KATA PENGANTAR - inspektorat.palembang.go.idinspektorat.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-30-22.pdfpembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan

1

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita sanjungkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat, taufik dan

hidayah-Nya, Rencana Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2014 dapat

selesai sesuai target waktu yang direncanakan.

Renja ini disusun untuk memenuhi Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Palembang sebagai unsur Penyelenggara Negara untuk

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta

kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu Perencanaan

Strategis (RENSTRA) Tahun 2013-2018.

Rencana Kinerja ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi serta realisasi tahunan Rencana Strategis Inspektorat Kota Palembang,

yang berisi rencana yang akan dilaksanakan dan target yang akan diraih Tahun 2018.

Metode dan teknik penyusunan renja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2011

tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja keras dari semua

pihak yang terlibat di dalamnya. Hasil kerja tersebut hendaknya akan lebih

memotivasi untuk peningkatan kinerja Inspektorat Kota Palembang ke depan.

Demikian pula sebaliknya atas kekurangan yang dialami hendaknya menjadi

bahan introspeksi dan evaluasi terhadap kebijakan yang diambil, sehingga dapat

menjadi masukan yang berharga bagi penyelenggaraan Pemerintah Kota Palembang

di masa yang akan datang.

2

Kami menyadari bahwa penyusunan renja Inspektorat Kota Palembang Tahun

2014 ini masih terdapat berbagai kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan

kami, untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan permohonan maaf yang

tulus kepada semua pihak atas keterbatasan tersebut.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta

perlindungan-Nya bagi kita, Amin.

Palembang, Nopember 2013

INSPEKTUR, dto DRS. TOTO SUPARMAN Pembina Utama Muda NIP. 195508141986031001

3

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang........................................................................... 1

1.2 Landasan Hukum………………………………………………… 2

1.3 Maksud dan Tujuan ……………………………………………… 3

1.4 Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2014……………….…. 4

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

1.1 Kondisi Umum Inspektorat........................................................ 5

1.2 Evaluasi Pencapaian Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian

Renstra .......................................................................……….. 6

1.3 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat ...…………………… 12

1.4 Penelaahan usul program dan kegiatan Masyarakat ……….. 14

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .................................12

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah ................................ . 13

3.3 Rencana Kerja Tahun 2014.....................................................16

BAB IV PENUTUP

Penutup..................................................................................... 21

4

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.

Pemerintahan yang baik (Good Governance) merupakan isu yang paling

mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar yang

dilakukan oleh masyarakat kepada Pemerintah untuk penyelenggaraan Pemerintahan yang

baik adalah sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat, disamping

adanya globalisasi. Pola-pola lama dalam penyelenggaraaan Pemerintahan telah tidak sesuai

lagi bagi tatanan masyarakat yang saat ini berubah. Oleh karenanya, tuntutan itu merupakan

hal yang wajar dan telah seharusnya direspon oleh Pemerintah dengan melakukan

perubahan yang terarah, pada terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan yang baik.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 (Pasal 7) dan Undang-

Undang Nomor 32 tahun 2004 (Pasal 151) menjelaskan Renstra SKPD merupakan dokumen

perencanaan SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan program dan kegiatan

pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan

bersifat indikatif. Selanjutnya Pasal 19 UU Nomor 25 Tahun 2004 disebutkan juga bahwa

Renstra SKPD ditetapkan dengan peraturan pimpinan SKPD setelah disesuaikan dengan

RPJMD hasil penetapan Kepala Daerah, dengan demikian Renstra SKPD merupakan

dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan

SKPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 tahun ke

depan masa pimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Renstra SKPD harus berpedoman pada RPJMD dan sangat erat kaitannya dengan

Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih maka dokumen Renstra SKPD harus dapat

menterjemahkan secara strategis, sistematis, dan terpadu dari Visi dan Misi Kepala Daerah

ke dalam tujuan, strategi, kebijakan, dan program prioritas SKPD serta menetapkan tolok ukur

pencapaiannya.

Selanjutnya Renstra SKPD tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan

Rencana Kerja tahunan SKPD (Renja SKPD) dan harus dapat diterjemahkan secara

konsisten ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan lainnya seperti

RKPD, RKA SKPD, RAPBD, dan APBD serta isu stratejik yang berkembang setiap tahun.

5

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun

menjadi salah satu landasan berpijak dan tolak ukur tujuan, sasaran serta Indikator Kinerja

sasaran yang akan dicapai setiap tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan

dan kegagalan Pemerintah Daerah.

