ANGGARAN RUMAH TANGGAINDONESIAN HOTEL GENERAL MANAGER ASSOCIATION

(THGMA)

BAB IDASAR PENYUSUNAN

Pasal {Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat ART disusun berdasarkanAnggaran Dasar IHGMA.

Pasal 2ATR]BUT, LOGO DAN MARS

1. ATRIBUTSemua atribut yang dipakai dalam kegiatan kepanitiaan maupun kegiatan lainyang membawa nama organisasi IHGMA harus mencerminkan identitaslHGMA,Atribut IHGMA terdiri daria. Lambangb. Benderac. Seragamd. Kartu Anggotae. Mars l[-lGI\]lAf. Sirnbol- simbol IHGMA lainnya

2. Ketentuan pernakaian Atribut:a. Sernua atribut IHGMA hanya untuk kebutuhan dan keperluan kegiatan

yang berhubungan dengan organisasi IHGMA.b" Pemakaian Atribut THGMA Warus mencerminkan identitas Organisasi

IHGMAc. Semua atribut IHGMA hanya dipakaidalam kegiatan yang

berhubungan dengan ResmiOrganisasi IHGMA. Yaitu Rapat InternalIHGMA dan Eksternal IHGMA

d. Penggunaan MARS IHGMA dikhususkan pada saat Kongres Nasionaldan Acara /Event IHGMA berskala Nasionaldan lnternational

e. Segala macam bentuk pengunaan Atribut IHGMA harus diajukanterlebih dahulu dan mendapat persetujuan secara tertulis dari KetuaDPP.

f. Atribut IHGMA tidak dapat diproduksi dan diperjual belikan untukkeuntungan pribadi.

g. Penjualan Merchandise berartibute IHGMA harus dilakukan olehBidang keanggotaan dengan keuntungan yang dimasukan kekasorganisasi, demikian juga untuk di level DPC/DPD, semua pengadaanatribute organisasi harus sepengetahuan dan seijin Ketua DPD/DPCsehingga tidak dlsalah gunakan"

b.

3. Lambang dan ldentitas IHGMALambang dan ldentitas Organisasi disahkan oleh Kongres dan segalaPerubahan Lambang hanya boleh dilakukan oleh Kongres :

a. Logo

Keterangan Logo

BULAT dan KEPULAUAN INDONESIA

Mengambarkan : Kesatuan yang tak terpisahkan didalam upaya menjunjungtinggi lntegritas sebagai lndonesian Hotel General Manager

Mengambarkan : Networking yang berdasarkan persahabatan yang hangatdan saling membantu di dalam hal yang positif

Mengarnbarkan . Profesionalisme berdasarkan pengetahuan yang mutakhirdan wawasan lingkungan yang luas

MARS IHGMAa. MARS Musik atau Lagu IHGMA adalah komposisi musik

dengan irama teratur dan kuat. Mars tersebut merupakan Lagu Marsyang diatur dalam birama genap 214, dengan tempo cepat.

b. MARS - IHGMA adalah Mars Organisasi, merupakan musik danlagu yang secara khusus disusun dan diciptakan pada Tanggal 13

4.

5.

April 2A17 dan sebagai upaya untuk meningkatkan dan menggugahsemangat kita sebagai citra lnsan Pariwisata lndonesia yangmemiliki cita-cita mulia untuk ikut memajukan Pariwisata khususnyadunia Perhotelan didaerahnya masing-masing dan lndonesia secaramenyeluruh.

OFFIC]AL WEBSITE IHGIT'Aa. Official Website IHGMA adalah : www.ihsma.orsb. Website DPP merupakan master website untuk organisasi IHGMAc. Website DPD merupakan website sebagai pages tambahan bagi

masing-masing DPD dan untuk pemakaiannya digunakan dan diaturoleh DPD masing-masing

d- Sernua Official Website DPP maupun DPD diatur I disupervisi olehDPP.

BAB II

KEANGGOTAANPasal 3

Pada dasarnya seluruh tenaga yang bergerak dan berprofesi sebagai GeneralManager/ Hotel Manager/ Resldenf Manager/ Villa Manager/OperationManager/Executive Assrsfanf Manager atau yang menduduki jabatan tertinggi di

sebuah hotel dapat menjadi anggota IHGMA, keanggotaan ini bersifat nasional danmelekat sebagai profesi individu maka selama masih tercatat sebagai anggota di

DPD/DPC anggota berhak untuk mendapatkan dan menggunakan fasilitas yang

melekat sebagai members dilingkup nasional dan berlaku disetiap DPDi DPC.

TATA CARA PENERIMAAN, HAK,DAN KEWAJIBAN KEANGGOTAAN

Pasal 4TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA

Anggota Biasa I Authorized Member harus memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut:

a. Penerimaan anggota biasa dilakukan oleh pengurus cabang setempat melaluipendaftaran tertulis atau secara on line dan pernyataan persetujuan terhadapAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik IHGMA

b. Warga Negara lndohesiac. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh

pengurus

d. Memberikan data-data terupdate: Pas Photo, KTP, NPWP Pribadi, sertanama property yang dipimpin.

e. Membayarkan uang pangkal dan uang iuran tahunanf. Berpendidikan Sekolah Kejuruan Perhotelan atau Sekolah Umum atau

mempunyai pengalaman kerja dalam bidang perhotelang. Dapat memahami azas dan tujuan - IHGMA serta atas dasar pertimbangan

mendalamh. Menjabat aktif sebagai General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/

Villa Manager /Operation Manager / Executive Assisfanf Manager pada saatmendaftar

i. Bila belum ada cabang IHGMA ditempat calon anggota sebagaimana ayat (1)

pendaftaran dilakukan melalui pengurus cabang terdekat.j Ketentuan lebih lanjut tata cara penerimaan anggota akan diatur dalam Tata

Laksana

Anggota Luar Biasa I Extraordinary Member harus memenuhi syaratsyaratsebagai berikut:

a. Penerimaan anggota luar biasa dilakukan oleh Dewan Pengurus PusatIHGMA.

b. Melalui pendaftaran tertulis dan pernyataan persetujuan terhadap AnggaranDasar dan Anggaran Rumah Tangga IHGMA dan Kode Etik IHGMAdiakomodir dalam tata laksana organisasi

c. Warga Negara lndonesiad. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh

penguruse. Memberikan data-data terupdate : Pas Photo, KTP, NPWP Pribadi, serta

nama property yang dipimpin atau pekerjaan yang dijalani.f. Membayarkan uang pangkal dan uang iuran tahunang. Berpendidikan Sekolah Kejuruan Perhotelan atau Sekolah Umum serta

mempunyai pengalaman kerja dalam bidang perhotelanh. Dapat memahami azas dan tujuan - IHGMA serta atas dasar pertimbangan

mendalami. Berjasa dalam darma bhaktinya terhadap pengembangan mutu sumber daya

manusia Perhotelan lndonesia.j. Sebagaimana hal pada butir (f) Calon Anggota Luar Biasa dapat diajukan,

diusulkan, oleh DPC atau DPD maupun DPP untuk mendapatkan persetujuan

oleh Pengurus Pusatk. Sebelumnya pernah menjabat aktif sebagai General Manager/ Hotel

Manager/ Resident Manager/ Villa Manager /Operation Manager / ExecutiveAssrsfanf Manager pada saat mendaftar

l. Anggota biasa namun sudah memegang jabatan senior seperti : BusrnessDevelopment Director, Corporate General Manager, Vice President,Managing Director, Chief Executive Office, Chief Operating Officer,

Hospitality Consultanf, atau jabatan setaram. Keanggotaan Luar Biasa jika Anggota biasa sebagaimana hal yang

sebelumnya sudah tercatat sebagai anggota biasa dan bekerja sebagaiGeneral Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager/Operation Manager / Executive. namun sudah tidak lagi bekerja ataumenjabat di posisinya sebagai General Manager/ Hotel Manager/ ResidentManagerl Villa Manager /Operation Manager / Executive, maka otomatismenjadi Anggota Luar Biasa.

n. Dalam butir (m) maka dengan pemberian masa tenggang paling lama 1 tahunsetelah berhenti dari jabatannya. Dan setelah masa tenggang berakhir danyang bersangkutan belum aktif memegang jabatan yangkeanggotannya sebagai anggota IHGMA dinyatakan gugur

Anggota Dewan Kehormatan harus memenuhi syarat syarat sebagai berikut :

a. Warga Negara lndonesiab. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh

pengurus dan selanjutnya diberikan Sertifikat pengangkatan sebagai DewanKehormatan oleh Pengurus DPP

c. Membuat surat kesediaan sebagaiAnggota Dewan Kehormatan.d. Memberikan data-data terupdate: Pas Photo Terakhir, KTP, NPWP Pribadi,

serta nama property yang dipimpin atau pekerjaan yang dijalani.e. Dapat memahami azas dan tujuan - IHGMA serta atas dasar pertimbangan

mendalamf . Pendiri IHGMA atau pernah menduduki jabatan strategis di Kepengurusan

Pusat periode sebelumnyag. Anggota Dewan Kehormatan adalah warga Negara lndonesia yang diianggap

berjasa dalam darma bhaktinya terhadap pengembangan mutu sumber dayamanusia Perhotelan lndonesia. atau karena jasa-jasanya yang luar biasakepada perkembangan industri perhotelan dan pariwisata di lndonesia.

h. Dewan Kehormatan tertera juga didalam susunan organisasi DPP.i. Dewan Kehormatan di DPP dipilih langsung oleh Dewan Kehormatan

sebelumnya

Anggota Dewan Penasehat & Dewan Pakar harus memenuhi syarat-syaratsebagai berikut:

a. Warga Negara lndonesiab. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan oleh

pengurus dan selanjutnya diberikan Sertifikat pengangkatan sebagai DewanPenasehat dan Anggota Dewan Pakar

c. Membuat surat kesediaan sebagai Anggota Dewan Kehormatan / AnggotaDewan Pakar.

d. Memberikan data-data terupdate: Pas Photo Terakhir, KTP, NPWP Pribadi,serta nama property yang dipimpin atau pekerjaan yang dijalani.

e. Dapat memahami azas dan tujuan - IHGMA serta atas dasar pertimbanganmendalam

f . Anggota Dewan Penasehat dan Anggota Dewan Pakar adalah warga Negaralndonesia yang diianggap berjasa dalam darma bhaktinya terhadappengembangan mutu sumber daya manusia Perhotelan lndonesia. ataukarena jasa-jasanya yang luar biasa kepada perkembangan industriperhotelan dan pariwisata di lndonesia.

