1

ASPEK MEDIKOLEGAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT

OLEH

TIM PEMAKALAH:

I.B PUTRA ATMADJA, SH.,MH

SAGUNG PUTRI M.E. PURWANI, SH.,MH

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS UDAYANA

Denpasar-2018

2

ASPEK MEDIKOLEGAL DALAM PELAYANAN MASYARAKAT

OLEH

TIM PEMBUAT MAKALAH

LATAR BELAKANG

Medikolegal adalah suatu ilmu terapan yang melibatkan dua aspek ilmu yaitu

medico yang berarti ilmu kedokteran dan -legal yang berarti ilmu hukum. Medikolegal

berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang

kedokteran dan hukum – hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum – hukum

yang bersifat khusus seperti kedokteran dan kesehatan pada khususnya.

Hakekat aspek medikolegal, merupakan pendekatan medikolegal dalam ilmu

pengetahuan hukum, bukanlah merupakan hal baru, karena dalam ilmu pengetahuan

hukum sudah lama dipelajari berbagai macam jurisprudence, diantaranya mengeni

medical jurisprudence, yang baru dalam hal ini adalah pendekatannya, khususnya

terhadap masalah yang timbul karena praktek profesi medik. Pendekatan ini berbeda

dengan pendekatan dari segi ilmu hukum pada umumnya, karena harus masuk dalam

pertimbangan dua bidang ilmu, yaitu ilmu kedokteran/medik dan ilmu hukum. Hakekat

pendekatan medikolegal ini bertolak dari hak atas perawatan kesehatan, yaitu hak untuk

menentukan nasib sendiri dan hak atas informasi.1

Mediko Legal adalah merupakan bidang interdisipliner antara

kesehatan/kedokteran dengan ilmu hukum. Pelayanan mediko legal adalah bentuk

pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan

1 Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik, PT Chitra

Aditya Bakti, Bandung, hal.139

3

teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum

dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku. Aspek Mediko legal:

1. Hak dan kewajiban pasien

2. Hak dan kewajiban provider

3. Jaminan bahwa pelayanan medik yang diberikan dengan cara dan mutu yang dapat

dipertanggungjawabkan

4. Sistem dan prosedur menjamin hak dan kewajiban serta menjamin tindakan yang

dilaksanakan di rumah sakit dapat diadakan evaluasinya

5. Hak dan kewajiban pemilik dan pengelola

Prinsip-prinsip dasar hubungan dokter-pasien ditinjau dari segi pendekatan

medikolegal:

1. Pelayanan Kesehatan (YANKES) dalam kaitannya dengan Rekam Medik

Rekam medik secara umum merupakan sarana penting dalam praktek kedokteran,

yang merupakan kumpulan segala kegiatan para pelayan kesehatan yang ditulis,

digambarkan atas aktivitas terhadap pasien. Rekam medik ini sebelumnya didasari

oleh suatu perjanjian yang dsebut dengan perjanjian “terapeutik” atau transaksi

“terapeutik”. Ada beberapa hal penting yang mendasari pentingnya sebuah transaksi

“terapeutik”, yaitu:

a. Para pihak dalam perjanjian (dalam hukum ada pihak-pihak yang tidak mampu

bertindak sebagai pihak dalam perjanjian)

b. Perjanjian dengan Rumah Sakit (terutama dalam penanganan pelayanan

kesehatan kepada masyarakat)

c. Syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu sah menurut hukum.

2. Aspek Medikolegal dari Rekam Medik

4

Harus ditanda tangani oleh para pihak (pelayan medik dan pasien)

3. Derajat YANKES yang tertuang atau tercermin dalam Rekam Medik

Sebagai rekaman yang mencerminkan setiap langkah, setiap tahapan upaya

kesehatan yang diambil dalam rangka praktek profesi medik. Rekam medik

mencerminkan kerapian, kecepatan dan ketetapan dalam menerapkan hak dan

kewajibanprofesional.

