Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA BERDASARKAN
KONSEP MAQASHID SYARIAH
(STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH)
SKRIPSI
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Aulia Nurul Fitri
NIM: 11140860000078
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018 M
i
ANALISIS KINERJA PEMBANGUNAN MANUSIA BERDASARKAN
KONSEP MAQASHID SYARIAH
(STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA TENGAH)
Skripsi
Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Untuk Memenuhi Syarat-syarat untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh
Aulia Nurul Fitri
NIM: 11140860000078
Di Bawah Bimbingan
NIP. 198406282015031002
JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1439 H/2018 M
Ali Rama S.E., M.Ec
ii
ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN KOMPREHENSIF
Hari ini, Senin 07 Mei 2018 telah dilakukan ujian komprehensif atas mahasiswa:
Nama : Aulia Nurul Fitri
NIM : 11140860000078
Jurusan : Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Analisis Kinerja Pembangunan Manusia Berdasarkan Konsep
Maqashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa
Tengah)
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan serta kemampuan
yang bersangkutan selama proses ujian komprehensif, maka diputuskan bahwa
mahasiswa tersebut dinyatakan LULUS dan diberi kesempatan untuk melanjutkan
ke tahap Ujian Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 07 Mei 2018
1. Dr. M. Nur Rianto Al Arif, M.Si (________________)
NIP.19811013200801 1006 Penguji Ahli I
2. Yoghi Citra Pratama, M.Si. (________________)
NIP. 19830717 201101 1 011 Penguji Ahli II
iii
iii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI
Hari ini 28 Agustus 2018 telah dilakukan Ujian Skripsi atas mahasiswa:
1. Nama : Aulia Nurul Fitri
2. NIM : 11140860000078
3. Jurusan : Ekonomi Syariah
4. Judul Skripsi: “Analisis Kinerja Pembangunan Manusia Berdasarkan
Konsep Maqashid Syariah (Studi Kasus Kabupaten/Kota
di Provinsi Jawa Tengah)”
Setelah mencermati dan memperhatikan penampilan dan kemampuan yang
bersangkutan selama ujian Skripsi, maka diputuskan bahwa mahasiswa tersebut di
atas dinyatakan lulus dan skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
Jakarta, 28 Agustus 2018
1. Dr. Ade Sofyan Mulazid (________________)
NIP. 197501012005011008 Ketua
2. Ali Rama S.E., M.Ec (________________)
NIP. 198406282015031002 Sekretaris
3. Ali Rama S.E., M.Ec (________________)
NIP. 198406282015031002 Pembimbing I
4. Nur Hidayah, P.hD (________________)
NIP. 19761031200122002 Penguji Ahli
iv
iv
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : Aulia Nurul Fitri
NIM : 11140860000078
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:
1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan
mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli
atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan pemanipulasian atau pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas
karya ini.
Jikalau di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah
melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan, ternyata memang
ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap
dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.
Jakarta, 16 Agustus 2018
Yang Menyatakan
(Aulia Nurul Fitri)
v
v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. DATA PRIBADI
1. Nama : Aulia Nurul Fitri
2. Tempat & Tanggal Lahir : Bogor, 05 Agustus 1996
3. Tinggal di : Bogor
4. Agama : Islam
5. Alamat : Komplek Puri Husada Agung Blok D19 no
29A RT 002 RW 012 desa Cibinong,
Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten
Bogor 16340
6. Telepon : 085777219432
II. PENDIDIKAN FORMAL
1. SD : SDN 03 CIBINONG
2. SMP : SMPN 02 GUNUNG SINDUR
3. SMA: SMAN 01 PARUNG
4. S1 : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
III. PENGALAMAN ORGANISASI
1. Anggota Departemen Sosial & Agama Himpunan Mahasiswa Jurusan
(HMJ) Ekonomi Syariah 2014/2015
2. Kepala Departemen Hubungan Masyarakat Dewan Eksekutif
Mahasiswa Fakultas Ekonomi & Bisnis 2016/2017
3. Anggota Lingkar Studi Ekonomi Islam (LISENSI)
4. Sekretaris Bakti Sosial HMJ Ekonomi Syariah 2015
vi
vi
5. Divisi Pubdekdok OPAK Jurusan Ekonomi Syariah 2015
6. Bendahara Umum Sharia Economics Festival 2015
7. Volunteer Indonesia - Malaysia Symposium on Southeast Asia Studies
2016
8. Bendahara 1st Indonesian Economics Summit (Project Official Youth
Economics Summit)
9. Ketua Pelaksana Studi Banding DEMA FEB UIN Jakarta dengan
BEM FEB Universitas Trisakti 2017
10. Steering Comitte 2nd Youth Economics Summit 2017
IV. PRESTASI
Nominasi terbaik karya ilmiah bidang pendidikan dalam simposium
“Indonesian Student Research Summit 2017”
V. LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah : Mursani
2. Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 31 Januari 1958
3. Alamat : Komplek Puri Husada Agung Blok D19 no
29A
RT 002 RW 012 desa Cibinong, Kecamatan
Gunung Sindur Kabupaten Bogor 16340
4. Telepon : 081294219351
5. Ibu : Siti Rohani
6. Tempat Tanggal Lahir : Bogor, 3 Juli 1972
7. Alamat : Komplek Puri Husada Agung Blok D19 no
vii
vii
29A RT 002 RW 012 desa Cibinong,
Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten
Bogor 16340
8. Telepon : 081575407446
9. Anak Ke dari : Ke-3 dari 6 bersaudara
viii
viii
ABSTRAK
ABSTRAK
Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis kinerja pembangunan manusia
di Jawa Tengah pada tahun 2010-2017 yang diukur berdasarkan I-HDI (Islamic
Human Development Index) yang mana konsep teori dasarnya sesuai dengan
pemenuhan lima kebutuhan dasar maqashid syariah Abu Ishaq Al Syatibi yaitu
dimensi Dimensi Agama, Dimensi Hidup, Dimensi Akal, Dimensi Keluarga dan
Dimensi Harta. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif
menggunakan data sekunder dari BPS provinsi Jawa Tengah dengan mengukur
indeks menggunakan geometrik mean dari rumus yang ada di dalam ketentuan
UNDP. Berikutnya dilakukan uji korelasi terhadap hasil kinerja pembangunan
manusia tersebut. Hasil perhitungan I-HDI menunjukkan bahwa secara umum
terdapat disparitas kualitas pembangunan manusia di masing-masing dimensinya
pada setiap wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga dapat
menempati posisi tertinggi pada I-HDI (Islamic Human Development Index) di
provinsi Jawa Tengah. Masing-masing kabupaten/kota memiliki kekuatan kinerja
yang menonjol di satu dimensi tetapi lemah di dimensi yang lain.
Keyword : maqashid syariah, I-HDI, HDI, dimensi agama, dimensi hidup,
dimensi akal, dimensi keluarga, dimensi harta.
ix
ix
ABSTRACTS
This study is aimed at analyzing the performance of human development
in Central Java in 2010-2017 which is measured based on the I-HDI (Islamic
Human Development Index) in which the basic theoretical concepts are in
accordance with the fulfillment of the five basic needs of Abu Ishaq Al Syatibi,
namely the dimensions of Religion, Life Dimensions, Intellect Dimensions,
Family Dimensions and Property Dimensions. The research method used is
descriptive quantitative using secondary data from the Central Java provincial
BPS by measuring the index using the geometric mean of the formula contained
in the UNDP provisions. Next, a correlation test was performed on the results of
the human development performance. The results of I-HDI calculations show that
in general there is a disparity in the quality of human development in each
dimension in each district / city in the province of Central Java. Salatiga City can
occupy the highest position in the I-HDI (Islamic Human Development Index) in
the province of Central Java. Each district / city has a prominent performance
power in one dimension but is weak in another dimension.
Keywords: maqashid sharia, I-HDI, HDI, dimensions of religion, dimensions of
life, dimensions of the mind, family dimensions, dimensions of wealth.
x
x
KATA PENGANTAR
بسم الله انسحمه انسحيم
Alhamdulillahi rabbi-l-alamin, syukur alhamdulillah penulis panjatkan
atas kehadirat Allah SWT, dengan segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Kinerja
Pembangunan Manusia Berdasarkan Konsep Maqashid Syariah (Studi Kasus
Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)”.
Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi syarat – syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah Jakarta. Terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari banyaknya
doa, dukungan, bantuan, bimbingan serta semangat dari orang – orang terbaik
yang ada disekeliling penulis. Maka dari itu penulis menyampaikan terima kasih
yang sebesar – besarnya kepada :
1. Allah SWT, karena tanpa kehendak dan pertolongannya tidak mungkin saya
dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kehidupan dari masa yang
kelam hingga masa modern seperti sekarang ini.
3. Kepada kedua orang tua terbaik saya, yaitu Ibu Siti Rohani dan Bapak
Mursani. Yang telah memberikan dukungan dan doa baik moral maupun
material.Saya akan berusaha untuk dapat membahagiakan kalian semua,
terima kasih banyak atas doa dan pengorbanannya untuk saya, terus doakan
saya karena saya akan selalu butuh doa kalian.
4. Kepada saudara-saudari terbaik saya, yaitu Utami, Alvia, Alm Yulia, Yusuf,
Ziah dan Aldin. Yang telah memberikan dukungan dan doa baik moral
maupun material.
5. Bapak Dr. M. Arief Mufraini, Lc., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
6. Bapak Ali Rama S.E., M.Ec selaku Dosen Pembimbing Skripsi saya yang
sudah banyak membantu saya dalam penulisan skripsi ini, atas pengarahan,
masukan dan waktunya saya ucapkan banyak terima kasih.
xi
xi
7. Ibu Nur Hidayah, P.hD dan Bapak Dr. Ade Sofyan Mulazid selaku Penguji
Ahli dan Ketua Penguji skripsi yang telah sangat berjasa dan memberikan
masukan yang bermanfaat.
8. Bapak Yoghi Citra Pratama, S.E., M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi
Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
9. Ibu RR Tini Anggraeni, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah
banyak membantu.
10. Sahabat – sahabat terbaik saya yaitu Fitria, Bella, Adzkiyah, Chika,Riska,
Suci, Intan, Abyan, Nico, Angga, Harka, Raka, Ilham, Azmi, Zuhra, Nadiyah,
Ima dan Astika terima kasih banyak ku ucapakan atas pengorbanan waktu
kalian serta perhatian yang amat luar biasa, juga penyemangat selama
perkuliahan.
11. Senior-senior yang selalu memberikan support dan masukkan yang sangat
membantu ka Debby, ka Acin, ka Puspa, ka Ema dan senior lainnya yang
tidak bisa saya sebutkan satu-persatu.
12. Kelompok KKN Kopi Teras 020 yang sudah memberi warna dan
pengalaman baru dalam hidup saya selama kurang lebih satu bulan saya harus
jauh dari orang tua, namun ketakutan itu hilang ketika saya mendapatkan
teman terbaik di KKN Kopi Teras.
13. Teman – teman Eksyar angkatan 2014 yang saya cintai dan tidak bisa saya
sebutkan satu – persatu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan karena
keterbatasan pengetahuan maupun pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh
karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan dan
kritik yang membangun dari semua pihak.
Tangerang Selatan, 16 Agustus 2018
Aulia Nurul Fitri
xii
xii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG ............................................................ 1
B. RUMUSAN MASALAH ........................................................ 17
C. TUJUAN PENELITIAN ........................................................ 18
D. MANFAAT PENELITIAN .................................................... 19
E. SISTEMATIKA PENULISAN .............................................. 20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Definisi Pembangunan Ekonomi ............................................ 22
B. Pembangunan Ekonomi dalam prespektif Islam .................... 24
C. Maqashid Syariah ................................................................... 32
D. Indeks Pembangunan Manusia(Human Development Index) 44
E. Islamic Human Development Index ....................................... 51
F. Penelitian Terdahulu ............................................................... 59
G. Kerangka Berfikir ................................................................... 69
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian ...................................................... 69
B. Objek Penelitian ...................................................................... 69
C. Jenis dan Sumber Data ............................................................ 70
D. Metode Pengumpulan Data ..................................................... 72
E. Metode Analisis ...................................................................... 73
1. Metode Pengukuran Indeks Maqashid Syariah ............... 73
2. Metode Analisis Korelasi dan Komparasi ...................... 75
F. Definisi Operasional Variabel Penelitian .................................... 76
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah ............................... 94
1. Profil ................................................................................ 94
2. Sejarah ............................................................................. 94
3. Pemerintahan ................................................................... 96
xiii
xiii
4. Penduduk ......................................................................... 96
5. Perekonomian .................................................................. 98
6. Kondisi Pembangunan Manusia din Provinsi Jawa
Tengah ............................................................................. 99
B. Hasil Analisis dan Pembahasan .............................................. 100
1. Hasil pengukuran I-HDI serta Perbandingan Peringkatnya dengan HDI .......100
2. Kontribusi Masing-masing Dimensi ...............................................................106
3. Uji Korelasi .....................................................................................................115
E. Diskusi Temuan ............................................................................................118
BAB V: PENUTUP
A. Kesimpulan ............................................................................................. 125
B. Saran ........................................................................................................ 127
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
xiv
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dewasa ini keberhasilan pembangunan yang diidamkan penduduk
Indonesia patut dipertanyakan, apakah telah tercapai sebagian, sepenuhnya
atau bahkan belum tercapai sama sekali. Karena, apabila kita melihat pada
realita yang terjadi di masyarakat, sangat banyak lini kesejahteraan sosial yang
mengalami penurunan dan penyimpangan.
Meningkatnya kemiskinan dan pengangguran yang saat ini terjadi
menuntut semua pihak merumuskan kembali strategi pembangunan yang
sesuai untuk diterapkan di negeri ini. Sehingga tidak terdapat lagi masyarakat
yang tergeser, terjepit, dan terpinggirkan. Umumnya orang beranggapan
bahwa pembangunan adalah kata benda netral yang maksudnya adalah suatu
kata yang digunakan untuk menjelaskan proses dan usaha untuk meningkatkan
kehidupan ekonomi, politik, budaya, infrastruktur masyarakat, dan
sebagainya. Pandangan ini menjadi pandangan yang menguasai hampir setiap
diskursus mengenai perubahan sosial.
Pembangunan bidang ekonomi adalah salah satu strategi untuk
mencapai tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia dalam mencapai
kehidupan rakyat yang sejahtera. Bidang ekonomi adalah salah satu bidang
yang menjadi perhatian serius dan sangat strategis karena berkaitan langsung
dengan kehidupan sehari-hari masyarakat. Berbagai perencanaan
pembangunan selalu mengarah pada penguatan bidang ekonomi ini. Indikator
2
keberhasilan pembangunan suatu negarapun dapat dilihat pada ketercapaian
target-target ekonominya. Pertumbuhan ekonomi, pendapatan perkapita
penduduk, jumlah pengangguran, tingkat kemiskinan, dan neraca pembayaran
adalah ukuran-ukuran yang dipakai dalam menilai tingkat keberhasilan
pembangunan ekonomi (Baswir,2009).
Pelaksanaan pembangunan ekonomi pada realisasinya perlu
membangkitkan masyarakat dengan memperhatikan karakteristik daerah dan
mayoritas utama penduduknya. Pendekatan industrialisasi (kapitalis) yang
diterapkan selama ini lebih mengedepankan pada padat modal yang tidak
memihak kepada masyarakat banyak. Sehingga kegiatan ekonomi yang
dilakukan tidak mencerminkan kemampuan dan keahlian masyarakat. Contoh
konkretnya pada sistem ekonomi kapitalisme telah mengajarkan bahwa
pertumbuhan ekonomi hanya akan terwujud, jika semua pelaku ekonomi
terfokus pada akumulasi kapital (modal). Kaum kapitalis lalu menciptakan
sebuah mesin “penyedot uang” yang dikenal dengan lembaga Perbankan. Oleh
lembaga ini, sisa-sisa uang di sektor rumah tangga yang tidak digunakan untuk
konsumsi akan “disedot”. Lalu yang akan memanfaatkan uang di Bank
tersebut tentu mereka yang mampu memenuhi ketentuan pinjaman (kredit)
dari Bank, yaitu: Fix return dan Agunan.
Konsekuensinya, hanya pengusaha besar dan sehat sajalah yang akan mampu
memenuhi ketentuan ini. Dan lagi pengusaha besar itu tidak lain adalah kaum
Kapitalis, yang sudah mempunyai perusahaan yang besar, untuk menjadi lebih
3
besar lagi. Nah, apakah adanya lembaga Perbankan ini sudah cukup? Bagi
kaum Kapitalis tentu tidak ada kata cukup. Mereka ingin terus membesar.
Dengan adanya pasar modal, para pengusaha besar cukup mencetak
kertas-kertas saham untuk dijual kepada masyarakat, dengan perjanjian akan
diberi deviden. Kemudian dengan persyaratan untuk bisa menjadi emiten dan
penilaian investor yang sangat ketat, lagi-lagi hanya perusahaan besar dan
sehat saja, yang akan dapat menjual sahamnya di pasar modal ini.
Tentu semua hal yang telah peneliti paparkan diatas adalah terdapat
peran pemimpin negara serta pemerintahannya yang belum memihak
kepentingan rakyat sepenuhnya, sehungga sangat dibutuhkan kebijakan-
kebijakan pemimpin negara yang pro rakyat.
همن أمو رمن شيئااللولا لمي تجبال مس تجبوف ق رىم وخلاتهم حاجتهم دونفاح دوناللاح ال قيامةي و موف ق رهحاجتو
“Barangsiapa yang diserahi kepemimpinan terhadap urusan kaum muslimin
namun ia menutup diri tidak mau tahu kebutuhan mereka dan kefakiran
mereka, niscaya Allah tidak akan memperhatikan kebutuhannya dan
kefakirannya di hari kiamat” [Diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-
Tirmidziy].
ت ر عاهاللرعياةثال يط ها حراماللعلي والجناة.متفقعليو.وفيلفظ:يوتحيمناس بنص حإلاناة علي والج حرامالل .يوتوىوغاسلرعياتوإلا
”Barangsiapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya,
kemudian ia tidak mencurahkan kesetiaannya, maka Allah haramkan baginya
surga” [Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim]. Dalam lafadh yang lain
disebutkan : ”Ia mati dimana ketika matinya itu ia dalam keadaan menipu
rakyatnya, maka Allah haramkan baginya surga”.]
Dari hadist diatas sangat tidak dianjurkan pemimpin yang memiliki
karakter dan sifat yang buruk , kepemimpinan yang baik dalam islam menurut
Quraish Shihab dalam tafsir al-Misbah harus berdasarkan pada prinsip tauhid,
4
adil, tanggung jawab, musyawarah, amanah dan memiliki kemampuan.
Sehingga pemimpin yang adil dan mengutamakan kepentingan rakyat dengah
sepenuh hati serta pemimpin yang selalu menyertakan Allah SWT dalam
mengambil kebijakanlah yang dibutuhkan oleh rakyat.
Ditengah keterpurukan pembangunan yang berlandaskan pada sistem
kapitalisme dunia ini muncul sebuah alternatif sistem ekonomi yang
berbasiskan pada nilai-nilai ajaran syari‟ah Islam. Pada saat krisis ekonomi
moneter melanda dunia, lembaga-lembaga ekonomi yang menerapkan
mekanisme syari‟ah di Indonesia terbukti dapat bertahan dan bahkan
disebagiannya mampu untuk dapat tumbuh dan berkembang, salah satu
contohnya adalah Bank Muamalat pada krisis tahun 1998 bisa bertahan dan
berkembang hingga saat ini.
Menurut Hasan (2004) Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai
pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi harus menunjang
kematangan spiritual. Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti
pertumbuhan diiringi dengan tenaga kerja penuh, stabilitas ekonomi, keadilan
distributif dan kepedulian terhadap alam.
Sementara itu perspektif lain disampaikan oleh Muhammad (2010).
Dengan menggunakan pendekatan Ibnu Khaldun, ia menyimpulkan bahwa
pembangunan ekonomi yang ideal adalah yang mampu memenuhi kebutuhan
dasar seluruh umat manusia (basic needs), dan „dematerialisasi‟. Sebaliknya,
fenomena konsumsi berlebihan, korupsi moral dan keserakahan ekonomi
adalah indikator awal kejatuhan sebuah peradaban.
5
Pembangunan ekonomi dalam Islam menempatkan pemenuhan
kebutuhan dasar sebagai prioritas utama demi memelihara lima maslahat
pokok, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan
dan harta. Setiap individu berhak mendapatkan pemenuhan kebutuhan
dasarnya, agar dapat mempertahankan eksistensi hidup dan menjalankan peran
utamanya sebagai khalifah di bumi. Di sisi lain, pembangunan ekonomi dalam
perspektif Islam menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan,
bertindak sebagai subjek sekaligus sebagai objek pembangunan itu sendiri.
Hal ini didasari oleh pandangan dunia Islam yang menempatkan manusia
sebagai pelaku utama dalam kehidupan manusia (Rama dan Makhlani, 2013).
Sejarah telah mencatat, ilmuwan dan ekonom dalam peradaban Islam
seperti Ibnu Taimiyah (1262-1328) dan Ibnu Khaldun (1332-1406) jauh hari
telah menulis dalam karyanya masing-masing terkait masalah-masalah
ekonomi seperti masalah buruh, masalah nilai, keuangan negara, pajak,
hubungan pertumbuhan populasi dengan pertumbuhan ekonomi, hingga
hukum permintaan dan penawaran (Aedy, 2011). Bahkan ekonomi
pembangunan pun telah lahir jauh sebelum itu, karena sejak instrumen zakat,
infak dan sedekah menjadi kewajiban dan anjuran bagi umat islam sebagai
solusi kemiskinan (tahun ke-2 Hijrah), maka instrumen-instrumen yang
disebutkan diatas membuktikan bahwa ekonomi Islam sejatinya telah
memahami problem utama ekonomi pembangunan. Ekonomi pembangunan
sesungguhnya hadir ditujukan khusus untuk mengatasi masalah-masalah yang
dihadapi oleh Negara-negara miskin (negara berkembang) yang merdeka
6
pasca perang dunia kedua. Namun faktanya, penduduk miskin di negara
berkembang tetap saja semakin banyak.
Nilai-nilai dasar dalam ekonomi Islam sebagaimana yang telah
diuraikan diatas menunjukkan bahwa terdapat keterpaduan antara unsur materi
dan spiritual, unsur keduniaan dan keakhiratan, dan unsur individu dan
masyarakat. Keseimbangan unsur-unsur ini akan berdampak pada
keberhasilan dan kesuksesan seseorang dan masyarakat dalam mencapai cita-
citanya. Kajian tentang pertumbuhan (growth) dan pembangunan
(development) ekonomi dapat ditemukan dalam konsep ekonomi Islam.
Konsep ini pada dasarnya telah dirangkum baik secara eksplisit maupun
implisit dalam Al-Qur‟an, sunnah, maupun pemikiran - pemikiran ulama
Islam terdahulu, namun kemunculan kembali konsep ini, khususnya beberapa
dasawarsa belakangan ini terutama berkaitan kondisi negara-negara Muslim
yang terbelakang yang membutuhkan formula khusus dalam strategi dan
perencanaan pembangunannya. Islam melihat pembangunan ekonomi sebagai
pertumbuhan kematangan manusia, dimana kemajuan materi yang ada pada
saat ini tidak bisa dihindari dan hal itu harus ditunjang dengan adanya
kekuatan kematangan spiritual.
Beberapa tujuan penting mesti diprioritaskan seperti : pertumbuhan
diiringi dengan tenaga kerja yang dapat diandalkan dan terampil di bidangnya,
akan menjadi suatu kualitas sendiri yang mempunyai hasil pekerjaan yang
bermutu, stabilitas ekonomi, keadilan distributif dan kepedulian terhadap
alam. Pembangunan ekonomi menurut ekonomi Islam memiliki dasar-dasar
7
filosofis yang berbeda, yaitu : (1). Tauhid rububiyah, yaitu konsep ini
mengajarkan bahwa Allah adalah sang pencipta atas segala sesuatu. Dia-Lah
yang menciptakan dunia dan alam. Untuk manusialah yang selanjutnya
mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam. (2). Keadilan, yaitu
pembangunan ekonomi yang merata (growth with equity), (3). Khalifah, yang
menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah Swt. di muka bumi untuk
memakmurkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang
diamanahkan kepadanya, dan (4). Tazkiyah, yaitu mensucikan manusia dalam
hubungannya dengan Allah, sesamanya dan alam lingkungan, masyarakat dan
negara.
Masalah utama ekonomi saat ini seperti kemiskinan, pengangguran,
kesenjangan ekonomi dan sosial antar individu masih belum bisa teratasi.
Salah satu alasannya adalah karena tidak diperhatikannya variabel lain seperti
sosial hukum, politik, budaya dan variabel pembangunan lainnya yang
dibuktikan dengan masih banyaknya penduduk yang hidup dibawah garis
kemiskinan, tingginya indeks kejahatan, masih banyaknya penduduk yang ada
di pelosok daerah tidak mengenyam pendidikan, tingginya jumlah penderita
penyakit serius, tingginya penderita gizi buruk dan masih banyak lagi. Di sisi
lain, ekonomi Islam memiliki misi yang jauh lebih luas dan komprehensif,
dimana pembangunan bukan sekadar membangun perekonomian rakyat
melainkan yang lebih penting adalah membangun sikap mental yang berarti
pula membangun manusia secara utuh. Bukan saja sisi jasmani, namun juga
kebutuhan spiritual transendental. Pertumbuhan ekonomi modern adalah
8
perkembangan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang
diproduksikan dalam masyarakat meningkat, yang selanjutnya diiringi dengan
peningkatan kemakmuran masyarakat. Dalam analisis makroekonomi, tingkat
pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu negara diukur dengan
perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai oleh suatu negara yaitu
Produk Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto ( PDB). Dalam
kegiatan ekonomi yang sebenarnya, pertumbuhan ekonomi berarti
perkembangan ekonomi fiskal yang terjadi di suatu negara seperti
pertambahan jumlah dan produksi barang industri, infrastruktur, pertambahan
jumlah fasilitas publik, pertambahan produksi kegiatan-kegiatan ekonomi
yang sudah ada dan beberapa perkembangan lainnya.
Menurut Chapra (1992) salah satu cara yang paling konstruktif dalam
mempercepat pertumbuhan yang berkeadilan adalah dengan membuat
masyarakat dan individu untuk mampu semaksimal mungkin mengunakan
daya kreasi dan artistiknya secara profesional, produktif dan efisien. Dengan
demikian, semangat entrepreneurship (kewirausahaaan) harus ditumbuhkan
dan dibangun dalam jiwa masyarakat. Menumbuh kembangkan semangat jiwa
kewirausahawan akan dapat mendorong pengembangan usaha kecil secara
signifikan. Usaha kecil, khususnya di sektor produksi akan menyerap tenaga
kerja yang luas dan jauh lebih besar. Beberapa studi menunjukkan secara jelas
konstribusi yang besar dari industri kecil dan usaha mikro dalam memberikan
lapangan pekerjaan dan pendapatan. Mereka mampu menciptakan lapangan
kerja bahkan secara tidak langsung mereka berarti mengembangkan
9
pendapatan dan permintaan akan barang dan jasa, peralatan, bahan baku, dan
ekspor. Mereka adalah industri padat karya yang kurang memerlukan bantuan
dana luar (asing), bahkan kadang tidak begitu tergantung kepada kredit
pemerintah dibanding industri berskala besar (Mutairi, 2002).
Nurrohman Wijaya (2016) dalam penilitiannya yang berjudul
“Analisis Perkembangan Industri Kecil dan Rumah Tangga dengan
Pendekatan DPSIR: Studi Kasus di Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung”
membuktikan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki
potensi yang signifikan dalam berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi
lokal di Indonesia. Dalam perkembangan sektor ekonomi dan populasi
dinamis di Kecamatan Ciparay, UMKM industri manufaktur juga meningkat,
terutama industri kecil dan rumah tangga.
Bank Dunia yang selama dekade 1980-an begitu mengagung-agungkan
pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama pembangunan, mulai menyadari
kekeliruannya. Oleh karena itu Bank Dunia melakukan perluasan makna
tentang pembangunan. Definisi ini dapat dilihat pada World Development
Report yang terbit pada tahun 1990 yang mempertegas bahwa,
“Tantangan utama pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan.
Kualitas hidup yang lebih baik mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi,
namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang tinggi hanya
merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak
hal lain yang juga harus diperjuangkan, yakni pendidikan yang lebih baik,
peningkatan standar kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan,
10
perbaikan kondisi lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, peningkatan
kebebasan individual dan pelestarian ragam kehidupan budaya.”
Menurut Todaro & Smith (2006) pembangunan harus dipandang sebagai suatu
proses yang multidimensional yang mencakup perubahan struktur sosial,
sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional. Jadi pada hakekatnya,
pembangunan itu harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat tanpa
mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun
kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya, untuk bergerak maju
menuju suatu kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material
maupun spiritual (Yusuf & Rama, 2018).
Menurut Yusuf & Rama (2018) Paradigma pembangunan yang sedang
berkembang dewasa ini adalah pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan
pembangunan manusia yang dilihat pada tingkat kualitas hidup manusia di
tiap-tiap negara. Persoalan tentang pencapaian pembangunan sejauh ini telah
menjadi perhatian penyelenggara pemerintah. Berbagai ukuran pembangunan
manusia dibuat namun tidak semuanya dapat digunakan sebagai ukuran
standar yang dapat mewakili dan dapat dibandingkan antar wilayah atau antar
negara. Oleh sebab itu Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan
suatu ukuran standar pembangunan manusia yaitu Human Development Index
(HDI) atau disebut juga Index Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur
melalui kualitas tingkat pendidikan, kesehatan dan ekonomi (daya beli).
Namun keberhasilan pembangunan manusia tidak dapat dilepaskan dari
kinerja pemerintah yang berperan dalam menciptakan regulasi bagi
11
tercapainya tertib sosial. Adapun persoalannya adalah pencapaian
pembangunan manusia secara parsial sangat bervariasi dimana beberapa aspek
pembangunan tertentu berhasil dan beberapa aspek pembangunan lainnya
gagal.
IPM sendiri tidak pernah mengklaim menjadi sebuah pengukuran
komprehensif tentang konsep pembangunan manusia atau kesejahteraan (well-
being) tetapi lebih menjadi alternatif sederhana dari ukuran-ukuran ekonomi.
Oleh karena itu sejumlah studi dilakukan untuk mengkritisi konsep dan
dimensi-dimensi dari IPM demi mendapatkan konsep dan dimensi-dimensi
yang lebih komprehensif yang dapat mewakili konsep pembangunan manusia
seutuhnya. (Yusuf & Rama, 2018).
Bourgoin (2014) melakukan pengembangan dimensi dari IPM dengan
menambahkan dimensi pekerjaan (employement) dan kebebasan politik
(political freedoms). Studi ini mendefinisikan pembangunan manusia (human
development) dalam tiga komponen utama, yaitu kemampuan manusia (human
capabilities), pilihan (choices) dan kesempatan (opportunities). Komponen
tersebut lalu diturunkan menjadi enam dimensi yaitu pendidikan (education),
pekerjaan (employement), barang dan jasa (goods and services), kesehatan
(health) dan kebebasan (freedom) (Yusuf & Rama, 2018).
Stanton (2006) melakukan kritik terhadap model IPM yang tidak
memasukkan komponen kesenjangan distribusi pendapatan (inequality). Studi
tersebut selanjutnya mengajukan unsur kesenjangan ekonomi sebagai salah
satu komponen penting dalam model pembangunan manusia. Sementara studi
12
yang dilakukan Nevima & Kiszova (2016) melakukan kritik terhadap metode
penghitungan (pembobotan) pada indeks pembangunan manusia (Yusuf &
Rama, 2018).
Berdasarkan sejumlah studi tentang kritik terhadap IPM dapat
disimpulkan bahwa kritik lebih menekankan pada aspek indikator-indikator
yang digunakan oleh IPM dan juga pada aspek statistik dan metode
perhitungannya. Studi-studi tersebut selanjutnya menawarkan konsep indeks
yang lebih representatif dan relevan tetang pembangunan manusia. Akan
tetapi dari sekian tawaran model IPM jarang yang melakukan rekonstruksi
ulang terhadap konsep pembangunan manusia itu sendiri (Yusuf & Rama,
2018).
Sejumlah studi terbaru berusaha meredefinisi ulang tentang konsep
manusia dan pembangunan yang lebih komprehensif berdasarkan pada
pendekatan konsep ekonomi islam. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Anto
(2011) memperkenalkan Indeks Pembangunan Manusia Islami (Islamic
Human Development Index) I-HDI melalui konsep Maqashid Shariah. Studi
ini mengasumsikan bahwa pembangunan dan kesejahteraan manusia
merupakan fokus utama dari tujuan syariah atau Maqashid Shariah. Anto
menurunkan 5 dimensi maqashid shariah menjadi 15 indikator (Yusuf &
Rama, 2018).
Selanjutnya, Ali & Hasan (2014) mengembangkan indeks Maqashid
Shariah yang lebih komprehensif dengan menggunakan metode survey.
Konsep indeks didasarkan pada lima dimensi utama dari Maqashid Shariah
13
(agama, jiwa, akal, keturunan, dan kekayaan) yang selanjutnya diturunkan
menjadi 28 indikator. Perbedaan studi Ali & Hasan (2014) dan Anto (2011)
terletak pada indikator-indikator yang digunakan untuk mewakili masing-
masing dimensi pembangunan manusia berdasarkan perspektif Maqashid
Shariah.
Aydin melakukan kajian perbandingan konsep antara indeks
pembangunan manusia dan IPMI (Indeks Pembangunan Manusia Islami).