g. Dewan Penasehat tertera juga didalam susunan organisasi di DPC maupunDPD,

h. Dewan Penasehat di DPD dan DPC diajukan, diusulkan, oleh DPD atau DPC

untuk dimintakan persetujuan oleh Dewan Pimpinan Pusat

Anggota Asosiasi / Assocrate Member harus memenuhi syarat-syarat sebagaiberikut:

a. Warga Negara lndonesia atau Perusahaan yang berniaga diwilayahlndonesia

b. Mengisi surat pendaftaran sebagai calon anggota dan disahkan olehpengurus

c. Memberikan data-data terupdate: Pas Photo, KTP, NPWP Pribadi, sertanama property yang dipimpin atau pekerjaan yang dijalani.

d. Membayarkan uang pangkal dan uang iuran tahunan sesuai dengan kategorimember

e. Berkeinginan untuk berdarma bhaktiterhadap pengembangan mutu sumberdaya manusia Perhotelan lndonesia dan kemajuan dunia perhotelan dilndonesia

f. Dapat memahami azas dan tujuan - IHGMA serta atas dasar pertimbangan

mendalamg. Diajukan, diusulkan, oleh DPC atau DPD dan disetujui oleh Pengurus Pusath. Anggota Asosiasi/Assocrafe Member terbagi dalam 3 kategori :

a. Member Silverb. Member Goldc. Member Platinum

A. Benefit Member Silver:.a. Anggota Asosiasi SrTver terdaftar secara lengkap pada administrasi

pengurus DPC / DPD /DPP.b. Anggota Asosiasi Silver berhak untuk mendapatkan pencatuman logo di

Website DPC i DPD tempat mendaftar atau diwebsite DPP.c. Anggota Asosiasi Silver berhak untuk dapat mengikuti dan menghadiri

seluruh agenda kegiatan bulanan dan kegiatan lain organisasi yangdiselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.

d. Anggota Asosiasi Sitver berhak mendapatkan prioritas / informasi awaluntuk dapat mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatanorganisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPPAnggota Asosiasi Silver berhak mendapatkan 20 % Potongan Hargasebagai sponsorship dari harga yang sudah ditetapkan untuk dapat

,^

mengikuti dan menghadiri sebagai sponsorship dari seluruh agendakegiatan kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di

DPC, DPD dan DPPDi dalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasiyang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.wajibuntuk mengikuti semua term & condition yang sudah I akan ditetapkanDi dalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasiyang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP ,

Anggota Asosiasi Silver hanya dapat diwakili oleh 1 ( satu ) orang yang

terdaftar / tercatat sebagai anggotaAnggota Asosiasi Silver berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul

saran, pertanyaan lisan/tertulis serta mengikuti kegiatan organisasi, tetapitidak mempunyai hak suara dan tidak dapat memilih serta dipilih sebagaiPengurusAnggota Asosiasi Silver berkewajiban menjunjung tinggi azas dan namabaik organisasi serta menjaga dan memelihara martabat dan NegaralndonesiaAnggota Asosiasi Silverwajib memenuhi semua ketentuan AnggaranDasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik insan perhotelan lndonesiaserta peraturan lain yang ditetapkan oleh IHGMAAnggota Asosiasi SrTverwajib membayar dan menyelesaikan uangpangkal , uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai denganwaktu yang ditetapkanAnggota Asosiasi Silver yang belum melunasi kewajiban-kewajibansebagaimana tersebut, Pengurus Pusat akan memberhentikan sementarastatus keanggotaan yang bersangkutanAnggota Asosiasi S/verwajib mengikuti secara aktif kegiatan organisasidan sedikit-dikitnya separuh kegiatan-kegiatan tahunannyaAnggota Asosiasi Silverwajib memberitahukan kepada Sekertariatmengenai perubahan tempat kerja dan alamat tempat tinggalnya dalamwaktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kepindahan tersebutAnggota Asosiasi Silver, berkewajiban menjunjung tinggi danmengamalkan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tanggaserta segala peraturan dan keputusan IHGMAAnggota Asosiasi Silver diharapkan menjaga dan mempertahankankehormatan IHGMA .

f.

g.

h,

t.

m.

n.

o.

p-

B. Benefit Member Gold .

,.<.'

a.

b.

Anggota Asosiasi Gold terdaftar secara lengkap pada administrasipengurus DPC i DPD/DPP.Anggota Asosiasi Gold berhak untuk mendapatkan fasilitas Link denganFlash di Website DPCIDPD IHGMA tempat mendaftar atau diwebsiteDPP.Anggota Asosiasi Gold berhak untuk mendapatkan pencatuman logo dan

alamat lengkap diWebsite DPC / DPD dan Website DPP

Anggota Asosiasi Gold berhak mendapatkan prioritas / informasi awal

untuk dapat mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatanorganisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD danDPP.Anggota Asosiasi Gold berhak mendapatkan 2A o/o Potongan Hargasebagai sponsorship dari harga yang sudah ditetapkan untuk dapatmengikuti dan menghadiri sebagai sponsorship dari seluruh agendakegiatan kegiatan organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di

DPC, DPD dan DPPDi dalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan seluruhagenda kegiatan bulanan dan kegiatan lain organisasi yang

diselenggarakan oleh HGMA baik di DPC, DPD dan DPP , AnggotaAsosiasi Gold hanya dapat diwakili oleh 2 ( dua ) orang yang terdaftar /tercatat sebagai anggota,Di dalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan organisasiyang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.wajibuntuk mengikuti semua term & condition yang sudah / akan ditetapkanAnggota Asosiasi Gold berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usul

saran, pertanyaan lisan/tertulis serta mengikuti kegiatan organisasi, tetapitidak mempunyai hak suara dan tidak dapat memilih serta dipilih sebagaiPengurusAnggota Asosiasi Go/d berkewajiban menjunjung tinggi azas dan namabaik organisasi serta menjaga dan memelihara madabat dan NegaralndonesiaAnggota Asosiasi Gold wajib rnemenuhi semua ketentuan AnggaranDasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik insan perhotelan lndonesiaserta peraturan lain yang ditetapkan oleh IHGMA.

Anggota Asosiasi Gold wajib membayar dan menyelesaikan uangpangkal, uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan

d.

e.

f.

g.

h.

i.

k.

waktu yang ditetapkan

j

l. Anggota Asosiasi Gold yang belum melunasi kewajiban-kewajiban

sebagaimana tersebut, Pengurus Pusat akan memberhentikan sementara

status keanggotaan yang bersangkutanm. Anggota Asosiasi Go/d wajib mengikuti secara aktif kegiatan organisasi

da n sed i kit-d ikitnya separu h keg iatan-keg iatan tah u nan nya

n. Anggota Asosiasi Gald wajib memberitahukan kepada Sekertariat

mengenai perubahan tempat kerja dan alamat tempat tinggalnya dalam

waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kepindahan tersebuto. Anggota Asosiasi Gold, berkewajiban menjunjung tinggi dan

mengamalkan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga

serta segala peraturan dan keputusan IHGMAp. Anggota Asosiasi Gold diharapkan menjaga dan mempertahankan

kehormatan IHGMA

C. Benefit Member Platinum :

a. Anggota Asosiasi Platinum terdaftar secara lengkap pada administrasipengurus DPC / DPD/DPP.

b. Anggota Asosiasi Platinum berhak untuk mendapatkan fasilitas Linkdengan Flash Website DPC/DPD IHGMA tempat mendaftar tempatmendaftar dan diwebsite DPP.

c. Anggota Asosiasi Platinum berhak untuk mendapatkan pencatuman

logo dan alamat lengkap di Website DPC / DPD tempat mendaftar ataudiwebsite DPP.

d. Anggota Asosiasi Platinum berhak mendapatkan prioritas i informasi

awal untuk dapat mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan

organisasi yang diselenggarakan oleh IHGMA baik di DPC, DPD dan

DPP.e. Anggota Asosiasi Platinum berhak mendapatkan 2A o/o Potongan

Harga sebagai sponsorship dari harga yang sudah ditetapkan untuk

dapat mengikuti dan menghadiri sebagai sponsorship dari seluruh

agenda kegiatan kegiatan organisasi yang diselenggarakan olehIHGMA baik di DPC, DPD dan DPP

f. Di dalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan bulanan

dan kegiatan lain organisasi organisasi yang diselenggarakan olehIHGMA baik di DPC, DPD dan DPP.wajib untuk mengikuti semua ferm

& condition yang sudah I akan ditetapkan.g. Di dalam mengikuti dan menghadiri seluruh agenda kegiatan

DPP , Anggota Asosiasi Platinum hanya dapat diwakili oleh 3 ( tiga )orang yang terdaftar / tercatat sebagai anggota

h. Anggota Asosiasi Platinum berhak mengeluarkan pendapat,

mengajukan usul saran, pertanyaan lisan/tertulis serta mengikutikegiatan organisasi, tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak dapatmemilih serta dipilih sebagai Pengurus

i. Anggota Asosiasi Platinum berkewajiban menjunjung tinggi azas dannama baik organisasi serta menjaga dan memelihara martabat danNegara lndonesia

j. Anggota Asosiasi Platinum wajib memenuhi semua ketentuanAnggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik insanperhotelan lndonesia serta peraturan lain yang ditetapkan oleh IHGMA.

k. Anggota Asosiasi Platinum wajib membayar dan menyelesaikan uangpangkal, uang iuran dan kewajiban keuangan lainnya sesuai denganwaktu yang ditetapkan

l. Anggota Asosiasi Platinum yang belum melunasi kewajiban-kewajibansebagaimana tersebut, Pengurus Pusat akan memberhentikansementara status keanggotaan yang bersangkutan

m. Anggota wajib Asosiasi Platinum mengikuti secara aktif kegiatanorgan isasi dan sed ikit-dikitnya separuh kegiatan-kegiatan tahunan nya

n. Anggota Asosiasi Platinum wajib memberitahukan kepada Sekertariatmengenai perubahan tempat kerja dan alamat tempat tinggalnyadalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak kepindahantersebut

o. Anggota Asosiasi Platinum, berkewajiban menjunjung tinggi danmengamalkan Kode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga serta segala peraturan dan keputusan IHGMA

p. Anggota Asosiasi Platinum diharapkan menjaga dan mempertahankankehormatan IHGMA

Pasal 5HAK ANGGOTA

Setiap anggota, berhak mengeluarkan pendapat, mengajukanusul/saran ataupun pertanyaan lisan/tertulis kepada Pengurus melaluijenjang kepengurusan organisasiSetiap anggota, berhak mengikuti semua kegiatan organisasiSetiap anggota mempunyai Hak suara dan dapat memilih serta dipilihsebagai Pengurus di DPC, DPD dan DPP.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

h.