4. Fungsi Rekam Medik sebagai dokumen hukum

Sebagai alat bukti berdasarkan UU yang bernilai sebagai keterangan saksi/ahli.

Rekam medik yang secara tertulis merupakan kunci dalam suatu proses peradilan

baik perdata maupun pidana.

5. Para pihak dalam YANKES beserta hak dan kewajiban menurut etik dan hukum

Meningkatnya kasus-kasus yang dihadapi oleh profesi medik ini telah memperluas

yurisdiksi peradilan, sehingga tidak jarang peradilan dihadapkan tidak saja dengan

putusan yang diperlukan oleh para pihak, tetapi juga perdamaian melalui negosiasi

para pihak.

6. Hak pasien yang merupakan Hak Dasar bagi bertumpunya hukum medik

Antara dokter dan pasien karena transaksi terapeutik tersebut telah melahirkan hak

dan kwajiban tersebut secara timbal balik, dan apabila hak dan kewajiban ini tidak

dipenuhi oleh salah satu pihak, wajarlah apabila pihak yang lain terutama yang mersa

dirugikan menggugat atau menuntut.

7. Aspek medikolegal hubungan para pihak dalam YANKES.

5

Aspek medikolegal hubungan para pihak dalam pelayanan kesehatan tidak dapat

dilepaskan dari tanggungjawab para pihak dalam hubungan pelayanan kesehatan

tersebut.2

Profesi kedokteran membutuhkan pedoman sikap dan perilaku yang harus

dimiliki oleh seorang dokter. Pedoman yang demikian dikenal dengan nama Kode Etik

Kedokteran. Menjalankan dan mengamalkan kode etik tersebut seorang dokter juga

harus sudah dibekali dengan wawasan keagamaan yang kuat karena dalam ilmu agama

sudah tercakup pengetahuan mengenai moral dan akhlak yang baik antara sesama

manusia.

PEMBAHASAN

Kasus medikolegal dapat didefinisikan sebagai kasus cedera, cacat atau

meninggal dimana penyelidikan dari lembaga penegak hukum sangat penting untuk

mengetahui siapa yang bertanggung jawab atas cedera, cacat atau ,meninggal tersebut,

apakah dokter yang bertanggung jawab? Atau pasien sendiri yang bertanggung jawab

atas cedera, cacat atau meninggal tersebut?. Bahasa sederhananya adalah sebuah kasus

hukum yang memerlukan keahlian medis dalam penyelesaiannya.

Beranjak dari fakta sosial salah satu contoh seorang pasien dengan “fraktur

humerus dextra” (tulang paha kanan) akibat kecelakaan lalu lintas, lalu dioperasi untuk

pemasangan plat, pasca operasi keadaan pasien sudah membaik, lalu pasien dipulangkan

dengan catatan harus kotrol secara rutin. Namun, pasien hanya datang satu kali untuk

kontrol jahitan, selanjutnya pasien tidak pernah datang lagi. Dimana seharusnya pasien

datang untuk kontrol perkembangan proses penyembuhannya.

2 Ibid.hal.140-152

6

3 bulan kemudian pasien kembali datang ke RS dengan keluhan paha kanannya

nyeri dan bengkak. Didapati patah tulang berulang pada paha kanan. Lalu pasien

menuntut ganti rugi karena keadaannya tersebut. Sudut pandang pasien, “pasien

menuduh dokter menggunakan plat yang kualitasnya tidak bagus”, dari sudut pandang

dokter, “kejadian ini terjadi karena pasien tidak kontrol, sesuai dengan anjuran dokter,

sehingga proses penyembuhannya tidak terpantau dan ada kemungkinan pasien

melakukan gerakan – gerakan yang belum diperbolehkan”. Dua sudut pandang ini

sebenarnya dapat dilakukan pendekatan, sehingga jarak ekstrim antara kedua

argumentasi tersebut dapat lebih dekat, yaitu memang benar pasien tidak disiplin dalam

melakukan kontrol (hanya 1 kali kontrol), tetapi hal ini terjadi karena dokter tidak

menginformasikan kepada pasien kegunaan dari kontrol (mengetahui perkembangan

penyembuhan, sehingga dapat memberikan informasi tentang gerakan – gerakan apa

saja yang dapat dilakukan oleh pasien).