Konsep Indeks Pembangunan Manusia Islami sendiri didasarkan pada 8
dimensi utama, yaitu fisik (physical self), sosial (social self), kebebasan
(deciding self), dan keamanan (oppressive self). Dimensi-dimensi ini
selanjutnya di representasikan oleh sejumlah indikator-indikator yang relevan
(Yusuf & Rama, 2018).
Indeks Pembangunan Manusia Islami atau Islamic Human
Development Index (I-HDI) merupakan alat yang digunakan untuk mengukur
perkembangan manusia Islam berdasarkan pada Maqashid shariah.
Pandangan Imam al-Syatibi yang terdiri dari lima dimensi kebutuhan pokok,
yaitu dengan panggilan terhadap agama (hifdzu ad-dien), kontrak terhadap
jiwa (hifdzu an-nafs), Perhatian terhadap akal (hifdzu al-'aql), perawatan
terhadap keturunan (hifdzu an-nasl), dan penjagaan harta (hifdzu al-maal).
Penelitian ini merujuk pada penelitian Yusuf & Rama (2018) yang
berjudul “Konstruksi Indeks Pembangunan Islami” namun sedikit berbeda
karena pada kesempatan kali ini peneliti berusaha untuk memasukkan
indikator-indikator yang tidak tersentuh seperti indikator kesehatan dan
14
jumlah tempat ibadah, serta mengembangkan indikator-indikator yang sudah
ada menjadi lebih detail dan komprehensif dari penelitian Yusuf & Rama
(2018) tersebut. Jika penelitian Yusuf & Rama (2018) pada studi kasusnya
menerapkan I-HDI dalam lingkup provinsi-provinsi yang ada di suatu
negara, maka studi kasus yang diambil pada penelitian kali ini mencoba
menerapkan indeks I-HDI tersebut dalam sub yang lingkupnya lebih detail dan
kecil yakni kabupaten/kota yang ada di suatu provinsi. Kemudian peneliti
mencoba menambahkan indikator pada dimensi agama dengan memasukkan
indikator jumlah tempat peribadatan, pada dimensi keluarga dengan
menambahkan indikator jumlah keluarga, pada dimensi akal menambahkan
indikator jumlah sekolah, murid & guru dan indikator rata-rata lama sekolah
serta dalam dimensi hidup menambahkan indikator kebutuhan hidup layak &
upah minimum dimana indikator-indikator ini tidak terdapat pada penelitian
sebelumnya.
Kemudian yang tidak kalah penting adalah aspek kesehatan yang tidak
terdapat pada penelitian sebelumnya, maka pada kesempatan kali ini peneliti
akan memasukkan aspek kesehatan sebagai salah satu elemen dalam dimensi
hidup.
Perbedaan konsep dan indikator yang digunakan dalam
mengembangkan suatu indeks untuk menggambarkan konsep pembangunan
manusia pada suatu negara atau wilayah memberikan hasil yang berbeda-beda.
Oleh karena itu, penelitian ini melakukan konstruksi konsep HDI (Human
Development Index) berdasarkan pada perspektif maqashid shariah atau
15
disebut Islamic Human Development Index. Penelitian ini akan merangking
tingkat kinerja Islamic Human Development Index (I-HDI) masing-masing
kabupaten/kota dan membandingkannya dengan Human Development Index
(HDI). Dan selanjutnya, penelitian ini menyajikan peluang I-HDI sebagai
konsep pengukuran pembangunan manusia, alternatif dari HDI.
Negara Indonesia merupakan salah satu Negara dengan jumlah
penduduk yang beragama islam terbesar di dunia. Begitupun dengan masing-
masing provinsinya yang mayoritas penduduknya beragama islam, salah
satunya adalah provinsi Jawa Tengah yang 94,16% penduduknya beragama
islam.
Tabel 1.1
Jumlah Penduduk Menurut Agama yang Dianut di Provinsi Jawa Tengah
(2015)
No Agama Jumlah (Jiwa) Persentase (%)
1 Islam 34.235.239 94,16%
2 Protestan 677.131 1,86%
3 Katolik 501.865 1,38%
4 Hindu 73.296 0,20%
5 Budha 865.878 2,38%
6 Lainnya 3.840 0,010%
Berdasarkan pada tabel 1.1, dapat diketahui bahwa persentase
penduduk Indonesia berdasarkan hasil sensus penduduk oleh BPS Jawa
Tengah tahun 2015 yang paling besar jumlahnya adalah penduduk
Jateng.bps.go.id ( Sumber data diolah )
16
beragama Islam yaitu 94,16%. Kemudian penduduk yang beragama selain
islam berturut-turut adalah agama Budha 2,38% ; Protestan sebesar 1,86%
; Katolik 1,38% ; Hindu 0,20% dan agama lainnya sekitar 0,010%.
Melihat fakta bahwa mayoritas penduduk provinsi Jawa Tengah
menganut agama Islam maka Islamic Human Development Index
dipandang sangat relevan bila digunakan dalam pengukuran pencapaian
pembangunan manusia pada kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa
Tengah.
Kemudian dilatarbelakangi oleh sebuah lembaga yang bergerak di
bidang kebudayaan dalam konteks keislaman, kemanusiaan, dan
keindonesiaan yakni Maarif Institute pada 17 Mei 2016 merilis hasil
penelitian yang menunjukkan indeks kota islami di Indonesia. Survey ini
melibatkan 29 kota dan menggunakan berbagai variabel, diantaranya
kebebasan beragama dan keyakinan, perlindungan hukum, kepemimpiman
dan pemenuhan hak politik perempuan serta hak anak dan difabel. Tidak
hanya itu, variabel kesejahteraan berdasarkan tingkat pendidikan,
pekerjaan, pendapatan, kesehatan juga dinilai. Dan terakhir adalah variabel
kebahagiaan yang dinilai melalui sikap saling berbagi dan kesetiakawanan
serta harmoni dengan alam.
Semarang Ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini berhasil menempati
urutan ke-8 dengan meraih nilai 75,58. Urutan ke-12 kota Surakarta
dengan nilai 72,66 dan urutan ke-13 kota Salatiga dengan nilai 71,22. Hal
17
ini menjadi menarik karena Provinsi Jawa Tengah menjadi Provinsi
dengan raihan kota terbanyak dalam 29 kota yang masuk kedalam indeks
islami tersebut dibandingkan dengan provinsi lain.
Selanjutnya alasan lain penelitian ini dilakukan pada
kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah adalah karena Ketua Institut Harkat
Negeri, Sudirman Said dalam istighatsah kubro Forum Ulama Kabah dan
Silaturahim Ulama-Umaro Menyongsong Gubernur Jawa Tengah yang
Pro Umat di Semarang menyatakan bahwa Provinsi Jawa Tengah dinilai
memiliki potensi besar untuk maju dan sejajar dengan provinsi-provinsi
besar lain di Pulau Jawa. Untuk memaksimalkan potensi tersebut,
dibutuhkan wawasan dan strategi pembangunan baru yang berjangkauan
luas dan berorientasi jangka panjang. Jawa Tengah diperhitungkan
sebagai wilayah investasi nomor dua paling menarik di Indonesia setelah
DKI Jakarta.
Salah satu pencapaian yang disoroti Surdirman ialah pertumbuhan
ekonomi Jawa Tengah. Sudirman mengatakan Jawa Tengah memiliki luas
lima kali lipat lebih besar dari Jakarta dengan jumlah penduduk tiga kali
lipat lebih banyak. Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah saat
ini masih terbiang datar. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah juga
tercatat paling kecil dibandingkan Jawa Timur dan Jawa Barat.
Di samping itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah
pun tertinggal dari IPM Jawa Barat dan Jawa Timur. Pertumbuhan IPM
18
Jawa Tengah pun tertinggal jika dibandingkan dengan indeks nasional. Hal
ini dapat terlihat dari pertumbuhan IPM Jawa Tengah dari 66,08 pada
2010 menjadi 69,98 pada 2016. Sedangkan IPM Nasional tercatat
mengalami peningkatan dari 66.53 menjadi 70.18 untuk periode yang
sama. Hal lain yang digarisbawahi Sudirman adalah angka partisipasi
pendidikan di Jawa Tengah. Tercatat hanya 20,57 persen masyarakat Jawa
Tengah yang mengenyam pendidikan di tingkat Universitas. Angka
tersebut lebih rendah dibandingkan angka nasional yaitu 22,95 persen. Hal
ini pula yang mendorong peneliti untuk melakukan pengukuran dan
analisis kinerja pembangunan manusia berdasarkan konsep maqashid
syariah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-2016.
Dilatarbelakangi oleh hal-hal yang telah dipaparkan diatas, maka
penulis memandang perlu untuk mengkaji dan menganalisis lebih jauh
dalam bentuk skripsi dengan judul “ANALISIS KINERJA
PEMBANGUNAN MANUSIA BERDASARKAN KONSEP MAQASHID
SYARIAH (STUDI KASUS KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAWA
TENGAH).”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka
dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :
1. Bagaimana kinerja pembangunan manusia yang diukur dengan
perhitungan I-HDI (Islamic Human Development Index) berdasarkan
Maqashid Syariah pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah ?
19
2. Bagaimana perbandingan hasil dari pengukuran pembangunan manusia
yang diukur dengan perhitungan I-HDI (Islamic Human Development
Index) berdasarkan Maqashid Syariah dengan HDI (Human
Development Index) pada kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah ?
3. Bagaimana korelasi dan pola hubungan antara hasil perhitungan I-HDI
(Islamic Human Development Index) yang dikembangkan dalam
penelitian ini dengan hasil perhitungan HDI (Human Development
Index) BPS kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah ?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui dan menganalisis kinerja pembangunan manusia
yang diukur dengan perhitungan I-HDI (Islamic Human Development
Index) berdasarkan Maqashid Syariah kabupaten/kota di provinsi
Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan hasil dari
pengukuran pembangunan manusia yang diukur dengan perhitungan I-
HDI berdasarkan Maqashid Syariah dengan HDI (Human
Development Index) kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis korelasi dan pola hubungan antara
hasil perhitungan I-HDI (Islamic Human Development Index) yang
dikembangkan dalam penelitian ini dengan hasil perhitungan HDI
(Human Development Index) dalam publikasi BPS kabupaten/kota di
provinsi Jawa Tengah.
20
D. Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini dapat dikemukakan menjadi dua sisi, yaitu :
1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis,
sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi
dunia pendidikan.
2. Manfaat praktis
a. Bagi Penulis
Menambah wawasan penulis mengenai pembangunan manusia
berdasarkan Maqashid Syariah, untuk selanjutnya dijadikan
sebagai acuan dalam bersikap dan berperilaku.
b. Bagi Penyelenggara Pemerintahan
Sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan
kualitas dan keberhasilan pembangunan manusia.
c. Bagi Ilmu Pengetahuan
Menambah khazanah keilmuan tentang pembangunan ekonomi
dalam perspektif islam serta I-HDI sebagai metode ukur
pencapaian dari pembangunan manusia. Serta sebagai bahan
referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan
menambah wawasan.
21
d. Bagi Peneliti Berikutnya
Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau
dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang
sejenis.
E. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,
dan sistematika penulisan.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Dalam bab ini membahas tentang teori pembangunan
ekonomi, pembangunan manusia, dasar, dalil dan
pengertian maqashid syariah, penelitian terdahulu,
kerangka pemikiran dan hipotesis.
BAB III METODE PENELITIAN
Dalam bab ini membahas ruang lingkup penelitian, jenis
dan sumber data penelitian, serta metode dan alat analisis
data.
BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
Dalam bab ini menguraikan tentang deskripsi pengolahan
data, pembahasan dan hasil analisis.
22
BAB V PENUTUP
Memuat tentang kesimpulan dan saran dari keseluruhan
hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan saran-saran
yang diajukan bagi pihak yang terkait dalam mengambil
kebijakan terhadap permasalahan yang diteliti.
LAMPIRAN
23
BAB II
KAJIAN PUSTAKA
A. Definisi Pembangunan Ekonomi
Menurut Sadono Sukirno (1996: 33) pertumbuhan dan pembangunan
ekonomi memiliki definisi yang berbeda, yaitu pertumbuhan ekonomi ialah
proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang.
Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan. Dengan demikian makin tingginya pertumbuhan ekonomi
biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat
indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan. Sedangkan pembangunan
ekonomi ialah usaha meningkatkan pendapatan perkapita dengan jalan
mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi ekonomi riil melalui
penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan,
peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan
manajemen. Pembangunan ekonomi didefinisikan dalam beberapa pengertian
dengan menggunakan bahasa berbeda oleh para ahli, namun maksudnya tetap
sama.
Menurut Adam Smith pembangunan ekonomi merupakan proses
perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi (Suryana,
2000:55). Todaro (dalam Lepi T. Tarmidi, 1992:11) mengartikan
pembangunan sebagai suatu proses multidimensional yang menyangkut
perubahan-perubahan besar dalam struktur sosial, sikap masyarakat,
kelembagaan nasional maupun percepatan pertumbuhan ekonomi,
24
pengurangan ketidakmerataan dan penghapusan dari kemiskinan mutlak.
Pembangunan ekonomi menurut Irawan (2002: 5) adalah usaha-usaha untuk
meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang seringkali diukur dengan tinggi
rendahnya pendapatan riil perkapita.
Prof. Meier (dalam Adisasmita, 2005: 205) mendefinisikan
pembangunan ekonomi sebagai proses kenaikan pendapatan riil perkapita
dalam suatu jangka waktu yang panjang.
Sadono Sukirno (1985:13) mendefinisikan pembangunan ekonomi
sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk
suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Definisi tersebut
mengandung pengertian bahwa pembangunan ekonomi merupakan suatu
perubahan yang terjadi secara terus-menerus melalui serangkaian kombinasi
proses demi mencapai sesuatu yang lebih baik yaitu adanya peningkatan
pendapatan perkapita yang terus menerus berlangsung dalam jangka panjang.
B. Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam
Ekonomi Islam merealisasikan keseimbangan antara kepentingan
Individu dan kepentingan masyarakat. Cita-cita luhur, ekonomi Islam adalah
melaksanakan misi sebagai khalifah di bumi dengan tugas memakmurkannya.
Seorang muslim bahwanya berkeyakinan akan mempertanggungjawabkan
kewajibannya dihadapan Allah Swt. Keuntungan material yang dicapai dalam
kegiatan ekonomi, bagi seorang muslim adalah menjadi tujuan perantara
untuk meraih citacita insani berupa kepatuhan kepada Allah Swt. Dengan
25
kata lain cita-cita ekonomi Islam bukanlah menciptakan persaingan,
monopoli, atau mementingkan diri sendiri dengan mengumpulkan semua
harta kekayaan dunia dan mencegahnya dari orang lain, sebagaimana yang
terjadi pada sistem ekonomi penemuan manusia. Cita-cita ekonomi Islam
merealisasikan kekayaan, kesejahteraan hidup, dan keuntungan hidup bagi
seluruh masyarakat disertai niat melaksanakan hak khilafah dan mematuhi
perintah Allah Swt (Chapra, 1992).
Dalam berbagai literatur tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam pada
dasarnya memandang bahwa pertumbuhan ekonomi adalah bagian dari
pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi didefenisikan dengan: “a
suistained growth of a right kind of output which can contribute to human
welfare” (pertumbuhan terus-menerus dari faktor produksi secara benar yang
mampu memberikan konstribusi bagi kesejahteraan manusia). Berdasarkan
pengertian ini, maka pertumbuhan ekonomi menurut Islam merupakan hal
yang sarat nilai. Suatu peningkatan yang dialami oleh faktor produksi tidak
dianggap sebagai pertumbuhan ekonomi jika produksi tersebut misalnya
memasukkan barang-barang yang terbukti memberikan efek buruk dan
membahayakan manusia. (Sadeq, 2006). Berlandaskan kepada kedua sifat
dasar ini, maka analisa ekonomi pembangunan dapat suatu cabang ilmu
ekonomi yang bertujuan untuk menganalisa masalah-masalah yang dihadapi
oleh Negara-negara berkembang dan mendapatkan caracara untuk mengatasi
masalah-masalah itu supaya Negara-negara tersebut dapat membangun
ekonominya dengan lebih cepat lagi. Dalam perkembangannya, para ahli
26
memberikan pengertian atau batasan tentang ekonomi pembangunan
berdasarkan latar belakang tersebut.
Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif (Almizan) Ekonomi
pembangunan adalah suatu studi yang ditujukan untuk meningkatkan taraf
hidup penduduk di negara-negara yang sedang berkembang, dengan
memecahkan masalah-masalah utamanya yakni kemiskinan, pengangguran
dan pemerataan. Pembangunan dinegara-negara berkembang pada
pelaksanaannya telah memunculkan pola, metode, atau model yang berbeda-
beda diantara mereka. Perbedaan ini telah menjadi paradigma atau
pandangan yang mendunia dalam melaksanakan pembangunan (Sukino,
2011).
Selaras dengan hal ini, (Ibrahim, 2011) mengutarakan bahwa concern
utama ekonomi pembangunan pada sistem ekonomi Islam adalah
kesejahteraan manusia (human welfare). Proses pembangunan ekonomi
dalam Islam menurutnya harus memanusiakan manusia. Ia harus terfokus
terhadap pendidikan, mengutamakan integrasi sosial dan konservasi terhadap
lingkungan. Baginya, pembangunan ekonomi harus berkelanjutan dan tidak
melupakan generasi yang akan datang (future generation).
Islam dalam mendefinisikan pembangunan ekonomi tidak menafikan
aspek pendapatan individu sebagai salah satu indikatornya. Karena Islam
sangat mendambakansuatu masyarakat yang sejahtera secara materi agar
mereka dapat melaksanakan kewajibanagamanya secara sempurna. Namun
27
disisi lain Islam menekankan pentingnya distribusikekayaan secara merata
dan adil. Bahkan Islam menciptakan instrumen seacra spesifik
untukmencapai distribusi tersebut melalui mekanisme zakat, infaq dan
sedekah (ZIS) serta penumbuhan sifat kepedulian dan saling tolong-
menolong di antara sesama dalam rangkamemenuhi kebutuhan
dasar.Pembangunan ekonomi harus berorientasi pada peningkatan komitmen
individu terhadap agamanya. Artinya harus ada korelasi antara pembangunan
ekononomi denganpeningkatan pemenuhan kewajiban-kewajiban terhadap
agama. Tujuan akhir daripembangunan ekonomi bukan seperti slogan
ekonomi konvensional yang berbunyi“homoeconomicus” tapi justru
terjadinya“homo Islamicus”, yaitu individu yang berperilaku sesuaidengan
tuntunan ajaran Islam (Ali Rama dan Makhlani : 2013)
Pembangunan ekonomi menurut ekonomi Islam memiliki dasar-dasar
filosofis yang berbeda, yaitu : (1). Tauhid rububiyah, yaitu konsep ini
mengajarkan bahwa Allah adalah sang pencipta atas segala sesuatu. Dia-Lah
yang menciptakan dunia dan alam. Untuk manusialah yang selanjutnya
mengatur model pembangunan yang berdasarkan Islam. (2). Keadilan, yaitu
pembangunan ekonomi yang merata (growth with equity), (3). Khalifah, yang
menyatakan bahwa manusia adalah wakil Allah Swt. di muka bumi untuk
memakmurkan dan bertanggung jawab atas pengelolaan sumber daya yang
diamanahkan kepadanya, dan (4). Tazkiyah, yaitu mensucikan manusia dalam
hubungannya dengan Allah., sesamanya dan alam lingkungan, masyarakat
dan negara.
28
Dasar-dasar filosofi pembangunan ekonomi yang islami dirumuskan
oleh Masudul Alam Choudhury dengan prisma ekonomi Islam. Prisma
ekonomi Islam yang dikemukan Choudhury sebagai prinsip-prinsip
pembangunan ekonomi yang harus diberlakukan oleh perancang ekonomi
pembangunan dalam membangun perekonomian negara dan masyarakat.
Gambar 2.1
Prisma Ekonomi Islam Versi Masudul Alam Choudhury
1. Tauhid (T)
Sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban untuk
memanfaatkan bumi dan kekayaan yang terkandung didalamnya yang
serba berkecukupan itu untuk sebessr-besarnya kemaslahatan umat,
bukan untuk perorangan, karena setiap insan yang beriman mengakui
bahwa kepemilikan mutlak adalah pada Allah SWT.
29
Demi untuk mewujudkan prinsip tauhid dan persaudaraan, islam
melarang riba dalam segala bentuk dan manifestasinya. Secara tauhid,
Allah SWT sebagai pemilik sumber daya ekonomi telah menentukan
bahwa setiap kekayaan adalah untuk kepentingan semua manusia.
2. Work and Productivity (W)
Perintah bekerja telah Allah wajibkan sejak nabi yang pertama,
Adam As sampai nabi terakhir Muhammad Saw. Perintah ini tetap
berlaku kepada semua orang tanpa membeda-bedakan pangkat, status dan
jabatan seseorang. Berikut dalil QS. Jumuah (62):10 tentang kewajiban
bekerja.
ر ضف فإذاقضيتٱلصالوةفٱنتشروا لاعلاكم كثيراٱللاو وٱذ كرواٱللاوفض لمن وٱب ت غواٱل لحون ت ف
“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di
muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-
banyak supaya kamu beruntung.” QS. Jumuah (62):10
Adapun tafsir ayat diatas dalam Surin (2004:2418) adalah
menunaikan shalat yang berguna untuk kemaslahatan kehidupan akhirat,
tunaikan pula usaha-usaha untuk kehidupan duniawi. Namun dalam
mencari kehidupan duniawi itu, hendaklah ingat kepada Allah, agar kita
dipelihara oleh Tuhan dari sikap “menghalalkan segala cara” untuk
mendapatkan rezeki itu. Hal ini relevan dengan kerja dan produktifitas
dalam perspektif islam adalah untuk mencapai 3 (tiga) sasaran, yaitu :
a) Mencukupi kebutuhan hidup (al-isyba)
b) Meraih laba yang wajar (al-irbah)
c) Menciptakan kemakmuran lingkungan baik social maupun alamiah
30
3. Cooperations (C)
Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara
orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau
tujuan bersama (Soekonto, 1990 dalam Rafsanjani (2004:16)). Kerjasama
(cooperation) adalah suatu usaha atau bekerja untuk mencapai suatu hasil
(Baron & Byane, 2000 dalam Rafsanjani (2014:16)).
Kerjasama merupakan karakter yang penting dalam system
ekonomi islam. Nilai kerjasama ekonomi ini harus dapat dicerminkan
dalam semua tingkatan kegiatan ekonomi, produksi, distribusi maupun
jasa. Doktrin kerjasama dalam bidang ekonomi ini akan dapat
menciptakan kerja produktif sehari-hari dari masyarakat, meningkatkan
kesejahteraan, mencegah penindasan ekonomi dan distribusi ekonomi
dan distribusi kekayaan yang tidak merata, dan melindungi kepentingan
ekonomi dari pihak atau golongan ekonomi lemah.
4. Ownership (O)
Prinsip ini adalah terjemahan dari nilai tauhid, pemilik primer
langit, bumi dan seisinya adalah Allah, sedangkan manusia diberi
amanah untuk mengelolanya. Jadi, manusia dianggap sebagai pemilik
sekunder. Konsep kepemilikan swasta diakui. Namun, untuk menjamin
keadilan, yakni supaya tidak ada proses penzaliman golongan orang
terhadap yang lain, maka cabang-cabang produksi yang penting dalam
menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Dengan
demikian, kepemilikan Negara dan nasionalisasi juga diakui.
31
Sistem kepemilikan campuran juga mendapat tempat dalam
islam, baik campuran swasta-negara, swasta domestic-asing, atau
Negara-negara asing. Semua konsep ini berasal dari filosofi, norma, dan
nilai-nilai Islam.
5. Distribution Equity (D)
Sistem ekonomi dalam islam, berbagai permasalahan
perekonomian telah dijamin dalam pengoptimalan distribusi, yaitu
dengan cara menentukan tata cara kepemilikan, tata cara mengelola
kepemilikan, serta menyuplai orang yang tidak sanggup untuk memenuhi
kebutuhan hidupnya dengan harta yang bisa menjamin hidupnya dalam
rangka mewujudkan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya diantara sesama. Dengan demikian, Islam telah
memecahkan masalah buruknya distribusi tersebut. Instrument zakat
digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dapat mencakup perluasan
kesempatan kerja, kesejahteraan keluarga, rehabilitas manusia usia lanjut,
asuransi pengangguran, kompensasi bagi yang kekurangan ketika resesi
dan depresi.
Adapun prinsip pembangunan ekonomi perspektif Islam antara
lain: (a) Pembangunan ekonomi dalam Islam bersifat komprehensif dan
mengandung unsur spiritual, moral, dan material. (b) Fokus utama
pembangunan adalah manusia dengan lingkungan kulturalnya. (c)
Pembangunan ekonomi adalah aktivitas multidimensional sehingga
semua usaha harus diserahkan pada keseimbangan berbagai faktor dan
32
tidak menimbulkan ketimpangan dan (d) Penekanan utama dalam
pembangunan menurut Islam, terletak pada pemanfaatan sumber daya
yang telah diberikan Allah kepada ummat manusia. Pendekatan konsep
ekonomi Islam ini juga sangat bergantung pada kualitas sumber daya
manusia yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara. Manusia adalah
subjek dan objek dari pembangunan. Kualitas dari SDM sangat
menentukan tingkat pencapaian keberhasilan pembangunan ekonomi
suatu negara. Oleh karena itu, pembangunan SDM perlu mendapatkan
perhatian yang sangat serius oleh bangsa, apalagi esensi atau aspek
kemajuan dari suatu bangsa di dunia adalah ditentukan oleh kualitas
sumber daya manusia yang dimiliki oleh bangsa atau negara tersebut
(Beik, 2016).
C. Maqashid Syariah
Maqashid al-syari'ah terdiri dari dua kata, maqashid dan syari'ah.
Kata maqashid merupakan bentuk jama' dari maqshad yang berarti maksud
dan tujuan, sedangkan syari'ah mempunyai pengertian hukum-hukum Allah
yang ditetapkan untuk manusia agar dipedomani untuk mencapai
kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Maka dengan demikian,
maqashid al-syari'ah berarti kandungan nilai yang menjadi tujuan
pensyariatan hukum. Maka dengan demikian, maqashid al-syari'ah adalah
tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari suatu penetapan hukum (Asafri Jaya,
1996:5). Izzuddin ibn Abd al-Salam, sebagaimana dikutip oleh Khairul
33
Umam (2001:125), mengatakan bahwa segala taklif hukum selalu bertujuan
untuk kemaslahatan hamba (manusia) dalam kehidupan dunia dan akhirat.
Allah tidak membutuhkan ibadah seseorang, karena ketaatan dan maksiat
hamba tidak memberikan pengaruh apa-apa terhadap kemulian Allah. Jadi,
sasaran manfaat hukum tidak lain adalah kepentingan manusia. Menurut
Satria Efendi (1998:14), maqashid al-syari'ah mengandung pengertian
umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada
apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik
yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang
terkandung di dalamnya.
Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah
maqashid al-syari' (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau
maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan
pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak
dicapai oleh suatu rumusan hukum. Sementara itu Wahbah al-Zuhaili
(1986:1017) mendefinisikan maqashid syari'ah dengan makna-makna dan
tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau
sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia
yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya. Kajian teori maqashid al-
syari'ah dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan
pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut.
Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu
Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu
34
berhadapan dengan perubahan sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum
Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa
abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban
terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap
berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah
teori maqashid al-syari'ah.
Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap
teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi
mujtahid sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang maqashid al-syari'ah
merupakan kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena di atas
landasan tujuan hukum itulah setiap persoalan dalam bermu'amalah antar
sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf (1968:198),
seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak
dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui
maqashid al-syari'ah (tujuan hukum).
Al- Syatibi tidak mendefinisikan Maqashid Syariah yaitu mashlahah
atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia maupun
diakhirat. Oleh karena itu Asy-Syatibi meletakkan posisi maslahat
sebagai „illat hukum atau alasan pensyariatan hukum Islam, berbeda dengan
ahli ushul fiqih lainnya An-Nabhani misalnya beliau dengan hati-hati
menekankan berulang-ulang, bahwa maslahat itu bukanlah „illat atau motif
(al-ba„its) penetapan syariat, melainkan hikmah, hasil (natijah), tujuan
(ghayah), atau akibat („aqibah) dari penerapan syariat.
35
Mengapa An-Nabhani mengatakan hikmah tidak dikatakan „illat?
Karena menurut ia nash ayat-ayat yang ada jika dilihat dari segi bentuknya
(shighat) tidaklah menunjukkan adanya „illat (al-„illiyah), namun hanya
menunjukkan adanya sifat rahmat (maslahat) sebagai hasil penerapan syariat.
Misalnya firman Allah ta‟ala:
ا هميه إلا خساز ل مه ٱنقسءان ما هى شفآء وزحمت نهمؤمىيه ول يزيد ٱنظا ووىز
“Dan Kami turunkan dari Al Qur'an suatu yang menjadi penawar dan
rahmat bagi orang-orang yang beriman dan Al Qur'an itu tidaklah
menambah kepada orang-orang yang lalim selain kerugian.” QS. Al-
Isra: 82.
هميه ك إلا زحمت نهع ومآ أزسهى
“Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi)
rahmat bagi semesta alam.” QS. Al-Anbiyaa: 107.
Menurut An-Nabhani, ayat ini tidak mengandung
shighat ta„lil (bentuk kata yang menunjukkan„illat), misalnya dengan
adanya lam ta‟lil. Jadi maksud ayat ini, bahwa hasil (al-natijah) diutusnya
Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam adalah akan menjadi rahmat bagi
umat manusia. Artinya, adanya rahmat (maslahat) merupakan hasil
pelaksanaan syariat, bukan „illat dari penetapan syariat.
Maqashid Syari‟ah secara umum adalah kemaslahatan bagi manusia
dengan memelihara kebutuhan dharuriat mereka dan menyempurnakan
kebutuhan Hajiyat dan Tahsiniat mereka. Kesimpulannya bahwa Maqashid
Syari‟ah adalah konsep untuk mengetahui hikmah (nilai-nilai dan sasaran
syara' yang tersurat dan tersirat dalam Al-Qur‟an dan Hadits). yang
ditetapkan oleh Allah ta‟ala terhadap manusia adapun tujuan akhir hukum
36
tersebut adalah satu, yaitu mashlahah atau kebaikan dan kesejahteraan umat
manusia baik di dunia (dengan Mu‟amalah) maupun di akhirat (dengan
„aqidah dan Ibadah). Sedangkan cara untuk tercapai kemaslahatan tersebut
manusia harus memenuhi kebutuhan Dharuriat (Primer), dan
menyempurnakan kebutuhan Hajiyat (sekunder), dan Tahsiniat atau kamaliat
(tersier).
Apabila dipelajari secara seksama ketetapan Allah dan Rasul-Nya
yang terdapat di dalam Al-Quran dan kitab-kitab hadis yang sahih, kita segera
dapat mengetahui tujuan hukum Islam. Sering dirumuskan bahwa tujuan
hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia ini dan di akhirat
kelak, dengan jalan mengambil (segala) yang bermanfaat dan mencegah atau
menolak yang mudarat yaitu yang tidak berguna bagi hidup dan kehidupan.
Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup
manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan
itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan
yang kekal di akhirat kelak.
Abu Ishaq al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni:
1. Hifdz Ad-Din (Memelihara Agama)
2. Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa)
3. Hifdz Al‟Aql (Memelihara Akal)
4. Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)
5. Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta)
37
Kelima tujuan hukum Islam tersebut di dalam kepustakaan disebut al-
maqasid al khamsah atau al-maqasid al- shari‟ah.
Tujuan hukum Islam tersebut dapat dilihat dari dua segi yakni (1) segi
Pembuat Hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya. Dan (2) segi manusia
yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam itu.
Jika dilihat dari pembuat hukum Islam tujuan hukum Islam itu adalah
: Untuk memelihara keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder,
dan tersier, yang dalam kepustakaan hukum Islam masing-masing disebut
dengan istilah daruriyyat, hajjiyat dan tahsniyyat. Kebutuhan primer adalah
kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh
hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia bener-benar terwujud.
Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai
kehidupan primer, seperti kemerdekaan, persamaan, dan sebagaianya, yang
bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer. Kebutuhan tersier adalah
kebutuhan hidup manusia selain yang bersifat primer dan sekunder itu yang
perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam
masyarakat, misalnya sandang, pangan, perumahan dan lain-lain.
Tujuan hukum Islam adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh
manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Agar dapat ditaati dan dilaksanakan
dengan baik dan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk
memahami hukum Islam dengan mempelajari Ushul Fiqh yakni dasar
pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.
38
Di samping itu dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri,
tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan
sejahtera. Caranya adalah, dengan mengambil yang bermanfaat, mencegah
atau menolak yang mudarat bagi kehidupan. Dengan kata lain tujuan hakiki
hukum Islam, jika dirumuskan secara umum, adalah tercapainya keridhaan
Allah dalam kehidupan manusia di bumi ini dan di akhirat kelak.
1. Memelihara Agama
Pemeliharan agama merupakan tujuan pertama hukum Islam.
Sebabnya adalah karena agama merupakan pedoman hidup manusia, dan
didalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang
merupakan sikap hidup seorang muslim, terdapat juga syariat yang
merupakan sikap hidup seorang muslim baik dalam berrhubungan dengan
Tuhannya maupun dalam berhubungan dengan manusia lain dan benda
dalam masyarakat.
