of 95 /95
ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH MUTANAQISAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT INDONESIA KC BANJARMASIN) SKRIPSI DIAJUKAN SEBAGAI SALAH SATU PERSYARATAN UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA SAINS TERAPAN (DIPLOMA IV) PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH PADA JURUSAN AKUNTANSI POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN OLEH: QORI AKROMIN A04140024 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN JURUSAN AKUNTANSI 2018

ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

  • Author
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

MUTANAQISAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT INDONESIA KC
BANJARMASIN)
SKRIPSI
(DIPLOMA IV)
PADA JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
Agama : Islam
Alamat : Jl. Hasan Basri Komp. Kayu Tangi II RT 16 No 4
Nama Orang Tua ( Ayah) : Makmun Taher
Nama Orang Tua (Ibu) : Nuril Hikmawaty
E-mail : [email protected]
Riwayat Pendidikan :
Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin (2017)
iv
MOTTO
“The best of all of you is the kindest to
your family...”
HR. Tirmidji
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang
shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW
serta keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman.
Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan segala rahmat dan karunia serta hidayahnya sehingga penulisan
skripsi dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.
Dalam penulisan skripsi, penulis banyak menerima bantuan, bimbingan dan
dorongan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak yang telah memberikan
bimbingan, dorongan, arahan, dukungan dan do’a dalam penyelesaian laporan ini,
yaitu antara lain:
1. Orang tua yang telah memberikan kasih sayang dan motivasi yang berharga.
2. Keluarga yang telah menyediakan waktu senggang untuk memberikan
bantuan.
3. Bapak H. Edy Yohanes, ST, MT selaku Direktur Politeknik Negeri
Banjarmasin.
4. Ibu Andriani, SE, MM, M.Sc selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
5. Bapak H. Mairijani, M.Ag selaku Ketua Program Studi D4 Akuntansi
Lembaga Keuangan Syariah.
6. Ibu Manik Mutiara Sadewa, SE, Ak, CA, Mbuss (Acc) selaku Dosen Wali.
vii
7. Ibu Lusiana Handayani SE, CIFP, Ak., CA selaku dosen pembimbing.
8. Seluruh dosen dan staff jurusan akuntansi Politeknik Negeri Banjarmasin.
9. Mila Diyanti Nur yang telah menjadi sahabat seperjuangan dalam
mengerjakan skripsi ini.
Ramadhan yang telah menjadi kerabat terbaik selama empat tahun bersama
di D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
11. Kawan-kawan ALKS angkatan 2014 yang telah menjadi kerabat dekat selama
empat tahun bersama di D4 Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah.
Atas segala petunjuk, bimbingan, bantuan dan partisipasi yang telah
diberikan, semoga mendapat berkah dari Allah SWT. Semoga hasil penelitian ini
bermanfaat bagi saya dan bagi kita semua. Kritik dan saran yang membangun dari
berbagai pihak sangat diharapkan untuk kesempurnaan hasil penelitian ini.
Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca,
khususnya sebagai acuan dalam penelitian yang akan datang.
Amin Yaa Robbal ‘Alaamiin
2. Risiko ........................................................................ 9
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016
Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah ........ 11
5. Manajemen Risiko Pembiayaan
Musyarakah Mutanaqisah Menurut Buku
BAB III: METODE PENELITIAN
B. Jenis Penelitian ................................................................. 27
D. Teknik Pengumpulan Data ............................................... 29
E. Teknik Analisa Data ......................................................... 30
F. Kerangka Pemikiran ......................................................... 32
A. Hasil Penelitian
x
3. Struktur Organisasi.................................................... 37
5. Produk dan Layanan BMI ......................................... 39
B. Pembahasan Hasil Penelitian
Musyarakah Mutanaqisah Bank Muamalat
Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
Banjarmasin Dengan POJK Nomor 65/POJK.03/2016
Dan Buku Standar Produk Musyarakah Dan
Musyarakah Mutanaqisah ........................................... 46
Dalam Meminimalisir Risiko Pada Pembiayaan
Musyarakah Mutanaqisah ........................................... 51
A. Simpulan ........................................................................... 56
B. Saran ................................................................................. 56
Tabel 5 Produk Bank Muamalat ................................................................. 40
Tabel 6 Kesesuaian Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan
Musyarakah Mutanaqisah di BMI Kantor Cabang Banjarmasin ... 47
Tabel 7 Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah
Mutanaqisah di BMI Kantor Cabang Banjarmasin ........................ 52
xii
4 BUS di Indonesia ....................................................................... 4
Gambar 2 Struktur Organisasi BMI Kantor Cabang Banjarmasin ............... 38
xiii
Lampiran 1 Lembar Bimbingan Skripsi
Lampiran 2 Surat Ijin Penelitian PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang
Banjarmasin
Lampiran 3 Surat Balasan Riset PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang
Banjarmasin
Lampiran 4 Lembar Kegiatan Penelitian di PT. Bank Muamalat Indonesia Kantor
Cabang Banjarmasin
Lampiran 6 Brosur Pembiayaan Musyarakah
Lampiran 7 Formulir Permohonan Pembiayaan
Lampiran 8 Foto Objek Penelitian
Lampiran 9 Tanda Terima Lembar Penilaian Pembimbingan Skripsi
1
Perbankan merupakan salah satu institusi yang mempunyai peran dalam
peningkatan sejahtera suatu bangsa dan negara. Berdasarkan UU Negara
Republik Indonesia No 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan
menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf
hidup rakyat banyak. Bank juga memiliki tugas utama yang menyalurkan
dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana. Dapat
disimpulkan bahwa bank adalah badan usaha yang berfungsi sebagai
lembaga intermediasi finansial bagi masyarakat.
Di Indonesia sendiri, bank muncul karena pengaruh kolonial Belanda.
Pada abad ke 18, pemerintah Hindia Belanda membangun sebuah bank yang
dikenal sebagai De Javasche yang kemudian disusul oleh bank lainnya.
Seiring berjalannya waktu, muncul suatu usaha untuk membuat sebuah
lembaga keuangan yang dapat menjalankan usahanya dan memberikan
layanan jasa kepada nasabahnya dengan menggunakan prinsip-prinsip
syariah.
bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di Indonesia pada 1 November
1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H. Pendirian Bank Muamalat Indonesia
digagas oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim
2
dukungan dari Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada
1 Mei 1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia (BMI) terus
berinovasi dan mengeluarkan produk-produk keuangan syariah, salah
satunya adalah produk pembiayaan berbasis akad musyarakah mutanaqisah.
