TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN

perpustakaan.uns.ac.id digilib.uns.ac.id

commit to user

i

TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP

PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU

(Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009)

Penulisan Hukum

(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Sebagian Persyaratan guna

Memperoleh Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum pada

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Oleh

KAROLINA JENIO KRISTI

NIM. E1107169

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011


commit to user

ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN

BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU


Oleh


NIM. E1107169

Disetujui untuk dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum

(Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Surakarta, Juli 2011

Dosen Pembimbing

Bambang Santoso, S.H., M. Hum.

NIP.196202091089031001

ii


commit to user

iii

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)


BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU


Oleh


NIM. E1107169

Telah diterima dan dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

DEWAN PENGUJI

1. Kristiyadi, SH.,M.Hum : ........................................................ NIP. 19581225 198601 1001

2. Edy Herdyanto, SH.,MH : ........................................................ NIP. 19570629 198503 1002

3. Bambang Santoso, SH., M.Hum : ........................................................ NIP. 19620209 198903 1001

Mengetahui

Dekan

Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum. NIP. 195702031985032001

iii


commit to user

iv

PERNYATAAN

Nama : Karolina Jenio Kristi

NIM : E1107169

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul:


BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU (Studi Kasus dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009) adalah betul-betul karya sendiri.

Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda

citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti

pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik

berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari

penulisan hukum (skripsi) ini.


yang membuat pernyataan

Karolina Jenio Kristi

NIM. E1107169

iv


commit to user

v

ABSTRAK

KAROLINA JENIO KRISTI. E1107169. TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU (Studi Kasus dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 2011. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum pembuktian Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan bebas dalam perkara sumpah palsu serta untuk mengetahui Upaya hukum yang bisa ditempuh oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara sumpah palsu.

Penulisan hukum ini termasuk dalam penulisan hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Maka dalam penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Undang-Undang ( statue approach ), pendekatan kasus ( case approach ), pendekatan historis ( historical approach ), pendekatan komparatif ( comparative approach ) dan pendekatan konseptual ( conceptual approach ). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Terdakwa Taryo Bin Ramidi dimintakan upaya hukum Kasasi kepada Mahkamah Agung dalam perkara Sumpah Palsu karena dalam Putusan pada Peradilan Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Purbalingga Majelis Hakim memutuskan bahwa Terdakwa Taryo Bin Ramidi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga bukan merupakan putusan bebas tidak murni karena putusan tersebut menurut Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini hanya didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan. Dan ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan. Kata kunci: sumpah palsu, kasasi, putusan

v


commit to user

vi

ABSTRACT

KAROLINA JENIO KRISTI. E1107169. JURIDICAL REVIEW OF THE APPEAL SUBMISSION TOWARD THE FREE VERDICT IN THE CASE OF PERJURY (Case Study in Verdict of Supreme Court No. 1234 K/Pid/2009). Law writing (Thesis). Sebelas Maret University Faculty of Law in March 2011.

This study aimed to determine the law construction of verification evidence of Purbalingga District Court Judges as the basis for pronouncing the acquittal in the perjury case and to find remedies that can be taken by the General Prosecutor against the acquittal of Purbalingga District Court in the perjury case.

This law writing included normative law writing which is characterized prescriptive and applied. This law research used statue approach, case approach, historical approach, comparative approach, and conceptual approach. Material sources of law in this research are the primary law materials and secondary legal materials. The defendant, Taryo Bin Ramidi, requested appeal remedy to the Supreme Court in the case of perjury. This because in the Verdict of the First Level of Court in Purbalingga, the Panel of Judges pronounced that the defendant, Taryo Bin Ramidi, was not proven legally and convincingly guilty of committing a crime as that charged by the General Prosecutor in single indictment. The Panel of Judges of Purbalingga District Court’s verdict was not an impure acquittal due to the consideration from The General Prosecutor that the verdict from Purbalingga District Court Judges, who examine and adjudicate the case, solely based on an erroneous interpretation of the crime contained in the indictment. It turns out that the applicant of Cassation cannot prove that the decision is an impure exemption. Therefore, the appeal from the General Prosecutor cannot be accepted and the defendant remained to be exempted. Key words: perjury, appeals, verdict

vi


commit to user

vii

MOTTO

Sekarang bukanlah masa lalu tetapi masa lalu adalah bagian dari

masa sekarang jadi belajar menghargai diri sendiri dan orang lain dari

segala sisi baik positif maupun negatifnya.

Proses pembelajaran diri akan selalu menyertai kita kemanapun dan

kapanpun kita berada.

Tidak ada keberhasilan dan kegagalan dalam hidup, yang ada hanya prestasi sebagai batu loncatan.

vii


commit to user

viii

PERSEMBAHAN

Dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, kupersembahkan karya kecil ini

kepada :

· Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karuniaNya, yang mengerti

akan perasaanku dan menjawab akan semua doa. Terimakasih ya Allah ku

syukuri dan ku nikmati segala karuniaMu.

· Kedua orang tuaku, dan saudara-saudaraku yang sangat kusayangi.

· Pembimbing skripsiku yang telah sabar membimbing dan memberi

pengarahan.

· My sist Dewi dan Sherly yang telah memberi kehangatan, keceriaan dan

dukungan tiada henti.

· Hendra Medy Setiawan yang telah mencurahkan segenap perhatian dan

cintanya kepadaku dan telah banyak membantuku.

· Sahabat serta Almamater Fakultas Hukum UNS.

· Pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

viii


commit to user

ix

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang atas rahmat

dan karunia-Nya penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum skripsi ini

untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai derajat sarjana (S1) dalam

bidang ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

dengan judul “TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP

PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU (Studi Kasus

dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009)” Yang berisi

tentang proses persidangan dengan Terdakwa Taryo Bin Ramidi yang dimintakan

upaya hukum Kasasi oleh Penuntut Umum.

Selama penelitian dan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak

mendapatkan bantuan baik moril maupun materiil dari berbagai pihak, oleh

karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret Surakarta.

2. Bapak Harjono, S.H., M.H., selaku Ketua Program Non Reguler Fakultas

Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

3. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

4. Bapak Bambang Santoso, S.H., M. Hum. selaku pembimbing penulisan

skripsi yang dengan sabar serta perhatian yang tinggi telah berkenan

membimbing dan memberikan saran-saran berguna bagi penulis.

5. Ibu TH Kus sunaryatun, S.H.MH selaku Pembimbing Akademik penulis.

6. Seluruh dosen dan staff di Fakultas Hukum UNS yang telah ikut berkontribusi

dalam pencapaian gelar sarjana penulis.

7. Bapak Wardoyo dan Ibu Sri Wijayanti orang tuaku tersayang dan kedua

adikku Kristal Dewi Anjani dan Diana Sherly Yuningtyas yang telah

memberikan kasih sayang dan cinta serta dukungannya kepada penulis.

8. Hendra Medy Setiawan tercinta yang telah banyak memberikan perhatian dan

cinta kepada penulis.

ix


commit to user

x

9. Ibu Endang Sri Winarni yang selalu memberikan nasehat dan motivasi serta

tidak lupa juga kepada mbak Yossy dan mbak Lusy yang telah memberikan

dukungannya kepada penulis.

10. Teman-teman mbak Ike, Tika, Sasa, Hanik, yang selama 4 tahun bersama

selalu menemani baik dalam suka maupun duka serta terimakasih atas bantuan

dan dukungannya selama ini kepada penulis.

11. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah

memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan hukum ini masih jauh

dari sempurna, mengingat keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis.

Oleh karena itu dengan lapang dada penulis mengharapkan segala saran dan kritik

yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan penulisan

hukum ini.


Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................. iii

PERNYA ...................................................................................................

.

...................................................................................................................

xi................................................................................................................

x


commit to user

xi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL................................................................................. i

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ....................................... ii

HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI ................................................. iii

PERNYATAAN........................................................................................ iv

ABSTRAK ................................................................................................ v

ABSTRACT .............................................................................................. vi

HALAMAN MOTTO ............................................................................... vii

PERSEMBAHAN ..................................................................................... viii

KATA PENGANTAR .............................................................................. ix

DAFTAR ISI ............................................................................................. xi

DAFTAR GAMBAR ............................................................................... xiii

BAB I PENDAHULUAN .................................................................. 1

A. Latar Belakang Masalah .................................................... 1

B. Perumusan Masalah .......................................................... 5

C. Tujuan Penelitian .............................................................. 5

D. Manfaat Penelitian ............................................................ 6

E. Metode Penelitian ............................................................. 7

F. Sistematika Penulisan Hukum .......................................... 11

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ......................................................... 12

A. Kerangka Teori .................................................................. 12

1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian ........................ 12

2. Tinjauan Tentang Putusan ........................................... 17

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Sumpah Palsu

(Pasal 242 KUHP) ....................................................... 20

4. Tinjauan Tentang Upaya Hukum ................................ 23

B. Kerangka Pemikiran .......................................................... 30

xi


commit to user

xii

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN ...................... 33

A. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut

Umum terhadap Putusan Bebas dalam Perkasa

Sumpah Palsu dengan Ketentuan KUHAP ....................... 33

B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Kasasi dalam

Memeriksa dan Memutus Permohonan Kasasi

Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Pengadilan

Negeri Purbalingga dalam Perkara Sumpah Palsu

dengan KUHAP ................................................................ 57

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan ........................................................................... 60

B. Saran ................................................................................. 60

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

xii


commit to user

xiii

DAFTAR GAMBAR

v Bagan Kerangka Pemikiran ............................................................... 30

xiii


commit to user

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian

luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati

kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta

melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Sebagai Negara hukum

bertujuan menciptakan adanya keamanan dan ketertiban, keadilan dan

kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara serta menghendaki

agar hukum ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun

tanpa kecuali baik oleh seluruh warga masyarakat, penegak hukum, maupun oleh

penguasa Negara, sehingga segala tindakannya harus dilandasi oleh hukum.

Hukum sebagai produk kekuasaan tidak pernah lepas dari kehendak,

kepentingan, atau dasar-dasar kekuasaan itu sendiri. Hukum bukan semata-mata

instrument sosial, tetapi juga sebagai instrumen kekuasaan. Hukum mengatur

hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara individu

dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada

hak dan kewajiban. Dalam mengatur hubungan-hubungan hukum itu caranya

beraneka ragam. Kadang-kadang hanya dirumuskan kewajiban-kewajiban seperti

misalnya pada hukum pidana, yang sebagian besar peraturan-peraturannya terdiri

dari kewajiban-kewajiban. Sebaliknya hukum merumuskan peristiwa-peristiwa

tertentu yang merupakan syarat timbulnya hubungan-hubungan hukum.

Hukum merupakan sistem berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan,

merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling

berkaitan erat satu sama lain, setiap tindakan yang melanggar hukum pidana akan

dikenakan pidana sesuai dengan hukum yang berlaku, karena jelas di Negara kita

ini adalah Negara Hukum. Sehingga barang siapa yang bertindak salah supaya

dituntut di muka pengadilan sesuai undang-undang yang berlaku. Hukum pidana

dalam arti subyektif disebut Ius Puniendi, yaitu sejumlah peraturan yang


commit to user

2

mengatur hak negara untuk menghukum seseorang yang melakukan perbuatan

yang dilarang (Martiman Prodjohamidjojo, 1997: 7). Perbuatan pidana adalah

perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman

(sangsi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa yang melanggar larangan

tersebut (Moeljatno, 1987:54).

Di setiap Negara Hukum, pelaku penyimpangan Negara Hukum diharuskan

untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hukum pada umumnya

dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-

kaidah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya

dengan suatu sanksi. Hukum itu bukanlah merupakan tujuan, tetapi sarana atau

alat untuk mencapai tujuan yang sifatnya nonyuridis dan berkembang karena

rangsangan dari luar hukum. Faktor-faktor di luar hukum itulah yang membuat

hukum itu dinamis.

Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, yaitu menjadikan setiap anggota

masyarakat mengetahui apa hak yang diberikan hukum atau undang-undang

kepadanya serta apa kewajiban yang dibebankan hukum kepada dirinya. Apabila

setiap orang telah menghayati hak dan kewajiban yang ditentukan hukum kepada

mereka, masing-masing akan berdiri di atas hak yang diberikan hukum tersebut,

serta sekaligus menaati setiap kewajiban yang dibebankan hukum kepada mereka.

Perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia merupakan kewajiban

mutlak dari Bangsa Indonesia. Hal itu dikarenakan Negara Indonesia adalah

Negara yang berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka.

Penyelenggaraan kekuasaan haruslah bertumpu atas sendi-sendi Negara hukum

dan demokrasi. Dengan landasan Negara Hukum, penyelenggaraan kekuasaan

hendaknya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai

yang diperintah. Masyarakatpun diharapkan berperan serta secara aktif dalam

proses penyelenggaraan hukum dan penegakan hukum yang sah.

Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-

cita Bangsa Indonesia. Penegakan hukum sebagai bentuk konkret, penerapan


commit to user

3

hukum sangat mempengaruhi secara nyata perasaan hukum, keputusan hukum,

manfaat hukum, kebutuhan atau keadilan hukum secara individual atau social.

