bentang budaya yang ditimbulkan oleh unsur-

unsur alami dan non alami dengan gejala-gejala pemusatan

penduduk yang cukup besar dengan corak kehidupan yang bersifat

heterogen dan materialistis dibandingkan dengan daerah

dibelakangnya.

13

Wildan, Muhammad jauhari. 2004. Program Pemerintah Kota Kediri Dalam Penertiban Dan

Pembinaan Pedagang Kaki-Lima. Universitas Muhammadiyah Malang. Hal. 12. 14 Ilham, Drs. 1990. Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia. Usaha Nasional Surabaya:

Surabaya. Hal 5.

F. Definisi Operasional

Dari definisi konseptual yang telah diterangkan diatas dapat

dioperasionalkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima.

a. Pelaksanaan Kebijakan Relokasi PKL

Dalam pelaksanaan Kebijakan nantinya dilaksanakan oleh bidang

Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan

Energi yang terkait dengan pedagang kaki lima adalah melaksanakan

program pembinaan pedagang kaki lima dan asongan, dan juga penataan

bagi pedagang kaki lima dan asongan. Yang tercantum dalam Renstra

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Tahun

2010-2011.

b. Sosialisasi Kebijakan Relokasi PKL

Untuk melakukan sosialisasi kebijakan maka bidang Perdagangan,

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, melakukan

sistem pembinaan dan sistem musyawarah kepada para pedagang kaki

lima (PKL). Agar pedagang kaki lima memahami kenapa dilakukan

relokasi PKL oleh bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Pertambangan dan Industri kota Kediri.

2. Proses Penyelesaian Relokasi PKL.

a. Anggaran Relokasi PKL.

Untuk menyelesaikan penyelesaian relokasi maka diperlukan

anggaran untuk relokasi dan juga pembangunan tempat relokasi baru.

Anggaran tersebut bisa diambil dari APBD tahun 2011 yang telah

ditetapkan oleh Walikota Kediri.

b. Peran Dinas Terhadap Pelaksanaan Relokasi

Dalam penyelesaian relokasi PKL di kota Kediri peran Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi adalah fasilitator

antara bidang Perdagangan dengan pedagang kaki lima. Untuk itu

pemerintah hanya memberikan masukan kepada kedua belah pihak agar

relokasi ini saling menguntungkan kedua belah pihak tanpa ada salah

satu yang dirugikan.

3. Kendala Pelaksanaan Relokasi

a. Tempat Yang Kurang Strategis

Pembangunan pasar loak yang baru di kelurahan Kaliombo menuai

kritik dari sebagian PKL jalan Sriwijaya karena dinilai pembangunan

pasar loak tersebut kurang strategis. Tempat yang tengah dibangun itu

terletak dipinggiran kota dan pedagang pesimis terhadap laku tidaknya

barang yang dijual.

b. Pembangunan Kios

Hingga saat ini pembangunan pasar loak di kelurahan Kaliombo

masih dilakukan. Entah sampai kapan pembangunan itu terus berlanjut.

Intagtamben sendiri berupaya keras agar pembangunan pasar loak segera

selesai dan pemindahan pedagang segera dilaksanakan.

c. Kurangnya Jumlah Kios

Yang menjadi permasalahan krusial adalah kurangnya kios yang

dibangun. Karena hingga saat ini kios yang tersedia kurang dari 300 unit.

Ini dikhawatirkan pedagang yang belum mempunyai kios akan tetap

berjualan di jalan Sriwijaya.

d. Penataan Los Dagangan

Untuk penataan los Intagtamben masih menyusun tempat yang akan

digunakan oleh para pedagang. Dengan adanya los ini pedagang yang

menjual dengan barang dagangan sejenis bisa berkumpul jadi satu agar

terlihat rapi juga akan memudahkan pembeli dalam membeli barang yang

akan dibeli.

G. Metode Penelitian

Dalam melaksanakan suatu penelitian diperlukan data-data yang lengkap

untuk memberi jawaban semua masalah-masalah yang diteliti, oleh karena itu

digunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian kualitatif15

. Penelitian

kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkapkan situasi

sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh

kata – kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan

yang diperoleh dari situasi yang alamiah.

15 Djam’an Satori, Prof, M.A.2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung. Hal .25.

Menurut Denzin dan Lincon dalam Djam’an Satori16

, penelitian kualitatif

merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan menafsirkan

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai

metode yang ada. Dengan berbagai karakteristik khas yang dimiliki,

penelitian kualitatif memiliki keunikan tersendiri sehingga berbeda dengan

penelitian kuantitatif.

Jadi penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara tepat

mengenai sifat, keadaan atau hubungan tertentu dalam masyarakat. Dengan

begitu peneliti bisa melakukan ekploitasi dan klarifikasi mengenai pernyataan

sosial dengan jalan mendeskripsikan variabel yang dijabarkan melalui

sejumlah indikator yang berkenaan dengan masalah yang diteliti.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data

adalah

a. Observasi

Menurut Alwasilah C. dalam Djam’an Satori17

menyatakan bahwa,

observasi adalah penelitian atau pengamatan yang sistematis dan

terencana yang diniati untuk perolehan data yang dikontrol validitas dan

realibitasnya.

