ANALISIS PEMBIAYAAN KESEHATAN DI PUSAT DAN DAERAH

1

M Faozi Kurniawan

Health Policy and Management Department

Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan

UGM

Isi:• Apa yang disebut Pembiayaan

Kesehatan

• Pembiayaan Kesehatan: 1. Pemerintah Pusat

2. Pemerintah Daerah

3. BPJS Kesehatan

4. Out of pocket

Mengapa PERLU memahami pembiayaan kesehatan?

Pertentangan apakah kesehatan itu barang public? Atau barang privat?.

Kebutuhannya besar tapi penyedia jasa layanannya terbatas.

Kesehatan merupakan investasi di masa mendatang tidak berwujud, tetapi menimbulkan dampak ekonomi yang luar biasa, sebagai contoh apabila seorang kepala rumah tangga menderita gangguan kesehatan ekonomi keluarga bisa terganggu

Mengapa Perlu memahami Sumber-sumber Pembiayaan?

• Kesehatan itu Barang Mahal

• Kebutuhan akan kesehatan sangat tidak terbatas, dana untuk membiayai kesehatan sangat terbatas

• Satu sumber tidak akan dapat menyelesaikan masalah ini, dibutuhkan kombinasi dari berbagai macam sumber dana.

Sumber Dana Kesehatan

Pemerintah:

– Dana Pemerintah Pusat

– Dana Pemerintah Propinsi

– Dana Pemerintah Kabupaten Kota

– Saham Pemerintah dalan BUMN

– Premi bagi jaminan kesehatan masyar akat miskin, yang dibayarkan oleh pemerintah

Swasta dan Masyarakat

– CSR (Corporate Social Responsibility)

– Pengeluaran Rumah Tangga, baik yang dibayarkan tunai atau melalui sistem Asuransi

– Bantuan dari Luar Negeri

– Hibah dan Donor dari LSM

Mengapa Perlu memahami Manajemen Pembiayaan Kesehatan

Keterbatasan Sumber Daya seharusnya mampu untuk mendorong Pelaku Program Kesehatan untuk berlaku lebih efisien

dengan memanfaatkan dana yang ada berdasarkan ketersediaan dan berbagai alternatif sumber dayanya (Pemerintah, Swasta, Masyarakat) untuk mendukung peningkatan Status Kesehatan

Kenapa Kita Harus Mempelajari Manajemen Pembiayaan Kesehatan?

OUTPUT dan OUTCOMES

Budgeting Policy and Health Financing System

Status/Derajat Kesehatan

PROSES MANAJEMEN

Efisiensi Penggunaan Sumber daya

Pemilihan Program Kesehatan yang Efektif

INPUT

Sumber daya yang terbatas

Kebutuhan Kesehatan Tidak Terbatas

SUMBER PEMBIAYAAN KESEHATAN Berdasarkan Ideologi Suatu Negara

Sosialis dan Welfare State

• Di biayai penuh oleh pemerintah

• Not for Profit

• Public

Kombinasi

• Kombinasi antara pendanaan pemerintah, swasta dan masyarakat

• Sistem Asuransi Sosial

• Public Private Mixed

Liberal-kapitalis

• Harga Diserahkan kepada mekanisme pasar

• Profit oriented

• Fully Private

9

Peningkatan anggaran kesehatan menimbulkan pertanyaan bagaimana model penyaluran dana kesehatan di Pusat dan di

Daerah?

Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat

Analisis Regulasi terkait keuangan Pusat - Daerah

11

Sumber Dana Kesehatan

Pajak Bukan Pajak

KemenkeuAPBN

Kementerian Kesehatan

BPJS Kesehatan

PemdaAPBD

Penyelenggara Pelayanan Kesehatan(Rumah Sakit-Puskesmas-Klinik-DPP)

Iuran PBI

Out of Pocket dari Masyarakat

Trisnantoro, 2014

Trend Penerimaan Negara dan GDP Nasional 2007 –2016* (harga berlaku)

-

2.000.000,00

4.000.000,00

6.000.000,00

8.000.000,00

10.000.000,00

12.000.000,00

14.000.000,00

Mili

ar R

up

iah

Tahun

GDP Nasional (hargaberlaku)

Penerimaan Pajak

Penerimaan Bukan Pajak

Hibah

Sumber: Indonesia dalam Angka 2015, BPS; UU APBN

2016 Kementerian Keuangan RI

Laksono, Harbianto (2017)

Gambaran Anggaran Kesehatan Nasional (2011-2015), sumber: Kementerian Keuangan, 2015

ALOKASI ANGGARAN KESEHATAN

2007-2016 (dalam Triliun Rp.)

NO YEAR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

1 ANGGARAN KEMENKES 18.8 19.7 20.2 24.9 27.7 31.2 38.6 47.5 51.3 63.5

2 ANGGARAN KESEHATAN 20.6 20.1 23.2 28.2 40.1 45.5 45.2 70.5 74.8 104.8

3 TOTAL APBN 752.4 989.5 937.4 1,056.5 1,229.6 1,418.5 1,418.5 1,876.9 1,984.1 2,095.7

4 % ANGGARAN KESEHATAN TERHDP

TOTAL APBN

2.7% 2.0% 2.5% 2.7% 3.3% 3.2% 3.2% 3.8% 3.8% 5.0%

Kemenkes, Sekjen, Simposium Forum Ilmiah Tahunan IAKMI ke-1 , Jakarta, 22 Oktober 2015

18,8 19,7 20,224,9

27,731,2

38,6

47,551,3

63,5

20,6 20,123,2

28,2

40,1

45,2 45,2

70,574,8

104,8

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

ANGGARAN KEMENKES ANGGARAN KESEHATAN

DANA KEMENTERIAN KESEHATAN DARI APBN

23.300 20.360 25.500

27.054 33.976

40.624 50.354

54.336

66.124

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2014 2015 2016

Mili

ar r

up

iah

Anggaran Kesehatan di Kemenkes dan BPJS

Kesehatan

BPJS Kesehatan Kemenkes Total Anggaran Kemkes

-

5.000,00

10.000,00

15.000,00

20.000,00

25.000,00

30.000,00

35.000,00

Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi Anggaran Realisasi

2014 2015 2016

Sekretariat Jenderal Inspektorat Jenderal Ditjen Bina Gizi dan KIA Ditjen Bina Upaya Kes

Ditjen PP dan PL Ditjen Binfar dan Alkes Badan Litbangkes Badan PPSDM

Detail Dana di Kementerian Kesehatan

Kemenkes

APBN

APBD

JKN

Swasta

Hibah

Kebutuhan perbekalan kesehatan dan bahan pendukung diagnosis, operasional program dan menyediakan kebutuhan pendanaan

kegiatan peningkatan SDM, Promosi Kesehatan

Jasa Pelayanan, Pengobatan, Pemeriksaan Penunjang, kamar rawat, Promosi Kesehatan dan Edukasi di Fasilitas Kesehatan (INA CBG)

dan luar gedung (Non-kapitasi)

DEKON

DAK

BOK

Indikasi over budgeting pada salah satu sumber pembiayaan

peluang daerah untuk melimpahkan kegiatan ke pembiayaan lainnya

Anggaran Kesehatan

20

Kemenkes Sekjend

Irjen

Ditjen Kesmas

Ditjen PelKes

Ditjen P2PL

Ditjen FarAlKes

Litbang

PPSDMK

PBI

Rp

Anggaran Kemenkes 2015-2019

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

Sekjend Irjen Ditjen Kesmas Ditjen PelKes Ditjen P2PL Ditjen FarAlKes BadanLitbang Badan PPSDMK

Anggaran Kemenkes Unit Organisasi 2015-2019 (milyar)

