ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA …/Analisis...(studi kasus putusan kasasi no. 1890 k/pid.sus/2010) commit to user i analisis yuridis pengajuan kasasi oleh terdakwa

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA

DAN PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM

PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA

KESESUAIANNYADENGAN KUHAP

(STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NO. 1890 K/PID.SUS/2010)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

Melengkapi Syarat-syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana S1

Dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Oleh

RATNA MUTIARA KUSUMADEWI

NIM. E0008069

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2012


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)




KESESUAIANNYA DENGAN KUHAP


Oleh :


NIM. E0008069

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juli 2012

Dosen Pembimbing

Bambang Santoso, S.H., M.Hum.

NIP. 19620209 1989031001


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)




KESESUAIANNYA DENGAN KUHAP


Oleh


NIM. E0008069

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 19 Juli 2012

DEWAN PENGUJI

1. Edy Herdyanto, S.H., M.H. : ……………………………….

NIP. 19570629185031002

Ketua

2. Kristiyadi, S.H., M.Hum. : ……………………………….

NIP. 195812251986011001

Sekretaris

3. Bambang Santoso, S.H., M.Hum. : ……………………………….

NIP. 19620209 1989031001

Anggota

MENGETAHUI

Dekan,

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum

NIP. 195702031985032001


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Ratna Mutiara Kusumadewi

Nim : E0008069

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul

ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA DAN

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA

TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA KESESUAIANNYA DENGAN

KUHAP (STUDI KASUS PUTUSAN KASASI NO. 1890 K/PID.SUS/2010)

adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan

hukum (skripsi) ini di beri tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya

bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi)

dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.


Yang membuat pernyataan

Ratna Mutiara K.

NIM. E0008069


commit to user

v

ABSTRAK

RATNA MUTIARA KUSUMADEWI, E0008069, ANALISIS YURIDIS

PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN

HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

KORUPSI SERTA KESESUAIANNYA DENGAN KUHAP (STUDI KASUS

PUTUSAN KASASI NO. 1890 K/PID.SUS/2010) Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar permohonan

kasasi yang diajukan oleh terdakwa dalam permohonan kasasi sesuai dengan

ketentuan KUHAP dan pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam

memeriksa dan memutus kasasi oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana

korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat

preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang

dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), Penulis

menggunakan metode penalaran deduktif dalam penelitian ini dengan teknik

analisis bahan hukum secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa

permohonan kasasi didasarkan pada pertimbangan hukum putusan pengadilan

tinggi Surabaya merupakan pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak

layak (onvoldoende gemotiveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil

alih pertimbangan judex factie Pengadilan Negeri Situbondo tanpa memberikan

pertimbangan sendiri, dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang terungkap,

dan tanpa mempertimbangkan seluruhnya keberatan-keberatan yang diajukan

dalam memori banding. Sehingga permohonan kasasi ditolak berdasarkan pada

kewenangan Pengadilan Tinggi untuk mengambil alih pertimbangan Pengadilan

Negeri yang telah dianggap tepat dan benar dan putusan judex factie dalam

perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.

Kata kunci : Kasasi, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Korupsi


commit to user

vi

ABSTRACT

RATNA MUTIARA KUSUMADEWI, E0008069, A JURIDICAL

ANALYSIS ON APPEAL TO SUPREME COURT BY THE DEFENDANT

AND THE SUPREME COURT JUDGE’S RATIONALE IN CORRUPTION

CRIME CASE AND ITS COMPATIBILITY WITH THE KUHAP (A CASE

STUDY ON THE APPEAL TO SUPREME COURT VERDICT NO. 1890

K/PID.SUS/2010) Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University.

This research aims to find out whether or not the rationale of appeal to

Supreme Court filed by the defendant had been consistent with the KUHAP and

Supreme Court Judge’s rationale in hearing and sentencing the Appeal to Supreme

Court filed by the defendant in corruption crime case had been consistent with the

provision of KUHAP.

This research is a normative law research that was prescriptive in nature

with case approach. Technique of collecting law material used in this research was

library research. The writer used deductive reasoning method in this research with

technique of analyzing law material qualitatively.

Based on the result of research and discussion, it could be concluded that

the appeal to Supreme Court based on the legal rationale of Surabaya Second

Instance court’s verdict was inadequate or unreasonable rationale (onvoldoende

gemotiveerd) because it only justified or took over judex factie rationale of

Situbondo First Instance Court without giving its own deliberation, using the

disclosed legal facts, and without taking into account all objections filed in the

appeal memorandum. Thus, the appeal to Supreme Court was rejected based on

the Second Instance Court to take over the First Instance Court’s rationale that had

been considered as appropriate and correct and the judex factie verdict in this case

was not in contradiction with the constitution and/or law.

Keywords: Appeal to Supreme Court, Judge’s Rationale, Corruption Crime


commit to user

vii

MOTTO

Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi ketika kesempatan

bertemu dengan kesiapan.

Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal, tetapi

bangkit kembali setiap kali kita jatuh. (Confusius)

Mereka berkata bahwa setiap orang membutuhkan tiga hal yang akan membuat

mereka berbahagia di dunia ini, yaitu: seseorang untuk dicintai, sesuatu untuk

dilakukan, dan sesuatu untuk diharapkan. (Tom Bodett)

Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka

terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka bekerja.

Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi. (Ernest Newman)

There’s no success without sacrifice!!


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Karya sederhana ini kupersembahkan

kepada :

Allah SWT, Yang Maha Pengasih dan

Maha Penyayang yang selalu

melimpahkan rahmat dan hidayah bagi

hamba-Nya.

Bapak dan Ibu, beliaulah orang yang

paling aku sayang dan semoga ini dapat

memberikan kebanggan bagi kalian.

Kakak-kakakku yang tersayang.

Sahabat-sahabatku, yang selalu

memberikan keceriaan hidupku.

Fakultas Hukum Universitas Sebelas

Maret Surakarta.


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan

Yang Maha Esa, penguasa alam semesta dimana segala mahkluk tunduk dan

mengabdi, sumber dari segala kebenaran dan dari Dialah segala kasih sayang

bersumber serta akhir dimana semuanya akan kembali. Hanya atas karunia,

rahmat, dan hidayah-Nya yang begitu besar kepada penulis, telah memberikan

jalan, kelancaran, kemudahan, dan segala ridho-Nya kepada penulis sehingga

dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul ANALISIS YURIDIS

PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA DAN PERTIMBANGAN

HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA TINDAK PIDANA

KORUPSI SERTA KESESUAIANNYA DENGAN KUHAP (STUDI KASUS

PUTUSAN KASASI NO. 1890 K/PID.SUS/2010).

Penyusunan penulisan hukum ini sendiri mempunyai tujuan utama untuk

melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penulisan hukum ini merupakan

buah pemikiran penulis sebagai akumulasi pengetahuan yang diserap selama

menempuh proses pembelajaran.

Dalam menyelesaiakan Penulisan Hukum (Skripsi) Penulis tak lepas dari

bimbingan dan bantuan yang sangat berarti dari banyak pihak. Untuk itu, pada

kesempatan ini tidak lupa penulis mengucapkan rasa terima kasih yang tak

terhingga kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret;

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara

yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulisan

skripsi ini yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk

memberikan bimbingannya serta terima kasih untuk segala arahan dan

masukan bagi tersusunnya skripsi ini dengan baik.


commit to user

x

4. Bapak Sutapa M. Widada, S.H., M.Hum, selaku pembimbing akademis,

atas bimbingannya selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum

UNS.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan

bimbingan dan ilmu pengetahuan serta membuat penulis menjadi

mengerti mengenai seluk beluk ilmu hukum.

6. Bapak Sri Marsono dan Ibu Retno Palupi, beliau adalah kedua orangtuaku

yang setiap hari selalu membimbingku, mendidikku, mengajarkan segala

sesuatu dengan sabar dan selalu memberi motivasi tentang pelajaran

hidup selama ini.

7. Kakak-kakakku tersayang, Mas Widhiawan yang selalu sabar

menghadapiku, dan Mas Raditya yang senantiasa selalu membimbingku,

memberikan pengarahan, dan selalu mengajarkanku tentang kehidupan

yang sebenarnya. Serta kakak iparku Mbak Ayu dan Mbak Putri yang

selalu memberikan motivasi buatku. Kalianlah bagian terdekat hidupku.

8. Alm. Eyang Rachmad, berkat doa-doanya yang mustajab yang selalu

memberikan yang terbaik untuk cucunya. Terima kasih Eyang.

9. Arief, terima kasih untuk semua motivasinya, semoga apa yang kamu

cita-citakan selama ini segera tercapai. Amin. Buat sahabatku tersayang

Fatia, Fafa, Lisa, Siska, terima kasih sudah menemani selama hampir 4

tahun duduk di bangku perkuliahan Fakultas Hukum UNS yang selalu

memberikan canda dan tawa. Semoga kita semua sukses di kehidupan

mendatang. Amin.

10. Anak-anak 56 Okky, Ima, Briyan, Yogga yang selalu setia menemani dan

memberikan motivasi buatku terima kasih.

11. Diana, Namira, Ndartik yang walaupun sudah jarang bertemu kalian tetap

bagian terdekatku. Terima kasih untuk semuanya.

12. Yunita, Ayu, Nisa, Juwi, Jeni terima kasih untuk semua saran dan

masukannya.


commit to user

xi

13. Teman-teman angkatan 2008 Fakultas Hukum UNS “This is Our Story”,

terima kasih untuk 4 tahun ini kekompakan dan kebersamaan kalian patut

untuk dikenang.

14. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan dalam kesempatan ini, tapi

jasanya dapat dirasakan oleh penulis terima kasih banyak.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari sempurna,

mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh karena itu, segala saran

dan kritik yang bersifat membangun diharapkan dapat diberikan untuk

kesempurnaan penulisan hukum ini. Semoga penulisan hukum ini dapat

bermanfaat kepada kita semua, terutama untuk penulisan, akademisi, praktisi,

serta masyarakat umum.


Penulis,

Ratna Mutiara K.


commit to user

xii

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ............................................................................... i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING...................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI................................................ iii

HALAMAN PERNYATAAN…………………………………………. iv

ABSTRAK……………………………………………………………… v

ABSTRACT…………………………………………………………….. vi

MOTTO..................................................................................................... vii

PERSEMBAHAN………………………………………………………. viii

KATA PENGANTAR………………………………………………….. ix

DAFTAR ISI……………………………………………………………. xii

DAFTAR BAGAN……………………………………………………… xv

BAB I. PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah ............................................................ 1

B. Rumusan Masalah .................................................................... 6

C. Tujuan Penelitian ..................................................................... 7

D. Manfaat Penelitian .................................................................... 8

E. Metode Penelitian...................................................................... 9

F. Sistematika Penulisan Hukum .................................................. 13

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori ........................................................................ 15

1. Tinjauan Tentang Upaya Hukum Kasasi ......................... 15

a. Pengertian Kasasi ......................................................... 15

b. Kasasi sebagai Upaya Hukum ...................................... 16

c. Tata Cara Pengajuan Kasasi ......................................... 17

d. Alasan Kasasi ............................................................... 18

2. Tinjauan Pertimbangan Hakim ........................................ 19


commit to user

xiii

a. Pengertian Hakim ......................................................... 19

b. Pertimbangan Hakim .................................................... 19

c. Tugas, Kewajiban, dan Tanggungjawab Hakim .......... 23

d. Pengertian Putusan dan Hakim dan Isi Putusan

Hakim ........................................................................... 24

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Korupsi ....................... 26

a. Pengertian Tindak Pidana ............................................. 26

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi .............................. 28

B. Kerangka Pemikiran ................................................................ 33

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Dasar Permohonan Kasasi Yang

Diajukan Oleh Terdakwa Dalam Perkara Korupsi

Kasus Penyelewengan Program Penanganan Sosial

Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dengan Ketentuan

KUHAP .................................................................................. 34

1. Kasus Posisi ..................................................................... 34

2. Identitas Terdakwa .......................................................... 36

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada

Pengadilan Negeri Situbondo .......................................... 36

4. Tuntutan Penuntut Umum ............................................... 55

5. Amar Putusan Pengadian Negeri Situbondo ................... 58

6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi .................................... 60

7. Dasar Permohonan Kasasi Terdakwa .............................. 63

8. Pembahasan ..................................................................... 70

B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah

Agung dalam Memeriksa dan Memutus Kasasi

oleh terdakwa dalam perkara Tindak Pidana

Korupsi dengan Ketentuan KUHAP ...................................... 77

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung ........................ 77

2. Amar Putusan Mahkamah Agung ................................... 80


commit to user

xiv

3. Pembahasan ..................................................................... 84

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan ................................................................................. 90

B. Saran ....................................................................................... 91

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................... 92

LAMPIRAN


commit to user

xv

DAFTAR BAGAN

A. Bagan Kerangka Pemikiran................................................................ 32


commit to user

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia

seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera,

dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk

mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut,

perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada

khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi

masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin

meningkat, karena dalam kenyataan adanya pembuatan korupsi telah

menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat

berdampak pada timbulnya krisis di berbagai sidang. Untuk itu, upaya pencegahan

dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat.

Kasus korupsi di Indonesia seakan-akan menjadi persoalan yang tak

pernah bisa untuk diberantas. Penggunaan kekayaan Negara untuk kepentingan

pribadi maupun kelompok tanpa hak adalah sebuah indikasi adanya perbuatan

korupsi. Begitu banyaknya kasus korupsi di semua level baik yang terjadi pada

birokrasi pemerintahan, pengadilan, maupun sektor lainnya menjadikan Indonesia

mengalami keterpurukan di mata internasional. Di seluruh dunia, korupsi selalu

mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan tindak pidana lainnya.

Korupsi merupakan masalah serius yang dapat membahayakan stabilitas dan juga

politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lambat laun

perbuatan ini seakan menjadi budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-

cita menuju masyarakat yang adil dan makmur. Masalah korupsi terkait dengan

kompleksitas masalah, antara lain masalah moral / sikap mental, masalah pola


commit to user

2

hidup kebutuhan serta kebudayaan dan lingkungan sosial, masalah

kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesejahteraan sosial-ekonomi, masalah struktur /

sistem ekonomi, masalah sistem / budaya politik, masalah mekanisme

pembangunan dan lemahnya birokrasi / prosedur administrasi (termasuk sistem

pengawasan) di bidang keuangan dan pelayanan publik. (Barda Nawawi Arif,

2003: 85).

Korupsi menimbulkan dampak yang buruk bagi pembangunan nasional,

sebagaimana dikemukakan oleh Gray dan Kauffman yang dikutip oleh U Myint

sebagai berikut :

This greater recognition that corruption can have a serious adverse

impact on development has been a cause for concern among developing

countries. In a recent survey of 150 high level officials from 60 third world

countries, the respondent sranked public sector corruption as the most

severe obstacle confronting their development process (Gray and

Kaufmann 1998). Countries in the Asia and Pacific region are also very

worried about this problem and they are in substantial agreement that

corruption is a major constraint that is hindering their economic, political

and social development, and hence view it as a problem requiring urgent

attention at the highest level. (U Myint, Asia-Pacific Development

Journal).

Terjemahan bebas :

Pengakuan ini lebih besar bahwa korupsi dapat memiliki sebuah dampak

buruk yang serius pada perkembangan telah penyebab untuk keprihatinan

di antara negara-negara berkembang. Dalam sebuah survei baru-baru ini

dari 150 tingkat tinggi para pejabat dari 60 negara-negara dunia ketiga,

para responden sektor publik korupsi sebagai yang paling parah

menghadapi hambatan perkembangan mereka proses ( Gray dan

Kaufmann tahun 1998 ). Negara dalam wilayah asia dan pasifik yang juga

sangat khawatir tentang masalah ini dan mereka ada di kesepakatan

substansial bahwa korupsi adalah sebuah kendala utama yang menghambat

mereka ekonomi, dan sosial politik pengembangan, dan karenanya melihat

itu sebagai masalah yang memerlukan perhatian yang mendesak pada

tingkat tertinggi.

Banyak negara-negara berkembang yang mengalami kerugian karena

tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, masalah korupsi sebagai hal yang harus

mendapat perhatian serius. Beberapa negara menginginkan agar perampasan aset

hasil korupsi diperlakukan sebagaihak yang tidak bisa dihapus atau dicabut. Aset


commit to user

3

hasil korupsi merupakanhak negara yang harus dikembalikan kepada negara dan

negara lah yang berhak untuk mengelola aset atau kekayaan negara dan

dipergunakansebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

(Mahmud Mulyadi, 2011 : 217)

Diberlakukannya Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang

No. 20 Tahun 2001 dimaksudkan untuk menanggulangi dan memberantas

korupsi. Politik kriminal merupakan strategi penanggulangan korupsi yang

melekat pada Undang-undang tersebut. Sistem penegakkan hukum yang berlaku

dapat menempatkan koruptor tingkat tinggi diatas hukum. Sistem penegakkan

hukum yang tidak kondusif bagi iklim demokrasi ini diperparah dengan adanya

lembaga pengampunan bagi konglomerat korup hanya dengan pertimbangan

selera, bukan dengan pertimbangan hukum. (Evi Hartanti, 2005: 4).