Menurut Nasution dalam Djam’an Satori18

mengungkapkan bahwa,

observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya

16 Ibid. Hal. 23. 17

Djam’an Satori, Prof, M.A. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung. Hal.

104. 18 Ibid. Hal. 105.

dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan

yang diperoleh melalui observasi.

Dalam hal ini peneliti menggunakan observasi non partisipatif

dimana peneliti hanya bertindak sebagai pengobservasi tanpa ikut terjun

melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang diteliti, baik

kehadiran diketahui atau tidak. Teknik ini dimaksudkan untuk mengamati

tingkah laku yang aktual secara langsung.

b. Wawancara

Wawancara atau interview19

adalah suatu teknik pengumpulan data

untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber data langsung

melalui percakapan atau tanya jawab. Wawancara dalam penelitian

kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksploitasi informasi

secara holistic dan jelas dari informan.

Dalam kaitannya dengan interview, ditegaskan bahwa wawancara

adalah usaha pengumpulan informasi dengan pertanyaan lisan, untuk

dijawab secara lisan pula oleh responden.

Wawancara yang dipakai untuk pengumpulan data dalam

penelitian ini adalah wawancara terstruktur dimana pewawancara

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan

diajukan.

19 Ibid. Hal. 130.

c. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data

rekaman kejadian masa lalu yang dicetak atau yang ditulis, dapat berupa

catatan anekdotal, surat, buku harian dan dokumen-dokumen. Dokumen

kantor termasuk lembaran internal, komunikasi bagi publik yang

beragam, file siswa dan pegawai, deskripsi program. Adanya

dokumentasi yang dapat diperoleh secara langsung oleh obyek penelitian.

3. Subyek penelitian

Subyek pajak penelitian20

adalah benda, hal, orang atau tempat variabel

penelitian. Dengan demikian maka subyek penelitian adalah seorang atau

lebih yang dipilih dengan sengaja sehingga nara sumber dapat berkumpul,

karena dianggap menguasai bidang yang berhubungan dengan sasaran

penelitian. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian

ini yang menjadi subyek penelitian adalah:

a. Kepala bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pertambangan dan Energi kota Kediri

b. Kasi Sarana Usaha dan Pemasaran bidang Perdagangan, Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi kota Kediri

c. Ketua Paguyupan PKL kota Kediri

d. Diambil 10 sampel pedagang karena jumlah pedagang yang menempati

area jalan Sriwijaya berjumlah sekitar 300 orang maka peneliti

menggunakan teknis purposive sampling yaitu:

20 Arikunto Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Rineka Cipta: Jakarta. Hal. 138.

1) Pedagang yang di tuakan adalah pedagang yang di tokohkan atau

yang di panut oleh pedagang PKL yang ada di jalan sriwijaya.

Orang tersebut sangat berperan terhadap jalannya kegiatan PKL.

2) Pedagang berpendidikan adalah peneliti akan mencari informasi

tentang pengaruh pendidikan terhadap barang yang dijual dan

juga informasi tentang relokasi PKL.

3) Pedagang skala usaha kecil adalah pedagang dengan barang

dagangan yang minim tapi mempunyai pengunjung yang ramai.

4) Pedagang yang lebih 10 tahun adalah pedagang yang menetap di

jalan Sriwijaya yang dapat bertahan lebih dari 10 tahun.

5) Pedagang pendatang adalah pedagang-pedagang yang berasal dari

luar kota Kediri yang datang hanya untuk berjualan di jalan

Sriwijaya.

6) Pedagang masyarakat lokal adalah pedagang-pedagang yang

tinggal disekitar jalan Sriwijaya Kota kediri.

7) Pedagang dengan modal kecil adalah pedagang yang hanya punya

modal kecil tapi mempunyai omset yang besar.

8) Pedagang keliling adalah pedagang yang tidak menetap di satu

tempat tapi berkeliling dengan memakai gerobak, pikulan

misalnya penjual bakso, siomay dll.

9) Pedagang lapak adalah pedagangan yang biasanya membuat kios

semi permanen yang setelah selesai berjualan pedagang

membongkar dan membawa pulang.

10) Pedagang emperan toko adalah pedagang yang menjual barang-

barang dagangannya itu didepan toko atau emperan toko.

Dari 10 kriteria tersebut peneliti akan mengambil setiap kriteria 1

narasumber pedagang, jadi nanti akan ada 10 narasumber yang akan peneliti

minta data atau informasi dari para pedagang tersebut. Peneliti menggunakan

kriteria tersebut agar memudahkan peneliti dalam mengambil informasi dari

para pedagang kaki lima yang ada di jalan Sriwijaya.