Beragama merupakan kekhususan bagi manusia, merupakan
kebutuhan utama yang harus dipenuhi karena agamalah yang dapat
menyentuh nurani manusia. Allah memerintahkan kita untuk tetap
berusaha menegakkan agama, firmannya dalam surat Asy-Syura‟: 13:
ينماوصاىبو نآ وٱلاذىا نوحۦشرعلكممنٱلد ناوماإلي كأو حي وموسىإب رىيمۦ بووصاي ركيعلىكب ر فيو ت ت فراقواولٱلدين أقيمواأن وعيسى عوىم ماٱل مش ٱللاو إلي وتد دىيشآءمنإلي و ي تب ينيبمنإلي و وي ه
“Dia Telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang
Telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang Telah kami
wahyukan kepadamu dan apa yang Telah kami wasiatkan kepada
Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah
kamu berpecah belah tentangnya. amat berat bagi orang-orang
39
musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik
kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi
petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya).”
(Q.S. As-Syura‟: 13)
2. Memelihara jiwa
Untuk tujuan ini, Islam melarang pembunuhan dan pelaku
pembunuhan diancam dengan hukuman Qishas (pembalasan yang
seimbang), sehingga dengan demikian diharapkan agar orang sebelum
melakukan pembunuhan, berpikir panjang karena apabila orang yang
dibunuh itu mati, maka si pembunuh juga akan mati atau jika orang yang
dibunuh itu tidak mati tetap hanya cedera, maka si pelakunya juga akan
cedera.
Mengenai hal ini dapat kita jumpai dalam firman Allah Swt dalam
QS Al-Baqarah ayat 178-179 yang berbunyi :
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka
dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan
wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pema‟afan dari
saudaranya, hendaklah (yang mema‟afkan) mengikuti dengan cara
yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma‟af) membayar (diat)
kepada yang memberi ma‟af dengan cara yang baik (pula). yang
demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu
rahmat. barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka
baginya siksa yang sangat pedih. Dan dalam qishaash itu ada
(jaminan kelangsungan) hidup bagimu, Hai orang-orang yang
berakal, supaya kamu bertakwa.” (QS Al-Baqarah ayat 178-179)
40
3. Memelihara akal
Manusia adalah makhluk Allah SWT, ada dua hal yang membedakan
manusia dengan makhluk lain. Pertama, Allah SWT telah menjadikan
manusia dalam bentuk yang paling baik, dibandingkan dengan bentuk
makhluk-makhluk lain dari berbagai makhluk lain. Hal ini telah dijelaskan
oleh Allah SWT sendiri dalam Al-Quran At-Tiin Ayat 4 berbunyi :
نف نس ناٱل خلق سن لقد ت ق ويأح
“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk
yang sebaik-baiknya.”
Akan tetapi bentuk yang indah itu tidak ada gunanya, kalau tidak ada hal
yang kedua, yaitu akal. Oleh karena itu Allah SWT melanjutkan Firman-
Nya dalam surat At-Tiin ayat 5 dan 6 yang berbunyi :
فلي فلس ردد نوأس ٱلاذينءامنوا .ثا ت وعملوا إلا ر ف لهم ٱلصالح م نونغي رأج
“Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-
rendahnya (neraka), Kecuali orang-orang yang beriman dan
mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada
putus-putusnya.” (At-Tiin : 5-6)
Jadi, akal paling penting dalam pandangan Islam. Oleh karena itu
Allah SWT selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat pada
firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 164 yang berbunyi :
41
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih
bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut
membawa apa yang
berguna bagi manusia, dan apa yang Allah
turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu dia hidupkan
bumi sesudah mati (kering)-nya dan dia sebarkan di bumi itu
segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang
dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-
tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang
memikirkan.” (Q.S. Al-Baqarah :164)
4. Memelihara Keturunan/Keluarga
Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan
mensyariatkannya pernikahan dan mengharamkan zina, menetapkan siapa-
siapa yang tidak boleh dikawini, bagaimana cara-cara perkawinan itu
dilakukan dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi, sehingga perkawinan
itu dianggap sah dan pencampuran antara dua manusia yang berlainan
jenis itu tidak dianggap sah dan menjadi keturunan sah dari ayahnya.
Sebagaimana firman Allah SWT :
“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian
jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih
dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Q.S An-Nisa: 3-4)
“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka
menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang
hati, Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang
sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S An-Nisa: 3-4)
42
5. Memilihara Harta Benda dan Kehormatan
Islam meyakini bahwa semua harta di dunia ini adalah milik Allah
SWT, manusia hanya berhak untuk memanfaatkannya saja. Meskipun
demikian Islam juga mengakui hak pribadi seseorang. Oleh karena
manusia itu manusia sangat tamak kepada harta benda, sehingga mau
mengusahakannya dengan jalan apapun, maka Islam mengatur supaya
jangan sampai terjadi bentrokan antara satu sama lain. Untuk ini Islam
mensyariatkan peraturan-peraturan mengenai muamalah seperti jual beli,
sewa-menyewa, gadai menggadai, dan sebagainya, serta melarang
penipuan, riba dan mewajibkan kepada orang yang merusak barang orang
lain untuk membayarnya, harta yang dirusak oleh anak-anak yang di
bawah tanggungannya, bahkan yang dirusak oleh binatang peliharaannya
sekalipun.
Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin
dalam firmanNya Q.S. An-Nisa: 29-32.
ىكم ي ؤيها ٱناريه ءامىىا ل تؤ سة عه تساض م طم إلا أن تكىن تج نكم بيىكم بٱنب ا أمى كهى
ا كان بكم زحيم أوفسكم إنا ٱللاا ول تقتهى
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang
berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang
kepadamu.”
ا فسىف وصهيه وا ا وظهم و نك عدواومه يفعم ذ يسيس نك عهى ٱللا ا وكان ذ ز
“Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya,
Maka kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. yang demikian
itu adalah mudah bagi Allah.”
43
ان تجتىبىا كبآئس ما تىهىن عى إ دخل كسيم اتكم وودخهكم م ه وكفس عىكم سيـ
“Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang
kamu mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu
(dosa-dosamu yang kecil) dan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia
(surga).”
(Q.S. An-Nisa: 29-32)
D. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index)
Indeks Pembangunan Manusia Dalam UNDP (United Nations
Development Programme), pembangunan manusia adalah suatu proses untuk
memperbesar pilihan-pilihan bagi manusia (“a process of enlarging people‟s
choices”). Konsep atau definisi pembangunan manusia tersebut pada dasarnya
mencakup dimensi pembangunan yang sangat luas. Dalam konsep
pembangunan manusia, pembangunan seharusnya dianalisis serta dipahami
dari sudut manusianya, bukan hanya dari pertumbuhan ekonominya.
Sebagaimana dikutip dari UNDP (Human Development Report, 1995:103),
sejumlah premis penting dalam pembangunan manusia adalah:
1. Pembangunan harus mengutamakan penduduk sebagai pusat perhatian.
2. Pembangunan dimaksudkan untuk memperbesar pilihan-pilihan bagi
penduduk, tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan mereka. Oleh
karena itu konsep pembangunan manusia harus terpusat pada penduduk
secara keseluruhan, dan bukan hanya pada aspek ekonomi saja.
3. Pembangunan manusia memperhatikan bukan hanya pada upaya
meningkatkan kemampuan (kapabilitas) manusia tetapi juga dalam
upayaupaya memanfaatkan kemampuan manusia tersebut secara optimal.
44
4. Pembangunan manusia didukung oleh empat pilar pokok, yaitu:
produktifitas, pemerataan, kesinambingan, dan pemberdayaan.
5. Pembangunan manusia menjadi dasar dalam penentuan tujuan
pembangunan dan dalam menganalisis pilihan-pilihan untuk mencapainya.
Berdasarkan konsep tersebut, penduduk di tempatkan sebagai tujuan akhir
sedangkan upaya pembangunan dipandang sebagai sarana untuk mencapai
tujuan itu. Untuk menjamin tercapainya tujuan pembangunan manusia, ada
empat hal pokok yang perlu diperhatikan yaitu:
a) Produktifitas Penduduk harus meningkatkan produktifitas dan
partisipasi penuh dalam proses penciptaan pendapatan dan nafkah.
Sehingga pembangunan ekonomi merupakan bagian dari model
pembangunan manusia.
b) Pemerataan Penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk
mendapatkan akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial. Semua
hambatan yang memperkecil kesempatan untuk memperoleh akses
tersebut harus dihapus, sehingga mereka dapat mengambil manfaat
dari kesempatan yang ada dan berpartisipasi dalam kegiatan produktif
yang dapat meningkatkan kualitas hidup.
c) Kesinambungan Akses terhadap sumber daya ekonomi dan sosial
harus dipastikan tidak hanya untuk generasi-generasi yang akan
datang. Semua sumber daya fisik, manusia, dan lingkungan selalu
diperbaharui.
45
d) Pemberdayaan Penduduk harus berpartisipasi penuh dalam keputusan
dan proses yang akan menentukan (bentuk/arah) kehidupan mereka
serta untuk berpartisipasi dan mengambil keputusan dalam proses
pembangunan.
Menurut United Nations Development Programme (UNDP), dalam
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdapat tiga indikator komposit yang
digunakan untuk mengukur pencapaian rata-rata suatu negara dalam
pembangunan manusia, yaitu: lama hidup, yang diukur dengan angka harapan
hidup ketika lahir; pendidikan yang diukur berdasarkan rata-rata lama
bersekolah dan angka melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas; standar
hidup yang diukur dengan pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan
menjadi paritas daya beli. Nilai indeks ini berkisar antara 0-100.
IPM dihitung berdasarkan data yang dapat menggambarkan
komponen yaitu angka harapan hidup yang mewakili bidang kesehatan, angka
melek huruf dan rata-rata lamanya bersekolah mengukur capaian
pembangunan di bidang pendidikan, dan kemampuan daya beli / paritas daya
beli (PPP) masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari
rata-rata besarnya pengeluaran perkapita sebagai pendekatan pendapatan yang
mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Konsep pembangunan
manusia seutuhnya merupakan konsep yang menghendaki peningkatan
kualitas hidup penduduk baik secara fisik, mental maupun secara spritual.
Bahkan secara eksplisit disebutkan bahwa pembangunan yang dilakukan
46
menitikberatkan pada pembangunan sumber daya manusia yang seiring
dengan pertumbuhan ekonomi.
Pembangunan sumber daya manusia secara fisik dan mental
mengandung makna peningkatan kapasitas dasar penduduk yang kemudian
akan memperbesar kesempatan untuk dapat berpartisipasi dalam proses
pembangunan yang berkelanjutan. Indeks Pembangunan Manusia, karena
dimaksudkan untuk mengukur dampak dari upaya peningkatan kemampuan
dasar tersebut, dengan demikian menggunakan indikator dampak sebagai
komponen dasar penghitungannya yaitu, angka harapan hidup waktu lahir,
pencapaian pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata
lama sekolah, serta pengeluaran konsumsi. Nilai IPM suatu negara atau
wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai
sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar
bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan
konsumsi yang telah mencapai standar hidup layak. Pembentukan modal
manusia adalah suatu proses memperoleh dan meningkatkan jumlah orang
yang mempunyai keahlian, pendidikan, dan pengalaman yang menentukan
bagi pembangunan ekonomi suatu negara. Pembentukan modal 23 manusia
karenanya dikaitkan dengan investasi pada manusia dan pengembangannya
sebagai sumber yang kreatif dan produktif.
1. Komponen Pembangunan Manusia
Lembaga United Nations Development Programme (UNDP) telah
mempublikasikan laporan pembangunan sumber daya manusia dalam
47
ukuran kuantitatif yang disebut Human Development Indeks (HDI).
Meskipun HDI merupakan alat ukur pembangunan SDM yang dirumuskan
secara konstan, diakui tidak akan pernah menangkap gambaran
pembangunan SDM secara sempurna. Adapun indikator yang dipilih untuk
mengukur dimensi HDI adalah sebagai berikut: (UNDP, Human
Development Report 1993: 105-106)
1. Longevity, diukur dengan variabel harapan hidup saat lahir atau life
expectancy of birth dan angka kematian bayi per seribu penduduk atau
infant mortality rate.
2. Educational Achievement, diukur dengan dua indikator, yakni melek
huruf penduduk usia 15 tahun ke atas (adult literacy rate) dan tahun
rata-rata bersekolah bagi penduduk 25 ke atas (the mean years of
schooling).
3. Access to resource, dapat diukur secara makro melalui PDB rill
perkapita dengan terminologi purchasing power parity dalam dolar AS
dan dapat dilengkapi dengan tingkatan angkatan kerja.
Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa komponen-
komponen yang mempengaruhi IPM antara lain:
a) Indeks Harapan hidup Indeks
Harapan Hidup menunjukkan jumlah tahun hidup yang diharapkan
dapat dinikmati penduduk suatu wilayah. Dengan memasukkan
informasi mengenai angka kelahiran dan kematian per tahun, variabel
tersebut diharapkan akan mencerminkan rata-rata lama hidup sekaligus
48
hidup sehat masyarakat. Sehubungan dengan sulitnya mendapatkan
informasi orang yang meninggal pada kurun waktu tertentu, maka
untuk menghitung angka harapan hidup digunakan metode tidak
langsung. Data dasar yang dibutuhkan dalam metode ini adalah rata-
rata anak lahir hidup dan rata-rata anak masih hidup dari wanita pernah
kawin. Secara singkat, proses penghitungan angka harapan hidup ini
disediakan oleh program Mortpak. Untuk mendapatkan Indeks
Harapan Hidup dengan cara menstandartkan angka harapan hidup
terhadap nilai maksimum dan minimumnya.
b) Indeks Hidup Layak
Untuk mengukur dimensi standar hidup layak (daya beli), UNDP
mengunakan indikator yang dikenal dengan real per kapita GDP
adjusted. Untuk perhitungan IPM sub nasional (provinsi atau
kabupaten/kota) tidak memakai PDRB per kapita karena PDRB per
kapita hanya mengukur produksi suatu wilayah dan tidak
mencerminkan daya beli riil masyarakat yang merupakan konsentrasi
IPM. Untuk mengukur daya beli penduduk antar provinsi di Indonesia,
BPS menggunakan data rata-rata konsumsi 27 komoditi terpilih dari
Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dianggap paling
dominan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia dan telah distandarkan
agar bisa dibandingkan antar daerah dan antar waktu yang disesuaikan
dengan indeks PPP (Purchasing Power Parity).
49
c) Indeks Pendidikan
Penghitungan Indeks Pendidikan (IP) mencakup dua indikator
yaitu angka melek huruf (LIT) dan rata-rata lama sekolah (MYS).
Populasi yang digunakan adalah penduduk berumur 15 tahun ke atas
karena pada kenyataannya penduduk usia tersebut sudah ada yang
berhenti sekolah. Batasan ini diperlukan agar angkanya lebih
mencerminkan kondisi sebenarnya mengingat penduduk yang berusia
kurang dari 15 tahun masih dalam proses sekolah atau akan sekolah
sehingga belum pantas untuk rata-rata lama sekolahnya.
2. Pengukuran Indeks Pembangunan Manusia
Dalam indeks pembangunan manusia terdapat tiga komposisi indikator
yang digunakan untuk mengukur besar indeks pembangunan manusia
suatu negara, yaitu
a) Tingkat kesehatan diukur harapan hidup saat lahir (tingkat kematian
bayi)
b) Tingkat pendidikan diukur dengan angka melek huruf (dengan bobot
dua per tiga) dan rata-rata lama sekolah (dengan bobot sepertiga)
c) Standar kehidupan diukur dengan tingkat pengeluaran perkapita per
tahun. Rumus umum yang digunakan untuk menghitung Indeks
Pembangunan Manusia adalah sebagai berikut:
IPM = 1/3 (Indeks X1 + Indeks X2 + Indeks X3)
Dimana: X1 = Indeks harapan hidup, X3 = Indeks standar hidup layak,
X2 = Indeks pendidikan
50
E. Islamic Human Development Index
Konsep Human Development Index (HDI) oleh UNDP telah
mendapatkan popularitas sebagai ukuran komprehensif untuk pembangunan
sejak diperkenalkan dalam Laporan Pembangunan Manusia global pertama
pada tahun 1990. Perkembangan manusia adalah pusat tujuan pembangunan
ekonomi dalam perspektif Islam (Ahmad, 2006) . Namun bagaimanapun,
HDI tidak sepenuhnya kompatibel dan cukup untuk mengukur perkembangan
ekonomi dalam perspektif Islam.
Pemenuhan lima kebutuhan dasar di maqashid syariah akan menjadi
landasan teoritis untuk mengembangkan Indeks Pembangunan Manusia Islam
ini (I-HDI). Lima dimensi ini mengukur baik kinerja kesejahteraan material
(MW) maupun kesejahteraan non-material (NW). Pertama adalah
materialistik yang berkaitan dengan kinerja pemenuhan kebutuhan harta (m
l). Islam menyoroti pentingnya kepemilikan harta serta distribusinya di
kalangan masyarakat sebagai sarana untuk mencapai falah. Sistem Islam
mungkin akan memilih tingkat kepemilikan harta yang relatif lebih rendah
dengan distribusi pendapatan / kekayaan yang lebih baik dibandingkan
dengan kepemilikan harta tingkat tinggi namun dengan distribusi pendapatan
/ kekayaan yang buruk. Semakin tinggi kepemilikan kekayaan dan
distribusinya, semakin baik tingkat kesejahteraan material.
Yang kedua berhubungan dengan semua hal yang tidak berhubungan
langsung dengan hal-hal materi tapi mendasar untuk mencapai maslahah atau
ini disebut lingkungan dan nilai-nilai Islam (IEV). Ini semua berhubungan
51
dengan nafs, al aql, nasl, ad din di dalam maqashid syariah. Semakin lama
hidup, semakin baik, karena umur yang lebih panjang bisa diasumsikan
sebagai kesempatan yang lebih luas untuk melakukan banyak hal baik yang
bermanfaat untuk mencapai maslahah. Pengetahuan dan sains memiliki posisi
penting untuk pembangunan, sehingga semua anggota masyarakat layak
mendapat pendidikan. Proses pembangunan akan lebih efisien dan efektif jika
hubungan keluarga dan sosial antar anggota masyarakat harmonis. Keluarga
juga berperan penting dalam membangun generasi penerus yang penting
untuk mempertahankan pembangunan. Dan akhirnya, peran religiusitas
masyarakat tak tergantikan dalam perspektif Islam.
Mengikuti dasar teoritis di atas, perkembangan Islam bisa terjadi
dinyatakan sebagai berikut:
Wh = f (MW, NW) (3)
MW = f (PO, DE) (4)
NW = f (IEV) (5)
IEV = f (LE, E, FSR, R) (6)
dimana:
Wh : holistic welfare
MW : material welfare
NW : non material welfare
PO : property ownership
DE : distributional equity
IEV : Islamic environment and values
52
LE : life expectancy
E : education
F : family and social relationship
R : religiosity
Tahap selanjutnya adalah mengambil indikator yang dapat diukur
untuk semua dimensi tersebut. Indikator yang diusulkan ditunjukkan pada
tabel 2.1 berikut.
Tabel 2.1 Sumber :Jurnal Anto M.B.H (2011)
Objective of Dev. Dimensions of Dev. Dimension Indices
Maslahah Faith Faith Index
Life Life Index
Science Science Index
Family-social Family-social Index
Property Property Index
Freedom Freedom Index
Justice Justice Index
I-HDI merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan
manusia dalam perspektif Islam. I-HDI mengukur pencapaian tingkat
kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar agar manusia
dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat (mencapai falah). Menurut alSyatibi,
mashlahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama
(ad-dien), jiwa (an-nafs), akal (al-„aql), keturunan (An-nasl), dan harta (al-
53
maal). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu
kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat hidup bahagia di
dunia dan akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan dasar di atas tidak terpenuhi
atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak
tercapai dengan sempurna (P3EI:2012,5-6).
Lima Indeks yang Diusulkan mengukur kelima dimensi tersebut
dibentuklah suatu indeks yang mewakili dari masing-masing dimensi tersebut
dibentuklah suatu indeks yang diusulkan untuk mengukur kelima dimensi
tersebut yaitu: index ad-dien yang mewakili dimensi agama, index an-nafs
yang mewaili dimensi umur panjang dan sehat, index al-„aql yang mewakili
dimensi pengetahuan, index an-nasl yang mewakili dimensi keluarga dan
keturunan, dan index al-maal yang mewakili dimensi pendapatan. Berikut
tabel dimensi dan indikator I-HDI dalam Anto (2011) :
Gambar 2.2
Jurnal Anto, M. B. H. (2011)
54
I-HDI adalah indeks gabungan dari beberapa indikator yang berasal
dari lima kebutuhan dasar dalam rangka mencapai Maqashid Shariah.
Mengingat fitur multidimensi dan kompleksitas pembangunan dalam Islam,
maka untuk komponen variabel non kuantitatif seperti kebebasan, religiusitas
dan nilai-nilai keluarga dianggap akan lebih memadai dalam mengukur
pembangunan manusia.
Namun demikian, I-HDI menggabungkan kedua variabel kuantitatif
dan variabel dengan beragam persepsidari campuran berbagai jenis indikator
: input dan output, stok dan aliran, tunggal dan gabungan. Memang sulit, tapi
ini memang sifat dari fenomena studi ini, yang mana bertujuan untuk
memberikan patokan terukur dari semua indikator dalam pembangunan yang
kompleks.
Menurut Anto (2011) konsep Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang
dipublikasikan oleh UNDP telah menjadi rujukan yang luas dalam melihat kualitas
pembangunan manusia. Tentunya, indeks ini menjadi informasi penting bagi pihak
terkait dengan pembangunan manusia dan ekonomi. Akan tetapi, IPM belum
sepenuhnya tepat dan cocok untuk mengukur pembangunan manusia jika ditinjau
dari perspektif ajaran Islam. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengembangan indeks
yang sesuai pembangunan manusia yang sesuai pembangunan manusia yang sesuai
pembangunan manusia yang sesuai konsep ajaran islam (Yusuf & Rama, 2018).
Hapsari, M.I. & Herianingrum, S (2014) dalam jurnalnya yang berjudul
“Maqashid Index, a Success Indicator of The Social Economic
Development” merumuskan indeks kesejahteraan manusia dengan indikator
yang diusulkan adalah sebagai berikut :
55
a) Hifdzu ad-Dien : Jumlah masjid, puasa, zakat, haji, jumlah ulama dan
angka melek huruf arab.
b) Hifdzu an-Nafs : homicide index dan health index.
c) Hifdzu al-Aql : angka melek huruf, tingkat pendidikan, dan jumlah
pendidikan dasar.
d) Hifdzu an-Nasl : jumlah actual keluarga, tingkat kelahiran anak, tingkat
kematian bayi dan tingkat perceraian.
Pemenuhan atau penguatan lima kebutuhan dasar pada maqashid shariah
menjadi konsep dasar dari Indeks Pembangunan Manusia Islami. Dengan
demikian, lima dimensi maqashid shariah, yaitu agama, hidup, akal, keturunan
(keluarga) dan harta dijadikan sebagai dimensi utama dari IPMI. Tabel 2.4
menyajikan operasionalisasi dimensi-dimensi IPMI ke dalam indikator-
indikatornya.
Tabel 2.2
Sumber : Yusuf & Rama (2018)
Dimensi Indikator Data
Agama
Ibadah Penghimpuan zakat PDB
Akhlak (negatif)
Jumlah kriminalitas/jumlah
penduduk
Indeks Persepsi Korupsi
Hidup
Harapan hidup Tingkat harapan hidup
Peluang kerja Tingkat pengangguran
Kebebasan Indeks Demokrasi
Pemenuhan
Kebutuhan Dasar
Tingkat kemiskinan
Rata-rata pengeluaran
56
Akal Lembaga pendidikan Jumlah pendidikan per penduduk
Hasil pendidikan Tingkat melek huruf
Keluarga
Positif Tingkat fertilitas
Negatif
Pasangan talak dan cerai/jumlah
menikah
Tingkat kematian bayi
Harta
Kepemilikan
kekayaan PDB per kapita
Pertumbuhan
kekayaan Tingkat pertumbuhan ekonomi
Distribusi kekayaan Rasio gini
Tabel 2.2 merupakan hasil konstruksi pembangunan manusia berdasarkan
maqashid shariah yang dirumuskan oleh Yusuf & Rama (2018). Pada tabel
tersebut terdapat 5 dimensi utama yang merupakan tujuan dari maqashid shariah
yang dirumuskan oleh Abu Ishaq Al-Shatibi. 5 dimensi utama tersebut kemudian
diturunkan ke dalam indikator-indikator terukur. Mengacu pada konsep tersebut
maka pada kesempatan kali ini peneliti berusaha mengembangkan indikator-
indikator terukur yang relevan dan sesuai dengan ketersediaan data yang ada untuk
digunakan sebagai indeks pengukuran pencapaian pembangunan manusia
kabupaten/kota yang ada di provinsi Jawa Tengah. Adapun konsep pembangunan
manusia yang peneliti rumuskan adalah sebagai berikut :
Tabel 2.3
Dimensi Agama Ibadah Jumlah tempat peribadatan
Akhlak Jumlah tindak pidana
57
Dimensi Hidup
Harapan hidup Angka harapan hidup
Akses pekerjaan Tingkat Pengangguran
Kebebasan Banyaknya suara sah Pemilu 2014
Kebutuhan dasar
Tingkat kemiskinan
Upah Minimum Kabupaten
Pengeluaran perkapita
Kesehatan Jumlah fasilitas kesehatan
Jumlah kasus penyakit serius
Dimensi Akal
Lemb. Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah
Kinerja Pendidikan Rata-rata lama sekolah
Harapan lama sekolah
Dimensi
Keturunan/keluarga
Kesuburan Jumlah kelahiran bayi
Keharmonisan Jumlah perceraian
Dimensi Harta
Pendapatan perkapita
Pertumbuhan harta Laju pertumbuhan PDRB
Distribusi
Pendapatan Rasio Gini
F. Penelitian Terdahulu
No Nama Peneliti,
Tahun, dan Judul
Penelitian
Model Analisis Hasil Penelitian Perbedaan
1. Yusuf & Rama
(2018) “Konstruksi
Indeks
Pembangunan
Manusia Islami”.
Kuantitatif
Deskriptif
dengan metode
indeksasi,
korelasi dan
komparasi
Terjadi perbedaan
peringkat antara
IPMI dan IPM. Di
satu sisi, sejumlah
provinsi
mengalami
peningkatan
peringkat secara
Terdapat
perbedaan studi
kasus dan
beberapa
perbedaan
indikator
komposit dari
setiap dimensi,
58
signifikan namun
di sisi lain
sejumlah provinsi
mengalami
penurunan
peringkat secara
signifikan. Di sisi
yang lainnya
terdapat hubungan
positif signifkan
antara IPMI dan
IPM, artinya IPMI
dapat menjadi
alternative dari
IPM dalam
mengukur kualitas
pembangunan
manusia.
salah satunya
dalam penelitian
Yusuf & Rama
belum ada
indikator
kesehatan
sehingga
peneliti
menambahkan
indikator
kesehatan
didalam dimensi
hidup.
2. Brata (2002)
“Pembangunan
Manusia
Dan Kinerja
Ekonomi Regional
Di Indonesia”.
Metode two-
stage least
square (TSLS)
dengan maksud
untuk
meminimalkan
bias simultan
yang ada dalam
model
simultan.
Hasil estimasi
memberikan bukti
adanya hubungan
dua arah antara
pembangunan
manusia dan
pembangunan
ekonomi regional
di Indonesia,
termasuk di masa
krisis.
Pembangunan
manusia yang
Dalam
penelitian Brata
(2002), tidak
memasukkan
konsep
maqashid
syariah. Serta
perbedaan
metode analisis.
59
berkualitas
mendukung
pembangunan
ekonomi dan
sebaliknya kinerja
ekonomi yang baik
mendukung
pembangunan
manusia.
3. Irawan (2009)
“Analisis Faktor-
faktor yang
Mempengaruhi
Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM) di Indonesia”.
Regresi Data
Panel
Hasil dari
penelitian ini
adalah tiga dari
empat variabel
memberikan
pengaruh positif
terhadap IPM di
Indonesia, yaitu
PDB, anggaran
pengeluaran
pemerintah,
penanaman modal
asing, dan variabel
lainnya yaitu
penanaman modal
dalam negeri tidak
signifikan tetapi
memberikan
pengaruh yang
positif terhadap
IPM di Indonesia.
Pada penelitian
Irawan (2009)
tidak
menggunakan
konsep
maqashid
syariah sebagai
dasar penentuan
indikator.
60
4. Andri Jaya (2016)
Maqashid Al-
Shariah Based
Measurement Index
For Socio-Economic
Development :
A Case Study In
North Sumatera
Indonesia.
Dengan
menggunakan
Structural
Equation
Modelling
(SEM) dan
Analisis Jalur
Metode
Statistik yang
dikembangkan
oleh Karl
Joreskog dan
Dag Sorbom.
Hasil penelitian
menunjukkan
bahwa dalam
rangka variabel
kualitas pendidikan
kemasyarakatan
kualitas kualitas
hubungan antar
agama dan kualitas
tingkat pendidikan
merupakan
indikator penentu
untuk memastikan
keberhasilan
pembangunan
sosio-ekonomi
berbasis maqashid
al-syariah di
Sumatera Utara
bersamaan dengan
memelihara hidup.
Perbedaan
indikator
penentu dan
perbedaan studi
kasus.
5. Anto M.B.H (2011)
“Introducing an
Islamic Human
Development Index
(I-HDI) to Measure
Development in OIC
Countries.”
(i)
membangun
pengukuran
baru
pembangunan
manusia di
bawah
perspektif
Islam, dan
kemudian
Temuan
menunjukkan
bahwa komposisi
peringkat antara I-
HDI dan IPM
sedikit berbeda. Di
satu sisi, sejumlah
negara menikmati
peringkat yang
lebih baik di I-HDI
Perbedaan studi
kasus dan
terdapat
beberapa
perbedaan
indikator
kompositnya.
61
(ii)
mensimulasika
n indeks ini
untuk
mengukur
tingkat
perkembangan
manusia di
negara-negara
OIC
(iii)
menggunakan
metode
indeksasi
dengan rumus
mean
geometric
untuk
mengukur HDI
dari UNDP.
dibandingkan
dengan IPM. Di
sisi lain, beberapa
negara mengalami
penurunan
peringkat yang
nyata. Kelompok
skor tinggi di I-
HDI masih
didominasi
sebagian besar oleh
Negara-negara
Timur Tengah dan
garis bawahnya
masih didominasi
oleh Negara-negara
Afrika. Secara
umum, kontribusi
indeks
kesejahteraan
material (MWI) di
seluruh I-IPM lebih
unggul yang
menunjukkan
pentingnya sumber
daya material.
6. Necati Aydin (2017)
“Islamic versus
conventional human
development index:
empirical evidence
Menghitung
indeks
komposit
dalam dua
langkah.
Peringkat iHDI
untuk semua
negara Muslim
kecuali
dua berbeda dari
Perbedaan studi
kasus dan
indikator
komposit.
62
from ten Muslim
countries”
Pertama,
menciptakan
indeks
dimensi;
kedua, kami
menghitung
devel manusia
tunggal
komposit
indeks oposisi
melalui mean
geometrik
sembilan
indeks.
Dimensi yang
ditambahkan
termasuk
indeks
spiritual, etika,
moral, sosial,
kebebasan, dan
keamanan.
Kami
kemudian
membandingka
n peringkat
negara-negara
Muslim di
iHDI dengan
yang dari
cHDI.
cHDI,
mengkonfirmasika
n perlunya
pengindeksan
alternatif
dari perspektif
Islam.
Perbedaannya lebih
besar untuk negara-
negara yang lebih
tinggi
pertumbuhan
ekonomi. Dengan
demikian,
peningkatan
peringkat untuk
negara-negara
Muslim di
sepanjang ekonomi
mereka
pengembangan ic
tidak selalu berarti
bahwa mereka
bergerak menuju
pengembangan
manusia yang ideal
opment seperti
yang disarankan
oleh cHDI yang
mendefinisikan
pengembangan
63
manusia
berdasarkan pada
penyediaan
pemasukan,
kesehatan, dan
pendidikan yang
memadai
7. Bourgoin (2014)
“A proposal for a
modified Human
Development Index”
modifikasi hdi
dihitung
menggunakan
logika yang
sama dengan
hdi, yakni rata-
rata geometrik
subindices
komponennya.
Karena
subindik ini
diberikan
secara
individual,
mereka
menggambarka
n kekuatan dan
kelemahan
masing-masing
negara dalam
hal
pembangunan
manusia
Hdi yang
dimodifikasi yang
dihitung untuk
negara-negara
terpilih lebih
rendah dari skor
hdi mereka. Hal ini
sama sekali tidak
mengurangi
prestasi yang telah
mereka buat dalam
pembangunan
manusia,
melainkan
memberikan "kaca
pembesar" yang
lebih akurat
menunjukkan di
mana kekuatan dan
kelemahan dari
metode tersebut.
Perbedaan studi
kasus dan
indikator
komposit.
64
8. Ali & Hasan (2014)
“Towards a Maqasid
al-Shariah based
Development Index”
Metodologi AF
mengusulkan
langkah dari
keluarga
multidimensi
dengan
memperluas
ukuran
kemiskinan
Foster-Greer-
Thorbeke
(FGT)
unidimensional
. Di antara
langkah-
langkah ini,
indeks
headcount
yang
disesuaikan
(Mo) adalah
pilihan yang
tepat di mana
tanggapan
survei bersifat
ordinal.