Setiap anggota kecuali anggota asosiasi berhak mendapatkan bantuandan asistensi dalam menghadapi persoalan sehubungan denganpelaksanaan tugasnya secara bertang g u n g jawab

Setiap anggota berhak meminta putusan banding dari Kongres apabilaia berkeberatan atas keputusan yang diambil oleh Dewan PimpinanPusat, kecuali atas keputusan yang dimaksud dalam / pada pasal ini

Setiap anggota berhak mengikuti seluruh kegiatan organisasi denganmendapatkan fasilitas khusus, termasuk menghadiri kegiatanpeningkatan mutu manajerial yang diselenggarakan oleh IHGMASetiap anggota kecuali anggota asosiasi berhak untuk mendapatkanpengakuan keahliannya, melalui sistem akredetasi dan sertifikasi, yangpelaksanaannya akan diatur didalam peraturan tersendiriKhusus untuk semua Anggota Kehormatan,Dewan Penasehat danDewan Pakar, berhak mengeluarkan pendapat, mengajukan usulsaran, pertanyaan lisan/tertulis serta mengikuti kegiatan organisasi,tetapi tidak mempunyai hak suara dan tidak dapat memilih serta dipilihsebagai Pengurus.

Pasal 6KEWAJIBAN ANGGOTA

Setiap anggota berkewajiban menjunjung tinggi azas dan nama baikorganisasi serta menjaga dan memelihara martabat dan NegaralndonesiaSetiap anggota wajib memenuhi semua ketentuan Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik insan perhotelan lndonesia sertaperaturan lain yang ditetapkan oleh IHGMASetiap anggota wajib membayar dan menyelesaikan uang iuran dankewajiban keuangan lainnya sesuai dengan waktu yang ditetapkanAnggota yang belum melunasi kewajiban-kewajiban sebagaimanatersebut pada butir (c) diatas, Pengurus Pusat berhak untukmemberhentikan sementara status keanggotaan yang bersangkutanSetiap anggota wajib mengikuti secara aktif kegiatan organisasi dansed ikit-d ikitnya sepa ru h kegiatan-keg iatan tah una n nya

Setiap anggota wajib memberitahukan kepada Sekretariat DPP bidangkeanggotaan mengenai perubahan tempat kerja dan alamat tempattinggalnya dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak

a.

b.

c.

d.

6

kepindahan tersebut.

g.

h.

Seluruh Anggota berkewajiban menjunjung tinggi dan mengamalkanKode Etik, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta segalaperaturan dan keputusan IHGMASeluruh Anggota berkewajiban menjaga dan mempertahankankehormatan Individu dan Organisasi IHGMAAnggota IHGMA wajib untuk tidak merangkap anggota dan ataumerangkap jabatan pada organisasi sejenis dan atau organisasi lain

karena dapat mengganggu kinerja organisasi, agar tidak terdapatkonflik kepentingan dan tidak bertentangan secara fungsional, sertatidak melanggar kehormatan dan atau tradisi luhur IHGMA.

I

/i14'r.t.\.:{i

Pasal 7KEHILANGAN KEANGGOTAAN :

Anggota kehilangan keanggotaannya karena :

. Meninggal dunia

. Atas permintaan sendirio Diberhentikan karena bertindak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan

yang telah ditetapkan oleh organisasi serta bertindak merugikan ataumencemarkan nama baik IHGMA

. Tidak lagi bekerja atau menjabat di posisinya sebagai General Manager/Hotel Manager/ Resrdenf Manager/ Villa Manager / Operation Manager /Executive Assrsfanf Manager dengan masa tenggang paling lama 1 tahunsetelah berhenti dari Jabatannya.

o Tidak lagi memenuhi syarat-syarat keanggotaan. Diberhentikan baik secara terhormat maupun tidak terhormat. Hal-hal lain yg bertentangan dengan hukum. Bentuk dan tata cara pemberhentian akan diatur didalam peraturan organisasi

Pasal 8TATA CARA PEMBERHENTIAN ANGGOTA DAN REHABILITASI

a. Pemberhentian anggota atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan denganpemberitahuan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Pusat, sekurang-kurangnyasatu bulan sebelumnya.b. Seorang anggota dapat dikenakan pemberhentian sementara oleh DewanPengurus Pusat sesudah didahului dengan peringatan

c. Paling lama 6 bulan sesudah pemberhentian sementara Dewan Pengurus Pusatdapat merehabilitasi atau mengusulkan pemberhentian kepada Pengurus Pusatuntuk dikukuhkand. Dalam hal*hal luar biasa, Pengurus Pusat dapat melakukan pemberhentianlangsung, dan memberitahukannya kepada Dewan Pengurus dimana anggota yangbersangkutan terdaftar

Pasal 9

PEMBELAANa. Anggota yang dikenakan pemberhentian sementara dapat membela diridihadapan Rapat Anggotab. Anggota yang dikenakan pemberhentian diberi kesempatan meminta bantuankepada Dewan Penasehat IHGMA.c. Bila dipandang perlu, anggota yang dikenakan pemberhentian dapat mengajukanpembelaannya pada saat Kongres

d. Keputusan Kongres dapat mernbatalkan atau memperkuat tindakanpemberhentian tersebut dengan ketentuan bahwa keputusan yang sah adalahkeputusan yang disetujui oleh sekurang-kurangnya 213 darijumlah utusan yang

hadir dalam Kongres

Pasal'10KARTU IDENTITAS & SERTIFIKAT KEANGGOTAAN

a. Setiap anggota akan diberikan Nomer Keanggotaan, Kartu identitas &

Sertifikat keanggotaan I HGMAb. Kartu identitas & Sertifikat keanggotaan dianggap sah bila ditandatangani

oleh Sekretaris Jendraldan Ketua Dewan Pimpinan Pusatc. Kartu ldentitas & Sertifikat keanggotaan dikeluarkan sesudah terjadi

pelunasan uang pangkal ini. Pembayaran uang iuran tahunan sudah harusselesai satu bulan sebelum tahun berikutnya

d. Kartu identitras & Sertifikat Keanggotaan diperbaruisetiap empat (4) tahunsekali

e. Kartu identitas& Ssertifikat keanggotaan yang rusak atau hilang harusdilaporkan secara tertulis kepada Dewan Pimpinan Pusat dan untukpenggantiannya dikenakan biaya administrasi

Pasal 'tr,lKODE ETIK PROFESI

Dalam melaksanakan tugasnya seluruh anggota IHGMA terikat pada Kode Etiklnsan Perhotelan lndonesia yang dirumuskan dan disahkan oleh Kongres

BABtrII

KEPENGURUSAN

Pasal 12

PEMILIHANDEWAH PENASEHAT DAN BEWAN PAKAR

Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar adalah adalah dewan yang secara kolektifdipilih untuk mengayomi organisasi sesuai dengan Visi dan Misi yang ditetapkan,memberikan pembinaan dan pertimbangan agar organisasi dapat benar-benarbermanfaat bagi para anggota, Bangsa dan Negara lndonesia

Dewan Penasehat, dan Dewan Pakar keanggotaannya merupakan sukarelaDewan Penasehat dan Dewan Pakar sekurang-kurangnya beranggotakan 2

(dua) orang, terdiri atas seorang Ketua,dan Seorang AnggotaKetua dan Anggota Dewan Penasehat dan Dewan Pakar dipilih dari praktisipariwisata / perhotelan yang memiliki integritas dan pengetahuan yang luastentang industri PerhotelanKetua dan Anggota Dewan Penasehat dan Dewan Pakar akan diberikansertifikat keanggotaan yang ditanda tangani oleh Ketua Umum,Wakil Ketua 1,

Wakil Ketua 2 dan Sekretaris Jendral IHGMA.Ketua dan Anggota Dewan Penasehat dan Dewan Pakar dapat diusulkanserta diangkat kembali secara bersama ataupun sendiri-sendiri oleh Kongresuntuk masa jabatan 3 (tiga) tahun berikutnyaKhusus untuk Dewan Penasehat di DPD/DPC dapat juga diusulkan oleh DPD

I DPC untuk dipilih dan diangkat serta disahkan pada Kongres IHGMA untukmasa bakti jabatan 3 ( tiga ) tahun

Pasal 13Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan, Dewan Pakar dan Dewan

Penasehat

Tugas dan Wewenang Dewan Kehormatan, Dewan Kehormatan adalah JabatanStruktural pada Organisasi IHGMA :

1. Dewan Kehormatan adalah orang / perorang yang dipandang mempunyaijasa terhadap jalannya organisasi

2. Berintegritas dan berkaracter baik dimasyarakat maupun dalam organisasi.3. Memberikan masukkan untuk kepentingan organisasi diminta atau pun tidak

diminta kepada pengurus demi untuk kemajuan Organisasi.4. Masukkan-masukkan bisa secara tertulis maupun lisan tetapiterdokumentasi

dengan baik sehingga akan terwujud alur proses pengembangan organisasiyang terarah.

5. Melaksanakan Pembinaan dan Pengawasan agar dalam pelaksanaan KodeEtik berjalan sebagaimana mestinya dan mengusulkan penindakan terhadapanggota

6. Aktif memantau dan menyelidiki dinamika serta perkembangan Organisasidan dunia usaha Pariwisata dan Perhotelan serta mengajukannya kepadaPengurus / Ketua Umum sebagai bahan masukkan dalam menjalankankegiatan dan kinerja organisasi baik dipusat maupun ditingkat daerah

L2.

3.

4.

5.

6.

7. Memberikan pertimbangan untuk Pengangkatan dan Pemberhentian anggotadan Pengurus

,/rr l.-vil

8. Mengawasi jalannya organisasl9. Bertugas memberikan masukan, nasihat dan fasilitasi kepada Pengurus baik

diminta maupun tidak diminta dalarn rangka mendukung pencapaian VisidanMisi IHGMA, program kerja IHGMA serta kegiatan operasional IHGMA.