Cukup banyaknya peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang

dibuat sejak tahun 1957 sebenarnya memperlihatkan besarnya niat bangsa

Indonesia untuk memberantas korupsi hingga saat ini, baik dari sisi hukum pidana

materiil maupun pidana formal (hukum acara pidana). Walaupun demikian, masih

didapati kelemahan yang dapat disalahgunakan oleh tersangka untuk melepaskan

diri dari jeratan hukum. Dampak dari terjadinya tindak pidana korupsi maka

Pemerintah Indonesia membuat peraturan perundang-undangan mengenai tindak

pidana korupsi dimulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dikarenakan Undang-Undang tersebut

terlalu luas maka diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang

kemudian direvisi beberapa Pasalnya di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun

2001. Dengan adanya pemberlakuan Undang-Undang tersebut diharapkan dapat

memberantas korupsi di Indonesia.

Tindak pidana korupsi yang dikaji penulis adalah kasus penyelewengan

Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang diberikan oleh

Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang melibatkan Drs. H. Sahmu bin H.

Abdurahim sebagai terdakwa kasus korupsi penyelewengan Program Penanganan


commit to user

4

Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang salah satunya untuk Lembaga

Pendidikan Swasta. Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim berkeinginan untuk

mendapatkan bantuan dana P2SEM untuk pembangunan TK Nurul Huda, Desa

Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Terdakwa tanpa

persetujuan pengurus TK Nurul Huda membuat proposal permohonan bantuan

dana kepada Gubernur Jawa Timur untuk pembangunan TK Nurul Huda

sebagaimana Surat Nomor : 06 / Perm. / TK.Nurul Huda / IV / 2008 perihal

Permohonan Bantuan untuk dapat mencairkan dana pembangunan sebesar Rp

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah). Padahal kegiatan pembangunan

TK Nurul Huda itu tidak pernah direalisasikan. Karena perbuatannya tersebut

mengakibatkan kerugian keuangan Negara bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Setelah melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Situbondo,

hakim memberikan putusan yang tertuang dalam No. 415 / Pid.B / 2009 / PN.STB

tanggal 08 April 2010 dengan menyatakan bahwa Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H.

Abdurahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair, Membebaskan Terdakwa Drs. H.

Sahmu bin H. Abdurahim dari dakwaan Pertama Primair tersebut kemudian juga

Menyatakan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim telah terbukti bersalah

melakukan tindak pidana “Melakukan Korupsi Sebagai Perbuatan Berlanjut” dan

menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta membayar uang pengganti sebesar

nihil. Setelah putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum meminta banding kepada

hakim Mahkamah Agung yang berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi No. 216 /

Pid / 2010 / PT.SBY tanggal 07 Juni 2010 dimana hakim menerima permintaan

banding dari Jaksa Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Situbondo tanggal 08 April 2010 Nomor : 415 / Pid.B / 2009 / PN.Stb. Yang

dimintakan banding yaitu Menyatakan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H.

Abdurahim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Korupsi Secara Berlanjut” dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan


commit to user

5

pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan.

Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim melakukan upaya hukum

kasasi terhadap putusan judex factie yang berupa putusan pemidanaan. Upaya

hukum kasasi sebagai salah satu upaya hukum yang diatur dalam Pasal 244 dan

Pasal 248 KUHAP guna menentukan alasan-alasan kasasi tersebut adalah :

(M.Yahya Harahap, 2010: 565)

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan

sebagaimana mestinya;

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-

undang;

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Ketiga hal ini keberatan kasasi yang dibenarkan Undang-Undang sebagai

alasan kasasi. Di luar ketiga alasan ini, keberatan kasasi ditolak karena tidak

dibenarkan Undang-Undang. Penentuan alasan kasasi dengan sendirinya serta

sekaligus membatasi wewenang Mahkamah Agung memasuki pemeriksaan

perkara dalam tingkat kasasi, terbatas hanya meliputi kekeliruan pengadilan atas

ketiga hal tersebut. Di luar ketiga hal itu, undang-undang tidak membenarkan

Mahkamah Agung menilai dan memeriksanya. Oleh karena itu, bagi seseorang

yang mengajukan permohonan kasasi, harus benar-benar memperhatikan

keberatan kasasi yang disampaikan dalam memori kasasi, agar keberatan itu dapat

mengenai sasaran yang ditentukan Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim dalam mengajukan

permohonan kasasi terhadap putusan pemidanaan judex factie tentu saja harus

berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Salah satu alasan yang diajukan Terdakwa sebagai pemohon kasasi adalah Bahwa

judex factie (Pengadilan Tinggi) yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

keputusannya tersebut selain telah melampaui batas wewenangnya, juga telah

melecehkan dan mengesampingkan hukum positif yang jelas-jelas berlaku,


commit to user

6

dalam hal ini pada Pasal 67 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), secara

tegas menyatakan : “Bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum berhak untuk

meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali terhadap

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum”.

Jadi jelas disini, bahwa Terdakwa yang telah dibebaskan dari dakwaan

Pertama Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut oleh Pengadilan Negeri

Situbondo, tidak bisa lagi dan tidak mungkin lagi secara hukum untuk diperiksa di

tingkat banding atas dakwaan Pertama Primair tersebut. Dalam hal ini, Penerapan

hukum yang dimaksud adalah penerapan hukum yang dilakukan oleh judex factie

dalam memeriksa dan memutus perkara pada tingkat pertama maupun banding

atau dengan kata lain, judex juris mengoreksi penerapan hukum judex factie

dalam memeriksa perkara berdasarkan fakta.

Pada intinya penulis ingin mengkaji dasar permohonan kasasi oleh

terdakwa dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung apakah sudah sesuai dengan

ketentuan dan aturan hukum baik formil maupun materiil yang ada. Hal inilah

yang menjadi fokus dalam penelitian ini dan penulis juga ingin mendalami

mengenai hal tersebut. Berdasarkan hal di atas, maka penulis tertarik untuk

melakukan penelitian dalam rangka penulisan skripsi dengan judul ”ANALISIS

YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA DAN

PERTIMBANGAN HAKIM MAHKAMAH AGUNG DALAM PERKARA

TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA KESESUAIANNYA DENGAN

KUHAP” (Studi Kasus Putusan Kasasi No. 1890 K/Pid.Sus/2010).

B. Rumusan Masalah

Setiap penulisan ilmiah yang akandilakukan selalu berangkat dari masalah

(Sugiyono, 2004: 25). Rumusan masalah dimaksudkan untuk penegasan masalah-

masalah yang akan diteliti sehingga memudahkan dalam pengerjaan serta

pencapaian sasaran. Perumusan masalah dalam suatu penelitian diperlukan untuk

memfokuskan masalah agar dapat dipecahkan secara sistematis dan perumusan


commit to user

7

masalah harus dilandasi oleh pemikiran teoritis (Johnny Ibrahim, 2008: 289).Cara

ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pemahaman

terhadap permasalahan serta mencapai tujuan yang dikehendaki. Adapun

permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah yang menjadi dasar permohonan kasasi yang diajukan oleh terdakwa

dalam permohonan kasasi sesuai dengan ketentuan KUHAP?

2. Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam

memeriksa dan memutus kasasi oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana

korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian merupakan suatu target yang dicapai dalam suatu

penelitian sebagai solusi atas masalah yang dihadapi (tujuan objektif), maupun

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan perorangan (tujuan subjektif). Adapun

tujuan yang dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui hal-hal yang menjadi dasar permohonan kasasi

terdakwa dalam tindak pidana korupsi sudah sesuai dengan KUHAP.

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung

dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi terdakwa dalam

perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan KUHAP.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan penulis

dalam penelitian hukum pada khususnya di bidang Hukum Acara

Pidana.

b. Untuk menerapkan konsep-konsep ataupun teori-teori hukum yang

diperoleh penulis dalam mendukung penelitian ini.


commit to user

8

c. Untuk memperoleh data yang lebih lengkap dan jelas sebagai bahan

untuk menyusun penulisan hukum, sebagai persyaratan dalam

memperoleh gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum Universitas

Sebelas Maret Surakarta.

D. Manfaat Penelitian

Salah satu faktor pemilihan masalah dalam penelitian ini adalah hasil

penelitian ini dapat memberikan manfaat karena nilai dari sebuah penelitian

ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari adanya penelitian

tersebut. Dalam penelitian ini selain mempunyai tujuan yang jelas, juga

diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran

bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum

acara pidana pada khususnya.

b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi di

bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa

yang akan datang.

c. Hasil penelitin diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas

permasalahan yang diteliti.

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

b. Memberikan pendalaman, pengetahuan, membentuk pola pikir dinamis

dan mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama studi di

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang dapat berguna bagi

penulis di kemudian hari.

E. Metode Penelitian


commit to user

9

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan

hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab

isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2005:35). Oleh karena itu,

penelitian hukum merupakan suatu penelitian dalam kerangka know-how di dalam

hukum.Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau

konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum dapat dijelaskan

sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penelian hukum normatif, yaitu penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum

(library based) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan

hukum primer dan sekunder. Menurut Johnny Ibrahim, penelitian hukum

adalah suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya (Johnny Ibrahim, 2008:57).

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian hukum ini, penulis menggunakan penelitian yang

bersifat preskriptif. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang

bersifat preskriptif, maka penelitian ini juga bersifat preskriptif. Sebagai ilmu

yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai

keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma

hukum. (Peter Mahmud Marzuki, 2010:22).

Penelitian ini bersifat Preskriptif karena berusaha menjawab isu

hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai

preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud

Marzuki, 2005:35).

3. Pendekatan Penelitian


commit to user

10

Terdapat beberapa macam pendekatan dalam penelitian hukum.

Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari

berbagai aspek mengenai isu yang sedang ditelitinya. Menurut Peter

Mahmud Marzuki, pendekatan dalam penelitian hukum terdiri dari :

(Peter Mahmud Marzuki, 2010:93)

a. pendekatan Perundang-Undangan (statute approach);

b. pendekatan kasus (case approach);

c. pendekatan historis (historical approach);

d. pendekatan komparatif (comparative approach); dan

e. pendekatan konseptual (conceptual approach)

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kasus (case

approach). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah

terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah

menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

(Peter Mahmud Marzuki, 2010: 94).

Pendekatan ini dipilih karena dalam penulisan hukum ini penulis

ingin mengetahui tentang dasar permohonan kasasi yang diajukan oleh

terdakwa dalam permohonan kasasi dan pertimbangan Hakim Mahkamah

Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi oleh terdakwa dalam

perkara tindak pidana korupsi apakah sudah sesuai dengan ketentuan

KUHAP terhadap putusan kasasi No. 1890 K/Pid.Sus/2010.

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah

sumber data primer dan sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer

terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam


commit to user

11

pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim

(Peter Mahmud Marzuki, 2010:141).

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP)

3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi

4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan

Kehakiman

6) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Mahkamah Agung

7) Putusan Kasasi No. 1890 K/Pid.Sus/2010.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum

yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi (Peter Mahmud

Marzuki, 2010:141). Bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai

pendukung data dalam penelitian ini yaitu buku-buku, referensi, jurnal-

jurnal hukum yang terkait, majalah, internet, dan sumber lainnya yang

berkaitan dengan topik yang dibahas.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini

adalah studi kepustakaan atau studi dokumen yaitu pengumpulan data dengan

mempelajari, membaca, mencatat buku-buku, literatur, peraturan perundang-

undangan serta artikel-artikel penting dari internet yang erat kaitannya dengan

pokok-pokok permasalahan yang digunakan untuk menyusun penulisan

hukum ini, untuk kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang

di dalam penelitian ini.


commit to user

12

6. Teknik Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penalaran deduktif.

Sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan

inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, studi

putusan, aturan perundang-undangan beserta dokumen-dokumen yang dapat

membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut

diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti serta

mengkualifikasi kemudian menghubungkan dengan teori yang berhubungan

dengan masalah dan akhirnya menarik kesimpulan.

Teknik analisa dalam penelitian hukum adalah teknik kualitatif.

Mengkualitatifkan bahan hukum adalah fokus utama dari penelitian hukum

ini, dimana penelitian hukum ini berusaha untuk mengerti atau memahami

gejala yang diteliti untuk kemudian mengkaitkan atau menghubungkan bahan-

bahan hukum yang relevan dan menjadi acuan dalam penelitian hukum

kepustakaan. Penganalisisan data merupakan tahap yang paling penting dalam

penelitian hukum normatif. Di dalam penelitian hukum normatif, maka

pengolahan bahan hukumm pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk

mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis.

Dengan demikian penulis berharap dapat memberikan penjelasan yang

utuh dan menyeluruh bagi fenomena yang diteliti, yaitu mengenai pengajuan

kasasi oleh terdakwa dan pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam

perkara tindak pidana korupsi serta kesesuaiannya dengan KUHAP, dan pada

akhirnya memberikan simpulan yang solutif untuk memecahkan permasalahan

yang diteliti dengan memberikan rekomendasi seperlunya.

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika

penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum


commit to user

13

maka penulis mengguanakan sistematika penulisan hukum. Adapun

sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap bab

terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan

pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. Sistematika keseluruhan

penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Dalam bab ini, penulis menguraikan tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan

hukum (skripsi).

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan yang pertama, tentang kerangka teori

yang berisi tinjauan kepustakaan yang menjadi literature

pendukung dalam pembahasan masalah penulisan hukum

ini. Tinjauan pustaka dalam penulisan ini meliputi :

tinjauan umum tentang upaya hukum kasasi, tinjauan

umum tentang pertimbangan hakim, dan tinjauan umum

tentang tindak pidana korupsi. Kedua, akan diuraikan

kerangka pemikiran untuk memudahkan pemahaman alur

berpikir.

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan

pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu : Apakah

yang menjadi dasar permohonan kasasi yang diajukan oleh

terdakwa dalam permohonan kasasi sudah sesuai dengan

KUHAP dan Apakah yang menjadi pertimbangan Hakim

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus kasasi

oleh terdakwa dalam perkara tindak pidana sudah sesuai

dengan KUHAP.

BAB IV. PENUTUP


commit to user

14

Pada bab ini diuraikan tentang pokok-pokok yang menjadi

kesimpulan dan saran dari penelitian ini, yang tentu saja

berpedoman pada hasil penelitian dan pembahasan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

15

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan tentang Upaya Hukum Kasasi

a. Pengertian Kasasi

Upaya hukum secara yuridis normatif diatur dalam Bab I Pasal

1 Angka 12 KUHAP yang menyatakan upaya hukum adalah hak

terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan

pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau hak terpidana

untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta

menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Upaya biasa dibagi

menjadi dua macam yaitu banding dan kasasi, sedangkan upaya hukum

luar biasa ada dua macam yaitu peninjauan kembali dan kasasi demi

kepentingan hukum. (S.Tanusubroto, 2008: 47)

Undang-undang menyediakan upaya hukum bagi terdakwa

maupun Penuntut Umum, yakni apabila pihak-pihak tersebut merasa

tidak puas akan kualitas putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan atau

putusan tersebut dirasakan tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Terkait dengan upaya hukum tersebut maka keadilan yang relevan

dalam hal ini yakni terwujudnya keadilan sosial yang disebut dengan

keadilan Pancasila.

Berdasarkan esensi Pasal 244 KUHAP dan pendapat kalangan

doktrina dapat disimpulkan bahwa upaya hukum kasasi merupakan

suatu hak yang dapat dipergunakan atau dikesampingkan oleh terdakwa

atau penuntut umum.Apabila terdakwa atau penuntut umum tidak

menerima putusan yang dijatuhkan pengadilan tingkat bawahnya maka


commit to user

16

dapat mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah

Agung terhadap pelaksanaan dan pengetrapan hukum yang telah

dijalankan oleh pengadilan di bawahnya kecuali terhadap putusan yang

mengandung pembebasan.

Menurut KUHAP suatu permohonan kasasi dapat ditolak untuk

diperiksa oleh Mahkamah Agung, jika :

1. Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244

KUHAP).

2. Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi kepada

panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu empat belas

hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa (Pasal 245

KUHAP).

3. Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara tersebut.

Kasasi hanya dilakukan sekali.

4. Permohonan tidak mengajukan memori kasasi (Pasal 248 ayat (1)

KUHAP, atau tidak memberitahukan alasan kasasi pada panitera,

jika pemohon tidak memahami hukum (Pasal 248 ayat (2)

KUHAP), atau pemohon terlambat mengajukan memori kasasi,

yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan kasasi

(Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP).

5. Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal

253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

b. Kasasi sebagai Upaya Hukum

Dikatakan kasasi sebagai upaya hukum karena kasasi adalah

salah satu bentuk dari upaya hukum yang dapat ditempuh oleh

terdakwa atau penuntut umum apabila ia tidak dapat menerima putusan

pengadilan pada tingkat terakhir. Kasasi sebagai upaya hukum dapat

berbentuk kasasi biasa (yang diajukan oleh terdakwa atau penuntut

umum) dan kasasi demi kepentingan hukum yang diajukan oleh Jaksa


commit to user

17

Agung (sebagai upaya hukum luar biasa).Kasasi biasa diajukan

terhadap putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum

tetao, sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap.Kasasi demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa

Agung. (Harun M.Husein, 1992: 49)

c. Tata Cara Pengajuan Kasasi

Dalam KUHAP, telah ditetapkan tentang cara pengajuan

permohonan kasasi sebagai berikut : (Harun M.Husein, 1992: 64)

1) Cara mengajukan permohonan kasasi diatur dalam Pasal 245

KUHAP, yang menetapkan bahwa permohonan kasasi disampaikan

oleh pemohon kepada panitera pengadilan yang telah memutus

perkaranya dalam tingkat pertama, dalam waktu 14 hari setelah

putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan

kepada terdakwa;

2) Permohonan kasasi tersebut oleh panitera dicatat dalam sebuah

surat keterangan yang disebut akta permintaan kasasi yang

ditandatangani oleh pemohon kasasi dan panitera dan dicatat dalam

suatu daftar yang dilampirkan pada berkas perkara;

3) Dalam Pasal 245 ayat (3) KUHAP, ditegaskan bahwa dalam hal

Pengadilan Negeri menerima permohonan kasasi, baik yang

diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa, maupun yang

diajukan oleh penuntut umum dan terdakwa sekaligus, maka

panitera wajib memberitahukan permintaan dari pihak yang satu

kepada pihak yang lain;

4) Dalam Pasal 247 ayat (4) KUHAP, ditegaskan pula bahwa

permohonan kasasi hanya dapat diajukan satu kali. Pengaturan

lebih lanjut tentang hal ini, terdapat dalam Pasal 43 Undang-

Undang Nomor 14 tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 tahun


commit to user

18

2004 tentang Mahkamah Agung. Dalam Pasal tersebut diatur

tentang tidak hanya tentang berapa kali permohonan kasasi dapat

diajukan hanya jika pemohon terhadap perkaranya telah

menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh

Undang-Undang.

d. Alasan Kasasi

Alasan kasasi adalah dasar atau landasan daripada keberatan-

keberatan pemohon kasasi terhadap putusan pengadilan yang

dimintakan kasasinya ke Mahkamah Agung. Pasal 253 ayat (1)

KUHAP menyatakan bahwa pemeriksaan dalam tingkat kasasi

dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP guna

menentukan alasan-alasan kasasi tersebut adalah : (M.Yahya Harahap,

2010: 565)

a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau

diterapkan sebagaimana mestinya;

b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

ketentuan undang-undang;

c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas kewenangannya.

Alasan-alasan kasasi tersebut diuraikan dalam memori kasasi.

Tentang memori kasasi ini, diatur dalam Pasal 248 KUHAP yang

menetapkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : (M.Yahya

Harahap, 2010 : 566).

a. Pemohon kasasi wajib mengajukan memori kasasi yang memuat

alasan permohonan kasasinya;

b. Memori kasasi harus diserahkan kepada panitera dalam waktu 14

hari setelah mengajukan permohanan kasasi;

c. Atas penyerahan memori kasasi tersebut panitera memberikan

surat tanda terima;


commit to user

19

d. Alasan-alasan kasasi tersebut adalah sebagaimana ditentukan

dalam Pasal 253 ayat 1 KUHAP.

2. Tinjauan tentang Pertimbangan Hakim

a. Pengertian Hakim

Menurut Pasal 1 butir 8 KUHAP : “Hakim adalah pejabat peradilan

Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili”.

Sedangkan menurut Pasal 31 Undang-undang No.4 Tahun 2004 Tentang

Kekuasaan Kehakiman, “Hakim adalah pejabat yang melakukan

kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang”.

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung

penghukuman terdakwa harus ditujukan terhadap hal-hal terbuktinya

peristiwa pidana yang dituduhkan kepada terdakwa. Oleh karena suatu

perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, selalu terdiri dari

beberapa bagian, yang merupakan syarat bagi dapatnya perbuatan itu

dikenakan hukuman, maka tiap-tiap bagian itu harus ditinjau, apakah

sudah dianggap nyata terjadi. (Laden Marpaung, 1992:423)

Menurut Rusli Muhammad (2006 : 124) dalam memberikan telaah

kepada pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya terdapat dua

kategori yaitu :

1) Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim

yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam

persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang

harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain :

a) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum


commit to user

20

Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena

berdasar itulah pemeriksaan di persidangan

dilakukan.Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil

pemeriksaan pendahuluan yang disusun tunggal, komulatif,

alternatif ataupun subsidair.

b) Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut Pasal 184 huruf e

KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa

adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau

dialami sendiri.Dalam hukum acara pidana keterangan

terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk pengakuan ataupun

penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan terhadap

dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan

oleh para saksi.Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan

jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut umum ataupun

dari penasihat hukum.

c) Keterangan saksi

Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti

sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus

disampaikan di dalam siding pengadilan yang merupakan hasil

pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari orang lain

atau kesaksian testimonium de auditu tidak dapat dinilai

sebagai alat bukti yang sah.

d) Barang-barang bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang

dapat dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum

di depan siding pengadilan. Adanya barang bukti yang

terungkap di persidangan akan menambah keyakinan hakim

dalam menilai benar tidaknya perbuatan yang didakwakan


commit to user

21

kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim akan lebih

yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh terdakwa

ataupun saksi.

e) Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya

Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum

pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa.

Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk

membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang

apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-

unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan hukum pidana.

Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur

dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti terbuktilah menurut

hukum kesalahan terdakwa, yakni telah melakukan perbuatan

seperti diatur dalam Pasal hukum pidana tersebut.

2) Pertimbangan bersifat non yuridis

Pertimbangan yang bersifat non yuridis terdiri dari :

a) Latar belakang terdakwa

Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah

setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta

dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak

pidana kriminal. Latar belakang perbuatan terdakwa dalam

melakukan perbuatan kriminal meliputi keadaan ekonomi

terdakwa dan ketidakharmonisan hubungan sosial terdakwa

baik dalam lingkungan keluarganya, maupun dengan orang

lain.

b) Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti

membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan

akibat dari perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan

tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas,


commit to user

22

paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa

terancam.Namun akibat demikian yang telah ditimbulkan

terdakwa tidak selamanya menjadi dasar pertimbangan

hakim.Sebagian putusan hakim ada yang mempertimbangkan

tentang akibat hukum terdakwa, tetapi ada pula sebagian dari

putusan hakim itu tidak mempertimbangkannya.

c) Kondisi diri tedakwa

Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini

adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum

melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial terdakwa.

Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia dan tingkat

kedewasaan, sementara keadaan psikis adalah berkaitan dengan

perasaan yang dapat berupa : mendapat tekanan dari orang lain,

pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-lain. Adapun

yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang

dimiliki dalam masyarakat.

d) Keadaan sosial ekonomi terdakwa

Baik dalam KUHP maupun KUHAP tidak ada suatu

aturan yang mengatur dengan tegas mengenai keadaan sosial

ekonomi terdakwa dapat dijadikan dasar pertimbangan dalam

menjatuhkan putusan yang berupa pemidanaan. Namun dalam

konsep KUHP yang baru bahwa pembuat, motif, dan tujuan

dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana,

cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat

hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan

tindakan si pembuat sesudah melakukan tindak pidana,

pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan

masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dapat

dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim dalam menjatuhkan

putusan berupa pemidanaan.

e) Agama terdakwa


commit to user

23

Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak

cukup bila sekedar meletakkan kata “DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” pada

kepala putusan, melainkan harus menjadi ukuran penilaian dari

setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun

dan terutama terhadap tindakan para pembuat kejahatan.

c. Tugas, Kewajiban dan Tanggung Jawab Hakim

Dalam rangka penegakan hukum di Indonesia, tugas hakim adalah

menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila melalui perkara-

perkara yang dihadapkan kepadanya, sehingga keputusan yang diambilnya

mencerminkan rasa keadilan bangsa dan masyarakat Indonesia.

Untuk menegakkan hukum dan keadilan, seorang hakim

mempunyai kewajiban-kewajiban atau tanggung jawab hukum. Kewajiban

hakim sebagai salah satu organ lembaga peradilan tertuang dalam Bab IV

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Adapun kewajiban-kewajiban hakim tersebut adalah sebagai berikut :

1) Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (Pasal 28 ayat (1)

Undang-Undang No. 4 Tahun 2004)

2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 28

ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004)

3) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila

terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga,

atau hubungan suami istri meskipun telah bercerai, dengan ketua, salah

seorang hakim anggota, jaksa, advokat, atau panitera (Pasal 29 ayat (3)

Undang-Undang No.4 Tahun 2004).

4) Ketua Majelis, hakim anggota, wajib mengundurkan diri dari

persidangan apabila terikat hubungan keluarga sedarah dan semenda

sampai derajat ketiga, atau hubungan suami istri meskipun telah

bercerai, dengan pihak yang diadili atau advokat (Pasal 29 ayat (4)

Undang-Undang No.4 Tahun 2004).

5) Seorang hakim wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila ia

mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara

yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas


commit to user

24

permintaan pihak yang berperkara (Pasal 29 ayat (5) Undang-Undang

No. 4 Tahun 2004).

6) Sebelum memangku jabatannya, hakim untuk masing-masing

lingkungan peradilan wajib mengucapkan sumpah atau janjinya

menurut agamanya (Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No.4 Tahun

2004).

Hakim dalam menjalankan tugasnya memiliki tanggung jawab

profesi. Tanggung jawab tersebut dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu:

(Rizky Argama, 2006 : 11)

1) Tanggung jawab moral

Adalah tanggung jawab sesuai dengan nilai-nilai dan

norma- norma yang berlaku dalam lingkungan kehidupan

profesi yang bersangkutan (hakim), baik bersifat pribadi

maupun bersifat kelembagaan bagi suatu lembaga yang

merupakan wadah para hakim bersangkutan.

2) Tanggung jawab hukum

Adalah tanggung jawab yang menjadi beban hakim

untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan tidak melanggar

peraturan hukum.

3) Tanggung jawab teknis profesi

Adalah merupakan tuntutan bagi hakim untuk

melaksanakan tugasnya secara professional sesuai dengan

kriteria teknis yang berlaku dalam bidang profesi yang

bersangkutan, baik bersifat umum maupun ketentuan khusus

dalam lembaganya.

d. Pengertian Putusan Hakim dan Isi Putusan Hakim

Putusan pengadilan sangat diperlukan untuk menyelesaikan

perkara pidana. Dengan adanya putusan hakim ini diharapkan para pihak

dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh

kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan

langkah berikutnya antara lain berupa menerima putusan, melakukan


commit to user

25

upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

Sedangkan ditinjau dari optik hakim yang mengadili perkara pidana

tersebut, putusan hakim merupakan mahkota sekaligus puncak

pencerminan nilai-nilai kebenaran, kebenaran hakiki, hak asasi,

penguasaan hukum atau fakta, secara mapan dan fuktual serta visualisasi

etika beserta moral dari hakim yang bersangkutan. (Lilik Mulyadi, 2007

: 201).

Isi putusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan,

berupa : (Luhut Pangaribuan, 2008 : 106)

1) Pemidanaan penjatuhan pidana

Jenis putusan pengadilan ini adalah putusan yang

membebankan suatu pidana kepada terdakwa karena perbuatan yang

didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa

bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.Apabila

pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak

pidana yang didakwakan maka pengadilan menjatuhkan pidana

(Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Berdasarkan Pasal 10 KUHP pidana terdiri atas :

a) Pidana Pokok : Pidana mati, pidana penjara, pidana

kurungan, dan denda ;

b) Pidana Tambahan : Pencabutan hak-hak tertentu, Perampasan

barang-barang tertentu, dan pengumuman

putusan pengadilan.

2) Putusan Bebas

Putusan bebas ini dijelaskan dalam Pasal 191 ayat (1)

KUHAP, yaitu jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil

pemeriksaan disidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan,


commit to user

26

maka terdakwa diputus bebas. Dakwaan tidak terbukti berarti bahwa

apa yang diisyaratkan oleh Pasal 183 KUHAP tidak dipenuhi karena:

a) Tiadanya sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang

disebut oleh Pasal 184 KUHAP, misalnya hanya ada satu saksi

saja, tanpa diteguhkan dengan bukti lain;

b) Meskipun terdapat dua alat bukti yang sah, akan tetapi Hakim

tidak mempunyai keyakinan atas kesalahan terdakwa, misalnya

terdapat dua keterangan saksi, akan tetapi Hakim tidak yakin

akan kesalahan terdakwa;

c) Jika salah satu atau lebih unsur tidak terbukti.

3) Putusan Lepas dari segala tuntutan hukum

Putusan pengadilan lepas dari segala tuntutan hukum adalah

putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa yang setelah melalui

pemeriksaan ternyata menurut pendapat Pengadilan perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

merupakan suatu tindak pidana. Dasar hukum jenis putusan ini

terdapat dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan :

“Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang

didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak

merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari

segala tuntutan”.

3. Tinjauan tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana

Pembentuk Undang-Undang di Indonesia menggunakan istilah

straafbaarfeit untuk menyebutkan nama tindak pidana. Dalam bahasa

Belanda straafbaarfeit terdapat dua unsur pembentuk kata yaitu straafbaar

dan feit. Perkataan feit dalam bahasa Belanda diartikan “sebagian dari

kenyataan”, sedang straafbaar berarti “dapat dihukum”. Sehingga jika


commit to user

27

diartikan secara harafiah straafbaarfeit berarti “sebagian dari kenyataan

yang dapat dihukum”. Beberapa pakar hukum pidana memberikan

pengertian yang berbeda-beda mengenai straafbaarfeit.

Menurut Simon sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti (2005 : 7),

straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan

dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja yang dapat

dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah

dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Pompe memberikan pengertian straafbaarfeit dengan membedakan

antara definisi menurut teori dengan menurut hukum positif, sebagai

berikut :

1) Definisi menurut teori yaitu suatu pelanggaran terhadap norma, yang

dilakukan karena kesalahan si pelaku dan diancam dengan pidana

untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan

hukum.

2) Definisi menurut hukum positif yaitu suatu feit (kejadian) yang oleh

Undang-Undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dihukum.

Sedangkan Moeljatno sebagaimana dikutip oleh Evi Hartanti,

berpendapat perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu

aturan hukum, larangan yang mana disertai sanksi berupa pidana tertentu

bagi barangsiapa yang melanggar aturan tersebut. Dapat dikatakan bahwa

perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam

pidana. Dalam hal ini larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan

ancaman pidananya ditujukan pada orang yang menimbulkan kejahatan.

(Evi Hartanti, 2005:7).

Dari berbagai pengertian straafbaarfeit (tindak pidana) tersebut di

atas, maka untuk adanya Tindak Pidana harus ada unsur-unsur yang

dipenuhi antara lain :

a. Perbuatan manusia


commit to user

28

b. Memenuhi rumusan undang-undang (syarat formil)

c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

b. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi sangat bervariasi, namun secara umum korupsi

berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau

masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Black’s

Law Dictionary menyebutkan bahwa korupsi adalah :

“An act done with an intent to give some advantage inconsistent with

official duty and the rights of others. The act of an official or

fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his situation

or character to procure some benefit for himself or for another

person, contrary to duty and the rights of others”.(Henry Campbell

Black, 1991:112).

Terjemahan bebas :

Suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk

memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban

resmi dan hak-hak dari pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat

atau kepercayaan yang secara salah menggunakan jabatannya atau

karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya

sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya

dan hak-hak dari pihak-pihak lain.

Istilah Korupsi berasal dari bahasa latin yaitu Corruptio yang

berarti penyuapan, dalam bahasa Belanda disebut juga corruptive dan

dalam bahasa Sansekerta di dalam naskah kuno Negara kertagama tersebut

corrupt arti harfiahnya menunjukkan kepada perbuatan yang rusak, bejat,

tidak jujur yang disangkut pautkan dengan keuangan. (Andi Hamzah, 2007

: 6).

Korupsi telah didefinisikan secara jelas oleh Undang-Undang

Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dalam

Pasal-Pasalnya. Berdasarkan Pasal-Pasal tersebut korupsi dapat

diklarifikasikan sebagai berikut : (Diatmiko Soemodiharjo, 2008 : 188)


commit to user

29

a) Korupsi yang terkait dengan keuangan Negara, yaitu melawan hukum

untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan Negara;

menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan

dapat merugikan keuangan Negara.

b) Korupsi yang terkait dengan suap menyuap, yaitu menyuap Pegawai

Negeri; member hadiah kepada Pegawai Negeri karena jabatannya

Pegawai Negeri menerima suap; menyuapa hakim; menyuap advokad;

Hakim dan advokat yang menerima suap; Hakim yang menerima suap;

advokat yang menerima suap.

c) Korupsi yang terkait penggelapan dalam jabatan yaitu Pegawai Negeri

yang menggelapkan uang atau yang membiarkan penggelapan;

Pegawai Negeri yang memalsukan buku untuk pemeriksaan

administrasi; Pegawai Negeri yang merusak bukti; Pegawai Negeri

yang membiarkan orang lain merusakkan bukti; Pegawai Negeri yang

membantu orang lain merusakkan bukti.

d) Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan, yaitu Pegawai

Negeri memeras Pegawai Negeri lain.

e) Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang, yaitu pemborong

berbuat curang; rekan TNI/POLRI berbuat curang; pengawas rekan

TNI/POLRI membiarkan berbuat curang; penerima barang

TNI/POLRI membiarkan berbuat curang; Pegawai Negeri menyerobot

tanah Negara sehingga merugikan orang lain.

f) Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan,

yaitu Pegawai Negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya.

g) Korupsi yang terkait dengan gratifikasi yaitu Pegawai Negeri

menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK.

Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

menyebutkan bahwa : “Setiap orang yang secara melawan hukum

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu


commit to user

30

korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian

Negara,…..”

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) tersebut dapat ditarik unsur-unsur

Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

1) Perbuatan tersebut sifatnya melawan hukum

Unsur secara “melawan hukum” disini dalam Penjelasan Pasal

2 ayat (1) dikatakan mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti

formil materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam

perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap

tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma

kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat

dipidana.

2) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Pada dasarnya maksud memperkaya diri sendiri disini adalah

dengan perbuatan melawan hukum tersebut si pelaku bertambah

kekayaannya. Sedangkan memperkaya orang lain atau korporasi

berarti akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan si pelaku, ada

orang lain atau korporasi yang mendapatkan keuntungan atau

bertambah harta kekayaannya.

3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian Negara

Yang dimaksud dengan keuangan Negara adalah seluruh kekayaan

Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan.

Sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah

kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama

berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara

mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di

tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan

manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan

masyarakat (Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999).

Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1), dijelaskan bahwa kata “dapat”

sebelum frasa “merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu

adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur

perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat.

Dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tersebut, maka pada dasarnya suatu tindak pidana dapat tergolong


commit to user

31

sebagai suatu tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur

sebagai berikut : (Ramelan, 2011 : 211)

a) Unsur secara melawan hukum;

b) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau

suatu korporasi;

c) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Pengertian unsur melawan hukum, semula ditegaskan dalam

penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak

Pidana Korupsi, sebagai perbuatan melawan hukum dalam arti formil

maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak

diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan

tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau

norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan

tersebut dapat dipidana.


commit to user

32

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pemeriksaan Perkara Pidana

Tingkat Pertama

Putusan

Pemidanaan

( Pasal 193 ayat

(1) KUHAP )

Lepas dari Segala

Tuntutan Hukum (Pasal

191 ayat (2) KUHAP)

Putusan Bebas

( Pasal 191 ayat

(1) KUHAP )

Upaya Hukum

Kasasi

Terdakwa Drs.H Sahmu

bin H. Abdurahim (Perkara

Tindak Pidana Korupsi)

Pemeriksaan Perkara Pidana

Tingkat Kasasi

Putusan Kasasi Dasar

Permohonan

Kasasi Terdakwa

Pertimbangan

Hakim

Mahkamah

Agung

Diterima Ditolak


commit to user

33

Keterangan:

Akhir dari proses pemeriksaan perkara pidana di persidangan tingkat

pertama adalah dijatuhkannya putusan atau vonis terhadap terdakwa oleh Hakim.

Menurut KUHAP, terdapat tiga jenis putusan yaitu putusan pemidanaan, putusan

bebas dan putusan lepas dari tuntutan hukum. Terhadap putusan yang dijatuhkan

hakim tersebut, maka terdakwa atau penuntut umum mempunyai hak untuk tidak

menerima putusan atau yang disebut hak untuk mengajukan upaya hukum.Upaya

hukum menurut KUHAP terdiri dari dua macam yaitu upaya hukum biasa dan

upaya hukum luar biasa.Salah satu jenis upaya hukum menurut KUHAP adalah

kasasi. Dalam perkara tindak pidana dalam kasus korupsi penyelewengan

Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dengan Drs. H.

Sahmu bin H. Abdurahim sebagai terdakwa. Terdakwa mengajukan kasasi

didasarkan beberapa dasar atau alasan yang selanjutnya akan dipertimbangkan

oleh hakim pemeriksaan kasasi untuk diambil putusan berupa diterima atau

ditolak pengajuan kasasi oleh terdakwa tersebut.


commit to user

34

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Dasar Permohonan Kasasi Yang Diajukan Oleh Terdakwa

Dalam Perkara Korupsi Kasus Penyelewengan Program Penanganan

Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dengan Ketentuan KUHAP

Paparan perkara tindak pidana korupsi dalam kasus penyelewengan

Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dalam

Putusan Mahkamah Agung No. 1890 K/Pid.Sus/2010, dengan Terdakwa

Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim :

1. Kasus Posisi

Kasus penyelewengan Program Penanganan Sosial Ekonomi

Masyarakat (P2SEM) yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Timur yang melibatkan Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim sebagai

terdakwa kasus korupsi penyelewengan Program Penanganan Sosial

Ekonomi Masyarakat (P2SEM) yang salah satunya untuk Lembaga

Pendidikan Swasta. Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim berkeinginan untuk

mendapatkan bantuan dana P2SEM untuk pembangunan TK Nurul Huda,

Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Terdakwa

tanpa persetujuan pengurus TK Nurul Huda membuat proposal

permohonan bantuan dana kepada Gubernur Jawa Timur untuk

pembangunan TK Nurul Huda sebagaimana Surat Nomor : 06 / Perm. /

TK.Nurul Huda / IV / 2008 perihal Permohonan Bantuan untuk dapat

mencairkan dana pembangunan sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima

puluh juta rupiah). Padahal kegiatan pembangunan TK Nurul Huda itu

tidak pernah direalisasikan.Karena perbuatannya tersebut mengakibatkan

kerugian keuangan Negara bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Setelah

melalui proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Situbondo, hakim

memberikan putusan yang tertuang dalam No. 415 / Pid.B / 2009 /


commit to user

35

PN.STB tanggal 08 April 2010 dengan menyatakan bahwa Terdakwa Drs.

H. Sahmu bin H. Abdurahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair,

Membebaskan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim dari dakwaan

Pertama Primair tersebut kemudian juga Menyatakan Terdakwa Drs. H.

Sahmu bin H. Abdurahim telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana

“Melakukan Korupsi Sebagai Perbuatan Berlanjut” dan menjatuhkan

pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim dengan

pidana penjara selama 1 (satu) tahun serta membayar uang pengganti

sebesar nihil. Setelah putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum meminta

banding kepada hakim Mahkamah Agung yang berdasarkan putusan

Pengadilan Tinggi No. 216 / Pid / 2010 / PT.SBY tanggal 07 Juni 2010

dimana hakim menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum

dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 08 April

2010 Nomor : 415 / Pid.B / 2009 / PN.Stb. Yang dimintakan banding yaitu

Menyatakan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim terbukti secara

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Secara

Berlanjut” dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana

penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan kurungan. Kemudian Terdakwa Drs.

H. Sahmu bin H. Abdurahim dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan

permohonan kasasi kepada hakim Mahkamah Agung. Pemohon kasasi

Terdakwa mengajukan alasan-alasan kasasinya dan Mahkamah Agung

mempertimbangkan alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi Terdakwa.

Dan setelah Hakim Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan

tersebut menyatakan Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim dan Mengabulkan Kasasi dari

Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo

dan Menyatakan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”KORUPSI

SECARA BERLANJUT”, sebagaimana dakwaan Pertama Primair;


commit to user

36

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana

penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua

ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka

diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan; Menetapkan

lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan segenapnya dari

pidana yang dijatuhkan tersebut; Menetapkan Terdakwa tetap dalam

tahanan; dan Menyatakan beberapa barang bukti.

2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Drs. H. SAHMU bin H. ABDURAHIM

Tempat Lahir : Bondowoso

Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun / 18 Mei 1960

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Nangkaan RT. 03 / RW 01

Desa Paowan, Kecamatan Panarukan

Kabupaten Situbondo.

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta (mantan Anggota DPRD

Kabupaten Situbondo)

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pada Pengadilan Negeri Situbondo

Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim diajukan di muka

persidangan Pengadilan Negeri Situbondo karena didakwa melakukan

tindak pidana korupsi sebagai berikut :

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim pada tanggal

17 April 2008, tanggal 12 Juli 2008, tanggal 10 Agustus 2008, tanggal 14

Nopember 2008 dan tanggal 18 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada


commit to user

37

suatu waktu yang masih dalam kurun waktu antara bulan April 2008

sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu

waktu tertentu yang masih dalam tahun 2008, bertempat di Kampung

Nangkaan RT. 03 / RW. 01, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan,

Kabupaten Situbondo, Kantor Bank Jawa Timur Cabang Situbondo, Jalan

Madura No. 136 Situbondo dan Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo,

Jalan A. Yani No. 102 Situbondo atau setidaktidaknya pada suatu tempat

tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, secara melawan

hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau

suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau

perekonomian Negara, beberapa perbuatan tersebut ada hubungannya

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa pada sekitar bulan April 2008 Terdakwa mendapat informasi

kalau Pemerintah Propinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan dana

hibah dalam bentuk Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat

(P2SEM) yang salah satunya untuk Lembaga Pendidikan Swasta, lalu

Terdakwa berkeinginan untuk mendapatkan bantuan dana tersebut

untuk pembangunan TK Nurul Huda, Desa Paowan, Kecamatan

Panarukan, Kabupaten Situbondo lalu Terdakwa tanpa persetujuan

pengurus TK Nurul Huda menunjuk saksi Usman yang merupakan

salah satu santri di Pondok Pesantren Nurul Huda sebagai Ketua

Panitia Pembangunan TK Nurul Huda yang kebetulan namanya sama

dengan Ketua Yayasan Cendikia Insani Pondok Pesantren Nurul Huda

dan panitia lainnya yang selanjutnya pada tanggal 17 April 2008

Terdakwa membuat proposal permohonan bantuan dana kepada

Gubernur Jawa Timur untuk pembangunan TK Nurul Huda

sebagaimana Surat Nomor : 06 / Perm. / TK.Nurul Huda / IV / 2008

perihal Permohonan yang ditandatangani oleh saksi Usman selaku

Ketua Panitia Pembangunan, A. Ainul Yaqin selaku Sekretaris dan


commit to user

38

mengetahui saksi Yuniar Ramadhana selaku Kepala Desa Paowan,

namun tanda tangan dan cap stempel Kepala Desa Paowan tersebut

dipalsukan oleh Terdakwa yang mana proposal tersebut dilampiri

dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan Panitia

Pembangunan TK Nurul Huda dan selanjutnya pada tanggal 12 Mei

2008 Terdakwa menyuruh dan mendampingi Usman selaku Ketua

Panitia Pembangunan TK Nurul Huda tersebut untuk membuka

rekening di Bank Jawa Timur Cabang Situbondo dengan setoran awal

sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang uangnya berasal dari

Terdakwa sebagaimana rekening Nomor 0292216335 atas nama

Usman / Pan TK Nurul Huda dengan tujuan untuk menerima bantuan

dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat

(P2SEM) yang diajukan ke Gubernur Jawa Timur tersebut, dan

selanjutnya buku rekening dan KTP asli Usman tersebut diminta dan

disimpan oleh Terdakwa.

b. Bahwa karena proposal pengajuan bantuan dana untuk pembangunan

TK Nurul Huda tanggal 17 April 2008 tersebut kurang lengkap, maka

pada tanggal 12 Juli 2008 Terdakwa memperbaiki proposal tersebut

sebagaimana Surat Nomor : 06 / Pemb. / TK NH / VII / 2008 perihal

Permohonan Bantuan Dana yang ditandatangani oleh saksi Usman

selaku Ketua Panitia Pembangunan, A. Ainul Yaqin selaku Sekretaris

dan mengetahui saksi Yuniar Ramadhana selaku Kepala Desa Paowan,



dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tanda tangan atas nama

saksi Usman juga dipalsukan oleh Terdakwa dan susunan Panitia

Pembangunan TK Nurul Huda, namun proposal tanggal 12 Juli 2008

tersebut setelah dikirim ke Propinsi Jawa Timur masih terjadi

kesalahan karena yang mengajukan bantuan dana hibah Program

Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) adalah Lembaga


commit to user

39

Pendidikan TK Nurul Huda maka harus mengetahui Kepala Sekolah

TK Nurul Huda dan tidak perlu mengetahui Kepala Desa Paowan

sehingga diperbaiki dengan proposal tanggal 10 Agustus 2008 dengan

dibantu oleh saksi Sujak Haryanto sebagaimana proposal Nomor : 06 /

Pemb.TK.Nurul Huda / VIII / 2008 perihal Usulan lokasi Program

Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008 yang

ditandatangani oleh saksiUsman selaku Ketua Panitia Pembangunan

dan mengetahui Fitriyah selakuKepala Sekolah TK Nurul Huda,

namun tanda tangan saksi Usman selakuKetua Panitia Pembangunan

dan Ftiriyah selaku Kepala Sekolah TK NurulHuda tersebut dipalsukan

oleh Terdakwa dan nama Kepala Sekolah TKNurul Huda bukan

Fitriyah namun Fitriyatin, yang mana proposal tersebutdilampiri

dengan Permohonan Pencairan Dana Program Penanganan

SosialEkonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008, Susunan Panita

PembangunanTK Nurul Huda yang semuanya ditandatangani oleh

saksi Usman selakuKetua Panitia dan mengetahui Kepala Sekolah TK

Nurul Huda Fitriyah yangtanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa,

Rencana Anggaran Biaya(RAB) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus

lima puluh juta rupiah) dan fotocopy rekening Bank Jawa Timur

Cabang Situbondo Nomor : 0292216335atas nama Usman / Pan TK

Nurul Huda yang selanjutnya proposal tersebutdikirim ke Gubernur

Jawa Timur yang akhirnya Panitia Pembangunan TK Nurul Huda,

Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondodisetujui

dan ditetapkan sebagai Lembaga Penerima Bantuan HibahProgram

Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) sebesarRp

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana

KeputusanGubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 375 / KPTS / 013 /

2008 tanggal13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerimaan Bantuan

Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)

Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008.


commit to user

40

c. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2008 dana bantuan hibah Program

Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) untuk

pembangunan TK Nurul Huda sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima

puluh juta rupiah) tersebut masuk ke rekening Bank Jawa Timur

Cabang Situbondo Nomor : 0292216335 atas nama Usman / Pan TK

Nurul Huda lalu pada tanggal 14 Nopember 2008 Terdakwa

mencairkan uang sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta

rupiah) tersebut di Bank Jawa Timur Cabang Situbondo dengan

memakai Surat Kuasa dari saksi Usman kepada Terdakwa tanggal 14

Nopember 2008 yang dipalsukan oleh Terdakwa karena saksi Usman

tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tersebut dan setelah uang

sebesar Rp 150.000.000,- tersebut diterima Terdakwa selanjutnya uang

tersebut seluruhnya dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank

Mandiri Cabang Situbondo rekening Nomor 143–00–0914600–0.

d. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Tim dari BPMP, Kabupaten

Situbondo melakukan monitoring dan evaluasi untuk melakukan

pengecekan pelaksanaan pembangunan TK Nurul Huda yang dibiayai

dari Dana Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi

Masyarakat (P2SEM) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh

juta rupiah) dan ternyata di lokasi TK Nurul Huda sama sekali tidak

dilaksanakan pembangunan yang dibiayai dari Bantuan Dana Hibah

Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dan saksi

Dra. Hj. Khalifah selaku pengurus TK Nurul Huda merasa tidak

pernah mengajukan Bantuan Dana Hibah Program Penanganan Sosial

Ekonomi Masyarakat (P2SEM) dan belum pernah menerima bantuan

sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut.