Perhitungan
Mo dalam
urutan 12
langkah
diberikan
Mengikuti
metodologi AF,
indeks headcount
(H) adalah 39%
yang menunjukkan
insiden kemiskinan
dalam arti jatuh
pendek dari tingkat
yang diinginkan
dalam Maqasid
Shariah. Dalam
contoh ini, itu
berarti 39% dari
populasi sampel
buruk dalam lebih
dari dua dimensi.
Intensitas
kemiskinan
dihitung dengan
rata-rata deprivasi
(A) yang ternyata
31%. Itu berarti
rata-rata orang
miskin dirampas
dalam 31%
dimensi.
Perbedaan studi
kasus dan
indikator
komposit.
65
dalam Alkire
dan Foster
(2007) 7
sedangkan
dalam hal
notasi
matematika
dan struktur,
itu diberikan
dalam Alkire
and Foster
(2011)
G. Kerangka Berpikir
Dalam kerangka pemikiran, peneliti berusaha untuk menggambarkan
permasalahan yang peneliti ambil dalam penelitian. Adapun masalah penelitian
ini mengenai “Analisis Kinerja Pembangunan Manusia Berdasarkan Konsep
(Maqashid Syariah) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”. Penelitian ini
terdiri dari 6 variabel, dimana variable X yaitu komponen yang terdapat dalam
Maqashid Shariah antara lain Dimensi Agama, Dimensi Akal, Dimensi Hidup,
Dimensi Keluarga dan Dimensi Harta sebagai variabel bebas (independent)
sedangkan variable Y yaitu Pencapaian Pembangunan Manusia Islami dalam
bentuk index sebagai variabel terikat (dependen).
79
Dimensi Agama
(X1)
Dimensi Hidup
(X2)
Dimensi
Keluarga (X4)
Dimensi Akal
(X3)
Dimensi Harta (X5)
1. Ibadah
2. Akhlak
1. Harapan hidup
2. Akses pekerjaan
3. Kebebasan
4. Kebutuhan dasar
5. Kesehatan
1. Lembaga
pendidikan
2. Kinerja
Pendidikan
1. Kepemilikan
harta
2. Pertumbuhan
harta
3. Distribusi
pendapatan
1. Kesuburan
2. Keharmonisan
I-HDI (Islamic Human Development Index) (Y)
Analisis Kinerja Pembangunan Manusia Berdasarkan Konsep Maqashid Syariah
(Studi Kasus Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)
HDI (Human Development Index)
Metode Indeksasi
Metode Analisis
1. Komparatif
2. Korelasi & Regresi
Hasil dan Interpretasi
80
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian ini, penulis membatasi pembahasan pada pengukuran
pencapaian I-HDI (Islamic - Human Development Index) berdasarkan lima (5)
dimensi maqashid shariah yakni dimensi agama, dimensi hidup, dimensi akal,
dimensi keluarga dan dimensi harta dari seluruh kabupaten / kota yang ada di
wilayah provinsi Jawa Tengah dalam rentang waktu 2010-2017 sesuai dengan
ketersediaan sumber data yang ada. Kemudian peneliti melihat korelasi serta
membandingkan hasil pengukuran I-HDI tersebut dengan HDI yang ada pada
publikasi website BPS provinsi Jawa Tengah.
B. Objek penelitian
Penelitian ini menggunakan waktu pengamatan bervariasi yakni dari
tahun dasar 2010 sampai tahun terbaru yang datanya tersedia di website BPS
provinsi Jawa Tengah. Objek penelitian yang digunakan adalah 35 kota /
kabupaten di provinsi Jawa Tengah, seperti yang digambarkan dalam tabel 3.1
di bawah ini.
Tabel 3.1
Objek Penelitian
No Kota/Kabupaten No Kota/Kabupaten No Kota/Kabupaten
1 Cilacap 13 Karanganyar 25 Batang
2 Banyumas 14 Sragen 26 Pekalongan
3 Purbalingga 15 Grobogan 27 Pemalang
81
4 Banjarnegara 16 Blora 28 Tegal
5 Kebumen 17 Rembang 29 Brebes
6 Purworejo 18 Pati 30 Kota Magelang
7 Wonosobo 19 Kudus 31 Kota Surakarta
8 Magelang 20 Jepara 32 Kota Salatiga
9 Boyolali 21 Demak 33 Kota Semarang
10 Klaten 22 Semarang 34 Kota Pekalongan
11 Sukoharjo 23 Temanggung 35 Kota Tegal
12 Wonogiri 24 Kendal
C. Jenis dan Sumber Data
Penelitian ini menggunakan jenis data kuantitatif yang bersumber dari
data sekunder. Data sekunder merupakan data yang tidak langsung
memberikan data untuk pengumpul data (Sugiyono, 2013: 225). Data
sekunder yang peneliti gunakan adalah data yang tersedia di publikasi website
BPS provinsi Jawa Tengah. Data-data sekunder yang dikumpulkan dan diolah
sesuai dengan kepentingan dan tujuan dari penelitian ini. Data yang
digunakan merupakan kumpulan informasi mengenai indikator-indikator
yang memenuhi kriteria 5 (lima) tujuan maqashid syariah sebagai
representatif pembangunan manusia berdasarkan perhitungan I-HDI (Islamic
- Human Development Index). Adapun data yang digunakan peneliti
meliputi:
82
Tabel 3.2
Indikator Penelitian
No. Dimensi Elemen Indikator Sumber
1. Dimensi
Agama
Ibadah Jumlah tempat ibadah
BPS
2. Akhlak Jumlah tindak pidana
3.
Dimensi
Hidup
Harapan Hidup Angka harapan hidup
4. Akses Pekerjaan Tingkat pengangguran terbuka
5.
Kebebasan
Banyaknya suara sah pada
PEMILU
6.
Kebutuhan Dasar
Tingkat kemiskinan
7. Upah Minimum
Kabupaten/Kota
8. Pengeluaran perkapita
9. Kesehatan
Jumlah fasilitas kesehatan
10. Jumlah kasus penyakit serius
12. Dimensi
Akal
Lembaga Pendidikan Angka Partisipasi Sekolah
13. Kinerja Pendidikan
Rata-rata lama sekolah
14. Harapan lama sekolah
15.
Dimensi
Keluarga
Kesuburan Jumlah kelahiran bayi
16. Keharmonisan
Jumlah keluarga prasejahtera
17. Jumlah perceraian
18.
Dimensi
Harta
Kepemilikan Harta PDRB perkapita
19. Pertumbuhan Harta Laju pertumbuhan PDRB
20. Distribusi Harta Rasio Gini
83
D. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
teknik dokumenter. Teknik dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan
data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang
dibuat subjek sendiri atau oleh orang lain. Moleong dalam Herdiansyah (2010:
143), menggunakana dua bentuk dokumen yang dapat dijadikan bahan studi
dokumentasi, yaitu:
1. Dokumentasi Pribadi
Dokumentasi pribadi adalah catatan atau karangan seseorang
secara langsung tentang tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya.
Tujuan dari dokumentasi ini adalah untuk memperoleh sudut pandang
orisinil dari kejadian situasi nyata.
2. Dokumen Resmi
Menurut Moleong dalam Herdiansyah (2010: 145-146) Dokumen
resmi dapat dibagi kedalam dua bagian. (1) Dokumen internal, yaitu dapat
berupa catatan seperti memo, pengumuman, instruksi, aturan suatu
lembaga, sistem yang diberlakukan, hasil notulensi rapat keputusan
pimpinan dll.
(2) Dokumentasi eksternal, yaitu dapat berupa bahan-bahan informasi
yang dihasilkan oleh suatu lembaga seperti, majalah, koran, buletin,
website resmi dll.
Adapun bentuk dokumen yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu dokumen resmi eksternal, karena dokumen yang diambil berbentuk
84
data-data statistik yang berasal dari website resmi Badan Pusat Statistik
(BPS) Jawa Tengah.
E. Metode Analisis
1. Metode Pengukuran Indeks Maqashid syariah
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis
kinerja pembangunan manusia yang ada di seluruh kabupaten/kota di
provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan indeks berdasarkan konsep
maqashid shariah melalui indikator indikator terukur. Penelitian ini
mengadopsi konsep maqashid shariah yang dikembangkan oleh Yusuf &
Rama (2018). Konsep maqashid shariah dari lima (5) tujuan utama Hifdz
Ad-Din (Memelihara Agama), Hifdz An-Nafs (Memelihara Jiwa), Hifdz
Al‟Aql (Memelihara Akal), Hifdz An-Nasb (Memelihara Keturunan)
dan Hifdz Al-Maal (Memelihara Harta).
Operasionalisasi lima (5) tujuan utama yang dalam dan indikator-
indikator terukur dilakukan pada metode yang dikembangkan Anto M. B.
H. (2011), yaitu suatu model operasionalisasi konsep ke dalam bentuk
beberapa dimensi yang kemudian diderivasikan ke dalam beberapa elemen
terukur. Metode penghitungan indeks yang digunakan dalam studi ini
menggunakan metode penghitungan geometric mean sebagai metode baru
yang dikembangkan oleh UNDP. Setiap komponen dari I-HDI di
standarisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan
85
untuk menghitung indeks I-HDI. Adapun rumus yang digunakan sebagai
berikut :
Nilai aktual adalah nilai/angka yang terjadi pada setiap dimensi atau
indikator di masing-masing objek penelitian. Sementara nilai maks dan
min adalah nilai maksimum dan nilai minimum di setiap dimensi atau
indikator. Kemudian setelah dihitung dengan rumus diatas maka
dilanjjutkan dengan melakukan normalisasi data agar acuannya menjadi
seragam. Setelah dilakukan normalisasi data dilanjutkan dengan mencari
rata-rata geometrik dari masing-masing variabel dari kelima dimensi yang
ada yaitu dimensi agama, hidup, akal, keluarga, dan kekayaan. Adapun
rumusnya adalah sebagai berikut :
Metode penghitungan indeks yang digunakan dalam studi ini
menggunakan metode penghitungan yang dikembangkan oleh UNDP.
Setiap komponen dari I-HDI di standarisasi dengan nilai minimum dan
86
maksimum sebelum digunakan untuk menghitung indeks 1-HDI. Adapun
rumus yang digunakan sebagai berikut :
Rumus diatas dapat kita gunakan setelah variabel x selesai
dihitung. Penghitungan I-HDI (Islamic Human Development Index) ini
dengan menggunakan rata-rata geometrik dari seluruh dimensi yang
digunakan dalam penelitian yaitu agama, hidup, akal, keluarga, dan harta.
2. Uji Korelasi
Analisis statistik adalah cara-cara mengolah data yang terkumpul
untuk kemudian dapat memberikan interprestasi. Hasil pengolahan data ini
digunakan untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dan
mendukung hasil pengukuran yang dilakukan oleh peneliti. Analisis ini
digunakan untuk menunjukkan hubungan atau korelasi antara I-HDI, HDI
dan 5 (lima) dimensi maqashid syariah yang digunakan peneliti. Dalam uji
statistik ini peneliti menggunakan uji korelasi.
3. Uji Komparasi
Setelah mendapatkan hasil pengukuran I-HDI dalam periode waktu
2010 -2017, maka peneliti akan mencoba membandingkannya dengan HDI
hasil pengukuran BPS provinsi Jawa Tengah yang datanya diambil dari
tahun 2010 2017 kemudian dirata-ratakan agar sebanding dan tidak timpang
dalam melihat secara keseluruhan antara I-HDI dengan HDI dalam
I-HDI = (indeks agama x indeks hidup x indeks akal x indeks keluarga x
Indeks harta)1/5
87
satu periode tertentu yakni hanya dari tahun 2010 sampai 2016, karena dari
20 indikator, yang datanya tersedia sampai tahun 2017 hanya terdapat 3
indikator, sedangkan 17 indikator lainnya tidak tersedia data tahun 2017.
G. Definisi Operasional Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel terikat
dan variabel bebas. Variabel terikat adalah tipe variabel yang dijelaskan atau
dipengaruhi oleh variabel bebas, sedangkan variabel bebas adalah tipe
variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel yang lain. Variabel
terikat dalam penelitian ini adalah I-HDI (Islamic Human Development
Index) Variabel dependen dalam penelitian yang diproksikan dari hasil
perhitungan seluruh lima (5) dimensi maqashid shariah yang datanya diambil
dari website BPS provinsi Jawa Tengah. Untuk menghitung variabel
dependen I-HDI (Islamic Human Development Index). I-HDI merupakan
hasil komposit indeks dari 5 (lima) dimensi utama maqashid shariah.
Masing-masing dimensi selanjutnya di derivasikan menjadi beberapa elemen
dan terakhir diturunkan menjadi indikator-indikator yang relevan dan terukur.
Adapun merupakan adaptasi dari studi-studi sebelumnya seperti Ali & Hasan
(2014), Amin et al. (2010), Anto (2011) dan Yusuf & Rama (2018).
Kemudian untuk variabel bebasnya adalah 5 (lima) dimensi maqashid
syariah antara lain dimensi agama, dimensi hidup, dimensi akal, dimensi
keluarga dan dimensi harta.
88
1. Islamic Human Development Index
I-HDI (Islamic Human Development Index) merupakan alat yang
digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia dalam
perspektif islam. I-HDI mengukur pencapaian tingkat kesejahteraan
manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dasar agar manusia dapat hidup
bahagia di dunia dan akhirat (mencapai falah). Menurut al-syatibi,
mashlahah dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu
agama (ad dien), jiwa (an-nafs), akal (al-aql), keturunan (An-nasl), dan
harta (al-maal). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar
manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia
dapat hidup bahagia di dunia dan akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan
dasar tidak terpenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya
kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna (P3El: 2012, 5
6).
Pemenuhan lima kebutuhan dasar maqashid syariah yang
didasarkan pada pandangan Imam al-syatibi akan dijadikan sebagai dasar
toritis untuk membangun konsep pengukuran Islamic Human
Development Index. Sehubungan dengan hal itu, maka dalam penelitian
ini diusulkan lima (5) dimensi untuk membangun I-HDI. Berdasarkan
pada pandangan Imam al-Syatibi, maka langkah selanjutnya untuk
membangun I-HDI yaitu membentuk sebuah indeks yang terukur untuk
mengukur semua dimensi. Indeks yang diusulkan untuk mengukur semua
dimensi ditunjukkan pada Tabel 3.3 dibawah ini.
89
Tabel 3.3
Lima (5) Indeks yang Diusulkan
Sumber: Anto, 2009. Introduction an Islamic Human Development Index (I-HDI)
to Measure Development in OIC Countries, disesuaikan, dalam Rafsanjani, 2014.
Analisis Islamic Human Development Index di Indonesia.
Berdasarkan pada Tabel 3.3, maka dapat diketahui bahwa tujuan
dari pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam yaitu berdasarkan
pada maslahah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa
maslahah dasar manusia terdiri dari lima hal, yaitu dengan pemeliharaan
terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Sehubungan dengan hal
itu, maka untuk mengukur kelima dimensi tersebut dibentuklah suatu
indeks yang diusulkan untuk mengukur kelima dimensi tersebut yaitu:
indeks ad-dien yang mewakili dimensi agama, indeks an-nafs yang
mewakili dimensi umur panjang dan sehat, indeks al -aql yang mewakili
dimensi akal/pengetahuan, indeks an-nasl yang mewakili dimensi
keluarga dan keturunan, dan indeks al maal yang mewakili dimensi
harta/kekayaan.
Kelima indeks yang diusulkan tersebut digunakan untuk
mengukur dari kelima dimensi maqashid syariah. Nilai dari indeks yang
telah diusulkan diatas akan dihitung berdasarkan pada indikator-indikator
yang mencerminkan dari masing-masing dimensi maqashid syariah.
Tujuan Pembangunan Dimensi Indeks Dimensi
Hifdzu ad-Dien Indeks ad-Dien
Hifdzu an-Nafs Indeks an-Nafs
Hifdzu al-Aql Indeks al-Aql
Hifdzu an-Nasl Indeks an-Nasl
Hifdzu al-Maal Indeks al-Maal
Maslahah
90
Penjelasan dari masing-masing indeks dimensi dengan indikator yang
diusulkan adalah sebagai berikut.
1) Hifdzu ad-Dien ( Dimensi Agama)
Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya
secara benar, sebagaimana telah diatur oleh Allah. Ukuran baik
buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator-indikator
lain melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh
kebada kebenaran (P3El, 2012: 7). Untuk itu, manusia membutuhkan
suatu pedoman tentang kebenaran dalam hidup, yaitu agama (dien).
Agama merupakan kebutuhan manusia yang paling penting
dalam menjalankan kehidupan. Islam mengajarkan bahwa agama
bukanlah ritualitas, namun agama berfungsi untuk menuntun
keyakinan, memberikan ketentuan atau aturan berkehidupan dan
membangun moralitas manusia. Agama dibutuhkan oleh manusia
kapanpun dan dimanapun ia berada.
Untuk mengukur indeks ad-Dien dengan menggunakan
indikator yang dapat mencerminkan dari dimensi agama. Adapun
beberapa indikator yang dikelompokkan kedalam beberapa elemen
untuk mengukur dimensi agama dapat dilihat pada gambar dibawah
ini.
Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk membentuk
indeks ad-dien yang dimana akan digunakan untuk mengukur
dimensi agama secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu
91
indikator positif dan negatif. Beberapa indikator yang berdimensi
positif telah diambil dari beberapa rukun Islam, kecuali syahadat
yang terdiri dari: jumlah masjid, puasa, zakat, haji, jumlah ulama,
keterlibatan sekolah agama , dan realisasi dana amal. Sementara itu,
indikator yang berdimensi negatif terdiri dari angka kriminalitas dan
Corruption Perception Index (CPI).
Beberapa indikator yang telah disebutkan diatas merupakan
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur indeks pada
dimensi agama. Penjelasan dari masing-masing indikator tersebut di
ambil dari 3 jurnal internasional, 1) Hapsari & Herianingrum, 2)
Amin, Dkk, dan 3) Anto dalam Rafsanjani (2014). Namun tidak
semua dari beberapa indikator yang telah digunakan di sini, adapun
alasannya adalah 1) ketersediaan data, 2) tidak semua penduduk
Jawa Tengah beragama Islam, sehingga ada beberapa indikator yang
tidak dapat digunakan, oleh sebab itu dalam penelitian ini angka
kriminalitas diganti menjadi angka tindak pidana yang
mencerminkan elemen akhlak dan jumlah masjid dan mushola
mencerminkan elemen ibadah. Derivasi dimensi menjadi elemen dan
kemudian menuju indikator terukur ini peneliti ambil dari penelitian
Yusuf & Rama, (2018).
92
Gambar 3.1
a) Jumlah Tempat Ibadah
Jumlah tempat ibadah adalah total jumlah masjid dan
mushola yang ada disetiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah
dibagi dengan jumlah penduduk di setiap kabupaten/kota itu
sendiri sesuai periode tahun tertentu. Namun karena di BPS
provinsi Jawa Tengah hanya tersedia data pada tahun 2015, maka
peneliti hanya dapat menggunakan data pada tahun tersebut.
b) Angka Tindak Pidana
Angka tindak pidana adalah angka yang menunjukkan pada
tingkat kerawanan suatu jenis kejahatan pada suatu daerah
(kabupaten/kota) dalam waktu tertentu (BPS). Rumus yang
digunakan untuk mengukur Angka tindak pidana adalah Jumlah
tindak pidana di setiap kabupaten/kota dibagi dengan Jumlah
tindak pidana total di provinsi Jawa Tengah di periode tertentu.
Dimensi Agama
Angka Tindak
Pidana
Jumlah Tempat
Ibadah
Akhlak
Ibadah
93
2) Hifdzu an-nafs (Dimensi Hidup)
Kehidupan sangat dijunjung tinggi oleh ajaran Islam, karena
itu merupakan anugerah yang diberikan Allah kepada hambanya
untuk dapat digunakan sebaik-baiknya. Segala sesuatu yang dapat
membantu eksistensi kehidupan secara otomatis menjadi kebutuhan,
dan sebaiknya segala sesuatu yang mengancam kehidupan pada
dasarnya harus dijauhi.
Pada dimensi hidup ini dalam menentukan setiap indikatornya
peneliti merujuk pada penelitian terdahulu yakni Yusuf & Rama
(2018). Berdasarkan pada pandangan-pandangan dalam penelitian
terdahulu, penelitian ini mengembangkan lima (5) indikator utama
dari dimensi hidup yaitu (i) harapan hidup, hak hidup merupakan hak
mendasar setiap orang. Indikator ini di representasikan oleh angka
harapan hidup. Semakin panjang hidup manusia maka diasumsikan
semakin besar peluang untuk melakukan kebaikan. (ii) Akses pada
pekerjaan, akses pada pekerjaan merupakan hak mendasar untuk
melangsungkan kehidupan. Bekerja merupakan kewajiban demi
melangsungkan kehidupan. Tingkat pengangguran merupakan
representasi indikator ini. (iii) Kebebasan, yaitu tabiat dasar dari
manusia. Indikator ini direpresentasikan oleh rasio antara banyaknya
suara sah dengan banyaknya hak pilih pada pemilu 2014. Semakin
tinggi rasio jumlah suara sah di setiap kabupaten/kota maka semakin
tinggi aspek kebebasan karena penduduk dapat menyampaikan
94
suaranya dalam memilih pemimpin. (iv) Pemenuhan kebutuhan
dasar. Aspek ini direpresentasikan oleh tingkat kemiskinan, Upah
Minimum Kabupaten/Kota, Rasio gini dan pengeluaran
perkapita. Dan yang terakhir (v) Kesehatan, adalah aspek yang
sangat vital dalam menentukan kualitas hidup setiap manusia.
Indikator kesehatan ini di representasikan dengan jumlah fasilitas
kesehatan dan jumlah kasus penyakit serius di setiap kabupaten/kota.
Gambar 3.2
Angka Harapan
Hidup
UMK
Jumlah Fasilitas
Kesehatan
Pengeluaran
Perkapita
Tingkat
Kemiskinan
Suara Sah
Pemilu
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Harapan Hidup
Dimensi Hidup
Kesehatan
Akses Pekerjaan
Kebebasan
Kebutuhan Dasar
Jumlah Kasus
Penyakit Serius
95
Hifdzu an-nafs ini adalah dimensi hidup, maka beberapa
indikator yang dapat digunakan untuk mengukur dimensi hidup ini
adalah seperti pada gambar 3.2 diatas.
a) Angka Harapan Hidup
Dalam BPS Angka harapan hidup merupakan alat untuk
mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan
kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan
derajat kesehatan pada khususnya.
b) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Dalam BPS Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah
indikasi tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam
kelompok pengangguran. Kegunaan dari
indikator pengangguran terbuka ini baik dalam satuan unit
(orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah bagi
pembukaan lapangan kerja baru.
c) Suara Sah Pemilu
Suara sah pemilu disini adalah jumlah suara sah dalam
pemilu DPR, DPRD dan DPD dirata-ratakan kemudian dibagi
dengan jumlah hak pilih pada Pemilu tahun 2014.
d) Kemiskinan
Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi
ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti
makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan
96
kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat
pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap
pendidikan dan pekerjaan. Menurut Bank
Dunia mendefinisikan Kemiskinan absolut sebagai hidup dengan
pendapatan dibawah USD $1/hari dan Kemiskinan
menengah untuk pendapatan dibawah USD $2/hari.
e) Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK)
UMK merupakan upah minimum yang berlaku untuk
daerah kabupaten/kota yang juga ditetapkan oleh gubernur atas
rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan Bupati/Walikota.
Untuk besarannya sendiri UMK lebih besar dari UMP. Pada
penentuan UMK berdasarkan PP , mekanismenya terdiri dari 2
komponen yang sangat menentukan yaitu inflasi dan
pertumbuhan ekonomi. kedua komponen tersebut tergantung
dnegan perekonomian Indonesia yang tercatat oleh Badan Pusat
Statistik.
f) Pengeluaran Rata-rata per Kapita
Dalam BPS Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya
yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga
selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian
maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota
rumah tangga dalam rumah tangga tersebut.
97
g) Fasilitas Kesehatan
Fasilitas kesehatan dalam data yang peneliti olah
adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang dapat digunakan dalam
rangka menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan orang-
perorangan, baik secara promotif, preventif, kuratif maupun
rehabilitatif yang bisa dilakukan oleh pemerintah ataupun
masyarakat umum dibagi dengan jumlah penduduk per
kabupaten dalam tahun tertentu.
h) Jumlah Penyakit Serius
Jumlah penyakit serius dalam data yang peneliti olah
adalah jumlah penyakit serius yang meliputi penyakit Diare,
Malaria, DBD, HIV, AIDS, Tuberculosis dalam tiga tahun
2013,2014 dan 2015 perkabupaten dibagi dengan jumlah
penyakit serius di provinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama.
3) Hifdzu al-Aql (Dimensi Akal)
Untuk dapat memahami alam semesta (ayat-ayat kauniyah)
dan ajaran agama dalam Al-Qur'an dan Hadist (ayat-ayat qauliyah)
manusia membutuhkan ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu pengetahuan
maka manusia tidak akan dapat memahami dengan baik kehidupan
ini sehingga akan mengalami kesulitan dan penderitaan. Sehubungan
dengan hal itu, Islam memberikan perintah yang sangat tegas bagi
seorang mukmin untuk menuntut Ilmu (Rafsanjani, 2014: 44). Ibn
98
„Ashur (1998) mendefinisikan pemeliharaan akal (hifz „aql) sebagai
perlindungan akal manusia dari sesuatu yang dapat merusaknya.
Segala bentuk yang dapat memperkuat akal seperti pendidikan dan
penelitian merupakan hal yang sangat dianjurkan dan merupakan
bagian dari pelestarian akal.
Karena keterbatasan data terkait pendidikan di BPS provinsi
Jawa Tengah maka pada indikator (i) lembaga pendidikan di
representasikan dengan Angka Partisipasi Sekolah. Dan untuk
indikator selanjutnya (ii) kinerja pendidikan, di representasikan
dengan rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Semakin
tinggi tingkat indikator lembaga pendidikan dan kinerja pendidikan
maka semakin terpelihara akal manusia.
Untuk mengukur dimensi hifdzu akal, maka di bentuk indeks
al-aql dengan menggunakan indikator yang dapat mencerminkan dari
dimensi akal. Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk
mengukur dimensi akal diantaranya seperti yang ditujukkan dalam
gambar 3.3.
Gambar 3.3
Dimensi Akal
Harapan Lama
Sekolah
Rata-rata Lama
Sekolah
Angka Partisipasi
Sekolah
Kinerja Pendidikan
Lembaga Pendidikan
99
a) Angka Partisipasi Sekolah
Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya
serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. APS
merupakan indikator dasar yang digunakan untuk melihat akses
penduduk pada fasilitas pendidikan khususnya bagi penduduk
usia sekolah. Semakin tinggi Angka Partisipasi Sekolah semakin
besar jumlah penduduk yang berkesempatan mengenyam
pendidikan. Namun demikian meningkatnya APS tidak selalu
dapat diartikan sebagai meningkatnya pemerataan kesempatan
masyarakat untuk mengenyam pendidikan.
Rumus: APS (7-12) = {(Jumlah penduduk berumur 7-12
tahun yang masih sekolah:Jumlah penduduk umur 7─12
tahun) X 100 }
APS(13-15) = {(Jumlah penduduk berumur 13-15 tahun
yang masih sekolah: Jumlah penduduk umur 13-15 tahun)
X 100}
b) Rata-rata Lama Sekolah
Menurut BPS Rata Rata Lama Sekolah adalah indikator
yang digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal
mengenyam pendidikan formal. Tingginya angka Rata-rata
Lama Sekolah menunjukkan jenjang pendidikan yang
pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka
100
Rata-rata Lama Sekolah maka semakin lama/tinggi jenjang
pendidikan yang ditamatkannya.
c) Harapan Lama Sekolah
Selain rata-rata lama sekolah, komponen IPM dari unsur
pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah (HLS). Dalam BPS
Harapan Lama Sekolah didefinisikan sebagai
lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan
dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
4) Hifdzu an-Nasl (Dimensi Keluarga)
Untuk menjaga kontinuitas kehidupan, maka manusia harus
memelihara keturunan dan keluarga (nasl). Meskipun seorang
mukmin meyakini bahwa horizon waktu kehidupan tidak hanya
mencakup kehidupan dunia melainkan hingga akhirat, tetapi
kelangsungan kehidupan dunia juga amatlah penting. Manusia akan
menjaga keseimbangan kehidupan di dunia dan diakhirat.
Kelangsungan keturunan yang berkelanjutan dari generasi ke generasi
harus perhatikan. Ini merupakan kebutuhan yang amat penting bagi
eksistensi manusia (Rafsanjani, 2014: 49).
Anto (2011) mengembangkan pendekatan positif dan negatif
dalam melakukan identifikasi indikator dari pelestarian keturunan.
Positif contohnya seperti jumlah anggota keluarga dan tingkat
fertilitas, sementara negatif adalah seperti tingkat mortalitas, tingkat
perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
101
Berdasarkan pada kajian penelitian sebelumnya, penelitian ini
menggunakan indikator (i) kesuburan yang direpresentasikan oleh
jumlah kelahiran bayi selamat. (ii) Keharmonisan di representasikan
oleh jumlah keluarga prasejahtera dan jumlah perceraian/jumlah
perkawinan. Keturunan (nash) pada penelitian ini lebih diperluas
menjadi dimensi keluarga. Jumlah pernikahan dan jumlah kelahiran
bayi selamat yang tinggi mengindikasikan terjadinya komitmen yang
tinggi akan terjadinya keberlangsungan generasi selanjutnya.
Sebaliknya, jumlah keluarga prasejahtera dan jumlah perceraian
dalam rumah tangga adalah bentuk yang dapat mengancam
keberlangsungan kehidupan manusia.
Gambar 3.4
a) Jumlah Bayi Lahir
Jumlah kelahiran bayi dalam indikator yang peneliti
gunakan ini adalah jumlah anak yang pada saat dilahirkan telah
menunjukkan tanda-tanda kehidupan, walaupun sesaat, seperti
adanya detak jantung, bernafas, menangis dan tanda-tanda
Dimensi Keluarga
Jumlah bayi lahir
Keharmonisan
Keturunan
Tingkat perceraian
Jumlah keluarga
prasejahtera
102
kehidupan lainnya di setiap kabupaten/kota yang ada di
provinsi Jawa Tengah.
b) Tingkat Perceraian (Jumlah perceraian/jumlah
perkawinan)
Menurut BPS (2010), pernikahan adalah sebuah status
dari mereka yang terikat dalam pernikahan dalam pencacahan,
baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini tidak saja
mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, Negara,
dan sebagainya), tetapi mereka yang hidup bersama dan oleh
masyarakat sekeliling dianggap sah sebagai suami dan istri.
Perceraian menurut Undang - Undang Republik
Indonesia No.1 tahun 1994 (pasal 16), terjadi apabila antara
suami-istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan
untuk hidup rukun dalam suatu rumah tangga. Perceraian
terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan
sidang pengadilan (pasal 18). Gugatan perceraian dapat
diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya pada pengadilan
dengan alasan–alasan yang dapat diterima oleh pengasilan yang
bersangkutan.
Dalam hal ini peneliti menggunakan data jumlah
perceraian dibagi dengan jumlah perkawinan pada tahun 2016
di setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
103
c) Jumlah Keluarga Pra Sejahtera
Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang dibentuk
berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi
kebutuhan hidup spiritual dan materiil yang layak, bertaqwa
kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan yang serasi,
selaras dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan
masyarakat dan lingkungan (Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 52 tahun 2009).
Sedangkan Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga
yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari 5
kebutuhan dasarnya (basic needs) Sebagai keluarga Sejahtera,
seperti kebutuhan akan pengajaran agama, pangan, papan,
sandang dan kesehatan. (bKkbN)
Adapun ciri-ciri Keluarga Pra Sejahtera adalah sebagai
berikut :
- Tidak mampunya memenuhi kebutuhan mendasar
- Tidak mampu menjangkau pelayanan kesehatan
- Bagian lantai dari rumah adalah tanah
- Minimnya pendidikan
Dalam hal ini peneliti mengambil jumlah Keluarga Pra
Sejahtera dibagi dengan jumlah keluarga secara keseluruhan di
setiap kabupaten/kota.
104
5) Hifdzu al-maal (Dimensi Harta)
Harta material (al-Maal) sangat dibutuhkan, baik untuk
kehidupan duniawi maupun ibadah. Manusia membutuhkan harta
untuk pemenuhan kebutuhan makanan, pakaian, rumah, kendaraan
dan sebagainya untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Selain itu,
hamper semua ibadah memerlukan harta, misalnya zakat, infak,
sedekah, haji, menuntut ilmu, dll. Tanpa harta yang memadai maka
kehidupan akan menjadi susah, termasuk menjalankan ibadah
(Rafsanjani, 2014: 54-55).
Adapun indikator yang dapat digunakan untuk mengukur
dimensi harta dapat dikategorikan menjadi tiga (3) yaitu indikator
yang mewakili kepemilikan atas harta, pertumbuhan harta, dan
distribusi harta.
Gambar 3.5
a) PDRB perkapita
Pendapatan perkapita adalah besarnya pendapatan rata-rata
penduduk di suatu negara, yang diperoleh dari hasil
pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah
Dimensi Harta Laju PDRB Pertumbuhan Harta
Distribusi Harta
Kepemilikan Harta PDRB per
kapita
Rasio Gini
105
penduduk negara tersebut. Biasanya, pendapatan perkapita
sering disebut dengan PDB (produk domestik bruto)
perkapita. Pada indikator ini peneliti menggunakan data
PDRB dibagi jumlah penduduk setiap kabupaten/kota di
provinsi Jawa Tengah pada tahun 2013-2016.
b) Laju PDRB
Menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa
di suatu wilayah perekonomian dalam selang waktu tertentu.