Menurut Annual Report BMI, musyarakah mutanaqisah adalah akad
antara dua pihak atau lebih yang berserikat atau berkongsi terhadap suatu
barang dimana salah satu pihak kemudian membeli bagian pihak lainnya
secara bertahap. Akad ini diterapkan pada pembiayaan proyek yang dibiayai
oleh lembaga keuangan dengan nasabah atau lembaga keuangan lainnya
dimana bagian lembaga keuangan secara bertahap dibeli oleh pihak lainnya
dengan cara mencicil.
mutanaqisah, BMI berkemungkinan menghadapi ketidakpastian dalam
bentuk kerugian. Ketidakpastian merupakan suunatullah dalam kegiatan
usaha, termasuk dalam kegiatan perbankan syariah. Allah Swt. berfirman
dalam surah Luqman: 34, “Dan tidak seorang pun yang dapat mengetahui
dengan pasti apa-apa yang diusahakannya besok”. Ketidakpastian inilah
yang disebut dengan “Risiko”. Setiap badan usaha harus bisa
mengendalikan, menangani, dan mengelola risiko ini, sehingga
diperlukannya sistem Manajemen Risiko. Berdasarkan peraturan dari OJK,
selaku pengatur dan pengawas kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan
sejak tanggal 31 Desember 2013, nomor 65/POJK.03/2016 tentang
3
Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha
Syariah, terdapat 10 macam jenis risiko, namun menurut Buku Standar
Produk Musyarakah Dan Musyarakah Mutanaqisah OJK hanya terdapat 4
risiko yang sesuai dengan karakteristik musyarakah mutanaqisah, yaitu
Risiko Pembiayaan, Risiko Pasar, Risiko Operasional, dan Risiko Hukum.
Semakin besar aset perusahaan, maka semakin besar risiko pada
perusahaan tersebut. Salah satu risiko yang sering terjadi pada produk
pembiayaan adalah kredit bermasalah atau sering disebut Non Performing
Financing (NPF) untuk Bank Syariah. Menurut kamus Bank Indonesia (BI),
kredit bermasalah atau Non Performing Financing (NPF) adalah kredit
bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar,
Diragukan dan Macet. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
(POJK) No. 15/POJK.03/2017 tentang penyediaan kewajiban modal
minimum bank umum berdasarkan prinsip syariah, tingkat NPF bank yang
dikatakan baik apabila berada kurang dari 5%. Berikut adalah grafik NPF
produk musyarakah tahun 2016 pada 3 Bank Umum Syariah (BUS) di
Indonesia:
4
Tingkat Rasio NPF Pembiayaan Musyarakah 4 BUS di Indonesia
Sumber: Annual report Bank Umum Syariah tahun 2016, dibuat oleh penulis
Dapat dilihat tingkat rasio NPF nett produk musyarakah tahun 2016
pada BMI sebesar 1,17%. Bank yang memiliki rasio NPF Nett terendah
adalah Bank BNI Syariah dengan tingkat rasio 0,63%, dan Bank Nukopin
Syariah memiliki tingkat rasio NPF sebesar 1,14%. Dapat disimpulkan
bahwa sebagai bank syariah pertama di Indonesia, BMI memilki risiko yang
rendah dalam pembiayaan musyarakahnya, namun BMI tetap memiliki
rasio NPF yang lebih tinggi daripada Bank BNI Syariah dan Bank Bukopin
Syariah. Dapat disimpulkan juga bahwa BMI memiliki kemungkinan tidak
sepenuhnnya mengikuti POJK nomor 65/POJK.03/2016.
1,17%
0,63%
1,14%
0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
Bank Bukopin Syariah
Tingkat Rasio NPF Nett Pembiayaan Musyarakah Tahun 2016 pada 4 BUS di Indonesia
Bank Muamalat
manajemen risiko dalam pembiayaan musyarakah BMI serta kesesuaiannya
dengan peraturan & standar yang berlaku selaku bank syariah pertama di
Indonesia dan menuangkan hasil penelitian kedalam skripsi berjudul
“ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PEMBIAYAAN MUSYARAKAH
MUTANAQISAH (STUDI KASUS BANK MUAMALAT INDONESIA
KC BANJARMASIN)”.
B. Permasalahan
mutanaqisah di BMI Kantor Cabang Banjarmasin?
2. Apakah penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah
mutanaqisah di BMI Kantor Cabang Banjarmasin sesuai dengan
Peraturan OJK Nomor 65/POJK.03/2016 dan Buku Standar Produk
Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah?
3. Bagaimana strategi Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin
untuk mengurangi risiko pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah?
C. Batasan Masalah
hanya meneliti risiko pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang
dikendalikan oleh BMI Kantor Cabang Banjarmasin.
6
penulis dalam penelitian ini yaitu:
1. Untuk mengetahui penerapan manajemen risiko pembiayaan
musyarakah mutanaqisah di BMI Kantor Cabang Banjarmasin.
2. Untuk mengetahui kesesuaian penerapan manajemen risiko
pembiayaan musyarakah mutanaqisah di BMI Kantor Cabang
Banjarmasin dengan Peraturan OJK nomor 65/POJK.03/2016 dan Buku
Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah Mutanaqisah.
3. Untuk mengetahui strategi Bank Muamalat Indonesia Cabang
Banjarmasin dalam meminimalisir risiko pada pembiayaan musyarakah
mutanaqisah.
manfaat:
memperluas wawasan penulis tentang manajemen risiko di BMI Kantor
Cabang Banjarmasin khususnya pada manajemen risiko produk
musyarakah mutanaqisah.
produk musyarakah mutanaqisah.
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan dan
gambaran informasi manajemen risiko dalam menerapkan prinsip
kehati-hatian terhadap pemberian pembiayaan khususnya produk
musyarakah mutanaqisah.
1. Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
musyarakah dimana para mitra (syarik) berjanji untuk membeli bagian
kepemilikan (equity share) dari mitra yang lain secara bertahap sampai
kepemilikannya secara sempurna berpindah kepadanya. Transaksi ini
dimulai dengan pembentukan sebuah musyarakah yang sesudahnya
diikuti dengan jual-beli dari bagian kepemilikan (equity) yang terjadi
diantara kedua mitra. Karenanya perlu ditekankan bahwa jual beli ini
tidak boleh disyaratkan dalam kontrak musyarakah. Dengan kata lain
mitra yang akan membeli itu diizinkan untuk memberi janji (wa'ad)
untuk membeli. Wa'ad ini harus terpisah (independent) dari kontrak
musyarakah. Sebagai tambahan, kesepakatan jual beli juga harus
terpisah dari musyarakah. Tidak dibolehkan satu kontrak menjadi suatu
syarat untuk melakukan kontrak lainnya. Fatwa Dewan Syariah
Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 Tentang Muyarakah
Mutanaqisah menyebutkan beberapa hal tentang ketentuan akad
musyarakah mutanaqisah, antara lain:
Syirkah dan Bai’ (jual-beli).
yang diatur dalam Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang
Pembiayaan Musyarakah, yang para mitranya memiliki hak dan
kewajiban, di antaranya:
saat akad.
disepakati pada saat akad.
c. Dalam akad Musyarakah Mutanaqisah, pihak pertama (salah
satu syarik, LKS) wajib berjanji untuk menjual seluruh hishshah-
nya secara bertahap dan pihak kedua (syarik yang lain, nasabah)
wajib membelinya.
d. Jual beli sebagaimana dimaksud dalam angka 3 (point c)
dilaksanakan sesuai kesepakatan.
sebagai syarik-- beralih kepada syarik lainnya (nasabah).
2. Risiko
Indonesia berjudul Memahami Bisnis Bank Syariah, risiko adalah
potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (events) tertentu.
10
baik yang dapat diperkirakan maupun yang tidak dapat diperkirakan
yang berdampak negati terhadap pendapatan dan permodalan bank.
Risiko juga dianggap sebagai kendala/penghambat pencapaian suatu
tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi
memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai. Bank
syariah sebagai lembaga keuangan, meskipun salah satu landasan
utamanya adalah ajaran islam, tetap menghadapi risiko yang
disebabkan oleh kecurangan internal maupun eksternal.
3. Manajemen Risiko
mengukur dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha
bank. Manajemen risiko adalah proses pengukuran atau penilaian risiko
serta pengembangan strategi pengelolaannya (UU Negara Republik
Indonesia No 21 Tahun 2008, 2008). Menurut buku Ikatan Bankir
Indonesia yang berjudul Manajemen Risiko 3, peran manajemen risiko
diperlukan untuk:
b. Meningkatkan efisiensi operasional perbankan.
c. Menjaga tingkat kebutuhan modal minimum sesuai ketentuan
regulasi.
11
Keuangan Nomor 65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen
Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah
Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
65/POJK.03/2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank
Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, bahwa kegiatan usaha
perbankan tidak lepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan
bank. Bank syariah juga harus memiliki karakteristik produk dan jasa
perbankan syariah harus memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran,
pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha
perbankan syariah.
Buku Standar OJK
Menurut Buku Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah
Mutanaqisah dari OJK, ada 4 risiko yang sesuai dengan
karakteristik musyarakah mutanaqisah dari seluruh risiko yang
terdapat pada Bank Umum Syariah, yaitu Risiko Pembiayaan,
Risiko Pasar, Risiko Operasional dan Risiko Hukum. Berikut jenis
risiko beserta strategi mengelola risiko tersebut menurut buku
standar produk manajemen risiko musyarakah dan musyarakah
munataqisah dari ojk:
kegagalan Nasabah dalam memenuhi kewajibannya kepada
BUS/UUS/BPRS atau jika Nasabah melakukan wanprestasi
atas ketentuan-ketentuan kontrak. Berikut risiko yang dihadapi
serta strategi mengelola risiko berdasarkan jenis risiko
menurut buku standar produk manajemen risiko musyarakah
dan musyarakah munataqisah dari ojk:
Tabel 1
Menurut Standar Produk dari OJK
a. Adanya kemungkinan saat
memberikan laporan keuangan
yang dijalankan.
sebagian atau keseluruhan
kewajiban pengembalian modal
13
pergerakan kondisi pasar secara makro ekonomi baik itu
terkait inflasi, nilai tukar mata uang dan tingkat suku bunga,
meskipun BUS/UUS/BPRS mengabaikan penghitungan Bagi
Hasil berdasarkan suku bunga, tetapi efek dari suku bunga itu
sendiri harus diperhatikan karena dampaknya yang cenderung
menyebar ke segala arah, termasuk sektor riil yang dibiayai
oleh BUS/ UUS/BPRS. Berikut risiko yang dihadapi serta
strategi mengelola risiko berdasarkan jenis risiko menurut
buku standar produk manajemen risiko musyarakah dan
musyarakah munataqisah dari ojk:
Menurut Standar Produk dari OJK
a. Jika pembiayaan dalam mata
uang asing sementara pendapatan
tidak seluruhnya dalam mata
maka saat rupiah melemah,
pendapatan akan menurun dan
target pendapatan tidak tercapai.
a. Idealnya, pembiayaan dalam
mata uang asing diberikan
kerugian yang disebabkan oleh
faktor alami seperti bencana
alam atau kondisi makro
karena kelalaian atau kesalahan
b. Sebelum pemberian fasilitas
3) Risiko Operasional
internal fraud seperti pencatatan keuangan yang tidak benar
atas nilai posisi, ketidaksesuaian pencatatan pajak secara
sengaja, kesalahan, manipulasi dan mark up dalam akuntansi
maupun pelaporan serta aktivitas penyogokan dan penyuapan.
Berikut risiko yang dihadapi serta strategi mengelola risiko
berdasarkan jenis risiko menurut buku standar produk
manajemen risiko musyarakah dan musyarakah munataqisah
dari ojk:
Tabel 3
Menurut Standar Produk dari OJK
a. Harga sewa properti yang lebih
rendah dari harga pasar
mencapai masa yang disepakati
yang akurat dan berkeadilan.
15
akibat tidak terpenuhinya aspek-aspek legalitas baik dari segi
identitas Nasabah selaku subyek pembiayaan; segi obyek
pembiayaan; segi jaminan maupun aspek akad dan perjanjian
pembiayaan itu sendiri. Berikut risiko yang dihadapi serta
strategi mengelola risiko berdasarkan jenis risiko menurut
buku standar produk manajemen risiko musyarakah dan
musyarakah munataqisah dari ojk:
Menurut Standar Produk dari OJK
a. Dokumen-dokumen legal Calon
a. BUS/UUS/BPRS wajib
melakukan analisa dan
verifikasi legalitas seluruh
berkas dokumen Calon
Nasabah (baik perorangan
valid.