10. Bertugas melakukan pengawasan atas jalannya ART iHGMA.

11. Dewan Kehormatan bertanggung jawab kepada Visi dan Misi IHGMA danKepada Kongres Nasional IHGMA

Tugas dan wewenang Dewan Penasehat, Dewan Pakar adalah Organ non structuralpada Organisasi IHGMA:

1. Dewan yang berperan sebagai councellor terhadap pengembangan asosiasi2. Diminta atau tidak oleh Pengurus mempunyai kewajiban untuk memberikan

masukan yang bermanfaat untuk kepentingan asosiasi3. Menghadiri rapat-rapat khusus yang diselenggarakan oleh Pengurus DPP

yang berkaitan dengan tujuan asosiasi4. Dewan Penasehat dan Dewan Pakar mempunyai tugas dan wewenang untuk

secara kolektif memberikan pembinaan dan pertimbangan agar organisasidapat benar-benar bermanfaat bagi para anggota, Bangsa dan NegaraIndonesia

5. Memberikan nasihat, pertimbangan, saran, ide dan bantuan kemudahan bagisemua pengurus melalui Ketua Urnum.

6. Memberikan pertimbangan untuk Pengangkatan dan Pemberhentian anggotadan pengurus.

7 - Memberikan pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuwan8. Dapat menampung dan menyalurkan aspirasianggota kepada pengurusg. tsertugas memberikan masukan, nasihat dan fasilitasi kepada Pengurus baik

diminta maupun tidak diminta dalam rangka mendukung pencapaian VisidanMisi IHGMA

10. Penerapan dan peningkatan peran IHGMA dalam strategi pengembanganSDM berbasis kompetensidi seluruh industri pariwisata dan perhotelan.

11. Penerapan dan peningkatan kinerja asesmen dan sertifikasi kompetensiIHGMA dalam konteks sistem sertifikasi Nasionaldan lnternasional.

12. Pengembangan standar kompetensi kerja bidang pariwista dan perhotelansesuaidengan perkembangan dan tuntutan sistem dan teknologi di industri.

13. Perluasan dan peningkatan hubungan dan koordinasi IHGMA denganpemangku kepentingan dalam rangka mengoptimalkan potensi sumberdayayang ada.

14. Dewan Penasehat dan Dewan Pakar bertugas untuk memberikan bimbingankepada Dewean Pimpinan Pusat, diminta ataupun tidak diminta, untukkepentingan pengembangan organisasi.

Pasal 14PENGURUS PUSAT

Pengurus Pusat adalah:

Dewan Pimpinan Pusat adalah bidang pelaksana kepemimpinan tertinggidalam organisasi IHGMA.

Dewan Pimpinan Pusat dibantu Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan

Pimpinan Cabang, akan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telahdiputuskan oleh Kongres

3. Rapat Pengurus diadakan secara periodik dan sekurang-kurangnya setiap 1

(satu) tahun sekali sebelum pelaksanaan Rapat Kerja Nasional.4. Hasil Rapat Pengurus harus diumumkan secara tertulis kepada seluruh

anggota pada saat Rapat Kerja Nasional.5. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak

pelantikan/serah terima jabatan. dapat diusulkan serta diangkat kembalisecara bersama ataupun sendiri-sendiri oleh Kongres Nasional

6. Dewan Pengurus Pusat sekurang-kurangnya terdiri atas seorang Ketua,

Wakil Ketua l,Wakil Ketua 2, Koordinator Wilayah, Sekretaris Umum,

Bendahara dan ditambahkan Kepala Bidang serta Anggota7. Dewan Pengurus Pusat dipilih dan diusulkan oleh Ketua Terpilih pada saat

kongres, dan merupakan hak preogratif Ketua terilih untuk menyusunPengurus lengkap

8. Ketua Umum terpilih, untuk menyusun, memilih, dan mengangkat atau dapatjuga diusulkan oleh DPD/DPC..

9. Dewan Pengurus Pusat dipilih dari Anggota Biasa yang masih menjabat aktifdan tercatat sebagai anggota IHGMA

10.Dewan Pengurus Pusat akan diberikan sertifikat pengangkatan sebagaipengurus Dewan Pengurus Pusat yang ditanda tangani oleh DewanPenasehat dan Dewan Pakar

Pasal 15Tugas dan Wewenang Pengurus Pusat

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah pengendali dan penentu kebijakanyang mempunyai wewenang:

1.

2.

4.

5.

6.7.

i. Secara kolektif menjalankan segala bentuk kegiatan organisasi secara harian

dan pelaksanaannya agar organisasi dapat benar-benar bermanfaat bagi

para anggota, Bangsa dan Negara lndonesia.

2. Masa jabatan Pengurus Pusat adalah 3 (Tiga) tahun terhitung sejak

pelantikan/serah terima jabatan. dapat diusulkan serta diangkat kembali

secara bersama ataupun sendiri-sendiri oleh Kongres Nasional

3. Menentukan arah kebijakan organisasi didalam melakukan usaha dan

tindakan untuk mencaPai tujuan.

Menyiapkan program jangka pendek, menengah dan panjang untuk

melaksananakan Program yang dihasilkan didalam KongresDewan Pimpinan Pusat melakukan kerjasama yang berlaku secara Nasionaldengan Pemerintah, Perusahaan dan Organisasi lainnyaMembantu mengembangkan kinerja Pengurus WilayahMelakukan koordinasi pengawasan dan mengevaluasi program IHGMA, baikpusat maupun wilayah

8. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan mengambil tindakan yang dianggap

perlu dalam rangka pencapaian tujuan organisasig. Rapat Pengurus diadakan secara periodik dan sekurang-kurangnya setiap 3

(tiga) bulan sekali'10.Hasil Rapat Pengurus harus diumumkan secara tertulis kepada seluruh

anggota1 1- Dewan Pengurus Pusat menyelenggarakan pertemuan dengan Dewan

Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang untuk mempertanggung

jawabkan tentang hasil kerja kepada Dewan Pengurus Pusat tentang hasil

kerja dalam Pertemuan Tahunan yang disebut Rapat Kerja Nasional (

RAKERNAS )

l2.Pengurus Pusat bertanggung jawab kepada Kongres sebelum masa berakhir

kepengurusan13. Dewan Pimpinan Pusat berkewajiban menyampaikan laporan

pertanggungjawaban tertulis sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum

Kongres / dapat diupload pada website DPP

14.Dewan Pengurus Pusat menyelenggarakan Kongres Nasional pada akhir

periode jabatan untuk mempertanggung jawabkan tentang hasil kerja kepada

Anggota tentang hasil kerja dalam Peftemuan Akhir Jabatan yang disebut

Kongres Nasional ( KONAS )15. Menyiapkan draft materi muktamar melalui forum Kongres16. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada anggota melalui

Kongres Nasional17.Dewan Pengurus Pusat Bertanggung jawab kepada Dewan Kehormatan baik

itu Operational maupun keuangan organisasi. Yang dapat diberikan dalam

$,

Iaporan bulanan maupun tri semester yang sebelumnya di setujui oleh Ketua

Umum IHGMA

Pasal 16PENGURUS DAERAH DAN CABANG

Pengurus Daerah dan Cabang adalah:

1. Pengurus DPD dimana kepemimpinan ditingkat Wilayah atau Provinsi yangdipimpin oleh Gubernur.

2. Pengurus DPC dimana kepemimpinan ditingkat Wilayah Kabupaten atau Kotayang dipimpin oleh Bupati atau Walikota.

3. Masa jabatan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang adalah 3 ( Iiga )tahun terhitung sejak pelantikanlserah terima jabatan, serta disahkan padaPelantikan oleh DPP - IHGMA

4. Dewan Pengurus Daerah dan Pengurus Cabang sekurang-kurang / minimalterdiri dewan pengurus inti yang terdiri atas seorang Ketua, Wakil Ketua,Sekretaris, Bendahara dan dapat ditambahkan Kepala Bidang serta Anggota

5. Jika tidak memenuhi persyaratan minimal pengurus pada point (4) makadisarankan bergabung dengan DPD/DPC terdekat, hal ini denganpertimbangan percepatan pembentukan DPD/DPC IHGMA didalammengumpulkan anggota

6. Dewan Pengurus Cabang dipilih dan diusulkan oleh anggota DPC untukdisyahkan oleh DPD, dengan Surat Keputusan DPD-IHGMA untuk masa baktijabatan 3 (tiga) tahun

7. Masing-masing pengurus yang duduk di Dewan Pengurus Daerah / Cabangakan diberikan sertifikat pengangkatan sebagai pengurus Dewan PengurusDaerah/Cabang yang ditanda tangani oleh Ketua Umum Wakil Ketua 1&2 danSekretaris Umum IHGMA

Pasal 17Tugas dan Wewenang

Pengurus Daerah atau Pengurus Cabang1. Dewan Pengurus Daerah mempunyai tugas dan wewenang untuk secara

kolektif menjalankan segala bentuk kegiatan organisasi secara harian danpelaksanaannya agar organisasi dapat benar-benar bermanfaat bagi paraanggota, Bangsa dan Negara lndonesia.

3.

4.5.6.

7.

2. Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang bertugas untukmendengarkan masukan anggota untuk kepentingan pengernbangan

organisasiMenyiapkan program jangka pendek, menengah, dan panjang untukmelaksanakan kegiatan ditingkat Wilayahnya.Menyinergikan program wilayah dengan program Pengurus PusatMembantu pengawasan dan mengevaluasi program wilayahBersinergi dengan pernerintah setempat dan organisasi lainnya untukbersama-sama memajukan daerah nya.Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Pimpinan Cabang berkewajibanmematuhi keputusan kegiatan yang telah diputuskan dan ditetapkan olehPengurus Pusat

L Pertemuan Anggota wajib diadakan secara periodik pada setiap JumatMinggu Pertama

L Rapat Pengurus Daerah dan Cabang diadakan secara periodik dan sekurang-kurangnya setiap 3 (tiga) bulan sekali

10.Hasil Rapat Pengurus Daerah dan Cabang harus diumumkan secara tertuliskepada seluruh anggota / diupload pada website DPD masing-masing.

11. Sekurang-kurangnya satu kali dalam setahun Dewan Pengurus Daerah danDewan Pengurus Cabang berkewajiban menyampaikan hasil kerjanyakepada seluruh anggota dan bersama-sama menyusun program kerjakedepan melalui Pertemuan Tahunan dalam Rapat Kerja Daerah(RAKERDA).

