Upload
ngothien
View
225
Download
6
Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH
PADA KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA
CABANG SEMARANG
SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Syari’ah
Oleh :
ANI SUSANTI
NIM. 072311028
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2012
ii
iii
iv
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab,
penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak
berisi materi yang telah pernah ditulis oleh
orang lain atau diterbitkan. Demikian juga
skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran
orang lain, kecuali informasi yang terdapat
dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.
Semarang, 8 Desember 2011
Deklarator,
Ani Susanti
v
MOTTO
“Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil,
kecuali dengan jalan perniagaan yang
Berlaku dengan suka sama-suka di
antara kamu.”
(QS. An-Nisa 29)
vi
HALAMAN PERSEMBAHAN
Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada
Orang-orang yang telah memberi warna dalam kehidupanku :
1. Puji syukurku kehadirat Allah SWT atas segala anugerah yang tak
ternilai yang kau limpahkan kepadaku kepada orang-orang disekitarku.
2. Orang tuaku tercinta bapak Wahyudi dan ibu Rumini sembah sungkem
putri bungsumu.....terimakasih atas iringan do’a dan restumu sehingga
Allah memberi ridho-Nya, hingga usainya skripsi ini.
3. Kakakku tercinta (Mas Akhsan syafi’i & mbak Fatimah)
4. Terimakasih buat keluarga besarku untuk subsidi financialnya,
sehingga kuliahku selesai tepat waktu.
5. Mas Budi Rimbawan, terimakasih untuk kesetiaan, kasih sayangmu dan
semangat serta doronganmu selama aku kuliah.
6. Buat mbak Cici dan mbak Istikomah yang selalu mendukungku.
7. Four girl ( Tya ( Bunda icen), Mimah, Anies, Dzaky )
8. Anak-anak kos 23 (Mimah, Ida, Diah,Vika, Dany, Anies, Afwa, Lynta,
Aisyah, De2h, Nining ) terimakasih atas suport kalian semua.
9. Teman-teman senasib dan seperjuanganku MUA & MUB (2007) Fak.
Syari’ah, ayo semangat dan tunjukan pada dunia kalau kita bisa dan
sukses selalu.
10. Kepada pihak PT. POS Indonesia Cabang Semarang terimakasih banyak
atas bantuannya dan segenap karyawan.
11. Adik kelasku yang akan meneruskan perjuanganku
12. Bapak dan Ibu kos 23 terimakasih pak kos-kosan nya nyaman banget.
13. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak
dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih sedalam-dalamnya.
vii
ABSTRAK
Kartu shar-E merupakan tabungan instan investasi syariah yang dikeluarkan
oleh Bank Muamalat Indonesia. Akad yang digunakan dalam kartu shar-E tersebut
adalah akad mudharabah. Yaitu suatu kontrak kemitraan yang berdasarkan pada
prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada pihak lain
untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul
beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Dalam hal pemasaran kartu shar-
E Bank Muamalat Indonesia menjalin kerjasama dengan PT. POS Indonesia, seiring
berkembangnya kebutuhan konsumen akan hal tersebut.
Berangkat dari masalah di atas yang menjadi rumusan masalah di dalam
skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E di PT.
POS Indonesia Cabang Semarang dan apakah pelaksanaan akad mudharabah pada
kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang tersebut telah sesuai dengan
prinsip-prinsip Muamalah Islam atau tidak..
Penelitian dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (field
research) dalam bentuk study kasus dengan menggunakan data primer berupa
dokumen-dokumen pelaksanaan akad mudharabah, wawancara dengan nasabah
pengguna kartu shar-E serta laporan tentang pelaksanaan akad mudharabah yang
diperoleh dari PT. POS Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. Data sekunder
diperoleh dari data kepustakaan berupa buku metodologi penelitian, buku ekonomi
syari’ah dan dokumen lain yang berkaitan dengan PT. POS Indonesia diantaranya
profil,visi dan misi, profil kartu shar-E yang ada di PT. POS Indonesia Cabang
Semarang. Selanjutnya data diperoleh juga menggunakan analisis dengan
menggunakan metode deskriptif analitis.
Dari penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut: Bahwa
pelaksanaan akad Mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang
Semarang merupakan perwakilan (wakalah) dari Bank Muamalat Indonesia untuk
melakukan penjualan kartu shar-E dan menerima penyetoran tabungan dari nasabah.
Sedangkan yang menjadi pelaku shahibul maal yaitu nasabah pengguna kartu shar-E
dan mudharib nya yaitu pihak Bank yang kemudian diwakilkan kepada PT. POS
Indonesia. Dan dalam penerapan akad mudharabah pada kertu shar-E, sebagaimana
dipraktekkan di PT.POS Indonesia Cabang Semarang sudah sesuai dengan teori
mudharabah yang ada dalam Muamalah Islam karena dalam pelaksanaannya sudah
memenuhi syarat dan rukun dari akad mudharabah dan dalam praktek bagi hasil
yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang juga sudah sesuai dengan prinsip-
prinsip Muamalah Islam karena pembagian porsi nisbah bagi hasil sesuai dengan apa
yang telah di sepakati antara kedua belah pihak pada awal melakukan kesepakatan
awal.
viii
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah wa syukurilah, senantiasa kami panjatkan ke hadirat Rabbul
Izzati, Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua
hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapat ketetapan iman dan Islam.
Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepangkuan Rasul
Akhiruzzaman yakni Sayyidina Wa Habibina Rasullah Muhammad SAW pembawa
rahmat bagi makhluk sekalian alam, keluarga sahabat dan para tabi’in serta kepada
ummatnya, semoga kita mendapat pertolongan di akhir (kiamat) nanti.
Skripsi ini yang berjudul Analisis pelaksanaan akad mudharabah pada
kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Yang dilatar
belakangi oleh permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan akad
mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang dan apakah
telah sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam. Diharapkan di dalam kajian
skripsi ini akan ditemukan kesimpulan yang berguna untuk perkembangan ekonomi
syariah yang akan datang.
Dalam penyelesaian skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan barbagai
pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya
kepada:
1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, MA., selaku Rektor IAIN Walisongo.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syari’ah IAIN
Walisongo.
3. Bapak Drs. H. Noor Khoirin, M.Ag dan Ibu Nur Hidayati Setyani, SH, MH.,
selaku pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan pikiran untuk
membimbing penulis.
4. Para Dosen Pengajar Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, yang
telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis menyelesaikan
skripsi ini.
ix
5. Kajur dan Sekjur Muamalah. Serta segenap pegawai Fakultas Syari’ah yang
telah banyak membantu penulis.
6. Bapak Wahyudi dan Ibu Rumini yang tercinta atas segala kasih sayang, do’a,
pengorbanan dan kesabarannya.
7. Sahabat-sahabat semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang
selalu memberikan bantuan, dan semangatnya.
8. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu selama
penulisan skripsi ini.
Kepada mereka semua penulis tidak dapat memberikan apa-apa, hanya
untaian terima kasih dan Semoga menjadi amal yang baik (shaleh) dan
mendapatkan pahala yang berlipat dari Allah SWT.
Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari sempurna
karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Karena itu penulis berharap saran
dan kritikan yang bersifat membangun dari pembaca.
Semarang, 8 Desember 2011
Penulis
Ani Susanti
072311028
x
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL............................................................................................. i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN .............................................................................. iii
HALAMAN DEKLARASI................................................................................... iv
HALAMAN MOTTO............................................................................................ v
HALAMAN PERSEMBAHAN............................................................................ vi
HALAMAN ABSTRAKSI................................................................................... vii
HALAMAN KATA PENGANTAR..................................................................... viii
HALAMAN DAFTAR ISI.................................................................................... x
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang .......................................................................... 1
B. Rumusan Masalah...................................................................... 5
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan.................................................. 6
D. Telaah Pustaka........................................................................... 6
E. Metode Penelitian......................................................................11
F. Sistematikan Penulisan..............................................................14
BAB II : KONSEP MUDHARABAH, WAKALAH DAN APLIKASINYA
DALAM PERBANKAN SYARIAH
A. Ketentuan Umum Tentang Mudharabah...................................16
1. Pengertian Mudharabah.....................................................16
2. Dasar Hukum Mudharabah................................................19
3. Rukun dan Syarat Mudharabah..........................................21
4. Hak dan kewajiban shahibul maal dan mudharib..............23
xi
5. Jenis-Jenis Mudharabah....................................................24
6. Batal dan rusaknya mudharabah.......................................27
B. Ketentuan umum Tentang Wakalah..........................................28
1. Pengertian Wakalah............................................................28
2. Dasar hukum Wakalah........................................................29
3. Rukun dan Syarat Wakalah................................................30
4. Jenis-Jenis Wakalah............................................................31
5. Batal dan rusaknya Wakalah.............................................32
C. Sistem Mudharabah Dan Perkembangan Di Perbankan
Syariah......................................................................................33
1. Sistem Mudharabah...........................................................34
2. Perkembangan Sistem Mudharabah..................................37
BAB III : PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA KARTU
SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG
SEMARANG
A. Profil PT. POS Indonesia Cabang Semarang............................40
B. Visi, Misi dan Falsafah Perusahaan PT. POS Indonesia Cabang
Semarang...................................................................................42
C. Perkembangan PT. Pos Indonesia Cabang Semarang...............43
D. Proses kerjasama antara BMI dengan PT. POS Indonesia
Cabang Semarang......................................................................46
E. Pengertian kartu shar-E..............................................................48
F. Prosedur Pendaftaran Anggota Pemegang Kartu Shar-E BMI di
PT. Pos Indonesia Cabang Semarang........................................49
1. Syarat dan Ketentuan Umum kartu shar-E.........................51
2. Manfaat dan Keuntungan Kartu Shar-E.............................56
3. Layanan Kartu shar-E.........................................................56
4. Keunggulan Kartu shar-E...................................................58
5. Penutupan Rekening kartu shar-E......................................61
xii
BAB IV : ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E
BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG
A. Analisis Pelaksanaan Akad Mudharabah pada kartu shar-E BMI
di PT. POS Indonesia Cabang Semarang...................................64
B. Analisis akad Mudharabah pada kartu shar-E BMI PT. POS
Indonesia Cabang Semarang ditinjau dari segi prinsip-prinsip
Muamalah...................................................................................70
BAB V : PENUTUP
A. Kesimpulan................................................................................74
B. Saran-Saran................................................................................76
C. Penutup......................................................................................77
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara
BUMN Indonesia yang bergerak di bidang layanan POS. Saat ini, bentuk
badan usaha Pos Indonesia merupakan Perseroan Terbatas dan sering
disebut dengan PT. Pos Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini
berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun
1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi tentang pengalihan bentuk awal
Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum (perum) menjadi sebuah
perusahaan (persero).
PT. Pos Indonesia adalah suatu perusahaan skala nasional yang
melayani jasa antar barang baik didalam kota maupun diluar kota. PT. Pos
Indonesia telah memiliki cabang di setiap penjuru Indonesia. Banyak
sekali layanan-layanan yang dilakukan dari PT. Pos seperti: Express Post
(Layanan pengiriman dokumen dan barang), EMS (merupakan layanan
Premium PT. Pos Indonesia (persero) untuk pengiriman dokumen dan
barang dagangan ke Luar Negeri), Paket Pos Internasional, Wesel Pos
Internasional, POS PAY (merupakan jaringan cara tercepat, mudah dan
praktis dalam melakukan setoran tabungan, pembayaran tagihan rekening
telepon, seluler, asuransi, kredit, penerimaan pajak dan isi ulang pulsa
seluler), Wesel Pos Standard (Sarana pengiriman uang untuk tujuan
2
diseluruh Indonesia dengan service level paling cepat 2 hari (H+2) Uang
dapat diantar sampai rumah), Wesel Pos Prima (Sarana pengiriman uang
untuk tujuan diseluruh Indonesia dengan service level H+0/ H+ 1.Produk
Kiriman uang cepat sampai, bisa diantar sampai rumah), Wesel Pos
Instan/Remittance (merupakan solusi untuk pengiriman uang anda secara
cepat dan aman karena penerima dilengkapi dengan PIN dapat diambil
diseluruh Kantor Pos dalam jaringan), Wesel Pos Berlangganan (Sarana
pengiriman uang untuk tujuan diseluruh Indonesia dalam jumlah uang
yang tetap dan rutin kiriman uang dapat diterima dirumah), Wesel Pos
Luar Negeri/Western Union (Sarana pengiriman dan penerimaan uang
untuk tujuan diseluruh dunia dengan level service H+0 kiriman dapat
diterima diseluruh Kantor Pos dalam jaringan), Paket Pos Biasa, Paket Pos
Kilat Khusus/PPKH (Layanan prioritas dari Unit Bisnis Logistik PT. Pos
Indonesia yang tersedia di 28 propinsi di Indonesia. Layanan ini
menawarkan garansi waktu tempuh dan ganti rugi jika terjadi
keterlambatan atau hilang).1
Sesuai dengan perkembangan zaman yang ada, dan berkaitan
dengan kebutuhan manusia yang tak terbatas, maka lahirlah unit pelayanan
jasa yang lain dimana unit pelayanan jasa tersebut bergerak dalam bidang
keuangan, yaitu Bank. Bank adalah lembaga keuangan yang menerima
berbagai jenis simpanan dan mempergunakan dana yang terhimpun di
1 www.Pos Indonesia.co.id di akses pada tanggal 10 Agustus 2011
3
Bank terutama untuk pemberian kredit.2 Istilah bank berasal dari bahasa
italia “Banca” yang berarti meja yang dipergunakan oleh para penukar
uang di pasar. Pada dasarnya bank merupakan tempat penitipan atau
penyaluran kredit dan juga perantara di dalam lalu lintas pembayaran.3
Dewasa ini, Bank dibedakan menjadi dua yaitu bank konvensional
dan bank syari’ah.
a. Bank Konvensional
Sebagaian terbesar bank yang berkembang Indonesia
melaksanakan prinsip konvensionalnya dengan metode; menetapkan
bunga sebagai harga baik itu produk simpanan seperti giro, tabungan
deposito, deposito berjangka, maupun produk penjamin (kredit) yang
diberikan berdasarkan tingkat bunga terentu.4
b. Bank Syari’ah
Bank Syari’ah (Bank bagi hasil) merupakan bank yang
beroperasi dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam
operasionalnya, baik dalam kegiatan penghimpunan dana dari
masyarakat maupun dalam penyaluran dana kepada masyarakat Bank
Syari’ah menetapkan harga produk yang ditawarkan bardasarkan
prinsip jual beli dan bagi hasil.5
2 Sawaldjo Puspopranoto, Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan Konsep, Teori dan
Realita, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2004, hlm. 5
3 Iswardono, Uang dan Bank, Yogyakarta: BPFE- Yogyakarta, 1999, hlm. 50
4 Martono, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Yogyakarta: EKONISIA, 2002,
hlm. 30
5 Ibid, hlm. 31
4
Salah satu jenis Bank Syari’ah adalah Bank Mu’amalat Indonesia.