Mutanaqisah
dengan profil risiko yang tinggi karena partisipasi modal
disetarakan dengan porsi bagi untung yang berarti juga setara
dengan penanggungan risiko sesuai porsi penyertaan modal
masing-masing pihak. Ada tiga tahap dalam pembiayaan
musyarakah yakni pra kontrak, masa kontrak dan penyelesaian
kontrak.
menghasilkan keputusan yang optimal sebelum Nasabah
diberikan fasilitas pembiayaan MMQ yang disepakati sesuai
perjanjian. Manajemen risiko pada tahap ini berupa
identifikasi risiko yang mungkin muncul di masa depan serta
menyusun solusi dan kebijakan apa saja yang pantas untuk
dilakukan. Manajemen risiko yang efektif pada tahap ini akan
bermanfaat dalam mengurangi eksposur atau dampak risiko
masa depan terhadap pembiayaan melalui pengerahan sumber
17
pengelolaan risiko yang tepat. Berikut ini adalah hal-hal terkait
Manajemen Risiko Pra Kontrak:
manajemen risiko yang komprehensif dan efektif disertai
sistem dan pengawasan internal agar setiap risiko mampu
teridentifikasi dan sesuai dengan selera risiko (risk
appetite) BUS/UUS/BPRS yang bersangkutan. Meskipun
setiap BUS/UUS/BPRS memiliki risk appetite yang
berbeda, berikut adalah prosedur standar manajemen
risiko yang harus dipenuhi oleh BUS/UUS/BPRS:
(1) Cara dan pola identifikasi risiko;
(2) Metodologi valuasi dan kalkulasi risiko yang tepat
terhadap aset-aset dan distribusi profit;
(3) Batasan eksposur risiko (risk exposure limits);
(4) Teknik mitigasi risiko;
(6) Alur komunikasi dan tanggung jawab manajemen
risiko;
Seluruh poin kebijakan dan prosedur manajemen risiko di
atas harus disusun dan dijabarkan pada tahap pra kontrak
serta mengkomunikasikannya kepada seluruh fungsi
18
juga harus menyusun mekanisme jika terjadi review,
pembaharuan dan perubahan poin- poin kebijakan dan
prosedur di atas. Review dan pembaharuan atas poin-poin
di atas merupakan hal yang mungkin terjadi seiring
perubahan risk appetite BUS/UUS/BPRS.
utama dalam hal pengelolaan risiko pra kontrak.
BUS/UUS/BPRS harus memastikan bahwa kriteria dari
calon Nasabah potensial baik dan sejalan dengan rencana
dan strategi investasi BUS/UUS/BPRS. Setidaknya BUS/
UUS/BPRS harus bisa memastikan hal-hal di bawah ini
telah dimiliki oleh Calon Nasabah Pembiayaan MMQ:
(1) Pastikan metodologi dan kerangka penilaian
(assesment method and framework) calon Nasabah
yang digunakan sesuai dengan tipe produk
pembiayaan MMQ dan plafond pembiayaan yang
tepat.
historis (baik internal BUS/UUS/BPRS maupun
internal Nasabah) dan bukti-bukti empiris lain yang
memungkinkan. Jika data dan bukti empiris terbatas,
BUS/UUS/BPRS dapat menggunakan data lain
19
juga bisa menggunakan judgment yang diatur dalam
Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
BUS/UUS/BPRS.
risiko utama seperti analisis 5C (Capacity,
Characteristics, Collateral, Capital dan Condition)
Calon Nasabah, risiko pasar dan investasi terkait
proyeksi pembayaran dari pendapatan Nasabah, biaya
sewa atas obyek MMQ dan biaya-biaya lain.
(4) Proses penilaian harus mempertimbangkan potensi
perubahan-perubahan dalam hal perubahan
properti di masa depan, dan fluktuasi harga sewa
properti di masa depan.
informasi yang digunakan dalam proses penilaian
kelayakan ini diperoleh dari sumber yang relevan,
terkini dan dapat dipercaya.
memiliki pengetahuan dan ahli dalam bidang bisnis
tersebut, bias berasal dari pihak internal
BUS/UUS/BPRS maupun pihak eksternal. Pihak
20
terkait dan memiliki kepentingan atas usaha calon
Nasabah. Jika BUS/UUS/BPRS menggunakan jasa
pihak eksternal, harus ada standar lebih lanjut yang
diatur dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen
Risiko BUS/UUS/ BPRS masing-masing.
satu proses yang cukup panjang namun sangat penting
dalam hal manajemen risiko tahap pra kontrak.
2) Tahap Masa Kontrak
manajemen risiko tetap diperlukan untuk memastikan
keberlangsungan pengawasan aktif atas kemampuan bayar
Nasabah sehingga baik Nasabah maupun BUS/UUS/BPRS
dapat memperoleh keuntungan dan sesuai dengan strategi
bisnis BUS/UUS/BPRS maupun tujuan pribadi Nasabah.
Pengawasan aktif berkelanjutan ini bertujuan untuk menjaga
portofolio BUS/UUS/BPRS dan mengurangi eksposur risiko
terkini yang mungkin belum terpikirkan saat penilaian risiko
tahap pra kontrak. Segala anomali yang terjadi harus segera
dilaporkan pada pihak Manajemen agar bisa segera diambil
tindakan lebih lanjut.
a) Pengawasan Aktif
(1) BUS/UUS/BPRS membentuk mekanisme early-
warning dengan kriteria-kriteria pemicu terjadinya
risiko sehingga saat terjadi tanda-tanda yang sesuai
dengan kriteria tersebut, manajemen dapat
mengambil tindakan cepat sesuai mekanisme
tersebut.
progres pembelian porsi hishshah BUS/UUS/BPRS
oleh Nasabah dan pembayaran ujroh yang sesuai
dengan kesepakatan kontrak.
kewajiban tersebut.
sesuai ketentuan standar sebelumnya. Peninjauan
ulang ini dapat menggunakan beberapa asumsi yang
sesuai dengan kondisi dan bukti-bukti obyektif
terkini.
22
dan reputasi pihak lain berstatus baik, serta penerapan
manajemen yang standar dan efektif selama
pelaksanaan kerja dengan pihak lain.