Pada indikator ini peneliti menggunakan data Laju PDRB
setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun
2010-2016.
c) Rasio gini
Koefisien Gini (Gini Ratio) atau Indeks Gini adalah
ukuran yang dikembangkan oleh statistikus Italia, Corrado
Gini, dan dipublikasikan pada tahun 1912 dalam karyanya,
Variabilità e mutabilità. Koefisien Gini merupakan salah satu
ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat
ketimpangan pendapatan secara menyeluruh di suatu wilayah.
Pada indikator ini peneliti menggunakan data rasio gini setiap
kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2010-
2015.
106
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Provinsi Jawa Tengah
1. Profil
Jawa Tengah adalah sebuah provinsi Indonesia yang terletak di
bagian tengah Pulau Jawa. Ibu kotanya adalah Semarang. Provinsi ini
berbatasan dengan Provinsi Jawa Barat di sebelah barat, SamudraHindia
dan Daerah Istimewa Yogyakarta di sebelah selatan, JawaTimur di
sebelah timur, dan Laut Jawa di sebelah utara. Luas wilayahnya
32.548 km², atau sekitar 28,94% dari luas pulau Jawa. Provinsi Jawa
Tengah juga meliputi Pulau Nusakambangan di sebelah selatan (dekat
dengan perbatasan Jawa Barat), serta KepulauanKarimun Jawa di Laut
Jawa.
Pengertian Jawa Tengah secara geografis dan budaya kadang juga
mencakup wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Jawa Tengah dikenal
sebagai "jantung" budaya Jawa. Meskipun demikian di provinsi ini ada
pula suku bangsa lain yang memiliki budaya yang berbeda dengan suku
Jawa seperti suku Sunda di daerah perbatasan dengan Jawa Barat. Selain
ada pula warga Tionghoa-Indonesia, Arab-Indonesia dan India-Indonesia
yang tersebar di seluruh provinsi ini.
107
2. Sejarah
Jawa Tengah sebagai provinsi dibentuk sejak zaman HindiaBelanda.
Hingga tahun 1905, Jawa Tengah terdiri atas 5 wilayah (gewesten)
yakni Semarang, Pati, Kedu, Banyumas, dan Pekalongan. Surakarta masih
merupakan daerah swapraja kerajaan (vorstenland) yang berdiri sendiri
dan terdiri dari dua wilayah, KasunananSurakarta dan Mangkunegaran,
sebagaimana Yogyakarta. Masing-masing gewestterdiri atas kabupaten-
kabupaten. Waktu itu Pati Gewest juga meliputi Regentschap Tuban dan
Bojonegoro.
Setelah diberlakukannya Decentralisatie Besluit tahun 1905, gewesten
diberi otonomi dan dibentuk Dewan Daerah. Selain itu juga
dibentuk gemeente (kotapraja) yang otonom, yaitu Pekalongan, Tegal,
Semarang, Salatiga, dan Magelang.
Sejak tahun 1930, provinsi ditetapkan sebagai daerah otonom yang juga
memiliki Dewan Provinsi (Provinciale Raad). Provinsi terdiri atas
beberapa karesidenan (residentie), yang meliputi beberapa kabupaten
(regentschap), dan dibagi lagi dalam beberapa kawedanan (district).
Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 5 karesidenan, yaitu: Pekalongan, Pati,
Semarang, Banyumas, dan Kedu.
Menyusul kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1945 Pemerintah
membentuk daerah swapraja Kasunanan dan Mangkunegaran; dan
dijadikan karesidenan. Pada tahun 1950 melalui Undang-undang
ditetapkan pembentukan kabupaten dan kotamadya di Jawa Tengah yang
108
meliputi 29 kabupaten dan 6 kotamadya. Penetapan Undang-undang
tersebut hingga kini diperingati sebagai Hari Jadi Provinsi Jawa Tengah,
yakni tanggal 15 Agustus 1950.
3. Pemerintahan
Secara administratif, Provinsi Jawa Tengah terdiri atas 29 kabupaten dan
6 kota. Administrasi pemerintahan kabupaten dan kota ini terdiri atas
545 kecamatan dan 8.490 desa/kelurahan.
Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 22/1999 tentang
Pemerintahan Daerah, Jawa Tengah juga terdiri atas 3 kota administratif,
yaitu Kota Purwokerto, Kota Cilacap, dan Kota Klaten. Namun sejak
diberlakukannya Otonomi Daerah tahun 2001 kota-kota administratif
tersebut dihapus dan menjadi bagian dalam wilayah kabupaten.
Menyusul otonomi daerah, 3 kabupaten memindahkan pusat
pemerintahan ke wilayahnya sendiri, yaitu Kabupaten Magelang (dari
Kota Magelang ke Mungkid), Kabupaten Tegal (dari Kota Tegal
ke Slawi), serta Kabupaten Pekalongan (dari Kota Pekalongan ke Kajen).
4. Penduduk
Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah adalah 39.298.765 jiwa
terdiri atas 19.281.140 laki-laki dan 19.989.547 perempuan.
Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten
Brebes (2,342 juta jiwa), Kabupaten Cilacap (2,227 juta jiwa),
dan Kabupaten Banyumas (1,953 juta jiwa).
109
Sebaran penduduk umumnya terkonsentrasi di pusat-pusat kota,
baik kabupaten ataupun kota. Kawasan permukiman yang cukup padat
berada di daerah Semarang Raya (termasuk Ungaran dan sebagian
wilayah Kabupaten Demak dan Kendal), daerah Salatiga Raya ( termasuk
wilayah Ambarawa, Bringin, Kopeng, Tengaran dan Suruh), Solo
Raya (termasuk sebagian wilayah Kabupaten Karanganyar, Sukoharjo,
dan Boyolali), serta Tegal-Brebes-Slawi.
Pertumbuhan penduduk Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,67% per
tahun. Pertumbuhan penduduk tertinggi berada di Kabupaten Demak
(1,5% per tahun), sedang yang terendah adalah Kota Pekalongan (0,09%
per tahun).
Dari jumlah penduduk ini, 47% di antaranya merupakan angkatan
kerja. Mata pencaharian paling banyak adalah di sektor pertanian
(42,34%), diikuti dengan perdagangan (20,91%), industri (15,71%), dan
jasa (10,98%).
Mayoritas penduduk Jawa Tengah adalah Suku Jawa. Jawa Tengah
dikenal sebagai pusat budaya Jawa, di mana di kota Surakarta dan
Yogyakarta terdapat pusat istana kerajaan Jawa yang masih berdiri hingga
kini. Suku minoritas yang cukup signifikan adalah Tionghoa, terutama di
kawasan perkotaan meskipun di daerah pedesaan juga ditemukan. Pada
umumnya mereka bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Komunitas
Tionghoa sudah berbaur dengan Suku Jawa, dan banyak di antara mereka
yang menggunakan Bahasa Jawa dengan logat yang kental sehari-harinya.
110
Pengaruh kental bisa kita rasakan saat berada di kota Semarang serta
kota Lasem yang berada di ujung timur laut Jawa Tengah,
bahkan Lasem dijuluki Le Petit Chinois atau Kota Tiongkok Kecil.
Selain itu di beberapa kota-kota besar di Jawa Tengah ditemukan pula
komunitas Arab-Indonesia. Mirip dengan komunitas Tionghoa, mereka
biasanya bergerak di bidang perdagangan dan jasa. Di daerah perbatasan
dengan Jawa Barat terdapat pula orang Sunda yang sarat akan budaya
Sunda, terutama di wilayah Cilacap, Brebes, dan Banyumas. Di
pedalaman Blora (perbatasan dengan provinsi JawaTimur) terdapat
komunitas Samin yang terisolir, yang kasusnya hampir sama
dengan orang Kanekes di Banten.
5. Perekonomian
Pertanian merupakan sektor utama perekonomian Jawa Tengah, di
mana mata pencaharian di bidang ini digeluti hampir separuh dari
angkatan kerja terserap. Kawasan hutan meliputi 20% wilayah provinsi,
terutama di bagian utara dan selatan. Daerah Rembang, Blora, Grobogan
merupakan penghasil kayu jati. Jawa Tengah juga terdapat sejumlah
industri besar dan menengah. Daerah Semarang-Ungaran-Demak-Kudus
merupakan kawasan industri utama di Jawa Tengah. Kudus dikenal
sebagai pusat industri rokok. Di Cilacap terdapat industri semen.
Solo, Pekalongan, Juwana, dan Lasem dikenal sebagai kota Batik yang
kental dengan nuansa klasik.
111
Blok Cepu di pinggiran Kabupaten Blora (perbatasan Jawa Timur
dan Jawa Tengah) terdapat cadangan minyak bumi yang cukup signifikan,
dan kawasan ini sejak zaman Hindia Belanda telah lama dikenal sebagai
daerah tambang minyak.
6. Kondisi Pembangunan Manusia di Jawa Tengah
Provinsi Jawa Tengah mencatat prestasi kinerja yang sangat
signifikan di tahun 2016. Bahkan dari sejumlah capaian indikator yang
berlangsung selama 2016, beberapa di antaranya melebihi angka nasional.
Hal tersebut terungkap saat Gubernur Jawa Tengah H Ganjar
Pranowo SH MIP membacakan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) Gubernur Jateng 2016 pada Rapat Paripurna DPRD Jateng, Senin
(20/3). Dikatakan, pertumbuhan ekonomi Jateng mencapai 5,28% atau
lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar
5,02%. Sementara, Produk Domestik Regional Bruto per kapita Jateng
atas dasar harga berlaku pada 2016 sebesar Rp 32,10 juta, meningkat
7,15% dibandingkan 2015 yang tercatat Rp 29,95 juta. Laju inflasi Jawa
Tengah pada 2016 sebesar 2,36%, lebih baik dari laju inflasi nasional
sebesar 3,02% dan tahun sebelumnya yang sebesar 2,73%,
Sedangkan Indeks Gini, imbuh Ganjar, pada 2016 sebesar 0,37, lebih
baik dari angka nasional sebesar 0,40 dan dari tahun sebelumnya sebesar
0,38. Penurunan Indeks Gini ini mempunyai arti semakin berkurangnya
kesenjangan antar kelompok pendapatan penduduk di Jateng.
112
Penduduk miskin Jateng pada 2016 tercatat 13,19%, menurun 0,13%
dibandingkan dengan tahun lalu, namun masih diatas rata-rata nasional
sebesar 10,70%. Persentase penduduk miskin Jateng lebih banyak ada di
pedesaan sebesar 14,88%, dibandingkan di perkotaan sebesar 11,38%.
Empat strategi utama penanggulangan kemiskinan yang akan
dilakukan Pemprov yaitu pengurangan beban masyarakat miskin,
peningkatan pendapatan masyarakat miskin, pengembangan dan
penjaminan keberlanjutan UMK, dan sinergi kebijakan dan program
penanggulangan kemiskinan.
Tingkat pengangguran terbuka pada 2016 sebesar 4,63% lebih
rendah dari rata-rata nasional sebesar 5,61% dan lebih rendah
dibandingkan kondisi tahun sebelumnya yaitu 4,99%. Terakhir, untuk
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jateng, pada 2015 mencapai angka
69,49, atau lebih baik dibandingkan 2014 (68,78), namun sedikit dibawah
IPM Nasional 69,55. Jika dilihat dari sisi pertumbuhan, IPM Jawa Tengah
masih lebih tinggi dari pertumbuhan IPM Nasional, yaitu 1,03%
dibanding 0,94%. Ini berarti pembangunan manusia di Jawa Tengah
mengalami progres yang lebih baik.
B. Hasil Analisis dan Pembahasan
1) Hasil Pengukuran I-HDI serta Perbandingan Peringkatnya dengan
HDI
113
Penelitian ini mengukur dan menghasilkan indeks pembangunan
manusia dengan menggunakan konsep maqashid shariah, yaitu
penguatan (pembangunan) pada lima dimensi utama : agama, hidup, akal,
keturunan dan harta. Konsep maqashid shariah diturunkan ke indikator-
indikator terukur dan relevan. Kajian empiris ini menggunakan data
sekunder di seluruh kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang
bersumber dari publikasi website resmi BPS provinsi Jawa Tengah.
Tabel 4.1
Peringkat I-HDI dan HDI
Wilayah IHDI Peringkat HDI Peringkat
Kota Salatiga 54.6 1 79.7 1
Kota Surakarta 53.3 2 79 2
Kabupaten Semarang 52.9 3 71.2 10
Kabupaten Sragen 52.7 4 69.7 13
Kabupaten Kudus 52.7 5 71.3 9
Kabupaten Sukoharjo 52.0 6 73.3 5
Kabupaten Klaten 51.6 7 72.4 7
Kabupaten Blora 51.4 8 65.1 29
Kabupaten Pati 51.3 9 66.9 19
Kabupaten Banyumas 51.3 10 68.7 16
Kabupaten Karanganyar 49.3 11 72.9 6
Kabupaten Kendal 49.0 12 68.1 18
Kabupaten Demak 48.0 13 68.2 17
Kabupaten Jepara 47.9 14 68.8 15
Kabupaten Cilacap 47.7 15 66.4 22
Kabupaten Rembang 47.0 16 66.7 21
Kabupaten Magelang 46.9 17 65.6 25
Kabupaten Kebumen 45.4 18 65.2 28
114
Kabupaten Boyolali 44.2 19 70.2 12
Kabupaten Wonogiri 43.6 20 66.2 23
Kabupaten Grobogan 43.0 21 66.9 20
Kota Magelang 42.4 22 75.4 4
Kabupaten Temanggung 42.0 23 65.5 27
Kabupaten Purworejo 42.0 24 69.7 14
Kabupaten Purbalingga 41.7 25 65.6 26
Kota Semarang 40.5 26 78.9 3
Kabupaten Pekalongan 39.6 27 66 24
Kabupaten Batang 38.4 28 63.8 31
Kabupaten Pemalang 37.9 29 61.6 35
Kota Tegal 37.3 30 71.5 8
Kabupaten Tegal 36.9 31 63.5 32
Kota Pekalongan 30.3 32 71 11
Kabupaten Banjarnegara 29.9 33 63 33
Kabupaten Brebes 29.0 34 61.8 34
Kabupaten Wonosobo 25.6 35 64.5 30
Tabel 4.1 menampilkan Islamic Human Development Index (I-
HDI) dan Human Development Index (HDI) di masing-masing
kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Secara umum terlihat bahwa
provinsi yang menempati urutan 5 (lima) teratas dari segi nilai I-HDI
dimana peringkat pertama adalah kota Salatiga, kemudian disusul
berurutan oleh kota Surakarta, kabupaten Semarang, kabupaten Sragen
dan kabupaten Kudus. Kemudian pada pengukuran HDI yang datanya
adalah hasil pengukuran BPS menunjukan hal yang cukup menarik, kota
Salatiga dan kota Surakarta menjadi wilayah dengan indeks HDI tertinggi
yang secara otomatis menjadi peringkat pertama dan kedua dimana hal
115
ini sama dengan peringkat pertama dan kedua pada hasil pengukuran I-
HDI yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini menunjukkan bahwa kota
Salatiga dan kota Surakarta secara konkret telah membuktikan bahwa
indikator-indikator I-HDI yang juga mencakup indikator HDI berada
pada kondisi paling baik dibandingkan dengan wilayah lainnya di
provinsi Jawa Tengah.
Namun di sisi lain kita lihat pada kota Semarang, peringkat kota ini
pada index I-HDI bertolak belakang dengan index HDI. Pada hasil
pengukuran I-HDI kota Semarang hanya meraih peringkat 26 sedangkan
pada hasil pengukuran HDI kota Semarang meraih peringkat yang cukup
tinggi yaitu peringkat ke 3. Hal ini menunjukkan bahwa indikator-
indikator keislaman yang mewakilkan 5 (lima) dimensi maqashid syariah
sebagai dasar pengukuran I-HDI berpengaruh signifikan terhadap
perbedaan hasil pengukuran I-HDI dengan HDI. Kondisi merosotnya
posisi pada hasil pengukuran I-HDI tersebut juga terjadi di kota Tegal
dari peringkat 8 di HDI menjadi peringkat 30 di I-HDI, kota Pekalongan
dari peringkat 11 di HDI menjadi peringkat 32 di I-HDI, dan kota
Magelang dari peringkat 4 di HDI menjadi peringkat 22 di I-HDI.
Kondisi sebaliknya terjadi peningkatan peringkat I-HDI pada
beberapa wilayah antara lain kabupaten Semarang dari peringkat 10 di
HDI menjadi peringkat 3 di I-HDI, kabupaten Banyumas dari peringkat
16 di HDI menjadi peringkat 10 di I-HDI, kabupaten Pati dari peringkat
19 di HDI menjadi peringkat 9 di I-HDI.
116
Selanjutnya terdapat beberapa wilayah yang memiliki kinerja yang
relatif stabil atau sama persis peringkatnya di kedua konsep pengukuran
indeks I-HDI dan HDI yaitu kota Salatiga yang meraih peringkat
pertama, kota Surakarta dan kabupaten Klaten selanjutnya di peringkat
kedua dan ketujuh pada kedua konsep pengukuran pembangunan
manusia tersebut. Dalam artian bahwa kedua kota tersebut memiliki
kinerja yang tinggi di kedua indeks tersebut. Kemudian kabupaten
Banjarnegara dan kabupaten Brebes secara konsisten berada pada
peringkat terendah ketiga dan peringkat terendah kedua dari keseluruhan
35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dalam hasil pengukuran
kedua indeks tersebut. Dalam artian bahwa kedua kota tersebut memiliki
kinerja yang rendah di kedua indeks tersebut.
Menelaah ke wilayah lainnya yang hanya terpaut selisih satu atau
dua di kedua konsep indeks tersebut adalah kabupaten Sukoharjo dalam
indeks HDI peringkat 5 dan dalam indeks I-HDI peringkat 6. Kabupaten
Jepara dalam indeks HDI peringkat 15 dan dalam indeks I-HDI peringkat
14. Kabupaten Purbalingga dalam indeks HDI peringkat 26 dan dalam
indeks I-HDI peringkat 25. Kabupaten Tegal dalam indeks HDI
peringkat 32 dan dalam indeks I-HDI peringkat 31.
Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat 19 kabupaten yang
mengalami peningkatan peringkat di I-HDI dibandingkan dengan HDI
yakni semua berada di wilayah kabupaten antara lain Semarang,
Banyumas, Kudus, Pati, Sragen, Kendal, Demak, Jepara, Magelang,
Cilacap, Rembang, Blora, Wonogiri, Kebumen, Purbalingga,
117
Temanggung, Batang, Tegal dan Pemalang. Kemudian pada kondisi
sebaliknya terdapat 9 kabupaten/kota mengalami penurunan peringkat di
I-HDI dibandingkan dengan HDI. Proporsinya berjumlah 4 di kota
Magelang, Tegal, Semarang, dan Pekalongan serta berjumlah 5 untuk
wilayah kabupaten Karanganyar, Boyolali, Pekalongan, Purworejo,
Grobogan, dan Wonosobo. Hal ini menunjukkan bahwa adanya variasi
komposisi dari kedua indeks tersebut memiliki konsep dan indikator
pembeda yang menjadikan indeks hasil pengukuran keduanya banyak
memiliki perbedaan walaupun ada sebagian kecil hasilnya serupa. Di sisi
lain, wilayah yang memiliki kinerja yang tinggi pada HDI belum tentu
memiliki kinerja yang sama pada I-HDI, dan begitu sebaliknya.
Tabel 4.2
Pencapaian HDI
Jumlah
Kota/Kabupaten
Tinggi (HDI > 80) 0
Menengah Atas (66 < HDI < 80) 24
Menengah Bawah (50 < HDI < 66) 11
Rendah (HDI < 50) 0 Sumber : Publikasi HDI 2010-2017 oleh BPS
Berdasarkan skala internasional pencapaian HDI dapat
dikategorikan menjadi empat : kategori tinggi (HDI > 80), kategori
menengah atas (66 < HDI < 80), kategori menengah bawah (50 < HDI <
66), dan kategori rendah (HDI < 50). Jika diukur menurut skala
internasional, berdasarkan pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah 24
kabupaten/kota masuk dalam kategori menengah atas dan 11
kabupaten/kota masuk dalam kategori menengah bawah. Dimana dapat
118
dikatakan kategori menengah atas mendominasi dalam pencapaian HDI
tersebut.
Tabel 4.3
Pencapaian I-HDI
Jumlah
Kota/Kabupaten
Tinggi (I-HDI > 80) 0
Menengah Atas (66 < I-HDI < 80) 0
Menengah Bawah (50 < I-HDI < 66) 10
Rendah (I-HDI < 50) 25
Sumber : Hasil perhitungan I-HDI
Berdasarkan skala internasional, pencapaian I-HDI juga dapat
dikategorikan menjadi 4 (empat) : kategori tinggi (HDI > 80), kategori
menengah atas (66 < HDI < 80), kategori menengah bawah (50 < HDI <
66), dan kategori rendah (HDI < 50). Jika diukur menurut skala
internasional, berdasarkan pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah
terdapat 10 kabupaten/kota masuk dalam kategori menengah bawah dan
25 kabupaten/kota masuk dalam kategori rendah. Dimana dapat
dikatakan kategori rendah mendominasi dalam pencapaian I-HDI
tersebut, dan sangat memprihantinkan bahwa pencapaian I-HDI tidak ada
satupun kabupaten/kota yang masuk kedalam kategori menengah atas.
2) Kontribusi Masing-masing Dimensi
Gambar 4.1
119
120
Selanjutnya, melihat kontribusi masing-masing dimensi maqashid
syariah (agama, hidup, akal, keluarga dan harta) terhadap I-HDI menjadi
hal menarik yang perlu dilakukan. Peringkat kabupaten/kota di masing-
masing dimensi berbeda pada hasil pengukuran I-HDI. Gambar 4.1
menampilkan nilai skor dimensi agama dari maqashid syariah.
Kabupaten Banjarnegara, Rembang, Grobogan, Batang dan Wonosobo
secara berurutan menempati peringkat 5 tertinggi dengan nilai indeks 98,
97, 96, 94 dan 94. Dengan demikian, kabupaten Banjarnegara memiliki
keunggulan pembangunan manusia pada aspek agama yang lebih
menonjol dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Dapat dilihat
pada tabel bahwa mayoritas wilayah lainnya memiliki kinerja
pembangunan manusia dari aspek agama relatif baik, yaitu diatas 50 poin
terdapat 24 kabupaten dan 4 kota di provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya
terdapat 2 kota yang memiliki poin rendah yakni kota Surakarta dengan
38 poin dan kondisi yang paling ironis yaitu kota yang sering
mendapatkan penghargaan kota/kabupaten terbaik di provinsi Jawa
Tengah bahkan di tingkat nasional dan internasional hanya meraih 7
poin dari skala 100. Terlepas dari poin rendah yang didapat oleh kota
Semarang, dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota di provinsi Jawa
Tengah secara rata-rata memiliki kinerja pada kategori menengah atas
untuk aspek penguatan agama ini.
121
Gambar 4.2
Nilai indeks dimensi hidup pada maqashid syariah di masing-
masing kabupaten/kota menunjukkan perbedaan yang relative besar.
Nilai indeks tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.2 . Kabupaten
Temanggung muncul sebagai wilayah yang memiliki kinerja
pembangunan manusia pada aspek penguatan hidup yang tertinggi
dibandingkan kabupaten/kota lainnya dengan meraih nilai 77 poin.
Kemudian kota Salatiga sebagai peringkat pertama dalam hasil
pengukuran index I-HDI meraih poin tertinggi kedua dalam kinerja
penguatan hidup ini dengan nilai 74 poin.
Selanjutnya kabupaten Boyolali menyusul dengan nilai 72 poin.
Setidaknya ada 18 kabupaten/kota yang masih berada di kategori
menengah bawah dengan nilai diatas 50 poin. 14 wilayah kabupaten/kota
lainnya cukup memprihatinkan karena menghasilkan nilai dibawah 50
poin dengan posisi terendah adalah kabupaten Brebes dengan capaian
122
nilai hanya 12 poin dari skala 1-100 poin. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata memiliki
kinerja yang cukup baik pada aspek penguatan hidup.
Gambar 4.3
Dimensi yang ketiga yakni dimensi akal dapat dilihat pada
Gamar 4.3 menunjukkan hasil yang sangat fluktuatif dan beragam. Kota
Salatiga yang meraih peringkat pertama pembangunan manusia dalam
hasil index I-HDI membuktikan kinerjanya dengan meraih nilai 95 poin
pada aspek penguatan akal atau pendidikan. Kota Surakarta, kota
Semarang dan kota Magelang menyusul dengan nilai berturut-turut 89,
85 dan 84 poin. Namun bila dilihat secara keseluruhan hanya ada 11 dari
35 wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang meraih nilai
diatas 50 poin. Sehingga 24 wilayah kabupaten/kota lainnya berada pada
posisi dengan nilai poin yang rendah. Adapun 3 wilayah terendah secara
berturut adalah kabupaten Brebes dengan nilai 10 poin, kabupaten
Banjarnegara dengan nilai 5 poin dan yang terendah kabupaten
123
Wonosobo dengan nilai poin 4. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata memiliki
kinerja pembangunan pada penguatan akal dan pendidikan manusia yang
masih tergolong rendah.
Gambar 4.4
Pembangunan manusia pada aspek penguatan keluarga di
masing-masing wilayah kabupaten/kota dapat dilihat pada Gambar 4.4
menampilkan nilai skor dimensi keluarga dari maqashid syariah.
Kabupaten Sukoharjo, kabupaten Rembang, kabupaten Kebumen,
kabupaten Banyumas dan kota Semarang secara berurutan menempati
peringkat 5 tertinggi dengan nilai indeks berturut-turut 74, 68, 66, 65
dan 65. Dengan demikian, kabupaten Sukoharjo memiliki keunggulan
pembangunan manusia pada aspek penguatan keluarga yang lebih
menonjol dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Mayoritas
kabupaten/kota memiliki kinerja pembangunan manusia dari aspek
penguatan keluarga relatif baik, yaitu diatas 50 poin terdapat 15
124
kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya terdapat 2
wilayah yang memiliki poin rendah yakni kabupaten Purworejo dengan
nilai 7 poin dan kota Salatiga dengan nilai 15 poin.
Gambar 4.5
Dimensi terakhir dari konsep maqashid syariah yang digunakan
dalam menyusun I-HDI adalah dimensi harta atau kekayaan. Nilai
indeks dimensi harta pada masing-masing kabupaten/kota terlihat pada
Gambar 4.5. Secara umum terlihat bahwa tidak terdapat provinsi yang
dominan di semua indikator dari dimensi harta. Hal ini terlihat pada
nilai poin tertinggi hanya sebesar 55 poin di raih oleh satu wilayah
yakni kota Semarang. 34 wilayah kabupaten/kota lainnya berada pada
kondisi yang memprihatinkan karena berada pada kategori rendah
yakni dibawah nilai 50 poin. Wilayah yang berada di posisi terendah
adalah kabupaten Purworejo, Wonosobo dan Grobogan dengan nilai 18
poin serta kabupaten Temanggung dengan nilai 16 poin. Dari hasil
125
pengukuran tersebut mengindikasikan bahwa pembangunan pada aspek
penguatan harta/kekayaan cenderung rendah di seluruh kabupaten/kota
di provinsi Jawa Tengah, dalam artian bahwa terjadi variasi yang
relatif signifikan antara satu indikator dengan indikator lainnya dalam
dimensi harta ini.
Tabel 4.4
Kontribusi Masing-masing Dimensi
Kabupaten/Kota Dimensi
Agama Hidup Akal Keluarga Harta IHDI
Kabupaten Cilacap 83 39 36 65 32 48
Kabupaten Banyumas 90 44 43 65 31 51
Kabupaten Purbalingga 78 43 24 43 36 42
Kabupaten Banjarnegara 98 48 5 45 22 30
Kabupaten Kebumen 53 38 53 55 33 45
Kabupaten Purworejo 54 59 62 36 18 42
Kabupaten Wonosobo 94 43 4 37 18 26
Kabupaten Magelang 87 60 33 47 29 47
Kabupaten Boyolali 91 72 42 24 26 44
Kabupaten Klaten 69 60 66 51 26 52
Kabupaten Sukoharjo 68 66 73 39 30 52
Kabupaten Wonogiri 58 64 44 37 26 44
Kabupaten Karanganyar 76 68 66 37 24 49
Kabupaten Sragen 91 55 52 45 35 53
Kabupaten Grobogan 96 48 31 58 18 43
Kabupaten Blora 92 50 33 66 36 51
Kabupaten Rembang 96 52 36 36 35 47
Kabupaten Pati 85 42 33 74 41 51
Kabupaten Kudus 72 61 46 47 43 53
Kabupaten Jepara 73 61 33 56 31 48
Kabupaten Demak 83 50 42 55 27 48
126
Kabupaten Semarang 80 69 49 39 39 53
Kabupaten Temanggung 85 77 20 61 16 42
Kabupaten Kendal 83 50 39 54 33 49
Kabupaten Batang 94 49 13 37 37 38
Kabupaten Pekalongan 81 45 15 44 40 40
Kabupaten Pemalang 76 25 14 61 47 38
Kabupaten Tegal 76 20 27 52 33 37
Kabupaten Brebes 77 12 10 68 33 29
Kota Magelang 50 58 84 15 36 42
Kota Surakarta 38 66 89 45 42 53
Kota Salatiga 65 74 95 31 34 55
Kota Semarang 7 62 85 56 55 41
Kota Pekalongan 65 52 35 7 32 30
Kota Tegal 64 34 47 17 42 37
Tabel 4.4 menyajikan nilai dari masing-masing dimensi dari I-
HDI untuk untuk masing-masing kabupaten/kota di provinsi Jawa
Tengah. Dimensi-dimensi tersebut adalah agama, hidup, akal, keluarga
dan harta. Secara umum terlihat bahwa terdapat disparitas kualitas
pembangunan manusia di masing-masing dimensinya pada setiap
wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Kota Salatiga yang
menempati peringkat pertama di indeks HDI ternyata dapat
membuktikan kinerja pembangunan yang sama di dalam indeks I-HDI
menempati peringkat pertama juga. Namun hal yang perlu digaris
bawahi yaitu capaian nilai dari masing-masing indeks tersebut berbeda,
dalam HDI masuk dalam kategori menengah atas sedangkan dalam I-
127
HDI masuk kategori menengah bawah. Dapat kita lihat pada tabel
bahwa kota Salatiga memiliki kinerja tertinggi pada dimensi akal
sedangkan kinerja paling rendah adalah pada dimensi harta. Kondisi
berbeda terjadi pada kota Semarang yang meraih peringkat ke 3 dalam
HDI namun hanya meraih peringkat ke 24 dalam I-HDI. Sebenarnya
kota Semarang memiliki kinerja yang tinggi pada dimensi akal namun
memiliki kinerja yang sangat rendah pada dimensi agama yang
selanjutnya berdampak pada nilai rata-rata indeks yang turun secara
signifikan dalam indeks I-HDI. Kabupaten Banjarnegara, Grobogan,
Rembang, Batang dan Wonosobo disisi lain secara berturut-turut
menempati peringkat 33, 29, 18, 30 dan 35 dalam I-HDI (Islamic
Human Development Index) dan begitupula peringkat yang tidak jauh
berbeda pada HDI (Human Development Index) secara berturut-turut
menempati peringkat menempati peringkat 33, 19, 21, 31 dan 30
memiliki peringkat yang rendah dan nilai poin yang rendah pada 4
dimensi yaitu dimensi hidup, akal, keluarga dan harta. Namun yang
sangat menarik kelima wilayah tersebut berhasil menempati 5 posisi
tertinggi pada dimensi agama dengan capaian nilai menakjubkan yaitu
secara berturut-turut 98, 96, 96, 94 dan 94 poin.
Kabupaten Banjarnegara, Grobogan, Rembang, Batang dan
Wonosobo disisi lain secara berturut-turut menempati peringkat 33, 29,
18, 30 dan 35 dalam I-HDI (Islamic Human Development Index) dan
begitupula peringkat yang tidak jauh berbeda pada HDI (Human
128
Development Index) secara berturut-turut menempati peringkat
menempati peringkat 33, 19, 21, 31 dan 30 memiliki peringkat yang
rendah dan nilai poin yang rendah pada 4 dimensi yaitu dimensi hidup,
akal, keluarga dan harta. Namun yang sangat menarik kelima wilayah
tersebut berhasil menempati 5 posisi tertinggi pada dimensi agama
dengan capaian nilai menakjubkan yaitu secara berturut-turut 98, 96,
96, 94 dan 94 poin.
Kemudian kita lihat masing-masing dimensi yang menjadi
komposisi dari pembentukan I-HDI, pertama pada dimensi agama nilai
tertinggi yakni 98 poin diraih oleh kabupaten Banjarnegara sedangkan
untuk nilai terendah dan cukup ironis didapatkan oleh kota Semarang
dengan nilai 7 poin. Kedua, pada dimensi hidup nilai tertinggi yakni 77
poin diraih oleh kabupaten Temanggung sedangkan untuk nilai terendah
didapatkan oleh kabupaten Brebes dengan nilai 12 poin. Ketiga, pada
dimensi akal nilai tertinggi yakni 96 poin diraih oleh kota Salatiga
sedangkan untuk nilai terendah didapatkan oleh kabupaten Wonosobo
dengan nilai 5 poin. Keempat, pada dimensi keluarga nilai tertinggi
yakni 75 poin diraih oleh kabupaten Banyumas sedangkan untuk nilai
terendah didapatkan oleh kota Pekalongan dengan nilai 31 poin.