Instrumen yang digunakan SKPD dalam memenuhi kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi adalah

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang terdiri dari berbagai komponen yang

merupakan satu kesatuan yaitu perencanaan stratejik, perencanaan kinerja, pengumpulan

dan pengukuran kinerja serta pelaporan kinerja.

1.2. LANDASAN HUKUM

1 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir kali dengan

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang - Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);

2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor. 25,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4614).

3 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara RI

Tahun 2006 Nomor. 96, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor. 4663).

4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara,

penyusunan, pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana

Pemabangunan Dearah. (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor108,

Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4689).

5 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah.

6 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi.

7 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor

PER/9/M.PAM/11/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Penetapan

Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah

6

8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor

PER/20/M.PAM/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama

9 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor. 5 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Kota Palembang Tahun 2009 Nomor. 5;

10 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor. 6 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Kota Palembang Tahun 2009-2013.

11 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 10)

12 Peraturan Walikota Palembang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008

` 13 Keputusan Inspektur Kota Palembang Nomor Tahun 2011 tentang Revisi RPJM

SKPD Inspektorat Kota Palembang

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Inspektorat Kota Palembang sebagai Pedoman

penyusunan RKA dan Penetapan Kinerja Inspektorat Kota Palembang dan tolak ukur

Pencapaian sasaran serta Indikator Kinerja Utama Organisasi yang akan dicapai setiap

tahunnya guna mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan Inspektorat Kota

Palembang.

Penyusunan Rencana Kinerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2014 bertujuan

untuk mendorong terwujudnya sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan

dan pengawasan antar sektor-sektor pembangunan dan diharapkan Renja dapat menjadi

kerangka dasar Inspektorat Kota Palembang dalam melaksanakan tugasnya dibidang

pengawasan serta mempermudah pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi

dengan instansi terkait, monitoring, analisis, evaluasi kegiatan baik secara internal maupun

eksternal, sehingga tujuan program dan sasaran yang telah ditetapkan di tahun 2014 dapat

tercapai.

7

1.4. Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2014

Proses perencanaan kinerja merupakan wahana untuk membuat dan melaksanakan

strategi-strategi yang lebih rinci. Untuk itu, target kinerja yang telah ditetapkan harus

diterapkan dalam proses manajemen pemerintahan sehari-hari. Dengan pola pikir seperti itu,

sistematika penyajian Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum,

maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

Bab II Kondisi Umum Inspektorat, Evaluasi pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu,

menjelaskan pelaksanaan renja SKPD tahun lalu, analisi kinerja pelayanan

Inspektorat, dan capaian renstra SKPD, analisa kinerja pelayanan SKPD, Isu-

isu aktual, reviu terhadap rancangan awal RKPD.

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan kegiatan, menjelaskan telaahan terhadap

kebijakan nasional/daerah, program dan kegiatan.

Bab IV Penutup, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Rencana Kinerja Tahunan

Inspektorat Kota Palembang tahun 2014

LAMPIRAN

8

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2013

2.1. Kondisi Umum Inspektorat.

Tuntutan reformasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari

praktek-praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) hingga saat ini menjadi isu sentral yang

menjadi perhatian bangsa dan Negara ini, Pemberantasan KKN dianggap masih belum

memenuhi harapan masyarakat. Bahkan ada kalangan masyarakat yang berpendapat bahwa

praktek-praktek KKN saat ini semakin marak dibandingkan masa orde baru.

Dalam suatu organisasi kita mengenal fungsi manajemen dengan istilah POAC

(Planning, Organizing, Actuating, Controlling) yang meliputi fungsi perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan kegiatan dan pengawasan.

Fungsi-fungsi tersebut saling berkaitan satu sama lain, dalam rangka untuk mencapai

tujuan organisasi. Hilangnya salah satu mata rantai akan berdampak terputusnya hubungan

antar satu fungsi dengan fungsi lainnya. Hal ini tidak akan terjadi pada manajemen jika fungsi

pengawasan berjalan baik, Maka dari itu siklus proses manajemen tentunya menjadi arah

yang jelas dan akan membantu manajemen untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh

terhadap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Fungsi pengawasan seharusnya

memberikan umpan balik (feedback) untuk mengarahkan suatu kegiatan agar sesuai dengan

yang diharapkan/direncanakan atau memperbaiki perencanaan termasuk kebijakan di masa

yang akan datang.

Fungsi manajemen merupakan salah satu pilar penting untuk dapat mewujudkan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN. Inspektorat Kota Palembang sebagai lembaga

pengawasan intern Pemerintah Kota Palembang telah mereposisi perannya sebagai Aparat

Auditor Intern Pemerintah untuk mewujudkan Good Governance, yaitu pemerintahan yang

bersih, transparan dan akuntabel melalui pengawasan yang profesional.