Bank Muamalat Indonesia berdiri pada tanggal 1 November 1991 dan
mulai beroperasi pada tanggal 1 Mei 1992.6 Sebagai Bank Pertama Murni
Syariah, bank muamalat berkomitmen untuk menghadirkan layanan
perbankan yang tidak hanya comply terhadap syariah, namun juga
kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara.
Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga
nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70
award bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun Terakhir. Shar-E
adalah salah satu produk dari Bank Mu’amalat Indonesia yang bekerja
sama dengan PT. Pos Indonesia sebagai jasa pemasaran dan penjualannya.7
Kartu Shar-E merupakan kartu tabungan instant yang dikeluarkan
oleh Bank Muamalat Indonesia. Shar-E mampu menembus keterbatasan
jaringan perbankan syariah di seluruh Indonesia. Dengan kartu Shar-E,
masyarakat dapat bertransaksi perbankan syariah di daerah terpencil
sekalipun. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalat
dikenal inovatif. Banyak terobosan yang telah dilakukan oleh bank yang
mengusung semboyan ''Pertama murni syariah'' itu. Salah satunya adalah
Shar-E yang merupakan paket Investment Shariah Card8 pertama di
Indonesia, bahkan di dunia.9 Shar-E adalah tabungan instan investasi
6 Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari teori ke praktik, Jakarta: Gema Insani,
2001, hlm. 25
7 www. Muamalat Bank. com di akses pada tanggal 10 agustus 2011
8 Investment Shariah Card : kartu penanaman modal shari’ah
9 http://pikiranmhsw.blogspot.com/2011/05/penelitian-faktor-minat-beli.html/ di akses
pada tanggal 10 agustus 2011
5
syari’ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone
Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh
Indonesia.10
Dalam pelaksanannya kartu shar-E menggunakan akad
mudharabah. Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership)
yang berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang
memberikan modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan
kedua belah pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian
berdasarkan isi perjanjian bersama.
Berdasarkan pada latar belakang diatas, penulis merasa tertarik
untuk mengetahui lebih lanjut bagaimana pelaksanaan akad mudharabah
pada Kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang. Maka
penulis mengambil judul penelitian ini dengan judul : “Analisis
Pelaksanaan Akad Mudharabah pada Kartu Shar-E BMI di PT. POS
Indonesia Cabang Semarang”.
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di
PT. POS Indonesia Cabang Semarang?
2. Apakah pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT.
POS Indonesia Cabang Semarang telah sesuai dengan Prinsip-prinsip
Muamalah Islam?
10 http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-mudharabah.html/
di akses pada tanggal 10 agustus 2011
6
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan
1. Tujuan penelitian
a. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad mudharabah
pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.
b. Untuk mengetahui apakah pelaksanaan akad mudharabah pada
kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang telah
sesuai dengan Prinsip-prinsip Muamalah Islam.
2. Manfaat penelitian
a. Menambah wawasan dalam pelaksanaan di bidang akad
mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia
Cabang Semarang serta diharapkan dapat digunakan sebagai
pemikiran alternative mengenai permasalahan diatas.
b. Bagi PT. POS Indonesia Cabang Semarang penelitian ini dapat
dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil
kebijakan juga sebagai masukan dalam meningkatkan pelayanan.
D. Telaah Pustaka
Pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT.
POS Indonesia Cabang Semarang sangat menarik untuk dibahas.
Penyusun berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang cukup
relevan terhadap masalah dan yang menjadi obyek penelitian adalah PT.
POS Indonesia Cabang Semarang sehingga penyusun bisa mendapatkan
keterangan yang lebih jelas dan luas.
7
Adapun yang menjadi telaah pustaka guna menunjang dan sebagai
bahan masukan dalam pembuatan skripsi penulis menggunakan panduan
diantaranya:
“Study Pelaksanaan Tabungan shar-E di Bank Muamalah Indonesia
cabang Semarang”. TA oleh Siti Zulaikah, Nim: 2303007. Mahasiswi
Fakultas Syariah/D3 yang lulus pada tahun 2006. Dalam analisisnya
bahwa pelaksanaan bagi hasil di Bank Muamalah Indonesia Cabang
Semarang berjalan dengan cukup baik, ini dapat dibuktikan dengan adanya
banyak nasabah yang menabung di Bank Muamalah Indonesia Cabang
Semarang karena sesuai dengan Syariah Islam.
Tinjauan Hukum Islam terhadap agunan tambahan dalam
pembiayaan mudharabah menurut pasal 8 No. 10 tahun 1998 ”. Skripsi
oleh Afnul Mardiyah (2101239). Bahwa agunan tambahan pada
pembiayaan mudharabah adalah berupa aset nasabah yang tidak berkaitan
langsung dengan obyek yang dibiayai. Adanya agunan tambahan pada
pembiayaan mudharabah merupakan upaya dilakukan Bank Syar’iah
dalam rangka mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh adanya
karakter buruk nasabah. Jadi, agunan tambahan yang ada pada pembiayaan
mudharabah diperbolehkan jika konteksnya adalah charakter risk11
bukan
bussines risk12
dan juga berdasarkan kaidah ushul fiqih yaitu maslahah
mursalah serta memperhatikan tujuan adanya agunan tambahan tersebut
yakni bukan mengamankan dana Bank tetapi untuk meyakinkan bahwa
11 charakter risk : untuk menanggung resiko dari karakter nasabah.
12 bussines risk : bukan di gunakan untuk berbisnis.
8
pengelolaan benar-benar akan melaksanakan segala ketentuan yang telah
dipakai dalam kontrak, dan untuk mengurangi resiko kerugian.
“Praktek Bagi Hasil Dalam Investasi Mudharabah (Studi Kasus Di
BMT Tumang Boyolali )”. TA oleh Widiyanto (NIM 2101200).
Mahasiswa Fakultas Syariah yang lulus pada tahun 2006. Didalam
analisisnya dalam Pembiayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT
Tumang Kab. Boyolali menggunakan dua cara yaitu sistem jatuh tempo
dan sistem angsuran. Pada penyelesaian perselisihan dalam praktek bagi
hasil dalam investasi mudharabah di BMT Tumang penyelesaian
perselisihan dalam praktek bagi hasil dalam investasi mudharabah di BMT
Tumang ada beberapa prosedur yang dilaksanakan oleh BMT Tumang dan
praktek prosedur yang dilaksanakan oleh BMT Tumang belum sesuai
dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam.
“Analisa Terhadap Penerapan Sistem Mudharabah Pada Proyek
P2ker13
Di Baitul Maal Muamalat (BMM) Semarang”. Skripsi oleh
Nasrudin (2199208) penulis menguraikan dan membahas beberapa
permasalahan implementasi mudharabah dalam pelaksanaan proyek
peningkatan kemandirian ekonomi rakyat di Baitul Maal Muamalat
Semarang yang termasuk dalam skripsinya menurut hukum Islam adalah
sah.
“Study Deskriptif Risiko Akad mudharabah Pada Tabungan Ummat
di PT. BPRS Asad Alif sukorejo Kendal”. TA oleh Zumrotur Rodiah
13 P2ker : Proyek Peningkatan Kemandirian Ekonomi Rakyat
9
(2303045) Fakultas Syari’ah/D3 bahwa di PT. BPRS Asad Alif Sukorejo
Kendal menerapkan sistem bagi hasil selain itu juga menerapkan bagi laba.
Dan obyek kajiannya adalah penghimpunan dana di BPRS Asad Alif
didasarkan pada dua konsep yang legal yaitu mudharabah dan musyarakah
sebagai alternatif dalam menerapkan bagi hasil (Profit and Lost sharing.
Yang dilakukan di BPRS Asad Alif menggunakan metode bagi hasil laba
yaitu dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan
dengan pengelolaan dana mudharabah. Dana mudharabah dijamin oleh
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sesuai dengan syarat-syarat yang
ditentukan oleh LPS. Nasabah tidak akan menanggung kerugian Bank,
Jadi dana yang dimasukkan di Bank pasti akan kembali utuh.
“Tinjauan Hukum Islam terhadap kerja sama ATM (ATM bersama)
Bank Syari’ah dengan Bank Konvensional (study kasus di Bank Muamalat
Indonesia cabang Semarang)”. Skripsi oleh Agus Winarno (2199054).
Obyek kajiannya adalah kerja sama ATM (ATM bersama) Bank Syari’ah
dengan Bank Konvensional (study kasus di Bank Muamalat Indonesia
cabang Semarang)”. Bahwa kerja sama adalah sebuah kegiatan yang
diperintahkan dalam al-qur’an, hadits dan ijma’ sehingga boleh dilakukan,
adanya perbedaan prinsip tidak menjadi penghalang untuk melakukan
kerja sama antara Bank Syari’ah dan Bank Konvensional dalam bentuk
apapun (tidak hanya ATM). Selama kerja sama tersebut tidak bertentangan
Syari’ah Islam. Mengenai kerja sama ATM menurut penulis boleh
dilakukan, dalam pelaksanaan kerja sama ATM Bank Muamalat telah
10
memenuhi rukun dan syarat dari sebuah Syirkah (kerja sama), oleh karena
itu dari aspek pemenuhan terhadap rukun dan syarat dapat dikatakan kerja
sama ATM adalah boleh untuk dilakukan.
“Pelaksanaan pembiayaan akad mudharabah di BMT Ben Taqwa ”.
TA oleh Siti Zubaidah (2303003). Penelitian mahasiswi angkatan 2002
Fakultas Syari’ah/D3 ini menyimpulkan konsep mudharabah yang di
munculkan oleh Siti Zubaidah sangat relevan. Didalam praktek
pembiayaan mudharabah di BMT Ben Taqwa Godong tidak sesuai dengan
kaidah fiqih karena dalam prakteknya sama saja dengan jual beli dimana
bagi hasil ditentukan di awal. Untuk pengajuan pembiayaan mudharabah
di BMT Ben Taqwa Godong harus melewati prosedur-prosedur yang
sangat rumit dan tidak ada pengawasan secara khusus dalam akad kerja
sama ini sehingga pihak BMT kurang mengetahui secara pasti tentang
pengalokasian dana yang telah diberikan nasabah. Jadi pelaksanaan akad
mudharabah di BMT Ben Taqwa Godong tidak sesuai dengan syari’ah.
E. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dimaksudkan
untuk menggambarkan (mendeskripsikan) mengenai suatu masalah.14
14 Sumadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta: Raja Grafindo Presada, 1997,
hlm.18
11
Dalam hal ini yang menjadi penelitian adalah di PT. POS
Indonesia Cabang Semarang. Dengan fokus penelitian adalah
pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E.
2. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek
penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat
pengambilan data secara langsung pada subyek sebagai sumber
informasi utama yang dicari.15
Sumber data dalam penelitian
diperoleh melalui nasabah pengguna kartu shar-E dan bagian SOPP
(Sistem Online Payment Poin) di PT. POS Indonesia Cabang
Semarang.
b. Data Sekunder
Data sekunder, yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain,
tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.
Seperti data dari kepustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya
yang berhubungan dengan pelaksanaan akad mudharabah pada
kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang, dalam hal ini
ialah buku atau dokumen yang berkaitan dengan PT. POS,
diantaranya profil, visi dan misi, formulir pendaftaran kartu shar-E
yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.
15 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta:Pustaka Pelajar , 2001, hlm. 91
12
3. Metode Pengumpulan Data.
a. Dokumentasi
Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.16
Untuk mendapatkan informasi yang lebih valid maka penulis
mencari dokumen dari instansi terkait sebagai tambahan untuk
bukti penguat yang berupa profil, visi dan misi, formulir
pendaftaran kartu shar-E yang ada di PT. POS Indonesia Cabang
Semarang.
b. Wawancara
Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu.
Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara
(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang di
wawancarai (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan
itu.17
Wawancara dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan
langsung terhadap nasabah pengguna kartu shar-E dan bagian
SOPP yang berkaitan dengan pelaksanaan akad mudharabah pada
kartu shar-E. Seperti keuntungan menggunakan kartu shar-E dan
16
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka
Cipta, 2002), hlm 231
17 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya,
2004, hlm.135
13
prosedur untuk menjadi anggota pemegang kartu shar-E, praktek
bagi hasil yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.
4. Metode Analisis
Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara
sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi lainnya untuk
meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan
menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk
meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan
cara mencari makna (meaning).18
Untuk menganalisa data yang telah diperoleh dan hasil
penelitian, penulis menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu
dengan melakukan analisis data dengan metode deskriptif analitis yaitu
sebuah metode dimana prosedur pemecahan penelitian yang diselidiki
dengan menggambarkan dan melukiskan subyek atau obyek pada
seseorang atau lembaga pada saat sekarang dengan berdasarkan fakta
yang tampak sebagaimana adanya. Kemudian dianalisa dengan data
yang ada, selanjutnya dengan analisis seperti yang akan diketahui
bagaimana pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E di PT.
POS Indonesia Cabang Semarang, kemudian apakah Pelaksanaan akad
mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang
Semarang telah sesuai dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam.
