iv ANALISIS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PUTUSAN BANDING Abstrak Dimensi hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diwakili oleh Fiskus denganWajib Pajak merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tuntutan agar Wajib Pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya harus diimbangi pula dengan perlakuan yang adil bagi Wajib Pajak. Penegakan hukum secara serius dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak serta penerapan yang baik atas ketentuan perpajakan yang berlaku merupakan konsekuensi logis yang harus diwujudkan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Fiskus, Wajib Pajak, dan Pengadilan Pajak telah melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan Undang- Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mendapatkan data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari referensi dari perpustakaan yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya masalah Banding di Pengadilan Pajak. Penelitian lapangan dilakukan melalui dokumentasi dengan mengumpulkan bukti dan dokumen yang diperlukan, wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan skripsi ini, serta observasi yang dilakukan di Pengadilan Pajak. Berdasarkan hasil penelitian dari 10 kasus mengenai permohonan Banding yang diajukan ke Pengadilan Pajak , diketahui bahwa sebanyak 7 kasus diterima permohonan Bandingnya, 2 kasus ditolak, dan 1 kasus diterima sebagian. Sehingga bisa dikatakan bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih banyak melakukan kesalahan dalam penerbitan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak-nya. Selain itu pihak DJP juga masih sering melakukan kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya pihak Wajib Pajak sudah sebagian besar mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga lebih banyak permohonan Banding yang diajukan oleh Wajib Pajak yang diterima oleh Pengadilan Pajak, yaitu sebanyak 7 dari 10 kasus. Sedangkan Pengadilan Pajak sebagai institusi yang bertugas menyelesaikan sengketa di bidang pajak telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Terhadap masalah yang di analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa pihak DJP/Fiskus masih sering melakukan kelalaian baik yang bersifat formil maupun materil. Secara umum, Wajib Pajak sudah mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase permohonan Banding yang diterima oleh Pengadilan Pajak, yaitu 70%. Pengadilan Pajak sebagai pihak penyelesai sengketa pajak dalam hal memutuskan sengketa yang terjadi telah membuat putusan yang didasari oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku serta berdasarkan atas keyakinan Hakim. Kata kunci : Banding dan Pengadilan Pajak

ANALISIS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN · PDF filediajukan ke Pengadilan Pajak , diketahui bahwa sebanyak 7 kasus diterima permohonan Bandingnya, 2 kasus ditolak, dan 1 kasus diterima

Download PDF Report

Upload
lengoc
View
223
Download
7

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: ANALISIS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN · PDF filediajukan ke Pengadilan Pajak , diketahui bahwa sebanyak 7 kasus diterima permohonan Bandingnya, 2 kasus ditolak, dan 1 kasus diterima

ANALISIS SURAT KETETAPAN PAJAK BERDASARKAN PUTUSAN BANDING

Abstrak

Dimensi hubungan antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang diwakili oleh

Fiskus denganWajib Pajak merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Tuntutan agar Wajib Pajak patuh terhadap kewajiban perpajakannya harus diimbangi pula dengan perlakuan yang adil bagi Wajib Pajak. Penegakan hukum secara serius dan perlindungan terhadap hak-hak wajib pajak serta penerapan yang baik atas ketentuan perpajakan yang berlaku merupakan konsekuensi logis yang harus diwujudkan oleh Pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Fiskus, Wajib Pajak, dan Pengadilan Pajak telah melaksanakan kewajibannya yang sesuai dengan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam mendapatkan data adalah penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari referensi dari perpustakaan yang berkaitan dengan perpajakan, khususnya masalah Banding di Pengadilan Pajak. Penelitian lapangan dilakukan melalui dokumentasi dengan mengumpulkan bukti dan dokumen yang diperlukan, wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan skripsi ini, serta observasi yang dilakukan di Pengadilan Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian dari 10 kasus mengenai permohonan Banding yang diajukan ke Pengadilan Pajak , diketahui bahwa sebanyak 7 kasus diterima permohonan Bandingnya, 2 kasus ditolak, dan 1 kasus diterima sebagian. Sehingga bisa dikatakan bahwa pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih banyak melakukan kesalahan dalam penerbitan surat ketetapan yang dikeluarkan oleh pihak-nya. Selain itu pihak DJP juga masih sering melakukan kekeliruan dalam penerapan Undang-Undang dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sebaliknya pihak Wajib Pajak sudah sebagian besar mematuhi kewajiban perpajakannya, sehingga lebih banyak permohonan Banding yang diajukan oleh Wajib Pajak yang diterima oleh Pengadilan Pajak, yaitu sebanyak 7 dari 10 kasus. Sedangkan Pengadilan Pajak sebagai institusi yang bertugas menyelesaikan sengketa di bidang pajak telah melakukan tugasnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Terhadap masalah yang di analisa penulis, dapat disimpulkan bahwa pihak DJP/Fiskus masih sering melakukan kelalaian baik yang bersifat formil maupun materil. Secara umum, Wajib Pajak sudah mematuhi kewajiban perpajakannya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase permohonan Banding yang diterima oleh Pengadilan Pajak, yaitu 70%. Pengadilan Pajak sebagai pihak penyelesai sengketa pajak dalam hal memutuskan sengketa yang terjadi telah membuat putusan yang didasari oleh Undang-Undang Pengadilan Pajak dan ketentuan perpajakan yang berlaku serta berdasarkan atas keyakinan Hakim.

Kata kunci : Banding dan Pengadilan Pajak