Terakhir, pada dimensi harta nilai tertinggi yakni poin 55 diraih oleh
kota Semarang sedangkan untuk nilai terendah didapatkan oleh
kabupaten Temanggung dengan nilai 16 poin.
129
Kota Salatiga dapat menempati posisi tertinggi pada I-HDI
(Islamic Human Development Index) di provinsi Jawa Tengah
dikarenakan kinerja yang baik pada dimensi agama (65 poin), hidup (74
poin) dan akal (95 poin), namun relatif rendah pada dimensi keluarga
(36 poin) dan harta (34 poin). Hal ini menyiratkan bahwa meskipun
memiliki pada indeks I-HDI tidak berarti menjadi tertinggi pada semua
dimensinya. Masing-masing kabupaten/kota memiliki kekuatan kinerja
yang menonjol di satu dimensi tetapi lemah di dimensi yang lain.
Tabel 4.5
Correlations
AGAMA HIDUP AKAL KELUARGA HARTA IHDI HDI
AGAMA Pearson
Correlation 1 -.188 -.690**
-.103 -.442**
-.195 -
.640**
Sig. (2-
tailed)
.279 .000 .557 .008 .262 .000
N 35 35 35 35 35 35 35
HIDUP Pearson
Correlation -.188 1 .547**
-.381* -.206 .579
** .624
**
Sig. (2-
tailed) .279
.001 .024 .235 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35
AKAL Pearson
Correlation -.690**
.547**
1 -.187 .234 .711**
.915**
Sig. (2-
tailed) .000 .001
.283 .176 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35
KELUARGA Pearson
Correlation -.103 -.381* -.187 1 .216 -.052 -.228
Sig. (2-
tailed) .557 .024 .283
.212 .765 .187
N 35 35 35 35 35 35 35
130
Correlations
AGAMA HIDUP AKAL KELUARGA HARTA IHDI HDI
AGAMA Pearson
Correlation 1 -.188 -.690**
-.103 -.442**
-.195 -
.640**
Sig. (2-
tailed)
.279 .000 .557 .008 .262 .000
N 35 35 35 35 35 35 35
HIDUP Pearson
Correlation -.188 1 .547**
-.381* -.206 .579
** .624
**
Sig. (2-
tailed) .279
.001 .024 .235 .000 .000
N 35 35 35 35 35 35 35
AKAL Pearson
Correlation -.690**
.547**
1 -.187 .234 .711**
.915**
HARTA Pearson
Correlation -.442**
-.206 .234 .216 1 .231 .288
Sig. (2-
tailed) .008 .235 .176 .212
.182 .094
N 35 35 35 35 35 35 35
IHDI Pearson
Correlation -.195 .579**
.711**
-.052 .231 1 .642**
Sig. (2-
tailed) .262 .000 .000 .765 .182
.000
N 35 35 35 35 35 35 35
HDI Pearson
Correlation -.640**
.624**
.915**
-.228 .288 .642**
1
Sig. (2-
tailed) .000 .000 .000 .187 .094 .000
N 35 35 35 35 35 35 35
**Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed)
**Correlation is significant at the 0.01 level (2- tailed)
131
Selanjutnya, uji korelasi dilakukan untuk melihat hubungan antar
variabel-variabel tersebut. Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa nilai koefisien
korelasi antara dimensi hidup dengan I-HDI (r) adalah 0,579 positif
dengan nilai sig. 0,000 < 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat
hubungan signifikan positif antara dimensi hidup dengan I-HDI.
Kemudian dapat lihat pula bahwa nilai koefisien korelasi antara dimensi
akal dengan I-HDI (r) adalah 0,711 positif dengan nilai sig. 0,000 < 0,005.
Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan signifikan positif antara
dimensi akal dengan I-HDI. Kedua hal tersebut menunjukkan bahwa
dimensi hidup dan dimensi akal berkontribusi signifikan pada
pembangunan manusia di provinsi Jawa Tengah. Semakin bagus kualitas
hidup dan akal (pendidikan) maka semakin tinggi tingkat kualitas
pembangunan manusia. Sebaliknya dimensi agama, keluarga dan harta
tidak menunjukkan korelasi atau hubungan yang signifikan dengan I-HDI.
Hasil menarik selanjutnya adalah bahwa terdapat korelasi positif
signifikan HDI dengan I-HDI dengan koefisien korelasi 0,642 dan nilai
sig. 0,000. Hal ini terjadi karena indikator dan konsep perhitungan yang
digunakan relative sama. Hal ini juga menunjukkan bahwa konsep I-HDI
(Islamic Human Development Index) dapat digunakan sebagai alternative
dari HDI (Human Development Index), sehingga dapat dikatakan bahwa
hasil indeks I-HDI bisa menjadi alat prediksi pada tingkat HDI.
Gambar 4.6 memperkuat pola hubungan antara I-HDI dan HDI.
Gambar tersebut memperlihatkan hubungan linier positif antara I-HDI dan
132
HDI. Dengan demikian, semakin tinggi HDI maka semakin tinggi pula
nilai I-HDI. Artinya pengukuran konsep I-HDI bisa menjadi alternatif
dalam pengukuran pembangunan manusia berdasarkan konsep yang lebih
islami.
Gambar 4.6
B. Diskusi Temuan
1) Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang menempati urutan 5
(lima) teratas dari hasil pengukuran I-HDI (Islamic Human Development
Index) dengan peringkat pertama adalah kota Salatiga, kemudian disusul
berurutan oleh kota Surakarta, kabupaten Semarang, kabupaten
Sukoharjo dan kabupaten Klaten. Kemudian pada pengukuran HDI yang
datanya adalah hasil pengukuran BPS menunjukan hal yang cukup
menarik, kota Salatiga dan kota Surakarta menjadi wilayah dengan
indeks HDI tertinggi yang secara otomatis menjadi peringkat pertama
133
dan kedua dimana hal ini sama dengan peringkat pertama dan kedua
pada hasil pengukuran I-HDI yang telah dilakukan oleh peneliti. Hal ini
menunjukkan bahwa kota Salatiga dan kota Surakarta bersama-sama
secara konsisten telah membuktikan bahwa indikator-indikator dalam 5
(lima) dimensi pembentuk I-HDI yang didalamnya mencakup indikator
HDI yang bersifat materiil (Material Welfare) berada pada kondisi
paling baik dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di provinsi
Jawa Tengah.
2) Di sisi lain pada kota Semarang, peringkat kota ini pada index I-HDI
bertolak belakang dengan index HDI. Pada hasil pengukuran I-HDI kota
Semarang hanya meraih peringkat 24 sedangkan pada hasil pengukuran
HDI kota Semarang meraih peringkat yang cukup tinggi yaitu peringkat
ke 3. Hal ini menunjukkan bahwa nilai indikator-indikator keislaman
yang bersifat non materiil (Non Material Welfare) yang ada dalam 5
(lima) dimensi maqashid syariah sebagai dasar pengukuran I-HDI
berpengaruh terhadap perbedaan hasil pengukuran I-HDI dengan HDI.
Kondisi merosotnya posisi pada hasil pengukuran I-HDI tersebut juga
terjadi di kota Tegal dari peringkat 8 di HDI menjadi peringkat 23 di I-
HDI, kota Pekalongan dari peringkat 11 di HDI menjadi peringkat 27 di
I-HDI, dan kota Magelang dari peringkat 4 di HDI menjadi peringkat 11
di I-HDI.
3) Terdapat beberapa wilayah yang memiliki kinerja yang relatif stabil atau
sama persis peringkatnya di kedua konsep pengukuran indeks I-HDI dan
134
HDI yaitu kota Salatiga yang meraih peringkat pertama dan kota
Surakarta selanjutnya di peringkat kedua pada kedua konsep pengukuran
pembangunan manusia tersebut. Dalam artian bahwa kedua kota tersebut
memiliki kinerja yang tinggi di kedua indeks tersebut. Kemudian
kabupaten Banjarnegara dan kabupaten Brebes secara konsisten berada
pada peringkat terendah ketiga dan peringkat terendah kedua dari
keseluruhan 35 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dalam hasil
pengukuran kedua indeks tersebut. Dalam artian bahwa kedua kota
tersebut memiliki kinerja yang rendah di kedua indeks tersebut.
4) Wilayah lainnya yang hanya terpaut selisih satu atau dua di kedua
konsep indeks tersebut adalah kabupaten Sukoharjo dalam indeks HDI
peringkat 5 dan dalam indeks I-HDI peringkat 4. Kabupaten Klaten
dalam indeks HDI peringkat 7 dan dalam indeks I-HDI peringkat 5.
Kabupaten Karanganyar dalam indeks HDI peringkat 6 dan dalam
indeks I-HDI peringkat 7. Kabupaten Kudus dalam indeks HDI
peringkat 9 dan dalam indeks I-HDI peringkat 8. Kabupaten Jepara
dalam indeks HDI peringkat 15 dan dalam indeks I-HDI peringkat 14.
Kabupaten Temanggung dalam indeks HDI peringkat 27 dan dalam
indeks I-HDI peringkat 25. Kabupaten Karanganyar dalam indeks HDI
peringkat 24 dan dalam indeks I-HDI peringkat 26. Kabupaten Batang
dalam indeks HDI peringkat 31 dan dalam indeks I-HDI peringkat 30.
Kabupaten Tegal dalam indeks HDI peringkat 32 dan dalam indeks I-
HDI peringkat 31.
135
5) Secara umum dapat dilihat bahwa terdapat 21 kabupaten yang
mengalami peningkatan peringkat di I-HDI dibandingkan dengan HDI
yakni di semua berada di wilayah kabupaten antara lain Semarang,
Sukoharjo, Klaten, Banyumas, Kudus, Pati, Sragen, Kendal, Demak,
Jepara, Magelang, Cilacap, Rembang, Blora, Wonogiri, Kebumen,
Purbalingga, Temanggung, Batang, Tegal dan Pemalang. Kemudian
pada kondisi sebaliknya terdapat 10 kabupaten/kota mengalami
penurunan peringkat di I-HDI dibandingkan dengan HDI. Proporsinya
berjumlah 4 di kota Magelang, Tegal, Semarang, dan Pekalongan serta
berjumlah 6 untuk wilayah kabupaten Karanganyar, Boyolali,
Pekalongan, Purworejo, Grobogan, dan Wonosobo. Hal ini menunjukkan
bahwa adanya variasi komposisi dari kedua indeks tersebut memiliki
konsep dan indikator pembeda yang menjadikan indeks hasil pengukuran
keduanya banyak memiliki perbedaan walaupun ada sebagian kecil
hasilnya serupa. Di sisi lain, wilayah yang memiliki kinerja yang tinggi
pada HDI belum tentu memiliki kinerja yang sama pada I-HDI, dan
begitu sebaliknya.
6) Berdasarkan skala internasional, pencapaian I-HDI juga dapat
dikategorikan menjadi 4 (empat) : kategori tinggi (HDI > 80), kategori
menengah atas (66 < HDI < 80), kategori menengah bawah (50 < HDI <
66), dan kategori rendah (HDI < 50). Jika diukur menurut skala
internasional, berdasarkan pada 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah
kabupaten/kota masuk dalam kategori menengah bawah dan 26
136
kabupaten/kota masuk dalam kategori rendah. Dimana dapat dikatakan
kategori rendah mendominasi dalam pencapaian I-HDI tersebut, dan
sangat memprihantinkan bahwa pencapaian I-HDI tidak ada satupun
kabupaten/kota yang masuk kedalam kategori menengah atas.
7) Selanjutnya, melihat kontribusi masing-masing dimensi maqashid
syariah (agama, hidup, akal, keluarga dan harta) terhadap I-HDI.
Peringkat kabupaten/kota di masing-masing dimensi berbeda pada hasil
pengukuran I-HDI. Nilai skor dimensi agama dari maqashid syariah.
Kabupaten Banjarnegara, Rembang, Grobogan, Batang dan Wonosobo
secara berurutan menempati peringkat 5 tertinggi dengan nilai indeks 98,
97, 96, 94 dan 94. Dengan demikian, kabupaten Banjarnegara memiliki
keunggulan pembangunan manusia pada aspek agama yang lebih
menonjol dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Kemudian
mayoritas wilayah lainnya memiliki kinerja pembangunan manusia dari
aspek agama relatif baik, yaitu diatas 50 poin terdapat 24 kabupaten dan
4 kota di provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya terdapat 2 kota yang
memiliki poin rendah yakni kota Surakarta dengan 38 poin dan kondisi
yang paling ironis yaitu kota yang sering mendapatkan penghargaan
kota/kabupaten terbaik di provinsi Jawa Tengah bahkan di tingkat
nasional dan internasional hanya meraih 7 poin dari skala 100. Terlepas
dari poin rendah yang didapat oleh kota Semarang, dapat disimpulkan
bahwa kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata memiliki
kinerja pada kategori menengah atas untuk aspek penguatan agama ini.
137
8) Nilai indeks dimensi hidup pada maqashid syariah di masing-masing
kabupaten/kota menunjukkan perbedaan yang relative besar. Kabupaten
Temanggung muncul sebagai wilayah yang memiliki kinerja
pembangunan manusia pada aspek penguatan hidup yang tertinggi
dibandingkan kabupaten/kota lainnya dengan meraih nilai 77 poin.
Kemudian kota Salatiga sebagai peringkat pertama dalam hasil
pengukuran index I-HDI meraih poin tertinggi kedua dalam kinerja
penguatan hidup ini dengan nilai 74 poin. Selanjutnya kabupaten
Boyolali menyusul dengan nilai 72 poin. Setidaknya ada 18
kabupaten/kota yang masih berada di kategori menengah bawah dengan
nilai diatas 50 poin. 14 wilayah kabupaten/kota lainnya cukup
memprihatinkan karena menghasilkan nilai dibawah 50 poin dengan
posisi terendah adalah kabupaten Brebes dengan capaian nilai hanya 12
poin dari skala 1-100 poin. Sehingga dapat disimpulkan bahwa
kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata memiliki
kinerja yang cukup baik pada aspek penguatan hidup.
9) Dimensi yang ketiga yakni dimensi akal menunjukkan hasil yang sangat
fluktuatif dan beragam. Kota Salatiga yang meraih peringkat pertama
pembangunan manusia dalam hasil index I-HDI membuktikan
kinerjanya dengan meraih nilai 95 poin pada aspek penguatan akal atau
pendidikan. Kota Surakarta, kota Semarang dan kota Magelang
menyusul dengan nilai berturut-turut 89, 85 dan 84 poin. Namun bila
dilihat secara keseluruhan hanya ada 11 dari 35 wilayah kabupaten/kota
138
di provinsi Jawa Tengah yang meraih nilai diatas 50 poin. Sehingga 24
wilayah kabupaten/kota lainnya berada pada posisi dengan nilai poin
yang rendah. Adapun 3 wilayah terendah secara berturut adalah
kabupaten Brebes dengan nilai 10 poin, kabupaten Banjarnegara dengan
nilai 5 poin dan yang terendah kabupaten Wonosobo dengan nilai poin 4.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kabupaten/kota di provinsi
Jawa Tengah secara rata-rata memiliki kinerja pembangunan pada
penguatan akal dan pendidikan manusia yang masih tergolong rendah.
10) Pembangunan manusia pada aspek penguatan keluarga, hasil yang
didapatkan adalah Kabupaten Sukoharjo, kabupaten Rembang,
kabupaten Kebumen, kabupaten Banyumas dan kota Semarang secara
berurutan menempati peringkat 5 tertinggi dengan nilai indeks berturut-
turut 74, 68, 66, 65 dan 65. Dengan demikian, kabupaten Sukoharjo
memiliki keunggulan pembangunan manusia pada aspek penguatan
keluarga yang lebih menonjol dibandingkan dengan kabupaten/kota
lainnya. Mayoritas kabupaten/kota memiliki kinerja pembangunan
manusia dari aspek penguatan keluarga relatif baik, yaitu diatas 50 poin
terdapat 15 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya
terdapat 2 wilayah yang memiliki poin rendah yakni kabupaten
Purworejo dengan nilai 7 poin dan kota Salatiga dengan nilai 15 poin.
11) Pembangunan manusia pada aspek penguatan keluarga di masing-
masing wilayah kabupaten/kota menampilkan nilai skor dimensi
keluarga dari maqashid syariah. Kabupaten Banyumas, kota Semarang,
139
kabupaten Brebes, kabupaten Pemalang dan kabupaten Tegal secara
berurutan menempati peringkat 5 tertinggi dengan nilai indeks berturut-
turut 75, 72, 69, 68 dan 67. Dengan demikian, kabupaten Banyumas
memiliki keunggulan pembangunan manusia pada aspek penguatan
keluarga yang lebih menonjol dibandingkan dengan kabupaten/kota
lainnya. Mayoritas kabupaten/kota memiliki kinerja pembangunan
manusia dari aspek penguatan keluarga relatif baik, yaitu diatas 50 poin
terdapat 19 kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya
terdapat 2 wilayah yang memiliki poin rendah yakni kabupaten
Purworejo dengan nilai 32 poin dan kemudian kondisi yang paling
memprihatinkan yaitu kota Pekalongan dengan nilai 31 poin.
12) Dimensi terakhir dari konsep maqashid syariah yang digunakan dalam
menyusun I-HDI adalah dimensi harta atau kekayaan. Nilai indeks
dimensi harta pada masing-masing kabupaten/kota secara umum terlihat
bahwa tidak terdapat provinsi yang dominan di semua indikator dari
dimensi harta. Hal ini terlihat pada nilai poin tertinggi hanya sebesar 55
poin di raih oleh satu wilayah yakni kota Semarang. 34 wilayah
kabupaten/kota lainnya berada pada kondisi yang memprihatinkan
karena berada pada kategori rendah yakni dibawah nilai 50 poin.
Wilayah yang berada di posisi terendah adalah kabupaten Purworejo,
Wonosobo dan Grobogan dengan nilai 18 poin serta kabupaten
Temanggung dengan nilai 16 poin. Dari hasil pengukuran tersebut
mengindikasikan bahwa pembangunan pada aspek penguatan
140
harta/kekayaan cenderung rendah di seluruh kabupaten/kota di provinsi
Jawa Tengah, dalam artian bahwa terjadi variasi yang relatif signifikan
antara satu indikator dengan indikator lainnya dalam dimensi harta ini.
141
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :
1) Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata memiliki
kinerja pada kategori menengah atas untuk dimensi agama.
Kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata memiliki
kinerja yang cukup baik pada aspek dimensi hidup. Kemudian dari
mayoritas kabupaten/kota memiliki kinerja pembangunan manusia dari
aspek penguatan keluarga diatas 50 poin terdapat 15 kabupaten/kota di
provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya terdapat wilayah yang memiliki nilai
poin terendah yakni kota Pekalongan dengan nilai 7 poin.
2) Selanjutnya dimensi akal bila dilihat secara keseluruhan hanya ada 10
dari 35 wilayah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah yang meraih
nilai diatas 50 poin. Sehingga 25 wilayah kabupaten/kota lainnya berada
pada posisi dengan nilai poin yang rendah. Adapun 3 wilayah terendah
secara berturut adalah kabupaten Brebes dengan nilai 10 poin, kabupaten
Banjarnegara dengan nilai 5 poin dan yang terendah kabupaten
Wonosobo dengan nilai poin 4. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah secara rata-rata memiliki
kinerja pembangunan pada penguatan akal dan pendidikan manusia yang
masih tergolong rendah.
142
3) Kemudian pada dimensi harta hasil pengukuran yang didapat
mengindikasikan bahwa pembangunan pada aspek penguatan
harta/kekayaan cenderung rendah di seluruh kabupaten/kota di provinsi
Jawa Tengah, dalam artian bahwa terjadi variasi yang relatif signifikan
antara satu indikator dengan indikator lainnya dalam dimensi harta ini.
4) Kota Salatiga dapat menempati posisi tertinggi pada I-HDI (Islamic
Human Development Index) di provinsi Jawa Tengah dikarenakan kinerja
yang baik pada dimensi agama (65 poin), hidup (74 poin) dan akal (95
poin), namun relatif rendah pada dimensi keluarga (31 poin) dan harta
(34 poin). Hal ini menyiratkan bahwa meskipun memiliki nilai poin
tinggi pada salah satu dimensi pada indeks I-HDI tidak berarti menjadi
tertinggi pada semua dimensinya. Masing-masing kabupaten/kota
memiliki kekuatan kinerja yang menonjol di satu dimensi tetapi lemah di
dimensi yang lain.
5) Kota Salatiga yang menempati peringkat pertama di indeks HDI ternyata
dapat membuktikan kinerja pembangunan yang sama di dalam indeks I-
HDI menempati peringkat pertama juga. Namun hal yang perlu digaris
bawahi yaitu capaian nilai dari masing-masing indeks tersebut berbeda,
dalam HDI masuk dalam kategori menengah atas sedangkan dalam I-
HDI masuk kategori menengah bawah.
6) Secara umum terlihat bahwa terdapat disparitas kualitas pembangunan
manusia di masing-masing dimensinya pada setiap wilayah
kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah.
143
7) Pada uji korelasi menghasilkan korelasi positif signifikan HDI dengan I-
HDI dengan koefisien korelasi 0,642 dan nilai sig. 0,000. Hal ini terjadi
karena indikator dan konsep perhitungan yang digunakan relatif sama.
Hal ini juga menunjukkan bahwa konsep I-HDI (Islamic Human
Development Index) dapat digunakan sebagai alternatif dari HDI
(Human Development Index), sehingga dapat dikatakan bahwa hasil
indeks I-HDI bisa menjadi alat prediksi pada tingkat HDI.
8) Studi ini telah mengeksplorasi sedikit usaha untuk membangun model
khusus untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam.
Harapannya adalah dengan adanya I-HDI kinerja dan tingkat
pembangunan manusia di wilayah kabupaten/kota atau suatu negara
dapat diukur secara lebih komprehensif dan akurat.
9) Temuan menunjukkan bahwa sebagian besar komposisi peringkat antara
I-HDI dan HDI terdapat sedikit perbedaan. Di satu sisi, sejumlah wilayah
meraih peringkat yang lebih baik di I-HDI dibandingkan dengan HDI. Di
sisi lain, beberapa wilayah mengalami tanda deteriorasi pangkat.
10) Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dalam pengukuran kinerja
pembangunan manusia berdasarkan konsep maqashid syariah di
kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah maka I-HDI (Islamic Human
Development Index) dapat menjadi alternatif dalam mengukur kinerja
pembangunan manusia di suatu wilayah atau suatu negara dalam
perspektif islam. Karena indikator-indikator yang digunakan dalam
pengukuran I-HDI ini adalah indikator yang relevan dan sesuai kriteria 5
144
tujuan konsep maqashid syariah yakni (ad-dien), (an-nafs), (al-„aql),
(An-nasl) dan (al-maal). Sehingga I-HDI dapat menggambarkan serta
mewakilkan secara lebih komprehensif kinerja pembangunan manusia
dalam perspektif islam.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan hasil analisis data dapat diajukan saran sebagai
berikut:
Bagi peneliti selanjutnya :
1) Memperbarui kualitas indikator yang digunakan untuk mengukur I-HDI
(Islamic Human Development Index) untuk tiap dimensi dan sekiranya
mampu merepresentasikan dan menjelaskan makna dari pentingnya
konsep maqashid syariah sebagai pedoman kualitas pembangunan
manusia. Terutama pada indikator-indikator dalam dimensi agama,
contohnya seperti jumlah implementasi zakat sebagai cerminan rukun
iman yang ketiga dan jumlah jemaah haji sebagai cerminan rukun iman
kelima.
2) Karena sudah banyak penelitian sebelumnya dan juga penelitian yang
saat ini dibuat menggunakan metode Geometrik Mean dari UNDP
untuk mengukur I-HDI (Islamic Human Development Index) , maka
perlu bagi peneliti selanjutnya untuk mengukur menggunakan metode
perhitungan yang lebih baik.
Bagi Pemerintah :
145
3) Mengurangi disparitas yang terjadi di provinsi Jawa Tengah dengan
cara mengeksplorasi potensi kabupaten/kota yang wilayahnya
tergolong masih rendah dalam kinerja pembangunannya dengan
memaksimalkan potensi sumber daya alam yang ada dengan
pemenuhan fasilitas teknologi, infrastruktur dan kesempatan kerja yang
memadai serta peningkatan kualitas dan kemudahan akses terhadap
fasilitas pendidikan dan kesehatan.
146
DAFTAR PUSTAKA
Adisasmita. H.R. Dasar-dasar Ekonomi Wilayah. Graha Ilmu. Jakarta. 2005.
Aedy, Hasan. Teori dan Aplikasi Ekonomi Pembangunan Perspektif Islam:
Sebuah Studi Komparasi. Graha Ilmu. Yogyakarta. 2011.
.Anto, MH. Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to
Measure Development in OIC Countries. 2009.
Asmuni. 2003. Konsep Pembangunan Ekonomi Islam. Al-Mawarid Edisi X. 2013
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah
Beik, Irfan Syauqi. Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: Raja Grafindo
Persada. 2016.
Bourgoin, Maria A.S. A proposal for a modified Human Development Index.
2014.
Castrenaningtyas, Mega. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas
Regional Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Jawa Timur: Studi
kasus Kawasan Gerbangkertosusuila dan Wilayah Tapal Kuda.
Skripsi. Surabaya. 2011.
Chapra, M. Umer. Islam and The Economic Challenge. The Islamic Foundation
and IIIT: United Kingdom. 1992.
Choudury, M.A. Cotributions to Islamic Economic Theory. New York: St.
Martin‟s, Press. 1986.
Hasan, Zubair. Measuring Efficiency of Islamic Banks: Criteria, Methods, and
Social Priorities. Review of Islamic Economics. 2004.
http://www.ptun-semarang.go.id/profil/sekilas-jawa-tengah.html
https://jatengprov.go.id/publik/indeks-pembangunan-manusia-jateng-membaik/
Ibrahim, Patmawati, Siti Arni Basir, and Asmak Ab Rahman. Sustainable
Economic Development: Concept, Principles and Management from
Islamic Perspective. European Journal of Social Sciences. 2011.
Irawan dan M. Suparmoko. Ekonomi Pembangunan. Yogyakarta: BPFE. (2002).
Kovacevic, Milorad. Review of HDI Critiques and Potential Improvements.
Human Development Research Paper 2010/33. 2011.
147
Masita, Maya. Pencapaian Pembangunan Manusia Berdasarkan Islamic Human
Development Index (Maqashid Syariah) Kabupaten/Kota di Jawa
Timur 2010-2014. Skripsi. 2016.
Mohammad, Tahir Sabit Haji. Principles of Sustainable Development in Ibn
Khaldun‟s Economic Thought. Malaysian Journal of Real Estate.
2010.
Mutairi, Hezam Mater. Ethics of Administration and Development in Islam : A
Comparative Perspective. Journal of King Saud University,
Administrative Sciences. 2002.
Qardhawi, Yusuf. Fiqih Maqashid Syariah. Pustaka Al-Kautsar. Jakarta Timur.
Rafsanjani, Haqiqi. Analisis Islamic Human Development Index Di Indonesia.
Tesis, Surabaya: Program Pascasarjana Universitas Airlangga. 2014.
Rama dan Makhlani. Pembangunan Ekonomi dalam Tinjauan Maqashid Syariah.
Refrison, Baswir. Manifesto Ekonomi Kerakyatan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
2009.
Sadeq, Abulhasan M. Development issues in Islam. Kuala lumpur: IIUM
Research Center. 2006.
Sen, Amartya. A Decade of Human Development. Journal of Human
Development. 2000.
Sen, Amartya. Development as freedom. 1999.
Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2013.
Sukirno, Sadono. Pengantar Teori Makroekonomi : Edisi Kedua. PT.
RajaGrafindo Persada, Jakarta. 1996.
Tambunan, Tulus T.H. Perekonomian Indonesia : Beberapa Masalah Penting.
Jakarta : Ghalia Indonesia. 2003.
Todaro, Michael dan Stephen C. Smith. Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga.
United Nations Development Program (UNDP). 2003.
UNDP. Human Development Report. 1990.
Yusuf B. dan Rama Ali. Jurnal : Konstruksi Index Pembangunan Manusia Islam.
Jakarta. 2018.