3) Tahap Penyelesaian kontrak
berakhir baik pada tanggal yang sesuai perjanjian atau berhenti
di tengah jalan dengan berbagai penyebab. Demi menjaga
kebaikan dan hak para pihak, maka syarat dan ketentuan pada
tahap penyelesaian kontrak juga harus termuat dalam kontrak
perjanjian. Hal ini juga menjadi poin dalam manajemen risiko.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh manajemen risiko
pada tahap penyelesaian kontrak diantaranya yaitu:
a) BUS/UUS/BPRS harus telah memiliki prosedur dan
mekanisme yang jelas dalam proses penyelesaian kontrak
dan didokumentasikan serta dikomunikasikan kepada
pihak-pihak terkait proses tersebut.
tahapan-tahapan yang dihadapi jika penyelesaian kontrak
akibat masa waktu perjanjian habis atau akibat lain yang
menyebabkan kontrak berakhir di tengah jalan.
c) BUS/UUS/BPRS harus membuat penilaian terhadap
berbagai cara penyelesaian kontrak dan dampak yang
diperoleh akibat penyelesaian kontrak tersebut.
d) BUS/UUS/BPRS harus memiliki opini legal (kekuatan
hukum) dalam melaksanakan mekanisme penyelesaian
kontrak sehingga eksekusi penyelesaian tidak melanggar
hukum.
kewajiban-kewajiban dengan Nasabah dan
disebabkan oleh kelalaian dan kesalahan kelola oleh
Nasabah, maka BUS/UUS/BPRS berhak mengajukan dan
menuntut klaim atas kerugian tersebut sesuai metode
mitigasi risiko yang ditetapkan.
B. Hasil Penelitian Terdahulu
pada tabel berikut:
Identitas
Penulis
Aspek
BNI Syariah Cabang
pengelolaan manajemen
BNI Syariah Cabang
dalam analisa risiko
jenis penelitian kualitatif
Jenis penelitian dalam
atas produk Griya iB
Produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah Cabang Banjarmasin meneliti
tentang bagaimana penerapan dan pengelolaan manajemen risiko
pembiayaan produk Griya iB Hasanah di BNI Syariah cabang Banjarmasin
serta bagaimana strategi untuk meminimalisir risiko pada pembiayaan
26
risiko dengan menggunakan 3 metode, yaitu penganalisaan Wayout kepada
calon nasabah, metode 5C 7P R3, dan melakukan monitoring pembiayaan
secara intensif. Penelitian yang dilakukan oleh Kurniati Amalia telah
menjadi referensi pada pengisian salah satu rumusan masalah. Yang
membedakan penelitian yang dilakukan oleh Kurniati Amalia dengan
penelitian ini adalah objek yang diteliti.
Nur Amaliah dengan judul penelitian Analisis Manajemen Risiko
Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Bank Kalsel Syariah) meneliti jenis
risiko yang dihadapi oleh Bank Kalsel pada pembiayaan murabahah-nya.
Penelitian ini dilakukan karena tingginya tingkat Non Performing Finance
(NPF) pada Bank Kalsel Syariah dalam 3 periode berkelanjutan. Penelitian
ini memberikan beberapa referensi mengenai penanganan risiko yang sesuai
dengan permasalahan pada Bank Kalsel. Yang membedakan penelitian yang
dilakukan oleh Nur Amaliah dengan penelitian ini adalah objek yang diteliti.
27
Dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka penulis
menguraikan beberapa variabel yang menjadi pokok penelitian, yaitu:
1. Pembiayaan musyarakah mutanaqisah menurut Fatwa DSN MUI
Nomor 73/DSN-MUI/IV/2008 Tentang Pembiayaan Musyarakah
Mutanaqisah bahwa musyarakah mutanaqisah adalah musyarakah atau
syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal salah satu pihak
(syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap oleh pihak
lainnya..
digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan
mengendalikan risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha Bank.
(POJK No.65/ POJK.03/2016)
B. Jenis Penelitian
28
2005: 234)
1. Jenis Data
dokumen – dokumen pembiayaan musyarakah mutanaqisah, struktur
organisasi, tugas dan tanggung jawab dari masing masing bagian yang
terdapat dalam struktur organisasi BMI Cabang Banjarmasin serta
informasi dari narasumber yang bersangkutan langsung dalam
pengelolaan risiko.
diperoleh secara langsung atau asli dari sumber utama untuk
memperoleh informasi (tidak melalui media perantara). Data
primer didapat dengan mewawancari narasumber terkait langsung
seperti bagian manajer atau bagian terkait lainnya.
b. Data Sekunder
dengan manajemen risiko pembiayaan akad musyarakah
mutanaqisah.
29
sebagai berikut
1. Kepustakaan
relevan dan berkaitan dengan manajemen risiko akad pembiayaan
musyarakah mutanaqisah seperti buku, jurnal, dan hasil-hasil penelitian
terdahulu.
kuisioner yang akan diserahkan pada karyawan atau manajer yang
bersangkutan atau yang memahami tentang permasalahan dalam
penilitan ini. Adapun aspek yang diangkat dalam pertanyaan ini adalah:
a. Bagaimana prosedur pembiayaan MMQ di Bank Muamalat
Indonesia Cabang Banjarmasin
melaksanakan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan,
dan pengendalian risiko untuk pembiayaan MMQ?
c. Apa saja risiko yang melekat pada pembiayaan MMQ?
d. Selama ini apa saja yang menjadi penyebab masing-masing
risiko tersebut?
kenaikan dan penurunan NPF? Mengapa?
30
tersebut?
Manajemen Risiko?
pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin
merujuk pada peraturan POJK Nomor 65/POJK.03 dan/atau
Buku “Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah
Mutanaqishah” dari OJK?
pada Buku “Standar Produk Musyarakah dan Musyarakah
Mutanaqishah”, maka peneliti akan membuat kuisioner berisikan
standar penanganan risiko yang disarankan OJK dari buku tersebut
untuk menentukan kesesuaiannya dalam pengelolaan risiko pada
produk pembiayaan MMQ.
E. Teknik Analisa Data
bersifat deskriptif. Penulis akan menganalisis serta menjelaskan hal – hal
31
langkah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:
1. Mengolah data dengan membuat daftar pertanyaan kuisioner.
2. Mengidentifikasi data-data yang telah terkumpul dari teknik kuisioner
maupun teknik kepustakaan terhadap manjemen risiko pembiayaan
musyarakah mutanaqishah
4. Membuat simpulan dari hasil studi penelitian terhadap penerapan,
kesesuaian penerapan serta strategi meminimalisir risiko pembiayaan
musyarakah mutanaqishah.