Aspek medikolegal Sesudah diterbitkannya dalam Undang-Undang Praktik

kedokteran No. 29 Tahun 2004 (UU Praktek Kedokteran) norma disiplin menjadi hal

baru yang perlu diperhatikan dan dikaji, karena didalam Konsil Kedokteran Indonesia

(KKI) ada lembaga yang disebut sebagai Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran

Indonesia (MKDKI) dengan tujuan menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam

penyelenggaraan praktik kedokteran hubungan dokter dengan pasien

1. Hubungan Kebutuhan

2. Hubungan Kepercayaan

3. Hubungan Keprofesian

4. Hubungan Hukum

7

Menurut Bernard Barber dalam bukunya Sofwan Dahlan, bahwa profesi itu

mengandung esesnsi sebagai berikut:

1. Membutuhkan ilmupengetahuan yang tinggi, yang hanya dapat dipelajari secara

sistematik.

2. Orientasi primernya lebih ditujukan untuk kepentingan masyarakat

3. Memiliki mekanisme control terhadap prilaku pemegang profesi.

4. Memiliki sistem reward.

Mekanisme kontrol dilaksanakan melalui kode etik disusun oleh lembaga profesi

yang kemudian diterima sebagai pedoman sikap dan prilaku bagi pelaksanaan profesi.3

Hubungan antara dokter dengan pasien dalam transaksi “terapeutik” didasari

oleh dua macam hak asasi manusia, dengan demikian keberadaan hubungan antara

dokter dengan pasien, baik ditinjau dari sudut hukum maupun aspek pelayanan

kesehatan, tidak terlepas dari hak asasi manusia yang melekat dalam diri manusia,

khususnya hak untuk menentukan nasib sendiri dan hak untuk memperoleh pelayanan

kesehatan.

Perjanjian terapeutik antara dokter dan pasien menimbulkan hak dan kewajiban

masing-masing pihak, dari aspek perdata berupa persetujuan antara dokter dengan

pasien merupakan akibat kelalaian di bidang perdata serta tuntutannya terhadap

pelayanan kesehatan, sedangkan dari sudut pidana yang ditimbulkan adanya hubungan

hukum dalam pelayanan kesehatan meliputi kebenaran dari isi surat keterangan

3 Sofwan Dahlan,2000,Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi dokter, Badan Penerbit

Universitas Diponegoro, Semarang,hal.21

8

kesehatan, wajib simpan rahasiaoleh dokter tentang kesehatan pasien, pengguguran

kandungan dan lain sebagainya.4

Tindakan medis tertentu yang dilakukan oleh dokter tidak dapat dijatuhi sanksi

pidana, apabila memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

1. Ada indikasi medis yang dilakukan untuk mencapai tujuan konkret tertentu.

2. Tindakan medis dilakukan menurut aturan dalam ilmu kedokteran.

3. Mendapatkan persetujuan dari pasien terlebih dahulu.5

Jika terjadi Kesalahan yang dilakukan oleh dokter, maka perbuatan tersebut

tidak menghilangkan sifat melawan hukum dalam hukum pidana. Kesalahan dokter

tersebut tetap bisa dimintai pertanggungjawaban, meskipun tindakan medis yang

dilakukan oleh dokter telah disetujui oleh pasien atau keluarga pasien. Aspek hukum

administrasi dalam melakukan tindakan medis berhubungan dengan kewenangan dokter

secara yuridis yang didasarkan pada syarat yang harus dipenuhi yaitu untuk memiliki

izin praktek dokter yang sah. Perjanjian terapeutik merupakan inspaningverbintenis,

bahwa secara berhati-hati, teliti, dan trampil sesuai dengan ilmu pengetahuannya serta

pengalamannya untuk menyembuhkan pasien.