Inspektorat Kota Palembang merupakan salah satu lembaga teknis Pemerintah Kota

Palembang yang tugas dan fungsinya membantu Walikota melaksanakan pengawasan

fungsional atas kegiatan-kegiatan Pemerintah Kota Palembang berdasarkan Keputusan

Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Pemerintah Daerah dan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

9

Sesuai dengan Perda Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 tentang

Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Lembaga Teknis

Daerah, Inspektorat Kota Palembang mempunyai tugas pokok dan fungsi :

1. Melakukan pengawasan/pemeriksaan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Umum

dan Pemerintahan Daerah yang meliputi bidang pemerintahan dan agraria, keuangan

dan BUMD, aset daerah, pembangunan dan perekonomian, kesejahteraan rakyat dan

Aparatur, serta tugas-tugas lain yang diberikan Walikota Palembang.

2. Melakukan pengujian dan penilaian atas laporan setiap unsur dan unit kerja di

lingkungan Pemerintah Kota Palembang.

3. Melakukan pengusutan kebenaran laporan atau pengaduan terhadap penyimpangan

dan atau penyalahgunaan di bidang pemerintahan dan agraria, keuangan dan BUMD,

aset, pembangunan dan perekonomian kesejahteraan rakyat dan aparatur serta tugas-

tugas lain yang diberikan Walikota.

2.2 Evaluasi Pencapaian Rencana Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daeerah

(SKPD) dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah

Inspektorat Kota Palembang Tahun 2013 (tahun berjalan) adalah sebagaimana dapat dilihat

pada tabel dibawah.

10

Table 2.1 Evaluasi Pencapaian Program Tahun 2012 dan Perkiraan Tahun 2013

Program dan Kegiatan

Indikator Kinerja Program Kegiatan

(output) dan (outcome)

Satuan

Target Kinerja Capaian Indikator Kinerja Tahun 2013

Realisasi target

Indikator Kinerja Tahun 2011

Target dan realisasi kinerja program dan kegiatan tahun

2013 target 2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target renstra

tahun 2013

Target Renja SKPD tahun 2012

Realisasi Renja Tahun 2012

Tingkat

Pencapaian

Realisasi

Tingkat capaian realisasi target renstra tahun

2013 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Output : Jumlah LHA Operasional inspektorat Kota Palembang

LHP 110 117 117 117 100 110 115 105

Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan

Output : Jumlah LHA khusus/Kasus dan Tujuan Tertentu

LHP 36 36 32 32 100 36 36 100

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

Output: Terbentukya satu kumpulan data temuan

Buku 1 1 1 1 100 1 1 100

Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh

Peningkatan pelayanan publik, peningkatan manajemen Disiplin pegawai, Peningkatan

laoran 8 8 8 8 100 8 9 113

11




Satuan


Realisasi target



2013 target 2013


tahun 2013



Tingkat

Pencapaian

Realisasi


2013 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

penerimaan Daerah, terselenggaranya integrity fair

Penanganan Kasus Pengaduan Dilingkungan

Output : Jumlah LHA khusus/Kasus dan Tujuan Tertentu

LHP 36 36 32 32 100 36 25 69

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan.

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Out put : jumlah aparatur yang telah mengikuti pelatihan pengawasan

Auditor 45 45 45 45 100 45 45 100

Pelatihan Teknis Tenaga Pemeriksa dan Penilaian akuntabilitas Kinerja

Output: Jumlah tenaga pengawasan yang dikirim Mengikuti Diklat Pengawasan

orang 4 4 4 4 100 4 6 150

12




Satuan


Realisasi target



2013 target 2013


tahun 2013



Tingkat

Pencapaian

Realisasi


2013 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasa

output: Jumlah buku Pedoman, buku kode etik, SOP Pengawasan Inspektorat Kota Palembang