Dan selanjutnya karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh

pengurus TK Nurul Huda dan pihak yang berwenang maka pada

tanggal 18 Desember 2008 Terdakwa mengembalikan Dana Bantuan



commit to user

41

untuk pembangunan TK Nurul Huda sebesar Rp 150.000.000 (seratus

lima puluh juta rupiah) tersebut ke rekening Bank Jawa Timur Cabang

Situbondo Nomor 0292216335 atas nama Usman / Pan TK Nurul

Huda.

e. Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program Penanganan Sosial

Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008

seharusnya untuk mendapatkan bantuan dana hibah Program

Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) maka kelompok /

lembaga penerima menyusun proposal yang terdiri dari usulan lokasi

Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM), Rencana

Anggaran Biaya dan mengajukan permohonan pencairan dana kepada

Gubernur, namun Terdakwa telah menyuruh saksi Usman sebagai

Ketua Panitia Pembangunan TK Nurul Huda tanpa persetujuan

pengurus TK Nurul Huda lalu Terdakwa membuat proposal

permohonan Bantuan Dana Hibah Program Penanganan Sosial

Ekonomi Masyarakat (P2SEM) untuk pembangunan TK Nurul Huda,

padahal Terdakwa bukan pengurus TK Nurul Huda dan menyuruh

saksi Usman untuk menandatangani proposal tersebut sehingga saksi

Usman mau menandatangani proposal karena takut menentang

perintah Terdakwa selaku guru ngajinya, yang selanjutnya Terdakwa

memalsukan tanda tangan dan cap stempel saksi Yuniar Ramadhana

selaku Kepala Desa Paowan dalam proposal pengajuan Bantuan Dana


untuk pembangunan TK Nurul Huda tanggal 17 April 2008 dan

tanggal 12 Juli 2008 serta memalsukan tanda tangan saksi Usman

selaku Ketua Panitia Pembangunan dan Fitriyah selaku Kepala

Sekolah TK Nurul Huda padahal nama Kepala Sekolah TK Nurul

Huda yang sebenarnya adalah Fitriyatin dalam proposal tanggal 10

Agustus 2008.


commit to user

42

f. Bahwa berdasarkan Pedoman Umum Program Penanganan Sosial

Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur tahun 2008 dan

Naskah Perjanjian Hibah Daerah, setelah Dana Bantuan Hibah

Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) sebesar

Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembangunan

TK Nurul Huda tersebut dicairkan, seharusnya dana tersebut

dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan proposal /

Rencana Anggaran Biaya yang telah diajukan oleh Panitia

Pembangunan TK Nurul Huda, namun kenyataannya Terdakwa telah

mencairkan dana tersebut di Bank Jawa Timur Cabang Situbondo

dengan memalsukan Surat Kuasa saksi Usman tanggal 14 Nopember

2008 dan setelah dana tersebut diterima oleh Terdakwa tidak

diserahkan kepada saksi Usman selaku Ketua Panitia Pembangunan

maupun saksi Siti Hasanah selaku Bendahara, namun uang tersebut

dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri Cabang

Situbondo Nomor 143-00-0914600-0 untuk kepentingan pribadi

Terdakwa.

g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “setiap pengeluaran belanja

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah harus didukung

dengan bukti yang lengkap dan sah”, namun kenyataannya Terdakwa

tidak dapat mempertanggungjawabkan penggunaan Dana Bantuan


sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk

pembangunan TK Nurul Huda tersebut dengan bukti yang lengkap dan

sah dan bahkan uang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk

kepentingan pribadinya dengan tidak membuat laporan

pertanggungjawaban keuangan.


commit to user

43

h. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri Terdakwa

sendiri sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau

memperkaya orang lain maupun korporasi yang ikut menerima dana

tidak sesuai dengan ketentuan tersebut.

i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan

kerugian keuangan Negara sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima

puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

SUBSIDER :



Nopember 2008 dan tanggal 18 Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada

suatu waktu yang masih dalam kurun waktu antara bulan April 2008

sampai dengan bulan Desember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu

waktu tertentu yang masih dalam tahun 2008, bertempat di Kampung

Nangkaan RT. 03 / RW. 01, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan,

Kabupaten Situbondo, Kantor Bank Jawa Timur Cabang Situbondo, Jalan

Madura No. 136 Situbondo dan Kantor Bank Mandiri Cabang Situbondo,

Jalan A. Yani No. 102 Situbondo atau setidaktidaknya pada suatu tempat

tertentu di daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo, dengan tujuan

menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya

karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara

atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut ada hubungannya


commit to user

44

sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan

berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Cendikia Insani Pondok

Pesantren Nurul Huda, Desa Paowan, Kecamatan Panarukan,

Kabupaten Situbondo Nomor 36 yang dibuat oleh Notaris Lukman

Hakim Gusti, SH., tanggal 18 Desember 2007, bahwa Terdakwa

menjabat sebagai Pengawas dan Yayasan Cendikia Insani Pondok

Pesantren Nurul Huda salah satunya bergerak di bidang Pendidikan

yang antara lain adalah TK Nurul Huda dan sebagai Pengawas

Terdakwa wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab

menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan yayasan.

b. Bahwa pada sekitar bulan April 2008 Terdakwa mendapat informasi

kalau Pemerintah Propinsi Jawa Timur akan memberikan bantuan

Dana Hibah dalam bentuk Program Penanganan Sosial Ekonomi

Masyarakat (P2SEM) yang salah satunya untuk Lembaga Pendidikan

Swasta, lalu Terdakwa berkeinginan untuk mendapatkan bantuan dana

tersebut untuk pembangunan TK Nurul Huda, Desa Paowan,

Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo. Lalu Terdakwa tanpa

persetujuan pengurus TK Nurul Huda menunjuk saksi Usman yang

merupakan salah satu santri di Pondok Pesantren Nurul Huda sebagai

Ketua Panitia Pembangunan TK Nurul Huda yang kebetulan namanya

sama dengan Ketua Yayasan Cendikia Insani Pondok Pesantren Nurul

Huda dan panitia lainnya, yang selanjutnya pada tanggal 17 April 2008

Terdakwa membuat proposal Permohonan Bantuan Dana kepada



perihal permohonan yang ditandatangani oleh saksi Usman selaku





commit to user

45


dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan panitia

pembangunan TK Nurul Huda dan selanjutnya pada tanggal 12 Mei






Usman / Pan TK Nurul Huda dengan tujuan untuk menerima bantuan

dana hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat

(P2SEM) yang diajukan ke Gubernur Jawa Timur tersebut, dan



c. Bahwa karena proposal pengajuan bantuan dana untuk pembangunan

TK Nurul Huda tanggal 17 April 2008 tersebut kurang lengkap maka









saksi Usman juga dipalsukan oleh Terdakwa dan susunan panitia

pembangunan TK Nurul Huda, namun proposal tanggal 12 Juli 2008


kesalahan, yang mengajukan Bantuan Dana Hibah Program





commit to user

46



Pemb.TK.Nurul Huda / VIII / 2008 perihal usulan lokasi Program


ditandatangani oleh saksi Usman selaku Ketua Panitia Pembangunan

dan mengetahui Fitriyah selaku Kepala Sekolah TK Nurul Huda,

namun tanda tangan saksi Usman selaku Ketua Panitia Pembangunan

dan Ftiriyah selaku Kepala Sekolah TK Nurul Huda tersebut

dipalsukan oleh Terdakwa dan nama Kepala Sekolah TK Nurul Huda

bukan Fitriyah namun Fitriyatin, yang mana proposal tersebut

dilampiri dengan Permohonan Pencairan Dana Program Penanganan

Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008, Susunan Panita

Pembangunan TK Nurul Huda yang semuanya ditandatangani oleh

saksi Usman selaku Ketua Panitia dan mengetahui Kepala Sekolah TK

Nurul Huda Fitriyah yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa,

Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus

lima puluh juta rupiah) dan foto copy rekening Bank Jawa Timur


Nurul Huda yang selanjutnya proposal tersebut dikirim ke Gubernur


Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo disetujui

dan ditetapkan sebagai Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program

Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) sebesar Rp

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Keputusan

Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 375 / KPTS / 013 / 2008 tanggal

13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerimaan Bantuan Hibah

Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi

Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008.

d. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2008 Dana Bantuan Hibah Program



commit to user

47




Nurul Huda, lalu pada tanggal 14 Nopember 2008 Terdakwa





tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tersebut, dan setelah uang

sebesar Rp 150.000.000,- tersebut diterima Terdakwa selanjutnya uang

tersebut seluruhnya dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa di Bank

Mandiri Cabang Situbondo rekening Nomor 143–00– 0914600–0.

e. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Tim dari BPMP, Kabupaten











sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dan

selanjutnya karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh

pengurus TK Nurul Huda dan pihak yang berwenang, maka pada






commit to user

48


Huda.

f. Bahwa Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya

selaku pengawas Yayasan Cendikia Insani Pondok Pesantren Nurul

Huda yang seharusnya bertugas dengan itikad baik dan penuh

tanggung jawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan

yayasan, namun kewenangan yang ada pada diri Terdakwa tersebut

telah disalahgunakan karena Terdakwa telah menyuruh saksi Usman

sebagai Ketua Panitia Pembangunan TK Nurul Huda tanpa persetujuan

pengurus TK Nurul Huda, lalu Terdakwa membuat proposal

permohonan Bantuan Dana Hibah Program Penanganan Sosial

Ekonomi Masyarakat (P2SEM) untuk pembangunan TK Nurul Huda

tanpa persetujuan pengurus TK Nurul Huda dan Terdakwa telah

memalsukan tanda tangan dan cap stempel saksi Yuniar Ramadhana

selaku Kepala Desa Paowan dalam proposal pengajuan Bantuan Dana


untuk pembangunan TK Nurul Huda tanggal 17 April 2008 dan

tanggal 12 Juli 2008 serta memalsukan tanda tangan saksi Usman

selaku Ketua Panitia Pembangunan dan Fitriyah selaku Kepala

Sekolah TK Nurul Huda, padahal nama Kepala Sekolah TK Nurul

Huda yang sebenarnya adalah Fitriyatin dalam proposal tanggal 10

Agustus 2008, lalu Terdakwa mencairkan dana sebesar Rp

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut di Bank Jawa

Timur Cabang Situbondo dengan memalsukan Surat Kuasa saksi

Usman tanggal 14 Nopember 2008 dan setelah dana tersebut diterima

oleh Terdakwa tidak diserahkan kepada saksi Usman selaku Ketua

Panitia Pembangunan maupun saksi Siti Hasanah selaku Bendahara,

namun uang tersebut dimasukkan ke rekening pribadi Terdakwa di

Bank Mandiri Cabang Situbondo Nomor 143-00-0914600-0 untuk

kepentingan pribadi Terdakwa padahal Terdakwa tidak memiliki


commit to user

49

kewenangan untuk menerima, menyimpan dan mengelola dana

tersebut.

g. Bahwa Dana Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi


juta rupiah) tersebut sama sekali oleh Terdakwa tidak dipergunakan

untuk melaksanakan kegiatan pembangunan TK Nurul Huda

sebagaimana dalam proposal dan bahkan Terdakwa tidak membuat

laporan pertanggungjawaban penggunaan uang tersebut.

h. Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan seperti diuraikan di atas

adalah untuk mendapatkan keuntungan diri Terdakwa sendiri sebesar

Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau memperkaya

orang lain maupun korporasi yang ikut menerima dana tidak sesuai

dengan ketentuan tersebut.

i. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan

kerugian keuangan Negara sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima

puluh juta rupiah) atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.


diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak


ATAU

KEDUA :



Nopember 2008 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam

kurun waktu antara bulan April 2008 sampai dengan bulan Nopember

2008 atau setidaktidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih dalam


commit to user

50

tahun 2008, bertempat di Kampung Nangkaan, RT. 03 RW. 01, Desa

Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo dan Kantor Bank

Jawa Timur Cabang Situbondo, Jalan Madura No. 136 Situbondo atau

setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu di daerah hukum Pengadilan

Negeri Situbondo, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang

ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau

sementara waktu, dengan sengaja memalsu bukubuku atau daftar-daftar

yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, beberapa perbuatan tersebut

ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu

perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor :

171.431 / 24 / 011 / 2004 tanggal 09 Agustus 2004 tentang Peresmian

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten

Situbondo Terdakwa menjabat sebagai Anggota DPRD Kabupaten

Situbondo periode 2004 sampai dengan 2009 sehingga Terdakwa

adalah sebagai Pegawai Negeri dan berdasarkan Akte Pendirian

Yayasan Cendikia Insani Pondok Pesantren Nurul Huda, Desa

Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Nomor 36 yang

dibuat oleh Notaris Lukman Hakim Gusti, SH tanggal 18 Desember

2007, bahwa Terdakwa menjabat sebagai Pengawas sehingga

Terdakwa sebagai orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan

menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara

waktu.

b. Bahwa pada sekitar bulan April 2008 Terdakwa mendapat informasi

kalau Pemerintah Propinsi Jawa Timur akan memberikan Bantuan

Dana Hibah dalam bentuk Program Penanganan Sosial Ekonomi

Masyarakat (P2SEM) yang salah satunya untuk Lembaga Pendidikan

Swasta lalu Terdakwa berkeinginan untuk mendapatkan bantuan dana

tersebut untuk pembangunan TK Nurul Huda, Desa Paowan,

Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo lalu Terdakwa tanpa


commit to user

51

persetujuan pengurus TK Nurul Huda menunjuk saksi Usman yang

merupakan salah satu santri di Pondok Pesantren Nurul Huda sebagai

Ketua Panitia Pembangunan TK Nurul Huda yang kebetulan namanya

sama dengan Ketua Yayasan Cendikia Insani Pondok Pesantren Nurul

Huda dan panitia lainnya yang selanjutnya pada tanggal 17 April 2008

Terdakwa membuat proposal Permohonan Bantuan Dana kepada



perihal permohonan yang ditandatangani oleh saksi Usman selaku





dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan susunan panitia

pembangunan TK Nurul Huda dan selanjutnya pada tanggal 12 Mei






Usman / Pan TK Nurul Huda dengan tujuan untuk menerima Bantuan

Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat

(P2SEM) yang diajukan ke Gubernur Jawa Timur tersebut dan



c. Bahwa karena proposal pengajuan bantuan dana untuk pembangunan

TK Nurul Huda tanggal 17 April 2008 tersebut kurang lengkap, maka





commit to user

52






saksi Usman juga dipalsukan oleh Terdakwa dan susunan panitia

pembangunan TK Nurul Huda, namun proposal tanggal 12 Juli 2008


kesalahan yang mengajukan Bantuan Dana Hibah Program






Pemb.TK.Nurul Huda / VIII / 2008 perihal Usulan Lokasi Program


ditandatangani oleh saksi Usman selaku Ketua Panitia Pembangunan

dan mengetahui Fitriyah selaku Kepala Sekolah TK Nurul Huda,

namun tanda tangan saksi Usman selaku Ketua Panitia Pembangunan

dan Ftiriyah selaku Kepala Sekolah TK Nurul Huda tersebut

dipalsukan oleh Terdakwa dan nama Kepala Sekolah TK Nurul Huda

bukan Fitriyah namun Fitriyatin, yang mana proposal tersebut

dilampiri dengan permohonan Pencairan Dana Program Penanganan

Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun 2008, Susunan Panita

Pembangunan TK Nurul Huda yang semuanya ditandatangani oleh

saksi Usman selaku Ketua Panitia dan mengetahui Kepala Sekolah TK

Nurul Huda Fitriyah yang tanda tangannya dipalsukan oleh Terdakwa,

Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 150.000.000,- (seratus

lima puluh juta rupiah) dan foto copy rekening Bank Jawa Timur


Nurul Huda yang selanjutnya proposal tersebut dikirim ke Gubernur


commit to user

53


Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo disetujui

dan ditetapkan sebagai Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program

Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) sebesar Rp

150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana Keputusan

Gubernur Jawa Timur Nomor : 188 / 375 / KPTS / 013 / 2008 tanggal

13 Oktober 2008 tentang Lembaga Penerimaan Bantuan Hibah

Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi

Jawa Timur Tahap I Tahun Anggaran 2008.

d. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2008 Dana Bantuan Hibah Program





Nurul Huda lalu pada tanggal 14 Nopember 2008 Terdakwa





tidak pernah menandatangani Surat Kuasa tersebut dan setelah uang

sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut

diterima Terdakwa selanjutnya uang tersebut seluruhnya dimasukkan

ke rekening pribadi Terdakwa di Bank Mandiri Cabang Situbondo

rekening Nomor 143–00–0914600–0.

e. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2008 Tim dari BPMP, Kabupaten







commit to user

54






sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, dan

selanjutnya karena perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh

pengurus TK Nurul Huda dan pihak yang berwenang, maka pada






Huda.

f. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memalsu buku-buku atau

daftar-daftar berupa tanda tangan dan cap stempel saksi Yuniar

Ramadahana selaku Kepala Desa Paowan dalam proposal pengajuan

Bantuan Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi

Masyarakat (P2SEM) untuk pembangunan TK Nurul Huda tanggal 17

April 2008 dan tanggal 12 Juli 2008, tanda tangan Kepala Sekolah TK

Nurul Huda dalam proposal pengajuan Bantuan Dana Hibah Program


pembangunan TK Nurul Huda tanggal 10 Agustus 2008 serta tanda

tangan saksi Usman dalam Surat Kuasa tanggal 14 Nopember 2008

untuk mencairkan Dana Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi


juta rupiah) di Bank Jawa Timur Cabang Situbondo.

g. Bahwa Terdakwa telah dengan sengaja memalsu tanda tangan dan cap

stempel saksi Yuniar Ramadhana selaku Kepala Desa Paowan dalam

proposal tanggal 17 April 2008 dan tanggal 12 Juli 2008, tanda tangan


commit to user

55

Kepala Sekolah TK Nurul Huda dalam proposal tanggal 10 Agustus

2008 serta tanda tangan saksi Usman dalam proposal tanggal 12 Juli

2008, proposal tanggal 10 Agustus 2008 maupun Surat Kuasa tanggal

14 Nopember 2008 adalah khusus untuk pemeriksaan administrasi.


diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun

1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak


4. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Situbondo yang disampaikan pada tanggal 8 Februari 2010

sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin Abdurahim tidak

terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana

yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama Primair ;

b. Membebaskan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin Abdurahim oleh

karena itu dari dakwaan alternatif Pertama Primair tersebut di atas ;

c. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin Abdurahim terbukti

bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama

Subsidair ;

d. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Sahmu bin

Abdurahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 4 (empat)

bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan

perintah agar Terdakwa tetap ditahan di Rutan dan membayar

denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidiair

3 (tiga) bulan kurungan.


commit to user

56

e. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah setempel Kepala Desa Paowan palsu.

2) 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembukaan rekening Bank

Jawa Timur yang sudah dilegalisir No. 0292216335 atas nama

Usman / Pan TK Nurul Huda.

3) 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan uang sebesar Rp

150.000.000,- dari rekening No. 0292216335 tanggal 14

Nopember 2008 yang sudah dilegalisir.

4) 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran uang sebesar Rp

150.000.000,- ke rekening 0292216335 tanggal 18 Desember

2008 yang sudah dilegalisir.

5) 1 (satu) lembar foto copy surat kuasa dari Usman kepada Drs.

H. Sahmu tanggal 14 Nopember 2008 yang sudah dilegalisir.

6) 1 (satu) bendel foto copy data transaksi pada rekening No.

