ASPEK –ASPEK MEDIKOLEGAL DALAM PELAYANAN KESEHATAN

Oleh : dr. Iwan Aflanie, M.Kes, Sp.FIDI Wilayah Kalimantan Selatan

Tidak ada manusia yang sempurna !!

Tidak ada manusia yang sempurna !!

Profesi penyembuh (dokter,dll) adalah pekerjaan yang mulia

fakta

Kasus I

Dalam sebuah jamuan makan malam seorang ahli Obsgin bertemu dengan suami pasiennya.

Doctor : “If you come in with raincoat, please come out with raincoat. Do not leave it”

Suami pasien merasa tidak pernah meninggalkan “jas hujan” dalam “ruangan” isterinya

Suami menceraikan isterinya

Isteri (pasien) menuntut dokter yang menjual lelucon sepele itu

Pengadilan mewajibkan dokter membayar ribuan dollar

Pasien luka tusuk pada dada ditangani di UGD

Dalam keadaan yang belum stabil dirujuk ke Rumah Sakit lain dan meninggal dalam perjalanan

Hal ini disebabkan dokter bedah jaga (on call) menolak datang dengan alasan pasien tidak memiliki asuransi

Hakim mempersalahkan dokter spesialis tersebut dan mengatakan bahwa kasus ini sudah jelas kesalahannya dan tidak diperlukan kesaksian dari ahli lagi res ipsa loquitur (the thing speaks for itself)

Kasus II

Ketentuan Hospital by law jelas melarang merujuk pasien tanpa memperhatikan keadaannya

Tergopoh-gopoh seperti ini benar atau salah ???

Prof. Dr. Palui, BSS,DKK,ECT,NBA

Eh disini tertulis bahwa kejadian kesalahan medis di rumah sakit ini sangat tinggi Oh, pantesan,

katanya gue di-histerektomi

Dokter mengalami degradasi moral ???

Dokter:-Kurang bertanggungjawab ?-Pelayanan berorientasi pada uang ?-Tidak teliti ?-Bersikap acuh ?-dll

Dokter Malpraktek ???

Adakah yang salah ??

Apa yang salah ??

Kenapa jadi salah ??

Bagaimana seharusnya ??

Dst…………..

Sengketa Medik sangat sering terjadi !!

Medicine is a science of the

uncertainly, an art of the probability

Memahami Aspek Etiko-Mediko-Legal sebagai jawaban ? !

Lokomotif : Ilmu & Teknologi

Rel : Moralitas dan etika profesi

Rambu 2 & petugas : Hukum

Upaya Kesehatan

ASPEK HUKUM HUBUNGAN DOKTER DAN PASIEN

Dokter dan pasien adalah dua subyek hukum yang terkait dalam hukum kedokteran. Keduanya membentuk hubungan medik dan hubungan hukum.

Dalam melaksanakan hubungan antara dokter dan pasien, pelaksanaan hubungan antara keduanya selalu diatur dengan peraturan-peraturan tertentu agar terjadi harmonisasi dalam pelaksanaannya

* UU No. 23/1992 tentang Kesehatan* UU No. 29/2004 tentang Praktik Kedokteran* PP No 32/1996 tentang Tenaga Kesehatan* Permenkes No. 585/1989 tentang Informed

Consent* UU No. 1/1970 tentang Kesehatan Kerja* dll

Aturan-Aturan :

Hubungan Dokter dengan Pasien

Hubungan Dokter – Pasien dalam ilmu kedokteran umumnya berlangsung sebagai hubungan biomedis aktif-pasif yang disebut juga hubungan medik.

DokterAktif

Superior ?

PasienPasif

Kepercayaan

Pola Hubungan Dokter Pasien berdasarkanKeadaan Sosial Budaya dan Penyakit Pasien

Activity-Passivity

Pola hubungan klasik, disini dokter “seolah-olah” dapat melaksanakan ilmunya tanpa campur tangan pasiennya, dengan motivasi altruistis

Dalam keadan: pasien tidak sadar atau gawat darurat atau gangguan mental berat

Guidance-CooperationMembimbing dan kerjasama. Walaupun dokter mengetahui banyak, ia tidak semata-mata menjalankan kekuasaan, namun mengaharapkan kerjasama pasien yang diwujudkan dengan menuruti anjuran dan nasihat dokter

Dalam keadaan penyakit pasien yang tidak terlalu berat.Penyakit baru.