4. Lokasi Penelitian

Dalam pemilihan setting objek dan tempatnya, sebagimana tertera pada

judul Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima (Bidang Perdagangan, Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Kediri). Maka

peneliti melakukan penelitian di bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Pertambangan dan Energi di kota Kediri, hal ini dikarenakan

bidang Perdagangan sebagai salah satu instansi yang akan melakukan

penyelesaian relokasi PKL di kota Kediri. Dan juga PKL jalan Sriwijaya

merupakan tempat yang akan ditata oleh bidang Perdagangan, Dinas

Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi agar jalan Sriwijaya

menjadi tempat yang indah, bersih dan nyaman.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Menurut Lexy Moleong21

, kata-kata serta tindakan obyek yang

diamati dan diwawancarai merupakan sumber data yang utama atau

primer. Sumber data dicatat melalui catatan secara tertulis, melalui tape

recorder, pengambilan foto atau film. Sumber data primer yang peneliti

gunakan adalah berupa kata-kata yang peroleh dari sumber informan

ataupun orang yang meneliti interview. Dasar pertimbangan informan

yang paling berpengaruh dan memahami atas kebijakan relokasi PKL

adalah bidang Perdagangan, Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pertambangan dan Energi kota Kediri. Dengan adanya sumber data

primer penulis berharap bisa mendapat informasi yang lebih lengkap

karena langsung berhadapan dengan sumber yang dianggap mewakili dan

faham mengenai apa yang akan diteliti.

21 Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya: Bandung. 2002. Hal

112.

b. Data Sekunder

Dalam penelitian kualitatif sering disebut bahwa sumber data

diluar kata-kata dan tindakan adalah sumber data sekunder, walaupun

begitu sumber data ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam

penelitian. Sumber data sekunder tambahan ini berupa sumber tertulis

foto dokumen dan data-data statistik, serta laporan terkait kebijakan

relokasi PKL di kota Kediri. Dalam data sekunder ini peneliti melakukan

kegiatan terjun kelapangan untuk melihat mengamati mengenai

kebenaran akan suatu data dan fakta pada suatu obyek peneliti sehingga

memperoleh data yang valid dalam penelitian.

6. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul, baik melalui observasi, interview, dan

dokumentasi, selanjutnya perlu diolah dan dianalisis untuk menjawab

penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah diatas penulis menggunakan

data deskriptif kualitatif, pada penelitian ini tidak bermaksud untuk

menghubungkan variabel satu dengan variabel yang lain. Maksud utamanya

adalah memberikan gambaran untuk mendiskripsikan keadaan obyek atau

perasalahan. Dengan kata lain tujuan penelitian deskriptif adalah untuk

pencandraan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat

populasi daerah tertentu.

Berpedoman pada tipe penelitian deskriptif, dimana setelah data

terkumpul, proses selanjutnya adalah menyederhanakan melalui beberapa

proses, baik pencatatan, pengetikan, penyuntingan dan alih tulis untuk dibaca

dan dipahami dalam upaya mencari jawaban atas permasalahan yang

dirumuskan. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif

artinya data yang diperoleh dilakukan pemaparan serta mendalam dengan

harapan dapat menarik kesimpulan/verifikasi dari satu kegiatan yang utuh dan

bermanfaat untuk diuji kebenarannya, kekokohannya dan kecocokannya.

Tahap pelaksanaan analisis data dapat digambarkan sebagai berikut:

Pengumpulan data

Sumber : Teori Miles dan Huberman22

Gambar 1.1 Komponen–Komponen Analisis Data Model Interaksi

Komponen-komponen dalam analisa data model interaktif dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Reduktion)

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan

perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data

kasar yang muncul dari catatan tertulis dilapangan. Selanjutnya dilakukan

pilihan terhadap data yang diperoleh dilapangan, data mana yang relevan

dan mana yang tidak relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian

22 Djam’an Satori, Prof, M.A, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Alfabeta: Bandung. Hal 39.

Reduksi data Penyajian data

Kesimpulan

penarikan/verifikasi

data

reduksi data/proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian

lapangan, sampai laporan akhir tersusun.

b. Penyajian Data (Display)

Penyajian data dimaksudkan sebagai sekumpulan informasi tersusun

yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan

pengambilan tindakan. Penelitian yang dibuat oleh peneliti berupa kata-

kata, table dan grafik sesuai dengan data yang diperoleh peneliti. Adapun

tujuan peneliti adalah mengklarifikasikan data sesuai dengan rumusan

masalah dalam penelitian sehingga data akan lebih mudah untuk

dipahami.

c. Menarik Kesimpulan (Verification)

Penarikan kesimpulan merupakan satu kegiatan dari konfigurasi

yang utuh selama penelitian berlangsung. Makna-makna yang muncul

dari kata harus diuji/diverifikasi kebenarannya, kekokohannya,

kecocokannya sehingga menjadi valid. Verifikasi tersebut sesingkat

pemikiran kembali yang melintas dalam pemikiran, suatu tinjauan ulang

pada catatan lapangan atau mungkin juga menjadi begitu seksama dan

makna tenaga yang relatif lebih banyak dengan peninjauan kembali atau

juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan

dalam seperangkat data yang lain.