0292216335 atas nama Usman / Pan TK Nurul Huda yang

sudah dilegalisir.

7) 1 (satu) bendel foto copy buku rekening tabungan No.

0292216335 atas nama Usman / Pan TK Nurul Huda yang

sudah dilegalisir.

8) 1 (satu) bendel foto copy proposal Permohonan Bantuan

Pembangunan TK Nurul Huda tanggal 17 April 2008.

9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. H. Sahmu tanggal 17

Desember 2008 yang isinya telah membuat proposal Pedoman

Umum Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat

(P2SEM) tidak prosedural.


Desember 2008 yang isinya telah membuat proposal dengan

tanda tangan dan stempel Kepala Desa palsu.

11) 1 (satu) lembar foto copy rekening Bank Mandiri Cabang

Situbondo No. 143-00-0914600-0 atas nama Drs. H. Sahmu.


commit to user

57

12) 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Yayasan Cendikia

Insani Pondok Pesantren Nurul Huda Paowan Panarukan

Situbondo No. 36 tanggal 18 Desember 2007 oleh Notaris

Lukman Hakim Gusti, SH.

13) 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Usman.

14) 1 (satu) bendel foto copy proposal panitia pembangunan TK

Nurul Huda Desa Paowan, Kecamatan Panarukan, Kabupaten

Situbondo tahun 2008 tanggal 12 Juli 2008.

15) 1 (satu) bendel foto copy Proposal Panitia Pembangunan TK


Situbondo tahun 2008 tanggal 10 Agustus 2008.

16) 1 (satu) lembar foto copy NPHD tanggal 15 Oktober 2008.

17) 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Jawa Timur

No. 188 / 375 / KPT / 013 / 2008 tentang Lembaga Penerima

Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi

Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun

2008.

18) 1 (satu) lembar Hasil Monitoring dan Evaluasi Program

Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Tahun

2008.

19) 1 (satu) bendel hasil Checklist Kegiatan Program Penanganan

Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Situbondo. Semuanya

tetap terlampir dalam berkas perkara.

20) Uang tunai sebesar Rp 152.419.150,- Semuanya dirampas

untuk disetor ke Kas Negara.

f. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).


commit to user

58

5. Amar Putusan Pengadilan Negeri Situbondo

Putusan Pengadilan Negeri Situbondo No. No. 415 / Pid.B /

2009 / PN.STB, yang dibacakan pada tanggal 08 April 2010 yang amar

lengkapnya adalah sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim tidak

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair ;

b. Membebaskan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim dari

dakwaan Pertama Primair tersebut ;

c. Menyatakan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim telah

terbukti bersalah melakukan tindak pidana : MELAKUKAN

KORUPSI SEBAGAI PERBUATAN BERLANJUT ;

d. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H.

Abdurahim dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta

membayar uang pengganti sebesar NIHIL ;

e. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang

dijatuhkan, sejak putusan ini telah berkekuatan hukum tetap ;

f. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

g. Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah stempel Kepala Desa Paowan Palsu. Untuk

dimusnahkan, sedangkan terhadap :

2) 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Usman. Dikembalikan

kepada saksi Usman, sedangkan terhadap :

3) Foto copy kwitansi dan Berita Acara Penitipan Barang Bukti

Uang Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Drs. H. Sahmu

dari Kejaksaan Negeri Situbondo Rp 152.419.150,- (seratus


commit to user

59

lima puluh dua juta empat ratus sembilan belas ribu seratus

lima puluh rupiah).

4) 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembukaan rekening Bank

Jawa Timur yang sudah dilegalisir No. 0292216335 atas nama

Usman / PAN TK Nurul Huda.





150.000.000, ke rekening No. 0292216335 tanggal 18

Desember 2008 yang sudah dilegalisir.

7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Usman kepada Drs.

H. Sahmu tanggal 14 Nopember 2008 yang sudah dilegalisir.


0292216335 atas nama Usman / PAN TK Nurul Huda yang

sudah dilegalisir.



sudah dilegalisir.



Situbondo tahun 2008 tanggal 12 Juli 2008.








Desember 2008 yang isinya telah membuat proposal dengan

tandatangan dan stempel Kepala Desa palsu.


commit to user

60


Desember 2008 yang isinya telah menbuat proposal dengan

tandatangan dan stempel Kepala Desa palsu.

15) Lembar fotocopy rekening Bank Mandiri Cabang Situbondo

No. 143-00-0914600-0 atas nama Drs. H. Sahmu.

16) 1 (satu) bendel foto copy NPHD tanggal 15 Oktober 2008.


No. 188 / 375 / KPT / 013 / 2008 tentang Lembaga Penerima

Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial Ekonomi

Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap I Tahun

Anggaran 2008.

18) 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Yayasan Cendikia

Insani Pondok Pesantren Nurul Huda Paowan Panarukan

Situbondo No. 36 tanggal 18 Desember 2007 oleh Notaris

Lukman Hakim Gusti, SH.


Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun 2008.

20) 1 (satu) bendel Hasil Checklist Kegiatan Program Penanganan

Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di Situbondo. Untuk

tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan terhadap :

21) Uang sejumlah Rp 152.419.150,- (seratus lima puluh dua juta

empat ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk dikembalikan kepada Kas Negara.

22) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

6. Amar Putusan Pengadilan Tinggi

Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 216 / Pid / 2010 /

PT.SBY, yang dibacakan pada tanggal 07 Juni 2010 yang amar

putusannya adalah sebagai berikut :

a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;


commit to user

61

b. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 08

April 2010 Nomor : 415 / Pid.B / 2009 / PN.Stb. yang dimintakan

banding ;

1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim


pidana “Korupsi Secara Berlanjut” ;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan

pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 bulan

kurungan ;

3) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan

dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

4) Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5) Menyatakan barang bukti berupa :

1) 1 (satu) buah stempel Kepala Desa Paowan palsu. Untuk

dimusnahkan, sedangkan terhadap :

2) 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Usman. Dikembalikan

kepada saksi Usman, sedangkan terhadap :

3) Foto copy kwitansi dan Berita Acara Penitipan Barang

Bukti Uang Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Drs.

H. Sahmu dari Kejaksaan Negeri Situbondo Rp

152.419.150,- (seratus lima puluh dua juta empat ratus

sembilan belas ribu seratus lima puluh rupiah).

4) 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembukuan rekening

Bank Jawa Timur yang sudah dilegalisir No. 0292216335

atas nama Usman / PAN TK Nurul Huda.





commit to user

62


150.000.000, ke rekening No. 0292216335 tanggal 18

Desember 2008 yang sudah dilegalisir.

7) 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Usman kepada

Drs. H. Sahmu tanggal 14 Nopember 2008 yang sudah

dilegalisir.



sudah dilegalisir.



sudah dilegalisir.

10) 1 (satu) bendel foto copy Proposal Panitia Pembangunan

TK Nurul Huda Desa Paowan, Kecamatan Panarukan,

Kabupaten Situbondo tahun 2008 tanggal 12 Juli 2008.



Kabupaten Situbondo tahun 2008 tanggal 10 Agustus 2008.



Kabupaten Situbondo tahun 2008 tanggal 10 Agustus 2008.


Desem-ber 2008 yang isinya telah membuat proposal

dengan tandatangan dan stempel Kepala Desa palsu.


Desember 2008 yang isinya telah membuat proposal

dengan tandatangan dan stempel Kepala Desa palsu.

15) Lembar fotocopy rekening Bank Mandiri Cabang

Situbondo No. 143-00-0914600-0 atas nama Drs. H.

Sahmu.

16) 1 (satu) bendel foto copy NPHD tanggal 15 Oktober 2008.


commit to user

63


No. 188 / 375 / KPT / 013 / 2008 tentang Lembaga

Penerima Bantuan Hibah Program Penanganan Sosial

Ekonomi Masyarakat (P2SEM) Propinsi Jawa Timur Tahap

I Tahun Anggaran 2008.

18) 1 (satu) bendel foto copy Akta Pendirian Yayasan

Cendikia Insani Pondok Pesantren Nurul Huda Paowan

Panarukan Situbondo No. 36 tanggal 18 Desember 2007

oleh Notaris Lukman Hakim Gusti, SH.


Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) tahun

2008.

20) 1 (satu) bendel Hasil Checklist Kegiatan Program

Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di

Situbondo. Untuk tetap terlampir dalam berkas perkara,

sedangkan terhadap :

21) Uang sejumlah Rp 152.419.150,- (seratus lima puluh dua

juta empat ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh

rupiah). Untuk dikembalikan kepada Kas Negara.

6) Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua

tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp

5.000,- (lima ribu rupiah)

7. Dasar Permohonan Kasasi Terdakwa

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Terdakwa

pada pokoknya sebagai berikut :

I. Bahwa, pemohon kasasi / terdakwa keberatan terhadap

putusan judex factie (pengadilan tinggi) yang sama sekali tidak

mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh

penuntut umum. Bahkan juga sama sekali tidak


commit to user

64

mempertimbangkan kontra memori dari terdakwa, padahal

terdakwa (pemohon kasasi) telah mengirimkan dan membuat

kontra memori banding tertanggal 04 mei 2010 sesaat setelah

menerima memori banding dari kepaniteraan pengadilan negeri

situbondo pada tanggal 03 mei 2010, baik hal-hal yang

berhubungan dengan fakta-fakta dalam persidangan maupun

tentang penerapan hukumnya ;

II. Bahwa, judex factie (pengadilan tinggi) telah salah

menerapkan hukum acara, kesalahan mana sangat fatal dan

mendasar, mengingat :

a. Putusan judex factie (Pengadilan Negeri) yang dimohonkan

banding oleh Jaksa / Penuntut Umum, berkenaan dengan

keputusannya yang menyatakan :

1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H.

Abdurahim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

dakwaan Pertama Primair ;

2) Membebaskan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H.

Abdurahim dari dakwaan Primair tersebut ; Bahwa,

dengan dibebaskannya Terdakwa / Pemohon Kasasi

dari dakwaan Primair tersebut, serta dalam memori

bandingnya Jaksa / Penuntut Umum adalah hanyalah

berkenaan tidak dikabulkannya tuntutan uang denda

saja ;

Yang dimaksud dengan kesalahan fatal dari

keputusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya

tersebut, karena judex facti yang memeriksa perkara

bandingnya tersebut telah memeriksa dan

mempertimbangkan serta memberikan putusan terhadap


commit to user

65

Terdakwa karena bersalah : melanggar dakwaaan Pertama

Primair, padahal berdasarkan fakta yang terungkap di

persidangan, Jaksa / Penuntut Umum juga telah mengakui

dalam surat tuntutannya bahwa dakwaan Pertama Primair

tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

b. Bahwa, judex factie (Pengadilan Tinggi) yang memeriksa

dan mengadili perkara ini dalam keputusannya tersebut

selain telah melampaui batas wewenangnya, juga telah

melecehkan dan mengesampingkan hukum positif yang

jelas-jelas berlaku, dalam hal ini Undang-Undang No. 8

Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 67, yang secara tegas

menyatakan : “bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum

berhak untuk meminta banding terhadap putusan

Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali terhadap putusan

bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum”.

Jadi jelas di sini, bahwa Terdakwa yang telah

dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair Jaksa / Penuntut

Umum tersebut oleh Pengadilan Negeri Situbondo, tidak

bisa lagi dan tidak mungkin lagi secara hukum untuk

diperiksa di tingkat banding atas dakwaan Pertama Primair

tersebut ;

III. Bahwa, judex factie (pengadilan tinggi) dalam pertimbangan

hukumnya halaman 26 sampai dengan halaman 30 tidak

menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya serta

salah menerapkan unsur pasal dalam dakwaan alternatif

pertama primair, oleh karena pengadilan tingkat banding

tersebut telah membuat pertimbangan hukum yang keliru

mengenai unsur dakwaan alternatif pertama primair tersebut ;


commit to user

66

Serta pula, judex factie (Pengadilan Tinggi) dalam

putusannya tersebut tidak memberikan pertimbangan yang

cukup (onvooldoende gemotivereerd) mengenai uraian

keterbuktian unsur-unsur Pasal 2 Undang-Undang 31 / 1999 jo

Undang-Undang 20 / 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi yang dikaitkan dengan fakta-fakta yang

terungkap di persidangan, oleh karena dalam pertimbangannya

mengenai unsur “secara melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

dalam perkara ini hanyalah berdasarkan asumsi belaka atau

anggapan judex factie (Pengadilan Tinggi) belaka serta tidak

memberikan pertimbangan yang cukup atas fakta yang muncul

dalam persidangan ;

Bahwa, oleh karena dalam persidangan tidak pernah

muncul fakta dan ditemukan bukti-bukti adanya alat bukti

secara wetmasig, dan legalitas yang dapat membuktikan adanya

perbuatan memperkaya / menambah kekayaan Terdakwa

sendiri ataupun orang lain atau menunjukkan adanya perubahan

kekayaan seseorang ataupun pertambahan kekayaannya diukur

dari penghasilan yang telah diperolehnya ;

Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di

persidangan, Jaksa / Penuntut Umum maupun judex facti

(Pengadilan Negeri) juga tidak memperoleh bukti yang cukup

bahwa perbuatan Terdakwa (Pemohon Kasasi) tersebut telah

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Sehingga dengan demikian unsur “melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

tidak terbukti ;

Bahwa, oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan

alternatif Pertama Primair tidak terpenuhi, maka dakwaan


commit to user

67

alternatif Pertama Primair tersebut harus dinyatakan tidak

terbukti, dan Terdakwa (Pemohon Kasasi) haruslah dinyatakan

tidak bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaaan

alternatif Pertama Primair, sehingga karenanya membebaskan

Terdakwa (Pemohon Kasasi) dari dakwaan alternatif Pertama

Primair tersebut ;

IV. Bahwa, pemohon kasasi / terdakwa dapat menerima seluruh

pertimbangan hukum dalam putusan perkara pidana a quo

dalam tingkat pertama, karena menurut hemat pemohon kasasi /

terdakwa bahwa pertimbangan hukum judex factie (tingkat

pertama) telah tepat dan benar, serta tidak salah dalam

menerapkan hukum ;

Bahwa, Pertimbangan judex factie (Pengadilan Negeri)

tersebut telah didasarkan atas penilaian fakta yang terbentuk

dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, pertimbangan

hukum juga telah dilakukan dari suatu analisis hukum sehingga

menghasilkan putusan yang dapat dibenarkan secara hukum ;

serta hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut

sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan sudah

memenuhi rasa keadilan ;

Bahwa, lagipula judex facti (Pengadilan Negeri)

tidaklah salah di dalam menjalankan cara mengadili menurut

undang-undang yang dapat mengancam kebatalan putusan-

putusan tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo

tanggal 08 April 2010, Nomor 415 / PID.B / 2009 / PN.STB

tersebut beralasan hukum untuk dikuatkan ;

V. Bahwa, pada pokoknya keberatan jaksa / penuntut umum

dalam bandingnya adalah mengenai masalah penjatuhan pidana

penjara dan tidak adanya penjatuhan pidana denda terhadap


commit to user

68

terdakwa, serta penuntut umum membandingkan putusan

perkara pidana ini dengan putusan perkara pidana korupsi atas

nama terdakwa drs. Saiful hasan bin djuanidi (pekerjaan

swasta), yang kemudian berkesimpulan telah terjadi disparitas

yang sangat menyolok terhadap putusan perkara-perkara yang

sama yang telah diputuskan oleh hakim-hakim pengadilan

negeri situbondo ;

Bahwa, mengenai masalah keberatan Jaksa / Penuntut

Umum sebagaimana tersebut di atas dan telah diuraikan dalam

Memori Bandingnya tersebut, menurut Terdakwa (Pemohon

Kasasi) keberatan Jaksa / Penuntut Umum tersebut tidaklah

berdasar hukum dan telah tidak adil berlaku adil terhadap

semua orang pelaku tindak pidana korupsi yang diseretnya ke

meja hijau, hal ini mengingat dan Jaksa / Penuntut Umum tidak

konsekuen dan bertindak ambivalen dalam melakukan

penuntutan perkara pidana korupsi, malah dalam perkara

korupsi atas nama Terdakwa Maskuri Ismail, S.Ag, M.Pdi,

Jaksa / Penuntut Umum tidak melakukan penuntutan pidana

denda terhadapnya. Dan juga, terhadap putusan pidana korupsi

yang tidak dikabulkan tuntutan pidana dendanya, Jaksa /

Penuntut Umum juga tidak melakukan upaya hukum banding

atas perkara tersebut alias putusan perkara pidana korupsi

tersebut telah berkekuatan hukum tetap, misalnya dalam

putusan perkara pidana korupsi atas nama Terdakwa Suriwan,

atas nama Terdakwa Sugiarto, S.Pd dan atas nama Terdakwa

Setiawan, S.Pd. telah dipertimbangkan oleh judex facti

(Pengadilan Negeri). Bahwa, putusan pidana yang dijatuhkan

oleh judex facti (Pengadilan Negeri) walaupun samasama

perkara tindak pidana korupsi tidaklah dapat dijadikan patokan

dan tidak otomatis disamaratakan, karena hal tersebut bersifat


commit to user

69

kasuistik, sehingga adalah keliru dan tidak tepat alasan

yuridisnya jika Jaksa / Penuntut Umum membandingkan

putusan perkara ini dengan putusan perkara atas nama

Terdakwa Drs. Saiful Hasan bin Djuanidi (pekerjaan swasta).