Tingkat Rasio NPF Musyarakah Bank Muamalat Indonesia sebesar 1,17% dan
Market Share Bank Muamalat Indonesia sebesar 31%
Manajemen Risiko
Bank untuk Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
33
A. Hasil Penelitian
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (“Bank Muamalat Indonesia”)
memulai perjalanan bisnisnya sebagai Bank Syariah pertama di
Indonesia pada 1 November 1991 atau 24 Rabi’us Tsani 1412 H.
Pendirian Bank Muamalat Indonesia digagas oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan
pengusaha muslim yang kemudian mendapat dukungan dari
Pemerintah Republik Indonesia. Sejak resmi beroperasi pada 1 Mei
1992 atau 27 Syawal 1412 H, Bank Muamalat Indonesia terus
berinovasi dan mengeluarkan produkproduk keuangan syariah seperti
Asuransi Syariah (Asuransi Takaful), Dana Pensiun Lembaga
Keuangan Muamalat (DPLK Muamalat) dan multifinance syariah (Al-
Ijarah Indonesia Finance) yang seluruhnya menjadi terobosan di
Indonesia. Selain itu produk Bank Muamalat yaitu Shar-e yang
diluncurkan pada tahun 2004 juga merupakan tabungan instan pertama
di Indonesia. Produk Shar-e Gold Debit Visa yang diluncurkan pada
tahun 2011 tersebut mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor
Indonesia (MURI) sebagai Kartu Debit Syariah dengan teknologi chip
pertama di Indonesia serta layanan e-channel seperti internet banking,
mobile banking, ATM, dan cash management. Seluruh produk-produk
34
tonggak sejarah penting di industri perbankan syariah. Pada 27 Oktober
1994, Bank Muamalat Indonesia mendapatkan izin sebagai Bank
Devisa dan terdaftar sebagai perusahaan publik yang tidak listing di
Bursa Efek Indonesia (BEI). Pada tahun 2003, Bank Muamalat dengan
percaya diri melakukan Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak
Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sebanyak 5 (lima) kali dan
merupakan lembaga perbankan pertama di Indonesia yang
mengeluarkan Sukuk Subordinasi Mudharabah. Aksi korporasi tersebut
semakin menegaskan posisi Bank Muamalat Indonesia di peta industri
perbankan Indonesia.
kantor cabangnya di seluruh Indonesia. Pada tahun 2009, Bank
Muamalat mendapatkan izin untuk membuka kantor cabang di Kuala
Lumpur, Malaysia dan menjadi bank pertama di Indonesia serta satu-
satunya yang mewujudkan ekspansi bisnis di Malaysia. Hingga saat ini,
Bank Muamalat telah memiliki 325 kantor layanan termasuk 1 (satu)
kantor cabang di Malaysia. Operasional Bank Muamalat juga didukung
oleh jaringan layanan yang luas berupa 710-unit ATM Muamalat,
120.000 jaringan ATM Bersama dan ATM Prima, serta lebih dari
11.000 jaringan ATM di Malaysia melalui Malaysia Electronic
Payment (MEPS).
Indonesia melakukan rebranding pada logo Bank Muamalat untuk
semakin meningkatkan awareness terhadap image sebagai Bank syariah
Islami, Modern dan Profesional. Bank Muamalat pun terus
mewujudkan berbagai pencapaian serta prestasi yang diakui baik secara
nasional maupun internasional. Hingga saat ini, Bank Muamalat
beroperasi bersama beberapa entitas anaknya dalam memberikan
layanan terbaik yaitu Al-Ijarah Indonesia Finance (ALIF) yang
memberikan layanan pembiayaan syariah, (DPLK Muamalat) yang
memberikan layanan dana pensiun melalui Dana Pensiun Lembaga
Keuangan, dan Baitulmaal Muamalat yang memberikan layanan untuk
menyalurkan dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS). Sejak tahun 2015,
Bank Muamalat Indonesia bermetamorfosa untuk menjadi entitas yang
semakin baik dan meraih pertumbuhan jangka panjang. Dengan strategi
bisnis yang terarah Bank Muamalat Indonesia akan terus melaju
mewujudkan visi menjadi “Top 10 Bank in Indonesia with Strong
Regional Presence”.
pada 11 September 2003 yang diresmikan oleh gubernur Kal-Sel saat
itu, yakni H.M. Sjahriel Darham. Bank Muamalat Indonesia Cabang
Banjarmasin sendiri pada mulanya menaungi beberapa kantor
diantaranya adalah Martapura, Barabai, Kayutangi, Batulicin,
Banjarbaru, Kandangan, dan Harum Manis. Untuk saat ini Bank
36
Budi Putro Utomo dengan menaungi 5 kantor yang terdiri dari
Banjarmasin, Banjarbaru, Barabai, Kayutangi, dan Mobile Branch-1.
Dengan nomor cabang masing masing sebagai berikut: Banjarmasin-
611, Banjarbaru-613, Barabai-620, Kayutangi-638, dan
MobileBranch1-627. Selama berdiri dari tahun 2003 Bank Muamalat
Indonesia Cabang Banjarmasin telah mendapatkan award dari
MarkPlus yang merupakan korporasi konsultan, penelitian marketing,
edukasi, dan komunitas media untuk perusahaan atau individu, dimana
pada tahun 2012, dan 2013 secara berturut-turut sebagai “Banjarmasin
Service Excellence Champion” degan Kategori Sharia Banking. Tahun
2014 sebagai “The Champion Of MarkPlus WOW Service Excellence
2014” dengan kategori Islamic Banking. Dan pada tahun 2017 Bank
Muamalat Cabang Banjarmasin meraih penghargaan “Bronze
Champion of Banjarmasin WOW Service Excellence Award 2017”
dalam kategori Islamic Bank.
2. Visi dan Misi
spritual, dikagumi di pasar nasional”
b. Misi
1) Menjadi role model lembaga keuangan syari’ah dunia dengan
penekanan pada semangat kewirausahaan.
untuk memaksimumkan nilai kepada stakeholder.