18 Noeng muhadjir, Metodologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik, Rasionalistik,
Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991, hlm. 183
14
F. Sistematika Penulisan
Untuk mempermudah gambaran yang jelas dan mudah dalam
memahami tulisan ini, maka penulis membagi kedalam lima bab yaitu:
BAB I : PENDAHULUAN, pada bab ini meliputi latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah
pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : AKAD MUDHARABAH, WAKALAH DAN
APLIKASINYA DI PERBANKAN SYARIAH . Terdiri
atas konsep mudharabah, yang meliputi: pengertian
mudharabah, dasar hukum mudharabah, rukun dan syarat
mudharabah, hak dan kewajiban shahibul maal dan
mudharib, dan jenis-jenis mudharabah, batal dan rusaknya
akad mudharabah, pengertian Wakalah, dasar hukum
wakalah, rukun dan syarat wakalah, jenis-jenis wakalah,
batal dan rusaknya wakalah,dan Sistem mudharabah dan
perkembangan di Perbankan Syariah.
BAB III : PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA
KARTU SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA
CABANG SEMARANG meliputi; profil PT. POS
Indonesia, sejarah berdirinya, visi-misi dan falsafah,
perkembanganya PT. POS Cabang Semarang, Proses
kerjasama antara PT. POS Indonesia dengan BMI,
pengertian kartu shar-E, prosedur pelaksanaan pendaftaran
15
anggota pemegang kartu shar-E, syarat dan ketentuan
Pemegang kartu shar-E, manfaaat dan keuntungan kartu
shar-E, layanan kartu shar-E, keunggulan kartu shar-E, dan
penutupan kartu shar-E.
BAB IV : ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA KARTU
SHAR-E BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG
SEMARANG meliputi; Analisis pelaksanaan akad
mudharabah pada kartu shar-E BMI pada PT. POS
Indonesia dan Analisis akad mudharabah pada kartu shar-E
BMI PT. POS Indonesia Cabang Semarang Ditinjau dari
Segi Prinsip-prinsip Muamalah Islam.
BAB V : PENUTUP, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan
penutup.
16
BAB II
AKAD MUDHARABAH, WAKALAH DAN APLIKASINYA
DALAM PERBANKAN SYARIAH
A. Ketentuan Umum Tentang Mudharabah
1. Pengertian Mudharabah
Mudharabah berasal dari kata al-dharb (الضزب) yang
berarti berpergian atau perjalanan. Selain al-dharb, disebut
yang berasal dari al qardhu القزاض ( القزض ) , berarti al-
qath’u ( لقطعا) yang berarti potongan karena pemilik memotong
sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh
sebagian keuntungannya. Ada pula yang menyebut mudharabah
atau qiradh dengan muamalah.1
Menurut bahasa, mudharabah atau qirod berarti al-
qath’u (potongan), berjalan dan atau bepergian. Sedangkan
menurut istilah, Mudharabah atau qiradh dikemukakan oleh para
ulama diantaranya:
a. Menurut para fuqaha, mudharabah ialah akad antara dua
pihak orang saling menanggung, salah satu pihak
menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk
diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari
1 Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,2010, hal. 135
17
keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-
syarat yang telah ditentukan.
b. Menurut Harfiyah, mudharabah adalah memandang tujuan
dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan
(laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang
lain punya jasa mengelola harta itu.2
c. Malikiyah berpendapat bahwa mudharabah ialah akad
perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya
kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran
yang ditentukan (mas dan perak).
d. Syaikh Syihab al-Din al- Qalyubi dan Umairah berpendapat
bahwa mudharabah ialah seseorang menyerahkan harta
kepada yang lain untuk ditijarahkan dan keuntungan
bersama-sama.3
e. Sayyid Sabiq berpendapat, mudharabah ialah akad antara dua
belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah
uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi
dua sesuai dengan perjanjian.4
2 Ibid, hlm. 136
3 Ibid, hlm. 137 4 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, Hal.217
18
Afzalur Rahman mendefinisikan mudharabah adalah
suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berdasarkan pada
prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya
kepada lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak
membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan
isi perjanjian bersama. 5
Pada masa Rasulullah, praktik mudharabah antara
khadijah dengan nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang
dagangannya untuk dijual oleh nabi Muhammad Saw keluar
negeri. Dalam hal ini, Khadijah berperan sebagai pemilik modal
(shahibul maal) sedangkan nabi Muhammad berperan sebagai
pelaksana usaha (mudharib). Bentuk kontrak antara dua pihak
dimana satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan
mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak
kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk
mendapatkan untung disebut mudharabah.6
Mudharabah dapat didefinisikan suatu kerja sama yang
dilakukan oleh dua pihak, didalamnya pihak pertama sebagai
penyedia modal (shahibul maal) dan pihak kedua sebagai
pengelola atau pemakai yang disebut dengan mudharib kemudian
keuntungan dibagi berdua sesuai dengan syarat yang mereka buat.
5 Muhammad Syakir Sula, Asuransi Syariah Life And General: Konsep Dan Sistem
Operasional, Jakarta: GEMA INSANI, 2004, Hlm. 329
6 Adiwarman Azwar Karim, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: PT.
Grafindo Persada, 2007, hlm. 204
19
2. Dasar hukum Mudharabah
Para ulama dan mazhab sepakat bahwa mudharabah
hukumnya diperbolehkan berdasarkan Al- Qur’an, sunnah, dan
ijma’ dan qiyas.7 Dasar hukumnya antara lain:
a. Al- Qur’an
1) Dalam Surat Al-Muzzamil ayat 20
artinya: dan yang lainnya, berpergian di muka
bumi mencari karunia Allah (QS. Al-Muzzamil:20) 8
2) Dalam Surat Al- Jumu’ah ayat 10
Artinya: “ Apabila Telah ditunaikan shalat, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia
Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung”. (QS. Surat Jumu’ah: 10).9
7 Ahmad Wardi Muslich, Fiqih Muamalat, Jakarta: AMZAN, 2010, Hal.367 8 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia, Jakarta:
PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009, Hal. 575 9 ibid, Hlm. 554
20
b. Al- hadits
ثالث فيهي الثز : عي صهية رضى اهلل عنو اى النثي صلى اهلل عليو وسلن قا ل
. كة الثيع الى اجل والوقارضة وخلط الثز تا لشعيز للثيث وال للثيع
( ( رواه اتي هاجو
Artinya: “tiga hal yang didalamnya ada keberkahan, ialah
jual beli dengan tempo, akad qiradl, dan mencampur gandum
dengan gandum sya’ir untuk (makanan) dirumah dan tidak
untuk dijual (H.R. Ibnu Majah)".10
c. Ijma
Sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang,
(mudharib) harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak
ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya, hal itu
dipandang sebagai ijma.
d. Qiyas
Mudharabah di qiyaskan kepada al-musaqah
(menyuruh seseorang untuk mengelola kebun). Selain di
antara manusia, ada yang miskin dan ada yang kaya. Di sisi
lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak
memiliki modal. Dengan demikian, adanya mudharabah
ditujukan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua
golongan diatas, yakni untuk kemaslahat. 11
10 Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Kanani al ad Qolani Qohiro, Subul Salam,
Bandung: Dahlan, 1982, Hlm.76
11
Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, Hlm. 226
21
3. Rukun dan syarat Mudharabah
Rukun Mudharabah akan sempurna jika memenuhi rukun-
rukun sebagai berikut:
a. Ada mudharib ( pelaksana usaha ).
Mudharib pada hakikatnya memegang 4 (empat) jabatan
fungsioner:
1) Mudharib adalah orang yang melakukan dharb,
perjalanan dan pengelolaan usaha, dan dharb ini
merupakan saham penyertaan dari padanya.
2) Wakil, manakala berusaha atas nama perkongsian
yang dibiayai oleh shahiul maal.
3) Syarik yaitu partner penyerta, karena dia berhak untuk
menyertai shahibul maal dalam keuntungan usaha.
4) Pemegang Amanat yaitu dana mudharabah dari
shahibul maal, dimana ia dituntut untuk menjaganya
dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang telah disepakati bersama,
termasuk mengembalikannya manakala usaha sudah
usai.12
b. Ada pemilik dana
c. Ada usaha yang akan dihasilkan
d. Ada nisbah (keuntungan)
12 Muhammad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press
Yogyakarta, 2000, Hlm. 17
22
e. Ada ijab qabul.13
Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah
adalah sebagai berikut:
a. Pemodal dan pengelola.
Dalam mudharabah ada dua pihak yang berkontrak:
penyedia dana (shahibul maal) dan pengelola (mudharib).
Keduanya ini harus memiliki syarat. Di antaranya:
1) Pemodal dan pengelola harus mampu melakukan
transaksi dan sah secara hukum.
2) Keduanya harus mampu bertindak sebagai wakil dan
kafil dari masing-masing pihak.
b. Sighat (ijab dan qabul)
Ucapan (sighat) yaitu penawaran dan penerima (ijab
dan qabul) harus diucapkan oleh kedua pihak guna
menunjukkan kemauan mereka untuk menyempurnakan
kontrak.
c. Modal (maal).14
Syarat-syarat modal antara lain:
1) Modal harus berbentuk uang tidak berbentuk barang.
2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya.
3) Modal harus tunai bukan utang.
4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.15
13 Muhammad Syakir Sula, Op.Cit., hal. 334 14 Nasron Harun, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, Hal. 178
23
d. Keuntungan (nisbah)
Dalam keuntungan disyaratkan bahwa pembagian
keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing
diambilkan dari keuntungan dagang itu, seperti setengah,
sepertiga dan seperempat.
4. Hak dan kewajiban shahibul maal dan mudharib
a. Hak dan kewajiban shahibul maal
1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati
dalam mudharabah.
2) Meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang
dapat digunakan apabila mudharib melakukan
pelanggaran atas akad mudharabah.
3) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan
oleh mudharib.
4) Menyediakan seluruh modal yang disepakati.
5) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak
diakibatkan oleh kelalaian, kesengajaan dan atau
pelanggaran mudharib atas mudharabah.16
b. Hak dan kewajiban mudharib
1) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati
dalam mudharabah.
15 Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah,Jakarta: PT. Raja Garfindo Persada, 2008, Hal.
62 16 Yeni Salma Barlinti, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam Sistem Hukum
Nasional Di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010, hal. 352
24
2) Mengelola kegiatan usaha tercapainya tujuan
mudharabah tanpa campur tangan shahibul maal.
3) Mengelola modal yang telah diterima dari shahibul
maal sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan
syariah Islam serta kebiasaan yang berlaku.
4) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan
oleh kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran
mudharib atas mudharabah.17
5. Jenis-jenis Mudharabah
Para ulama fiqih membagi akad mudharabah menjadi
dua bentuk yaitu mudharabah muthlaqah dan mudharabah
muqayyadah.
a. Mudharabah Muthlaqah
Yang dimaksud dengan transaksi Mudharabah
Muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal
dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi
oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis.18
b. Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah Muqayyadah adalah suatu akad
mudharabah dimana pemilik modal memberikan ketentuan
atau batasan-batasan yang berkaitan dengan tempat kegiatan
17 Ibid. hlm.353
18 M. Syafi’i Antonio, Loc.Cit., Hlm 97
25
usaha, jenis usaha, barang yang menjadi objek usaha,waktu,
dan dari siapa barang tersebut dibeli.19
Adapun jenis mudharabah Muqayyadah terbagi
menjadi dua, yaitu:
1) Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet (investasi
terikat)
Jenis mudharabah ini merupakan simpanan
khusus dimana pemilik dana dapat menetapkan syarat-
syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya,
disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau
disyaratkan digunakan untuk nasabah tertentu.
Adapun kerakteristik jenis simpanan ini adalah
sebagai berikut:
a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat
tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib
membuat akad yang mengatur persyaratan
penyaluran dana simpanan khusus.
b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana
mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan
keuntungan dan atau pembagian keuntungan secara
resiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan
19 Ahmad Wardi Muslich, Loc.Cit., Hal. 372
26
dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal
tersebut harus dicantumkan dalam akad.20
c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan
bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan
dana ini dari rekening lainnya.
2) Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet
Mudharabah Muqayyadah Of Balance Sheet ini
merupakan jenis mudharabah dimana penyaluran dana
mudharabah langsung kepada pelaksana usahanya,
dimana bank bertindak sebagai perantara (arranger)
yang mempertemukan antara pemilik dana dengan
pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-
syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam
mencari kegiatan usaha yang akan dibiayai dan
pelaksanaan usahanya.
Adapun kerakteristik jenis simpanan ini adalah
sebagai berikut:
a) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan
bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan
dana ini dari rekening lainnya. Simpanan khusus
dicatat pada pos tersendiri dalam rekening
administratif.
20 Adiwarman Azwar Karim, Loc.Cit, hlm. 100.
27
2) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara
langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh
pemilik dana.
3) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan
kedua pihak. Sedangkan antara pemilik dana dan
pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.21
6. Batal dan rusaknya akad Mudharabah
Para ulama fiqih menyatakan bahwa akad mudharabah
dinyatakan batal dalam hal sebagai berikut:
a. Syarat sahnya mudharabah tidak lengkap.
b. Pihak pekerja melalaikan atau tidak peduli dalam berniaga
dan menjaga modal, atau melakukan tindakan yang
menyalahi tujuan akad mudharabah.22
c. Masing-masing pihak menyatakan akad batal, atau pekerja
dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang
diberikan, atau pemilik modal menarik modalnya.
d. Salah satu yang berakad meninggal dunia. Menurut jumhur
ulama, jika pemilik modal yang wafat maka akad tersebut
akan batal.
e. Jika salah satu yang berakad kehilangan kecakapan
bertindak hukum, seperti gila sehingga menurut Imam
Hanafi, akad mudharabah menjadi batal.23
21 Ibid, hlm. 101 22 Sayyid Sabiq, Loc.cit., Hal. 220
28
f. Modal rusak ditangan pengusaha sebelum dimanaj
(manage), maksudnya jika harta rusak sebelum
dibelanjakan, mudharabah menjadi batal.24
B. Ketentuan Umum Tentang Wakalah
1. Pengertian Wakalah
Perwakilan adalah al wakalah atau al-Wikalah. Menurut
bahasa artinya al-hifdz (perlindungan), al-kifayat (pencukupan), al-
dhaman (tanggungan) dan al-tafdih (pendelegasian).