Sisdur 2 2 2 2 100 2 2 100

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Output : jumlah surat masuk dan surat keluar

bulan 12 12 12 12 100 12 12 100

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Output : jumlah rekening telepon,listrik dan air

bulan 12 12 12 12 100 12 12 100

Penyediaan Jasa Transaksi Keuangan

Output : jumlah tenaga administrasi keuangan

tim 1 1 1 1 100 1 1 100

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Output : jumlah orang/hari selama 12 bulan

orang

13




Satuan


Realisasi target



2013 target 2013


tahun 2013



Tingkat

Pencapaian

Realisasi


2013 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Output : jumlah penyediaan ATK

bulan 12 12 12 12 100 12 12 100

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Output : jumlah blanko/poto copy selama 12 bulan

bulan 12 12 12 12 100 12 12 100

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

Output : jumlah alat listrik dan elektronik

bulan 12 12 12 12 100 12 12 100

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Output : jumlah buku bacaan

jenis 8 8 8 8 100 8 8 100

Penyediaan Makanan dan Minuman

Output : jumlah orang kerja selama 12 bulan

% 100 100 100 100 100 100 100 100

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Output : jumlah SPPD ke luar Daerah

SPPD 18 18 18 18 100 18 20 111

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

14




Satuan


Realisasi target



2013 target 2013


tahun 2013



Tingkat

Pencapaian

Realisasi


2013 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Output : jumlah perlengkapan gedung kantor

jenis 16 14 16 16 100 16 16 100

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

Output : jumlah peralatan gedung kantor ada

jenis 16 15 16 16 100 16 16 100

Pengadaan Meubeleur Output : jumlah meubeleur kantor

jenis 61 61 61 61 100 61 61 100

Pengadaan Kendaraan Dinas

Output : jumlah kendaraan roda 4

unit -

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Output : Jumlah gedung kantor yang terpelihara

kali 20 20 20 20 100 20 20 100

Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional

Output : Jumlah kendaraan dinas roda 4 yang terpelihara

Unit 18 18 18 18 100 18 18 100

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Output : Jumlah perlengkapan gedung kantor yang diperbaiki

bulan 12 12 12 12 100 12 12 100

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Output : jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara

bulan 12 12 12 12 100 12 12 100

Renovasi gedung Inspektorat Kota Palembang

Output : jumlah gedung inspektorat yang di renovasi

- - - - - - - -

15




Satuan


Realisasi target



2013 target 2013


tahun 2013



Tingkat

Pencapaian

Realisasi


2013 (%)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya

Output : jumlah pakaian dinas pegawai

steal 55 55 55 55 100 55 55 100

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Output : jumlah pakaian khusus

steal 55 55 55 55 100 55 55 100

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Output : Jumlah dokumen laporan

laporan 6 6 6 6 100 6 6 100

16

2.3 Analisis Kinerja Inspektorat Kota palembang.

Pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Tahun 2013. terlihat sebagian besar sasaran strategis dapat terlampaui, dapat disajikan pada

sebagai berikut :

17

Pencapaian Kinerja Pelayanan inspektorat

Kota Palembang

No Indikator Kinerja

sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

SPM/Standar Nasional

ikk

Target Renstra SKPD Tahun Realisasi Capaian Proyeksi capaian

2008 2009 2010 2011 2012 Trans 2013

2009 2010 2011 2012 Trans 2013

(1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (13) (14) (15) (16) (17)

1 Tingkat Kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan peraturan yang berlaku

100 100 100 100 100 100 99,12 95,31 93,19 90,11 78,29

2 Rasio temuan BPK yang ditindak lanjuti

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70,73

3 Rasio temuan APIP yang ditindaklanjuti

- - - 100 100 100 - - 100 100 100

4 Tingkat penyelesaian kasus Pengaduan Masyarakat

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

5

Ketersediaan aparatur yang berkompeten

100 100 100 100 100 100 97,37 89,19 0 90 100

6

Ketersediaan sisdur pengawasan

100 100 100 100 100 100 100 0 100 100 100

18

Dalam pelaksanaan Tugas, Pokok, dan Fungsinya Inspektorat Kota Palembang

terindentifikasi beberapa permasalahan, antara lain:

Tabel 3.1

Indentifikasi permasalahan

Aspek kajian Kondisi saat Ini Kondisi

Seharusnya

Faktor yang mempengaruhi Rencana Pengendalian Internal eksternal

Kuantitas Auditor/P2UPD dan SDM

Jumlah SDM sebanyak 47 orang dan belum diterapkannya jabatan Fungsional

Seharusnya SDM inspektorat sebanyak 73 orang dengan jumlah Auditor dan P2UPD sebanyak 50 orang

Masih rendahnya pemertaan pegawai khsusnya di inspektorat

1. Melaksanakan rekrutmen internal untuk kebutuhan pegawai Inspektorat.

2. mengirim pegawai untuk mengikuti diklat dan sertifikasi auditor dan P2UPD

3. Mengusulkan pegawai untuk ditetapkan sebagai Auditor/P2UPD

4. Melakukan pemetaan pegawai di lingkungan InspektoraT

Kualitas Aparat Pengawasan

Sebagian besar aparatur pengawasan masih berada dalam level 1 (intial)