Penegakan hukum juga tidak mungkin lepas dari aturan hukum, pelaku hukum,

dan lingkungan tempat terjadinya proses penegakan hukum maka dalam hal ini

hukum berlaku sama bagi semua warga negara. Setiap pelanggaran hukum harus

dilakukan penegakan hukum. Misalnya dalam kasus pidana Sumpah Palsu.

Seseorang yang telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana atau

pelanggaran hukum harus menjalani proses pidana.

Proses pidana diawali dari sebuah penyelidikan yaitu serangkaian tindakan

penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai

tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Setelah itu dilakukan suatu

penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang

dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti

ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya. Setelah adanya barang bukti yang cukup kemudian dilakukan

penangkapan dan penahanan kepada tersangka.

Proses selanjutnya adalah pembuatan BAP dari kepolisian yang kemudian

berkas perkara tersebut diserahkan oleh penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum

dan menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada

Penuntut Umum. Penuntut Umum kemudian memeriksa dan membuat surat

dakwaan yang selanjutnya dikirim ke Pengadilan Negeri bagian Panmud Pidana.

Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk

bertindak sebagai Penuntut Umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang

telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 1 butir 6a KUHAP). Sedangkan

Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini

untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim (Pasal 1 butir

6a jo. Pasal 13 KUHAP).

Selanjutnya dalam acara sidang yang pertama adalah pembukaan sidang

yang dilanjutkan dengan pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum dan

kemudian dilanjutkan dengan acara sidang yang berikutnya sesuai dengan jadwal


commit to user

4

yang telah ditentukan oleh Pengadilan yaitu eksepsi, jawaban atas eksepsi,

putusan sela, pemeriksaan saksi, pembacaan tuntutan, pledoi, replik, duplik,

putusan.

Ada bermacam-macam jenis putusan pengadilan, diantaranya adalah

putusan kebebasan, putusan pemidanaan dan putusan lepas dari segala tuntutan

hukum yaitu apabila ternyata dalam persidangan terbukti ada kesalahan terdakwa,

tetapi kesalahan tersebut bukan suatu tindak pidana. Dalam mengadili dan

memutuskan suatu perkara, hakim memiliki berbagai pertimbangan, baik

pertimbangan berdasarkan ketentuan dan perundangan yang berlaku atau

pertimbangan kemanusiaan. Dalam mengadakan tafsiran tersebut hakim harus

bergerak dalam ideologi masyarakat yang meliputi kehidupannya dan dimana ia

berada.

Dalam meneliti faktor-faktor manakah yang berpengaruh terhadap suatu

putusan pidana, maka tidak dapat diabaikan bahan-bahan sosial dan psykologis.

Berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh Hakim tersebut tidak jarang

menimbulkan rasa tidak puas bagi pihak-pihak yang sedang berperkara. Dengan

dijatuhkannya putusan oleh Hakim dalam persidangan di pengadilan Negeri,

terdakwa atau Penuntut Umum berhak melakukan suatu upaya hukum. Yang

dimaksud upaya hukum di sini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 12

KUHAP, upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi

atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal

serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan bebas (vrijspraak) dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa

dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang

didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa

diputus bebas (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). Salah satu perkara yang dapat dijatuhi

putusan bebas adalah perkara sumpah palsu. Keputusan yang diambil oleh Hakim

yang berada di tingkat lebih rendah sebagian besar belum memenuhi rasa keadilan

pihak-pihak yang bersengketa, berbagai upaya hukum lanjutan dapat dilakukan

oleh kedua belah pihak hingga akhirnya sampai ke Mahkamah Agung sebagai


commit to user

5

lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Jika keputusan yang diambil oleh Hakim

Mahkamah Agung dirasa belum juga memenuhi rasa keadilan maka pihak-pihak

yang berperkara dapat melakukan usaha terakhir yang disebut sebagai peninjauan

kembali.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, penulis berkeinginan

untuk mengadakan penelitian dalam rangka tugas akhir dengan judul

“TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN

BEBAS DALAM PERKARA SUMPAH PALSU (Studi Kasus dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009)”.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting dalam setiap

penelitian karena dibuat untuk memecahkan masalah pokok yang timbul secara

jelas dan sistemtis sehingga penelitian akan lebih terarah pada sasaran yang akan

dicapai. Perumusan masalah dibuat untuk lebih menegaskan masalah yang akan

diteliti, sehingga dapat ditemukan satu pemecahan masalah yang tepat dan

mencapai tujuan.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan

permasalahan dalam penelitian ini meliputi :

1. Apakah alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan

bebas dalam perkara sumpah palsu sudah sesuai dengan KUHAP?

2. Apakah pertimbangan hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus

permohonan kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas Pengadilan

Negeri Purbalingga dalam perkara sumpah palsu sudah sesuai dengan

KUHAP?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian pasti terdapat suatu tujuan yang jelas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan

maksud penelitian. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam

penelitian ini adalah


commit to user

6

1. Tujuan Obyektif

a. Untuk mengetahui kesesuaian alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut

Umum terhadap putusan bebas dalam perkara sumpah palsu dengan

KUHAP.

b. Untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim kasasi dalam

memeriksa dan memutus permohonan kasasi penuntut umum terhadap

putusan bebas Pengadilan Negeri Purbalingga dalam perkara sumpah palsu

dengan KUHAP.

2. Tujuan Subyektif

a. Untuk memperoleh bahan hukum dan informasi sebagai bahan utama guna

menjawab permasalahan yang dikaji dalam meraih gelar kesarjanaan di

bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Surakarta.

b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan ilmu pengetahuan dan

pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan

praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis sendiri

khususnya dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan

kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang

didapat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

a. Untuk menambah pengetahuan pada umumnya dan manfaat dalam

mengembangkan ilmu hukum pada khususnya.

b. Memberikan jawaban yang jelas mengenai pembuktian Hakim dalam

menjatuhkan suatu putusan serta upaya hukum yang dilakukan oleh

Penuntut Umum dalam perkara sumpah palsu.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi,

masukan bahan hukum ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya

yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.


commit to user

7

2. Manfaat Praktis

a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diteliti

oleh penulis yaitu mengetahui tinjauan yuridis pengajuan kasasi terhadap

putusan bebas dalam perkara sumpah palsu (Studi Kasus dalam Putusan

Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009).

b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan

mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal

untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.

c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan

serta tambahan pengetahun bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah

yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif atau doctrinal research dari pendapat

Hutchinson yaitu “Reasearch wich provides a systematic exposition of rules

governing a particular legal category, analyses the relathionship between

rules,explain areas of difficulty and perhaps,predict future development”

(Peter Mahmud Marzuki, 2006: 32). Dalam bahasa Indonesia dapat diartikan

penelitian yang mencakup paparan tentang aturan-aturan yang sistematis

memuat peraturan resmi, menganalisis hubungan antar peraturan – peraturan,

menjelaskan kesulitan-kesulitan, dan mungkin memprediksi perkembangan

masa depan.

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang

dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif atau

penelitian hukum kepustakaan. Penelitian Hukum normatif memiliki definisi

yang sama dengan penelitian doktrinal yaitu penelitian berdasarkan bahan-

bahan hukum yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan

hukum primer dan sekunder (Johny Ibrahim, 2006:44).


commit to user

8

2. Sifat Penelitian

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat

preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai, keadilan, validitas aturan hukum,

konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum. Sebagai ilmu terapan ilmu

hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu

dalam melaksanakan aturan hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006:22).

Penelitian ini bersifat preskriptif, yaitu dimaksudkan untuk

memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

Argumentasi disini dilakukan untuk memberikan perspektif atau penelitian

mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa

hukum dari hasil penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Cara pendekatan (approach) yang digunakan dalam suatu penelitian

normatif akan memungkinkan seorang peneliti untuk memanfaatkan hasil-

hasil temuan ilmu hukum empiris dan ilmu-ilmu lain untuk kepentingan dan

analisis serta eksplanasi hukum tanpa mengubah karakter ilmu hukum

sebagai ilmu normatif. Berbagai bahan hukum banyak yang memiliki sifat

empiris seperti perbandingan hukum, sejarah hukum, dan kasus-kasus hukum

yang telah diputus. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa ilmu

hukum normatif dapat dan harus memanfaatkan berbagai temuan ilmu hukum

lain, serta berinteraksi secara positif dengan ilmu-ilmu lain khususnya ilmu

hukum empiris (Jhonny Ibrahim, 2006:300).

Macam-macam pendekatan dalam penelitian hukum menurut Peter

Mahmud Marzuki adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach),

pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical approach),

pendekatan komparatif (comparative approach) dan pendekatan konseptual

(conceptual approach) ( Peter Mahmud Marzuki, 2006:93 ).

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah

menggunakan pendekatan kasus (case approach) berkaitan dengan masalah


commit to user

9

yang dibahas yaitu perkara Sumpah Palsu dengan Putusan No. 1234

K/Pid/2009.

4. Jenis dan Sumber Penelitian Hukum

Sebagaimana dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki dalam Bab II

bukunya yang berjudul Penelitian Hukum, penelitian hukum tidak mengenal

adanya data. Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan

preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber-sumber

penelitian. Sumber-sumber peneltian hukum dapat dibedakan menjadi

sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan

bahan-bahan hukum sekunder (Peter Mahmud Marzuki, 2006:141).

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum atau bahan pustaka

yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun yang penulis

gunakan adalah :

1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

3) Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1234 K/Pid/2009.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan

hukum primer, seperti :

1) Hasil karya ilmiah para sarjana yang relevan /terkait dalam penelitian

ini.

2) Hasil-hasil penelitian yan relevan dengan penelitian ini.

3) Buku-buku penunjang lain.

c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan hukum yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet yang relevan

dengan penelitian ini.


commit to user

10

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Berdasarkan penelitian ini, teknik pengumpulan bahan hukumnya

adalah dengan dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara

mengumpulkan bahan-bahan yang berupa buku-buku dan bahan pustaka

lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti yang

digolongkan sesuai dengan katalogisasi.

Metode pengumpulan bahan hukum ini berguna untuk mendapatkan

landasan teori yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi

obyek penelitian seperti peraturan perundangan yang berlaku dan berkaitan

dengan hal-hal yang perlu diteliti.

6. Teknik Analisa Bahan Hukum

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud

Marzuki metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh

aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan premis

mayor (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan premis minor

(bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan

atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006:47). Di dalam logika

silogistik untuk penalaran hukum yang bersifat premis mayor adalah aturan

hukum sedangkan premis minornya adalah fakta hukum. Sedangkan menurut

Johnny Ibrahim, mengutip pendapat Bernand arief Shiharta, logika deduktif

merupakan suatu teknik untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat

umum menjadi khusus yang bersifat individual (Johnny Ibrahim, 2008:249).

Teknik analisis yang digunakan oleh Penulis adalah secara deduktif,

yaitu pengolahan bahan hukum dengan menarik kesimpulan dari suatu

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang

dihadapi (Jhonny Ibrahim, 2006:393)


commit to user

11

F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai keseluruhan dari isi

penulisan hukum, maka penulis membagi penulisan hukum ini menjadi empat

bab. Adapun sistematika dari penulisan hukum ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian,

jadwal penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang

melandasi penelitian hukum. Pada bab ini dibahas mengenai tinjauan

umum tentang pembuktian, putusan, tindak pidana tentang sumpah

palsu, dan tinjauan tentang upaya hukum.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan

yang dilakukan.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini akan berisi mengenai simpulan dan saran terkait dengan

pembahasan permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN


commit to user

12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

a. Pengertian Pembuktian

Yang dimaksud dengan “membuktikan” ialah meyakinkan hakim

tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu

persengketaan. Dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu

hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka Hakim

atau Pengadilan. Tugas hakim atau Pengadilan adalah menetapkan hukum

untuk suatu keadaan tertentu (Subekti, 2005:1).

Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan

kehadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk

persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara

peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya (Hartono, 2010:59).

Ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan kesewenang-

wenangan (willekeur) akan timbul apabila hakim, dalam melaksanakan

tugasnya itu, diperbolehkan menyandarkan putusannya hanya atas

keyakinannya, biarpun itu sangat kuat dan sangat murni. Keyakinan hakim

itu harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan

alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha

membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim

yang diwajibkan memutusi perkara tersebut.

Dapat dilihat bahwa hukum pembuktian itu sebenarnya merupakan

suatu bagian daripada hukum acara, karena ia memberikan aturan-aturan

tentang bagaimana berlangsungnya suatu perkara di muka hakim (Law of

procedure).

Dari apa yang dibicarakan di atas, dapat juga kita simpulkan

bahwa para pihak yang bersengketa itu diwajibkan membuktikan tentang

“duduknya perkara”. Tentang bagaimana hukumnya, bukanlah kewajiban

12


commit to user

13

mereka untuk membuktikannya karena adalah kewajiban hakim untuk

mengetahui hukum itu dan menerapkan hukum ini sesudah ia mengetahui

tentang duduk perkaranya tadi. Berat juga beban hakim, yang dianggap

mengetahui segala-galanya tentang hukum yang harus diterapkan itu, biar

itu adalah hukum dari suatu Negara asing sekalipun. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa hukum pembuktian dimaksud sebagai suatu

rangkaian peraturan tata tertib yang harus diindahkan dalam

melangsungkan pertarungan di muka hakim, antara kedua belah pihak

yang sedang mencari keadilan.

b. Sistem/Teori Pembuktian

1) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-undang secara

positif (Positief Wet Telijke bewijs Theorie)

Pembuktian yang didasarkan melulu kepada alat-alat

pembuktian yang disebut Undang-undang disebut sistem atau teori

pembuktian berdasar Undang-undang secara positif (Positief Wet

Telijke bewijs Theorie). Dikatakan secara positif, karena hanya

didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya jika telah terbukti

suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh

undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali.