2015 2016 2017 2018 2019

Sumber Dana Pemerintah Daerah

APBN yang ke Daerah 23

Pemda

Dana Transfer

Dana Dana Desa

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Khusus

DAK Fisik

Dana Otsus & Keist DIY

APBN

DAK Non Fisik

Dana Bagi Hasil

DAK 2016

APBN

DAK Fisik

DAK Non Fisik

Bantuan Operasional Kesehatan

Akreditasi Puskesmas

Akreditasi Rumah Sakit

Jaminan Persalinan

RINCIAN ALOKASI DAK KESEHATAN

25

DAK KESEHATAN TA 2015

DAK KESEHATAN TA 2016

DAK KESEHATAN TA 2017

DAK KESEHATAN TA 2018

1. DAK regular: Rp3.356,24 M

2. DAK tambahanusulanPemerintah: Rp1.499,0 M

3. DAK tambahanusulan DPR: Rp2.827,139 M

Total DAK Kesehatan: Rp7.682,379 M

1. DAK regular : Rp 9.500 M

2. DAK Non Fisik: Rp 4.351 M

3. Dana Penyesuaian: Rp 4.300 M

4. Selisih PBI: Rp1.987 M

Total DAK Kesehatan: Rp20.138 M

1. DAK regular : Rp 10.021 M

2. DAK Non Fisik: Rp 6.910 M

3. Dana Penyesuaian: Rp……

4. PBI: Rp ……

1. DAK regular : Rp ……

2. DAK Non Fisik: Rp ………

3. Dana Penyesuaian: Rp……

4. PBI: Rp ……

Bappenas, Jakarta, Juli 2015

DAK FisikSUBBIDANG KEGIATAN

Pelayanan

Kesehatan Dasar

DAK Reguler dan Pengalihan TP ke DAK untuk :

a. Pembangunan puskesmas baru/ rehabilitasi sedang & berat bangunan

puskesmas/ peningkatan & pengembangan puskesmas

b. Penyediaan alkes/ penunjang di puskesmas

c. Penyediaan puskesmas keliling perairan/ roda 4/ roda 2 motor & ambulans

Pelayanan

Kesehatan

Rujukan

DAK Reguler untuk :

a. Pemenuhan sarana prasarana dan peralatan RS Daerah sesuai standar kelas RS

b. Ambulans

c. IPAL RS/ Pengolahan Limbah Padat

Pengalihan TP ke DAK untuk :

a. Pembangunan RS Pratama

b. Penguatan Pelayanan RS Rujukan Provinsi /Regional

c. Penguatan Pelayanan RS Rujukan Nasional

Pelayanan

Kefarmasian

DAK Reguler untuk :

a. Penyediaan obat & perbekalan kesehatan di tingkat kab/ kota untuk puskesmas

b. Pembangunan baru/ rehabilitasi dan/ atau pengadaan sarana pendukung

instalasi farmasi (IF) di tingkat provinsi dan kab/ kota.

Kemenkes, Simposium Forum Ilmiah Tahunan IAKMI ke-1, Jakarta, 22 Oktober 2015

DAK Non FisikJENIS KEGIATAN

BOK a. Promotif/preventif (dalam dan luar gedung)

b. Outreach (ANC, KB, Neonatal, Bayi, Program penanggulangan ATM,

Penanggulangan Gizi Buruk, Penyediaan Air Bersih);

c. Dana Manajemen (perjalanan dinas, pembayaran honorarium,

pembelian barang untuk dukungan manajemen);

Akreditasi Akreditasi Puskesmas

1. Pendampingan Akreditasi Puskesmas

2. Survei Akreditasi Puskesmas

Akreditasi Rumah Sakit

1. Workshop Persiapan Akreditasi Rumah Sakit

2. Bimbingan Teknis dan Survei Akreditasi Rumah Sakit

Jampersal Komponen yang dibiayai berupa:

1. Biaya sewa rumah selama 1 tahun (12 bulan) untuk dipakai sebagai

Rumah Tunggu Kelahiran.

