1

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGOR

TAHUN 2014 NOMOR 3 SERI APERATURAN DAERAH KOTA BOGOR

NOMOR 9 TAHUN 2014TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DANBELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAWALIKOTA BOGOR,

Menimbang : a bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 186ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004tentang Pemerintahan Daerah sebagaimanatelah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bogorbersama Walikota Bogor telamen yempurnakanRancangan Peraturan Daerah Kota Bogortentang Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kota Bogor Tahun Anggaran2015 sesuai dengan Keputusan Gubernur JawaBarat Nomor 903/Kep.1659-Keu/2014 tentangEvaluasi Rancangan Peraturan Daerah KotaBogor tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Tahun Anggaran 2015 danRancangan Peraturan Walikota Bogor tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah Tahun Anggaran 2015;

2

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksudpada huruf a, dilakukan agar PeraturanDaerah tentang APBD Tahun Anggaran 2015tidak bertentangan dengan kepentinganumum dan peraturan perundang-undanganyang lebih tinggi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangansebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurufb, perlu menetapkan Peraturan Daerah KotaBogor tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah Kota Bogor TahunAnggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950tentang Pembentukan Daerah-daerah KotaBesar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam DaerahIstimewa Yogyakarta sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 13Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950(Republik Indonesia Dahulu) tentangPembentukan Kota-kota Besar danKota-kota Kecil di Jawa (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999tentang Penyelenggara Negara yang Bersihdan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 1999 Nomor 75, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3851);

3

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003tentang Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran NegaraIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanNegara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor66, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004tentang Sistem Perencanaan PembangunanNasional (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 104, TambahanLembaran Negara Repubik IndonesiaNomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004tentang Perimbangan Keuanmgan antaraPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 27 ahun 2009 tentangMajelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan PerwakilanDaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2009 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5043);

4

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5049 );

10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009tentang Kesehatan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2009 Nomor144, Tambahan Lembaran IndonesiaNomor 5063);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234);

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentangPengadaan Tanah bagi Pernbangunan untukKepentingan Umum (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5280);

13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentangMajelis Permusyawaratan Rakyat, DewanPerwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerahdan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 182, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5568);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

5

diubah dengan Peraturan PenggantiUndang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentangPerubahan Atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5589);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerahdan Wakil Kepala Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4028);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler danKeuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 90, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4416)sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan PemerintahNomor 21 Tahun 2007 tentang PerubahanKetiga atas Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2004 tentang KedudukanProtokoler dan Keuangan Pimpinan danAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 47, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4712);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun2005 tentang Dana Perimbangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 137, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4575);

6

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun2005 tentang Sistem Informasi KeuanganDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 138,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4576), sebagaimana telahdiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor65 Tahun 2010 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun2005 tentang Sistem Informasi KeuanganDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 110, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5155);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun2005 tentang Pengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4578);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun2005 tentang Pedoman Penyusunan danPenerapan Standar Pelayanan Minimal(LembaranNegara Republik Indonesia Tahun2005 Nomor 150, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4585);

21 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun2005 tentang Kelurahan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4588);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun2005 tentang Pedoman Pembinaan danPengawasan PenyelenggaraanPemerintahan Daerah (Lembaran Negara

7

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4593);

23. Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2006tentang Pelaporan Keuangan dan KinerjaInstansi Pemerintah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4614);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun2007 tentang Laporan PenyelenggaraanPemerintah Daerah Kepada Pemerintah,Laporan Keterangan PertanggungjawabanKepala Daerah Kepada Dewan PerwakilanRakyat Daerah, dan Informasi LaporanPenyelenggaraan Pemerintah Daerahkepada Masyarakat (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4693);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun2007 tentang Pembagian UrusanPemerintah antara Pemerintah, PemerintahDaerah Propinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2007 Nomor 82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4737);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 83, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4738);

8

27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 89, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4741);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008tentang Pendanaan Pendidika (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 91, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4864;)

29. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009tentang Bantuan Keuangan KepadaPartai Politik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2009 Nomor 18, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor4972) sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012Perubahan Atas Peraturan PemerintahNomor 5 Tahun 2009 tentang BantuanKeuangan kepada Partai Politik (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2013Nomor 195, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5351);