Seharusnya kapabilitas Aparatur Pengawasan pemerintan daerah minimal berada dalam level 2 (inffrastucture)

Keterbatasan anggaran untuk mengikuti pelatihan dan pendidikan penjenjangan dan keahlian tertentu

Mengusuikan

penambahan anggaran

inspektorat sebagaimana

diamanatkan PP Nomor

60 tahun 2008

Kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan dan Efektifitas Dampak Pemeriksaan

Kualitas masih belum memenuhi Standar audit sehingga dampak pemeriksaan masih belum efektif terlihat dari rendahnya jumlah temuan

LHP yang sesuai dengan standar audit sehingga mengurangi penyimpangan penyelengaraan Pemerintahan

Belum pernah dilaksanakan bimtek penulisan dan penyusunan LHP yang efektif dan keterbatasan anggaran yang berpengaruh terhadap waktu pemeriksaan

2. Mengadakan bimtek

penyusunan LHP dan

Bimtek Standar Audit,

3. Mengimpelementasik

an SIM-HP

2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Inspektorat Kota Palembang pada tahun 2014 belum melaksanakan penelaahan

usulan Program dan Kegiatan Masyarakat yang secara langsung menjadi Program dan

Kegiatan yang ada di Inspektorat Kota Palembang dikarenakan tidak adanya usulan

progam/kegiatan yang masuk untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat..

19

BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN RENCANA KERJA TAHUN 2014

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional.

Inspektorat Kota Palembang belum melaksanakan telaahan Kebijakan Nasional

yang tertuang di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) maupun

yang dirumuskan dalam Rencana Kerja Pemerinrtah Daerah– RKPD ( rancangan awal )

maupun pengaruhnya terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang

direncanakan serta di tuangankan kedalam rencana kerja tahunan Inspektorat Kota

Palembang.

3.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menegah (5 tahun).

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin

dicapai atau dihasilkan pada akhir periode Renstra. Berdasarkan tujuan tersebut, maka

Inspektorat Kota Palembang telah menetapkan sasaran yang harus dicapai dalam kurun

waktu 1 sampai dengan 5 tahun ke depan (tahun 2013-2018), dengan mempertimbangkan

kemampuan sumber daya (SDM, dana, dan sarana/prasarana) yang dimiliki, faktor

lingkungan yang mempengaruhi dan faktor-faktor kunci keberhasilan.

Sasaran Inspektorat merupakan penjabaran dari masing-masing tujuan yang

ditetapkan dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan (2013-2018) melalui

serangkaian program dan kegiatan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan

fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya yang dimiliki Inspektorat

Kota Palembang.

Adapun Visi Inspektorat Kota Palembang yang hendak dicapai adalah :

Aparatur Pengawas Internal yang profesional Dalam Peningkatan Pelaksanaan Good Governance dan Clean

Goverment guna Pencapaian Palembang EMAS 2018

20

Visi tersebut mengandung makna bahwa Inspektorat harus menjadi mitra

strategis yang profesional bagi manajemen, yang lebih berperan sebagai konsultan dan

mitra kerja dalam peningkatan organisasi yang mendorong pencapaian Visi Walikota

Palembang yaitu “Palembang Emas 2018”, dengan melakukan evaluasi yang

sistematis untuk meningkatkan efektifitas pengendalian internal, pengelolaan resiko dan

proses ”Good Governance” serta mendorong pelaksanaan ”Control Self Assesment

(CSA) pada tiap unit kerja dalam mengidentifikasikan risiko dan pengembangan sistem

Untuk merealisasikan Visi Inspektorat Kota Palembang, Inspektorat kota

Palembang memperhatikan dan memperlihatkan kebutuhan apa yang hendak dipenuhi

oleh organisasi, siapa yang memiliki kebutuhan tersebut dan bagaimana organisasi

memenuhi kebutuhan tersebut, untuk itu Misi inspektorat ditetapkan :

1. Aparatur pengawasan yang berdayaguna dan berhasilguna

2. Mendorong Peningkatan Pelaksanaan Good Governance dan Clean Government

di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Inspektorat Kota Palembang sebagai bagian integral dari Pemerintah Kota