12.Dewan Pengurus Daerah dan Dewan Pengurus Cabang mempertanggungjawabkan tentang hasil kerja kepada Dewan Pengurus Pusat tentang hasil

kerja dalam Pertemuan Tahunan yang disebut Rapat Kerja Nasional (

RAKERNAS )

Pasal 18RANGKAP JABATAN PENGURUS

a. Pengurus IHGMA tidak dapat merangkap sebagai pengurus atau merangkapjabatan pada organisasi sejenis dan atau organisasi lain karena dapatmengganggu kinerja organisasi, agar tidak terdapat konflik kepentingan dan

tidak bertentangan secara fungsional, serta tidak melanggar kehormatan danatau tradisi luhur IHGMA.

Pengurus IHGMA diharapkan agar tidak merangkap jabatan

DPP.DPD.DPC. karena dapat mengganggu kinerja organisasi, agar

terdapat konflik kepentingan dan tidak bertentangan secara fungsional, seftatidak melanggar kehormatan dan atau tradisi luhur IHGMA

Penilaian terhadap anggota pengurus yang memiliki rangkap jabatan

keputusannya diserahkan sepenuhnya kepasa Pengurus DPC/DPD di tiap

tingkat masing-masing

d. Pengaturan rangkap anggota dan rangkap jabatan akan diatur lebih lanjut

dalam Tata Laksana Organisasi

Pasal 19

Penggantian Pengurus

Penggantian Pengurus dapat dilakukan apabila:

1. Jika seorang pengurus berhenti atau mengundurkan diri dan tidak dapatmenjalankan tugasnya, maka ia atau mereka dapat disisipkan atau digantidengan pengurus yang baru.

2. Agar tidak mengganggu kinerja organisasi, Pengurus IHGMA yang di DPC/ DPD jika sewaktu-waktu meninggalkan pekerjaan lama dan keluar darikota I wilayah sebelumnya maka jabatan yang diembannya dapat diserahterimakan langsung kepada Pengurus / Anggota lainnya.

3. Jika penyisipan atau penggantian diambilkan dari personil dalamkepengurusan, cukup atas keputusan rapat atau musyawarah pengurusharian, tetapi jika penyisipan atau penggantian diambil dari luarkepengurusan atau anggota, maka harus diadakan rapat penguruslengkap {melalui Rapat Pengurus DPC/DPD).

Pasal 20

Penekpan Pengurus

Ketua Umum IHGMA terpilih ditetapkan dengan suatu surat keputusan yangditandatangani langsung oleh Ketua Sidang, Sekretaris Sidang dan Notulen dandisetujuioleh Dewan Pakar dan Dewan Penasehat DPP - IHGMA.

BAB IV

KEKAYAAN

Fasal {9SUffiBER KEUANGAN

Sumber keuangan organisasi diperoleh dari:a. Uang pangkal rnenjadi anggotab. Uang iuran tahunanc. Sumbangan atau usaha-usaha }ain yang tidak mengikat yang diperoleh

secara sah dan tidak bedentangan dengan rnaksud serta tujuan organisasid. Penerimaan uang darisurnber-sumber lain yang sah dan tidak bertentangan

dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Kode EtikProfesi harus dimasukan kedalam rekening koran Bank yang ditunjuk secarasah oleh Kongres

Pasal 20UANG PENDAFTARAN DAN UANG IURAN TAHUNAN

A. Setiap anggota dikenakan uang pangkal keanggotaan dengan ketentuansebagai berikut:

1. Anggota Biasa : sebesar Rp. 500.000 pada awal pendaftaran

2. Anggota Luar Biasa : Rp. 500.000 pada awal pendaftaran

3. Anggota Kehormatan : Sukarela. pada awal pendaftaran

4. Anggota Kolega / Associafe:a. Silver Rp. 5.000.000 / pada awal pendaftaran

b. Gold Rp.10.000.000 lpada awal pendaftaran

c. Platinunr Rp. 20.000.0001pada awal pendaftaran

Pembayaran dilakukan bersama-sama pada saat pendaftaran sebagai anggota

B. Anggota juga dikenakan iuran tahunan, dibayar setiap 1 (satu) tahun denganketentuan sebagai berikut:

1. Anggota Biasa Rp. 300.0001per tahun2. Anggota Luar Biasa : Rp. 300.000 per tahun3. Anggota Kehormatan : Sukarela4. Anggota Kolega lAssociafe :

a. Silver Rp. 500.000 / tahunb. Gold Rp.1.000.000 1 tahunc. Platinum Rp. 2.000.000 / tahun

Pembayaran iuran tahunan tahap pertama dilakukan bersama*sama pada saatpendaftaran.

Pasal 21

TATACARA PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN KEKAYAAN 'J. .:-,..*:

,r IiGMAi-;*,#

C.

DPPIDPDIDPC

A. Pengelolaan dana dan kekayaan lain dilaksanakan dengan azas dan prinsip

akuntasi lndonesiaB. Masing-masing DPP ,DPD dan DPC harus membuat rekening atas narna

Organlsasi IHGMA"

Kongres menetapkan Akuntan Publik yang diakui Pemerintah untukmelakukan audit tahunan dan hasilnya diumumkan kepada anggota secaraterbuka melalui media massa nasionalPembagian dan Pengunaan keuangan DPD dan DPP sebagai berikut:Atas segala kegiatan yang menggunakan dan mengatas namakan IHGMASetiap penerimaan pendapatan keuangan, dan kekayaan sepenuhnyamenjadi hak organisasi IHGMAKeuntungan atas segala kegiatan yang menggunakan dan mengatasnamakan IHGMA Setiap penerimaan pendapatan keuangan dan kekayaanatau keuntungan dari usaha-usaha lain disepakati akan dibagi berdasarkanprosentase di mana DPDIDPC mendapatkan 70 a/, dan DPP mendapatkan 30

%.

Penerimaan dan pendapatan atas Uang Pangkal, disepakati menjadipendapatan DPPPenerimaan dan pendapatan atas Uang luran Tahunan, Sumbangan atau

keuntungan dari usaha-usaha lain disepakati akan dibagi berdasarkanprosentase di mana DPD mendapatkan 7A % dan DPP mendapatkan 30 %.

Didalam menjalankan segala kegiatannya dalam transaksi keuangan yangmengatas namakan organisasi harus menggunakan rekening organisasi.Didalam menjalankan kegiatan operasionalnya DPD,DPC dan DPP dapatmengunakan pendapatan keuangan dan kekayaan yang diterima.Semua pemakaian keuangan didalam menjalankan kegiatannyaDPC/DPDharus membuatkan laporan tertulis secara rinci dan dilaporkan secarabulanan dalam rapat pengurus dan dilaporkan ke DPP.Semua pemakaian keuangan didalam menjalankan kegiatannya DPP harusmembuatkan laporan tertulis secara rinci dan dilaporkan secara bulanandalam rapat pengurus dan dilaporkan ke DPD.

BAB V

MUSYAWARAH DAN RAPAT-RAPAT

Pasal 7

PERTEMUAN ANGGOTA

D.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Status.1. Pertemuan Anggota IHGMA disebut juga Fun & Nehrorking IHGMA.2. Perternuan Anggota merupakan sarana Silaturahmi antar anggota

lndonesian Hotel General Manager Association - IHGMA3. Pertemuan Anggota merupakan sarana musyawarah anggota dengan

pengurus DPC dan DPD IHGMA dan Undangan.4. Pertemuan Anggota wajib diadakan sekalidalam 1 bulan pada setiap

Jumat pada rninggu pertama dan diumumkan didalam website organisasibaik milik DPP maupun DPD

5. Pertemuan Anggota dapat menyelenggarakan sidang ilmiah I presentasiproduk I ae,ara lain di luar sidang organisasi

6. Pertemuan Anggota bersifat nasionaldan dapat dihadiri secara nasionaloleh semua rnember yang terdaftar resmi IHGMA, maupun undangan

Peserta Pertemuan Anggota terdiri dari :

1. Pengurus Daerah2. Anggota3. Undangan4. Sponsorship

Pasal 2

RAPAT PENGURUS

Status.1. Rapat Pengurus merupakan merupakan Badan Legislatif IHGMA2. Rapat Pengurus merupakan musyawarah anggota dengan pengurus DPD

dan DPC IHGMA3. Rapat Pengurus diadakan sekali dalam 3 ( tiga ) bulan pada dan

diumumkan didalam website organisasi baik milik DPD masing-masing.4. Dalam keadaaan luar biasa, Rapat Pengurus dapat diadakan sewaktu-

waktu atas usul sekurang-kurangnya 3 Anggota dan mendapatpersetujuan oleh setengah darijumlah Anggota yang ada

5. Rapat Pengurus dapat menyelenggarakan sidang ilmiah lacara lain diluar sidang organisasi

6. Rapat Pengurus dapat diikuti secara nasional oleh semua member yangterdaftar resmi maupun undangan

b. Peserta Rapat Pengurus terdiri dari :

1. Pengurus Daerah

d.1.2.

3.

4.5.

Kekuasaan dan wevvenang1. Rapat Pengurus mengevaluasi Program Kerja DPD dan Program

Kerja DPC yang sudah ditetapkan sebelumnya2. Rapat Pengurus Daerah menetapkan Program Kerja DPD dan

Program Kerja DPC setahun kedepan.3. Rapat Pengurus Daerah menetapkan Anggaran / Biaya untuk

mendukung program kerja DPD dan DPC.

4. Rapat Pengurus, Mengukuhkan agenda dan program ker;a DPD-IHGMA yang baru.

Tata Tertib Rapat Pengurus :

Rapat Pengurus dilaksanakan oleh Pengurus OrganisasiPengurus DPC/DPD bertanggung jawab atas segi teknis penyelenggaraanRapat PengurusRapat Pengurus dihadiri oleh Pengurus DPC/DPD serta Pembina, KetuaDewan Pakar,Penasehat, Ketua Kehormatan.Rapat Pengurus dapat dihadiri oleh Anggota Kolega / Associated Member.Pengurus, Pembina, Ketua Dewan Pakar, Penasehat, Ketua Kehormatan,Peninjau dengan mandat resmi mempunyai hak bicara. Hak suara hanyadipunyai sebagai utusan

Pasal 3BADAN PELAKSANA RAPAT PENGURUS

Badan Pelaksana Rapat Pengurus dibentuk oleh Dewan PengurusDaerah sekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelum Rapat Anggotadilaksanakan

b.

c.