Sedangkan menurut istilah wakalah adalah penyerahan yang
dilakukan oleh orang yang boleh ber-tasharuf kepada orang lain
yang juga boleh ber-tasharuf dalam sesuatu yang boleh digantikan.
Al-Hanabillah berpendapat bahwa al-wakalah ialah
permintaan ganti seseorang yang membolehkan tasharuf yang
seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat
pergantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
Sedangkan menurut Idris Ahmad mendefisinikan al-wakalah
adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang
lain yang dibolehkan oleh syara’ supaya yang diwakilkan dapat
mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selam yang
mewakilkan masih hidup.25
23 Nasron Harun, Loc.cit., hlm180
24 Rachmat Syafi’i, Loc.cit., Hlm.238
25Saleh al-Fauzan,Fiqih Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 200, hlm 428
29
2. Dasar Hukum Wakalah
Dasar hukum wakalah adalah Al-Qur’an dan Al-Hadits
a. Al-Qur’an
1) Dalam Surat al-Kahfi ayat 19:
..........
Artinya: “Maka suruhlah salah seorang di antara
kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu
ini”. (Al-kahfi:19).26
2) Dalam Surat An-Nisa ayat 35:
Artinya: “Dan jika kamu khawatirkan ada
persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang
hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu
bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah
memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.27
26 Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa Indonesia,
Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009, Hlm.295 27Ibid, Hal. 84
30
b. Hadits
عي جا تز ر ض قا ل ارد ت الخز وج الي خيثز فا جيث النثي ص م فقا ل
(رواه اتىداود )اذااجيث وكيلي تخيثز فحذ هنو خوثة عشز وسقا
Artinya: Dari Jabir r.a. ia berkata: Aku keluar pergi ke
Khaibar, lalu aku datang kepada Rasulullah Saw, maka
beliau bersabda, “Bila engkau datang pada wakilku di
Khaibar, maka ambillah darinya 15 wasaq” (Riwayat Abu
Daud).28
3. Rukun dan Syarat Wakalah
Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional tahun 10/DSN-
MUI/IV2000, ditetapkan bahwa dalam pelaksanaan akad
wakalah, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Syarat-syarat muwakkil (wakil yang mewakilkan).
1) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang
diwakilkan.
2) Orang mukallaf atau anak mumayyiz (dapat membedakan
antara hal-hal yang benar dan salah) dalam batas-batas
tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya
seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima
sedekah, dan sebagainya.
b. Syarat-syarat wakil (yang mewakili).
1) Cakap untuk bertindak di mata hukum.
2) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilikan kepadanya.
28 Al-hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, Buluqul Maram, Indonesia: Darul Ahya Al-kitab Al-
Arabiyah, Hal, 185
31
3) Wakil adalah orang yang diberi amanat.
c. Hal-hal yang dapat diwakilkan dengan menggunakan prinsip-
prinsip wakalah.
1) Sesuatu hal (perbuatan hukum tertentu) yang diketahui
dengan jelas oleh orang yang mewakili. Jadi, dalam
memberikan kuasa tersebut, penerima kuasa harus
mengerti maksud atau perbuatan hukum yang dikuasakan
oleh pemberi kuasa.
2) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.
Pemberian kuasa tersebut tidak boleh untuk suatu tujun
yang bertentangan dengan syariat Islam.
3) Dapat diwakilkan menurut syariat Islam.
d. Shighat yaitu lafadz yang mewakilkan, shighat diucapkan
dari yang berwakil sebagai simbol keridhaannya untuk
mewakilkan, dan wakil menerimanya.29
4. Jenis-jenis Wakalah
Adapun jenis wakalah terbagi menjadi 3 macam, diantara
sebagai berikut:
a. Wakalah Mutlaqah
Yaitu perwakilan secara mutlak tanpa batasan waktu
atau urusan-urusan tertentu.
29 Irma Devita Purnama, Kiat-kiat Cerdas, muda, dan bijak memahami masalah Akad
Syariah, Bandung: Mizan Media Utama, 2007, hlm, 148
32
b. Wakalah muqayyadah
Yaitu suatu perwakilan yang terbatas pada waktu dan
urusan tertentu.
c. Wakalah Aamah
Yaitu Bentuk wakalah antara yang luas dan yang
terbatas.30
5. Batal dan rusaknya Wakalah
TransaksiWakalah dinyatakan berakhir atau tidak dapat
dilanjutkan dikarenakan oleh salah satu sebab dibawah ini:
a. Meninggalnya salah satu pihak yang berakad.
b. Bila salah satunya gila.
c. Pekerjaan yang dimaksud dihentikan.
d. Pemutusan oleh muwakkil terhadap wakil, meskipun
mengetahui (menurut Syafi’i dan Hambali) tetapi menurut
hanafi wakil wajib tahu sebelum ia maka tindakannya seperti
sebelum putusan.
e. Wakil memutuskan sendiri.
f. Keluarnya orang yang mewakilkan (muwakkil) dari status
pemilikan.31
30 Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam Tata Hukum
Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, hlm 103
31 Abdul Rahman Ghazaly, Fiqih Muamalat, Jakarta, PrenadaMedia Group, 2010, hlm
113
33
C. Sistem Mudharabah dan Perkembangan di Perbankan Syariah
Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.32
Dengan mendasarkan
pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998
tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan tampak bahwa bank adalah lembaga keuangan yang
berfungsi sebagai sebagai intermediasi keuangan (financial
intermediary institution).33
Sedangkan menurut Undang-Undang No. 21
tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Perbankan Syariah adalah
segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha
Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses
dalam melaksanakan kegiatan usahanya.34
Dengan demikian dalam sebuah bank terdapat minimal dua
macam kegiatan yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang
kelebihan dana untuk kemudian menyalurkan kepada masyarakat yang
membutuhkan dana.35
32 Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Perbankan 1998 (Undang-Undang Nomor 10
tahun 1998), Jakarta: Sinar Grafika, 1998, hal. 9. 33 Abdul Ghofur Anshori, Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 2007, hal. 78 34
Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah(Panduan Praktis
Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah), Yogyakarta: UII Yogyakarta,
2009, hlm. 4 35 Abdul GhofurAnshori, Op. Cit, hal. 78
34
1. Sistem Mudharabah
Bank telah menunjukkan peran yang penting dan berhasil
sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung
dengan para investor. Tabungan yang dimaksud, akan bermanfaat
bila di investasikan oleh Bank kepada pengusaha yang
membutuhkan dana, Sedangkan penabung tidak mempunyai
kemampuan untuk mengelola dan/atau melakukan bisnis. Para
penabung mempercayai sektor perbankan untuk melakukan fungsi
yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan
khususnya warga masyarakat Islam membutuhkan dana. Seperti
contoh sistem perbankan syariah dalam mengaplikasikan sistem
mudharabah sebagai berikut:36
a) Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk
perjanjian baku (standard contract). Hal ini bersifat membatasi
atas kebebasan kontrak. Adapun pembatasan yang dimaksud,
berkaitan dengan kepentingan umum agar perjanjian baku itu
diatur dalam undang-undang atau setidaknya diawasi oleh
pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional.
b) Bentuk akad produk tabungan mudharabah di Bank Syariah
dimaksud, dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang
disebut perjanjian bagi hasil.
36 Zainuddin Ali, Hukum Perbankam Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm. 45
35
c) Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan
mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana
(shahibul al-mal) dan untuk pengelola dana disebut
(mudharib). Nisbah bagi hasil berlaku sampai berakhirnya
perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat dan
ketentuan umum.
d) Pelaksanaan akad tabungan mudharabah terjadi apabila calon
nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari Bank
Syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum
ditandatangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung
telah terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah
menyetujui perjanjian yang dimaksud, maka calon nasabah
menandatangani perjanjian.
e) Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam
membayar, pihak bank tidak memberi denda, tetapi
memberikan peringatan.
f) Sistem Amanah (kepercayaan).37
Selain menggunakan sistem yang disebutkan di atas, pihak
Perbankan Syariah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7
tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang yang dimaksud,
37 Ibid, hlm. 46
36
menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah adalah penyedia uang atau tagihan-
tagihan yang dapat dipersamakan dengan berdasarkan persetujuan
atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau
tagihan tersebut setelah jangka wakrtu tertentu dengan imbalan atau
bagi hasil.38
Berdasarkan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 bahwa
Tabungan yang dibenarkan secara Syariah adalah yang berdasarkan
prinsip mudharabah, ketentuannya sebagai berikut:
a) Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai shahibul al-
mal atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai mudharib
atau pengelola dana.
b) Dalam kapasitasnya sebagai mudharib, bank dapat
melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di
dalamnya melakukan mudharabah dengan pihak lain.
c) Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk
tunai dan bukan piutang.
d) Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk
nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
38 Ibid, hlm. 47
37
e) Bank sebagai mudharib menutup biaya keuntungan yang
menjadi haknya.
f) Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan
nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.39
2. Perkembangan sistem mudharabah
Perkembangan sistem mudharabah Bank Syariah di
Indonesia bila dibandingkan dengan perkembangan bank
konvensional dan/atau perkembangan perbankan syariah di negara-
negara yang sebagian besar berpenduduk muslim, dapat dikatakan
bahwa perbankan syariah di Indonesia masih dalam tahab awal
perkembangan.40
Perkembangan perbankan syariah di Indonesia yang secara
formal dimulai sejak tahun 1992, hingga saat ini meskipun pangsa
pasarnya masih relatif kecil. Namun, dari sisi laju pertumbuhan
relatif cukup pesat. Pada tahun 1992 sampai dengan 1998 terjadi
perkembangan yang lambat. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal
di antaranya:
a) Masih kurangnya pemahaman dan banyak terdapat
kesalahpahaman terdapat warga masyarakat mengenai bank
syariah.
39 Dewan Syariah Nasional Majlis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syariah
Nasional, Ciputat: Gaung Persada, 2006, hlm. 8 40 Zainuddin Ali, Loc. cit., Hlm. 52
38
b) Belum lengkapnya ketentuan perbankan, instrumen moneter
dan pasar keuangan yang mendukung operasional bank
syariah.41
c) Terbatasnya jumlah dan disrtibusi jaringan kantor bank
syariah.
d) Kurangnya sumber daya manusia dan tenaga yang ahli dalam
mendukung pengembangan bank syariah.
Berbagai hambatan dimaksud, sudah diatasi dengan
melaksanakan program pengembangan yang sungguh-sungguh,
terutama sejak dikeluarkan UU No. 10. Tahun 1998 tentang
Perbankan. Langkah-langkah pengembangan yang dilakukan dapat
dikelompokan menjadi beberapa kegiatan, yaitu sebagai berikut:
a) Menyempurnakan peraturan dan ketentuan operasional
perbankan syariah serta perangkat-perangkat peraturan
perundang-undangan yang menjadi dasar dan panduan
kegiatan usaha agar terdapat kepastian hukum dan kepastian
usaha.
b) Menyempurnakan infrastruktur keuangan, instrumen moneter
dan pasar keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah guna
mendukung pelaksanaan kebijakan moneter, serta efisiensi
dalam pengelolaan dan bank-bank syariah.
41 Ibid, hlm. 53
39
c) Menciptakan sistem monitoring dan pengawasan yang efektif
untuk menjamin terciptanya sistem perbankan syariah yang
sehat (sound and prudent) dan menjalankan ketentuan syariah
secara konsisten.
d) Melaksanakan koordinasi dan program peningkatan
kompetensi SDM baik di bank sentral maupun para bankir
dan pihak yang terkait dengan perbankan syariah, serta
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap perbankan
syariah.
Apabila dioptimalisasi perkembangan perbankan syariah
yang didukung oleh kondisi maka akan semakin meningkat
pemahaman dan keinginan warga masyarakat untuk menggunakan
jasa perbankan syariah sehingga tumbuh subur di masa mendatang.
Sementara di lain pihak para bankir dan investor mulai menyadari
mengenai potensi pasar dan keunggulan komperatif yang dimiliki
oleh sistem perbankan syariah sehingga menimbulkan minat untuk
mengembangkan pelayanan jasa perbankan syariah.42
42 Ibid, hlm. 54
40
BAB III
PELAKSANAAN AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E
BMI DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG
A. Profil PT. POS Indonesia Cabang Semarang
Perseroan Terbatas Pos Indonesia adalah salah satu Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) yang berada dalam jajaran Direktorat Jendral Pos dan
Telekomunikasi. Penyelenggaraan pelayanan Pos dan Giro diatur berdasarkan
Undang-Undang No. 6 tahun 1989 tentang Pos. PT. Pos Indonesia Cabang
Semarang terletak di jalan Pemuda No. 04 Semarang. Sebagaimana PT. Pos
lain di seluruh Indonesia pada mulanya berbentuk Perusahaan Jawatan
(PERJAN) Pos, Telegraf dan Telepon (P.T.T), kemudian dengan lahirnya
Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 terjadi peleburan jawatan Pos,
Telegraf dan Telepon kedalam Perusahaan Negara Pos dan telekomunikasi.
Dengan beralihnya status dari jawatan Pos, Telegraf dan Telepon kedalam
Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi, maka segala dan kewajiban,
perlengkapan dan kekayaan, serta usaha dari jawatan Pos, Telegraf dan
Telepon berpindah pada Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi.
Selanjutnya mengingat perusahaan Pos dan Telekomunikasi semakin
pesat dan cepat perkembangannya maka pada tanggal 6 Juli 1965 terjadi
pemecahan kepemimpinan yang tadinya adalah satu perusahaan, Perusahaan
Negara Pos dan Telekomunikasi berubah menjadi dua perusahaan yaitu
Perusahaan Negara Pos dan Giro dengan berdasarkan Peraturan Pemerintah
41
No.29 tahun 1965 dan Perusahaan Negara Telekomunikasi dengan
berdasarkan Peraturan pemerintah No. 30 tahun 1965.