148
LAMPIRAN
149
Dimensi
Elemen
Indikator
NO Kabupaten/Kota 2013 2014 2015
1 Kabupaten Cilacap 0.0044 76.6 0.0279 0.0238 0.0245 0.0254 0.97 90
2 Kabupaten Banyumas 0.0050 90.2 0.0273 0.0239 0.0351 0.0288 0.97 90
3 Kabupaten Purbalingga 0.0037 62.4 0.0232 0.0213 0.0215 0.0220 0.98 93
4 Kabupaten Banjarnegara 0.0054 97.1 0.0105 0.0096 0.0133 0.0111 0.99 99
5 Kabupaten Kebumen 0.0013 12.6 0.0252 0.0204 0.0187 0.0215 0.98 94
6 Kabupaten Purworejo 0.0015 16.2 0.0241 0.0230 0.0220 0.0230 0.98 93
7 Kabupaten Wonosobo 0.0051 90.9 0.0134 0.0117 0.0134 0.0128 0.99 98
8 Kabupaten Magelang 0.0046 80.1 0.0199 0.0137 0.0247 0.0194 0.98 95
9 Kabupaten Boyolali 0.0050 89.2 0.0245 0.0247 0.0223 0.0238 0.98 92
10 Kabupaten Klaten 0.0034 56.5 0.0461 0.0438 0.0439 0.0446 0.96 82
11 Kabupaten Sukoharjo 0.0029 45.6 0.0276 0.0272 0.0271 0.0273 0.97 91
12 Kabupaten Wonogiri 0.0016 19.1 0.0125 0.0149 0.0121 0.0132 0.99 98
13 Kabupaten Karanganyar 0.0036 60.0 0.0245 0.0274 0.0223 0.0247 0.98 92
14 Kabupaten Sragen 0.0051 90.4 0.0210 0.0201 0.0291 0.0234 0.98 93
15 Kabupaten Grobogan 0.0052 93.4 0.0098 0.0095 0.0124 0.0106 0.99 99
16 Kabupaten Blora 0.0050 89.0 0.0155 0.0189 0.0183 0.0176 0.98 95
17 Kabupaten Rembang 0.0055 100.0 0.0258 0.0205 0.0212 0.0225 0.98 93
18 Kabupaten Pati 0.0046 81.2 0.0309 0.0351 0.0304 0.0321 0.97 88
19 Kabupaten Kudus 0.0032 52.1 0.0282 0.0256 0.0230 0.0256 0.97 91
20 Kabupaten Jepara 0.0038 63.9 0.0366 0.0468 0.0479 0.0438 0.96 82
21 Kabupaten Demak 0.0044 77.2 0.0342 0.0284 0.0247 0.0291 0.97 90
22 Kabupaten Semarang 0.0043 74.5 0.0352 0.0376 0.0419 0.0382 0.96 85
23 Kabupaten Temanggung 0.0045 78.2 0.0232 0.0252 0.0233 0.0239 0.98 92
24 Kabupaten Kendal 0.0041 71.1 0.0189 0.0183 0.0249 0.0207 0.98 94
25 Kabupaten Batang 0.0051 90.7 0.0107 0.0107 0.0185 0.0133 0.99 98
26 Kabupaten Pekalongan 0.0039 66.9 0.0196 0.0158 0.0145 0.0166 0.98 96
27 Kabupaten Pemalang 0.0035 57.9 0.0145 0.0194 0.0238 0.0192 0.98 95
28 Kabupaten Tegal 0.0034 55.3 0.0137 0.0156 0.0156 0.0150 0.99 97
29 Kabupaten Brebes 0.0034 55.1 0.0096 0.0093 0.0100 0.0096 0.99 99
30 Kota Magelang 0.0007 0.0 0.0086 0.0088 0.0118 0.0097 0.99 99
31 Kota Surakarta 0.0017 20.6 0.0985 0.0925 0.0999 0.0970 0.90 56
32 Kota Salatiga 0.0028 43.9 0.0378 0.0443 0.0312 0.0377 0.96 85
33 Kota Semarang 0.0014 13.3 0.2104 0.2214 0.1938 0.2085 0.79 0
34 Kota Pekalongan 0.0025 37.2 0.0240 0.0228 0.0232 0.0233 0.98 93
35 Kota Tegal 0.0023 32.2 0.0218 0.0156 0.0193 0.0189 0.98 95
MS
Agama
2015
Akhlak
Jml Tindak Pidana kab/Jml Tindak Pidana prov Step 1Step 2
Normalisasi
0.0038
0.0044
0.0050
0.0037
0.0054
0.0013
0.0015
0.0051
0.0046
0.0050
0.0034
0.0029
0.0016
0.0036
0.0051
0.0052
Ibadah
Jml Tempat Ibadah /Jml penduduk
0.0023
0.0017
0.0028
0.0014
0.0025
Step 1 Step 3
0.0039
0.0035
0.0034
0.0034
0.0007
0.0044
0.0043
0.0045
0.0041
0.0051
0.0050
0.0055
0.0046
0.0032
Step 3
150
Kebebasan
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
72.45 73 72.65 72.75 72.8 73 73.11 72.8 51.7 10 10.82 7.29 6.68 5.65 8.01 6.3 8 92.2 27.1 0.60 0.60 40.172.67 72.74 72.82 72.89 72.92 73.12 73.23 72.9 53.3 7.37 6.61 5.11 5.45 5.37 6.37 4.62 6 94.2 56.1 0.63 0.63 55.472.56 72.63 72.69 72.76 72.8 72.81 72.86 72.7 51.4 3.82 5.1 5.02 5.63 5.13 4.84 5.33 5 95.0 68.9 0.57 0.57 25.273.09 73.17 73.25 73.34 73.39 73.59 73.69 73.4 57.9 3.1 4.97 3.69 4.16 4.06 5.05 4.72 4 95.8 79.9 0.60 0.60 39.272.24 72.36 72.49 72.61 72.67 72.77 72.87 72.6 49.7 8.02 4.73 3.58 3.52 3.25 4.14 5.58 5 95.3 73.3 0.57 0.57 23.873.45 73.56 73.66 73.77 73.83 74.03 74.14 73.8 62.3 3.4 5.3 3.2 5.15 5.1 4.01 3.64 4 95.7 79.7 0.60 0.60 40.970.37 70.5 70.63 70.76 70.82 71.02 71.16 70.8 30.7 4.04 4.92 5.21 5.82 5.34 4.47 4.18 5 95.1 70.8 0.58 0.58 32.0
73 73.07 73.14 73.21 73.25 73.27 73.33 73.2 56.1 2.97 6.83 4.38 6.13 7.45 5.16 2.44 5 94.9 67.9 0.69 0.69 82.975.41 75.46 75.52 75.58 75.61 75.63 75.67 75.6 80.8 3.9 5.81 4.43 5.44 4.95 2.03 3.67 4 95.7 78.8 0.66 0.66 72.076.37 76.42 76.47 76.52 76.54 76.55 76.59 76.5 90.6 4.5 7.63 3.7 5.34 4.75 2.51 4.35 5 95.3 73.4 0.63 0.63 54.077.37 77.4 77.42 77.44 77.45 77.46 77.46 77.4 100.3 7.4 6.27 6.1 5.98 4.6 4.52 2.27 5 94.7 64.1 0.64 0.64 61.975.58 75.65 75.72 75.8 75.84 75.86 75.88 75.8 82.9 4.7 3.82 3.46 3.61 3.45 3.07 2.38 3 96.5 91.1 0.60 0.60 38.476.61 76.64 76.67 76.7 76.71 77.11 77.11 76.8 93.7 6.62 5.78 5.82 3.84 3.54 3.6 3.17 5 95.4 74.3 0.65 0.65 64.475.05 75.13 75.2 75.27 75.31 75.41 75.43 75.3 77.7 4.09 8.43 5.88 5.63 6.04 4.51 4.55 6 94.4 59.9 0.61 0.61 43.673.8 73.87 73.95 74.03 74.07 74.27 74.37 74.1 65.1 4.6 5.33 4.2 6.1 4.25 5.22 3.02 5 95.3 73.5 0.58 0.58 29.273.51 73.6 73.7 73.79 73.84 73.85 73.88 73.7 61.9 5.49 6.9 4.75 6.23 4.3 4.68 2.85 5 95.0 68.2 0.58 0.58 30.473.97 74.03 74.09 74.16 74.19 74.22 74.27 74.1 66.0 4.89 7.22 5.75 5.97 5.23 4.51 3.19 5 94.7 64.9 0.58 0.58 31.075.23 75.29 75.34 75.4 75.43 75.63 75.69 75.4 79.5 6.22 11.17 11.98 7.29 6.37 4.43 3.83 7 92.7 33.9 0.57 0.57 22.776.33 76.35 76.37 76.39 76.4 76.41 76.43 76.4 89.4 6.22 8.32 5.89 8.07 5.03 5.04 3.56 6 94.0 53.5 0.62 0.62 50.175.58 75.59 75.61 75.63 75.64 75.65 75.67 75.6 81.5 4.56 5.48 4.29 6.34 5.09 3.12 4.84 5 95.2 71.4 0.68 0.68 79.275.05 75.09 75.12 75.16 75.18 75.21 75.27 75.2 76.6 5.69 5.03 8.4 7.08 5.17 6.02 4.47 6 94.0 54.0 0.60 0.60 40.075.4 75.42 75.45 75.48 75.5 75.52 75.54 75.5 79.9 6.25 6.16 4.87 3.9 4.38 2.57 1.78 4 95.7 79.5 0.66 0.66 67.775.17 75.22 75.26 75.31 75.34 75.35 75.39 75.3 78.0 3.6 3.54 3.39 4.87 3.19 1.5 2.97 3 96.7 94.1 0.72 0.72 98.973.92 73.98 74.05 74.11 74.14 74.15 74.2 74.1 65.4 5.57 6.54 6.31 6.43 6.15 7.07 4.93 6 93.9 51.6 0.58 0.58 29.074.22 74.28 74.33 74.38 74.4 74.42 74.46 74.4 68.3 6.48 6.66 5.88 7.02 7.42 4.56 5.82 6 93.7 49.8 0.58 0.58 28.373.08 73.15 73.23 73.3 73.33 73.35 73.41 73.3 56.9 4.04 6.91 5.08 4.78 6.03 5.1 4.39 5 94.8 65.8 0.54 0.54 11.872.26 72.37 72.48 72.59 72.64 72.77 72.87 72.6 49.7 11.45 7.37 4.85 6.48 7.44 6.53 5.59 7 92.9 37.3 0.53 0.53 6.170.32 70.46 70.59 70.73 70.8 70.9 71.02 70.7 30.1 7.48 10.59 6.12 6.89 8.47 9.52 7.33 8 91.9 23.0 0.52 0.52 -1.567.29 67.46 67.63 67.81 67.9 68.2 68.41 67.8 0.1 8.21 11.08 8.22 9.61 9.53 6.49 8.04 9 91.3 12.8 0.54 0.54 9.576.39 76.44 76.49 76.54 76.57 76.58 76.62 76.5 90.8 13.28 11.51 8.99 6.75 7.38 6.43 6.68 9 91.3 13.2 0.65 0.65 63.376.85 76.89 76.93 76.97 76.99 77 77.03 77.0 95.3 8.73 7.7 6.29 7.22 6.16 4.53 4.47 6 93.6 47.1 0.66 0.66 72.376.48 76.5 76.52 76.53 76.53 76.83 76.87 76.6 91.8 10.22 9.02 6.84 6.21 4.46 6.43 3.96 7 93.3 42.8 0.68 0.68 78.277.17 77.17 77.18 77.18 77.18 77.2 77.21 77.2 97.8 8.98 7.65 6.01 6.02 7.76 5.77 6.61 7 93.0 39.2 0.65 0.65 64.473.91 73.96 74.01 74.06 74.09 74.11 74.15 74.0 65.0 7 8.06 7.67 5.28 5.42 4.1 5.05 6 93.9 52.5 0.57 0.57 26.473.83 73.91 73.98 74.06 74.1 74.12 74 74.0 64.9 14.22 9.77 8.75 9.32 9.2 8.06 8.19 10 90.4 -0.7 0.53 0.53 7.4
Hidup
Step 3Harapan Hidup
Angka Harapan Hidup Step 1 Step 3Akses Pekerjaan
Step 1 Step 3Tingkat Pengangguran Terbuka Step 1Step 2
NormalisasiSuara Sah Pemilu/Jml
pemilih 2014
151
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010 2011 2012 2013 2014 2015 201618.11 17.15 15.92 15.24 14.21 14.39 14.12 13.94 15.39 84.62 39.0 698 333.33 718 666.67 773 000.00 887 666.67 1 016 666.67 1 195 666.67 1 527 000.00 1 693 689.00 1 063 836.13 36.2 8520.27 8800.85 8969.12 9070.61 9091.04 9351 9677 9068.56 30.620.2 21.11 19.44 18.44 17.45 17.52 17.23 17.05 18.56 81.45 20.2 670 000.00 750 000.00 795 000.00 877 500.00 1 000 000.00 1 100 000.00 1 350 000.00 1 461 400.00 1 000 487.50 14.7 8969.67 9241.18 9446.51 9560.78 9579.95 10104 10554 9636.58 38.4
24.58 23.06 21.19 20.53 19.75 19.7 18.98 18.8 20.82 79.18 6.7 695 000.00 765 000.00 818 500.00 896 500.00 1 023 000.00 1 101 600.00 1 377 500.00 1 522 500.00 1 024 950.00 23.0 7930.41 8228.05 8449.59 8535.28 8538.62 8938 9159 8539.85 23.419.17 20.38 18.87 18.71 17.77 18.37 17.46 17.21 18.49 81.51 20.5 662 000.00 730 000.00 765 000.00 835 000.00 920 000.00 1 112 500.00 1 265 000.00 1 370 000.00 957 437.50 0.0 6930.82 7361.95 7570.15 7654.03 7683.73 7930 8400 7647.24 11.122.7 24.06 22.4 21.32 20.5 20.44 19.86 19.6 21.36 78.64 3.6 700 000.00 727 500.00 770 000.00 835 000.00 975 000.00 1 157 500.00 1 324 600.00 1 433 900.00 990 437.50 11.2 7367.88 7456.91 7638.2 7729.61 7754.85 8008 8276 7747.35 12.5
16.61 17.51 16.32 15.44 14.41 14.27 13.91 13.81 15.29 84.72 39.5 719 000.00 755 000.00 809 000.00 849 000.00 910 000.00 1 165 000.00 1 300 000.00 1 445 000.00 994 000.00 12.4 8619.02 8921.18 9022.49 9155.28 9189.4 9305 9497 9101.34 31.123.15 24.21 22.5 22.08 21.42 21.45 20.53 20.32 21.96 78.04 0.0 715 000.00 775 000.00 825 000.00 880 000.00 990 000.00 1 166 000.00 1 326 000.00 1 457 100.00 1 016 762.50 20.2 9032.28 9274.72 9403.93 9458.32 9491.02 9736 9877 9467.61 36.114.14 15.18 13.97 13.96 12.98 13.07 12.67 12.42 13.55 86.45 49.8 752 000.00 802 500.00 870 000.00 942 000.00 1 152 000.00 1 255 000.00 1 410 000.00 1 570 000.00 1 094 187.50 46.6 7232.95 7457.73 7689.51 7856.02 7877.09 8182 8501 7828.04 13.613.72 14.97 13.88 13.27 12.36 12.45 12.09 11.96 13.09 86.91 52.6 748 000.00 800 500.00 836 000.00 895 000.00 1 116 000.00 1 197 800.00 1 403 500.00 1 519 289.00 1 064 511.13 36.5 10840.22 11147.29 11381.36 11490.12 11503.79 11806 12192 11480.11 63.717.47 17.95 16.71 15.6 14.56 14.89 14.46 14.15 15.72 84.28 36.9 735 000.00 766 022.00 812 000.00 871 500.00 1 026 600.00 1 170 000.00 1 400 000.00 1 528 500.00 1 038 702.75 27.7 10333.17 10592.92 10858.3 10961.9 10965.4 11178 11227 10873.81 55.410.94 11.13 10.15 9.87 9.18 9.26 9.07 8.75 9.79 90.21 72.1 769 500.00 790 500.00 843 000.00 902 000.00 1 150 000.00 1 223 000.00 1 396 000.00 1 513 000.00 1 073 375.00 39.5 9638.95 9922.39 10111.79 10247.4 10264.48 10416 10452 10150.43 45.515.67 15.74 14.67 14.02 13.09 12.98 13.12 12.9 14.02 85.98 47.0 695 000.00 730 000.00 775 000.00 830 000.00 954 000.00 1 101 000.00 1 293 000.00 1 401 000.00 972 375.00 5.1 7556.76 7928.31 8132.52 8234.95 8248.68 8417 8589 8158.17 18.113.98 15.29 14.07 13.58 12.62 12.46 12.49 12.28 13.35 86.65 51.0 761 000.00 801 500.00 846 000.00 896 500.00 1 060 000.00 1 226 000.00 1 420 000.00 1 560 000.00 1 071 375.00 38.8 9712.07 10023.49 10190.83 10285.65 10313.38 10486 10722 10247.63 46.817.49 17.95 16.72 15.93 14.87 14.86 14.38 14.02 15.78 84.22 36.6 724 000.00 760 000.00 810 000.00 864 000.00 960 000.00 1 105 000.00 1 300 000.00 1 422 585.52 993 198.19 12.2 10163.87 10508.88 10698.31 10856.62 10876.04 11434 11688 10889.39 55.617.86 17.38 16.13 14.87 13.86 13.68 13.57 13.27 15.08 84.92 40.8 687 500.00 735 000.00 785 000.00 842 000.00 935 000.00 1 160 000.00 1 305 000.00 1 435 000.00 985 562.50 9.6 8674.42 8960.73 9208.27 9284.18 9303.26 9457 9487 9196.41 32.416.27 16.24 15.1 14.64 13.66 13.52 13.33 13.04 14.48 85.53 44.3 742 000.00 816 200.00 855 500.00 932 000.00 1 009 000.00 1 180 000.00 1 328 500.00 1 438 100.00 1 037 662.50 27.3 7965.99 8245.73 8447.93 8539.54 8568.16 8699 8846 8473.19 22.423.4 23.71 21.88 20.97 19.5 19.28 18.54 18.35 20.70 79.30 7.4 702 000.00 757 600.00 816 000.00 896 000.00 985 000.00 1 120 000.00 1 300 000.00 1 408 000.00 998 075.00 13.8 8388.92 8705.49 8881.77 8994.14 9013.01 9122 9453 8936.90 28.8
14.48 14.69 13.61 12.94 12.06 11.95 11.65 11.38 12.85 87.16 54.0 733 000.00 769 550.00 837 500.00 927 600.00 1 013 027.00 1 176 500.00 1 310 000.00 1 420 500.00 1 023 459.63 22.5 8541.02 8828.24 8997.04 9087.98 9106.28 9380 9548 9069.79 30.69.01 9.45 8.63 8.62 7.99 7.73 7.65 7.59 8.33 91.67 80.7 775 000.00 840 000.00 889 000.00 990 000.00 1 150 000.00 1 380 000.00 1 608 200.00 1 740 900.00 1 171 637.50 72.9 9477.07 9747.37 9964.02 10082.38 10102.14 10203 10348 9989.14 43.3
10.18 10.32 9.38 9.23 8.55 8.5 8.35 8.12 9.08 90.92 76.3 702 000.00 758 000.00 800 000.00 875 000.00 1 000 000.00 1 150 000.00 1 350 000.00 1 600 000.00 1 029 375.00 24.5 8550.4 8821.42 8999 9176.98 9194.97 9504 9695 9134.54 31.518.76 18.21 16.73 15.72 14.6 14.44 14.1 13.41 15.75 84.25 36.8 813 400.00 847 987.00 893 000.00 995 000.00 1 280 000.00 1 535 000.00 1 745 000.00 1 900 000.00 1 251 173.38 100.0 8420.51 8727.59 8924.47 8982.63 9003.5 9118 9377 8936.24 28.810.5 10.3 9.4 8.51 8.05 8.15 7.99 7.78 8.84 91.17 77.8 824 000.00 880 000.00 941 600.00 ########## 1 208 200.00 1 419 000.00 1 610 000.00 1 745 000.00 1 209 850.00 85.9 9929.96 10230.66 10458.81 10561.76 10585.86 10778 11102 10521.01 50.6
13.46 13.38 12.32 12.42 11.55 11.76 11.6 11.46 12.24 87.76 57.6 709 500.00 779 000.00 866 000.00 940 000.00 1 050 000.00 1 178 000.00 1 313 000.00 1 431 500.00 1 033 375.00 25.9 7438.1 7751.1 7951.82 8041.58 8062.36 8369 8593 8029.57 16.414.47 14.26 13.17 12.68 11.8 11.62 11.37 11.1 12.56 87.44 55.7 780 000.00 843 750.00 893 000.00 953 100.00 1 206 000.00 1 383 450.00 1 639 600.00 1 774 867.00 1 184 220.88 77.2 9357.73 9701.35 9909.52 10079.54 10125.64 10419 10631 10031.97 43.914.67 13.47 12.4 11.96 11.13 11.27 11.04 10.8 12.09 87.91 58.5 745 000.00 805 000.00 880 000.00 970 000.00 1 146 000.00 1 270 000.00 1 467 500.00 1 603 000.00 1 110 812.50 52.2 7273.52 7609.69 7821.37 7966.91 8011.69 8244 8568 7927.88 15.016.29 15 13.85 13.51 12.57 12.84 12.9 12.61 13.70 86.30 49.0 760 000.00 810 000.00 873 000.00 962 000.00 1 145 000.00 1 271 000.00 1 463 000.00 1 583 697.50 1 108 462.19 51.4 8403.12 8575.66 8751.74 8883.8 8937.57 9208 9300 8865.70 27.819.96 20.68 19.27 19.27 18.44 18.3 17.58 17.37 18.86 81.14 18.4 675 000.00 725 000.00 793 000.00 908 000.00 1 066 000.00 1 193 400.00 1 325 000.00 1 460 000.00 1 018 175.00 20.7 6258.62 6487.66 6725.09 6863.49 6910.76 7177 7447 6838.52 0.013.11 11.54 10.75 10.58 9.87 10.09 10.1 9.9 10.74 89.26 66.5 687 000.00 725 000.00 795 000.00 850 000.00 1 000 000.00 1 155 000.00 1 373 000.00 1 487 000.00 1 009 000.00 17.6 7429.03 7713.16 7894.25 8001.08 8049.7 8367 8709 8023.32 16.323.01 22.72 21.12 20.82 20 19.79 19.47 19.14 20.76 79.24 7.1 681 000.00 717 000.00 775 000.00 859 000.00 1 000 000.00 1 166 550.00 1 310 000.00 1 418 100.00 990 831.25 11.4 8392.58 8491.61 8591.81 8730.59 8783.61 8898 9148 8719.46 25.810.51 11.06 10.31 9.8 9.14 9.05 8.79 8.75 9.68 90.32 72.8 745 000.00 795 000.00 837 000.00 915 900.00 1 145 000.00 1 211 000.00 1 341 000.00 1 453 000.00 1 055 362.50 33.3 9680.96 9921.71 10169.04 10257.8 10344.34 10793 11090 10322.41 47.813.96 12.9 12 11.74 10.95 10.89 10.88 10.65 11.75 88.25 60.5 785 000.00 826 252.00 864 450.00 974 000.00 1 170 000.00 1 222 400.00 1 418 000.00 1 534 985.00 1 099 385.88 48.3 12123.32 12464.26 12680.17 12819.73 12907.29 13604 13900 12928.40 83.68.28 7.8 7.11 6.4 5.93 5.8 5.24 5.07 6.45 93.55 91.9 803 185.00 843 469.00 901 396.00 ########## 1 423 500.00 1 287 000.00 1 450 953.00 1 596 844.87 1 189 430.98 79.0 13410.68 13727.32 13966.44 14124.89 14204.82 14600 14811 14120.74 100.05.12 5.68 5.13 5.25 5.04 4.97 4.85 4.62 5.08 94.92 100.0 939 756.00 961 323.00 991 500.00 980 000.00 1 165 000.00 1 685 000.00 1 909 000.00 2 125 000.00 1 344 572.38 131.8 11986.75 12271.29 12488.37 12713.53 12802.48 13589 13909 12822.92 82.29.36 10.04 9.47 8.26 8.02 8.09 7.92 7.47 8.58 91.42 79.3 760 000.00 810 000.00 895 500.00 860 000.00 1 044 000.00 1 291 000.00 1 500 000.00 1 623 750.00 1 098 031.25 47.9 10223.67 10559.72 10755.91 10922.29 11006.44 11253 11721 10920.29 56.1
10.62 10.81 10.04 8.84 8.54 8.26 8.2 8.11 9.18 90.82 75.7 700 000.00 735 000.00 795 000.00 914 275.68 1 066 603.43 1 206 000.00 1 385 000.00 1 499 500.00 1 037 672.39 27.3 10644.42 10965.49 11250.69 11415.77 11519.21 11748 11849 11341.80 61.8
Hidup
Step 1Step 2
NormalisasiStep 3
Tingkat Kemiskinan
Kebutuhan Dasar
Pengeluaran Perkapita Step1 Step 3UMKStep 1 Step 3
152
2015 2016 2013 2014 2015
0.001472214 0.001463552 0.0015 31.10 0.020176 0.039047 0.037147 0.0321 0.968 48.90
0.001822228 0.001410981 0.0016 37.92 0.036296 0.044383 0.049616 0.0434 0.957 27.28
0.001597327 0.001591172 0.0016 36.89 0.019712 0.025100 0.030002 0.0249 0.975 62.64
0.002029216 0.002024443 0.0020 56.74 0.026618 0.032334 0.035509 0.0315 0.969 50.12
0.002077 0.00209069 0.0021 59.35 0.029159 0.041119 0.094588 0.0550 0.945 5.25
0.002691494 0.002684212 0.0027 87.06 0.011463 0.014653 0.022646 0.0163 0.984 79.25
0.001935346 0.001941616 0.0019 52.68 0.025728 0.010622 0.016549 0.0176 0.982 76.61
0.002146133 0.002123102 0.0021 61.68 0.053895 0.029778 0.013903 0.0325 0.967 48.140.00215422 0.002146855 0.0022 62.41 0.009278 0.013841 0.008107 0.0104 0.990 90.42
0.002226451 0.002192194 0.0022 65.11 0.053032 0.043381 0.052317 0.0496 0.950 15.53
0.001631554 0.001624977 0.0016 38.45 0.032322 0.021299 0.019110 0.0242 0.976 63.97
0.002598478 0.002590404 0.0026 82.77 0.013157 0.016672 0.008112 0.0126 0.987 86.14
0.001899093 0.001924722 0.0019 51.46 0.021521 0.024998 0.015681 0.0207 0.979 70.68
0.002159206 0.002157376 0.0022 62.77 0.033010 0.029229 0.024123 0.0288 0.971 55.28
0.001419238 0.001392811 0.0014 28.26 0.029206 0.022996 0.021526 0.0246 0.975 63.33
0.001840142 0.001589578 0.0017 42.42 0.016593 0.024817 0.013221 0.0182 0.982 75.51
0.002275616 0.002312144 0.0023 68.99 0.010510 0.010464 0.011310 0.0108 0.989 89.75
0.001538662 0.001546788 0.0015 34.53 0.037777 0.037910 0.039093 0.0383 0.962 37.17
0.001166843 0.001165777 0.0012 17.26 0.022009 0.024941 0.012359 0.0198 0.980 72.52
0.001134404 0.001113783 0.0011 15.33 0.042391 0.040946 0.017676 0.0337 0.966 45.94
0.001331956 0.001273357 0.0013 23.52 0.031472 0.047320 0.062087 0.0470 0.953 20.54
0.001772428 0.001886219 0.0018 47.68 0.030915 0.039733 0.031182 0.0339 0.966 45.42
0.002351758 0.003598738 0.0030 100.24 0.027080 0.033308 0.016827 0.0257 0.974 61.11
0.001695881 0.001736371 0.0017 42.48 0.033882 0.022600 0.046686 0.0344 0.966 44.57
0.001927088 0.00191138 0.0019 51.80 0.018840 0.023942 0.028878 0.0239 0.976 64.65
0.001831837 0.001847534 0.0018 48.15 0.036734 0.034393 0.026482 0.0325 0.967 48.11
0.001029042 0.001030474 0.0010 11.00 0.034289 0.041503 0.047547 0.0411 0.959 31.71
0.001250622 0.001246689 0.0012 21.04 0.078424 0.024954 0.058377 0.0539 0.946 7.23
0.00108736 0.00115659 0.0011 15.23 0.051516 0.064852 0.013022 0.0431 0.957 27.86
0.001763362 0.001833014 0.0018 46.25 0.005049 0.002329 0.008805 0.0054 0.995 100.01
0.001374393 0.001369194 0.0014 26.69 0.020381 0.017591 0.013634 0.0172 0.983 77.43
0.001686478 0.001679004 0.0017 40.95 0.006477 0.006801 0.011292 0.0082 0.992 94.67
0.001021096 0.001013254 0.0010 10.42 0.052799 0.067816 0.052340 0.0577 0.942 0.09
0.001589047 0.0015039 0.0015 34.70 0.017892 0.013858 0.018102 0.0166 0.983 78.55
0.0007923 0.000788797 0.0008 0.03 0.010398 0.010468 0.022143 0.0143 0.986 82.91
Hidup
Step 1Step 2
NormalisasiStep 3
Kesehatan
Jml FasilKes/Jml Penduduk Jumlah Kasus Penyakit SeriusStep 1 Step 3
153
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
77.77 79.21 79.71 86.64 89.04 86.83 90.69 84.27 50.62 6.26 6.27 6.28 6.43 6.48 6.58 6.9 6.4571 18.40 10.56 10.71 11.34 11.98 12.27 12.28 12.29 11.63286 25.75
79.30 80.54 83.14 83.94 88.96 85.26 89.08 84.32 50.91 6.82 6.94 7.06 7.18 7.31 7.31 7.39 7.1443 33.34 11.69 11.78 11.95 12.11 12.56 12.57 12.58 12.17714 38.71
79.99 75.69 77.67 75.37 82.18 87.15 86.52 80.65 29.72 6.22 6.33 6.44 6.68 6.84 6.85 6.86 6.6029 21.57 10.71 10.84 10.98 11.1 11.51 11.78 11.93 11.26429 16.97
69.58 70.59 71.67 77.45 79.25 86.63 81.35 76.64 6.56 5.84 5.84 5.85 5.86 5.9 6.17 6.26 5.9600 7.58 9.72 9.9 10.22 10.53 10.7 11.39 11.4 10.55143 0.00
84.62 87.14 90.28 87.56 90.68 90.88 92.35 89.07 78.39 6.21 6.29 6.3 6.39 6.75 7.04 7.05 6.5757 20.98 11.04 11.65 11.74 11.83 12.07 12.49 12.61 11.91857 32.55
83.68 87.73 89.25 86.26 92.51 90.12 91.60 88.74 76.45 7.39 7.45 7.51 7.57 7.63 7.65 7.66 7.5514 42.20 12.26 12.69 12.74 12.83 13.03 13.04 13.05 12.80571 53.67
68.36 72.10 76.34 73.45 76.69 79.86 81.76 75.51 -0.01 5.81 5.87 5.9 5.92 6.07 6.11 6.12 5.9714 7.83 9.96 10.09 10.83 11.03 11.34 11.43 11.67 10.90714 8.47
74.52 82.10 81.05 80.91 84.25 85.74 87.02 82.23 38.83 6.46 6.73 6.8 6.88 7.02 7.19 7.4 6.9257 28.59 10.82 10.96 11.08 11.76 12 12.14 12.15 11.55857 23.9885.42 83.81 80.96 85.41 90.41 91.32 84.93 86.04 60.84 6.5 6.53 6.55 6.61 6.69 7.1 7.17 6.7357 24.46 11.11 11.15 11.24 11.33 11.65 12.13 12.14 11.53571 23.44
88.93 86.60 90.99 90.92 93.10 92.46 91.61 90.66 87.58 7.33 7.35 7.43 7.74 7.92 8.16 8.22 7.7357 46.21 11.89 11.97 12.12 12.27 12.74 12.84 12.85 12.38286 43.61
89.43 88.80 86.30 88.98 95.05 94.45 93.46 90.92 89.10 7.66 7.94 8.09 8.25 8.41 8.5 8.58 8.2043 56.40 12.43 12.55 12.61 12.66 12.96 13.42 13.79 12.91714 56.33
82.45 86.58 84.69 84.26 93.58 90.56 90.01 87.45 69.00 5.58 5.66 6.03 6.12 6.23 6.39 6.57 6.0829 10.25 11.15 11.31 11.47 11.77 11.94 12.42 12.43 11.78429 29.35
83.31 88.16 87.99 87.05 91.62 91.69 92.79 88.94 77.66 7.26 7.46 7.8 8.38 8.47 8.48 8.49 8.0486 53.01 12.03 12.11 12.67 12.86 13.26 13.27 13.64 12.83429 54.35
87.05 85.77 87.32 89.75 91.70 90.22 90.75 88.94 77.62 6.24 6.26 6.28 6.69 6.85 6.86 6.87 6.5786 21.04 11.16 11.21 11.68 11.92 12.19 12.21 12.3 11.81000 29.97
76.29 80.20 82.25 81.39 86.60 87.54 84.49 82.68 41.45 6.13 6.18 6.23 6.25 6.32 6.33 6.62 6.2943 14.85 10.44 10.79 11.3 12.06 12.24 12.25 12.26 11.62000 25.44
81.78 78.58 81.94 85.62 90.11 87.86 86.36 84.61 52.59 5.48 5.77 5.83 5.9 6.02 6.04 6.18 5.8886 6.03 10.75 10.79 11.16 11.53 11.75 11.91 11.92 11.40143 20.24
78.61 82.30 81.82 85.34 89.03 87.41 86.99 84.50 51.97 6.15 6.28 6.41 6.7 6.9 6.92 6.93 6.6129 21.78 10.6 10.81 11.02 11.24 11.46 12.02 12.03 11.31143 18.10
81.35 81.70 82.36 80.99 88.34 87.72 87.95 84.35 51.07 6.08 6.11 6.15 6.27 6.35 6.71 6.83 6.3571 16.22 10.63 10.77 10.9 10.93 11.24 11.79 11.92 11.16857 14.69
79.90 81.42 81.54 81.70 85.48 88.00 90.90 84.13 49.85 7.45 7.48 7.6 7.73 7.83 7.84 7.85 7.6829 45.06 11.18 11.47 11.71 12.34 12.58 13.14 13.19 12.23000 39.97
72.46 76.72 81.59 81.95 84.28 87.69 85.05 81.39 34.00 6.52 6.72 6.96 7.09 7.29 7.31 7.32 7.0300 30.86 11.34 11.58 11.82 12.06 12.25 12.27 12.28 11.94286 33.13
80.39 82.53 85.96 84.16 88.40 88.86 84.74 85.00 54.88 6.56 6.75 6.88 7.22 7.44 7.45 7.46 7.1086 32.57 10.98 11.12 11.37 11.62 11.84 12.43 12.44 11.68571 27.01
85.39 82.73 86.29 83.73 86.08 85.50 88.91 85.52 57.86 7.12 7.2 7.24 7.28 7.31 7.33 7.48 7.2800 36.30 11.81 12.11 12.33 12.55 12.81 12.82 12.83 12.46571 45.58
76.84 75.11 76.24 78.71 81.31 82.87 87.07 79.74 24.43 5.99 6.03 6.08 6.13 6.18 6.52 6.55 6.2114 13.05 10.24 10.7 11.05 11.39 11.69 11.89 12.06 11.28857 17.55
79.18 79.06 83.55 86.01 90.02 89.30 87.78 84.99 54.78 6.11 6.24 6.36 6.42 6.53 6.64 6.65 6.4214 17.62 11.17 11.32 11.47 11.6 11.83 12.41 12.68 11.78286 29.32
74.16 74.55 77.45 74.12 81.26 86.45 86.61 79.23 21.50 5.62 5.66 5.7 5.88 6 6.41 6.42 5.9557 7.49 10 10.32 10.43 10.45 10.65 11.09 11.51 10.63571 2.01