2. Biaya transportasi rujukan dari rumah ke fasilitas pelayanan kesehatan

rujukan (PP)

3. Biaya operasional rumah tunggu kelahiran (listrik, air, dll) selama 1

tahun (12 bulan)

4. Biaya konsumsi ibu dan pendampingnya (1 orang) selama 5 hari.

Dana Kesehatan

Pelayanan Rujukan

28

Pelayanan Primer

Pajak dan

Bukan Pajak

Dana dari Masyarakat langsung

DONOR

AGENCYAPBN

R

p

Pemda

R

p

DINKES

Pendapatan

Asli Daerah

DAU

DAK

DBHR

p

BPJS-K

Kapitasi

Non

Kapitasi

Klaim

INA-CBGsDAU

DAK

PAD < Dana Transfer

(DAU, DAK, DBH)

- 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00 600,00

Mily

ar R

up

iah

APBD Kota T

2014Series22015Series42016

- 100,00 200,00 300,00 400,00 500,00

Mili

ar R

up

iah

APBD Kota L

2014

2015

2016

Sumber: Trisnantoro, 2014

PAD Kecil

Trisnantoro, 2014)

Sumber Dana Kesehatan di

Kab/ Kota

Pelayanan Rujukan

29

Pelayanan Primer

Rp 820 M

Pemda

Rp. 47,6 M

(2016)

DINKES

DAU

DAK

DBH DAU

DAK

PAD

PAD19%

DAU37%

DAK26%

DBH18%

Kota T - Dinas Kesehatan

Jaspel Puskesmas

28%

Jaspel Rujukan

5%

Monev JKN2%

BOK65%

PAD - Dinas Kesehatan

Sumber dana PAD di Dinkes bersumber Dana – dana Pusat (BOK, JKN-Kapitasi)

Rp. 2,8 M

(BOK-2016)

Rp. ??? M

(JKN-2016)

Rp. ? M

(JKN-2016)

Rp. 73,19 M

(2016)

6% dari

APBD

Trisnantoro, 2014)

Dana Kapitasi

30

60%13%

12%

15%

Pemanfaatan Dana Kapitasi Kota L Th 2015

Jaspel

Operasional - Obat

Operasional - Alkes

OperasionalLainnya

60%13%

12%

2%

1% 4%

1%

1%

1%

0%

0%

1%2%1% 0% 1% 1%

Pemanfaatan Dana Kapitasi Kota L Th 2015

Jaspel

Oprs - Obat

Oprs - Alkes

Oprs lainnya - ATK

Oprs lainnya - Listrik

Oprs lainnya - Transp

Oprs lainnya - Servc Kend

Oprs lainnya - Cetak

Oprs lainnya - FC

Oprs lainnya - Konsumsi

Pemanfaatan Dana Kapitasi:• Peruntukan utk

Obat dan Alkes berkisar 12%-13%

• Peruntukan Opr lainnya 15% termasuk pembelian inventaris

MuaraSatu

MuaraDua

BandaSakti

MonGeudon

g

BlangMangat

BlangCut

Sisa 329 673 896 165 409 63

Realisasi 1.603 1.819 2.048 1.056 737 266

Alokasi 1.932 2.492 2.944 1.221 1.145 329

Dana Kapitasi Kota L Tahun 2015 (juta)

• Masih terdapat sisa alokasi dana Kapitasi – ratusan juta

31

Anggaran Program Kesehatan Dinkes Kota T 2016

PAD19%

DAU37%

DAK26%

DBH18%

Kota T - Dinas Kesehatan

Belanja Alokasi(Rp.juta) %

TotalBelanjaGaji 17,631 38%

TotalBelanjaAdministrasi 4,624 10%

TotalBelanjaPeningkatanSDMKesehatan

780 2%

TotalBelanjaModal/Investasi 7,011 15%

TotalBelanjaUKP 9,477 21%

TotalBelanjaUKM 6,700 14%

TotalAnggaranDinasKesehatan 46,226 100%

• Prosentase belanja gaji 38% dari total

anggaran dinas kesehatan, meskipun belum ada aturan standar besaran tersebut sudah di bawah 50% belanja program dan kegiatan