Sistem ini disebut juga teori pembuktian formil (formele

bewijstheorie).

Menurut D. Simons, sistem atau teori pembuktian berdasar

undang-undang secara positif (positief wettelijk) ini berusaha untuk

menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat

hakim secara ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang

keras. Dianut di Eropa pada waktu berlakunya asas inkisitor

(inquisitoir) dalam acara pidana. Teori pembuktian ini sekarang tidak

mendapat penganut lagi. Teori ini terlalu banyak mengandalkan

kekuatan pembuktian yang disebut oleh undang-undang.


commit to user

14

2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu

Teori ini disebut juga conviction intime. Disadari bahwa alat

bukti berupa pengakuan terdakwa sendiri pun tidak selalu

membuktikan kebenaran. Pengakuan pun kadang-kadang tidak

menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang

didakwakan. Oleh karena itu diperlukan bagaimanapun juga

keyakinan hakim sendiri. Bertolak pangkal pada pemikiran itulah

maka teori berdasar keyakinan hakim melulu yang didasarkan kepada

keyakinan hati nuraninya sendiri ditetapkan bahwa terdakwa telah

melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan system ini

pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti

dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan jury di

Perancis.

3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasar keyakinan Hakim Atas Alasan

yang Logis (La Conviction Raisonnee)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang

bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan mana didasar kepada

dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (conclusie)

yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian tertentu.

Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau

teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim

bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya (vrije

bewijstheorie).

Sistem atau pembuktian jalan tengah atau yang berdasar

keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan.

Yang pertama yang tersebut di atas yaitu pembuktian berdasar

keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction raisonee) dan

yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara

negative (negatief wettelijke bewijstheorie). Persamaan antara

keduanya ialah keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim, artinya


commit to user

15

terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya keyakinan hakim

bahwa ia bersalah.

Perbedaannya ialah bahwa yang tersebut pertama berpangkal

tolak pada keyakinan hakim, tetapi keyakinan itu harus didasarkan

kepada suatu kesimpulan (conclusie) yang logis, yang tidak

didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan

menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri

tentang pelaksanaan pembuktian yang mana yang ia akan pergunakan.

Sedangkan yang kedua berpangkal tolak kepada aturan-aturan

pembuktian yang ditetapkan secara limitative oleh undang-undang,

tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan hakim.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbedaannya ada dua yaitu

yang pertama pangkal tolaknya pada keyakinan hakim, sedangkan

yang kedua pada ketentuan undang-undang. Kemudian, pada yang

pertama dasarnya ialah suatu konklusi yang tidak didasarkan undang-

undang, sedangkan yang kedua didasarkan kepada ketentuan undang-

undang yang disebut secara limitatif.

Dalam Hukum Acara Pidana dipakai yang dinamakan sistem

negatif menurut undang-undang, system mana terkandung dalam Pasal

294 (1) RIB (Reglemen Indonesia yang diperbaharui), yang berbunyi

sebagai berikut :

“Tiada seorangpun dapat dihukum, kecuali jika Hakim berdasarkan

alat-alat bukti yang sah, memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak

pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah

melakukannya”.

Sistem “negatif menurut Undang-Undang” tersebut di atas,

mempunyai maksud sebagai berikut :

a) Untuk mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) diperlukan

suatu minimum pembuktian, yang ditetapkan dalam undang-

undang.


commit to user

16

b) Namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk, melebihi

minimum yang ditetapkan dalam undang-undang tadi, jikalau

hakim tidak berkeyakinan tentang kesalahan terdakwa ia tidak

boleh mempersalahkan dan menghukum terdakwa tersebut.

Sistem pembuktian tersebut sekarang dimuat dalam Pasal

183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP, Undang-

undang No. 8 Tahun 1981).

Jadi, dalam sistem tadi, yang pada akhirnya menentukan

nasibnya si terdakwa adalah keyakinan Hakim. Jika, biarpun bukti

bertumpuk-tumpuk hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa itu,

ia harus membebaskannya. Karena itu, maka dalam tiap-tiap

putusan hakim pidana, yang menjatuhkan hukuman, dapat kita

baca pertimbangan : “bahwa Hakim, berdasarkan bukti-bukti yang

sah, berkeyakinan akan kesalahan terdakwa”.

c. Jenis Alat Bukti

Menurut Pasal 295 RIB dalam perkara pidana hanya diakui sebagai

alat-alat bukti yang sah :

1) Kesaksian

2) Surat-surat

3) Pengakuan

4) Petunjuk-petunjuk

Sedangkan menurut Pasal 184 KUHAP alat bukti yang sah ialah :

1) Keterangan saksi

2) Keterangan ahli

3) Surat

4) Petunjuk

5) Keterangan terdakwa

Perlu kiranya diperhatikan bahwa Undang-undang Mahkamah

Agung, yang sudah modern (tahun 1950), dalam hukum acaranya dalam


commit to user

17

tingkat pertama untuk pemeriksaan perkara-perkara pidana, dalam Pasal

78, menyatakan sebagai alat-alat bukti yang sah :

1) Pengetahuan Hakim

2) Keterangan terdakwa

3) Keterangan saksi

4) Keterangan orang ahli

5) Surat-surat

Sudah berlainan jika dibandingkan dengan Pasal 295 RIB yang

dibicarakan di atas Rib adalah dari tahun 1848. Rupanya Pasal 78 Undang-

undang Mahkamah Agung tersebut mengutip 47 Landgerechtreglement

(dari tahun 1912), yaitu peraturan hukum acara yang dipakai dalam jaman

penjajahan oleh Pengadilan Landgerecht, yaitu suatu Pengadilan untuk

perkara pelanggaran pidana ringan untuk semua golongan penduduk.

2. Tinjauan Tentang Putusan

a. Pengertian Putusan

Pemeriksaan suatu perkara di muka hakim, diakhiri dengan suatu

putusan atau vonis. Menurut Pasal 1 butir 11 KUHAP, Putusan

Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur

dalam undang-undang ini.

Putusan yang dalam amarnya mengandung suatu penghukuman

dinamakan condemnatoir, putusan yang menyatakan suatu keadaan

sebagai suatu keadaan yang sah dinamakan declaration, sedangkan

putusan yang dalam amarnya menciptakan suatu keadaan yang baru

dinamakan constitutive. Adakalanya suatu putusan mengandung baik

suatu declaratoir maupun suatu penghukuman.

Kalau putusan, Hakim itu sudah tidak dapat dirobah lagi,

dikatakan bahwa putusan itu telah memperoleh kekuatan mutlak. Putusan

Pengadilan Negeri memperoleh kekuatan mutlak seketika setelah


commit to user

18

tenggang waktu untuk meminta banding lewat tanpa dipergunakan,

sedangkan Putusan Pengadilan Tinggi memperoleh kekuatan mutlak

seketika setelah tenggang waktu untuk mengajukan permohonan kasasi

lewat tanpa dipergunakan. Putusan Mahkamah Agung dengan sendirinya

seketika mempunyai kekuatan mutlak, karena sudah tidak ada lagi upaya

hukum yang dapat dipergunakan terhadapnya. Pada umumnya putusan

hakim itu baru dapat dijalankan (dieksekusi) apabila ia sudah memperoleh

kekuatan mutlak tersebut di atas. Kekecualian hanya terdapat apabila

putusan Pengadilan negeri atau Pengadilan Tinggi dinyatakan dapat

dilaksanakan “terlebih dahulu” berdasarkan Pasal 180 (1) RIB. Artinya

“terlebih dahulu” ialah dengan tidak usah menunggu sampai putusan itu

memperoleh kekuatan mutlaknya.

Dalam rangka Hukum Pembuktian, baiklah diperhatikan bahwa

surat keputusan hakim/Pengadilan itu merupakan suatu akte otentik, dan

karena itu ia memiliki segala kekuatan pembuktian yang ada pada suatu

akte otentik. Di samping itu, putusan hakim tadi mempunyai suatu

kekuatan eksekutorial, yaitu dapat dipaksakan dengan bantuan kekuatan

umum (Angkatan Bersenjata). Dan akhirnya putusan yang sudah

memperoleh kekuatan mutlak itu mempunyai kekuatan “mengikat”,

dalam arti bahwa tidak boleh perkara yang sudah diputus itu diajukan lagi

di muka Hakim, sehingga tiap-tiap perkara baru dapat ditangkis dengan

menunjukkan kepada penggugat putusan tersebut (Ne bis in idem).

Dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus

dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) Pasal itu salah

ketentuan tersebut tidak dipenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan i

putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :

1) Kepala putusan berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN

KETUHANAN YANG MAHA ESA;

2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat lahir, jenis kelamin,

kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa;

3) Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;


commit to user

19

4) Pertimbangan yang disusun sacara ringkas mengenai fakta dan

keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di

sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;

5) Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;

6) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan

atau tindakan dan Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi

dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan

meringankan terdakwa;

7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali

perkara diperiksa oleh hakim tunggal;

8) Pernyataan kesalahan terdakwa pernyataan telah terpenuhi semua

unsur dalam rumusan delik disertai denjgan kualifikasinya dan

pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;

9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan

menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang

bukti;

10) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau

dibebaskan;

11) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang

memutuskan dan nama panitera.

Kemudian, dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat

putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan

itu diucapkan.

1) Jenis Putusan

a) Putusan Pemidanaan

Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan

berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana

yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan

pidana”. Dapat dibandingkan dengan perumusan van Bemmelen

sebagai berikut :


commit to user

20

“ Een veroordeling zal de rechter uitspreken, als hij de overtuiging

heft verkregen, dat de verdachte het te laste gelegde feit heft began

en hij feit en verdachte ook straf baar acht”.

(putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat

keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang

didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa

dapat dipidana).

b) Putusan Bebas (vrijspraak)

Putusan bebas dijatuhkan jika pengadilan berpendapat

bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas

perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah

dan meyakinkan maka terdakwa diputus bebas (Pasal 191 ayat (1)

KUHAP).

c) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan ini dijatuhkan jika pengadilan berpendapat bahwa

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana (Pasal 191 ayat

(2) KUHAP).

3. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Sumpah Palsu (Pasal 242 KUHP)

Pasal 242 KUHP :

a. Barangsiapa dalam keadaan dimana undang-undang menentukan supaya

memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum

kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan

palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi

maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan

pidana penjara paling lama tujuh tahun.

b. Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan

merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun.


commit to user

21

c. Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan

menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

Keterangan dibawah sumpah :

a. Dengan lisan atau dengan tulisan

b. Sendiri atau oleh wakilnya

Keterangan dengan lisan ini berarti bahwa seseorang mengucapkan

keterangan di muka seorang pejabat dengan disertai sumpah, yaitu memohon

kesaksian Tuhan bahwa ia memberi keterangan yang benar seperti, misalnya,

seorang saksi di dalam sidang pengadilan. Cara sumpah adalah menurut

peraturan agama masing-masing.

Keterangan dengan tulisan kini berarti, bahwa seorang pejabat menulis

keterangan dengan mengatakan bahwa keterangan itu diliputi oleh sumpah

jabatan yang dulu diucapkan pada waktu ia mulai memangku jabatannya

seperti, misalnya, seorang pegawai polisi membikin proses verbal dari suatu

pemeriksaan dalam penyidik perkara pidana.

Kalau keterangan dibawah sumpah diberikan oleh seorang wakil, maka

wakil itu harus diberi kuasa khusus, artinya dalam surat kuasa harus

disebutkan dengan jelas isi keterangan yang akan diucapkan oleh wakil itu.

Menurut ayat (3), disamakan dengan sumpah suatu kesanggupan akan

memberi keterangan yang benar, atau penguatan kebenaran keterangan yang

telah diberikan, yaitu apabila menurut undang-undang sumpah dapat diganti

dengan kesanggupan atau penguatan tadi.

Penggantian ini diperbolehkan dalam hal seorang berkeberatan diambil

sumpah. Alasan keberatan tidak perlu diberitahukan. Alasan keberatan ini

tidak selalu berdasar atas keingkaran adanya Tuhan. Diantara orang-orang

beragama Kristen ada golongan yang terkenal sebagai doopsgezinden, dan

yang tidak diperbolehkan diambil sumpah. Juga diantara orang-orang

beragama pada umumnya ada yang beranggapan, pengambilan sumpah hanya

diperbolehkan dalam hal yang sangat penting saja, yang tidak meliputi,

misalnya, pemberian keterangan sebagai saksi di dalam sidang pengadilan

(Wirjono Projodikoro, 2002:171).


commit to user

22

Tindak pidana dapat dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu :

a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (misdrijven) dimuat

dalam buku II dan pelanggaran (overtredingen) dimuat dalam buku III.

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil

(formeel delicten) dan tindak pidana materiil (materiel delicten).

c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja

(daleus delicten) dan tindak pidana tidak dengan sengaja (culpose

delicten).

d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana

aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi (delicta commissionis)

dan tindak pidana pasif/negatif disebut juga tindak pidana omisi (delicta

omissionis).