Pada tahun 1967 dengan adanya Intruksi Presiden Republik
Indonesia No. 17 tahun 1967, maka terjadilah penyederhanaan dan
penyempurnaan semua yang ada di Indonesia, dibentuk kedalam tiga bentuk
usaha yang diakui yaitu sebagai berikut:
1. Usaha Negara Perusahaan Jawatan (PERJAN)
2. Usaha Negara Perusahaan Umum (Perum)
3. Usaha Negara Perusahaan Perseroan (Persero)
Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tanggal 9 Maret 1978
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 9 Maret 1978 seluruh bentuk
Perusahaan Negara atau Perusahaan Jawatan diubah menjadi perusahaan
umum, termasuk pula perusahaan jawatan Pos dan Giro berdasarkan
Peraturan Pemerintah no. 24 tahun 1984 tentang Perusahaan Umum Pos dan
Giro. Terakhir kalinya pada tanggal 27 Februari 1995 Perusahaan umum Pos
dan Giro dirubah menjadi Perseroan Terbatas (P.T) Pos Indonesia,
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995. Oleh karena itu dengan
adanya atau lahirnya Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995 tentang
Perseroan Terbatas, maka hal itu memberikan dasar hukum dari berdirinya
Perusahaan Perseroan Terbatas Pos Indonesia di nusantara ini. 1
1 Hasil penelitian dokumen Pos Indonesia dan wawancara dengan bapak Agus Bambang
Kepala Bagian Sumber Daya Manusia tanggal 1 oktober 2011
42
B. Visi, Misi dan Falsafah Perusahaan PT. POS Indonesia Cabang
Semarang
Dengan berlandaskan pada Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995
dan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha
menyelenggarakan jasa Pos dan Giro, terutama agar lembaga Pos dapat secara
optimal menjalankan perannya sebagai pelaku utama perekonomian dan
kemakmuran nasional. PT. Pos Indonesia mempunyai visi, misi dan falsafah
perusahaan antara lain sebagai berikut:
1. Visi
Menjadi penyedia sarana komunikasi kelas dunia dalam bentuk
layanan yang propesional dan paripurna, serta peduli terhadap
lingkungan sehingga menjadi mampu berkembang sesuai dengan konsep
bisnis yang sehat dan baik.
2. Misi
a) Menyediakan sarana komunikasi yang handal dan terpercaya bagi
masyarakat dan pemerintah guna menunjang pembangunan nasional
serta memperkuat kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara.
b) Mengembangkan usaha yang tertumpu pada peningkatan mutu
pelayanan melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat
guna untuk mencapai kepuasan pelanggan serta memberikan nilai
tambah yang optimal bagi karyawan, pemegang saham, masyarakat
dan mitra kerja.2
2 Dokumen PT. Pos Indonesia Cabang Semarang
43
3. Falsafah perusahaan PT. Pos Indonesia Cabang Semarang adalah selalu
berupaya untuk meningkatkan mutu layanan yang berorientasi kepuasan
pelanggan dengan memperhatikan efisiensi, efektivitas dan produktivitas
sumber daya dan kemampuan usaha melalui pemanfaatan ilmu
pengetahuan teknologi, juga guna membangun, mengembangkan
pelayanan pos dan giro dalam arti yang seluas-luasnya untuk
memperlancar hubungan-hubungan masyarakat dalam memacu dalam
terlaksanaannya pembangunan nasional.3
C. Perkembangan PT. Pos Indonesia Cabang Semarang
Perkembangan dan kemajuan yang terjadi setelah perusahaan Umum
Pos dan Giro berubah menjadi PT. Pos Indonesia (Perseroan sejak tanggal 27
Februari 1995, Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1995) adalah adanya
resektrukturisasi yaitu pembentukan unit-unit usaha Devisi yang meliputi:
1. Usaha Devisi Paket Pos
2. Usaha Devisi Filateli
3. Usaha Devisi Transportasi
4. Usaha Devisi Teknologi dan Sistem Informatika (TSI)
5. Usaha Devisi Properti
Pembentukan usaha inilah yang memberikan perkembangan dan
kemajuan yang cepat pada lembaga PT. Pos Indonesia (Persero) baik itu yang
ada di Semarang ataupun pada daerah lainnya. Hal ini terbukti dengan
3 Hasil Penelitian Dokumen Pos Indonesia dan wawancara dengan Dian sebagai CS
(Costemer Service) Pos pada tanggal 29 Oktober 2011
44
banyaknya publik masyarakat (konsumen) yang mempercayai dan mau
berkerja sama dengan lembaga PT. Pos Indonesia (Persero) ini sebagai salah
satu lembaga-lembaga yang memberikan pelayanan dalam bidang jasa.
PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Semarang walau belum atau tidak
ada pembentukan Unit Usaha Devisi, hal ini disebabkan karena dengan
terbatasnya pasar (lingkungan/wilayah masyarakat) yang belum mendukung
untuk terbentuknya Unit Usaha Devisi, PT. Pos Indonesia Cabang Semarang
dalam pelaksanaan dalam bidang jasa yang berbentuk layanan:
a. Layanan Berita
b. Layanan Uang
c. Layanan Barang
d. Layanan Keagenan
Dengan penyelenggaraan tersebut, bila dilihat dari segi penghasilan
atau pendapatan yang diperoleh oleh PT. Pos Indonesia Cabang Semarang,
mengalami peningkatan dan perkembangan yang cukup pesat dibanding
dengan sebelum berubah status menjadi Perseroan Terbatas, yang salah satu
sebabnya adalah karena restrukturisasi atau pembentukan usaha Devisi.
Dengan perubahan status dan adanya restrukturisasi pada PT. Pos
Indonesia, maka srtuktur organisasi serta jalur pimpinan atau komando dan
alur tanggung jawab dari organisasi pada PT. Pos Indonesia Cabang
Semarang ikut berubah. Perubahan itu menjadi sebagai berikut:
45
STRUKTUR ORGANISASI PT. POS INDONESIA
Cabang Semarang
Struktur diatas merupakan struktur organisasi pada PT. POS
Indonesia Cabang Semarang.4
4 Data diperoleh dari dokumen PT. POS Cabang Semarang.
SPV TEKSAR
KAKP
SPV AKUTANSI SPV PRSES
LAYANAN
KOMUNIKAISI
PAGI/SORE
SPV BISNIS
KOMUNIKASI
MANAGER
OPERASIONAL
28kp Cab di
SM,9 Kp
Cabang Bawah
DM
SPV PKC /
UPL
SPV TRAFFIC
PAGI/SORE
SPV GIRO
SPV BISLOG
SPV
DALMUTU
SPV
TABANAS/SOPP
TELKOM/
TELKOMSEL
SPV PENS/JPS
SPV BISNIS
KEUANGAN
SPV
PELAYAANA
N SORE
SPV ADM/
SDM
SPV BANGUS
SPV BPM /
FILATELI
SPV
KEUANGAN
46
D. Proses Kerjasama antara BMI dengan PT. POS Indonesia
Tidak bisa dipungkiri bahwa dengan adanya PT Pos dapat membantu
berbagai kebutuhan hidup manusia, antara lain kebutuhan akan proses
transaksi berupa pengiriman barang maupun transaksi keuangan yang
selama ini cenderung banyak dilakukan di lembaga keuangan yaitu bank.
Seiring berjalan waktu, PT Pos Indonesia telah banyak melakukan
perubahaan di dalam pelayanannya. Hal ini dapat dilihat dari berbagai
kerjasama yang dilakukan PT Pos untuk menguatkan eksistensinya antara
lain dengan melakukan kerjasama dengan Bank Muamalat. Kerjasama
antara Bank Muamalat Indonesia dengan PT. POS Indonesia Cabang
Semarang terjalin sejak tahun 2009. Sampai saat ini pengguna kartu shar-E
di PT. POS Indonesia Cabang Semarang mencapai 251 nasabah.5
Bank Muamalat memilih PT Pos Indonesia sebagai mitra kerja
karena PT Pos Memiliki jaringan terluas sehingga dapat mempermudah
proses distribusi produknya yaitu Shar-E melalui gerai-gerai Bank
Muamalat atau kantor pos on-line yang sudah banyak tersedia di berbagai
daerah di Indonesia. Saat ini PT. Pos Indonesia memiliki lebih dari 4.800
outlet dan ini merupakan jaringan terbesar yang ada di Indonesia. Sehingga
dalam Hal ini tentunya dapat mewujudkan apa yang menjadi tujuan utama
Bank Muamalat dalam hal penyaluran dan pemasaran kartu Shar-E, yang
sudah pasti harus diimbangi dengan kualitas pelayanan atau Customer
services yang memadai.
5 Hasil wawancara dengan Bapak Heri sebagai SOPP di PT. POS pada tanggal 26 september 2011
47
Bank Muamalat Indonesia berkerjasama dengan PT. POS Indonesia
telah menggunakan akad Wakalah (perwakilan), bahwa peran PT. POS
Indonesia sebagai perwakilan dari Bank Muamalat Indonesia untuk
melakukan pembuatan pendaftaran anggota kartu shar-E dan melakukan
penyetoran tabungan dari nasabah. Dan dalam kerja sama ini tentunya
masing-masing pihak mendapatkan keuntungan. Untuk bank muamalat
sendiri atas kerjasamanya dengan PT. Pos Indonesia keuntungan yang
diperoleh adalah dari penyaluran dan pemasaran kartu shar-E yang telah di
pasarkan oleh PT. Pos, kemudian keuntungan yang diperoleh dari PT. Pos
itu sendiri yaitu berdasarkan pemasaran penjualan kartu shar-E tersebut.
Keuntungan yang diperoleh masing-masing pihak diantaranya Bank
Muamalat Indonesia 70% sebagai pemilik produk kartu shar-E kemudian
pihak PT. POS Indonesia mendapatkan keuntungan 10% dari penjualan
kartu shar-E.
Adapun dalam bagi hasil, yang menentukan nisbah atau bagi hasil
pada kartu shar-E ini adalah Bank Muamalat Indonesia, karena Bank
Muamalat Indonesia sebagai pemilik produk kartu shar-E sedangkan PT.
POS Indonesia diberi wewenang untuk menjualkan dan memasarkan kartu
shar-E dan PT. POS hanya mengikuti semua ketentuan-ketentuan yang ada
pada Bank Muamalat Indonesia. bahwa keuntungan yang didapat oleh
pembagian bagi hasil antara nasabah dengan Bank porsi nisbah tersebut
adalah 22:78.6
6 Wawancara dengan Ibu Neti manager Relatioship Bank Muamalat Indonesia Cabang Semarang
48
E. Pengertian Kartu Shar-E
Shar-E (dibaca syar‟i) berarti sesuai dengan syariah yaitu aturan-
aturan allah, tuhan semesta alam yang diberikan untuk kemaslahatan umat
manusia. Shar-E (dibaca share atau sye) berarti pengelolaan rekening shar-
E anda dijalankan secara Islami dan akan memperoleh bagi hasil yang
sesuai dengan syariah. Huruf „E‟ dalam kata shar-E adalah kependekan dari
kata electronic yang berarti shar-E didukung dengan teknologi tinggi yang
memberikan kemudahan layanan transaksi elektronis. Huruf ع atau „ain
dalam logo shar-E dalah simbol dari sebuah kata dalam bahasa arab yang
berarti mata atau lensa yang menerima cahaya. Shar-E merupakan sumber
cahaya yang memberikan solusi juga sumber kebaikan sebagai tempat hijrah
menuju ekonomi non ribawi.7
Jadi, yang dimaksud dengan Shar-E adalah tabungan instan investasi
syari‟ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone
Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor Pos seluruh Indonesia.
Hanya dengan Rp. 50.000,- langsung dapat diperoleh satu paket kartu Shar-
E dengan saldo awal tabungan Rp. 40.000,- sebagai serana menabung dan
berinvestasi di Bank Muamalat. Shar-E dapat dibeli melalui Kantor Pos
Online di seluruh Indonesia. Diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan
bagi hasil kompetitif.
Ada beberapa alasan mengapa dinamakan dengan produk Shar-E,
antara lain adalah:
7 Sumber Data di peroleh: buku panduan penggunaan shar-E
49
1. Easy : Mudah memilikinya, mudah penyetorannya, mudah
pengelolaan dananya. Dengan membeli paket perdana Shar-E anda
akan langsung menjadi Nasabah Bank Muamalat.
2. Everywhere : cukup membeli paket Shar-E di kantor pos online
terdekat di seluruh Indonesia. Selanjutnya nasabah dapat melakukan
penyetoran tabungan investasi melalui seluruh kantor Pos Online.
3. Extraordinary : setiap bulan nasabah memperoleh bagi hasil murni
syari‟ah yang akan ditambahkan ke rekening setiap bulannya.8
F. Prosedur Pendaftaran Anggota Pemegang Kartu Shar-E BMI di PT.
POS Indonesia Cabang Semarang
Untuk mekanisme pelaksanaan, PT. POS Indonesia Cabang
Semarang hanya melayani pendaftaran anggota kartu shar-E dan penyetoran
uang bagi nasabah. Selebihnya dilakukan oleh Bank Muamalat karena
sebagai pemilik produk kartu shar-E.
Adapun prosedur pelaksanaan pendaftaran anggota kartu shar-E di
PT. POS Indonesia Cabang Semarang berdasarkan pada hasil wawancara
dengan Bapak Budi sebagai nasabah pengguna kartu shar-E adalah sebagai
berikut:.
1) Meminta formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia.
2) Mengisi formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia.
3) Menyerahkan fotocopy KTP atau surat tanda pengenal lainnya.
8 http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-mudharabah.html/
di akses tanggal 26 juli 2001
50
4) Menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah ) yang
nantinya akan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- (
sepuluh ribu rupiah ) sehingga total saldo awal menjadi Rp. 40.000,-
(empat puluh ribu rupiah) .