3. Struktur Organisasi
dikelompokan dan dikordinasikan secara formal. Adapun struktur
organisasi di Bank Muamalat Indonesia cabang Banjarmasin sebagai
berikut:
38
39
Job Description adalah gambaran dari tugas dan wewenang pihak
yang terkait dalam suatu jenis pekerjaan pada sebuah
instansi/perusahaan. Adapun Job Description di Bank Muamalat
Indonesia yang berkaitan dengan pembiayaan musyarakah mutanaqisah
adalah Unit Retail Financing Center. Bapa Muhammad Muflih, selaku
narasumber dan Analysis Manager yang bertugas sebagai penganalisa
keuangan nasabah, menerangkan tugas yang harus dilaksanakan oleh
Unit RFC. Tugas-tugas itu antara lain:
a. Validasi Dokumen Nasabah
b. Verifikasi Dokumen Nasabah
5. Produk dan Layanan Bank Muamalat Indonesia
a. Produk
kebutuhan nasabahnya Bank Muamalat menyajikan produk dan
layanan, dengan keterangan sebagai berikut:
40
Umrah
2) iB Muamalat Rekening
Deposito
Pada Bank Muamalat Indonesia, satu-satunya produk yang
berbasis akad MMQ adalah KPR iB Muamalat.
b. Layanan
41
(7) Tabungan Nusantara
b) Trade Finance
b) Transfer ke rekening 72 bank yang tergabung di ATM
BERSAMA dan 37 bank yang tergabung di ATM
BCA/PRIMA
manajemen risiko pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah.
1. Penerapan Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Banjarmasin
a. Perencanaan (Planning)
cabang Banjarmasin adalah dengan menggunkan strategi dan
metode yang terorganisasi, komprehensif dan interaktif yaitu
dengan memilih nasabah dengan selektif yaitu dengan cara
penilaian. Penilaian yg digunakan adalah penilaian 5C dan 7P.
b. Pengorganisasian (Organization)
Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin terbagi atas unit-unit
seperti unit pemasaran, penganalisis dan penyelamatan atas
pembiayaan bermasalah pada pembiayaan KPR.
c. Penilaian (Assessment)
1) Identifikasi (Identifying)
berakad musyarakah mutanaqisah.
Indonesia cabang Banjarmasin menganalisis dengan
menggunakan prinsip yang sesuai dengan aturan yang telah
berlaku seperti pemberlakuan 5C yaitu Character, Capacity,
Capital, Collateral, Condition of Economy, yaitu:
a) Penilaian Character
perekonomian yang stabil, semua itu tidak akan ada
hasilnya jika character nasabah tersebut tidak jujur dan
bertanggung jawab dalam melunasi pembiayaan yang
telah didapatkannya. Diakui bahwa character merupakan
hal yang sulit sekali diukur dan dinilai pada saat penilian
kelayakan nasabah, apalagi mayoritas nasabah yang
mengajukan pembiayaan KPR terbilang belum dikenal
secara dekat oleh pihak bank. Untuk mengantisipasi risiko
kesalahan penilaian character nasabah tersebut maka
Bank Muamalat Indonesia cabang Banjarmasin
menggunakan cara-cara penilaian character nasabah
44
penilaian pihak lain.
b) Penilaian Capacity
memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu
pembiayaan. Cara yang ditempuh oleh Bank Muamalat
Indonesia cabang Banjarmasin yaitu melalui:
(1) Melihat Laporan Keuangan
dapat diketahui sumber dananya.
Nasabah
meminta fotokopi slip gaji tiga bulan terakhir dan
didukung oleh rekening tabungan sekurang-
kurangnya untuk tiga bulan terakhir. Dari data-data
slip gaji dan fotocopy rekening tabungan tiga bulan
terakhir, maka akan dapat dianalisis tentang sumber
dana dan penggunaan dana calon nasabah. Data
keuangan tersebut digunakan sebagai asumsi dasar
tentang kondisi keuangan calon nasabah setelah
mendapatkan pembiayaan dari bank syariah.
45
salary yang bersifat tetap bukan temporary seperti
pendapatan bonus, uang makan dan sebagainya,
namun lebih dilihat dari gaji pokok yang dibayarkan
perusahaan kepada calon nasabah yang bersangkutan.
c) Penilaian Capital
dalam melihat capital calon nasabah melalui laporan
keuangan dari usaha yang dijalankan apabila pada calon
nasabah yang tidak memilki laporan keuangan, capital
dapat dilihat dari taksiran pendapatan setiap bulannya.
Analisis ini sudah cukup baik karena dengan melihat hal
tersebut sudah dapat dijadikan parameter kemampuan
modal dari calon nasabah.
murni, collateral atau agunan yang digunakan Bank
Muamalat Indonesia cabang Banjarmasin adalah rumah
yang dijadikan sebagai objek KPR itu sendiri dengan
syarat jaminan tersebut memiliki sertifikat tanah, izin
pendirian bangunan (IMB), Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) terakhir. Sehingga jika terjadi pembiayaan macet
46
yang dibiayai tersebut.
Bank Muamalat Indonesia cabang Banjarmasin selain
mengoptimalkan prinsip 5C dapat juga menambahkan
prinsip lain yaitu prinsip 7P (personality, party, purpose,
prospect, payment, profitability, protection).
Standar Produk Musyarakah Dan Musyarakah Mutanaqisah.
OJK telah mengatur tentang manajemen risiko dalam Peraturan
OJK No. 65/POJK.03/2016 yang kemudian dari peraturan tersebut
dibuat menjadi standar produk untuk setiap akad. Sehingga perbankan
harus menerapkan manajemen risiko mereka berdasarkan buku standar
tersebut. Berikut hasil kuisioner mengenai Kesesuaian Penerapan
Manajemen Risiko Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah:
47
di BMI Kantor Cabang Banjarmasin
No Tahap Risiko Manajemen Risiko dalam Setiap Tahap Pembiayaan dari Buku Standar OJK
Buku Standar OJK BMI
Kebijakan dan
profit;
limits);
6) Alur komunikasi dan tanggung jawab
manajemen risiko;
perubahan.
penilaian (assesment method and
MMQ dan plafond pembiayaan yang tepat.