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan

antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu

lama atau berlangsung lama/ berlangsung terus.

f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan

tindak pidana khusus.

g. Dilihat dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana

communia (delicta communia, yang dapat dilakukan oleh siapa saja), dan

tindak pidana proparia (dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki

kualitas pribadi tertentu).

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka

dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone delicten) dan tindak pidana

aduan (klacht delicten).

i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat

dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok (eenvoudige delicten), tindak

pidana yang diperberat (gequalificeerde delicten) dan tindak pidana yang

diperingan (gepriviligieerde delicten).

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana

tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang

dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh, terhadap harta


commit to user

23

benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik,

terhadap kesusilaan dan lain sebagainya.

k. Dari sudut berapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan

antara tindak pidana tunggal (enkelvoudige delicten) dan tindak pidana

berangkai (samengestelde delicten).

4. Tinjauan Tentang Upaya Hukum

a. Pengertian Upaya Hukum

Upaya hukum adalah hak terdakwa atau Penuntut Umum untuk

tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding

atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan

kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang

ini (Pasal 1 butir 12 KUHAP).

b. Jenis Upaya Hukum

1) Upaya Hukum Biasa

Upaya hukum biasa terdiri dari dua bagian, bagian kesatu

tentang pemeriksaan banding dan bagian kedua tentang pemeriksaan

kasasi.

a) Pemeriksaan Tingkat Banding

Kalau Pasal 233 ayat (1) KUHAP ditelaah dan dihubungkan

dengan Pasal 67 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa semua

putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dapat

dimintakan banding ke pengadilan tinggi oleh terdakwa atau yang

khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum dengan beberapa

kekecualian. Kekecualian untuk mengajukan banding menurut Pasal

67 KUHAP tersebut ialah :

(1) Putusan bebas (Vrijspraak)

(2) Lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang

tepatnya penerapan hukum

(3) Putusan pengadilan dalam acara cepat


commit to user

24

Sebenarnya tujuan banding itu ada dua :

(1) Menguji putusan pengadilan tingkat pertama tentang

ketepatannya;

(2) Untuk pemeriksaan baru untuk keseluruhan perkara itu

Oleh sebab itu banding sering disebut juga revisi.

Pemeriksaan banding sebenarnya merupakan suatu penilaian

baru (judicium novum). Jadi, dapat diajukan saksi-saksi baru, ahli-ahli

dan surat-surat baru.

Yang berhak mengajukan banding ialah terdakwa atau yang

dikuasakan khusus untuk itu atau penuntut umum. Waktu untuk

mengajukan banding ialah tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau

setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir

(Pasal 233 ayat (1) dan (2) KUHAP). Jika waktu tujuh hari telah

lewat tanpa diajukan banding oleh yang bersangkutan dianggap telah

menerima putusan (Pasal 234 ayat (1) KUHAP). Dalam hal ini

panitera mencatat dan membuat akta mengenai hal itu serta

melekatkan akta tersebut pada berkas perkara (Pasal 234 ayat (2)

KUHAP).

Berhubung dengan tidak diperkenankannya banding terhadap

putusan bebas (vrijspraak) itu, perlu diperhatikan adanya istilah

“bebas murni” dan “bebas tidak murni” (zuivere vrijspraak en

nietzuivere vrijspraak) dan “ lepas dari segala tuntutan hukum

terselubung (bedekte ontslag van rechtsvervolging). Istilah-istilah

tersebut sangat penting karena telah berkembang suatu yurisprudensi

yang mengatakan bahwa bebas dari dakwaan (vrijspraak) tidak boleh

dibanding berarti yang bebas murni (zuivere vrijspraak). Sedangkan

yang bebas tidak murni (niet-zuivere vrijspraak) dapat dibanding.

b) Kasasi

Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan

hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan


commit to user

25

dengan Undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum (Andi

Hamzah, 2000:292). Kemudian dalam perundang-undangan Belanda

tiga alasan untuk melakukan kasasi yaitu :

(1) Apabila terdapat kelalaian dalam acara (vormverzuim)

(2) Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada

pelaksanaannya

(3) Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut

cara yang ditentukan Undang-undang.

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah

Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan :

(1) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau

diterapkan tidak sebagaimana mestinya;

(2) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut

ketentuan Undang-undang;

(3) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Suatu permohonan kasasi dapat diterima atau ditolak untuk

diperiksa oleh Mahkamah Agung, Menurut KUHAP, suatu

permohonan ditolak jika :

(1) Putusan yang dimintakan kasasi ialah putusan bebas (Pasal 244

KUHAP) . Senada dengan ini putusan Mahkamah Agung tanggal

19-9-1956 Nomor. 70 K/Kr/1956.

(2) Melewati tenggang waktu penyampaian permohonan kasasi

kepada panitera pengadilan yang memeriksa perkaranya, yaitu

empat belas hari sesudah putusan disampaikan kepada terdakwa

(Pasal 245 KUHAP). Senada dengan itu, putusan mahkamah

Agung tanggal 12-9-1974 Nomor. 521/K/Kr/1975.

(3) Sudah ada keputusan kasasi sebelumnya mengenai perkara

tersebut. Kasasi hanya dilakukan sekali (Pasal 247 ayat (4)

KUHAP)


commit to user

26

(4) Permohonan tidak mengajukan memori kasasi ( Pasal 248 ayat (1)

KUHAP, atau tidak memberitahukan alasan kasasi kepada

panitera, jika pemohon tidak memahami hukum ( Pasal 248 ayat

(2) KUHAP), atau pemohon terlambat mengajukan memori

kasasi, yaitu empat belas hari sesudah mengajukan permohonan

kasasi ( Pasal 248 ayat (1) dan (4) KUHAP).

(5) Tidak ada alasan kasasi atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal

253 ayat (1) KUHAP tentang alasan kasasi.

Selain syarat-syarat yang ditentukan oleh KUHAP tersebut,

juga perlu ditinjau yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan

dengan penolakan kasasi seperti:

(1) Permohonan diajukan oleh seorang kuasa tanpa kuasa khusus

(Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 September 1958 Nomor.

117 K/ Kr/1958.

(2) Permohonan kasasi diajukan sebelum ada putusan akhir

Pengadilan Tinggi (Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Mei

1958 Nomor. 66 K/Kr/1958).

(3) Permohonan kasasi terhadap putusan sela (Putusan Mahkamah

Agung tanggal 25 Februari 1958 Nomor. 320 K/Kr/1957.

(4) Permohonan kasasi dicap jempol tanpa pengesahan oleh pejabat

berwenang (Putusan Mahkamah Agung tanggal 5 Desember 1961

Nomor. 137 K/Kr/1961.

2) Upaya Hukum Luar Biasa

a) Pemeriksaan Tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum

Dalam peraturan lama kasasi demi kepentingan hukum ini

telah diatur bersama kasasi biasa dalam satu Pasal, yaitu Pasal 17

Undang-undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor. 1

Tahun 1950) yang mengatakan bahwa kasasi dapat dilakukan atas

permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permohonan Jaksa

Agung karena jabatannya, dengan pengertian bahwa kasasi atas

permohonan Jaksa Agung hanya semata-mata untuk kepentingan


commit to user

27

hukum dengan tidak dapat merugikan pihak-pihak yang

berkepentingan. Jadi hanya dibedakan kasasi pihak dan kasasi karena

jabatan Jaksa Agung. Kasasi karena jabatan inilah yang sama dengan

kasasi demi kepentingan hukum sebagai upaya hukum luar biasa

menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Menurut Pasal

259 ayat (1) KUHAP, Jaksa Agung dapat mengajukan satu kali

permohonan kasasi terhadap semua putusan yang telah memperoleh

kekutan hukum tetap dari pengadilan lain selain daripada Mahkamah

Agung, demi kepentingan hukum. Sebagai upaya hukum luar biasa,

kasasi demi kepentingan hukum itu maksudnya ialah untuk

mencapai kesatuan penafsiran hukum oleh pengadilan.

Kasasi demi kepentingan hukum diajukan jika sudah tidak

ada upaya hukum biasa yang dapat dipakai. Permohonan kasasi

diajukan oleh Jaksa Agung kepada Mahkamah Agung melalui

panitera yang telah memutus perkara tersebut dalam tingkat pertama,

disertai risalah yang menjadi alasan, kemudian panitera meneruskan

kepada yang berkepentingan (Pasal 260 KUHAP). Salinan keputusan

Mahkamah Agung disampaikan kepada Jaksa Agung dan kepada

pengadilan yang bersangkutan, disertai berkas perkara (Pasal 261

KUHAP). Ketentuan tentang kasasi demi kepentingan hukum bagi

pengadilan dalam lingkungan peradilan umum berlaku juga bagi

peradilan militer (Pasal 262 KUHAP). Jadi, pada umumnya sama

saja dengan kasasi biasa, kecuali dalam kasasi demi kepentingan

hukum ini penasihat hukum tidak lagi dilibatkan. Jika Mahkamah

Agung menerima permohonan kasasi demi kepentingan hukum maka

Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang lebih

rendah, dan dengan demikian terjawablah keragu-raguan atau hal

yang dipermasalahkan itu.


commit to user

28

b) Peninjauan Kembali Putusan Pengadilan yang Telah Memperoleh

Kekuatan Hukum Tetap

Mengenai perkara pidana, diatur dalam Pasal 9, yang

mengatakan bahwa Mahkamah Agung dapat meninjau kembali suatu

putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang

mengandung pemidanaan, dengan alasan :

(1) Apabila dalam putusan-putusan yang berlainan terdapat keadaan-

keadaan yang dinyatakan terbukti, akan tetapi satu sama lain

bertentangan.

(2) Apabila terdapat sesuatu keadaan, sehingga menimbulkan

persangkaan yang kuat, bahwa apabila keadaan itu diketahui pada

waktu sidang masih berlangsung, putusan yang akan dijatuhkan

akan mengandung pembebasan terpidana dari tuduhan, pelepasan

dari tuntutan hukum atas dasar perbuatan bahwa perbuatan yang

akan dijatuhkan itu tidak dapat dipidana, pernyataan tidak dapat

diterimanya tuntutan jaksa untuk menyerahkan perkara ke

persidangan pengadilan atau penerapan ketentuan-ketentuan

pidana lain yang lebih ringan.

Dibanding dengan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana yang tersebut pada Pasal 263 ayat (2) KUHAP, maka

terlihat keduanya hampir sama. Ketentuan dalam Kitab Undang-

undang Hukum Acara Pidana itu mengatakan :

Permintaan peninjauan kembali dilakukan atas dasar :

(1) Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat,

bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih

berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan

lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan penuntut umum

tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan

ketentuan pidana yang lebih ringan;

(2) Apabila dalam pelbagai putusan terdapat pernyataan bahwa

sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar


commit to user

29

dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu, ternyata

telah bertentangan satu dengan yang lain;

(3) Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu

kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Kemudian, ayat (3) Pasal 273 KUHP tersebut mengatakan

bahwa atas dasar alasan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan

hukum tetap dapat diajukan permintaan peninjauan kembali apabila

dalam putusan itu suatu perbuatan yang didakwakan telah

dinyatakan terbukti akan tetapi tidak diikuti oleh suatu pemidanaan.

Pasal 266 ayat (2) KUHAP ditentukan bahwa dalam hal

Mahkamah Agung berpendapat bahwa permintaan peninjauan

kembali dapat diterima untuk diperiksa, berlaku ketentuan sebagai

berikut :

(1) Apabila mahkamah Agung tidak membenarkan alasan pemohon,

Mahkamah Agung menolak permintaan peninjauan kembali

dengan menetapkan bahwa putusan yang dimintakan peninjauan

kembali itu tetap berlaku disertai dasar pertimbangannya.

(2) Apabila Mahkamah Agung membenarkan alasan pemohon,

Mahkamah Agung membatalkan putusan yang dimintakan

peninjauan kembali itu dan menjatuhkan putusan yang dapat

berupa :

(a) Putusan bebas

(b) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum

(c) Putusan tidak dapat menerima tuntutan penuntut umum

(d) Putusan dengan menetapkan ketentuan pidana yang lebih

ringan.


commit to user

30

B. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1 Skematik Kerangka Pemikiran

Penjelasan :

Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum, sebagai

negara hukum Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan

ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya.

Konsekuensi dari dianutnya hukum sebagai ideologi oleh suatu negara adalah

bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara

Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara

yang menerimanya sebagai ideologi, dengan cara memperhatikan kebutuhan dan

kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan

pelayanan kepada masyarakat.

Negara Hukum

Perkara Sumpah Palsu

Proses Pengadilan

Upaya Hukum

Pengajuan Kasasi Alasan Kasasi

Putusan


commit to user

31

Bukti konkrit dari hukum yang mengikat dan mengatur setiap tindakan

yang dilakukan oleh setiap warga Negara Indonesia adalah setiap warga negara

yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan harus

mendapatkan proses peradilan untuk memepertanggung jawabkan perbuatan yang

dilakukannya tersebut. Tujuan umum dari proses peradilan pidana tidaklah

semata-mata menjatuhkan hukuman. Keseluruhan proses pemeriksaan ditujukan

pada pengungkapan kebenaran materiil. Penting dalam keseluruhan proses

persidangan adalah mengungkap apa yang sesungguhnya telah terjadi dan

mengapa itu terjadi.