4 Y.A Triana Ohoiwutun, 2008, Bunga Rampai Hukum Kedokteran (Tinjauan dari Berbagai

Peraturan Perundang-undangan dan UU Praktik Kedokteran), Bayumedia Publishing, Malang,hal.11

5 Ibid.hal.10

9

Hal yang terpenting dalam perjanjian terapeutik adanya informasi dari kedua

belah pihak yang merupakan hak dan kewajiban masing-masing sebagailandasan untuk

melaksanakan tindakan medis. Dasar hukum perjanjian terapeutik Pasal 1233 KUHPer

Dasar Hukum hubungan dokter dengan pasien dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Karena Kontrak (perjanjian terapeutik)

2. Karena undang-undang

Perbedaan antara etik profesi dan hukum

ETIK PROFESI HUKUM

Mengatur perilaku pelaksana / pengemban

profesi

Mengatur perilaku manusia pada

umumnya

Dibuat berdasarkan consensus / Dibuat oleh lembaga resminegara yang

10

kesepakatan diantara para pihak pelaksana

/ pengemban

berwenang bagi setiaporang

Kekuatan mengikatnya untuk satu waktu

tertentu dan mengenai satu hal tertentu

Mengikat sebagai sesuatu yang wajib

secara umumsampai dicabut / diganti

dengan yang baru

Sifat sanksinya moral psikologis Sifat saksinya berupa derita jasmani /

material

Macam saksinya dapat berupa diskreditasi

profesi

Macam saksinya dapat berupa pidana,

ganti kerugian atau tindakan

Control dan penilaian atas pelaksanaannya

dilakukan oleh ikatan / organisasi profesi

terkait

Control dan penilaian atas pelaksanaannya

dilakukan oleh masyarakat dan lembaga

resmi penegak hukum struktural

Sumber 6

Pelanggaran terhadap KODEKI ada yang merupakan pelanggaran etik saja, ada pula

yang merupakan pelanggaran etik sekaligus pelanggaran hukum, salah satu contohnya:

Pelanggaran etik murni:

- Menarik imbalan yang tidak wajar

- Mengambil alih pasien tanpa persetujuan sejawatnya

- Memuji diri sendiri dihadapan pasien

- Tidak pernah mengikuti pendidikan kedokteran yang berkesinambungan

- Dokter mengabaikan kesehatannya sendiri

Pelanggaran etikolegal:

- Pelayanan dokter dibawah standar

6 Hermien Hadiati Koeswadji, op.cit.131

11

- Menerbitkan surat keterangan palsu (Pasal 263 dan 267 KUHP)

- Memberikan atau menjual obat palsu (Pasal 286 KUHP)

- Membuka rahasia jabatan atau pekerjaan dokter (Pasal 322 KUHP)

- Abortus Provocatus Criminalis (Pasal 299, 348, 349 KUHP)

- Pelecehan seksual

Tanggungjawab dokter menurut UU Perlindungan Konsumen

Pasien merupakan pihak penerima pelayanan kesehatan yang dapat

dikategorikan sebagai konsumen pengguna jasa yang diberikan oleh tenaga kesehatan.

Dokter dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha dibidang jasa pelayanan kesehatan.

Hubungan antara konsumen dan pelaku usaha di Indonesia diatur dalam Undang-

Undang No.8 Tahun 1999.

12

13

DAFTAR BACAAN

Koeswadji,Hermien Hadiati 1992, Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik,

PT Chitra Aditya Bakti, Bandung

Dahlan,Sofwan 2000,Hukum Kesehatan Rambu-Rambu Bagi Profesi dokter,

Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang

Triana Y.A Ohoiwutun, 2008, Bunga Rampai Hukum Kedokteran (Tinjauan

dari Berbagai Peraturan Perundang-undangan dan UU Praktik Kedokteran),

Bayumedia Publishing, Malang.