2) Proses penilaian harus memiliki dasar
seperti data historis (baik internal
BUS/UUS/BPRS maupun internal Nasabah)
memungkinkan. Jika data dan bukti empiris
terbatas, BUS/UUS/BPRS dapat
dibutuhkan, BUS/UUS/BPRS juga bisa
BUS/UUS/BPRS.
memasukkan risiko-risiko utama seperti
analisis 5C (Capacity, Characteristics,
Nasabah, risiko pasar dan investasi terkait
proyeksi pembayaran dari pendapatan
biaya-biaya lain.
volume penjualan dan lain-lain sehingga
BUS/UUS/BPRS perlu membuat asumsi-
cash flow) dan arus kas aktual (actual cash
flow) tidak mengalami perbedaan selisih
angka yang terlampau jauh.
5) BUS/UUS/BPRS harus memastikan
dalam proses penilaian kelayakan ini
diperoleh dari sumber yang relevan, terkini
dan dapat dipercaya.
pihak yang memiliki pengetahuan dan ahli
dalam bidang bisnis tersebut, bisa berasal
dari pihak internal BUS/UUS/BPRS
calon Nasabah. Jika BUS/UUS/BPRS
ada standar lebih lanjut yang diatur dalam
Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko
BUS/UUS/ BPRS masing-masing.
menggunakan kerangka
kriteria dan
pengelompokan risiko berdasarkan tipe
berdasarkan jumlah Fasilitas Pembiayaan
early-warning dengan kriteria-kriteria
kriteria tersebut, manajemen dapat
mengambil tindakan cepat sesuai
BUS/UUS/BPRS oleh Nasabah dan
pembayaranujroh yang sesuai dengan
kewajiban tersebut.
terkini.
bahwa keterkaitan pihakpihak lain
(outsourced parties) dalam kepemilikan
menimbulkan tambahan risiko yang
dan seleksi dengan metodologi yang tepat
sebelum melakukan kesepakatan perjanjian
seluruh informasi, data historis dan reputasi
pihak lain berstatus baik, serta penerapan
manajemen yang standar dan efektif selama
pelaksanaan kerja dengan pihak lain.
50
menerapkan manajemen risiko mereka berdasarkan POJK No.
65/POJK.03/2016 & buku standar produk pembiayaan musyarakah dan
musyarakah mutanaqisah.
Meminimalisir Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah
Buku standar produk pembiayaan musyarakah mutanaqisah tidak
hanya mengatur tentang penerapan manajemen risiko tetapi juga
strategi dalam meminimalisir risiko yang ada pada pembiayaan
musyarakah mutanaqisah. Berikut hasil kuisioner mengenai Strategi
52
Kantor Cabang Banjarmasin:
Cabang Banjarmasin
Menurut Standar Produk dari OJK BMI
1 Risiko
uang asing sementara
pendapatan tidak seluruhnya
justru mayoritas dalam mata
rupiah melemah, pendapatan
kerugian yang disebabkan oleh
faktor alami seperti bencana
alam atau kondisi makro
ekonomi, dan kerugian itu
bukan karena kelalaian atau
rendah dari harga pasar
mencapai masa yang disepakati
segala konsekuensi dalam
Penilai Independen rekanan
BUS/UUS/BPRS itu sendiri.
risiko pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah yang sesuai dengan
buku standar produk musyarakah dan musyarakah mutanaqisah. Pada
risiko pasar mengenai mata uang asing, BMI Kantor Cabang
Banjarmasin tidak dapat menerangkan strateginya karena BMI Cabang
Banjarmasin belum pernah merealisasikan pembiayaan tersebut. Pada
risiko pembiayaan, BMI Kantor Cabang Banjarmasin menambahkan
prinsip analisis 7P (personality, party, purpose, prospect, payment,
profitability, protection) untuk melengkapi aspek 5C yang telah
dimiliki oleh BMI, karena 5C masih belum cukup untuk memenuhi
kebutuhan dalam meminimalisir risiko. Prinsip analisis 7P antara lain:
55
mengambil kredit;
akan datang;
kredit dan dari sumber mana saja;
d. Proteciont yaitu bagaimana cara nasabah menjaga agar kredit
yang diberikan dapat terjamin;
mengajukan kreditnya;
calon peminjam menghasilkan keuntungan atau laba.
56
Cabang Banjarmasin terhadap Manjemen Risiko Pembiayaan Musyarakah
Mutanaqisah yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu:
1. Penerapan manajemen risiko pembiayaan musyarakah mutanaqisah di
BMI Kantor Cabang Banjarmasin telah sesuai dengan Peraturan OJK
Nomor 65/POJK.03/2016 dan Buku Standar Produk Musyarakah dan
Musyarakah Mutanaqisah Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi
Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
2. Strategi Bank Muamalat Indonesia Cabang Banjarmasin untuk
mengurangi risiko pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah dengan
mengikuti strategi yang ada pada buku standar produk musyarakah dan
musyarakah mutanaqisah dari OJK. Pihak BMI Cabang Banjarmasin
juga menambahkan prinsip 7P sebagai tambahan dari prinsip 5C yang
ada pada risiko pasar.
memberikan saran antara lain:
57
risiko yang lebih kuat agar dapat menekan tingginya NPF didalam
sistem internal maupun eksternal. Salah satunya adalah memberikan
edukasi kepada calon nasabah mengenai betapa pentingnya memenuhi
akad yang telah disepakati.
dengan strategi manajemen risiko kredit macet pada bank syariah.
Sebab risiko utama pada pembiayaan musyarakah mutanaqisah dengan
cicilan ada pada risiko kredit.
DAFTAR PUSTAKA
Amalia, Kurniati. 2017. Analisis Manajemen Risiko Produk Griya iB Hasanah di
BNI Syariah Cabang Banjarmasin
Kasus Bank Kalsel Syariah).
Darmawi, Herman. 2016. Manajemen Risiko Edisi 2. Jakarta: PT Bumi Aksara
Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Muyarakah
Mutanaqisah menyebutkan beberapa hal tentang ketentuan akad musyarakah
mutanaqisah.
Ikatan Bankir Indonesia. 2014. Memahami Bisnis Bank Syariah. Jakarta: PT.
Gramedia Pustaka Utama
Ikatan Bankir Indonesia. 2015. Manajemen Risiko 3. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama
Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 15/POJK.03/2017 tentang
Penyediaan Kewajiban Modal Minimum Bank Umum Berdasarkan Prinsip
Syariah.
Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
http://www.bankmuamalat.co.id/en diakses pada tanggal 22 April 2018
Banjarmasin
Alamat Perusahaan : JL. Jendral A. Yani, Km. 5,2 No 1, Banjarmasin
Telp : (0511) 3264050