Mutual ParticipationFilosofi pola ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap manusia memiliki martabat dan hak yang sama. Pasien berperan secara aktif dalam pengobatan dirinya.

Dalam keadaan pasien cukup intelek, penyakit kronis atau ingin memelihara kesehatannya

Hubungan Hukum Dokter dengan Pasien:

Lahir karena kontrak

Lahir karena undang-undang

Hubungan Hukum antara dokter dan pasien:

Hubungan Karena Kontrak (Transaksi Terapeutik)

Hubungan kontraktual terjadi karena para pihak yaitu dokter dan pasien diyakini mempunyai kebebasan dan kedudukan yang setara. Kedua belah pihak lalu mengadakan suatu perikatan/perjanjian dimana masing-masing pihak harus melaksanakan peran atau fungsi terhadap yang lain. Peranan tersebut berupa hak dan kewajiban .

AnamnesaPemeriksaan FisikPemeriksaan PenunjangDiagnosisTerapi

Dicatat dalam Rekam Medis

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989

Dalam kontrak terapeutik, apakah dokter dapat dipersalahkan bila tindakan medik menyebabkan pasien merasa sakit atau kurang nyaman ??

Secara yuridis sering dipermasalahkan apakah tidndakan medis yang tidak mengenakkan/menyakitkan itu dapat dimasukkan dalam pengertian penganiayaan yang merupakan konsep hukum pidana .

Sebenarnya kualifikasi yuridis mengenai tindakan medik tidak hanya mempunyai arti bagi hukum pidana saja, melainkan juga bagi hukum perdata dan administratif.

Masalah Pidana : melukai orang lainMasalah Perdata : melakukan perjanjian Masalah Administratif : harus memiliki ijin praktek yang sah

Secara materil, suatu tindakan medik tidak bertentangan dengan hukum bila:

1. Mempunyai indikasi medis guna mencapai suatu tujuan yang konkrit

2. Sesuai dengan standar yang berlaku dalam ilmu kedokteran

lege artis

3. Terlebih dahulu mendapat persetuan dari pasien

Informed consent

Kontrak Terapeutik

2 jenis perjanjian

Resultaatsverbintenis berdasarkan hasil kerja

Inspanningverbintenis berdasarkan usaha yang maksimal

Pada umumnya, secara hukum hubungan dokter-pasien merupakan hubungan ikhtiar atau usaha maksimal

Pada beberapa keadaan dapat terjadi hubungan berdasarkan hasil kerja’misalnya: pembuatan gigi palsu atau organ palsu oleh dokter gigi, ahli orthopedi atau ahli bedah plastik

Pasal 1320 KUHPerdata; syarat syahnya perjanjian:

1. Kesepakatan dari pihak-pihak yang bersangkutan 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan3. Suatu hal tertentu4. Suatu sebab yang halal

Informed consent usia pasien telah 21 th usaha penyembuhan misalnya tidak melakukan abortus provokatus kriminalis

Perjanjian melahirkan hak dan kewajiban !!!

Hak-Hak Pasien:

1.Hak untuk memperoleh informasi2.Hak untuk memberikan persetujuan3.Hak atas rahasia kedokteran4.Hak untuk memilih dokter5.Hak untuk memilih sarana kesehatan6.Hak untuk menolak pengobatan/perawatan7.Hak untuk menolak tindakan medik tertentu8.Hak atas “second opinion”9.Hak untuk mengetahui isi rekam medis10.Hak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya

1. Memberikan informasi secara lengkap & jujur tentang kesehatannya2. Mematuhi nasihat & petunjuk dokter 3. Mematuhi ketentuan yang berlaku

4. Memberikan imbalan jasa

5. Menambah & mengikuti perkembangan ilmu kedokteran

1. Memberikan pelayanan medis sesuai standar profesi dan SOP 2. Merujuk pasien bila tidak mampu

3. Menjaga rahasia pasien

4. Melakukan pertolongan darurat atas dasar perikemanusiaan.

4. Menerima imbalan jasa

1. Memperoleh perlindungan hukum

2. Memberikan pelayanan medis menurut standar profesi & standar prosedur operasional3. Memperoleh informasi yang lengkap & jujur dari pasien atau keluarganya

Informed Consent

Expressed

Lisan

Tertulis

Implied : dianggap telah diberikan

Dalam kontrak terapeutik seperti halnya suatu perikatan,hal yang terpenting adalah adanya kesepakatan kerjasamaantara dokter dan pasien

pernyataansepihak dari pasien dan bukan perjanjian antara

pasien dengan dokter

dapat ditarik kembali setiap saat.

proses sekaligus hasil dari suatu komunikasi yang efektif antara

pasien dengan dokter

bukan sekedar penandatanganan formulir persetujuan.