Biaya Rapat Dewan Pengurus dipikul oleh masing-masing DPD/DPCUndangan dikirimkan oleh Bidang Organisasi kepada semua anggotadengan cara tercataUsurat resmi, selain melalui informasi di mediasocial dan Webiste, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelumtanggal dimulainya Rapat Pengurus

Pasal 4KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN RAPAT PENGURUS

Rapat Pengurus adalah rapat yang berkewajiban serta berwenang menyusunrumusan, keputusan dan ketetapan tentang:

a. Menetapkan, mengubah ataupun menyempurnakan Program Kerja danAnggaran Kerja maupun peraturan pelaksanaan program

b. Menetapkan garis, arah dan sasaran program kerja organisasic. Menetapkan rencana serta program kerja organisasid. Menetapkan dan mensahkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi

Pasal 5RAPAT KERJA DAERAH

a. Status1. Rapat Kerja Daerah ( RAKERDA ) merupakan Badan Legislatif - IHGMA

pada tingkat DPD2. Rapat Kerja Daerah merupakan rnusyawarah antara Anggota, pengurus

utusan DPC dan DPD3. Rapat Kerja Daerah diadakan sekalidalam 6 ( enam ) butan4. Dalam keadaaan luar biasa, Rapat Kerja Daerah dapat diadakan sewaktu-

waktu atas usulsekurang-kurangnya 3 DPC dan mendapat persetujuan

oleh setengah darijumlah Anggota yang ada.5, Rapat Kerja Daerah dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang

organisasi.

Peserh Rapat Keria Daerah terdiri dari :

Dewan Penasehat DaerahPengurus DaerahAnggota

Kekuasaan dan urewenang1. Rapat Kerja Daerah mengevaluasi Program Kerja DPD dan Program Kerja

DPC yang sudah ditetapkan sebelumnya.2. Rapat Kerja Daerah menetapkan Program Kerja DPD dan Program Kerja

b.

1.

2.3.

c.

DPC setahun kedepan. 1e-4E1!i'4.

iI H GM,4

3. Rapat Kerja Daerah Pengurus DPD menetapkan Anggaran I Biaya untukmendukung program kerja DPD dan DPC.

4. Rapat Kerja Daerah, Mengukuhkan agenda dan program kerja DPD-

IHGMA yang baru.

d. Tata Tertib Rapat Rapat Kerja Daerah:1. Rapat Kerja Daerah dilaksanakan oleh Pengurus Daerah bersama Panitia

pelaksana Musyawarah Rapat Kerja Daerah yang dibentuk oleh DPD.2. Panitia Pelaksana Rapat Kerja Daerah bertanggung jawab atas segi teknis

penyelenggaraan Rapat Kerja Daerah.Rapat Kerja Daerah dihadiri oleh utusan DPD dan DPC.Rapat Kerja Daerah sah bila lebih dari setengah jumlah DPC / Anggotamengirimkan utusannya dan hadir pada saat perhitungan kuorum.Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi maka Rapat KerjaDaerah,diundurkan paling lama dalam 1 x 24 jam dan setelah itu RapatKerja Daerah dianggap sah dengan utusan cabang yang hadir.Utusan DPD dan DPC serta,Utusan DPP, Ketua Dewan Penasehat,Dewan Pakar,Peninjau dengan mandat resmi mempunyai hak bicara. Haksuara hanya dipunyai sebagai utusan.

Pasal 6

BADAN PELAKSANA RAPAT KERJA DAERAH

a. Badan Pelaksana Rapat Kerja Daerah dibentuk oleh Pengurus Daerahsekurang-kurangnya 1(satu) bulan sebelum Rapat Kerja Daerahdilaksanakan

b. Biaya Rapat Kerja Daerah dipikul oleh DPD / DPC dibantu masing-masing anggota

c. Undangan dikirimkan oleh Bidang Organisasi kepada semua anggotadengan cara tercatatlsurat resmi, selain melalui iklan di media massanasional 1 (satu) kali, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelumtanggal dimulainya Rapat Kerja Daerah.

Pasal 7

3.4.

5.

6.

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN RAPAT KERJA DAERAH

Rapat Kerja Daerah Daerah berkewajiban serta benrvenang menyusun rumusan,keputusan dan ketetapan tentang:

a. Menetapkan, mengubah ataupun menyempurnakan Program Kerja danAnggaran Kerja maupun peraturan pelaksanaan program

b. Menetapkan garis, arah dan sasaran program kerja organisasic. Menetapkan rencana serta program kerja organisasid. Menetapkan dan mensahkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi

Pasal 8RAPAT KERJA NASIONAL

a. Status1. Rapat Kerja Nasionalmerupakan Badan Legislatif IHGMA2. Rapat Kerja Nasional merupakan sarana musyawarah pengurus utr."rsan DPP

dan DPD IHGMA3. Rapat Kerja Nasionaldiadakan sekalidalam 1 tahun4. Dalarn keadaaan luar biasa, Rapat Kerja Nasionaldapat diadakan sewaldu-

waktu atas usulsekurang-kurangnya 3 DPD dan rnendapat persetujuan olehsetengah darijumlah DPD yang ada

5. Rapat Kerja Nasional dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidangorganisasi

b. Peserta Rapat Kerla Nasional terdiri dari :

1. Dewan Penasehat2. Dewan Pakar3. Pengurus Pusat4. Pengurus Daerah5. Anggota

c. Kekuasaan dan wewenang1. Rapat Kerja Nasional mengevaluasi Program Kerja DPD-DPD dan

Program Kerja DPP yang sudah ditetapkan sebelumnya1. Rapat Kerja Nasional menetapkan Program Kerja DPD-DPD dan Program

Kerja DPP yang disebut dengan Mekanisrne Kerja Organisasi (MKO).setahun kedepan

2. Rapat Kerja Nasional Pengurus menetapkan Anggaran / Biaya untukmendukung program kerja DPD-DPD dan DPP

3. Rapat Kerja Nasional, Mengukuhkan agenda dan program kerja IHGMAyang baru

Tata Tertib Rapat Rapat Kerja Nasional:Rapat Kerja Nasional dilaksanakan oleh Pengurus Pusat bersama Panitiapelaksana Rapat Kerja Nasional yang dibentuk oleh DPPPanitia Pelaksana Rapat Kerja Nasional bertanggung jawab atas segiteknis penyelenggaraan Rapat Kerja NasionalRapat Kerja Nasional dihadiri oleh utusan DPD-DPD dan DPP sertaDewan Penasehat, Dewan Pakar dan UndanganRapat Kerja Nasional sah bila lebih dari setengah jumlah DPD-DPDmengirimkan utusannya dan hadir pada saat perhitungan kuorum RapatKerja Nasional.Bila persyaratan di atas tidak terpenuhi Rapat Kerja Nasional, maka RapatKerja Nasional diundurkan paling lama dalam 1 x 24 jam dan setelah ituRapat Kerja Nasional dianggap sah dengan utusan cabang yang hadirUtusan DPP, DPD=DPD serta Dewan Penasehat, Dewan Pakar, danPeninjau dengan mandat resmi mempunyai hak bicara. Hak suara hanyadipunyai sebagai utusan

Pasal 9BADAN PELAKSANA RAPAT KERJA NASIONAL

a. Badan Pelaksana Rapat Kerja Nasional dibentuk oleh Pengurus Pusatsekurang-kurangnya 'l(satu) bulan sebelum Rapat Dewan Pengurusdilaksanakan

b. Biaya Rapat Kerja Nasional dipikul oleh masing-masing anggotac. Undangan dikirimkan oleh Bidang Organisasi kepada semua anggota

dengan cara tercataUsurat resmi, selain melalui iklan di media massanasional 1 (satu) kali, sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu sebelumtanggal dimulainya Rapat Kerja Nasional

Pasal 10

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN RAPAT KERJA NASIONAL

Rapat Kerja Nasional berkewajiban serta benruenang menyusun rumusan, keputusandan ketetapan tentang:

a. Menetapkan, mengubah ataupun menyempurnakan Program Kerja danAnggaran Kerja maupun peraturan pelaksanaan program

b. Menetapkan garis, arah dan sasaran program kerja organisasic. Menetapkan rencana serta program kerja organisasid. Menetapkan dan mensahkan anggaran pendapatan dan belanja organisasi

d.1.

2.

3.

4.

5.

6.

Pas*l'tr't

KONGRES NASIONAL

Kongres Nasional IHGMA, untuk selanjutnya disebut KONAS IHGMA, adalahperwujudan kedaulatan tertinggi IHGMA. Kongres terdiridari :

1. Kongres2. Kongres Luar Biasa

Kongres, dan Kongres Luar Biasa dipersiapkan dan diselenggarakan oleh PengurusPusat

e- Status1. Kongres rnerupakan Badan Legislatif tertinggi IHGMA2- Kongres merupakan musyawarah utusan DPD-DPD IHGMA3. Kongres diadakan sekalidalam 3 tahun4. Dalam keadaaan luar biasa, Kongres dapat diadakan sewaktu-waktu atas

usul sekurang-kurangnya 3 cabang dan mendapat persetujuan olehsetengah darijumlah DPD yang ada

5. Kongres dapat menyelenggarakan sidang ilmiah di luar sidang organisasi

b. Peserta Kongres Nasionalterdiri dari :

1. Dewan Kehormatan2. Dewan Penasehat3. Dewan Pakar4. Pengurus Pusat5. Pengurus Daerah6. Anggota7. Undangan8. Peninjau

Peserta Kongres Luar Biasa terdiri dari:

1. Dewan Kehormatan2. Dewan Pakar3. Pengurus Pusat4. Pengurus Daeratr

c. Kekuasaan dan wewenang

1. Kongres Nasional menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga, pedoman-pedoman pokok serta garis-garis besar haluan danprogram IHGMA

2. Mengatur dan menetapkan penggunaan dan atau pemakaian lambang3. Menetapkan dan mengesahkan peraturan Organisasi4. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja ( GBPK )5. Menilai pertanggung jawaban Ketua Umum DPP IHGMA dan Dewan

Pertimbangan mengenai amanat yang diberikan oleh Kongres sebelumnya,menerima atau menolak Laporan Pertanggung jawaban Ketua Umum

6. Memilih Ketua Umum untuk Dewan Pengurus Pusat, dan mengukuhkanKetua dan Anggota Dewan Pakar, Ketua dan Anggota Dewan Penasehat

7. Mengukuhkan badan-badan kelengkapan pengurus IHGMA yang baru8. Kewenangan lain yang ditetapkan oleh Kongres dan tidak bertentangan

dengan AD-ART

Tata Tertib Kongres:Kongres dilaksanakan oleh Pengurus Pusat bersama Panitia pelaksanaKongres yang dibentuk oleh DPPPanitia Pelaksana Kongres bertanggung jawab atas segi teknispenyelenggaraan KongresDPP tetap bertanggung jawab sebagai Panitia Sidang.Kongres dihadiri oleh utusan DPC, DPD dan DPP serta Dewan Pembina,Ketua Dewan Pakar, Dewan Penasehat, Ketua Kehormatan, Peninjau danUndangan DPPKongres sah bila lebih dari setengah jumlah DPP dan DPD mengirimkanutusannya dan hadir pada saat perhitungan kuorum.Bila persyaratan diatas tidak terpenuhi, maka Kongres diundurkan palinglama dalam 1 x 24 jam dan setelah itu Kongres dianggap sah dengan utusanDPD dan DPP yang hadir.Utusan cabang, DPP, DPD, DPC, dan serta Dewan Pembina, DewanPakar,Peninjau dan Undangan dengan mandat resmi mempunyai hak bicara.Hak suara hanya dipunyai sebagai utusan.