Bahwa, akan tetapi judex factie (Pengadilan Tinggi),

telah salah mempertimbangkan upaya hukum yang dilakukan

oleh Jaksa / Penuntut Umum, malah judex facti (Pengadilan

Tinggi) melampaui wewenangnya dan salah menerapkan

hukum atas upaya hukum banding yang dilakukan oleh Jaksa /

Penuntut Umum tersebut dengan memutus lain-lain hal yang

dimintakan banding tersebut ;

VI. Bahwa, mengenai tidak dijatuhkannya pidana denda pidana

terhadap pemohon kasasi / terdakwa oleh pengadilan tingkat

pertama dalam putusan a quo, hal ini dikarenakan kata dan atau

pada pasal 3 undang-undang tindak pidana korupsi juga tidak

wajib dijatuhkan kepada pemohon kasasi / terdakwa, melainkan

bersifat alternatif ;

Bahwa, mengenai pidana yang dijatuhkan kepada

Pemohon Kasasi / Terdakwa oleh judex factie (Pengadilan

Negeri) adalah telah dipertimbangkan sesuai antara sifat,

hakikat dari pemidanaan dengan kadar dari bentuk pidana yang

telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa yang secara

keseluruhan telah dipandang dari sudut total justice. Dan

hukumnya yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup adil

dengan perbuatannya, dan memenuhi rasa keadilan ;

VII. Tentang judex factie (pengadilan tinggi) telah salah

menerapkan pasal 244 kuhap ;

Bahwa Pasal 244 KUHAP jelas-jelas mengatur :

“terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat


commit to user

70

terakhir oleh Pengadilan selain daripada Mahkamah Agung,

Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan

kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali putusan bebas”

Bahwa judex factie dalam putusannya halaman 26

sampai dengan halaman 29 telah menabrak ketentuan Pasal 244

KUHAP ;

Bahwa, dakwaan alternatif Pertama Primair telah

dinyatakan tidak terbukti oleh judex factie (Pengadilan Negeri),

maka atas dakwaan alternatif Pertama Primair “bebas” tidak

ada upaya hukum lagi, apalagi upaya hukum banding, maka

judex factie (Pengadilan Tinggi) yang telah

mengenyampingkan Pasal 244 KUHAP adalah merupakan

penerapan hukum yang salah, maka sebagai konsekuensi

yuridisnya, putusan judex facti in casu batal demi hukum ;

8. Pembahasan

Permohonan kasasi yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana

disebutkan dalam putusan MA Nomor 1890 K/Pid.Sus/2010 adalah

merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk melakukan upaya

hukum oleh sebab-sebab tertentu. Upaya hukum yang dilakukan oleh

terdakwa dalam kasus ini adalah merupakan hak terdakwa untuk tidak

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau

kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan

kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam undang-undang.

Dasar hukum dari permohonan kasasi ini adalah merujuk pada UU

No. 14 tahun 1970 Pasal 10 ayat 3, yang telah dirubah dengan UU No. 4

tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang dimuat dalam Pasal 22,

yang menetapkan bahwa, “terhadap putusan pengadilan dalam tingkat

banding dapat dimintakan kasasi pada Mahkamah Agung, oleh pihak-

pihak yang bersangkutan, kecuali UU menentukan lain”. Sebagaimana


commit to user

71

dalam Pasal 244 KUHAP disebutkan pula bahwa, “Terhadap putusan

perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain

selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat

mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung

kecuali terhadap putusan bebas”.

Dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP disebutkan beberapa alasan

suatu Kasasi dapat dilakukan oleh Terdakwa bahwa, pemeriksaan dalam

tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para

pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 KUHAP

guna menentukan hal-hal sebagai berikut :

a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan

tidak sebagaimana mestinya;

b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

undang-undang;

c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Dengan memperhatikan kasus putusan MA bahwa, terdapat beberapa

alasan yang diajukan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim dalam

mengajukan Kasasi, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa keberatan terhadap putusan judex factie (Pengadilan Tinggi

Surabaya) yang sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding

yang diajukan oleh Penuntut Umum, bahkan sama sekali tidak

mempertimbangkan Kontra Memori dari Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H.

Abdurahim, padahal Terdakwa (Pemohon Kasasi) telah mengirimkan dan

membuat Kontra Memori Banding tertanggal 04 Mei 2010 sesaat setelah

menerima Memori Banding dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Situbondo pada tanggal 03 Mei 2010, baik hal-hal yang berhubungan

dengan fakta-fakta dalam persidangan maupun tentang penerapan

hukumnya ;


commit to user

72

2. Terdakwa menilai bahwa, judex factie (Pengadilan Tinggi Surabaya)

telah salah menerapkan hukum acara, Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H.

Abdurahim menganggap telah terjadi kesalahan yang sangat fatal dan

mendasar, mengingat hal-hal sebagai berikut :

a. Putusan judex factie (Pengadilan Negeri Situbondo) yang dimohonkan

banding oleh Jaksa/Penuntut Umum, berkenaan dengan keputusannya

yang menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim tidak


pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair;

2) Membebaskan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim dari

dakwaan Primair tersebut ;

3) Bahwa, dengan dibebaskannya Terdakwa / Pemohon Kasasi dari

dakwaan Primair tersebut, serta dalam memori bandingnya

Jaksa/Penuntut Umum adalah hanyalah berkenaan tidak

dikabulkannya tuntutan uang denda saja ;

Dalam putusan MA, Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim

menilai bahwa, yang dimaksud dengan kesalahan fatal dari keputusan

Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya tersebut, karena judex factie

yang memeriksa perkara bandingnya tersebut telah memeriksa dan

mempertimbangkan serta memberikan putusan terhadap Terdakwa Drs. H.

Sahmu bin H. Abdurahim bersalah karena melanggar dakwaaan Pertama

Primair, padahal berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Jaksa /

Penuntut Umum juga telah mengakui dalam surat tuntutannya bahwa

dakwaan Pertama Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan.

b. Bahwa, judex factie (Pengadilan Tinggi Surabaya) yang memeriksa

dan mengadili perkara ini dalam keputusannya tersebut selain telah

melampaui batas wewenangnya, juga telah melecehkan dan


commit to user

73

mengesampingkan hukum positif yang jelas-jelas berlaku, dalam hal

ini Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal 67, yang

secara tegas menyatakan : “bahwa Terdakwa atau Penuntut Umum

berhak untuk meminta banding terhadap putusan Pengadilan Tingkat

Pertama, kecuali terhadap putusan bebas atau lepas dari segala

tuntutan hukum”.

Dari upaya hukum yang dilakukan Terdakwa dalam

mengajukan Kasasi sebagaimana disampai di atas, bila dikaitkan

dengan ketentuan dalam KUHAP dapat penulis sampaikan hal-hal

sebagai berikut :

1) Syarat Pengajuan Kasasi oleh Terdakwa

Dalam putusan MA disebutkan bahwa, Terdakwa dan

Jaksa / Penuntut Umum masing-masing mengajukan permohonan

kasasi pada tanggal 26 Juli 2010 serta memori kasasinya masing-

masing telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Situbondo pada tanggal 09 Agustus 2010, dengan demikian

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya masing-

masing telah diajukan dalam tenggang waktu yang telah sesuai

menurut undang-undang. Dari sisi waktu pengajuan telah sesuai

dengan PasalPasal 245 ayat (1) yang menyebutkan bahwa,

“permohonan kasasi disampaikan oleh pemohon kepada panitera

pengadilan yang telah memutus perkaranya dalam tingkat

pertama, dalam waktu empat belas hari sesudah putusan

pengadilan yang dimintakan kasasi itu.diberitahukan kepada

terdakwa”.

2) Penerapan Peraturan hukum tidak sesuai

Sebagaimana disebutkan dalam KUHAP bahwa, Terdakwa

tidak dapat menerima putusan dengan alasan hukum tidak

diterapkan dengan benar sebagaimana mestinya. Dalam putusan


commit to user

74

MA, Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim tidak dapat

menerima putusan pengadilan terdahulu, mengingat telah terjadi

kontradiktif antara putusan Pengadilan Negeri Situbondo dengan

Pengadilan Tinggi Surabaya. Hal ini terlihat sebagaimana yang

disebutkan dalam putusan MA sebagai berikut :

a. Dalam putusan judex factie (Pengadilan Negeri Situbondo)

menyebutkan hal-hal sebagai berikut :

1) Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim tidak terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

pidana sebagaimana dakwaan Pertama Primair ;

2) Membebaskan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H.

Abdurahim dari dakwaan Primair tersebut ;

b. Dalam putusan judex factie (Pengadilan Tinggi di Surabaya)

menyebutkan bahwa, Terdakwa bersalah telah melanggar

dakwaaan Pertama Primair, padahal berdasarkan fakta yang

terungkap di persidangan, Jaksa / Penuntut Umum juga telah

mengakui dalam surat tuntutannya bahwa dakwaan Pertama

Primair tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

3) Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Alasan lain Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim

mengajukan Kasasi adalah, bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi

di Surabaya) yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam

keputusannya tersebut dianggap telah melampaui batas

wewenangnya, dan melecehkan serta mengesampingkan hukum

positif, yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP) Pasal

67, yang secara tegas menyatakan : “bahwa Terdakwa atau

Penuntut Umum berhak untuk meminta banding terhadap putusan

Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali terhadap putusan bebas atau

lepas dari segala tuntutan hukum”. Isi dari Pasal tersebut menurut


commit to user

75

Terdakwa juga dianggap kontradiktif dengan putusan Pengadilan

Negeri Sitobondo yang memutuskan bahwa Terdakwa yang telah

dibebaskan dari dakwaan Pertama Primair Jaksa / Penuntut Umum

tersebut oleh Pengadilan Negeri Situbondo, tidak bisa lagi dan

tidak mungkin lagi secara hukum untuk diperiksa di tingkat

banding atas dakwaan Pertama Primair tersebut.

4) Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-

undang

Menurut Terdakwa bahwa Pengadilan Tinggi di Surabaya

tidak melaksanakan sesuai ketentuan dalam undang-undang,

bahkan sebaliknya menurut Terdakwa cara mengadili yang

dilakukan Pengadilan Negeri Situbondo yang dianggap tepat dan

benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum. Oleh karenanya

dalam Kasasi, Terdakwa mengajukan tuntutan untuk dapat

memberikan penetapan putusan Pengadilan Negeri Situbondo.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, kesesuaian dasar Terdakwa

dalam mengajukan Kasasi menurut KUHAP dapat penulis disampai hal-

hal sebagai berikut :

1) Permohonan Kasasi yang dilakukan adalah merupakan hak Terdakwa

dalam upaya hukum untuk mencari dan mendapatkan keadilan dalam

hal tidak dapat menerima putusan-putusan hakim dalam proses

pengadilan sebelumnya, sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal

244 KUHAP. Sedangkan upaya hukum sesuai Pasal 1 butir 12

KUHAP menyebutkan bahwa, upaya hukum pidana di dalam KUHAP

dikenal upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa.

2) Secara administratif, bahwa permohonan Kasasi yang dilakukan

Terdakwa telah sesuai dengan KUHAP.


commit to user

76

3) Alasan-alasan yang diajukan dalam Kasasi sebagaimana disebutkan

dalam ayat (1) Pasal 253 KUHAP adalah tidak sesuai dengan

substansi permasalahannya, mengingat dalam tingkat banding,

Pengadilan Tinggi di Surabaya telah menerapkan hukum dengan

benar, cara mengadili telah sesuai dengan undang-undang, dan

mengadili dengan tidak melampaui batas sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-

pertimbangan yang telah ditentukan oleh undang-undang yang menjadi

dasar suatu putusan yang kurang jelas dapat diajukan kasasi melalui jalur

kelalaian dalam acara. Dalam putusan pengadilan negeri atau pengadilan

tinggi terkadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki

oleh undang-undang, dalam hal ini khususnya yang tercantum dalam

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Dengan adanya alasan-alasan

atau pertimbangan-pertimbangan yang kurang jelas sukar dipahami atau

bertentangan satu dengan lainnya dapat menimbulkan suatu kelalaian

dalam beracara, oleh karenanya dapat menimbulkan batalnya putusan

pengadilan negeri atau pengadilan tinggi oleh Mahkamah Agung dalam

putusan Kasasi.

Namun, dalam kasus putusan Mahkamah Agung, pada tingkat

Kasasi menunjukkan bahwa Mahkamah Agung membenarkan proses

pemeriksaan dan cara mengadili Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H.

Abdurahim yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dan

sebaliknya membatalkan putusan Pengadilan Negeri Situbondo. Karena

pada hakekatnya, tujuan kasasi menurut M. Yahya Harahap adalah

mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan, menciptakan

dan membentuk hukum baru, dan pengawasan terciptanya keseragaman

penerapan hukum.


commit to user

77

B. Kesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa

dan Memutus kasasi oleh terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana

Korupsi dengan Ketentuan KUHAP

1. Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat :

Mengenai alasan ke – 1 :

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, judex factie

tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan

hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu perbuatan

Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan adanya kerugian

Keuangan Negara.

Mengenai alasan-alasan ke – 2 sampai ke - 7 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh

karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang

bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu

tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan

dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan

hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang,

dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun

1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi

pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka


commit to user

78

permohonan kasasi dari pemohon kasasi / Terdakwa tersebut harus

ditolak ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan

oleh Pemohon Kasasi Jaksa / Penuntut Umum pada pokoknya

sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan judex factie (Pengadilan Tinggi)

dalam memeriksa perkara ini telah benar dan tidak melakukan

kekeliruan, dengan alasan sebagai berikut :

1) Bahwa benar Terdakwa saat ini adalah seorang swasta, mantan

Anggota DPRD Kabupaten Situbondo periode 2004 sampai

dengan 2009.

2) Bahwa benar pada sekitar tahun 2008, Pemerintah Daerah Jawa

Timur memberikan Bantuan Dana Hibah dalam bentuk

Program Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)

yang salah satunya untuk Lembaga Pendidikan Swasta di

Situbondo.

3) Bahwa benar TK Nurul Huda Desa Paowan, Kecamatan

Panarukan, Kabupaten Situbondo adalah sebagai salah satu

penerima Bantuan Dana Hibah Program Penanganan Sosial

Ekonomi Masyarakat (P2SEM) sebesar Rp 150.000.000,-

dengan Ketua Panitia Usman, bukan Ketua Yayasan.

4) Bahwa benar ternyata TK Nurul Huda menerima hibah sebesar

Rp 150.000.000,- tersebut diperoleh dengan cara yang tidak

benar, dilakukan secara melawan hukum oleh Terdakwa

dengan cara merekayasa, memalsu tandatangan Kepala Desa

(saksi 2) dalam rangka pembuatan proposalnya, yang ternyata

berhasil dengan cairnya dana hibah tersebut.

5) Bahwa benar yang mencairkan dana tersebut dari Bank Jawa

Timur cabang Situbondo adalah Terdakwa dan kemudian


commit to user

79

disetor ke rekening Terdakwa di Bank Mandiri Cabang

Situbondo.

6) Bahwa benar ternyata rehab dan atau pembangunan TK Nurul

Huda tersebut tidak pernah ter-realisasi.

Selanjutnya fakta-fakta hukum tersebut oleh judex facti

(Pengadilan Tinggi) telah dipergunakan sebagai pertimbangan

putusan ini.

a. Bahwa Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Situbondo sangat sependapat dengan seluruh pertimbangan

judex facti (Pengadilan Tinggi) terhadap dalam perkara a

quo ;

b. Bahwa Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Situbondo sangat sependapat dengan penjatuhan pidana

terhadap Terdakwa tersebut yang telah setimpal dengan

kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut

Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, judex factie

telah benar dalam pertimbangan hukumnya, yaitu perbuatan

Terdakwa telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga

memenuhi kualifikasi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31

Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang- Undang No.

20 Tahun 2001 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi

pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak

bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka

permohonan kasasi dari Jaksa / Penuntut Umum harus dikabulkan ;


commit to user

80

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi /

Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya

perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009,

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14

Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-

undangan lain yang bersangkutan.

2. Amar Putusan Mahkamah Agung

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi /

TERDAKWA DRS. H. SAHMU bin H. ABDURAHIM tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI

SITUBONDO tersebut ;

1) Menyatakan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana ”KORUPSI SECARA BERLANJUT”,

sebagaimana dakwaan Pertama Primair ;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda

sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan

ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

3) Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan

dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan

tersebut ;


commit to user

81

4) Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

5) Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) buah stempel Kepala Desa Paowan Palsu ;

Untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap ;

b. 1 (satu) lembar KTP asli atas nama Usman ;

Dikembalikan kepada saksi Usman, sedangkan terhadap

;

c. Foto copy kwitansi dan Berita Acara Penitipan Barang

Bukti Uang Perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama

Drs. H. Sahmu dari Kejaksaan Negeri Situbondo

sebesar Rp 152.419.150,- (seratus lima puluh dua juta

empat ratus sembilan belas ribu seratus lima puluh

rupiah) ;

d. 1 (satu) bendel foto copy dokumen pembukaan

rekening Bank Jawa Timur yang sudah dilegalisir No.