5) Setelah penyetoran, kemudian mendapatkan tanda bukti pembayaran
kemudian mendapatkan paket shar-E yang terdiri dari:
a) Satu buah Kartu ATM.
b) Satu buah PIN.
c) Satu buah TIN.9
d) Satu buah Formulir Aplikasi Shar-E.
e) Satu buah buku Panduan Penggunaan shar-E.
Selain kemudahan-kemudahan diatas hal-hal lain yang mendasari
nasabah untuk menggunakan kartu shar-E sebagai Investment Shariah Card
adalah sebagai berikut:
a) Praktis.
b) Tanpa buku tabungan.
c) Tanpa saldo minimum.
d) Gratis biaya penutupan rekening.
e) Bagi hasil bulanan yang kompetetif.
f) Fasilitas Mobile Banking dan sms Banking.
g) Online diseluruh cabang Bank Muamalat.
h) Setoran minimum berikutnya yang ringan10
.
9 TIN : Telephone Identification Number
51
Wawancara selanjutnya dengan ibu istikomah mengenai keuntungan
menggunakan kartu shar-E, beliau menjelaskan bahwa ketertarikan
menggunakan kartu shar-E, karena kartu shar-E sangat praktis dan mudah
dalam transaksi dan biaya administrasinya sangat ringan.11
Selain dengan ibu istikomah wawancara dilakukan dengan ibu Cici
yang mana juga sebagai pengguna kartu shar-E, beliau mengatakan bahwa
kartu shar-E merupakan kartu yang berbeda dengan kartu-kartu
konvensional lainnya, bahwa menurut beliau kartu shar-E merupakan kartu
yang berprinsip bagi hasil dan berbeda dengan kartu konvensional yang
berprinsip bunga. Sehingga beliau yakin menggunakan kartu shar-E dapat
berinvestasi dengan prinsip Syar‟iah.12
1. Syarat Dan Ketentuan Umum Pemegang Kartu Shar-E
Dalam kartu shar-E sangat diperlukan syarat-syarat dan ketentuan
sebagai pemegang kartu shar-E, diantaranya:
a. Kartu shar-E (selanjutnya disebut kartu) diperuntukkan bagi
pembeli paket perdana shar-E (selanjutnya disebut pemegang
kartu) dan hanya boleh dipergunakan untuk transaksi-transaksi
yang ditentukan oleh Bank Muamalat (selanjutnya disebut Bank).
b. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas kartu dan
kerahasiaan PIN dan TIN yang diberikan oleh pihak Bank.
10 Wawancara dengan bapak Budi nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29
Oktober 2011
11 Wawancara dengan ibu Istikomah nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29
Oktober 2011 12 Wawancara dengan ibu Cici nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal 29 Oktober
2011
52
c. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas semua transaksi
yang diperoses dengan menggunakan kartu, baik diselenggarakan
secara sepengetahuan pemegang kartu atau tidak.
d. Apabila terjadi kehilangan atau pencurian kartu maka Pemegang
Kartu wajib melaporkan kepada Bank. Bank akan menerima
laporan selama jam kantor. Pemegang kartu bertanggung jawab
atas semua transaksi yang terjadi sampai pemberitahuan tersebut
diterima oleh Bank.
e. Segala data yang diberikan nasabah kepada Bank akan dianggap
benar atau sah karenanya Bank tidak bertanggung jawab atas segala
sengketa yang timbul dikemudian hari karena ketidakbenaran data
yang diberikan.
f. Data yang tersimpan didalam data base Bank Muamalat adalah data
pembeli kartu. Bank tidak bertanggung jawab atas akibat yang
ditimbulkan dari pemindahtanganan kartu kepada orang lain.
g. Pemindahan Kartu shar-E kepada pihak lain harus disertai dengan
pembaharuan dokumen yang diberitahukan secara tertulis kepada
Bank. Dalam hal kelengkapan dokumen tersebut tidak dipenuhi
maka Bank tidak bertanggung jawab terhadap segala bentuk
penyalahgunaan kartu yang terjadi karena hal tersebut.
h. Perubahan nama, kedudukan, alamat, dan perubahan-perubahan
lain yang terjadi pada pemegang kartu rekening harus dengan
segara diberitahukan secara tertulis kepada Bank. Dalam hal ini
53
Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian sebagai akibat
kejadian-kejadian tersebut.
i. Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan kartu yang tidak
sah. Bank tidak bertanggung jawab dalam hal ada tuntutan ganti
rugi atas kehilangan karena pengguna kartu secara tidak sah
tersebut.
j. Pemegang Kartu dengan ini memberikan kuasa yang tidak dapat
ditarik kembali kepada Bank untuk mendebet rekening Pemegang
Kartu atas dana yang ditarik oleh pemegang kartu melalui
transaksi-transaksi yang ditentukan oleh pihak Bank beserta jumlah
uang lainnya yang menjadi kewajiban pemegang kartu.
k. Apabila karena apapun dana yang bukan milik pemegang kartu
ditarik melalui pengguna kartu, pemegang kartu harus
mengembalikan dana tersebut pada tanggal yang telah ditentukan
dalam permintaan Bank. Apabila pemegang kartu tidak
mengembalikan dana tersebut pada tanggal yang ditentukan bank
maka atas dana yang ditarik itu akan dikenakan denda yang akan
ditentukan dari waktu kewaktu oleh bank, denda yang mengikat
pemegang kartu.
l. Jika dirasakan perlu oleh pihak Bank, maka bank berhak mendebit
rekening nasabah atau menahan dana untuk sementara waktu atas
rekening nasabah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kenasabah.
54
m. Bank tidak bertanggung jawab atas penggunaan dan kelancaran
bekerjanya mesin ATM bank lain selain ATM Muamalat dan atas
segala kehilangan, pemalsuan, kerusakan atau tuntutan-tuntutan
yang timbul dari kegagalan pemakaian fasilitas dan atau kartu
manapun sarana komunikasi yang diakibatkan hal-hal diluar
pengawasan yang selayaknya dari Bank.
n. Kebijakan mengenai batas penarikan maksimum perhari, jasa-jasa
pengguna atas kartu dan fasilitas lain bagi pemegang kartu
dituangkan dalam penetapan sendiri.
o. Bank dapat menghentikan, menambah, mengurangi mengadakan
perubahan terhadap tingkat pemakaian, cara-cara pemakaian, batas-
batas maksimum penarikan dan transaksi, jam operasi, jasa-jasa
dan penggunaan lainnya atas kartu dan fasilitas atau mengadakan
perubahan-perubahan, amandemen-amandemen atau mengadakan
suplemen-suplemen atas syarat-syarat dan ketentuan ini, dengan
pemberitahuan yang dianggap cukup oleh pihak Bank.
p. Apabila pemegang kartu meninggal dunia, maka saldo yang ada
didalam kartu bisa dipindahkan kepihak lain denga syarat-syarat
yang ditentukan oleh pihak Bank.
q. Pemegang kartu tunduk pada syarat dan ketentuan umum
pembukaan kartu Shar-E.
55
r. Bank berhak setiap saat memblokir, membatalkan dan/atau
mengakhiri pengguna kartu secara sepihak bila pemegang kartu
lalai/tidak mentaati syarat dan ketentuan umum ini.
s. Semua kuasa yang diberikan oleh Pemegang Kartu kepada Bank
berdasarkan syarat dan ketentuan umum ini tidak dapat dijabut
kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk
sebab-sebab yang tercantum dalam pasal 1813, 1814, dan 1816
kitab Undang-Undang Hukum Perdata.13
1) Pasal 1813 : “Pemberi Kuasa berakhir: dengan ditariknya
kembali kuasanya si kuasa; dengan pemberitahuan penghentian
kuasanya oleh si kuasa; dengan meninggalnya.
Pengampuannya, atau pailitnya si pemberi kuasa; dengan
perkawinannya siperempuan yang memberikan atau menerima
kuasa.”
2) Pasal 1814 : “Si pemberi kuasa dapat menarik kembali
kuasanya manakala itu dikehendakinya, dan jika alasan untuk
itu, memaksa si kuasa untuk mengembalikan kuasa yang
dipegangnya. ”
3) Pasal 1816 : “pengangkatan seorang kuasa baru, untuk
menjalankan suatu urusan yang sama, meyebabkan ditariknya
kembali kuasa yang pertama, terhitung mulai hari
13 Data diperoleh dari: Formulir Aplikasi shar-E POS Indonesia.
56
diberitahukannya kepada orang yang belakangan ini tentang
pengangkatan tersebut”.14
t. Syarat dan ketentuan-ketentuan ini akan ditafsirkan menurut
hukum RI dan pada para pihak yang bersangkutan menyatakan
dengan tegas tunduk dengan pengadilan RI. Untuk keperluan
tersebut diatas para pihak yang bersangkutan memilih kantor
panitera PN Jakarta Pusat atau PN lainnya dalam wilayah RI yang
disetujui oleh Bank sebagai domisili hukum mereka yang tetap.
2. Manfaat dan Keuntungan Kartu Shar-E
Sangat banyak sekali manfaat dan keuntungan dari kartu shar-
E, diantaranya:
a) Praktis.
b) Tanpa buku tabungan.
c) Tanpa saldo minimum.
d) Gratis biaya penutupan rekening.
e) Bagi hasil bulanan yang kompetetif.
f) Fasilitas Mobile Banking dan sms Banking.
g) Online diseluruh cabang Bank Muamalat.
h) Setoran minimum berikutnya yang ringan.15
3. Layanan kartu shar-E
Dalam layanan kartu shar-E bisa menambahkan saldo dengan
cara sebagai berikut:
14 R.Subekti dan Tjitrosudibio, KitabUndang-Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT.
PradnyaParamita, 2004, Hlm. 461
15 Data di peroleh dari brosur Tabungan Muamalat.
57
Transaksi Media / tempat efektifitas Biaya (*)
Setoran tunai Outlet-outlet bank
muamalat
Real time
Bebas
biaya
Counter SOPP pos
Real time
Bebas
biaya
Outlet IZI ULANG Real time Bebas
biaya
Transfer dari
bank lain
Outlet-outlet bank lain
Hari kerja
berikutnya
atau
tergantung
pada lokasi
bank tempat
transfer
Sesuai
kebijakan
masing-
masing
bank
Jaringan ATM
Prima/BCA
Real time
Rp. 4.000,-
Jaringan ATM
Bersama
Real time Rp. 5.000,-
Pemindahbukuan
dari rekening
lain di Bank
Muamalat
Outlet-outlet Bank
Muamalat
Real time
Bebas
biaya
SALAMUAMALAT
Real time
Pulsa lokal
ATM Muamalat
Real time
Bebas
biaya
58
Jaringan ATM
Prima/BCA
Real time
Rp. 4.000,-
Jaringan ATM
Bersama
Real time Rp. 5.000,-
dengan cara di atas akan mempermudah pengguna kartu shar-E dalam
hal penambahan saldo.16
Dalam Penarikan tunai dapat diambil melalui jaringan ATM
Prima/BCA dan ATM-ATM bank lain yang berlogo ATM Bersama
tidak dikenakan biaya. Dan pemegang shar-E dapat berbelanja
disetiap outlet yang bertanda Debit BCA dan dikenakan biaya Rp.
3.000,- untuk setiap transaksi.
4. Keunggulan Kartu Shar-E
Kartu shar-E memiliki banyak sekali keunggulan dari kartu
tabungan yang lain, diantaranya:
a) Mudah pendaftarannya
Pendaftaran sangat mudah, hanya dengan memberikan kartu
identitas diri seperti KTP atau SIM dan mengisi formulir
pendaftaran di Bank Muamalat atau kantor Pos Online
b) Harga pembelian starter pack yang terjangkau
Harga starter pack17
yang ditawarkan Rp. 50.000,-, dengan
harga tersebut nasabah sudah memiliki tabungan senilai Rp.
16 Buku panduan pengguna kartu shar-E, Op.Cit.
59
40.000,-, sedangkan yang Rp.10.000,-, digunakan untuk
administrasi.
c) Kemudahan mengakses
Bank Muamalat Indonesia bekerja sama dengan PT Pos
Indonesia. Pendaftaran tidak harus dilakukan di bank muamalat,
tapi bisa dilakukan di kantor Pos yang berlogo shar-E. Ada sekitar
1600 kantor Pos Indonesia yang berlogo shar-E dan siap melayani
nasabah produk shar-E.
d) Tanpa menggunakan buku tabungan
Rekening shar-E tidak dilengkapi dengan buku tabungan.
Jadi nasabah yang membuka rekening shar-E hanya akan mendapat
kartu yang berfungsi sebagai kartu identitas pemilik shar-E
sekaligus berfungsi sebagai kartu ATM. Untuk cek saldo nasabah
bisa telepon ke call center atau cek atm. Pengecekan saldo atm
akan dikenakan biaya administrasi Rp.1.500,-per pengecekan.
e) Tarik tunai tanpa biaya
Penarikan dana dapat dilakukan melalui teller atau bisa
melalui jaringan atm BCA/bersama. Untuk mengambil di teller,
cukup isi formulir penarikan dana, serahkan ke teller dengan
menunjukan kartu identitas. Tanpa kartu identitas, penarikan di
teller tidak bisa dilakukan. Penarikan dana lewat teller atau ATM
bebas biaya.
17 Starter Pack: paket perdana
60
f) Bebas biaya administrasi bulanan
Nasabah tidak dikenakan beban biaya administrasi bulanan
jika saldo tabungannya di atas Rp.100.000.-. sedangkan jika saldo
tabungan dibawah Rp. 100.000,- hanya dikenakan beban biaya
administrasi Rp.1000-/bulan.
g) Jaringan ATM luas
Penarikan dana tabungan shar-E bisa dilakukan via ATM
yang tersebar luas. Ribuan jaringan ATM BCA dan ATM Bersama
yang tersebar diseluruh nusantara, dapat digunakan untuk
penarikan tanpa biaya.
h) Transaksi BCA
Produk shar-E dapat digunakan untuk bertansaksi melalui
debit BCA. Penggunaan debit ini dapat dikenai biaya Rp.3000,-
/transaksi.
i) Bisa digunakan di Malaysia
Bank Muamalat berkerja sama dengan MEPS (Malaysia
Electric sounthern bank), maybank, honk leong Bank, Affin Bank
dan southern Bank. sehingga produk shar-E dapat digunakan di
malaysia.
j) Sistem Bagi Hasil
Seperti produk tabungan syariah lainnya, pemegang produk
shar-E juga akan mendapatkan bagi hasil. Tanpa menggunakan
sistem bunga.