Palembang harus dapat memberikan masukan atas berbagai kelemahan yang

ditemukan dalam pelaksanaan kebijakan Pimpinan. Masukan ini disampaikan melalui

saran-saran perbaikan/ rekomendasi yang dituangkan dalam produk pengawasan, yang

diharapkan dapat meningkatkan kinerja Pemerintah Kota Palembang yang berorientasi

pada pencapaian hasil atau manfaat yang optimal

Penyajian ringkas komponen perencanaan strategis Inspektorat Kota Palembang

dapat dilihat pada tabel 3.2

21

Tabel 3.2 Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi,

dan Arah Kebijakan Renstra Tahun 2013-2018 Inspektorat Kota Palembang

VISI : Aparatur Pengawas Internal Yang Profesional dalam Mewujudkan Good Governance dan Clean Governance

MISI I : Aparatur pengawasan yang berdayaguna dan berhasilguna Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

1.1. Mewujudkan Aparatur Pengawasan yang profesional, Efektif, Efesien dan Akuntabel dalam pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan

1.1.1. Meningkatnya Profesional Aparatur pengawasan berdayaguna dan berhasilguna

1.1.1 Meperbanyak kesempatan kepada Pegawai mengikuti diklat Sertifikasi JFA dan JF2UPD

1.1.1.1 Meningkatkan kerja sama dengan BPKP dan Itjen Kemendagri

1.1.2 Meperbanyak kesempatan kepada Pegawai mengikuti diklat dan pelatihan keahlian tertentu dengan isntansi pembina baik internal maupun eksternal

1.2.1.1 Meningkatkan kerja sama dengan Instansi Pembina dibidang keahlian tertentu

MISI II : Mendorong Peningkatan Pelaksanaan Good Governance dan Clean Government di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

Tujuan Sasaran Strategi Arah kebijakan

2.1. Meningkatkan Pengawasan Internal dalam pelaksanaan Good Governace dan Clean Government di Lingkungan Pemerintah Kota Palembang

2.1.1. Terselengaranya reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif, efesien dan akuntabel di Pemerintah Kota Palembang

1.1.1 Melakukan Audit Operasional sesuai dengan PKPT

1.1.1.1 Melakukan audit Operasional untuk menilai tingkat keekonomisan, efesiensi dan efektifitas pelaksaan program dan kegiatan

1.1.1.2 Melakukan Audit Operasional untuk menilai SPIP pada Unit kerja di lingkungan Pemkot Palembang

1.1.2 Membangun SIM-HP 1.1.2.1 kerjasama dengan BPKP

22


1.1.3 Meningkatkan Koordinasi Hasil Pengawasan

1.1.3.1 Melakukan rapat koordinasi secara berkala Melakukan inventarisir temuan hasil pengawasan

1.1.4 Menginventarisir temuan sesuai dengan kode temuan

1.1.4.1

1.1.5 Meningkatkan bimbingan teknis /asistensi penyusunan Laporan Keuangan

1.1.5.1 Meningkatkan kualitas reviu Laporan Keuangan

1.1.6 melakukan Pengawasan pengelolaan aset

1.1.6.1 Pengawasan pengelolaan aset secara berkala (triwulan/semesteran)

1.1.7 Meningkatkan bimbingan teknis /asistensi penyusunan dokumen akuntabilitas

1.1.7.1 Pendampingan penyusunan dokumen akuntabilitas melakukan Evaluasi Akuntabilitas Secara Mendalam

1.1.8 Melakukan pembinaan dan pengawasan pelayanan Publik

1.1.8.1 Melakukan pengawasan pelayanan publik dengan menilai kelengkapan sarana dan prasarana dan etika perilaku pemberi layanan dan survey kepuasan masyarakat mengenai layanan.

1.1.9 Peningkatan Integritas 1.1.9.1 Melakukan Penandatanganan Pakta Integritas

1.1.9.2 Penyeberluasan Informasi Pelayanan Publik Kepada Masyarakat

1.1.10 Melakukan penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi birokrasi di pemerintah Kota

1.1.10.1 Memberikan sosialisasi kepada para pejabat dan staf masing-masing instansi mengenai PMPRB

23


Palembang 1.1.10.2 memberikan arahan tindak lanjut dan konsultan rencana perbaikan masing-masing unit kerja dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

1.1.10.3 Mengkoordinasikan Tim Asesor untuk melakukan penilaian secara mandiri; Merancang tindak lanjut dan

1.1.10.4 rencana perbaikan pada Pemerintah Kota Palembang Membentuk Tim Penanganan

1.1.11 Melakukan Audit Khusus dan Kasus

1.1.11.1 Pengaduan Masyarakat Meningkatkan koordinasi dan Pengawasan secara

1.1.11.2 mendalam atas pengaduan masyarakat

24

3.3 Rencana Kerja Tahun 2014.

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan

1 2 3 4

1 Meningkatnya Profesional Aparatur pengawasan berdayaguna dan berhasilguna

1,1 Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan

5% 1 Program Peningkatan Profesional Tenaga Permeriksa dan aparatur

1 Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1,2 Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu

6 orang

2 Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

2 Terlaksananya penyelengaraan reformasi birokrasi dan pemerintah yang efektif, efesien dan akuntabel di Pemerintah Kota Palembang

2,1 Persentase LHP yang disusun tepat waktu

100% 3 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksana kebijakan KDH

2,2 Persentase Temuan/Rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti tuntas

80% 1 Pengawasan Internal secara berkala

2,3 Persentase Temuan APIP yang ditindak lanjuti

90% 2 Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

2,4 Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

WTP 3 Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan

2,5 Persentase unit kerja dengan pelayanan baik

50% 4 Koordinasi Pengawasan Yang lebih Komperhensif

2,6 Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan SPIP

40% 4 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

2,7 Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang

B 1 Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

2,8 Persentase Jumlah unit kerja yang mendapatkan nilai akuntabilitas minimal CC

30%

25

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program/Kegiatan

1 2 3 4

2,9 Nilai PMPRB level 3

2.10 Rasio pengaduan masyarakat yang tertangani

100

Dalam rangka pencapaian rencana kerja tahun 2014, Inspektorat Kota

Palembang telah merumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2014 dan

Prakiraan Maju Tahun 2015 dapat dijelaskan sebagai berikut :

-

26

Tabel 4.2 Rumusan Usulan Prioritas Program dan Kegiatan, Target Kinerja

Capaian dan Kebutuhan Pendanaan

Kode Program dan

Kegiatan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan

(output)

Rencana Tahun 2014 Catatan Penting

Perkiraan Maju 2015

Lokasi target Rp (dalam

juta) sumber

dana target

Rp (dalam juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RENCANA RUTIN

20 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Tingkat pemenuhan jasa administrasi perkantoran

100% 695.842 100% 970.400

20 01 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah kebutuhan materai, perangko dan cek, tenaga non pnsd

Sekretariat 300 120 12 5

82.000 APBD 480 240

8 7

113.200

20 01 01 02 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jumlah rekening telepon, listrik, air, dan speddy

Sekretariat 48 92.342 APBD 48 106.200

20 01 01 03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jumlah Penugasan penyimpan, pengurus barang dan PPK serta PHP


20 01 01 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan perijinan kendaraan dinas/operasional

Jumlah STNK Sekretariat 17 15.000 APBD 19 15.000

20 01 01 07 Penyediaan jasa administrasi keuangan

Jumlah penugasan Pejabat Pengelola keuangan


20 01 01 10 Penyediaan Alat Tulis kantor

Jumlah kebutuhan Alat Tulis Kantor sbg penunjang kegiatan kantor


20 01 01 11 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah kebutuhan Barang cetakan & Fotocopy penunjang kegiatan kantor


20 01 01 12 Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Kebutuhan komponen instalasi listrik sbg penunjang kegiatan kantor


27

Kode Program dan

Kegiatan


(output)


Perkiraan Maju 2015


juta) sumber

dana target

Rp (dalam juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 01 01 13 Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah kebutuhan Perlengkapan dan peralatan kantor baru

Sekretariat 70 2

450.000 APBD 32 2

238.000

20 01 01 14 Penyediaan jasa kebersihan kantor

Jumlah Kebutuhan alat-alat kebersihna


20 01 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Jumlah Kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


20 01 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Jumlah Kebutuhan makan dan minum sbg penunjang kegiatan kantor


20 01 01 19 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Dalam daerah

penugasan koordinasi dalam Daerah

Sekretariat 36 - APBD 36 -

20 01 01 18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah

Jumlah Rencana pelaksanaan tugas keluar daerah

Luar Daerah 36 240.000 APBD 15 175.000

20 01 02 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur

Sekretariat 100% 375.000 APBD 100% 1.387.550

20 01 02 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pengadaan Kendaran Dinas roda 2 dan 4

Sekretariat 0 - APBD 4 960.000

20 01 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas

Jumlah kendaraan dinas operasioanl


Jumlah kendaraan dinas operasioanl yang disediakan bahan bakar minyak

Sekretariat 17 APBD 23

20 01 02 26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jenis perlengkapan kantor yang dipelihara


20 01 02 28 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Gedung yang dipelihara Sekretariat 1 10.000 APBD 1 -

28

Kode Program dan

Kegiatan


(output)