0292216335 atas nama Usman / Pan TK Nurul Huda ;

e. 1 (satu) lembar foto copy slip penarikan uang sebesar

Rp 150.000.000,- ke rekening No. 0292216335 tanggal

14 Nopember 2008 yang sudah dilegalisir ;

f. 1 (satu) lembar foto copy slip penyetoran uang sebesar

Rp 150.000.000,- ke rekening No. 0292216335 tanggal

18 Desember 2008 yang sudah dilegalisir ;

g. 1 (satu) lembar foto copy Surat Kuasa dari Usman

kepada Drs. H. Sahmu tanggal 14 Nopember 2008 yang

sudah dilegalisir ;

h. 1 (satu) bendel foto copy data transaksi pada rekening

No. 0292216335 atas nama Usman / Pan TK Nurul

Huda yang sudah dilegalisir ;

i. 1 (satu) bendel foto copy buku rekening tabungan No.

0292216335 atas nama Usman / Pan TK Nurul Huda

yang sudah dilegalisir ;


commit to user

82

j. 1 (satu) bendel foto copy proposal Panitia

Pembangunan TK Nurul Huda, Desa Paowan,

Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo Tahun

2008 tanggal 12 Juli 2008 ;

k. 1 (satu) bendel foto copy proposal Panitia



2008 tanggal 10 Agustus 2008 ;

l. 1 (satu) bendel foto copy proposal Panitia



2008 tanggal 10 Agustus 2008 ;

m. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. H. Sahmu tanggal

17 Desember 2008 yang isinya telah membuat proposal

dengan tandatangan dan stempel Kepala Desa palsu ;

n. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Drs. H. Sahmu tanggal

17 Desember 2008 yang isinya telah membuat proposal

dengan tandatangan dan stempel Kepala Desa palsu ;

o. Lembar foto copy rekening Bank Mandiri Cabang

Situbondo No. 143-00- 0914600-0 atas nama Drs. H.

Sahmu ;

p. 1 (satu) bendel foto copy NPHD tanggal 15 Oktober

2008 ;

q. 1 (satu) bendel foto copy Keputusan Gubernur Jawa

Timur No. 188 / 375 / KPT / 013 / 2008 tentang

Lembaga Penerima Bantuan Hibah Program

Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)

Propinsi Jawa Timur tahap I Tahun Anggaran 2008 ;

r. 1 (satu) bendel foto copy akta pendirian Yayasan

Cendikia Insani Pondok Pesantren Nurul Huda Paowan


commit to user

83

Panarukan Situbondo No. 36 tanggal 18 Desember 2007

oleh Notaris Lukman Hakim Gusti, SH. ;

s. 1 (satu) lembar Hasil Monitoring dan Evaluasi Program

Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM)

tahun 2008 ;

t. 1 (satu) bendel Hasil Checklist Kegiatan Program

Penanganan Sosial Ekonomi Masyarakat (P2SEM) di

Situbondo, untuk tetap terlampir dalam berkas perkara,

sedangkan terhadap ;

u. Uang sejumlah Rp 152.419.150,- (seratus lima puluh

dua juta empat ratus sembilan belas ribu seratus lima

puluh rupiah), Untuk dikembalikan kepada Kas Negara;

6) Membebankan kepada Termohon Kasasi / Terdakwa

membayar biaya perkara untuk tingkat kasasi ini sebesar

Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan

Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 21 September 2010

oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M, Ketua Muda yang ditetapkan

oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, R. Imam

Harjadi, SH.MH, dan H. M. Zaharuddin Utama, SH.MM, Hakim-

Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ny. Murganda

Sitompul, SH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon

Kasasi : Terdakwa dan Jaksa / Penuntut Umum.

3. Pembahasan


commit to user

84

Sebenarnya, kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi

hanya berwenang untuk memeriksa terhadap penerapan suatu norma

terhadap putusan sebelumnya (Pengadilan Pertama dan tingkat banding).

Prinsip ini kemudian biasa dikenal dengan istilah ”judex jurist”. Hakim

pada tingkat kasasi tidak berwenang untuk memeriksa terhadap fakta-fakta

persidangan.Pemeriksaan fakta-fakta yang ada di dalam persidangan telah

diperiksa dan diputus di tingkat pertama dan tingkat banding. Prinsip ini

biasa dikenal dengan istilah ”judex factie”. (musri-

nauli.blogspot.com/2011/09/mencari-sang-pengadil-yang-agung.html)

Berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana

disebutkan di atas, bahwa permohonan Kasasi / Jaksa Penuntut Umum

tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Factie (Pengadilan Tinggi

Surabaya) tidak salah menerapkan hukum lagi pula mengenai penilaian

hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan.

Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan

pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat Kasasi hanya

berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan

hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara mengadili tidak

dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau Pengadilan

telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang

No. 8 tahun 1981), bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Mahkamah

Agung berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat

membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang

tidak murni karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan

yang dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat

tidak murni dari putusan bebas tersebut, dan disamping itu Mahkamah

Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat

bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya

dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan


commit to user

85

Kasasi Jaksa / Penuntut Umum / Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak

dapat diterima.

Bila dikaji lebih dalam, dalam Pasal 67 dan 244 KUHAP (UU No.

8 Tahun 1981) mengatur mengenai larangan putusan yang bersifat

pembebasan (putusan / vonis bebas) diajukan upaya hukum baik banding

maupun kasasi kecuali Kasasi Demi Kepentingan Hukum. Dalam Pasal 67

KUHAP disebutkan bahwa, “Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk

minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama kecuali

terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum yang

menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan hukum dan putusan

pengadilan dalam acara cepat”. Sedangkan dalam Pasal 244 KUHAP

menyebutkan bahwa, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan

pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah

Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan

pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan

bebas”.

Namun dalam kenyataan, sesuai putusan Mahkamah Agung

menerima permohonan kasasi atas putusan bebas yang diajukan oleh jaksa

penuntut umum.Dalam putusan tersebut intinya Mahkamah Agung

membagi putusan bebas menjadi dua jenis, yaitu putusan bebas murni dan

bebas tidak murni.Untuk putusan bebas murni putusan tersebut oleh MA

dinyatakan tidak termasuk putusan yang dapat dikasasi, sementara untuk

putusan bebas yang tidak murni dapat diajukan kasasi.

Bentuk-bentuk putusan bebas tidak diatur secara tegas dalam Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) namun dalam praktek

peradilan, dikenal ada beberapa bentuk putusan bebas (vrijspraak) antara

lain sebagai berikut : (Andi Hamzah, 2007 : 280)

1) Putusan bebas Murni (de “zuivere vrijspraak”)


commit to user

86

Putusan bebas murni adalah putusan akhir dimana hakim

mempunyai keyakinan mengenai tindak pidana yang didakwakan

kepada terdakwa adalah tidak terbukti.

2) Putusan Bebas Tidak Murni (de “onzuivere vrijspraak”)

Putusan bebas tidak murni adalah putusan dalam hal batalnya

dakwaan secara terselubung atau “pembebasan” yang menurut

kenyataannya tidak didasarkan kepada ketidakterbuktiannya apa yang

dimuat dalam surat tuduhan.

Pembebasan tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan

lepas dari segala tuntutan hukum yang terselubung, dapat dikatakan

apabila dalam suatu dakwaan unsur delik dirumuskan dengan istilah

yang sama dalam perundang-undangan, sedangkan hakim memandang

dakwaan tersebut tidak terbukti. (R. Soenarto Soerodibroto, 2006 :

167).

Vonis bebas di tingkat pertama (Pengadilan Negeri Situbondo)

hanya menyatakan bebas, tidak disebutkan murni atau tidak murni. Dalam

hal ini, Jaksa Penuntut Umum lah yang harus membuktikan bahwa

putusan judex factie tersebut merupakan putusan bebas tidak murni. Untuk

membuktikan hal tersebut, maka harus dilakukan di pengadilan kasasi

Mahkamah Agung melalui memori kasasi yang ia ajukan. Mahkamah

Agung lah yang kemudian akan memeriksa apakah benar bahwa putusan

bebas tersebut sesuai dengan argumentasi Jaksa Penuntut Umum (JPU)

bahwa putusan tersebut merupakan putusan bebas tidak murni bukan

bebas murni. Jika Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan bebas

tersebut ternyata merupakan bebas murni maka Mahkamah Agung dalam

putusannya akan menyatakan “permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum

tidak dapat diterima”, sementara jika terbukti merupakan putusan bebas

tidak murni putusannya akan berisi “permohonan kasasi Jaksa Penuntut

Umum dikabulkan” kemudian diikuti dengan hukuman yang dijatuhkan

oleh Mahkamah Agung.


commit to user

87

Dari analisa tersebut di atas, bila dikaitkan dengan Pasal 244

KUHAP yang menyebutkan bahwa, “terdakwa atau penuntut umum dapat

mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung

kecuali terhadap putusan bebas”. Dari pernyataan Pasal 244 KUHAP ini,

bila putusan Pengadilan Negeri Situbondo oleh Mahkamah Agung dinilai

sebagai putusan bebas, maka Mahkamah Agung seharusnya menolak

permintaan pemeriksaan kasasi yang diajukan terdakwa. Namun

sebaliknya Mahkamah Agung dapat menerima permintaan kasasi yang

diajukan terdakwa karena menilai bahwa putusan Pengadilan Negeri

Situbondo adalah bebas tidak murni.

Pertimbangan lain dalam melakukan putusan di tingkat kasasi,

Mahkamah Agung sesuai dengan fungsinya melakukan pemeriksaan

terhadap putusan Pengadilan yang berada di bawahnya, yaitu Pengadilan

Negeri Situbondo dan Pengadilan Tinggi Surabaya dalam hal-hal sebagai

berikut :

1) Judex factie (Pengadilan Tinggi Surabaya) tidak salah dalam

menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang

relevan secara yuridis dengan benar sebagaimana yang telah

disangkakan oleh Terdakwa, karena Mahkamah Agung berpendapat

bahwa perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan

adanya kerugian Keuangan Negara.

Menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang telah

diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang

Korupsi bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur

tindak pidana korupsi sebagai berikut :

a) Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang

secara langsung merugikan keuangan Negara dan atau

perekonomian Negara dan atau perekonomian Negara atau


commit to user

88

diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut

merugikan keuangan Negara (Pasal 2);

b) Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau

orang lain atau suatu badan menyalah gunakan kewenangan,

kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

kedudukan secara langsung dapat merugikan Negara atau

perekonomian Negara (Pasal 3).

c) Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal

209, 210, 387, 388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 425, 435

KUHP.

Sebaliknya Judex factie (Pengadilan Negeri Situbondo) oleh

Mahkamah Agung telah dinilai salah dalam mengemukakan fakta-fakta

dalam persidangan maupun penerapan hukumnya tidak dilaksanakan

dengan benar. Maka putusan Pengadilan Negeri Situbondo dapat

dibatalkan.

2) Mahkamah Agung dalam putusannya menilai bahwa alasan-alasan

yang disampaikan Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim tidak

dapat dibenarkan, mengingat alasan yang disampaikan Terdakwa

mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan

tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu menurut Mahkamah

Agung tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat

kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan

dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum

tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili

tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang

dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981).


commit to user

89

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka penilaian Mahkamah

Agung terhadap putusan Judex factie (Pengadilan Tinggi Surabaya) telah

menerapkan hukum dengan benar, cara mengadili dilaksanakan sesuai

ketentuan Undang-Undang, dan telah dilaksanakan sesuai dengan

kewenangannya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, bahwa putusan judex factie

(Pengadilan Tinggi Surabaya) dalam perkara ini tidak bertentangan

dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari

pemohon kasasi / Terdakwa tersebut harus ditolak, dan mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, Jaksa Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Situbondo.

Dengan demikian, Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam

memeriksa dan memutus kasasi oleh terdakwa dalam perkara tindak

pidana korupsi sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP dengan

menyatakan bahwa, Terdakwa Drs. H. Sahmu bin H. Abdurahim terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

”KORUPSI SECARA BERLANJUT”, sebagaimana dakwaan Pertama

Primair, dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas

dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda

tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)

bulan. Sanksi yang dijatuhkan kepada terdakwa, baik pidana maupun

denda adalah sanksi minimal sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.

31 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 20

Tahun 2001 tentang Korupsi.


commit to user

90

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan

pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Kesesuaian Dasar Permohonan Kasasi Yang Diajukan Oleh Terdakwa Dalam

Perkara Korupsi Kasus Penyelewengan Program Penanganan Sosial Ekonomi

Masyarakat (P2SEM) dengan Ketentuan KUHAP.

a) Pertimbangan hukum putusan pengadilan tinggi Surabaya merupakan

pertimbangan hukum yang tidak cukup atau tidak layak (onvoldoende

gemotiveerd) karena hanya membenarkan dan mengambil alih

pertimbangan judex factie pengadilan negeri situbondo tanpa memberikan

pertimbangan sendiri dengan menggunakan fakta-fakta hukum yang

terungkap, dan tanpa mempertimbangkan seluruhnya keberatan-keberatan

yang diajukan dalam memori banding.

b) Sehubungan dengan unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri

atau orang lain judex factie telah salah menerapkan hukum atau tidak

menerapkan hukum sebagaimana mestinya.

2. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam Memeriksa dan

Memutus kasasi oleh terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi dengan

Ketentuan KUHAP.

a) Pengadilan Tinggi berwenang untuk mengambil alih pertimbangan

Pengadilan Negeri sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri

apabila Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan tersebut telah tepat

dan benar.


commit to user

91

b) Penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam

pemeriksaan pada tingkat Kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat

Kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum

atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau cara

mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan atau

Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

c) Putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak.

B. Saran-saran

1. Salah satu langkah yang harus diambil dalam rangka mendorong percepatan

pemberantasan korupsi di Indonesia adalah meninjau kembali peraturan

perundang-undangan tentang korupsi yang telah ada termasuk di dalamnya

prosedur dalam penanganan perkara korupsi secara keseluruhan.

2. Mengingat korupsi telah terjadi di segala kalangan baik eksekutif, legislatif,

yudikatif dan pihak swasta dan mulai dari kalangan pelaksana sampai pejabat

atau manajer, maka selain upaya hukum kasasi berbagai produk hukum yang

ada serta lembaga yang ada, unsur yang tidak kalah penting adalah

peningkatan kesadaran hukum tentang kerugian yang diakibatkan tindak

pidana korupsi bagi generasi saat ini danbahkan bagi generasi yang akan

datang.


commit to user

92

DAFTAR PUSTAKA

Dari Buku

Adami Chazawi. 2006. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Bandung: PT

Alumni.

Andi Hamzah. 2005. Hukum Acara Pidana Indonesia.Jakarta : Sinar Grafika.

___________. 2007. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional

dan Internasional. Jakarta : Raja Grafindo.

Barda Nawawi Arif. 2003. Kapita Selekta Hukum Pidana.Bandung : Penerbit

Alumni.

Diatmiko Soemodiharjo. 2008. Mencegah dan Memberantas Korupsi Mencermati

Dinamikanya Di Indonesia. Jakarta : Prestasi Pustaka Phubliser.

Evi Hartanti. 2006. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta : Sinar Grafika.

Harun M. Husein. 1992. Kasasi sebagai Upaya Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.

Henry Campbell Black. 1991. Black’s Law Dictionary.(Sixth Edition). St. Paul

Minn. West Publishing Co.

Jhonny Ibrahim. 2008. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang

: Bayumedia Publishing.

Leden Marpaung. 1992. Proses Penanganan Perkara Pidana. Jakarta : Sinar

Grafika.

Lilik Mulyadi. 2002. Tindak Pidana Korupsi. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Luhut Pangaribuan M.P. 2008. Hukum Acara Pidana. Jakarta : Sinar Grafika.

Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta : PT. Rineka Cipta.


commit to user

93

M. Yahya Harahap. 2005. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP.

Jakarta : Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2010. Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2006. Penelitian Hukum Normatif. Jakarta :

PT. Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Bisnis. Bandung : CV. Alfabeta.

Dari Jurnal

Ramelan . 2011. Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem

Hukum Indonesia (Corruption Lawsuit In Indonesian Legal System.

Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 8 Nomor 2. Jakarta: Direktorat

Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan

Hak Asasi Manusia RI.

Mahmud mulyadi . 2011 . Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Dalam

Perspektif Criminal Policy (Corruption Reduction In Criminal Policy

Perspective). Jurnal Legislasi Indonesia. Volume 8 Nomor 2. Jakarta:

Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Umyint. 2000. CORRUPTION: CAUSES, CONSEQUENCES AND CURES.

Asia-Pacific Development Journal Vol. 7 No.2. LLC: Springer Science

and Business Media.

Dari Makalah

Rizky Argama. 2006. “Tanggung Jawab Profesi Hakim Sebagai AKtor Utama

Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman di Indonesia”. Fakultas Hukum

Universitas Indonesia


commit to user

94

Dari Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Putusan Kasasi No. 1890 K/Pid.Sus/2010

Dari Internet

Musri Nauli. http://musri-nauli.blogspot.com/2011/09/mencari-sang-pengadil-

yang- agung.html. [ 3 Juni 2012 pukul 22.10]

Documents

ANALISIS YURIDIS PENGAJUAN KASASI OLEH TERDAKWA …/Analisis...(studi kasus putusan kasasi no. 1890 k/pid.sus/2010) commit to user i analisis yuridis pengajuan kasasi oleh terdakwa