Pasal 12BADAN PELAKSANA KONGRES

a. Badan Pelaksana Kongres dibentuk oleh Pengurus Pusat sekurang-kurangnya 3(tiga) bulan sebelum Kongres dilaksanakanb. Biaya Kongres dipikul oleh masing-masing anggotac. Undangan dikirimkan oleh Badan Pelaksana Kongres kepada semua anggotadengan cara tercataUsurat resmi, selain melalui iklan di media massa nasional 1

(satu) kali, sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal dimulainya Kongres

d.1.

2.

3.4.

5.

6.

7.

Pasal 13

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN KONGRES

a. Kongres berkewajiban serta berwenang menyusun rumusan, keputusan danketetapan tentang:b. Menetapkan, mengubah ataupun menyempurnakan Anggaran Dasar, AnggaranRumah Tangga maupun peraturan pelaksanaan organisasi

c. Menetapkan garis, arah dan sasaran organisasid. Menetapkan rencana serta program kerja organisasie. Menetapkan dan mengesahkan anggaran pendapatan dan belanja organisasif. Mengesahkan dan menolak pertanggungjawaban Pengurus yang akanmenyelesaikan masa jabatannyag. Mengesahkan laporan audit mengenai pengelolaan keuangan dan kekayaanorganisasih. Menetapkan susunan pengurus DPP untuk masa jabatan 3 ( tiga) tahunberikutnya

BAB VITata-Tertib Pemilihan Ketua Umum

Pasal 1

Ketentuan UmumPemilihan Ketua UmumPemilihan Ketua Umum dilakukan melalui Pemungutan Suara dalamSidang Pleno yang dihadiri oleh peserta KONGRES secaralangsungdan apabila anggota berhalangan hadir dapat menitipkansurat suaranya kepada DPD terkait secara bebas dan rahasia denganmemberikan surat pernyataan memilih yang disampaikan denganamplop teftutup, lengkap dengan nama,dpd,jabatan, nomer anggotadan calon yang dipilih.Pencalonan .

- Setiap Anggota berhak penuh untuk mencalonkan dirisecara pribadi sebagai calon Ketua Umum

1.

2.

Calon Ketua Umum dapat diusulkan atau dicalonkan olehDPC I DPD maupun DPP.

Pasal 2Syarat & Kriteria Untuk Menjadi Ketua Umum

Syarat dan Ketentuan Sebagai Calon Ketua Umum sbb :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.2. Sehat Jasmani dan Rohani.3. Mempunyaijiwa kepemimpinan.4. Terdaftar sebagaiAnggota biasa IHGMA dan aktif dalam kegiatan

IHGMA.5. Sudah pernah menjadi pengurus IHGMA baik di DPC i DPD / DPP.6. Berdomisili diwilayah Negara Kesatuan Republik lndonesia.7. Bukan pengurus dari organisasi sejenis.8. Bersedia dicalonkan dan bersedia meluangkan waktu untuk menjadi

pengurus.9. Memiliki konsep visi dan misi yang jelas bagi kemajuan IHGMA10. Memiliki kapasitas, kapabilitas dan aksepbilitas.11. Menyatakan kesediaan untuk mengemban amanah organisasi.12. Mampu bekerjasama secara kolektif pada tingkat Nasional dan

Daerah.13. Memiliki komitmen dan kompetensi untuk memimpin IHGMA

berdasarkan ADIART, GBPK dan MKO.14. Belum pernah dihukum dan atau tidak sedang terlibat dalam masalah

hukum.15. Memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan

Pasal 3Pemilih

Pemilih merupakan anggota IHGMA yang terdaftar secara resmi di DPCmaupun DPD sebagai anggota IHGMA, dan secara lengkap sudahtercatat di Bidang Keanggotaan DPP IHGMA.Calon Ketua Umum juga dibenarkan memberikan hak suara.Anggota DPD IHGMA sebagai tuan rumah tetap mempunyai I ( satu) haksuara..Setiap utusan DPD-DPD IHGMA sebagai undangan yang mewakiliDPDnya yang menjabat atau yang ditunjuk sebagai penruakilan dari PosisiKetua, Sekretaris dan Bendahara masing-masing orang mempunyai 3 (Tiga ) hak suara.Utusan DPP IHGMA sebagai undangan maisng-masing orang mempunyai5 ( Lima ) hak suara,Dalam pelaksanaannya anggota IHGMA yang merniliki hak pilih dansudah mendaftar namun belum hadir disaat pemilihan dimulai, akanditunggu 1 x 15 menit setelah itu dinyatakan gugur.

1.

2.3.

4.

5.

6.

Pasal 4Penghitungan dan Penetapan Suara.

1. Ketua Umum terpilih adalah calon ketua umum yang memperoleh suaraterbanyak.

2. Penghitungan suara dipimpin oleh Pimpinan Sidang, Sekretaris dan Notulenyang ditunjuk sebelum sidang dimulai..

3. Peninjau adalah Dewan Penasehat dan Dewan Pakar4. Jika terdapat perolehan yang sama, maka pemilihan akan diulang sesuai

dengan tahapan yang sama.

Pasal 5Tahapan Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum

a. Penjaringan Bakal Calon Ketua Umum dan Penetapan Calon KetuaUmum akan dilakukan melalui tahapan sosialisasi dan penjaringan olehTim Formatur /Panitia Pemilihan di DPP IHGMA

b. Pendaftaran Calon Ketua Umum dapat dilakukan secara pribadi danusulan DPD.

c. Penyerahan Berkas Calon Ketua Umum .

d. Penetapan dan Pengumuman bakal calon Ketua Umum akan melaluiproses seleksi dan verifikasi oleh Tim Formatur lPanitia Pemilihan di DPPlHGMA,jika dinyatakan telah memenuhi persyaratan sebagai KetuaUmum.

e. Pelaksanaan Kampanye dan Sosialisasi program masing-masing calonKetua Umum

f. Masa tenang ditetapkan 2 minggu sebelum hari pemilihan

Pasal 6Tata Cara Pemungutan Suara

1. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dilakukan secara langsungoleh peserta KONGRES NASIONAL.

2. Pemungutan dan perhitungan Suara serta pengumuman danpenetapan hasil pemilihan ketua umum melalui mekanisme kongresIHGMA dilaksanakan

Pasal 7Hak Suara Peserta KONGRES

Didalam pelaksanaannya untuk memilih calon ketua umum diatur sebagai berikut :

1. Daftdr Pemilih Tetap akan diumumkan/ditempel dipapan pengumuman padahari pelaksanaan Kongres Nasional IHGMA atau diwebsite DPP..

2. Pemilih dari pengurus DPP IHGMA masing-masing orang mempunyai 5 (Lima ) hak suara,diwakili dengan surat suara

3. Pemilih dari pengurus sebagai utusan DPD-DPD IHGMA yang datang secaralangsung atau anggota yang ditunjuk untuk mewakili Pengurus DPD nya

'usr-

7.8.

o

masing-masing (maksimal 3 orang per DPD),sebagai Ketua, Sekretaris danBendahara maka masing-masing orang mempunyai 3 ( Tiga ) hak suara,dengan rincian (sebagai pribadi 1 suara ditambahkan 2 suara) yg diwakilidengan surat suara Warna Merah

4. Pemilih dari Anggota Biasa IHGMA di DPD-DPD lain termasuk juga pemilihdari anggota IHGMA tuan rumah sebgai perorang mempunyai 1 ( satu) haksuara, diwakili dengan surat suara Warna Biru.

5. Semua Hak suara anggota IHGMA yang sudah yang terdaftar dimasing-masing DPD dan tercatat secara resmi di DPP mendapatkan 'l ( satu ) haksuara, maka pemakaian hak suaranya dapat diwakili secara penuh olehAnggota lainnya sebagai perwakilan atau Pengurus DPD sebagai penrakilanuntuk hadir, perhitungan hak suara dihitung berdasarkan jumlah anggotayang terdaftar di DPD dan Jumlah suara akan dinyatakan valid/berlakusetelah mendapat persetujuan/klarifikasi oleh Bidang Keanggotaan, diwakilidengan surat suaradiwakilinya

dan ditambahkan jumlah suara yang

6. Seluruh Pemilih masing-masing harus mengisi ulang daftar pemilih / formuliryang disediakan oleh Panitia Kongres dan segera menyerahkan kepadaPimpinan Kongres.Pimpinan Kongres memeriksa dan meneliti formulir tersebut.Hasil pemeriksaan dan penelitian formulir tersebut akan diumumkan olehPimpinan Sidang sebagaijumlah suara yang tercatat sebagai pemilih.Pimpinan Sidang dibantu oleh Sekretaris dan Notulen sidang, menetapkancalon pemilih untuk selanjutnya akan memanggil calon pemilih satu persatuguna menerima surat suara.

10. Sebelum dilakukan pemungutan suara, pimpinan Kongres wajib melakukan :

a. Penghitungan surat suara dan perkiraan jumlah suara yang didapat.b. Memeriksa kotak suara yang akan digunakan dalam mengumpulkan surat

suara pemilihan Ketua Umum dan menunjukan kepada peserta Kogreskotak suara yang kosong dan melakukan penyegelan.