30. Peraturan Pemerintah Nomor. 16 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan PeraturanDewan Perwakilan Rakyat Daerah tentangTata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2010 Nomor 22, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5104);

9

31. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugasdan Wewenang serta Kedudukan KeuanganGubernur Sebagai Wakil Pemerintah diWilayah Provinsi (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2010 Nomor 25, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5107), sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Pemerintah Nomor 23Tahun 2011 tentang Perubahan AtasPeraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas danWewenang serta Kedudukan KeuanganGubernur sebagai wakil Pemerintah diWilayah Propinsi ( Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2011 Nomor 44, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4209),

32. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010tentang Tata Cara Pemberian danPemanfaatan Insentif Pemungutan PajakDaerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2010Nomor 119, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5161);

33. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010tentang Standar Akutansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2010 Nomor 123, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5165);

10

34. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011tentang Pinjaman Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor59, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5219);

35. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012tentang Hibah Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5,Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 5272);

36. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahsebagaimana telah beberapakali diubah,terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua AtasPeraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5334;

38. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011tentang Pembangunan Bangunan GedungNegara;

39. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanahbagi Pem bangunan untuk Kepentingan Umum;

40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah, sebagaimana telahbeberapa kali diubah terakhir denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

11

Keuangan Daerah;

41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11Tahun 2007 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006,tentang Standarisasi Sarana dan PrasaranaKerja Pemerintahan Daerah;

42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16Tahun 2007 tentang Tata Cara EvaluasiRancangan Peraturan Daerah tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36Tahun 2011 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007tentang Tata Cara Evaluasi RancanganPeraturan Daerah tentang AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah danRancangan Peraturan Kepala Daerah tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah;

43. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17Tahun 2007 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Barang Milik Daerah;

44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21Tahun 2007 tentang PengelompokanKemampuan Keuangan Daerah, Penganggarandan Pertanggungjawaban Penggunaan BelanjaPenunjang Operasional Pimpinan DewanPerwakilan Rakyat Daerah serta Tata CaraPengembalian Tunjangan Komunikasi Insentifdan Dana Operasional;

12

45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24Tahun 2009 tentang Pedoman Tata CaraPenghitungan, Penganggaran Dalam AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan,Penyaluran dan Laporan PertanggungjawabanDalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentangPerubahan Atas Peraturan Menteri DalamNegeri Nornor 24 Tahun 2009 tentangPedoman Tata Cara Penghitungan,Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah, Pengajuan, Penyalurandan Laporan Pertanggungjawaban PenggunaanBantuan Keuangan Partai Politik;

46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32Tahun 2011 tentang Pedoman PemberianHibah dan Bantuan Sosial yang bersumberdari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah, sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 2012 tentang Perubahan PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011tentang Pedoman Pemberian Hibah danBantuan Sosial yang bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasionaldan Biaya Pendukung PenyelenggaraanPengadaan Tanah Bagi PembangunanUntuk Kepentingan Umum Yang Bersumberdari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah;

48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2014 tentang Pembentukan ProdukHukum Daerah (Berita Negara Republik

13

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37Tahun 2014 tentang Pedoman PenyusunanAnggaran Pendapatan dan Belanja DaerahTahun Anggaran 2015;

50. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun2004 tentang Perusahaan Daerah BankPerkreditan Rakyat, Bank Pasar Kota Bogor(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004Nomor 1 Seri D);

51. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 15Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokolerdan Keuangan Pimpinan dan Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kota Bogor(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004Nomor 16 Seri E), sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PeraturanDaerah Kota Bogor Nomor 9 Tahun 2007tentang Perubahan Ketiga atas PeraturanDaerah Kota Bogor Nomor 15 Tahun 2004tentang Kedudukan Protokoler dan KeuanganPimpinan dan Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Bogor (Lembaran DaerahKota Bogor Tahun 2007 Nomor 5 Seri E);

52. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun2007 tentang Perusahaan Daerah JasaTransportasi (Lembaran Daerah Kota BogorTahun 2007 Nomor 1 Seri D) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah KotaBogor Nomor 11 Tahun 2008 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kota BogorNomor 5 Tahun 2007 tentang PerusahaanDaerah Jasa Transportasi (Lembaran DaerahKota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

14

53. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun2007 tentang Pokok-pokok PengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah KotaBogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);

54. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun2008 tentang Urusan Pemerintahan KotaBogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun2008 N omor 2 Seri E);

55. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun2009 tentang Perusahaan Daerah PasarPakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota BogorSeri D);

56. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun2009 tentang Rencana Pembangunan JangkaPanjang (RPJP) Daerah Kota Bogor Tahun2005-2025 (Lembaran Daerah Kota BogorTahun 2009 Nomor 1 Seri E);

57. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun201O tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubahdengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor4 Tahun 2014 tentang Perubahan AtasPeraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014Seri D Nomor 2);

58. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun2010 tentang Rencana Pembangunan JangkaMenengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun2010-2014 (Lembaran Daerah Kota BogorTahun 2010 Nomor 3 Seri E);

15

59. Peraturan Daerah Kota Bogar Nomor 6 Tahun2010 tentang Penyertaan Modal Daerah keDalam Modal Saham PT Bank PembangunanDaerah Jawa Barat dan Banten Tbk(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010Nomor 4 Seri E);

60. Peraturan Daerah Kota Bogar Nomor 7 Tahun2010 tentang Penyertaan Modal Daerahkepada Perusahaan Daerah Air Minum TirtaPakuan, Perusahaan Daerah Bank PerkreditanRakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah JasaTransportasi dan Perusahaan Daerah PasarPakuan Jaya (Lembaran Daerah Kota BogorTahun 2010 Nomor 5 Seri E) sebagaimanatelah diubah dengan Peraturan Daerah KotaBogor Nomor 20 Tahun 2011 tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kota BogorNomor 7 Tahun 2010 tentang PenyertaanModal Daerah kepada Perusahaan Daerah AirMinum Tirta Pakuan, Perusahaan DaerahBank Perkreditan Rakyat Bank Pasar,Perusahaan Daerah Jasa Transportasi danPerusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya KotaBogor 2013 (Lembaran Daerah Kota BogorTahun 2011 Nomor 8 Seri E);

61. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun2011 tentang Pembentukan Dana CadanganPemilihan Umum Kepala Daerah dan WakilKepala Daerah Tahun 2013 (Lembaran DaerahKota Bogor Tahun 2011 Nomor 4 Seri D);

62. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 16 Tahun2011 tentang Perusahaan Daerah Air MinumTirta Pakuan Kota Bogor (Lembaran Daerah

16

Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 1 Seri D);

63. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 18 Tahun2011 tentang Bantuan Keuangan kepadaPartai Politik (Lembaran Daerah Kota BogorTahun 2011 Nomor 6 Seri E);

64. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun2013 tentang Rumah Sakit Umum DaerahKota Bogor (Lembaran Daerah Kota BogorTahun 2013 Nomor 1 Seri D);

Dengan Persetujuan BersamaDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BOGOR

danWALIKOTA BOGOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BOGOR TENTANGANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAHTAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015sebagai berikut:

1. Pendapatan…………………………… Rp1.827.008.273.928,00.

2. Belanja…………………………………. Rp2.038.547.529.029,00.

Defisit Rp 211.539.225.101,00.

3. Pembiayaan:

a. Penerimaan………………………. Rp. 212.475.303.101,00.

b. Pengeluaran……………………… Rp. 936.048.000,00.

17

Pembiayaan neto Sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan…………Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiridari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 617.062.227.085,00.

b. Dana Perimbangan sejumlah Rp. 840.331.669.000,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang

sah sejumlah Rp. 369.614.377.843,00.

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah sejumlah Rp. 395.428.650.000,00.

b. Retribusi Daerah sejumlah Rp. 57.149.708.057,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah

yang dipisahkan sejumlah Rp. 25.256.473.551,00.