Consent

Hubungan Karena Undang-Undang(Zaakwarneming)

Dalam keadaan pasien tidak sadar sehingga dokter tidak mungkinmemberikan informasi, maka dokter dapat bertindak atau melakukan tindakan medik tanpa seizin pasien sebagai tindakanBerdasarkan perwakilan sukarela atau menurut ketentuan Pasal 1354 KUHPerdata disebut zaakwarneming.

Dalam keadaan demikian, perikatan yang terjadi tidak berdasarkan persetujuan pasien tetapi berdasarkan suatu perbuatan menurut hukum.

Apa itu rekam medis ?

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 749a/Menkes/Per/XII/1989 tentang Rekam Medis dijelaskan bahwa rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain kepada pasien pada sarana pelayanan kesehatan.

Dalam penjelasan Pasal 46 ayat (1) UU Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan rekam medis adalah berkas yang berisi catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien.

Bisakah pembuatan Rekam Medis didelegasikan ?

Selain dokter dan dokter gigi yang membuat/mengisi rekam medis, tenaga kesehatan lain yang memberikan pelayanan langsung kepada pasien dapat membuat/mengisi rekam medis atas perintah/pendelegasian secara tertulis dari dokter dan dokter gigi yang menjalankan praktik kedokteran.

SIAPA PEMILIK REKAM

MEDIK ?

Rahasia Medis

HubunganTenaga Kesehatan Pasien

Profesi kedokterran

Itikad Baik

RahasiaMedis

“segala sesuatu yang kulihat dan kudengar dalam melakukan praktekku, akan kusimpan sebagai rahasia”

Hipokrates

Definisi :Rahasia Medis adalah segala sesuatu yang diketahui oleh karena atau pada saat melakukan pekerjaan di bidang kedokteran

Apa sanksi bagi orang yang membuka rahasia medis ?

Pasal 322 KUHP1)Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencahariannya baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.2)Jika kejahatan dilakukan terhadap seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Pasal 112 KUHP Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahui harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikan kepada negara asing, kepada seorang raja atau suku bangsa, diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun

Apakah setiap pembukaan rahasia medis akan dihukum ?

Tidak !!?

Undang-undang memang menjamin tentang kerahasiaan medik namun dengan adanya undang-undang lain yang lebih tinggi derajatnya mengharuskan dokter (tenaga kesehatan) untuk membuka rahasia tersebut. Dasar hukum pembuatan Visum et Repertum adalah pasal 133 KUHP lebih tinggi derajatnya dari PP No. 10 tahun 1966.

Selain itu juga diatur dalam KUHP Pasal 49, 50 dan 51

MEMILIKI KOMPETENSIKNOWLEDGE DAN SKILL (STANDARPROFESI).

MEMILIKI KOMPETENSI ETIK/MORAL (STANDAR ETIK).

MEMAHAMI DAN MEMATUHI HUKUM

MEMILIKI KOMPETENSI HUMAN RELATIONINTERPERSONAL COMMUNCATION,ADAT ISTIADAT, INFORMASIMEMILIKI KEPEDULIAN SOSIALYANG TINGGISUKA MENOLONG

Profesi Dokter & Tenaga Kesehatan

I. Kewajiban Umum 9 pasal

II. Kewajiban Dokter Terhadap Pasien 4 pasal

III. Kewajiban Terhadap Teman Sejawat 2 pasal

IV. Kewajiban Terhadap Diri Sendiri 2 pasal

MEDICAL SCHOOL

Professional Physician

Ethics & Medical Research

Ethics Physician-Colleages

Ethics Physician- Society

Ethics Physician-Patients

Basic principles of medical ethics

BIOETHICSMEDICAL

ETHICS

Ethical codeKODEKI

MedicalForensic

Legislations

RegulationsHospital Law

Environmental Health Law

Works Health Law

MEDICAL LAW

MEDICAL SCIENCE

HEALTH LAW

Medico-ethico-legal

conflict

KUHAP, KUHP,

Administration

Profession standard,Standard Operating

Procedures

Terima Kasih