Proses peradilan pidana dalam pengungkapan kebenaran dilakukan dengan

pembuktian yaitu mengajukan alat-alat bukti berupa keterangan saksi (keterangan

korban), keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Ditinjau dari

perspektif sistem peradilan pidana, perihal pembuktian merupakan hal yang

sangat determinan bagi setiap pihak yang terlibat secara langsung dalam proses

pemeriksaan perkara pidana, khususnya dalam hal menilai terbukti atau tidak

terbuktinya kesalahan yang dilakukan seseorang.

Dalam perkara sumpah palsu ini setiap pihak yang tidak merasa puas oleh

akan adanya putusan yang telah dijatuhakan hakim, maka para pihak dapat

mengajukan upaya hukum untuk mendapatkan keadilan seperti yang mereka

harapakan atau mereka inginkan. Upaya hukum selanjutnya yang harus ditempuh

yakni upaya hukum banding. Tujuan dari diadakannya banding yaitu, pertama

untuk menguji keputusan pengadilan tingkat pertama tentang ketepatannya, dan

kedua untuk pemeriksaan baru untuk keseluruahan perkara itu. Oleh karena itu

banding juga dapat disebut dengan revisi.

Berdasarkan putusan banding yang dilakukan oleh pengadilan tinggi

apabila terdakwa dengan kuasa hukumnya dan atau penuntut umum merasa belum

puas maka selanjutnya dilakukan upaya hukum kasasi. Tujuan dari dilakukannya

upaya hukum ini adalah, pertama memperbaiki dan meluruskan kesalahan

penerapan hukum, agar hukum benar-benar dapat diterapkan sebagaimana

mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut

ketentuan undang-undang. Kedua disamping tindakan korelasi yang dilakukan


commit to user

32

Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan kolerasi itu

sekaligus menciptakan ”hukum baru” dalam bentuk yurisprudensi. Dan yang

ketiga yaitu bertujuan untuk pengawasan terciptanya keseragaman penerapan

hukum.

Pemeriksaan kasasi oleh hakim Mahkamah Agung tersebut

menggunakan berbagai pertimbangan dan penerapan hukum dalam memutus

perkara, sehingga putusan yang dikeluarkan Mahkamah Agung memberikan

keadilan bagi pihak-pihak yang bersangkutan.


commit to user

33

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kesesuaian Alasan Pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap

Putusan Bebas dalam Perkara Sumpah Palsu dengan Ketentuan

KUHAP

1. Deskripsi Kasus

Bahwa Terdakwa Taryo Bin Ramidi pada hari Selasa tanggal 5

Februari 2008 dihadapkan ke depan persidangan sebagai saksi oleh pihak

Penggugat Bambang Setyako dkk dalam perkara Perdata Nomor. 21/Pdt. G/

2007/PN. Pbg, antara Bambang Setyako dkk, melawan Yanti Marsiti dkk.

Dalam kesaksiannya di atas sumpah Terdakwa memberikan keterangan yang

antara lain adalah Terdakwa disuruh oleh saksi Yanti Marsiti dan saksi

Bambang Kristianto untuk meminjam uang kepada saksi Bambang Setyako

dan saksi Edi Setyako sebesar Rp.147.785.000,- dengan jaminan 21 lembar

warkat pengambilan tabungan/pinjaman di Kospin Jasa Bobotsari, padahal

Terdakwa menyadari bahwa keterangan yang diberikan tersebut adalah

keterangan yang tidak benar atau palsu dan yang sebenarnya adalah saksi

Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto tidak pernah menyuruh

Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Bambang Setyako dan saksi

Edi Setyako dengan jaminan 21 lembar Warkat tersebut.

Akibat keterangan yang tidak benar/palsu yang telah diterangkan oleh

Terdakwa sewaktu menjadi saksi dalam perkara gugatan tersebut

mengakibatkan sasksi Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto merasa

dirugikan baik materiil maupun immateriil. Atas perbuatan Terdakwa

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor.

108/Pid.B/2008/PN. Pbg, tanggal 6 Januari 2009 dan Putusan Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah dengan putusan Nomor. 227/Pdt/2008/ Pt. Smg tanggal 6

Oktober 2008 yang mana Penuntut Umum merasa bahwa peraturan hukum

33


commit to user

34

tidak diterapkan sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim dalam memeriksa

dan mengadili perkara tersebut sehingga Penuntut Umum melakukan upaya

hukum Kasasi.

2. Identitas Terdakwa

Nama : TARYO BIN RAMIDI.

Tempat lahir : Pemalang.

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun/01 Juli 1970.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kelurahan Sukorejo RT. 07, RW. 08,

Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

3. Dakwaaan

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa Taryo Bin Ramidi pada hari Selasa, tanggal 5

Pebruari 2007 sekira pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu

dalam bulan Pebruari 2008, bertempat di Pengadilan Negeri Purbalingga

Jalan Akhmadi Nomor. D-80 Purbalingga Kabupaten Purbalingga, atau

setidak-tidaknya disekitar tempat itu yang masih termasuk dalam Daerah

hukum Pengadilan Negeri Purbalingga, dalam hal-hal dimana undang undang

menentukan supaya memberi keterangan diatas sumpah, atau mengadakan

akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi

keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan ataupun tulisan olehnya

sendiri maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, dengan cara-

cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2008 sekira pukul 11.00

Wib Terdakwa dihadapkan ke depan sidang sebagai saksi oleh pihak

Penggugat Bambang Setyako dkk dalam perkara perdata Nomor.


commit to user

35

21/Pdt.G/2007/PN.Pbg, antara Bambang Setyako, dkk melawan Yanti Marsiti

dkk, dan sebelum Terdakwa memberikan keterangannya sebagai saksi dalam

perkara gugatan tersebut, dihadapan Majelis Hakim Terdakwa disumpah

dahulu menurut agamanya;

Bahwa dalam kesaksian diatas sumpah tersebut Terdakwa

memberikan keterangan yang antara lain adalah Terdakwa disuruh oleh saksi

Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto untuk meminjam uang kepada

saksi Bambang Setyako sebesar Rp.147.785.000,- dengan jaminan 21 lembar

warkat pengambilan tabungan/ pinjaman di Kospin Jasa Bobotsari, pada hal

Terdakwa menyadari bahwa keterangan yang diberikan tersebut adalah

keterangan yang tidak benar atau palsu dan yang sebenarnya adalah saksi

Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto tidak pernah menyuruh

Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Bambang Setyako dan saksi

Edi Setyako dengan jaminan 21 lembar warkat tersebut;

Bahwa 21 lembar warkat yang ditanda tangani oleh saksi Yanti

Marsiti dan saksi Bambang Kristianto berada ditangan Terdakwa adalah

sebagai pembayaran atas pengambilan barang oleh saksi Yanti Marsiti berupa

pakaian jadi kepada Terdakwa dengan tanggal jatuh tempo antara 2 (dua)

bulan sampai 3 (tiga) bulan;

Bahwa selain saksi Yanti Marsiti membeli pakaian jadi kepada

Terdakwa, Terdakwa juga membeli pakaian jadi kepada saksi Yanti Marsiti

dengan pembayaran tempo selama 2 (dua) minggu tanggungan Terdakwa

yang harus dibayar kepada saksi Yanti Marsiti adalah sebesar Rp.

200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Bahwa oleh karena Terdakwa tidak membayar tanggungan pembelian

pakaian jadi kepada saksi Yanti Marsiti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus

juta rupiah) sesuai yang disepakati, kemudian saksi Yanti Marsiti memblokir

20 lembar warkat pengambilan tabungan/pinjaman di Kospin Jasa Bobotsari ;

Bahwa sesuai dengan peraturan perundangan (Pasal 147 HIR junto

Pasal 1911 KUHPerdata ) menentukan pemberian keterangan Terdakwa

sewaktu sebagai saksi dalam perkara perdata tersebut harus di atas sumpah;


commit to user

36

Bahwa akibat keterangan yang tidak benar/palsu yang telah

diterangkan oleh Terdakwa sewaktu menjadi saksi dalam perkara gugatan

tersebut mengakibatkan saksi Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto

merasa dirugikan baik materiil maupun immaterial;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 242 ayat (1) KUHP.

4. Tuntutan

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan

Negeri Purbalingga tanggal 25 Nopember 2008 sebagai berikut :

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa

dan mengadili perkara ini memutuskan :

a. Menyatakan Terdakwa Taryo Bin Ramidi, bersalah melakukan tindak

pidana sumpah palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

242 ayat (1) KUHP sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan;

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Taryo Bin Ramidi dengan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan

terdakwa tetap ditahan ;

c. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Foto Copy salinan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri

Purbalingga Nomor. 21/Pdt.G/2007/PN.Pbg ;

2) Buku piutang ;

3) Buku hutang ;

4) 20 (dua puluh) lembar warkat TT Kospin Jasa Bobotsari tetap

terlampir dalam berkas perkara.

d. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;


commit to user

37

5. Amar Putusan

Membaca putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor.

108/Pid.B/2008/PN.Pbg tanggal 6 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai

berikut :

a. Menyatakan Terdakwa Taryo Bin Ramidi tidak terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang

didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal ;

b. Membebaskan Terdakwa Taryo Bin Ramidi dari dakwaan tersebut ;

c. Menetapkan, memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan

dan harkat serta martabatnya ;

d. Menyatakan barang bukti berupa :

1) Bukti Foto copy salinan putusan perkara perdata Pengadilan Negeri

Purbalingga Nomor. 21/Pdt.G/2007/PN.Pbg., buku piutang dan buku

hutang tetap terlampir dalam berkas;

2) 20 (dua puluh) lembar warkat TT Kospin Jasa Bobotsari dikembalikan

kepada saksi Bambang Setyako;

e. Membebankan biaya perkara kepada Negara.

6. Alasan Kasasi

Bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa

Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim telah merubah tanggapan

Terdakwa terhadap keterangan saksi Subagyo/saksi Verbalisan, dimana saat

Terdakwa diberi kesempatan untuk menanggapi atas keterangan saksi

Subagyo/saksi Verbalisan Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi

tersebut (menurut catatan sidang Jaksa Penuntut Umum dan Berita Acara

Sidang) namun dalam putusan halaman 25 telah dirubah menjadi bahwa atas

keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa melalui Ketua Majelis Hakim

mengatakan ada yang benar ada yang tidak benar yaitu tanpa menyebutkan

mana yang benar dan mana yang tidak benar.


commit to user

38

Bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga tidak memasukkan/

mempertimbangkan jawaban Jaksa Penuntut Umum terhadap pembelaan

penasehat hukum Terdakwa.

Bahwa putusan Pengadilan Negeri Purbalingga tidak

mempertimbangkan saksi-saksi dan alat bukti surat yang membuktikan

perbuatan Terdakwa.

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga bukan

merupakan putusan bebas tidak murni karena putusan tersebut menurut kami

selaku Jaksa Penuntut Umum memandang bahwa putusan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara ini

hanya didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap tindak pidana yang

dimuat dalam surat dakwaan, hal ini terlihat dalam pertimbangan Majelis

Hakim pada unsur ketiga dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan

sengaja memberikan keterangan palsu, yang ditanggung dengan sumpah, baik

dengan lisan atau tulisan maupun oleh dia sendiri atau kuasanya yang

istimewa ditunjuk untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga

tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang ada dari keterangan saksi-saksi,

surat dan keterangan Terdakwa bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terbukti

yaitu pada hari Selasa, tanggal 5 Pebruari 2008 sekitar pukul 11.00 Wib,

Terdakwa dihadapkan kedepan sidang sebagai saksi oleh pihak Penggugat

Bambang Setyako dkk, dalam perkara perdata Nomor. 21/Pdt.G/2007/

PN.Pbg, antara Bambang Setyako, dkk melawan Yanti Mastiti dkk, dan

sebelum Terdakwa memberikan keterangannya sebagai saksi dalam perkara

gugatan tersebut, dihadapan Majelis Hakim Terdakwa disumpah dahulu

menurut agamanya; dalam kesaksian diatas sumpah tersebut Terdakwa



saksi Bambang Setyako dan saksi Edi Setyako sebesar Rp.147.785.000,-

dengan jaminan 21 lembar warkat pengambilan tabungan/pinjaman di Kospin

Jasa Bobotsari, padahal Terdakwa menyadari bahwa keterangan yang

diberikan tersebut adalah keterangan yang tidak benar atau palsu dan yang


commit to user

39

sebenarnya adalah saksi Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto tidak

pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Bambang

Setyako dan saksi Edi Setyako dengan jaminan 21 lembar Warkat tersebut,

sehingga seharusnya putusan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tersebut

bukan putusan bebas (Vrijpraak) dan terbukalah kesempatan bagi kami Jaksa

Penuntut Umum untuk mengajukan permohonan kasasi dengan alasan-alasan

sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Bahwa Pengadilan Negeri Purbalingga yang telah menjatuhkan

putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas memeriksa dan

mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan menjatuhkan

putusan bebas tanpa adanya dasar hukum yang benar yaitu :

Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana

mestinya yaitu dalam hal pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tidak

menerapkan hukum pembuktian yaitu Pasal 183 KUHP dan Pasal 184 KUHP.