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

yang sah sejumlah Rp. 139.227.395.477,00.

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bterdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 93.571.811.000,00.

b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 737.833.158.000,00.

c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 8.926.700.000,00.

(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf c terdiri darijenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp. 3.000.000.000,00.

b. Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 165.521.033.843,00.

18

c. Dana Penyesuaian Otonomi

Khusus sejumlah Rp. 201.093.344.000,00.

Pasal 3(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri

dari:

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 932.916.867.532,00.

b. Belanja Langsung sejumlah Rp.l.105.630.661.497,00.

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf a terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.818.447.053.251,00.

b. Belanja Bunga sejumlah Rp. 6.603.600.000,00.

c. Belanja Hibah sejumlah Rp. 45.274.828.729,00.

d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 49.274.000.000,00

e. Belanja Bantuan Keuangan kepada PemerintahDaerah lainnya/Parpol sejumlah Rp. l.115.203.192,00.

f. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. l2.202.182.360,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimakasud pada ayat (1)huruf b terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp.l72.082.072.490,00.

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp.432.905.673.291,00.

c. Belanja Modal sejumlah Rp.500.642.915.716,00.

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1terdiri dari:

19

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah sejumlahRp.212.475.303.101,00.

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah sejumlah Rp.936.048.000,00.

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf aterdiri dari jenis pembiayaan:

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun anggaran sebelumnya

sejumlah Rp.21l.539.255.101,00.

b. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 936.048.000,00.

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiridari jenis pembiayaan:

a. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 936.048.000,00.

Pasal 5

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat pengeluaranyang belum tersedia anggarannya, yang diusulkan dalamRancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintahdaerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalamrangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat;

20

(3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersediaanggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapatmenggunakan belanja tidak terduga.

(4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapatdilakukan dengan cara:

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulangcapaian target kinerja program clan kegiatan lainnyadalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia dari selisihlebih realisasi pendapatan atau selisih lebih realisasipenerimaan pembiayaan sebagaimana yang ditetapkandalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah.

(5) Pengeluaran sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) termasukbelanja untuk keperluan mendesak.

(6) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimanadimaksud pada ayat (5) mencakup :

a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yanganggarannya belum tersedia dalam tahun anggaranberjalan;dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akanmenimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintahdaerah dan masyarakat.

(7) Penjadwalan ulang pencapaian target kinerja programdan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalansebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikanterlebih dahulu dalam DPPA-SKPD.

(8) Pendanaan keadaan darurat untuk kegiatan sebagaimanadimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalamRKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.

(9) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannyaPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

21

Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belumtersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikandalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahsebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiranyang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari PeraturanDaerah ini, terdiri dari:

1 Lampiran I Ringkasan APED;

2 Lampiran II Ringkasan APBD menurut UrusanPemerintahan Daerah dan OrganisasiSKPD;

3 Lampiran III Rincian APBD menurut UrusanPemerintahan Daerah, Organisasi,Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

4 Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurutUrusan Pemerintahan Daerah,Organisasi, Program danKegiatan;

5 Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerahuntuk Keselarasan dan KeterpaduanUrusan Pemerintahan Daerah danFungsi dalam Kerangka PengelolaanKeuangan Negara;

6 Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongandan Per Jabatan;

7 Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;

8 Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)Daerah;

9 Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan

22

Pengurangan Aset Tetap Daerah;

10 Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan danPengurangan Aset lainnya;

11 Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan TahunAnggaran Sebelumnya yangBelumDiselesaikan dan DianggarkanKembali Dalam Tahun AnggaranIni;

12 Lampiran XII Daftar Pinjaman Daerah danObligasi Daerah.

Pasal 7Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasionalpelaksanaan APBD.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkannya PengundanganPeraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran DaerahKota Bogor

Ditetapkan di Bogorpada tanggal 24 Desember 2014

WALIKOTA BOGOR,ttd.

BIMA ARYADiundangkan di Bogorpada tanggal 24 Desember 2014

23

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,ttd.

ADE SARIP HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KOTA BOGORTAHUN 2014 NOMOR 3 SERI A