• Home

  • Documents

  • Audit Board of Indonesia · yang ada dalam pemakaian berpedoman pada standarisasi sarana dan...
10

Audit Board of Indonesia · yang ada dalam pemakaian berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan

  • Upload
    others

  • View
    38

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Audit Board of Indonesia · yang ada dalam pemakaian berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
Page 2: Audit Board of Indonesia · yang ada dalam pemakaian berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
Page 3: Audit Board of Indonesia · yang ada dalam pemakaian berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
Page 4: Audit Board of Indonesia · yang ada dalam pemakaian berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
Page 5: Audit Board of Indonesia · yang ada dalam pemakaian berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
Page 6: Audit Board of Indonesia · yang ada dalam pemakaian berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
Page 7: Audit Board of Indonesia · yang ada dalam pemakaian berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
Page 8: Audit Board of Indonesia · yang ada dalam pemakaian berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
Page 9: Audit Board of Indonesia · yang ada dalam pemakaian berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan
Page 10: Audit Board of Indonesia · yang ada dalam pemakaian berpedoman pada standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR … · (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR … · (lima) tahunan yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK · 2013. 1. 30. · 35. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas,

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK · 2013. 1. 30. · 35. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas,

Documents
KATA PENGANTAR - inspektorat.palembang.go.idinspektorat.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-30-22.pdfpembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan

KATA PENGANTAR - inspektorat.palembang.go.idinspektorat.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-30-22.pdfpembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan

Documents
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020...tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH 2020...tahun atau perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada

Documents
Medan · Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kcrja Pemertntahan Daerah, perlu membcntuk Peraturan Walikota tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Di Lingkungan

Medan · Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kcrja Pemertntahan Daerah, perlu membcntuk Peraturan Walikota tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah Di Lingkungan

Documents
bombanakab.go.idbombanakab.go.id/assets/upload/produk/311218_085254_17... · Web viewDaerah berpedoman pada Standar Akutansi Keuangan Daerah yaitu berpedomanan pada prinsip-prinsip

bombanakab.go.idbombanakab.go.id/assets/upload/produk/311218_085254_17... · Web viewDaerah berpedoman pada Standar Akutansi Keuangan Daerah yaitu berpedomanan pada prinsip-prinsip

Documents
PERATURAN DAERAH PROPINSI - Independensi, Integritas dan … · Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

PERATURAN DAERAH PROPINSI - Independensi, Integritas dan … · Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Documents
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN … 2018.pdfDengan berpedoman pada RKPD, selanjutnya Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN … 2018.pdfDengan berpedoman pada RKPD, selanjutnya Kepala Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) serta

Documents
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH · tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja ... pemerintahan dan pembangunan Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH · tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja ... pemerintahan dan pembangunan Daerah, penyusunan RKPD Tahun 2019 berpedoman pada arah kebijakan

Documents
BPK Perwakilan Provinsi SULAWESI TENGAH · Web viewPenetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Neraca Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan

BPK Perwakilan Provinsi SULAWESI TENGAH · Web viewPenetapan nilai Barang Milik Daerah dalam rangka penyusunan Neraca Daerah dilakukan dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan

Documents
LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI Bekasi yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman Pada RPJPD serta memperhatikan

LEMBARAN DAERAH KOTA BEKASI Bekasi yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman Pada RPJPD serta memperhatikan

Documents
BERITA DAERAH KOTA BOGOR · tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi

BERITA DAERAH KOTA BOGOR · tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah; 42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi

Documents
PENDAHULUAN...merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dengan …

PENDAHULUAN...merupakan penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah dan penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah serta memperhatikan RPJM Nasional dengan …

Documents
DAFTAR ISI · 2020. 5. 15. · berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran

DAFTAR ISI · 2020. 5. 15. · berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai penjabaran

Documents
GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH ...€¦ · 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG PERATURAN DAERAH ...€¦ · 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Documents
ppid.blorakab.go.id...berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

ppid.blorakab.go.id...berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Documents
BUPATI JEMBRANA · Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

BUPATI JEMBRANA · Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Documents
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA ) … filesesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya dengan terbitnya

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA ) … filesesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Selanjutnya dengan terbitnya

Documents
BAB I · 2016-09-14 · Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (R PJMD). RPJMD Kabupaten OKU TIMUR sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih berpedoman

BAB I · 2016-09-14 · Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (R PJMD). RPJMD Kabupaten OKU TIMUR sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih berpedoman

Documents
palu.bpk.go.id · Web viewc. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah lima tahunan yang penyusunannya berpedoman

palu.bpk.go.id · Web viewc. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah lima tahunan yang penyusunannya berpedoman

Documents
PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUTefektif dan efisien, maka perlu didasarkan pada perencanaan pembangunan Daerah yang berpedoman pada tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUTefektif dan efisien, maka perlu didasarkan pada perencanaan pembangunan Daerah yang berpedoman pada tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang

Documents
demakkab.go.id 30 2016.pdf · Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Peratumn yang berlaku dan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan

demakkab.go.id 30 2016.pdf · Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan Peratumn yang berlaku dan standarisasi biaya kegiatan dan honorarium, biaya pemeliharaan

Documents
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYAjabar.bpk.go.id/files/2012/12/13-PENGELOLAAN...2012/12/13  · dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. 39. Standarisasi

PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYAjabar.bpk.go.id/files/2012/12/13-PENGELOLAAN...2012/12/13  · dinas, kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memerlukan standarisasi. 39. Standarisasi

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK...35. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK...35. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas dan

Documents
PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 17 ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/ProvinsiBanten...42. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan

PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR : 17 ...ditjenpp.kemenkumham.go.id/files/ld/2008/ProvinsiBanten...42. Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan

Documents
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL · Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL · Standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintahan Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, kendaraan dinas

Documents
Raperda Retribusi Jasa Umum edit...(2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan

Raperda Retribusi Jasa Umum edit...(2) Jenis Retribusi Jasa Umum selain yang diatur dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri yang berpedoman pada peraturan

Documents
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH...OKU TIMUR, selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021, juga berpedoman pada Dokumen RTRW Kabupaten OKU TIMUR. Untuk menjaga

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH...OKU TIMUR, selain berpedoman pada RPJMD Kabupaten OKU TIMUR Tahun 2016-2021, juga berpedoman pada Dokumen RTRW Kabupaten OKU TIMUR. Untuk menjaga

Documents
RENCANA KERJA KECAMATAN WANAREJA TAHUN 2019 · 2022 belum ditetapkan maka Renja Perangkat Daerah Rancangan berpedoman pada Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan

RENCANA KERJA KECAMATAN WANAREJA TAHUN 2019 · 2022 belum ditetapkan maka Renja Perangkat Daerah Rancangan berpedoman pada Hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan dan

Documents
PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PERATURAN DAERAH … · 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG PERATURAN DAERAH … · 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Documents