Bahwa dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP diatur bahwa hakim tidak

boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah

melakukannya. Sedang mengenai alat bukti yang sah telah diatur dalam

ketentuan Pasal 184 KUHAP yang mengatur bahwa alat bukti yang sah

adalah :

a. Keterangan saksi.

b. Keterangan ahli.

c. Surat.

d. Petunjuk.

e. Keterangan Terdakwa.

Bahwa Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara ini tidak

berdasarkan alat bukti yang ada tetapi hanya mendasarkan kepada keterangan

saksi-saksi yang ada tetapi mendasarkan kepada keterangan saksi-saksi yang


commit to user

40

mempunyai kepentingan dan menguntungkan serta keterangan Terdakwa

yang menguntungkan Terdakwa semata.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tidak

menerapkan hukum pembuktian yaitu 185 ayat (6) huruf c dan c.

Bahwa ketentuan Pasal 185 ayat (6) huruf (c) yang mengatur bahwa

dalam memperhatikan keterangan saksi Hakim harus sungguh-sungguh

memperhatikan alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk

memberikan keterangan yang tertentu dan huruf d yang mengatur bahwa cara

hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat

mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dapat dipercaya.

Bahwa dalam fakta yang ada bahwa saksi Bambang Setyako dan

temannya yaitu saksi Suwitno, saksi Heri Supriyanto, Eddy Sunandar (saksi

Ade Charge) dalam perkara ini mempunyai kepentingan.

Bahwa pada saat Terdakwa dihadapan kedepan sidang sebagai saksi

oleh pihak Penggugat Bambang Setyako dkk, dalam perkara perdata No.

21/Pdt.G/2007/PN.Pbg, antara Bambang Setyako, dkk melawan Yanti Masiti

dkk, dan sebelum Terdakwa memberikan keterangannya sebagai saksi dalam

perkara gugatan tersebut, dihadapan Majelis Hakim Terdakwa disumpah

dahulu menurut agamanya.

Bahwa dalam kesaksian diatas sumpah tersebut Terdakwa



saksi Bambang Setyako dan saksi Edi Setyako sebesar Rp. 147.785.000,-

dengan jaminan 21 lembar warkat pengambilan tabungan/pinjaman di Kospin

Jasa Bobotsari, padahal Terdakwa menyadari bahwa keterangan yang

diberikan tersebut adalah keterangan yang tidak benar atau palsu dan yang

sebenarnya adalah saksi Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto tidak

pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi Bambang

Setyako dan saksi Edi Setyako dengan jaminan 21 lembar warkat tersebut

telah diputus oleh Pengadilan Negeri Purbalingga dengan No. Putusan

21/Pdt.G/2007/PN.Pbg tanggal 25 Maret 2007 dengan amar putusan pada


commit to user

41

pokoknya adalah mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;

menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, menyatakan para

Tergugat memiliki pinjaman yang harus dibayarkan kepada Penggugat I

sebesar Rp.147.785.000,- ; menghukum para Tergugat secara tanggung

renteng untuk membayar pinjamannya kepada Penggugat I sebesar

Rp.147.785.000,- dan kepada Penggugat II sebesar Rp.34.192.500,- ; Atas

putusan tersebut Tergugat keberatan dan mengajukan banding ke Pengadilan

Tinggi Jawa Tengah di Semarang dan sesuai dengan putusan Nomor.

227/Pdt/2008/ PT.Smg tanggal 6 Oktober 2008 Pengadilan Tinggi Jawa

Tengah telah memutus perkara tersebut dengan amar putusan yang pada

pokoknya dalam pokok perkara menyatakan gugatan Para

Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima, dan saksi Bambang Setyako

menjadi saksi dalam perkara ini sehingga menurut kami mempunyai

kepentingan.

Bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 242 ayat (1) KUHP yang unsur-

unsurnya sebagai berikut :

a. Unsur Barang siapa.

b. Unsur dalam hal-hal dimana undang-undang menentukan supaya memberi

keterangan diatas sumpah, atau mengadakan akibat hukum kepada

keterangan yang demikian.

c. Unsur dengan sengaja memberi keterangan palsu diatas sumpah, baik

dengan lisan atau tulisan, olehnya sendiri maupun oleh kuasanya yang

khusus ditunjuk untuk itu.

Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Pasal 242 ayat (1) KUHP

yang tidak terbukti adalah unsur dengan sengaja memberi keterangan palsu

diatas sumpah.

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim berpendapat bahwa Bambang

Setyako pada tanggal 15 Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib telah didatangi

oleh Terdakwa ditoko milik saksi Batik Santosa, pada saat itu toko akan tutup,

Terdakwa masuk dan terdengar Handphone Terdakwa berbunyi, kemudian


commit to user

42

Terdakwa berbicara didepan saksi dengar jarak ± 1 meter dan suara HP di

lound speaker (terdengar), saksi Bambang Setyako mendengar bahwa saksi

Yanti menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah Terdakwa sudah menemui

saksi Bambang Setyako alias Juju untuk menjual warkat yang dibawanya,

waktu itu sebanyak 2 lembar yang masing-masing senilai Rp.3.500.000,- atas

perintah saksi Yanti Marsiti, kemudian saksi Bambang Setyako meminta

Handphone Terdakwa lalu berbicara pada saksi Yanti menanyakan tentang

warkat tersebut, saksi Yanti berusaha meyakinkan saksi Bambang Setyako

dengan mengatakan akan menjamin dan bertanggung jawab bila kemudian

hari ada masalah terhadap warkat-warkat tersebut. Terdengar pula saksi Yanti

berkata pada Terdakwa agar segera mengantarkan uangnya malam itu juga

ketempatnya, kemudian saksi Bambang Setyako menyerahkan uang sesuai

jumlah warkat kepada Terdakwa setelah dipotong 3% sebagai bunganya,

bahwa dari keterangan Bambang, saksi Suwitno, Terdakwa dan barang bukti

dipersidangan berupa warkat tanda pembayaran Kospin Jasa Bobotsari

sebanyak 20 lembar, diperoleh fakta hukum dimana Terdakwa telah

mendatangi saksi Bambang Setyako beberapa kali dengan membawa warkat-

warkat tersebut untuk dijual atas perintah saksi Yanti Marsiti dan ketika

Terdakwa datang untuk menjual atau meminjam uang dengan membawa

warkat, saksi Bambang selalu menanyakan pada saksi Yanti melalui HP

Terdakwa, apakah benar hal tersebut atas perintahnya dan apakah saksi Yanti

telah menerima uang yang diberikannya waktu pembayaran sebelumnya, saksi

Yanti menyatakan sudah terima dan berterima kasih atas bantuan saksi

Bambang Setyako tersebut. Bahwa dimuka sidang, saksi Suwitno yang

merupakan petugas keamanan di Toko Santoso milik saksi Bambang Setyako

mengaku mengenal Terdakwa karena sebelumnya juga sering datang ke Toko

tersebut dalam urusan dagang. Saksi mengetahui Terdakwa pernah datang ke

Toko Batik Santoso pada Bulan Mei 2007 sekira pukul 19.00 Wib saat toko

akan tutup. Baru Terdakwa masuk terdengar HP milik Terdakwa berbunyi dan

Terdakwa berbicara dengan seseorang yang tidak lain adalah saksi Yanti

Marsiti dan HP Terdakwa di loudspekear sehingga saksi mendengar dengan


commit to user

43

jelas pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi Yanti Marsiti. Jarak saksi

dengan Terdakwa tersebut sekitar 1 meter. Saksi Yanti bertanya kepada

Terdakwa, Yo, Kamu sudah sampai ke Toko Batik Santoso belum? Terdakwa

menjawab baru sampai, saksi Yanti bertanya lagi sudah dikasihkan belum?

Kemudian saksi Bambang Setyako meminta HP Terdakwa untuk berbicara

dengan saksi Yanti lalu menanyakan masalah warkat dan saksi Yanti bilang

akan menjamin dan bertanggungjawab kalau ada masalah atas warkat-warkat

tersebut kemudian meminta saksi Bambang Setyako menyerahkan sejumlah

uang yang saksi tidak tahu berapa jumlahnya. Bahwa saksi Suwito dan saksi

Heri Supriyanto pernah mendatangi saksi Yanti dan saksi Yanti untuk

menanyakan tentang pemblokiran warkat-warkat yang ada ditangan saksi

Bambang Setyako dan saksi Yanti mengatakan pada pokoknya akan

bertanggungjawab atas warkat-warkat tersebut apabila Terdakwa dapat

dihadirkan padanya, bahwa setelah dilakukan konfrontir antara saksi Bambang

Setyako dengan saksi Yanti Marsiti dipersidangan, dimana keterangan saksi

Yanti merubah keterangannya pada sidang sebelumnya bahwa dia pernah

berbicara dengan saksi Bambang Setyako lewat HP. Bahwa Terdakwa telah

mengakui di persidangan gugatan data kalau Yanti telah menyuruh Terdakwa

meminjam uang kepada saksi Bambang Setyako beberapa kali dengan

jaminan sejumlah warkat pengambilan tabungan/pinjaman di Kospin Jasa

Bobotsari. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa datangnya Terdakwa

beberapa kali ketempat Bambang Setyako yakni di Toko Batik Santoso

dengan membawa sejumlah warkat untuk meminjam uang yang jumlahnya

tidak sedikit yakni sebesar Rp.205.000.000,- warkat-warkat tersebut baru

dapat diuangkan rata-rata 3 bulan kemudian sejak tanggal penerbitannya oleh

si pemilik warkat yakni saksi Yanti, tentunya saksi Yanti, tentunya saksi

Bambang Setyako akan memastikan dahulu mengenai dana warkat-warkat

tersebut kepada pemiliknya. Hal tersebut selalu dilakukan oleh saksi Bambang

Setyako. Majelis berpendapat bahwa kedatangan Terdakwa pada saksi

Bambang Setyako diketahui oleh saksi Yanti Marsiti dan itu atas perintahnya


commit to user

44

dan benar kalau saksi Yanti telah menerima uang yang diberikan saksi

Bambang Setyako kepada Terdakwa.

Bahwa pertimbangan Hakim tersebut diatas tidak berdasarkan fakta-

fakta yang terungkap di persidangan karena tidak mempertimbangkan alat

bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang

membuktikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yanti Marsiti, saksi Bambang

Kristianto, Suwati dan saksi Subardi yang keterangannya diatas sumpah,

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Bahwa benar terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu

pada saat berlangsungnya sidang gugatan perkara perdata di

Pengadilan Negeri Purbalingga dengan Nomor. Perkara

21/Pdt.G/2007/PN.Pbg dan dalam sidang tanggal berapa sudah lupa

dan orang yang memberikan keterangan palsu tersebut adalah

Terdakwa Taryo.

2) Bahwa benar dalam perkara perdata yang menjadi Penggugat adalah

saksi Bambang Setyako dan Edi Setyako, alamat Penggugat di Jalan

DI Panjaitan No. 10-11 Purwokerto.

3) Bahwa benar yang menjadi inti permasalahan dengan kesaksian

Terdakwa, saksi katanya menyuruh Terdakwa untuk meminjam uang

kepada saksi Bambang Setiyako dan Edi Setyako ;

4) Bahwa benar dalam gugatan perdata ada kaitannya dengan warkat.

5) Bahwa benar keterangan palsu yang telah diberikan oleh Terdakwa

pada saat diperiksa dipersidangan sewaktu menjadi saksi sebagai orang

yang menerima warkat dari saksi kemudian menyerahkannya kepada

saksi Bambang Setyako dalam persidangan Terdakwa memberikan

keterangan kepada Hakim bahwa dirinya disuruh oleh saksi dan suami

saksi untuk meminjam uang kepada saksi Bambang Setyako dan Edi

Setyako dengan jaminan warkat di Kospin Jasa Bobosari padahal yang

sebenarnya adalah penyerahan warkat tersebut kepada Terdakwa


commit to user

45

sebagai pembayaran atas penjualan pakaian jadi dari Terdakwa kepada

saksi namun demikian selain menjual Terdakwa juga mengambil

pakaian jadi dari saksi untuk dijual dengan perjanjian pembayaran

tempo.

6) Bahwa benar cara pembayaran apabila saksi mengambil barang kepada

Terdakwa, Terdakwa datang membawa barang kemudian saksi beri

warkat missal dalam jumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)

saksi beri warkat satu atau dua.

7) Bahwa benar total tanggungan hutang Terdakwa kepada saksi sampai

dengan sekarang sebesar Rp. 205.000.000,- (dua ratus lima juta

rupiah).

8) Bahwa benar saksi tidak punya hutang dengan Terdakwa.

9) Bahwa benar selain saksi, suami saksi ada orang lain yaitu karyawan

saksi yang bernama Suwati yang mencatat hutang, sedang yang

mengetahui bahwa Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi adalah

saksi Subarti selaku karyawan bagian pencatat piutang;

10) Bahwa benar saksi tidak tahu kenapa warkat sampai ditangan saksi

Bambang Setyako.

11) Bahwa benar kuasa hukum saksi mengatakan kepada saksi dalam

persidangan perkara perdata Terdakwa mengatakan yang tidak sesuai

dengan kejadian.

12) Bahwa benar saat Terdakwa memberikan keterangan yang tidak benar

pada saat menjadi saksi perkara perdata tersebut, sebelum memberikan

keterangan terlebih dahulu disumpah ;

13) Bahwa benar alasan saksi memblokir warkat karena Terdakwa tidak

memenuhi kewajibannya yaitu membayar pengambilan pakaian

kepada saksi sesuai kesepakatan, yang katanya akan dibayar tiap

minggu namun hanya membayar yang minggu pertama sehingga

dengan alasan tersebut warkat saksi blokir.