11. Pimpinan Kongres memanggil satu-persatu peserta Kongres yang ditetapkansebagai pemilih.

12. Pemilih menentukan pilihannya dengan cara membuka lipatan surat suara,mencoblos/Mencoret Nomor Calon Ketua Umum yang dipilih dibiliksuara,melipat kembali dan memasukan surat suara kedalam kotak suara.

Pasal IPenghitungan Suara

1. Penghitungan suara diawali dengan membuka kotak suara dan menghitungjumlah surat suara yang masuk serta mengumumkan hasil suara satupersatusecara terbuka.

2. Panitia Kongres dibantu oleh Ketua, Sekretaris dan Notulen Sidangmembacakan hasil suara dan melakukan pencatatan diwhite board.

3. Sah atau Tidaknya surat suara yang masuk ditentukan oleh panitia pemil

4. Setelah semua surat suara selesai semua dibacakan dan dicatat, dilakukanperhitungan hasil suara yang didapat secara langsung, dan mengumumkansecara terbuka Calon Ketua Umum terpilih.

5. Calon Ketua Umum dianggap sah dan terpilih, apabila mendapatkan jumlahsuara 50 % + 1 dari suara pemilih.

6. Jika hasil suara yang dihasilkan sama maka akandilakukan pemilihan suaraulang dengan memakai mekanisme pemilihan Calon Ketua Umumsebelumnya

7. Pimpinan Kongres mengumumkan, mengesahkan dan menetapkan namaCalon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak Sebagai Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat IHGMA periode selanjutnya.

8. Selanjutnya dilakukan serah terima jabatan dan dilanjutkan dengan pelantikanCalon Ketua Umum yang memperoleh suara terbanyak Sebagai Ketua UmumDewan Pimpinan Pusat IHGMA periode selanjutnya

Pasal 9Pembentukan Kepengurusan

Ketua Umum IHGMA terpilih secara langsung diberi mandat penuh oleh hasil"KONGRES NASIONAL IHGMA untuk menyusun komposisi Dewan Pengurus DPPIHGMA Periode selanjutnya, selambat-lambatnya 12 ( dua belas ) hari setelahKONGRES selesai diadakan.

BAB VIIPengambilan Keputusan dan Atrran Ketukan Palu Sidang

Pasal 1

Pengambilan Keputusan1. Keputusan diambil dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.?- Jlka poin (1) tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan suara

terbanyak.3. Jika point (2) tidak terpenuhi, rnaka keputusan diserahkan kepada pimpinan

sidang.

Pasal 2Aturan Keturkan Palu $idang

Penetapan keputusan ditandaidengan ketukan palu sebagai berikut :

1. Ketukan 1 kali untuk penetapan dan putusan.2. Ketukan 2 kali untuk putusan sementara.3. Ketukan 3 kali untuk membuka dan rnenutup sidang.

3.

Penutup

Pasal 3

1. Segala sesuatu yangberkaitandengan penambahan dan/ataupengurangan pasal danayat akan diputuskan oleh pimpinan sidang atas persetujuan dewanpresidium.

2. Tata tertib ini berlaku sejak keputusan ditetapkan.HaLhal yang belurn diatur dalam tata tertib iniakan diatur kemudian olehPanitia Kongres.

a.

b.

c.

d.

a.

b.

BAB VIIIKODE ETIK PROFESI

Pasal 1

ETIKA KEPADA ORGANISASI DAN HEGARA

General managerl Hotet Managerl Restdenf Managerl Vitla

M a n a ge rlA pe ratian M a n ag erExe c utive Assrsfanf M a n ag e r harusselalu bertindak jujur dan dengan ketulusan hati nurani wajibmenghindarkan semua prilaku yang dapat merugikan nama baikPribadi serta OrganisasiGeneral Manager/ Hatel b$anager/ Resrdenf ManagerlViltaM a n age rlO pe ruti o n M a n age r /Exec utive Assr.sfanf M a n age r ha rusbertindak dengan kesadaran atas kewajibannya dan selalu menjunjungtinggi norma-norma Profesi dan Hukum lndonesiaGeneral Manager/ Hotel Manager/ Resrdenf Manager/ Villa ManagerlQ pe ratia n M an age r /Ex ec utive Assisfanf M a n ag e r dila ran g melaku ka n

kegiatan yang bertentangan dengan azas dan tujuan organisasi,falsafah Pancasila serta Undang-undang Dasar 45General Manager/ Hatel Managerl Resident Manager/VillaM a n ag e r/a p e rat i o n M a n ag e r/Ex e c utive Assr.sfanf M a n ag e r h a ru sselalu bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 2ETIKA L'ESPRIT DE CORPS

General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa

M a n a ge r/O pe rati o n M a n ag e r/Ex e c utive Assrsfanf M a n ag e r w ajibmelakukan peran Profesionalisme demi nama baik rekan sejawatGeneral Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa

M a n a ge r/O p e rati o n M a n a g e r /Ex e c u tive Assisfanf M a n ag e r tid a k bole h

melakukan kegiatan yang prilakunya dapat menimbulkan pertentangan

dan perpecahan antar sejawatGeneral Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ VillaM a n ag e r/O pe rati o n M a n a g e r lExe c u tive A ssisfanf M a n ag e r ha rus

selalu menciptakan suasana kondusif di dalam lingkungankekaryaannyaGeneral Manager/ Hotel Manager/ Resrdenf Manager/ VillaM a n ag e r/O p e rati o n M a n ag e r /Ex e c ut ive Assisfanf M an age r w aSib

d.

e.

meningkatkan dan menumbuh kembangkan kemampuan Profesi sertakewirausahaan rekan sejawatGeneral Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager/Operation Manager /Executive Assisfanf Manager wajib salingmengingatkan rekan sejawat yang melakukan pelanggaran Etika danNorma Profesi

Pasal 3INTEGRITAS IHGMA MEMBER

a. General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager/Aperation Manager/Executive Asslsfanf Manager dan seluruh anggotaharus mampu menyumbangkan keahlian dan pengalamannya demikemajuan lndustri Perhotelan lndonesia

b. General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager/Operation Manager/Executive Asslsfanf Manager dan seluruh anggotaperlu berpartisipasi aktif dalam kegiatan usaha Pariwisata Nasionalmaupun lnternasional

c. General Managerl Hotel Manager/ Residenf Manager/ Villa Manager/Operation Manager /Executive Assrsfanf Manager dan seluruhanggota harus memiliki wawasan kebangsaan lndonesia.

d. General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager/Operation Manager/Executive Assisfanf Manager dan seluruh anggotaharus mampu menjaga kejujuran dan integritas profesi

Pasal 4PERAN KEWIRAUSAHAAN

General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villa Manager /OperationManager /Executive Assisfanf Manager dan seluruh anggota wajib mempertinggiwawasan kewirausahaan melalui partisipasi aktif didalam kehidupan MasyarakatWirausaha {Enterprenuer-Sociefy) sesuai dengan kemampuan lntelegensia maupunEkonominya

Pasal 5KETAATAN

a. General Manager/ Hotel Manager/ Resident Manager/ Villafr/l a n a ge r/O pe rati o n M a n ag e r /Exe c u t ive Assr'sfanf M a n ag e r danseluruh anggota wajib mentaati setiap Keputusan Dewan PimpinanPusat

b. General Manager/ Hotel Manager/ Residenf Manager/ VillaM a n a g e r/O p e rat i o n M a n a g e r /Ex e c u tiv e Assr"sfanf M a n ag e r danseluruh anggota dalam menyelesaikan perselisihan keanggotaan wajibmenghormati dan mentaati Keputusan yang dibuat oleh DewanPimpinan Pusat bersama dengan Dewan Pembina

,,h

Pasal 6.PERUBAHAN

Kode Etik Protesi dapat disempurnakan dan disahkan melalui Kongres Nasional

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal {

ATURAN PERALIHAN

1. Apabila pembahasan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dalarnsidang pleno kongres nasional tidak dapat terselesaikan, maka bagian-bagian yangtelah disepakati dinyatakan berlaku sejak ditetapkan.

2. Panitia pengarah yang mendampingi pembahasan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga diberikan wewenang untuk menyelesaikan bagian-bagian yangbeh,lm terselesaikan datram waktu pating lama 14 ( empat belas ) hari setelahKongres Nasional.

3. Bagi DPD-DPD yang belum menyesuaikan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga diberikan waktu penyesuaian paling lambat sampai pada RapatKerja Daerah-DP D yang bersang kutan berikutnya.

Pasal 2

ATURAN TAMBAHAN

1. Seluruh anggota IHGMA dianggap telah mengetahuiAnggaran Dasar danAnggaran Rurnah Tangga iHGMA.

2. Seluruh anggota IHGMA harus mentaatiAnggaran Dasar dan Anggaran RumahTangga inidan bagi yang melanggarnya akan dikenakan sanksi sebagaimana yangdiatur dalam Pedoman Tatalaksana Organisasi.

3. Dalam halterjadi perbedaan penafsiran anggaran rurnah tangga, maka penafslrantersebut diserahkan ke Dewan Kehormatan.

4. Dewan Kehormatan dapat mengawasi pelaksanaan ART IHGMA

5. Setiap perencanaan kegiatan yang menunjang keberadaan IHGMA agardikomunikasikan ke Ketua Umum DPD dan dibahas ke Executive Committee DPP

dffihi'ii@jx

agar sama 2 bisa dimengerti maksud dan tujuan serta bene*t yang didapat untukanggota

6. Hal-halyang belum diatur dalam anggaran rumah tangga ini dimuat dalamperaturan tersendiri, dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan AnggaranRumah Tangga IHGMA.

7. HaLhalyang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga {ART) ini akan diaturPengurus Pusat, sepanjang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar danAnggaran Rumah Tangga, melalui Kongres Nasional. Anggaran Rumah Tangga(ART) ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

8. Dengan disyahkannya Anggaran Rumah Tangga ini, maka Anggaran RumahTangga sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

I Tugas dan Wewenang rinciannya diatur dalam Adendum "Tugas dan TanggungJawab Pengurus" pada lembaran terpisah dan mengikat

. Pasal 3

PEMBERLAKUAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Anggaran Rumah Tangga ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. AnggaranRumah Tangga ini disahkan dalam sidang Pleno Kongres Nasional Pertama IHGMAdi Makassar Pada tanggal 13 Mei 2A17 dan berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Makassar,

Pada Hari Sabtu, Tanggal 13 Mei 2A17

Whisnu A! Baatafi

Ketua Umum

ffiAngkoso

Ketua Dewan Kehormatan