61
k) Cek saldo via sms
Pengecekan saldo dapat dilakukan melalui telepon selular via
sms dengan melakukan registrasi nomor selular nasabah terlebih
dahulu.
l) Call center 24 jam
Fasilitas layanan call 24 jam untuk pengecekan saldo,
penggantian PIN yang hilang, atau merubah PIN.
m) Transfer real time ke rekening BCA
Transfer ke rekening BCA via ATM, sehingga memudahkan
nasabah mentranfer dana tabungan ke BCA melalui ATM dengan
dikenakan biaya Rp. 4000,-
n) Tidak ada saldo minimal
Jika ditabungan lain harus ada dana yang mengendap di
rekening, di produk shar-E hal tersebut tidak berlaku. Tidak ada
saldo minimal dalam tabungan ini.18
5. Penutupan Rekening Shar-E
a) Penutupan rekening dengan saldo sampai dengan Rp. 10.000.000,-
(sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan dengan melakukan penarikan
tunai langsung melalui ATM.
b) Jika saldo rekening di atas Rp. 10.000.000,- cukup datang ke
Counter SOPP Pos tempat membeli Shar-E.
18 www.lontar.vi.ac.id/file?file=digital/ di akses pada tanggal 15 Agustus 2011 jam 15.00
62
c) Meminta Formulir Layanan Shar-E kepada petugas Counter, isi dan
kirimkan Formulir tersebut ke bank Muamalat melalui SOPP Pos
terdekat dengan melampirkan:
- Formulir pembukaan Shar-E
- Fotocopy Identitas diri yang masih berlaku
- Kartu ATM yang telah digunting.
d) Permohonan tersebut akan segera diproses lebih lanjut dan Bank
Muamalat akan mengirimkan surat konfirmasi atas penutupan
rekening tersebut.
63
BAB IV
ANALISIS AKAD MUDHARABAH PADA KARTU SHAR-E BMI
DI PT. POS INDONESIA CABANG SEMARANG
Pos Indonesia merupakan sebuah badan usaha milik negara BUMN
Indonesia yang bergerak di bidang layanan POS. Saat ini, bentuk badan usaha
Pos Indonesia merupakan perseroan terbatas dan sering disebut dengan PT. Pos
Indonesia. Bentuk usaha Pos Indonesia ini berdasarkan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1995. Peraturan Pemerintah tersebut berisi
tentang pengalihan bentuk awal Pos Indonesia yang berupa perusahaan umum
(perum) menjadi sebuah perusahaan (persero). PT. Pos Indonesia adalah suatu
perusahaan skala nasional yang melayani jasa antar barang baik didalam kota
maupun diluar kota.
Konsep mudharabah telah banyak diterapkan pada setiap lembaga-
lembaga keuangan syariah, begitupun halnya di PT. POS. Walaupun pos
merupakan suatu perusahaan skala nasional yang melayani jasa antar barang
baik didalam kota maupun diluar kota. Didalamnya juga melayani pendaftaran
anggota pemegang kartu shar-E dan terdapat juga praktek bagi hasil antara
Nasabah dengan Bank. Mudharabah diartikan sebagai suatu sistem yang
meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia modal (shahibul al-
mal) dengan pengelola dana (mudharib) kemudian keuntungan di bagi berdua
sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat.
64
PT. POS Indonesia pada dasarnya bukan lembaga keuangan, namun PT.
POS Indonesia mewakili dari Bank Muamalat Indonesia dalam pendaftaran
anggota pemegang kartu shar-E dan meneerima penyetoran tabungan dari
nasabah dan PT. POS Indonesia berusaha menerapkan konsep mudharabah
dalam kartu shar-E. Termasuk diantaranya adalah PT. POS Indonesia Cabang
Semarang yang senantiasa berusaha menerapkan pelaksanaan akad mudharabah
pada kartu shar-E. Usaha pelaksanaan akad mudharabah tersebutlah yang akan
penulis analisa dalam bab ini.
A. Analisis Pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT.
POS. Indonesia Cabang Semarang
Sebagaimana telah penulis kemukakan dalam bab sebelumnya,
bahwasannya PT. POS Indonesia Cabang Semarang adalah sebuah lembaga
yang menangani jasa antar barang baik didalam kota maupun diluar kota.
Selain itu PT. POS juga memberikan layanan dalam pendaftaran anggota
pemegang kartu shar-E. Kartu Shar-E merupakan kartu tabungan instant
yang dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia. Shar-E mampu
menembus keterbatasan jaringan perbankan syariah di seluruh Indonesia.
Dengan kartu Shar-E, masyarakat dapat bertransaksi perbankan syariah di
daerah terpencil sekalipun. Sebagai bank syariah pertama di Indonesia,
Bank Muamalat Indonesia dikenal inovatif. Banyak terobosan yang telah
dilakukan oleh bank yang mengusung semboyan ''Pertama murni syariah''
itu. Salah satunya adalah Shar-E yang merupakan paket Investment Shariah
65
Card1 pertama di Indonesia, bahkan di dunia.
2 Shar-E adalah tabungan
instan investasi syari’ah yang memadukan kemudahan akses ATM, Debit
dan Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli di kantor pos seluruh
Indonesia.3
Kantor PT. Pos Indonesia telah dipercaya sebagai mitra jaringan
Bank Muamalat Indonesia yang menjadi tempat atau point of meeting bagi
banyak masyarakat dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memperoleh kartu
Shar-E , melalui gerai Muamalat atau kantor pos on-line.
Dalam pelaksanaannya PT. POS Indonesia yang merupakan
perwakilan atau yang disebut dengan wakalah dari Bank Muamalat
Indonesia untuk menjualkan kartu shar-E, melayani pendaftaran anggota
pemegang kartu shar-E dan melayani penyetoran tabungan.
Kartu shar-E BMI pada PT. POS Indonesia Cabang Semarang
menggunakan akad mudharabah. Bahwa pengertian Mudharabah adalah
suatu kontrak kemitraan (partnership) yang berdasarkan pada prinsip bagi
hasil dengan cara seseorang memberikan modalnya kepada orang lain untuk
melakukan bisnis dan kedua belah pihak membagi keuntungan atau
memikul beban kerugian berdasarkan isi perjanjian bersama. Sedangkan
syarat dan rukun dari mudharabah yaitu adanya shahibul al maal (nasabah)
dan mudharib (bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia) Dalam hal
1 Investment Shariah Card : kartu penanaman modal shari’ah
2 http://pikiranmhsw.blogspot.com/2011/05/penelitian-faktor-minat-beli.html/ dikutip
hari kamis 10 agustus 2011 3 http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-mudharabah.html/
dikutip hari kamis 10 agustus 2011
66
ini PT. POS Indonesia Cabang Semarang melayani pendaftaran anggota
kartu shar-E dan melayani penyetoran tabungan, yang mana akad yang
dipakai dalam bagi hasil antara nasabah dengan Bank adalah akad
mudharabah. Bahwa prosedur yang ada di PT. Pos dimulai dari pendaftaran
anggota, penyetoran tabungan kartu shar-E yang nantinya nasabah akan
mendapatkan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan.
Mudharabah akan sempurna, jika ada rukun sebagai berikut:
1. Ada mudharib ( pelaksana usaha ).
2. Ada pemilik dana
3. Ada usaha yang akan dihasilkan
4. Ada nisbah (keuntungan)
5. Ada ijab qabul.4
Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam mudharabah adalah
sebagai berikut:
1. Pemodal dan pengelola.
2. Sighat (ijab dan qabul)
3. Modal (maal).5
4. Keuntungan (nisbah)
Dari ketentuan rukun dan syarat yang ada, PT. POS Indonesia
Cabang Semarang dalam pelaksanaanya sudah sesuai dengan ketentuan
rukun dan syarat akad mudharabah, diantaranya yaitu:
4 Muhammad Syakir Sula, Loc.Cit. hal. 334 5 Nasron Harun, Loc. Cit, Hal. 178
67
1. Adanya pelaksana usaha
Yang mana dalam hal ini pelaksana usahanya yaitu pihak
Bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia Cabang
Semarang.
2. Adanya pemilik modal
Dalam hal ini sebagai pemilik modal yaitu pihak nasabah.
3. Adanya usaha yang dihasilkan
Usaha yang dihasilkan adalah uang tabungan dari nasabah.
4. Adanya laba
Yaitu sebuah keuntungan yang diperoleh dari modal nasabah
yang kemudian dikelola oleh pihak bank sehingga mendapatkan
keuntungan (profit).
5. Adanya kesepakatan
Kesapakatan disini adalah kesepakatan antara nasabah
dengan pihak bank yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia
dalam melakukan bagi hasil.
Jadi dalam pelaksanaan akad mudharabah pada kartu shar-E BMI
di PT. POS Indonesia Cabang Semarang bahwa peran PT. POS Indonesia
merupakan perwakilan (Wakalah) dari Bank Muamalat Indonesia dalam
penjualan kartu shar-E dan pendaftaran anggota pemegang kartu shar-E
maupun penyetoran tabungan dapat dilakukan di PT. POS Indonesia
Cabang Semarang. Sehingga dalam pelaksanaan akad mudharabah pada
kartu shar-E telah sesuai dengan rukun dan syarat mudharabah.
68
Adapun hak dan kewajiban sebagai shahibul al-maal dan mudharib
adalah sebagai berikut:
1. Hak dan kewajiban nasabah (shahibul al-maal)
a) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam
mudharabah.
b) Meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga yang dapat
digunakan apabila mudharib melakukan pelanggaran atas akad
mudharabah.
c) Mengawasi pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan oleh
mudharib.
d) Menyediakan seluruh modal yang disepakati.
e) Menanggung seluruh kerugian usaha yang tidak diakibatkan oleh
kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran bank (mudharib) atas
mudharabah.6
2. Hak dan kewajiban bank yang diwakilkan pada PT. POS Indonesia
(mudharib).
a) Menerima bagian laba tertentu sesuai yang disepakati dalam
mudharabah.
b) Mengelola kegiatan usaha tercapainya tujuan mudharabah tanpa
campur tangan nasabah (shahibul al-maal).
6 Yeni Salma Barlinti, Loc. Cit, hal. 352
69
c) Mengelola modal yang telah diterima dari nasabah (shahibul al-
maal) sesuai dengan kesepakatan, dan memperhatikan syariah
Islam serta kebiasaan yang berlaku.
d) Menanggung seluruh kerugian usaha yang diakibatkan oleh
kelalaian, kesengajaan dan atau pelanggaran bank (mudharib)
atas mudharabah.7
Maka antara pihak bank yang diwakilkan kepada PT. POS
Indonesia yang di sebut mudharib dengan nasabah disebut shahibul
al-maal harus melakukan hak dan kewajiban yang telah tentukan
seperti yang tercantum diatas.
Adapun Prosedur pelaksanaan pendaftaran anggota kartu shar-E
BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang adalah sebagai berikut:
1) Meminta formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia.
2) Mengisi formulir aplikasi shar-E Pos Indonesia.
3) Menyerahkan fotocopy KTP atau surat tanda pengenal lainnya.
4) Menyetorkan uang sebesar Rp. 50.000,- ( lima puluh ribu rupiah )
yang nantinya akan dikurangi biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,-
( sepuluh ribu rupiah ) sehingga total saldo awal menjadi Rp. 40.000,-
(empat puluh ribu rupiah) .
5) Setelah penyetoran, kemudian mendapatkan tanda bukti pembayaran
kemudian mendapatkan paket shar-E yang terdiri dari:
7 Ibid. hlm.353
70
a) Satu buah Kartu ATM.
b) Satu buah PIN.
c) Satu buah TIN.8
d) Satu buah Formulir Aplikasi Shar-E.
e) Satu buah buku Panduan Penggunaan shar-E.
Penerapan Akad mudharabah yang ada di PT. POS Indonesia
sudah sesuai dengan prinsip syariah, karena dalam pelaksanaanya sudah
memenuhi syarat dan rukun dari mudharabah.
B. Analisis Akad Mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS
Indonesia Cabang Semarang Di Tinjau dari Segi Prinsip-prinsip
Muamalah Islam
Pada dasarnya hukum mudharabah adalah boleh (mubah), dasar
hukumnya ialah sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari
Shuhaib r.a., bahwasannya rasullah Saw. Telah bersabda:
ال للبيع ولط البر با لشعير للبيث ت فيهن البر كة البيع الي اجل والمقا رضة وخثةثال
“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang
ditangguhkan,memberi modal, dan campur tangan gandum dengan jelai
untuk keluarga, bukan untuk di jual”. 9
Mudharabah adalah suatu kontrak kemitraan (partnership) yang
berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan
8 TIN : Telephone Identification Number
9 Imam abu bakar muhammad al husni, Kifayatul Akhyar, Semarang, Usaha sekeluarga:
t.th, Hal 301.
71
modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah pihak
membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan isi
perjanjian bersama.10
Jadi, akad mudharabah yang berprinsipkan bagi hasil
yang mana bagi hasil tersebut akan dibagikan antara nasabah dengan
lembaga keuangan itu adalah keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan
dana simpanan yang dijadikan modal. Artinya besar kecilnya nilai uang
yang akan diterima masing-masing pihak tidak bisa ditentukan diawal akad.
Penentuan yang dilakukan diawal akad adalah penentuan nisbah atau porsi
bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak bukan jumlah
nominal uang. Penentuan nisbah bagi hasil tersebut besar kecilnya sesuai
dengan proporsinya masing-masing pihak.