14) Bahwa benar ada 1 warkat yang telah dicairkan oleh Kospin Jasa untuk

saksi Bambang Setyako ;


commit to user

46

15) Bahwa benar masalah yang saksi laporkan yaitu pertama saksi merasa

ditipu dan Terdakwa memberi keterangan yang tidak benar atau palsu ;

16) Bahwa benar saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk meminjam

uang kepada saksi Bambang Setyako ;

17) Bahwa benar dari 21 (dua puluh satu) warkat ada 1 (satu) warkat yang

sudah dicairkan ;

18) Bahwa benar perjanjian saksi dengan Terdakwa apabila saksi

mengambil barang kepada Terdakwa saksi bayar dengan warkat,

Terdakwa mau dalam waktu 3 bulan dan saksi beri warkat ;

19) Bahwa benar saksi pernah dihubungi sebanyak satu kali lewat telepon

oleh Toko Santosa dan saat itu Toko Santoso hanya menanyakan

apakah warkat yang dibawa Taryo adalah tanda tangan saksi kemudian

saksi menjawab ya, kemudian Toko Santoso Tanya lagi sehubungan

ada tanda tangan yang lain kemudian saksi bilang itu tanda tangan

suami saksi.

20) Bahwa saat Toko Santosa tilpon saksi tidak sedang telepon dengan

Terdakwa.

21) Bahwa benar saksi pernah mengingatkan seandainya Terdakwa tidak

bayar dalam waktu 2 Minggu maka warkat-warkat tidak bisa cair ;

22) Bahwa benar sebelumnya saksi pernah mengambil barang lebih dahulu

kepada Terdakwa ;

23) Bahwa benar saksi memberikan barang-barang kepada Terdakwa

karena Terdakwa mengatakan akan bayar 2 Minggu lagi jadi kasih ;

24) Bahwa benar saksi mengatakan kepada Terdakwa apabila dalam waktu

2 Minggu tidak bayar slip/warkat saya blokir sebelum Terdakwa

mentransfer kepada saksi.

25) Bahwa benar sampai sekarang saya belum kenal dengan saksi

Bambang Seyako.

26) Bahwa benar sebelumnya Terdakwa lancar dalam pembayarannya,

namun untuk yang selanjutnya tidak terselesaikan karena Terdakwa

janji 2 Minggu lewat telephone tetapi tidak bayar ;


commit to user

47

27) Bahwa benar warkat yang bermasalah adalah sebanyak 20 lembar ;

b. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Kristianto keterangannya

diatas sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Bahwa benar terjadinya tindak pidana memberikan keterangan palsu

didalam persidangan kejadiannya adalah pada saat berlangsungnya

sidang gugatan perkara perdata di Pengadilan Negeri Purbalingga,

sidang yang tanggal berapa saya tidak tahu, dan orang yang

memberikan keterangan palsu tersebut adalah Terdakwa yang

dilakukan diatas sumpah ;

2) Bahwa benar yang telah menggugat saya adalah saksi Bambang

Setyako dan Edi Setyako ;

3) Bahwa benar alasan saksi digugat katanya saksi telah menyuruh

Terdakwa meminjam uang kepada Penggugat ;

4) Bahwa benar kejadian sebenarnya adalah saya jual-beli pakaian

dengan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang saksi dan Terdakwa

mau membayar jangka 2 Minggu tetapi Terdakwa tidak menepati

janjinya ;

5) Bahwa benar saksi tidak pernah sama sekali menyuruh Terdakwa

untuk pinjam uang kepada saksi Bambang Setyako ;

6) Bahwa benar jumlah tanggungan Terdakwa sebesar Rp.205.000.000,-

(dua ratus lima juta rupiah) ;

7) Bahwa benar tujuan saksi memberi warkat yaitu untuk membayar

barang-barang yang saksi ambil dari Terdakwa ;

8) Bahwa benar yang dilakukan saksi setelah saksi menghubungi

Terdakwa tetapi Terdakwa tidak mau membayar tanggungannya, saksi

mengatakan kepada Terdakwa kita tunggu sampai jam 12 malam kalau

tidak dibayar warkat saya blokir.

9) Bahwa benar saksi menghubungi Terdakwa untuk melunasi hutang-

hutangnya berulang kali tetapi Terdakwa tidak mau membayar ;

10) Bahwa benar saksi tidak tahu pada waktu pemblokiran warkat-warkat

berada dimana ;


commit to user

48

c. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Suwati, diatas sumpah pada

pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1) Bahwa benar yang menjadi tugas dan tanggung jawab saksi adalah

menyeleksi/ memilih pakaian yang akan dibeli, menghitung jumlah

barang yang dibeli kemudian mencatat ke buku harian barang masuk,

dan melaporkan semua barang yang dibeli kepada saksi Yanti Marsiti

maupun saksi Bambang Kristianto.

2) Bahwa benar sistem pembayaran apabila Terdakwa menjual barang

kepada Toko Minggu dibayar menggunakan TT Pengambilan

Tabungan/Pinjaman Kospin Jasa Bobotsari dengan tanggal jatuh

tempo antara 2 sampai dengan 3 bulan ;

3) Bahwa benar saksi bekerja di Toko Minggu sejak Tahun 1992 ;

4) Bahwa benar hutang Terdakwa kurang lebih Rp. 205.000.000,- ;

5) Bahwa benar Toko Minggu tidak punya hutang kepada Terdakwa

karena Terdakwa sudah diberi warkat ;

d. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Subardi, diatas sumpah pada


1) Bahwa benar saksi bekerja di Toko Minggu sejak tanggal lupa bulan

Januari Tahun 2005.

2) Bahwa benar yang menjadi masalah sehingga saksi dimintai

keterangan, Tergugat mempunyai tanggungan kepada Toko Minggu

dan Terdakwa belum membayar ;

3) Bahwa benar seingat saksi terakhir Terdakwa membeli pakaian di

Toko Minggu sekitar tanggal 10 Juni 2007 ;

4) Bahwa benar tugas dan tanggung jawab saksi antara lain menerima

pembayaran, menulis semua transaksi pengeluaran barang dibuku

piutang, melaporkan semua transaksi pengeluaran barang kepada saksi

Yanti Marsiti dan saksi Bambang Kristianto ;

5) Bahwa benar jumlah tanggungan Terdakwa kepada Toko Minggu

seluruhnya sebanyak Rp. 200.000.000,- ;

6) Bahwa benar sampai sekarang Terdakwa belum melunasi hutangnya ;


commit to user

49

e. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Arif Budi Cahyono, SH., yang

keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai

berikut :

1) Bahwa benar saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Polwil

Banyumas dan menyampaikan kepada saksi sambil menangis minta

tolong untuk dibantu oleh saksi dan ketika itu Terdakwa mengatakan

bahwa dia sama sekali tidak pernah disuruh oleh saksi Yanti Marsiti

untuk pinjam uang ke Bambang Setyako, dan menurut Terdakwa

sudah menjadi kebiasaan setelah Terdakwa menerima slip dari Yanti

Marsiti atas kemauan Terdakwa sendiri dijual kepada Bambang

Setyako dengan potongan 3% .

f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sugiman diatas sumpah pada


1) Bahwa benar saksi tidak sengaja datang ke Polwil, ada program dari

Pimpinan mengenai barang bukti untuk didata kemudian saksi jalan-

jalan kebelakang menanyakan Terdakwa dan Terdakwa masih ada

disitu.

2) Bahwa benar saat itu saksi tanya ke Terdakwa apakah sudah ditengok

keluarga dan Pengacara, dijawab tidak ada yang menengok ;

3) Bahwa benar saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pada

waktu sidang Terdakwa mengatakan yang tidak sesuai dengan yang

terjadi, sebenarnya;

4) Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa pada waktu

sidang dia disuruh mengatakan seperti itu oleh Toko Batik Santosa.

5) Bahwa benar yang menjadi alasan Terdakwa nanti kalau tidak

mengatakan yang sesuai kehendaknya hubungan bisnis akan putus ;

6) Bahwa benar laporan dari Toko Minggu adalah dugaan penipuan.

7) Bahwa benar pelapor menyerahkan foto copy TT Kospin Jasa yang

sudah dikeluarkan ke Terdakwa.

g. Bahwa berdasarkan alat bukti surat yang kami ajukan dipersidangan

berupa Berita Acara Penerimaan dan Penelitian tersangka (BA-15) saat


commit to user

50

dilakukan penelitian tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum dimana ketika

itu didampingi penasehat hukum Prasetyo, SH., dimana pada saat itu

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan ke Kejaksaan

karena membuat keterangan palsu dipersidangan kasus perdata dan saat itu

Terdakwa membenarkan seluruh keterangan di BAP tersangka.

h. Bahwa di BAP tersangka, tertanggal 8 Mei 2008, Terdakwa menerangkan

antara lain sebagai berikut :

1) Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2007 di Pengadilan Negeri Purbalingga

dihadapan sidang gugatan perdata saya sebagai saksi dibawah sumpah

atas perkara gugatan perdata antara Saudari Yanti Marsiti dan

Bambang Kristianto melawan Bambang Setyako dan Edi Setyako,

adapun isi kesaksian saya pada intinya saya menerangkan bahwa saya

disuruh oleh Sdri Yanti Marsiti untuk meminjam uang kepada Sdr.

Bambang Setyako dan Edi Setyako dengan menjaminkan TT Kospin

Jasa Bobotsari pemberian Sdri. Yanti Marsiti dan uang pinjaman

tersebut saya serahkan semua kepada Sdri. Yanti Marsiti.

2) Bahwa keterangan yang benar dan sesuai fakta yang terjadi adalah

keterangan/ kesaksian yang saya berikan kepada Penyidik Polwil

Banyumas pada tanggal 23 Agustus 2007 ;

3) Bahwa alasan mengapa saya memberikan keterangan berbeda

dikarenakan sehari sebelum dilaksanakannya persidangan tersebut,

saya telah diberi arahan atau disuruh oleh Sdra Bambang Setyako

untuk memberikan keterangan sesuai arahannya, sehingga pada saat

sidang saya memberikan keterangan yang berbeda keterangan yang

saya berikan kepada penyidik Polwil Banyumas, sedangkan alasannya

yaitu saya karena saya ditegaskan oleh Sdr. Bambang Setyako apabila

saya mengatakan keterangan seperti yang diberikan kepada penyidik

Polwil Banyumas, maka saya dalam posisi yang salah, sehingga atas

pemberitahuan tersebut, saya mengikuti arahan atau suruhan dari

kedua orang dimaksud, namun dari keterangan tersebut saya tidak

mendapatkan sesuatu keuntungan apapun.


commit to user

51

4) Bahwa saya masih ingat bahwa keterangan yang saya berikan kepada

penyidik Polwil Banyumas bahwa saya benar telah menjual TT Kospin

Jasa Bobotsari kepada Sdr. Bambang Setyako yang saya peroleh dari

Sdri Yanti Marsiti (Toko Minggu) tetapi saya juga membeli pakaian

jadi kepada Sdri Yanti Marsiti namun dengan system pembayaran dua

minggu, kemudian dikarenakan dalam dua minggu tersebut saya tidak

bisa membayar pembelian pakaian dari Yanti Marsiti sehingga atas

kejadian tersebut TT yang diserahkan kepada saya kemudian saya jual

kepada Sdra Bambang Setyako di Blokir oleh Sdri Yanti Marsiti ;

5) Bahwa yang sebenarnya adalah saya ditunjukan oleh Sdri Yanti

Marsiti untuk menjual TT tersebut kepada Sdra Bambang Setyako

dengan kata-kata kamu jual aja ke Toko Batik Santosa TT tersebut

nanti uangnya untuk pembayaran pengambilan pakaian dari saya atas

pemberitahuan dari Sdri Yanti Marsiti tersebut akhirnya saya datang

ke Toko Batik Santosa dan menjual 21 lembar TT tersebut, bukan

disuruh oleh Sdri Yanti Marsiti apalagi disuruh untuk pinjam uang itu

tidak benar yang benar saya hanya ditunjukan saja agar menjual ke

Toko Santosa.

6) Bahwa seingat saya hutang saya kepada Sdri Yanti Marsiti dan Sdra

Bambang Kristianto kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- ;

7) Bahwa dari hasil penjualan TT Kospin Jasa Bobotsari tersebut saya

gunakan untuk membayar hutang kepada kakak saya yaitu Sdri Kartini

sebesar Rp.50.000.000,- kepada Sdra Gepeng alias Kasmui Rp.

12.000.000,- kepada Sdra H. Tarjani sebesar Rp. 15.000.000,-

selebihnya untuk makan dan keperluan saya sehari-hari, sedang hasil

penjualan barang dari Sdr. Yanti Marsiti saya gunakan untuk

membayar hutang kepada kakan saya Sdri Kartini sebesar

Rp.80.000.000,- ;

i. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan

tersangka Taryo Bin Ramidi tanggal 23 Agustus 2008 yang telah


commit to user

52

dibenarkan oleh Terdakwa dipersidangan pada intinya Terdakwa

menerangkan :

1) Bahwa Terdakwa mendapatkan tanda terima dari saksi Yanti untuk

membeli pakaian dan celana yang kemudian disuruh menjual ke

Daerah Tasik Banjarsari dan pangandaran karena dalam membeli

pakaian dan celana harus kontan maka tanda terima tersebut saya jual

kepada Bambang Setyako dan setelah mendapatkan uang dari

Bambang Setyako lalu saya belikan barang berupa pakaian dan celana

dan setelah barang terjual hasilnya tidak saya serahkan kepada Sdri.