Perkiraan Maju 2015


juta) sumber

dana target

Rp (dalam juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 01 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

Gedung yang direhabilitasi Sekretariat 0 200.000 APBD 1 200.000

20 01 06 Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Ketersediaan Laporan Capaian Kineja dan Keuagan

11 45.000 APBD 11 46.200

20 01 06 01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan Ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Dokumen SAKIP (resntra,iku,renja,tapkin,lakip) dan LKPJ, LPPD


20 01 06 02 Penyusunan laporan keuangan semesteran

Laporan keuangan semesteran dan prognosis


20 01 06 03 Laporan Keuangan akhir tahun

Laporan keuangan akhir tahun dan laporan aset


20 07 05 Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase aparatur yang mempunyai kompetensi di bidangnya

Sekretariat 100% - APBD 100% -

20 01 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah Pegawai yang dikirim mengikuti diklat

Sekretariat 0 - APBD 0 -

20 07 03 Program Peningkatan Disiplin aparatur

Tingkat disiplin aparatur 60 56.100,0 APBD 60 27.000

20 01 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya

Jumlah keburtuhan Pakaian harian


20 01 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Jumlah kebutuhan Pakaian Khusus Hari-hari tertentu

Sekretariat 55 31.800 APBD 60 -

29

Kode Program dan

Kegiatan


(output)


Perkiraan Maju 2015


juta) sumber

dana target

Rp (dalam juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RENCANA STRATEGIK

20 01 21 Program Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur

Rasio Peningkatan jenjang sertifikasi aparat pengawasan

5% 450.000 APBD 5% 753.950

Jumlah Aparatur pengawasan yang memiliki keahlian tertentu

6 APBD 9

20 01 21 01 Program pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Jumlah Aparatur yang mengikuti penjenjangan Jabatan fungsional Auditor dan P2UPD

palembang/luar daerah

5 150.000 APBD 5 753.950

20 01 21 02 Pelatihan Teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas

Jumlahauditor/P2UPD/aparatur yang mengikuti diklat teknis

palembang/luar daerah

8 300.000 APBD 8

20 01 22 Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Kebijakan sistem dan prosedur pengawasan**

1 APBD 2 130.000

20 01 22 02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Kibijakan sistem dan prosedur pengawasan

Sekretariat 1 - APBD 2 130.000

Pedoman pelaksanaan pengawasan bagi aparatur

Sekretariat 1 APBD 2

20 01 20 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Opini BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI

WTP 3.360.000 APBD WTP 5.423.800

Skor Evaluasi LAKIP Pemkot Palembang

CC APBD B

20 01 20 01 Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala

Jumlah LHP Audit Operasional

Palembang 150 1.900.000 APBD 220 3.078.000

30

Kode Program dan

Kegiatan


(output)


Perkiraan Maju 2015


juta) sumber

dana target

Rp (dalam juta)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 01 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemerntah Daerah

Jumlah LHP Khusus/Kasus/Tujuan terntentu

Palembang 100 450.000 APBD 100 905.800

20 01 20 03 Pengendalaian Manajeman Pelaksanaan Kebijakan KDH

Jumlah LHP riveu/monev/sidak dan laporan kegiatan

Palembang 72 APBD - -

20 01 20 06 Tindak Laujt temuan hasil pengawasan

Jumlah LHP Pemantuan Palembang 36 310.000 APBD 62 520.000

20 01 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Jumlah Laporan pelaksanaan tugas

Palembang 18 700.000 APBD 18 920.000

20 01 24 Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti

100% 70.000 APBD 100% 75.000

20 01 24 01 Penanganan tindak lanjut pengaduan masyarakat

Tim Dumas Inspektorat Palembang 1 70.000 APBD 1 75.000

Jumlah 5.051.942 8.813.900

31

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2014 ini merupakan rencana kerja

tahunan berdasarkan Renstra Inspektorat Kota Palembang periode 2013-2018 dalam

menunjang tercapainya Visi dan Misi Inspektorat serta target dan Sasaran

Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Pemerintah Kota Palembang Tahun 2014.

Rencana Kerja Inspektorat Kota Palembang sebagai bahan dalam

penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari

anggaran APBD Tahun Anggaran 2014 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan

Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Inspektorat Kota Palembang Tahun 2014,

maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi

dan misi Instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta

berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Kota Palembang maupun

dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

32

Documents

KATA PENGANTAR - inspektorat.palembang.go.idinspektorat.palembang.go.id/tampung/dokumen/dokumen-30-22.pdfpembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya berpedoman pada RPJM Daerah dan