Prinsip bagi hasil dalam lembaga keuangan syariah adalah hal yang
sangat mendasar, karena dengan prinsip bagi hasil inilah lembaga keuangan
syariah dikenal oleh masyarakat luas. Prinsip bagi hasil juga dijadikan
sebagai pembeda antara lembaga keuangan syariah dengan lembaga
keuangan konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada pengambilan dan
pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga
keuangan atau yang diberikan lembaga keuangan kepada nasabah.
Nisbah Bagi Hasil kartu shar-E yang ada PT. POS Indonesia Cabang
Semarang telah ditentukan oleh bank, sehingga bank sudah berusaha
membagikan keuntungan (profit) yang diperoleh dari keseluruhan
keuntungan dari Bank. Pembagian keuntungan berdasarkan nisbah (bagian)
10 Muhammad Syakir Sula, Loc. Cit, Hlm. 329
72
yang disepakati di awal akad antara Nasabah dengan Bank. Adapun porsi
nisbah tersebut yaitu 22:78, yang artinya 22% keuntungan untuk nasabah
dan yang 78% persen adalah keuntungan untuk Bank.
Dalam Hukum Ekonomi Syariah/fiqih Muamalah, sistem bagi hasil
mempunyai ciri dan karakteristik yang berbeda dengan perhitungan bunga
seperti pada suatu bank-bank konvensional. Bagi hasil dapat dibenarkan
bila:
1. Penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu
akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan yang
diperoleh.
3. Bagi hasil bergantung pada proyek yang dibiayai. Bila proyek merugi
maka kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah
pendapatan.
5. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.11
11 Muhammad Syafi’i Antonio, Loc. Cit, hlm.61
73
Dengan melihat sistem bagi hasil pada kartu shar-E yang
dipraktekkan di PT. POS Indonesia cabang Semarang seperti apa yang
penulis paparkan diatas dan selanjutnya dilakukan analisis dengan konsep
mudharabah sebagaimana di dalam literatur-literatur Hukum Ekonomi
Islam/Fiqih, maka dapat dikatakan bahwa bagi hasil yang dipraktekkan oleh
PT. POS Indonesia Cabang Semarang adalah telah sesuai dan sudah relevan
dengan prinsip-prinsip Muamalah Islam.
74
BAB V
PENUTUP
Berdasarkan pembahasan dan analisa pada bab-bab sebelumnya, penulis
membuat kesimpulan dari penelitian yang berjudul: Analisis Pelaksanaan akad
Mudharabah pada kartu shar-E BMI di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.
A. Kesimpulan
1. Kartu shar-E adalah tabungan instan investasi syari’ah yang
memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan Phone Banking dalam
satu kartu. Kartu shar-E ini dikeluarkan oleh Bank Muamalat Indonesia.
Seiring berkembangnya kebutuhan konsumen akan kartu shar-E
tersebut, Bank Muamalat Indonesia melakukan kerjasama dengan PT.
POS Indonesia dalam hal penjualannya. Sehingga untuk mendapatkan
kartu shar-E bisa di akses melalui PT. POS Indonesia. Manfaat dan
Keuntungan dari penggunaan kartu shar-E bagi nasabah adalah kartu
shar-E sangat praktis, tanpa menggunakan buku tabungan,dan bagi hasil
yang kompetetif. Dalam pelaksanannya kartu shar-E menggunakan
akad mudharabah. Yaitu suatu kontrak kemitraan (partnership) yang
berdasarkan pada prinsip bagi hasil dengan cara seseorang memberikan
modalnya kepada pihak lain untuk melakukan bisnis dan kedua belah
pihak membagi keuntungan atau memikul beban kerugian berdasarkan
isi perjanjian bersama. Isi perjanjiannya bahwa jika ada kerugian yang
disebabkan oleh pihak Bank maka yang bertanggung jawab disini
75
adalah pihak bank karena bank sebagai pemilik produk kartu shar-E
kecuali kelalaian dari nasabah tersebut maka pihak tidak akan
memberikan ganti rugi atau tidak akan bertanggung jawab mengenai hal
tersebut.
2. Penerapan akad mudharabah pada kartu shar-E, sebagaimana
dipraktekkan di PT. POS Indonesia cabang Semarang sudah sesuai
dengan teori mudharabah yang ada dalam Muamalah Islam, karena
dalam pelaksanaan akad mudharabah sudah memenuhi syarat dan
rukun dari akad mudharabah, adapun rukun dan syarat dari akad
mudharabah yaitu (i) adanya shahibul maal, yang mana dalam hal ini
adalah nasabah (ii) adanya mudharib, yaitu bank sebagai pengelola
yang diwakilkan kepada PT. POS Indonesia Cabang Semarang (iii)
adanya usaha yang dihasilkan yaitu dari uang tabungan dari nasabah.
Adapun hak dan kewajiban dari shahibul maal (nasabah) yaitu
mengelola atas semua dana dan mudharib (pihak bank yang diwakilkan
kepada PT. POS Indonesia) hanya memberikan dana tabungan. dalam
prakteknya di PT. POS Indonesia Cabang Semarang peran PT. POS
Indonesia mewakili melakukan penjualan kartu shar-E dan hanya
menerima penyetoran tabungan dari nasabah kartu shar-E, dalam
pelaksanaan praktek mudhrabah yang telah sesuai dengan prinsip-
prinsip Muamalah Islam . Dari segi bagi hasilnya antara nasabah
dengan bank pada kartu shar-E telah disepakati bahwa porsi nisbah
76
(bagian) yaitu 22:78 yang artinya 22% keuntungan untuk nasabah
sedangkan 78% keuntungan yang diperoleh oleh bank.
B. Saran-saran
Setelah penyusun mengetahui seluk beluk pelaksanaan akad
mudharabah pada kartu shar-E di PT. POS Indonesia Cabang Semarang.
Maka penyusun memberikan saran sebagai berikut:
1. Akad mudharabah yang ada di PT. POS Indonesia Cabang Semarang
yang selama ini telah dilaksanakan, hendaknya belajar dari lembaga-
lembaga keuangan syariah yang terlebih dahulu ada dan berpengalaman
dalam mengoperasionalkan lembaganya sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah yang berlaku. Sehingga kepercayaan masyarakat publik
terhadap layanan dalam kartu shar-E yang dilakukan oleh PT. POS
Indonesia Cabang Semarang semakin besar dan lebih meningkat.
Dengan meningkatnya minat masyarakat untuk membuat kartu shar-E
di PT. POS Indonesia Cabang Semarang, sehingga akan dapat
mendongkrak pendapatan dan keuntungan yang diperoleh oleh PT. POS
Indonesia.
2. Perlu adanya peningkatan kinerja melalui pengembangan SDM.
Sehingga PT. POS Indonesia Cabang Semarang dapat menjadi lembaga
jasa layanan khususnya layanan kartu shar-E yang dapat dipercaya oleh
berbagai kalangan masyarakat.
77
C. Penutup
Dengan mengucapkan puji syukur senantiasa penulis panjatkan puji
syukur kehadiratAllah SWT yang telah melimpahkan nikmat yang terhingga
sehingga penulis mampu menyelasaikan penyusunan sekripsi ini. Penulis
menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sebuah
harapan kesempurnaan, kekurangan ini tidak lain adalah karena keterbatasan
yang ada pada penulis serta beberapa faktor lainnya, oleh karena itu koreksi,
kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat penulis harapan
demi penyempurnaan karya skripsi ini.
Akhirnya dengan mengucapakan Alhamdulilah penulis sangat
berharap semoga penulis dapat mengambil pelajaran dari segala apa yang
telah penulis dapatkan dan amalkan dalam masa study ini, serta semoga
karya ini mampu memberikan manfaat bagi setiap pembaca sehingga
mampu membuka cakrawala tentang bagi hasil pengguna kartu shar-E di
PT. POS Indonesia.
Dan akhir dari yang terakhir, hanya kepada Allah SWT penulis
berserah diri dan kepadany-Nya penulis memohon segala bimbingan dan
pertolongan. Amin.
DAFTAR PUSTAKA
Ali, Zainuddin, Hukum Perbankam Syariah, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
Al-Fauzan, Saleh Fiqih Sehari-hari, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
Al-hafidz bin Hajar Al-‘Asqalani, Buluqul Maram, Indonesia: Darul Ahya
Al-kitab Al-Arabiyah,
Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Hajar al Kanani al ad Qolani Qohiro,
Subul Salam, Bandung: Dahlan, 1982
Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek,
Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah,Jakarta: PT. Raja Garfindo
Persada, 2007.
Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar , 2001
Data di peroleh dari brosur Tabungan Muamalat.
Data di peroleh dari: Formulir Aplikasi shar-E POS Indonesia.
Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al- Karim Dan Terjemah Bahasa
Indonesia, Jakarta: PT Sygma Examadia Arkanleema, 2009.
Devita Purnama, Irma Kiat-kiat Cerdas, muda, dan bijak memahami
masalah Akad Syariah, Bandung: Mizan Media Utama, 2011
Dokumen PT. Pos Indonesia Cabang Semarang.
Ghofur Anshori, Abdul , Perbankan Syariah di Indonesia, Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2007.
Harun, Nasron, Fiqih Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
Hasil Penelitian Dokumen Pos Indonesia dan wawancara dengan Dian
sebagai CS (costemer service) Pos pada tanggal 29 Oktober
2011.
Hasil wawancara dengan ibu Meilani sebagai sekertaris di PT. POS pada
tanggal 26 September 2011
http://fauzanijambi.blogspot.com/2008/09/sistem-bagi-hasil-produk-
mudharabah.html/ diakases pada tanggal 10 Agustus 2011
http://pikiranmhsw.blogspot.com/2011/05/penelitian-faktor-minat-
beli.html/ diakses pada tanggal 10 Agustus 2011
Iswardon, Uang dan Bank, Yogyakarta: BPFE - Yogyakarta, 1999
J. Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung:PT. Remaja
Rosdakarya, 2004.
Karim, Adiwarman A, BANK ISLAM Analisis Fiqih dan Keuangan, Dan
Sistem Operasional, Jakarta: GEMA INSANI, 2007.
Martono, Bank Dan Lembaga Keuangan Lain, Yogyakarta: EKONISIA,
2002.
Muhadjir, Noeng, Metologi Penelitian Kualitatif Telaah Positivistik,
Rasionalistik, Phenomenologik, dan Realisme Metaphisik,
Yogyakarta: Rake Sarasin, 1991
Muhammad, Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah(Panduan
Praktis Pembuatan Akad/ Perjanjian Pembiayaan Pada Bank
Syariah), Yogyakarta: UII Yogyakarta, 2009.
__________, Sistem & Prosedur Operasinal Bank Syariah, Yogyakarta:
UII Press Yogyakarta, 2000
Muhammad al husni, Imam abu bakar, Kifayatul Akhyar, Semarang, Usaha
sekeluarga: t.th,
Puspopranoto, Sawaldjo, Keuangan Perbankan Dan Pasar Keuangan
Konsep, Teori dan Realita, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia,
2004
Rachmat Syafi’i, Fiqih Muamalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001.
Rahman Ghazaly, Abdul Fiqih Muamalat, Jakarta, PrenadaMedia Group,
2010
Remy Sjahdeini, Sutan Perbankan Syariah dan kedudukannya dalam Tata
Hukum Perbankan Indonesia, Jakarta: Pustaka Utama
Grafiti,2007
Sabiq, Sayyid, Fiqih Sunah, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
Salma Barlinti, Yeni, Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional Dalam
Sistem Hukum Nasional Di Indonesia, Jakarta: Badan Litbang
Dan Diklat Kementrian Agama RI, 2010.
Suhendi, Hendi, Fiqih Muamlah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2010.
Suryabrata, Sumadi, Metodologi Penelitia, Jakarta: Raja Grafindo Presada,
1997
Sumber Data di peroleh: buku panduan penggunaan shar-E.
Syafi’i Antonio, Muhammad, Bank Syariah dari teori ke praktik, Jakarta:
Gema Insani, 2001.
Syakir Sula, Muhammad, Asuransi Syariah (Life And General: Konsep
Konsep Dan Sistem Operasional, Jakarta: GEMA INSANI,
2004.
Tjitrosudibio, dan R. Subekti, KitabUndang-Undang Hukum Perdata,
Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2004.
Wardi Muslich, Ahmad, Fiqih Muamalat, Jakarta: AMZAN, 2010.
Wawancara dengan Bapak Heri sebagai SOPP di PT. POS pada tanggal 26
September 2011.
Wawancara dengan bapak Budi nasabah pengguna kartu shar-E pada
tanggal 29 Oktober 2011.
Wawancara dengan ibu Istikomah nasabah pengguna kartu shar-E pada
tanggal 29 Oktober 2011.
Wawancara dengan ibu Cici nasabah pengguna kartu shar-E pada tanggal
29 Oktober 2011.
Wawancara Hasil penelitian dokumen Pos Indonesia dan wawancara
dengan bapak Agus Bambang Kepala Bagian Sumber Daya
Manusia tanggal 01 oktober 2011.
Wawancara dengan ibu Neti bagian maneger Relationship Bank Muamalat
Indonesia cabang semarang pada tanggal 25 oktober 2011
www. Muamalat Bank.com diakses pada tanggal 10 Agustus 2011.
www.lontar.vi.ac.id/file?file=digital/ diakses pada tanggal 15 agustus
2011.
www.Pos Indonesia.co.id diakses pada tanggal 10 Agustus 2011.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama : Ani Susanti
Tempat/tanggal lahir : Rimbo Mulyo, 02 Maret 1990
Alamat : Jln. Tulang Bawang, RT/RW: 05/03, Desa. Rimbo Mulyo,
Kec. Rimbo Bujang, Kab. Tebo. JAMBI. 37553
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Jenjang pendidikan :
1. SDN 158 JAMBI : Tahun lulus 2000
2. MTsN Rimbo Mulyo, JAMBI : Tahun lulus 2004
3. MA Nurul Jadid JAMBI : Tahun lulus 2007
4. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang : Tahun lulus 2012
Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga
dapat digunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, 8 November 2011
Penulis,
Ani Susanti
NIM. 072311028