Yanti bahkan saya gunakan untuk membayar hutang saya kepada

orang lain, saya terima tanda terima pengambilan simpanan dari Sdri

Yanti jumlahnya sudah lupa, dan tanda terima yang saya terima dari

Sdri Yanti selain saya jual kepada Bambang Setyako juga saya jual

kepada Sdra Didi (adik Bambang Setyako) ;

j. Bahwa berdasarkan adanya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 229

K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 yang menyatakan bahwa pengakuan

seorang Terdakwa diluar sidang kemudian disidang dicabut akan tetapi

dengan alasan yang tidak berdasar merupakan petunjuk tentang kesalahan

Terdakwa.

Bahwa kami tidak sependapat dengan dasar pertimbangan yuridis dari

Majelis Hakim yang berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah

melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum hanya

berdasar pada keterangan saksi-saksi yang justru mempunyai kepentingan atas

perkara ini. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan

undang-undang yaitu banyak fakta-fakta hukum yang diperoleh dari

keterangan saksi-saksi yang tidak dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan

putusan melainkan hanya keterangan saksi-saksi yang mempunyai

kepentingan atas perkara ini dan keterangan Terdakwa yang menguntungkan

Terdakwa yang dijadikan acuan dalam memutus perkara tanpa

dipertimbangkan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang ada. Dalam

uraian putusan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan


commit to user

53

mengadili perkara ini banyak keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya

yang tidak dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan yaitu sebagai

berikut :

Dalam uraian putusan Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga yang

memeriksa dan mengadili perkara ini banyak keterangan saksi-saksi dan alat

bukti lainnya yang tidak dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

yaitu sebagai berikut :

a. Dalam putusannya Hakim tidak mempertimbangkan replik dari Penuntut

Umum tetapi dalam putusannya Hakim lebih banyak mempertimbangkan

pembelaan dari Terdakwa sehingga hal tersebut tidak terjadinya

keseimbangan dalam membuat pertimbangan dalam memutus perkara ;

b. Dalam putusannya Hakim tidak mempertimbangkan keterangan saksi-

saksi dan alat bukti surat yang mempunyai nilai pembuktian justru hakim

mempertimbangkan saksi-saksi yang mempunyai kepentingan atas perkara

ini.

7. Pembahasan

Pemeriksaan pada tingkat kasasi, dimaksudkan untuk meneliti apakah

dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan terdapat hal

apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak

sebagaimana mestinya; apakah benar cara mengadili tersebut tidak

dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau apakah benar pengadilan

bawahan tersebut dalam mengadili melampaui batas wewenangnya. Ketiga hal

tersebut dikatakan sebagai alasan kasasi karena hal-hal tersebutlah yang dapat

dijadikan dasar pemeriksaan pada tingkat kasasi. Mengajukan alasan lain

untuk meminta pemeriksaan kasasi atas putusan pengadilan bawahan tidak

dapat dibenarkan. Dengan kata lain alasan-alasan kasasi tersebut bersifat

limitatif.

Mengajukan permohonan kasasi, pemohon kasasi wajib mengajukan

memori kasasi yang memuat alasan permohonan kasasi dan dalam waktu 14

(empat belas) hari setelah mengajukan permohonan kasasi, pemohon harus


commit to user

54

sudah menyerahkannya kepada panitera, dan atas penyerahan itu, panitera

memberikan surat tanda terima. Surat tanda terima yang dibuat panitera atas

penerimaan memori kasasi tersebut, dalam praktek dikenal sebagai Akta

Penerimaan Risalah Kasasi. Kewajiban pemohon kasasi untuk mengajukan

memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan tersebut bersifat

imperatif. Bila pemohon kasasi tidak menyerahkan memori kasasi atau

menyarahkan memori kasasi melampaui tenggang waktu yang ditentukan,

maka hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur.

Kasasi sebagai upaya hukum karena kasasi adalah salah satu bentuk

dari upaya hukum yang dapat ditempuh oleh terdakwa atau penuntut umum

apabila ia tidak dapat menerima putusan pengadilan pada tingkat terakhir.

Kasasi sebagai upaya hukum dapat berbentuk kasasi biasa (yang diajukan oleh

terdakwa atau penuntut umum) dan kasasi demi kepentingan hukum yang

diajukan oleh Jaksa Agung (sebagai upaya hukum luar biasa). Kasasi biasa

diajukan terhadap putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan

hukum tetap, sedangkan kasasi demi kepentingan hukum diajukan terhadap

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Kasasi

demi kepentingan hukum hanya dapat diajukan oleh Jaksa Agung.

Putusan bebas dalam pengertian bebas murni” yang telah diputuskan

oleh judexfactie sesungguhnya tidak dapat dilakukan upaya hukum, baik

upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini ditegaskan

di dalam Pasal 244 KUHAP, yang berbunyi “Terhadap putusan perkara pidana

yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada

Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan

permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap

putusan bebas.”

Namun dalam praktiknya Jaksa/Penuntut Umum selalu tidak

mengindahkan ketentuan ini, hampir semua putusan bebas (bebas murni) oleh

Penuntut Umum tetap dimajukan kasasi. Jika dicermati sebenarnya di dalam

Pasal 244 KUHAP tidak membedakan apakan putusan bebas tersebut murni


commit to user

55

atau tidak, yang ada hanya “Putusan Bebas”. Tapi dalam praktiknya telah

dilakukan dikotomi, yaitu putusan bebas murni atau bebas tidak murni.

Adapun tentang alasan Jaksa/Penuntut Umum yang tetap mengajukan

kasasi terhadap putusan bebas murni selalu mengambil berdalih, antara lain :

1) Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (Judexfactie) telah salah

menerapkan hukum pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat

(3) dan ayat (6) KUHAP ; 2) Cara mengadili yang dilakukan Judexfactie tidak

dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang ; 3) Putusan Judexfactie

bukan merupakan putusan bebas murni (vrijspraak), melainkan putusan

“bebas tidak murni”.

Sedangkan dalil hukum yang digunakan Jaksa/Penuntut Umum dalam

memajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah selalu sama yaitu mengacu

pada Keputusan Menteri Kehakiman RI No.M.14-PW.07.03 tahun 1983

tanggal 10 Desember 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP

(TPP KUHAP) yang di dalam butir ke-19 TPP KUHAP tersebut ada

menerangkan, “ Terdahadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding;

tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran,

terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan

yurisprudensi ”. Intinya TPP KUHAP ini menegaskan perlunya Yurisprudensi

yang dijadikan rujukan atau referensi untuk mengajukan kasasi terhadap

putusan bebas.

Secara hukum dapat dipastikan TPP KUHAP dan Yurisprudensi tidak

cukup kuat atau tidak dapat dijadikan dalil hukum bagi Jaksa/Penuntut Umum

untuk melakukan kasasi terhadap putusan bebas sebagaimana dimaksud di

dalam Pasal 244 KUHAP, karena TPP KUHAP yang merupakan produk

Keputusan Menteri Kehakiman dan Putusan Hakim yang berkekuatan hukum

tetap (Yurisprudensi) bukan merupakan sumber tertib hukum yang berlaku di

Indonesia. Dalam TAP MPR RI No. III tahun 2000 telah menetapkan Sumber

Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan sebagai Sumber

Tertib Hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu : 1) UUD 1945 ; 2) Ketetapan

MPR RI ; 3) Undang-undang ; 4).Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-


commit to user

56

undang (perpu) ; 5).Peraturan Pemerintah ; 6) Keputusan Presiden yang

Bersifat Mengatur ; dan 7). Peradturan daerah ;.Yurisprudensi dalam putusan

bebas tidak dapat dijadikan dalil hukum oleh Jaksa/Penuntut Umum, apalagi

jika mengingat banyaknya Hakim di dalam memutuskan suatu perkara

menganut asas “opportunity” yang pada gilirannya mengakibatkan tidak

tegasnya apakah yurisprudensi dapat menjadi sumber hukum atau tidak (M

Sofyan Lubis, Kasasi terhadap Putusan Bebas Murni, diakses di :

http://sofyanlubis.blogspot.com).

Menurut Penulis alasan yang digunakan oleh Penuntut Umum

Kejaksaan Negeri Purbalingga dalam permohonan kasasi ke Mahkamah

Agung dalam perkara sumpah palsu sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP,

khususnya Pasal 253 yaitu apakah benar suatu putusan hakim tidak diterapkan

atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili

tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah benar

pengadilan telah melampaui batasan wewenangnya.

Berdasarkan alasan tersebut, menurut Pasal 255 KUHAP, maka

putusan pengadilan yang dimintakan Kasasi dapat dibatalkan karena :

a. Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana

mestinya, maka Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.

b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang,

Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang

memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian

yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat

menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.

c. Pengadilan atau hakim yang besangkutan tidak berwenang mengadili

perkara tersebut. Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim

lain mengadili perkara tersebut.


commit to user

57

B. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Kasasi dalam Memeriksa dan

Memutus Permohonan Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas

Pengadilan Negeri Purbalingga dalam Perkara Sumpah Palsu dengan

KUHAP

1. Pertimbangan Hakim Kasasi

a. Alasan kesatu

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung

berpendapat bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan

bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni,

karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat

dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni dari

putusan bebas tersebut.

b. Alasan kedua

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan

wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan

tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas

wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum/

Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 tahun 1981

(KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima.

c. Alasan ketiga

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum

dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka

biaya perkara dibebankan kepada Negara.

2. Amar Putusan Kasasi

Berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan dalam rapat

permusyawaratan Mahkamah Agung memutuskan :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :

Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Purbalingga tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;


commit to user

58

3. Pembahasan

Berdasarkan putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung mengenai

perkara sumpah palsu yang diajukan oleh Penuntut Umum atas dasar putusan

bebas terhadap Terdakwa Taryo Bin Ramidi yang mana dalam rapat

permusyawarahan Mahkamah Agung menyatakan menolak permohonan

kasasi oleh pemohon yakni Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan dalam

pertimbangan Mahkamah Agung alasan-alasan Penuntut Umum oleh karena

judex factie sudah dianggap benar dalam menerapkan hukum dan sudah tepat

didalam pertimbangannya sehingga Pengadilan Negeri Purbalingga yang

telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Semarang sudah benar dalam

menetapkan hukum dan penerapan hukumnya.

Mengenai alasan-alasan yang diajukan oleh Penuntut Umum tidak

dapat diterima karena dalam pertimbangan Mahkamah Agung berpendapat

bahwa ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang

dapat dijadikan dasar pertimbangan mengenai dimana letak sifat tidak murni

dari putusan bebas tersebut. Dan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi

hanya dapat diajukan apabila terdapat tidak diterapkannya suatu peraturan

hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan dengan sebagaimana mestinya,

atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-

undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya,

sebagaiman dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981).

Mahkamah Agung dalam memeriksa dan mengadili perkara ini sudah

cermat dan teliti namun dalam keberatan yang diajukan oleh Penuntut Umum

dengan alasan-alasan yang telah dikemukakan tidak memenuhi syarat-syarat

pengajuan Kasasi sesuai dengan Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana. Di samping itu, Mahkamah Agung berdasarkan wewenang

pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan

oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh

karena itu Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum/Pemohon Kasasi

berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP)


commit to user

59

dinyatakan tidak dapat diterima. Sehingga sudah jelas bahwa Putusan bebas

Pengadilan Negeri Purbalingga yang diperkuat dengan Putusan Pengadilan

Tinggi Semarang dengan Terdakwa Taryo Bin Ramidi dalam perkara sumpah

palsu sudah benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya.


commit to user

60

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan apa yang diuraikan dalam bab hasil penelitian dan

pembahasan, maka dapat dirumuskan simpulan sebagai berikut :

1. Alasan pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum terhadap putusan bebas dalam

perkara sumpah palsu sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP yaitu berkaitan

dengan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan

sebagaimana mestinya., apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan

menurut ketentuan undang-undang.,apakah benar pengadilan telah melampaui

batas wewenangnya.

2. Pertimbangan hakim kasasi dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi

penuntut umum terhadap putusan bebas Pengadilan Negeri Purbalingga dalam

perkara sumpah palsu sudah sesuai dengan apa yang menjadi tugas dan

wewenang Mahkamah Agung yaitu untuk menciptakan kesatuan penerapan

hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-

undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

B. Saran-Saran

1. Hakim Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan kasasi

terhadap putusan bebas seyogianya memperhatikan segi keadilan, kepastian

dan kemanfatan bagi pencari keadilan

2. Secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 244 KUHAP, terhadap putusan

bebas pada prinsipnya tidak dapat diajukan kasasi, sehingga semestinya ini

menjadi pegangan bagi Penuntut Umum ketika berupaya kasasi terhadap

putusan bebas murni.

60

Documents

TINJAUAN YURIDIS PENGAJUAN KASASI TERHADAP PUTUSAN