• Besaran belanja UKM 14% di bawah belanja UKP 21%

• Belanja UKP termasuk belanja Jamkesda

Contoh Proporsi Pendanaan di Puskesmas X Kab. X

Tahun 2012-2013

Kementrian Kesehatan

Dinkes Kab/Kota

Puskesmas

DIPA TP Dinkes

Kab/Kota

DPA SKPD Dinkes

Kab/Kota

APBD Kab/Kota

DIPA BUK (TP)

Jamkesmas

Jampersal

BOK

1,2,3 adalah alur

turunnya dana ke

puskesmas

PADDana Perimbangan

Lain-lain Pend Darh yg Sah

TP BGKIA

PEMBIAYAAN PUSKESMAS – SEBELUM 2014

1

2 3

Kementrian

Kesehatan

Puskesmas

DIPA TP Dinkes

Kab/Kota

DPA SKPD Dinkes

Kab/Kota

APBD Kab/Kota

2

1

3

BOK

1,2,3,adalah

alur turunnya

dana ke

puskesmas

PADDana Perimbangan

Lain-lain Pend Darh yg Sah

TP BGKIA

Dana Kapitasi(BPJSK)

PEMBIAYAAN PUSKESMAS – 2014 dan 2015

Dinkes Kab/Kota

Puskesmas

APBD Kab/Kota

2 1

1 dan 2 adalah alur

turunnya dana ke

puskesmas

PADDana Perimbangan

Lain-lain Pend Daerah yg Sah

DAK-Non Fisik

Dana KapitasiBPJS

Kesehatan

DPA SKPD Dinkes

Kab/Kota

PEMBIAYAAN PUSKESMAS –2016

Perbedaaan mekanisme penyaluran dana kesehatan dari Pusat ke Puskesmas dalam kurun waktu 3 tahun

Mekanisme Penyaluran Dana di Puskesmas – Pengaruh Pada Perencanaan di Dinas Kesehatan

DANA – DANA BPJS KESEHATAN

Anggaran JKN-PBI 2015-2019

2015

2016

2017

2018

2019

- 10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000 40.000.000.000 50.000.000.000

Dana JKN dalam Kemenkes 2015-2019 (ribuan)

JKN PBI

Sekjend

Dana iuran Peserta Mandiri

• Dibutuhkan data dari BPJS Kesehatan

– Iuran 2014

– Iuran 2015

– Iuran 2016

– Iuran 2017

– Dst……

Total Dana Kesehatan di BPJS Kesehatan????

Dana – dari Masyarakat

• Komponen dana Masyarakat

– Dana berobat/ out of pocket ke provider kesehatan?

– Dana pembelian obat-obatan di apotek oleh masyarakat?

Melalui survey ekonomi…

Melalui pendataan provider kesehatan (FKTP, FKTP, Laboratorium, Apotek/ Toko Obat)

Kesimpulan

1. Sumber dana di daerah banyak sumber dan jumlah meningkat setiap tahunnya

2. Di beberapa daerah PAD masih di bawah dana transfer daerah

3. Dana JKN teridentifikasi di perencanaan atas dasar realisasi tahun yang lalu bukan sebagai data dasar perencanaan program kesehatan

Tata Kelola Keuangan yang kurang baik, akibatnya:Perencanaan dan Penganggaran tidak berubah karena:1. Alokasi untuk kesehatan tidak

berubah –> 5% - 7%2. Tidak diterimanya informasi data

keuangan dari BPJS Kesehatan (jml iuran, jumlah kapitasi, klam non kapitasi, klaim INA-CBgs RS baik dari FKTP dan FKTL Pemerintah dan Swasta

3. Tidak ada informasi sumber dana kesehatan dari provider swasta

38

Kesimpulan

• Analisis pembiayaan kesehatan dapatdilakukan melalui data sekunder

– Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

– Provider Kesehatan

– Apotek dan jejaringnya

Terimakasih