69.53 75.96 76.00 77.40 80.74 82.04 81.10 77.54 11.72 5.93 6.04 6.15 6.37 6.53 6.55 6.56 6.3043 15.07 10.5 10.99 11.17 11.55 11.93 12 12.15 11.47000 21.87
75.31 73.35 77.02 79.28 84.11 84.28 81.75 79.30 21.92 4.94 5.19 5.51 5.72 5.87 6.04 6.05 5.6171 0.12 10.25 10.45 10.64 11.05 11.26 11.86 11.87 11.05429 11.97
74.54 79.34 81.04 81.92 86.70 86.84 84.78 82.16 38.47 5.67 5.71 5.78 5.85 5.93 6.3 6.54 5.9686 7.77 10.61 10.9 11.16 11.63 11.99 12 12.01 11.47143 21.91
71.11 74.34 76.38 79.57 83.25 80.41 84.07 78.45 16.98 5.09 5.24 5.38 5.68 5.86 5.88 6.17 5.6143 0.06 9.97 10.48 10.51 10.75 11.03 11.34 11.37 10.77857 5.41
90.17 88.08 87.44 92.38 96.32 90.17 93.89 91.21 90.74 10.08 10.14 10.2 10.22 10.27 10.28 10.29 10.2114 100.06 12.22 12.33 12.49 12.65 12.98 13.1 13.55 12.76000 52.59
90.85 91.02 87.27 88.34 92.68 93.08 94.87 91.16 90.45 9.99 10.05 10.11 10.25 10.33 10.36 10.37 10.2086 100.00 13.17 13.34 13.5 13.64 13.92 14.14 14.5 13.74429 76.02
91.52 90.45 92.77 93.00 95.24 91.57 95.09 92.81 99.98 8.86 8.97 9.09 9.2 9.37 9.81 9.82 9.3029 80.30 14.56 14.59 14.6 14.61 14.95 14.97 14.98 14.75143 100.00
86.52 86.96 87.69 89.88 91.98 92.39 93.52 89.85 82.89 9.61 9.8 9.92 10.06 10.19 10.2 10.49 10.0386 96.30 13.12 13.26 13.37 13.66 13.97 14.33 14.7 13.77286 76.70
78.88 76.02 78.70 79.09 79.74 85.07 87.37 80.70 29.98 7.6 7.72 7.8 7.96 8.12 8.28 8.29 7.9671 51.24 10.96 11.05 11.13 11.56 11.93 12.59 12.77 11.71286 27.65
82.11 80.92 80.54 85.76 88.37 88.84 86.11 84.66 52.92 7.46 7.66 7.85 8.05 8.26 8.27 8.28 7.9757 51.43 11.15 11.24 11.33 11.61 11.96 12.46 12.88 11.80429 29.83
Akal
Step 1 Step3Harapan Lama Sekolah
Kinerja PendidikanStep 1 Step 3
Lembaga Pendidikan
Angka Partisipasi Sekolah Step 1 Step 3 Rata-rata Lama Sekolah
154
Kesuburan
Jml Kelahiran Bayi Jml Kel Pra/ Jml kel
2015 2015
29536 29536 88.09 0.1595149 0.159515 0.8405 84.39 0 0 0.0000 0.00
28810 28810 85.80 0.1660942 0.166094 0.8339 83.13 0.166666667 0.16667 0.8333 43.85
14730 14730 41.40 0.1747750 0.174775 0.8252 81.48 0.163366337 0.16337 0.8366 45.03
15798 15798 44.77 0.1547302 0.154730 0.8453 85.30 0 0 0.0000 0.00
20436 20436 59.40 0.1348341 0.134834 0.8652 89.10 0 0 0.0000 0.00
9289 9289 24.25 0.1924125 0.192412 0.8076 78.11 0 0 0.0000 0.00
13044 13044 36.09 0.1677180 0.167718 0.8323 82.82 0.182539683 0.18254 0.8175 38.16
17956 17956 51.58 0.2745816 0.274582 0.7254 62.43 0.171428571 0.17143 0.8286 42.1414705 14705 41.33 0.2899836 0.289984 0.7100 59.50 0.271929825 0.27193 0.7281 6.12
17002 17002 48.57 0.1427055 0.142705 0.8573 87.60 0.141975309 0.14198 0.8580 52.70
12574 12574 34.61 0.1187040 0.118704 0.8813 92.18 0.168493151 0.16849 0.8315 43.19
11588 11588 31.50 0.1305599 0.130560 0.8694 89.91 0.169934641 0.16993 0.8301 42.68
12975 12975 35.87 0.1045386 0.104539 0.8955 94.88 0.184549356 0.18455 0.8155 37.44
13847 13847 38.62 0.3196388 0.319639 0.6804 53.84 0 0 0.0000 0.00
22089 22089 64.61 0.6017677 0.601768 0.3982 0.01 0.149425287 0.14943 0.8506 50.03
12013 12013 32.84 0.5995220 0.599522 0.4005 0.43 0.01 0.01 0.9900 100.00
9014 9014 23.38 0.3313726 0.331373 0.6686 51.60 0.151785714 0.15179 0.8482 49.18
17909 17909 51.43 0.2882926 0.288293 0.7117 59.82 0.021008403 0.02101 0.9790 96.05
15587 15587 44.11 0.1356429 0.135643 0.8644 88.94 0 0 0.0000 0.00
21116 21116 61.54 0.2588454 0.258845 0.7412 65.44 0.148284314 0.14828 0.8517 50.44
20665 20665 60.12 0.2646244 0.264624 0.7354 64.33 0.15 0.15 0.8500 49.82
14127 14127 39.50 0.2221066 0.222107 0.7779 72.45 0.179487179 0.17949 0.8205 39.25
10959 10959 29.51 0.1949532 0.194953 0.8050 77.63 0.029612271 0.02961 0.9704 92.97
15456 15456 43.69 0.2967805 0.296781 0.7032 58.20 0.11 0.11 0.8900 64.16
12589 12589 34.65 0.2747180 0.274718 0.7253 62.41 0.181034483 0.18103 0.8190 38.70
15596 15596 44.13 0.1640393 0.164039 0.8360 83.53 0.166666667 0.16667 0.8333 43.85
24590 24590 72.50 0.2089176 0.208918 0.7911 74.96 0.148148148 0.14815 0.8519 50.48
27314 27314 81.09 0.1643092 0.164309 0.8357 83.47 0.225165563 0.22517 0.7748 22.88
33312 33312 100.00 0.2095452 0.209545 0.7905 74.84 0 0 0.0000 0.00
1600 1600 0.00 0.0891488 0.089149 0.9109 97.82 0.202702703 0.2027 0.7973 30.93
10324 10324 27.51 0.0777109 0.089149 0.9109 97.82 0.113067655 0.11307 0.8869 63.06
2684 2684 3.42 0.1063370 0.077711 0.9223 100.00 0.187713311 0.18771 0.8123 36.30
27334 27334 81.15 0.0941968 0.106337 0.8937 94.54 0.200441413 0.20044 0.7996 31.74
5921 5921 13.63 0.0779340 0.094197 0.9058 96.85 0.288888889 0.28889 0.7111 0.04
4374 4374 8.75 0.0944389 0.077934 0.9221 99.96 0.21875 0.21875 0.7813 25.18
Keharmonisan
Step 1Step 2
NormalisasiStep 3
Step 1 Step 3 Step 1Step 2
NormalisasiStep 3Jml Perceraian / Jml
Perkawinan 2014
Keluarga
155
2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2010 2011 2012 2013 2014 2015
4,028,338 4,122,665 4,344,242 4,540,963 4259052 60.81 4.4149 4.0716 1.9773 1.6567 2.9237 5.9432 5.0627 3.7214 0.00 0.25 0.3 0.32 0.37 0.34 0.34 0.32 0.68 36.36
1,442,524 1,509,964 1,587,541 1,668,613 1552160 11.42 5.7741 6.6110 5.8828 6.9701 5.6652 6.1196 6.0522 6.1536 63.17 0.34 0.35 0.34 0.36 0.32 0.32 0.34 0.66 19.70
1,210,232 1,255,636 1,310,310 1,358,752 1283733 6.52 5.6742 5.6691 5.7888 5.2714 4.8473 5.4345 4.7510 5.3481 42.25 0.24 0.28 0.33 0.32 0.3 0.3 0.30 0.71 59.09
1,034,120 1,081,599 1,133,445 1,187,414 1109145 3.33 4.8871 5.4352 5.2345 5.4397 5.3134 5.4704 5.4101 5.3129 41.34 0.26 0.36 0.33 0.39 0.34 0.34 0.34 0.66 21.21
1,015,147 1,070,029 1,133,415 1,186,072 1101166 3.19 4.1520 6.1533 4.8823 4.5690 5.7890 6.2815 4.9683 5.2565 39.87 0.23 0.34 0.35 0.31 0.28 0.28 0.30 0.70 56.06
1,165,910 1,213,848 1,274,735 1,336,067 1247640 5.86 5.0083 5.6419 4.5857 4.9406 4.4775 5.3691 5.1507 5.0248 33.86 0.29 0.36 0.31 0.34 0.38 0.38 0.34 0.66 15.15
1,119,250 1,166,742 1,217,513 1,275,405 1194727 4.90 4.2911 5.3701 4.7036 4.0042 4.7844 4.8549 5.2498 4.7512 26.75 0.25 0.35 0.38 0.34 0.35 0.35 0.34 0.66 21.21
1,161,028 1,211,550 1,260,432 1,316,223 1237308 5.67 4.5097 6.6824 4.8822 5.9088 5.3789 5.0293 5.4012 5.3989 43.57 0.25 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34 0.32 0.68 36.361,424,174 1,491,815 1,570,438 1,643,649 1532519 11.06 3.5978 6.3427 5.3313 5.8330 5.4213 5.9051 5.2738 5.3864 43.25 0.27 0.36 0.38 0.4 0.3 0.3 0.34 0.67 22.73
1,468,044 1,547,083 1,622,301 1,699,161 1584147 12.00 1.7271 6.2892 5.7055 5.9627 5.8449 5.2951 5.1374 5.1374 36.78 0.25 0.32 0.33 0.34 0.36 0.36 0.33 0.67 30.30
1,903,508 1,988,752 2,083,999 2,183,911 2040042 20.32 4.6535 5.8837 5.9043 5.7771 5.3970 5.6877 5.6661 5.5671 47.94 0.3 0.33 0.35 0.34 0.35 0.35 0.34 0.66 21.21
1,353,176 1,419,416 1,490,770 1,563,649 1456753 9.68 5.8722 3.5772 5.9360 4.7805 5.2571 5.3974 5.2155 5.1480 37.05 0.29 0.35 0.32 0.34 0.33 0.33 0.33 0.67 30.30
1,909,916 1,990,434 2,071,784 2,163,219 2033838 20.21 5.4167 4.9487 5.8959 5.6920 5.2238 5.0529 5.3674 5.3711 42.85 0.29 0.37 0.4 0.33 0.36 0.36 0.35 0.65 7.58
1,825,533 1,919,586 2,027,893 2,136,462 1977369 19.18 6.0939 6.5540 6.1165 6.7036 5.5891 6.0538 5.7209 6.1188 62.27 0.28 0.35 0.37 0.35 0.33 0.33 0.34 0.67 22.73
902,651 934,067 984,305 1,022,930 960988 0.63 5.0468 3.1857 5.0812 4.5707 4.0742 5.9621 4.4605 4.6259 23.49 0.28 0.32 0.35 0.34 0.34 0.34 0.33 0.67 28.79
1,156,003 1,201,024 1,259,874 1,549,978 1291720 6.67 5.0421 4.4205 4.8986 5.3580 4.3944 5.3601 23.5267 7.5715 100.00 0.26 0.33 0.38 0.41 0.39 0.39 0.36 0.64 0.00
1,338,602 1,395,655 1,460,317 1,524,606 1429795 9.18 4.4463 5.1920 5.3229 5.4282 5.1481 5.5035 5.2325 5.1819 37.94 0.19 0.27 0.33 0.32 0.33 0.33 0.30 0.71 59.09
1,527,845 1,588,688 1,673,057 1,750,013 1634901 12.93 5.1113 5.9139 5.9266 5.9669 4.6374 5.9367 5.2021 5.5278 46.92 0.24 0.29 0.29 0.3 0.31 0.31 0.29 0.71 63.64
6,160,344 6,352,488 6,519,172 6,596,108 6407028 100.00 4.1716 4.2361 4.1051 4.3588 4.4310 3.8983 2.5329 3.9620 6.25 0.24 0.35 0.34 0.34 0.37 0.37 0.34 0.67 22.73
1,128,895 1,165,508 1,206,242 1,248,351 1187249 4.76 4.5238 4.9224 5.8601 5.3878 4.8066 5.0422 5.0160 5.0799 35.28 0.2 0.32 0.35 0.33 0.31 0.31 0.30 0.70 51.52
1,027,812 1,060,561 1,111,740 1,155,969 1089021 2.97 4.1249 5.3913 4.4602 5.2717 4.2906 5.9340 5.0381 4.9301 31.40 0.24 0.31 0.34 0.33 0.32 0.32 0.31 0.69 45.45
2,203,549 2,300,543 2,395,348 2,488,533 2346993 25.92 4.9018 6.2735 6.0250 5.9712 5.8467 5.5221 5.2719 5.6874 51.07 0.28 0.33 0.36 0.31 0.31 0.31 0.32 0.68 39.39
1,286,483 1,338,474 1,395,155 1,451,942 1368014 8.06 4.3096 6.0902 4.2655 5.1984 5.0298 5.2143 4.9998 5.0154 33.61 0.28 0.38 0.35 0.34 0.38 0.38 0.35 0.65 7.58
2,012,871 2,098,594 2,190,738 2,295,425 2149407 22.31 5.9681 6.5653 5.2080 6.2176 5.1403 5.2459 5.6014 5.7066 51.56 0.27 0.37 0.36 0.32 0.34 0.34 0.33 0.67 24.24
1,268,370 1,323,144 1,382,486 1,437,814 1352953 7.78 4.9704 6.1151 4.6225 5.8754 5.3059 5.4203 4.9300 5.3199 41.52 0.28 0.28 0.31 0.3 0.29 0.29 0.29 0.71 62.12
1,164,640 1,213,011 1,261,897 1,317,826 1239344 5.71 4.2697 5.6550 4.8056 5.9882 4.9487 4.7837 5.1618 5.0875 35.48 0.23 0.28 0.28 0.27 0.29 0.29 0.27 0.73 78.79
857,837 901,922 948,960 996,937 926414 0.00 4.9394 5.0079 5.3180 5.5688 5.5163 5.5763 5.3845 5.3302 41.79 0.2 0.26 0.25 0.24 0.28 0.28 0.25 0.75 98.48
1,063,045 1,112,525 1,169,252 1,239,793 1146154 4.01 4.8283 6.3900 5.2292 6.7291 5.0334 5.4530 6.3675 5.7187 51.88 0.3 0.28 0.32 0.32 0.33 0.33 0.31 0.69 42.42
1,124,282 1,178,271 1,243,084 1,298,176 1210953 5.19 4.9449 6.6490 4.5763 5.9149 5.3003 5.9769 4.8717 5.4620 45.21 0.23 0.33 0.32 0.31 0.32 0.32 0.31 0.70 50.00
3,305,480 3,454,137 3,620,094 3,797,232 3544236 47.77 6.1220 6.1072 5.3718 6.0394 4.9846 5.1126 5.1711 5.5584 47.71 0.31 0.34 0.37 0.33 0.36 0.36 0.35 0.66 13.64
4,206,345 4,408,301 4,629,059 4,856,746 4525113 65.66 5.9364 6.4225 5.5817 6.2507 5.2774 5.4444 5.3170 5.7472 52.62 0.34 0.33 0.37 0.35 0.36 0.36 0.35 0.65 7.58
3,258,861 3,391,193 3,517,659 3,649,828 3454385 46.13 5.0109 6.5819 5.5325 6.2988 5.5658 5.1659 5.2277 5.6262 49.48 0.35 0.34 0.35 0.37 0.35 0.35 0.35 0.65 7.58
4,915,011 5,135,995 5,343,983 5,556,807 5237949 78.67 5.8732 6.5808 5.9657 6.2481 6.3148 5.7985 5.6921 6.0676 60.94 0.32 0.35 0.35 0.35 0.31 0.31 0.33 0.67 25.76
1,563,006 1,632,882 1,699,003 1,773,286 1667044 13.51 5.5120 5.4943 5.6060 5.9083 5.4816 5.0009 5.3644 5.4811 45.71 0.28 0.31 0.33 0.32 0.34 0.34 0.32 0.68 36.36
2,762,110 2,888,465 3,031,690 3,183,145 2966353 37.22 4.6058 6.4653 4.2081 5.6689 5.0364 5.4474 5.4620 5.2705 40.24 0.24 0.32 0.33 0.32 0.31 0.31 0.31 0.70 50.00
Step 2
NormalisasiStep 3
Distribusi Harta
Rasio Gini
Kepemilikan Harta
PDRB per Kapita
Harta
Step 1Step 1 Step 3 Step 1 Step 3Pertumbuhan Harta
Laju PDRB
156
Dimensi
Elemen
Kabupaten/Kota
Kabupaten Cilacap 76.6 90 83 51.7 27.1 40.1 35.3 40.00 39 51 22 36 88 42 65 61 0 36 32 48
Kabupaten Banyumas 90.2 90 90.0 53.3 56.1 55.4 24.4 32.60 44.4 50.91 36.03 43.47 85.80 63.49 74.65 11.42 63.17 19.70 31.43 53
Kabupaten Purbalingga 62.4 93 77.8 51.4 68.9 25.2 17.7 49.77 42.6 29.72 19.27 24.50 41.40 63.25 52.33 6.52 42.25 59.09 35.95 43Kabupaten
Banjarnegara97.1 99 97.9 57.9 79.9 39.2 10.5 53.43 48.2 6.56 3.79 5.18 44.77 42.65 43.71 3.33 41.34 21.21 21.96 30
Kabupaten Kebumen 12.6 94 53.1 49.7 73.3 23.8 9.1 32.30 37.6 78.39 26.76 52.58 59.40 44.55 51.97 3.19 39.87 56.06 33.04 45
Kabupaten Purworejo 16.2 93 54.5 62.3 79.7 40.9 27.7 83.15 58.8 76.45 47.94 62.19 24.25 39.06 31.65 5.86 33.86 15.15 18.29 41
Kabupaten Wonosobo 90.9 98 94.4 30.7 70.8 32.0 18.8 64.65 43.4 -0.01 8.15 4.07 36.09 60.49 48.29 4.90 26.75 21.21 17.62 27
Kabupaten Magelang 80.1 95 87.3 56.1 67.9 82.9 36.7 54.91 59.7 38.83 26.28 32.56 51.58 52.29 51.93 5.67 43.57 36.36 28.54 48
Kabupaten Boyolali 89.2 92 90.8 80.8 78.8 72.0 50.9 76.42 71.8 60.84 23.95 42.39 41.33 32.81 37.07 11.06 43.25 22.73 25.68 48
Kabupaten Klaten 56.5 82 69.3 90.6 73.4 54.0 40.0 40.32 59.7 87.58 44.91 66.24 48.57 70.15 59.36 12.00 36.78 30.30 26.36 53
Kabupaten Sukoharjo 45.6 91 68.1 100.3 64.1 61.9 52.3 51.21 66.0 89.10 56.36 72.73 34.61 67.68 51.14 20.32 47.94 21.21 29.82 55
Kabupaten Wonogiri 19.1 98 58.4 82.9 91.1 38.4 23.4 84.46 64.0 69.00 19.80 44.40 31.50 66.29 48.90 9.68 37.05 30.30 25.68 46
Kabupaten Karanganyar 60.0 92 75.9 93.7 74.3 64.4 45.5 61.07 67.8 77.66 53.68 65.67 35.87 66.16 51.01 20.21 42.85 7.58 23.54 53
Kabupaten Sragen 90.4 93 91.5 77.7 59.9 43.6 34.8 59.02 55.0 77.62 25.50 51.56 38.62 26.92 32.77 19.18 62.27 22.73 34.72 49
Kabupaten Grobogan 93.4 99 96.2 65.1 73.5 29.2 27.6 45.80 48.2 41.45 20.15 30.80 64.61 25.02 44.81 0.63 23.49 28.79 17.64 41
Kabupaten Blora 89.0 95 92.3 61.9 68.2 30.4 31.4 58.97 50.2 52.59 13.13 32.86 32.84 50.22 41.53 6.67 100.00 0.00 35.56 47
Kabupaten Rembang 100.0 93 96.5 66.0 64.9 31.0 16.7 79.37 51.6 51.97 19.94 35.95 23.38 50.39 36.88 9.18 37.94 59.09 35.40 47
Kabupaten Pati 81.2 88 84.7 79.5 33.9 22.7 35.7 35.85 41.5 51.07 15.46 33.26 51.43 77.94 64.68 12.93 46.92 63.64 41.16 50
Kabupaten Kudus 52.1 91 71.8 89.4 53.5 50.1 65.6 44.89 60.7 49.85 42.51 46.18 44.11 44.47 44.29 100.00 6.25 22.73 42.99 52
Kabupaten Jepara 63.9 82 73.1 81.5 71.4 79.2 44.1 30.63 61.4 34.00 31.99 33.00 61.54 57.94 59.74 4.76 35.28 51.52 30.52 49
Kabupaten Demak 77.2 90 83.4 76.6 54.0 40.0 55.2 22.03 49.6 54.88 29.79 42.33 60.12 57.08 58.60 2.97 31.40 45.45 26.61 49
Kabupaten Semarang 74.5 85 79.8 79.9 79.5 67.7 71.4 46.55 69.0 57.86 40.94 49.40 39.50 55.85 47.68 25.92 51.07 39.39 38.79 55
Kabupaten Temanggung 78.2 92 85.2 78.0 94.1 98.9 33.3 80.68 77.0 24.43 15.30 19.87 29.51 85.30 57.41 8.06 33.61 7.58 16.41 41
Kabupaten Kendal 71.1 94 82.5 65.4 51.6 29.0 58.9 43.53 49.7 54.78 23.47 39.13 43.69 61.18 52.44 22.31 51.56 24.24 32.71 49
Kabupaten Batang 90.7 98 94.2 68.3 49.8 28.3 41.9 58.23 49.3 21.50 4.75 13.12 34.65 50.55 42.60 7.78 41.52 62.12 37.14 40
Kabupaten Pekalongan 66.9 96 81.4 56.9 65.8 11.8 42.7 48.13 45.1 11.72 18.47 15.10 44.13 63.69 53.91 5.71 35.48 78.79 39.99 41
Kabupaten Pemalang 57.9 95 76.3 49.7 37.3 6.1 13.0 21.36 25.5 21.92 6.05 13.98 72.50 62.72 67.61 0.00 41.79 98.48 46.76 39
Kabupaten Tegal 55.3 97 76.0 30.1 23.0 -1.5 33.4 14.13 19.8 38.47 14.84 26.65 81.09 53.18 67.13 4.01 51.88 42.42 32.77 39
Kabupaten Brebes 55.1 99 77.3 0.1 12.8 9.5 14.8 21.54 11.8 16.98 2.74 9.86 100.00 37.42 68.71 5.19 45.21 50.00 33.47 29
Kota Magelang 0.0 99 49.7 90.8 13.2 63.3 51.3 73.13 58.4 90.74 76.32 83.53 0.00 64.37 32.19 47.77 47.71 13.64 36.37 49
Kota Surakarta 20.6 56 38.2 95.3 47.1 72.3 64.2 52.06 66.2 90.45 88.01 89.23 27.51 80.44 53.97 65.66 52.62 7.58 41.95 55
Kota Salatiga 43.9 85 64.7 91.8 42.8 78.2 90.3 67.81 74.2 99.98 90.15 95.07 3.42 68.15 35.78 46.13 49.48 7.58 34.39 56
Kota Semarang 13.3 0 6.7 97.8 39.2 64.4 104.7 5.26 62.3 82.89 86.50 84.69 81.15 63.14 72.14 78.67 60.94 25.76 55.12 43
Kota Pekalongan 37.2 93 64.9 65.0 52.5 26.4 61.1 56.63 52.3 29.98 39.45 34.72 13.63 48.45 31.04 13.51 45.71 36.36 31.86 41
Kota Tegal 32.2 95 63.5 64.9 -0.7 7.4 55.0 41.47 33.6 52.92 40.63 46.77 8.75 62.57 35.66 37.22 40.24 50.00 42.49 43
Agama
Ibadah Akhlak
Nilai
Elemen
Nilai
Elemen
Hidup
Harapan
Hidup
Akses
PekerjaanKebebasan
Kebutuhan
DasarKesehatan
Lembaga
Pendidikan
Kinerja
Pendidikan
AkalNilai
Elemen
Keluarga
Kesuburan Keharmonisan
Nilai
ElemenGM
Nilai
Elemen Kepemilikan
Harta
Pertumbuhan
Harta
Distribusi
Harta
Harta
157
39.0 36.2 30.6 35.3 84.39 0.00 42.19 31.10 48.90 40.00 18.40 25.75 22.07
20.2 14.7 38.4 24.4 83.13 43.85 63.49 37.92 27.28 32.60 33.34 38.71 36.03
6.7 23.0 23.4 17.7 81.48 45.03 63.25 36.89 62.64 49.77 21.57 16.97 19.27
20.5 0.0 11.1 10.5 85.30 0.00 42.65 56.74 50.12 53.43 7.58 0.00 3.79
3.6 11.2 12.5 9.1 89.10 0.00 44.55 59.35 5.25 32.30 20.98 32.55 26.76
39.5 12.4 31.1 27.7 78.11 0.00 39.06 87.06 79.25 83.15 42.20 53.67 47.94
0.0 20.2 36.1 18.8 82.82 38.16 60.49 52.68 76.61 64.65 7.83 8.47 8.15
49.8 46.6 13.6 36.7 62.43 42.14 52.29 61.68 48.14 54.91 28.59 23.98 26.28
52.6 36.5 63.7 50.9 59.50 6.12 32.81 62.41 90.42 76.42 24.46 23.44 23.95
36.9 27.7 55.4 40.0 87.60 52.70 70.15 65.11 15.53 40.32 46.21 43.61 44.91
72.1 39.5 45.5 52.3 92.18 43.19 67.68 38.45 63.97 51.21 56.40 56.33 56.36
47.0 5.1 18.1 23.4 89.91 42.68 66.29 82.77 86.14 84.46 10.25 29.35 19.80
51.0 38.8 46.8 45.5 94.88 37.44 66.16 51.46 70.68 61.07 53.01 54.35 53.68
36.6 12.2 55.6 34.8 53.84 0.00 26.92 62.77 55.28 59.02 21.04 29.97 25.50
40.8 9.6 32.4 27.6 0.01 50.03 25.02 28.26 63.33 45.80 14.85 25.44 20.15
44.3 27.3 22.4 31.4 0.43 100.00 50.22 42.42 75.51 58.97 6.03 20.24 13.13
7.4 13.8 28.8 16.7 51.60 49.18 50.39 68.99 89.75 79.37 21.78 18.10 19.94
54.0 22.5 30.6 35.7 59.82 96.05 77.94 34.53 37.17 35.85 16.22 14.69 15.46
80.7 72.9 43.3 65.6 88.94 0.00 44.47 17.26 72.52 44.89 45.06 39.97 42.51
76.3 24.5 31.5 44.1 65.44 50.44 57.94 15.33 45.94 30.63 30.86 33.13 31.99
36.8 100.0 28.8 55.2 64.33 49.82 57.08 23.52 20.54 22.03 32.57 27.01 29.79
77.8 85.9 50.6 71.4 72.45 39.25 55.85 47.68 45.42 46.55 36.30 45.58 40.94
57.6 25.9 16.4 33.3 77.63 92.97 85.30 100.24 61.11 80.68 13.05 17.55 15.30
55.7 77.2 43.9 58.9 58.20 64.16 61.18 42.48 44.57 43.53 17.62 29.32 23.47
58.5 52.2 15.0 41.9 62.41 38.70 50.55 51.80 64.65 58.23 7.49 2.01 4.75
49.0 51.4 27.8 42.7 83.53 43.85 63.69 48.15 48.11 48.13 15.07 21.87 18.47
18.4 20.7 0.0 13.0 74.96 50.48 62.72 11.00 31.71 21.36 0.12 11.97 6.05
66.5 17.6 16.3 33.4 83.47 22.88 53.18 21.04 7.23 14.13 7.77 21.91 14.84
7.1 11.4 25.8 14.8 74.84 0.00 37.42 15.23 27.86 21.54 0.06 5.41 2.74
72.8 33.3 47.8 51.3 97.82 30.93 64.37 46.25 100.01 73.13 100.06 52.59 76.32
60.5 48.3 83.6 64.2 97.82 63.06 80.44 26.69 77.43 52.06 100.00 76.02 88.01
91.9 79.0 100.0 90.3 100.00 36.30 68.15 40.95 94.67 67.81 80.30 100.00 90.15
100.0 131.8 82.2 104.7 94.54 31.74 63.14 10.42 0.09 5.26 96.30 76.70 86.50
79.3 47.9 56.1 61.1 96.85 0.04 48.45 34.70 78.55 56.63 51.24 27.65 39.45
75.7 27.3 61.8 55.0 99.96 25.18 62.57 0.03 82.91 41.47 51.43 29.83 40.63
Rata-rata
Kinerja Pendidikan
cerai/
kawin
kel pra/
jml kel
Keharmonisan
Rata-rata
Kesehatan
FasilkesKasus
penyakitRata-rata HLS RLS
Tingkat
KemiskinanUMK
Pengeluaran
perkapita
Kebutuhan Dasar
Rata-rata
158
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Kabupaten Cilacap 64.18 64.73 65.72 66.8 67.25 67.77 68.6 66.44
Kabupaten Banyumas 66.87 67.45 68.06 68.55 69.25 69.89 70.49 68.65
Kabupaten Purbalingga 63.61 64.33 64.94 65.53 66.23 67.03 67.48 65.59
Kabupaten Banjarnegara 60.7 61.58 62.29 62.84 63.15 64.73 65.52 62.97
Kabupaten Kebumen 63.08 64.05 64.47 64.86 65.67 66.87 67.41 65.20
Kabupaten Purworejo 68.16 69.11 69.4 69.77 70.12 70.37 70.66 69.66
Kabupaten Wonosobo 62.5 63.07 64.18 64.57 65.2 65.7 66.19 64.49
Kabupaten Magelang 63.28 64.16 64.75 65.86 66.35 67.13 67.85 65.63
Kabupaten Boyolali 68.76 69.14 69.51 69.81 70.34 71.74 72.18 70.21
Kabupaten Klaten 70.76 71.16 71.71 72.42 73.19 73.81 73.97 72.43
Kabupaten Sukoharjo 71.53 72.34 72.81 73.22 73.76 74.53 75.06 73.32
Kabupaten Wonogiri 63.9 64.75 65.75 66.4 66.77 67.76 68.23 66.22
Kabupaten Karanganyar 70.31 71 72.26 73.33 73.89 74.26 74.9 72.85
Kabupaten Sragen 67.67 68.12 68.91 69.95 70.52 71.1 71.43 69.67
Kabupaten Grobogan 64.56 65.41 66.39 67.43 67.77 68.05 68.52 66.88
Kabupaten Blora 63.02 63.88 64.7 65.37 65.84 66.22 66.61 65.09
Kabupaten Rembang 64.53 65.36 66.03 66.84 67.4 68.18 68.6 66.71
Kabupaten Pati 65.13 65.71 66.13 66.47 66.99 68.51 69.03 66.85
Kabupaten Kudus 69.22 69.89 70.57 71.58 72 72.72 72.94 71.27
Kabupaten Jepara 66.76 67.63 68.45 69.11 69.61 70.02 70.25 68.83
Kabupaten Demak 66.02 66.84 67.55 68.38 68.95 69.75 70.1 68.23
Kabupaten Semarang 69.58 70.35 70.88 71.29 71.65 71.89 72.4 71.15
Kabupaten Temanggung 63.08 64.14 64.91 65.52 65.97 67.07 67.6 65.47
Kabupaten Kendal 66.23 66.96 67.55 67.98 68.46 69.57 70.11 68.12
Kabupaten Batang 61.64 62.59 63.09 63.6 64.07 65.46 66.38 63.83
Kabupaten Pekalongan 63.75 64.72 65.33 66.26 66.98 67.4 67.71 66.02
Kabupaten Pemalang 58.64 59.66 60.78 61.81 62.35 63.7 64.17 61.59
Kabupaten Tegal 61.14 61.97 62.67 63.5 64.1 65.04 65.84 63.47
Kabupaten Brebes 59.49 60.51 60.92 61.87 62.55 63.18 63.98 61.79
Kota Magelang 73.99 74.47 75 75.29 75.79 76.39 77.16 75.44
Kota Surakarta 77.45 78 78.44 78.89 79.34 80.14 80.76 79.00
Kota Salatiga 78.35 78.76 79.1 79.37 79.98 80.96 81.14 79.67
Kota Semarang 76.96 77.58 78.04 78.68 79.24 80.23 81.19 78.85
Kota Pekalongan 68.95 69.54 69.95 70.82 71.53 72.69 73.32 70.97
Kota Tegal 69.33 70.03 70.68 71.44 72.2 72.96 73.55 71.46
Kabupaten / Kota
Indeks Pembangunan Manusia (metode baru)
Indeks Pembangunan Manusia HDI
159
Masjid/ MosqueTOTAL
Jumlah
pendudukNilai
1. 1 864 5 588 7 452 1694726 0.0043972. 2 057 6 202 8 259 1635909 0.0050493. 1 012 2 326 3 338 898376 0.0037164. 1 547 3 306 4 853 901826 0.0053815. 1 178 392 1 570 1184882 0.0013256. 486 579 1 065 710386 0.0014997. 1 570 2 380 3 950 777122 0.0050838. 2 025 3 660 5 685 1245496 0.0045649. 2 288 2 531 4 819 963690 0.00500110. 2 696 1 284 3 980 1158795 0.00343511. 1 914 602 2 516 864207 0.00291112. 319 1 234 1 553 949017 0.00163613. 2 555 526 3 081 856198 0.00359814. 1 832 2 617 4 449 879027 0.00506115. 1 396 5 636 7 032 1351429 0.00520316. 1 108 3 147 4 255 852108 0.00499317. 525 2 892 3 417 619173 0.00551918. 1 118 4 578 5 696 1232889 0.0046219. 665 2 013 2 678 831303 0.00322120. 876 3 624 4 500 1188289 0.00378721. 710 4 237 4 947 1117905 0.00442522. 1 580 2 719 4 299 1000887 0.00429523. 1 510 1 825 3 335 745825 0.00447224. 915 2 979 3 894 942283 0.00413325. 801 2 970 3 771 743090 0.00507526. 744 2 690 3 434 873986 0.00392927. 876 3 634 4 510 1288577 0.003528. 959 3 850 4 809 1424891 0.00337529. 690 5 302 5 992 1781379 0.003364
- 1. 21 66 87 120792 0.000722. 666 209 875 512226 0.0017083. 217 303 520 183815 0.0028294. 1 161 1 151 2 312 1701114 0.0013595. 118 625 743 296404 0.0025076. 206 352 558 246119 0.002267
40 205 88 029
Jumlah Tempat Peribadatan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015
Number of Worship Facilities by Regency/Municipality in Jawa Tengah Province, 2015
Source: Ministry of Religious Affairs of Jawa Tengah Province
Semarang
Pekalongan
Tegal
Jawa Tengah
Sumber: Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah
Tegal
Brebes
Kota/Municipality
Magelang
Surakarta
Salatiga
Semarang
Temanggung
Kendal
Batang
Pekalongan
Pemalang
Blora
Rembang
Pati
Kudus
Jepara
Demak
Klaten
Sukoharjo
Wonogiri
Karanganyar
Sragen
Grobogan
Banjarnegara
Kebumen
Purworejo
Wonosobo
Magelang
Boyolali
Kabupaten/Regency
Cilacap
Banyumas
Purbalingga
Kabupaten/Kota
Regency/MunicipalityMushola/ Mushola
160
2013 2014 2015Tahun Tahun Tahun
PROVINSI JAWA TENGAH 16872 15855 14387
Kabupaten Cilacap 471 377 353
Kabupaten Banyumas 460 379 505
Kabupaten Purbalingga 392 337 310
Kabupaten Banjarnegara 177 152 191
Kabupaten Kebumen 426 324 269
Kabupaten Purworejo 406 365 316
Kabupaten Wonosobo 226 186 193
Kabupaten Magelang 335 218 356
Kabupaten Boyolali 413 391 321
Kabupaten Klaten 778 695 631
Kabupaten Sukoharjo 465 431 390
Kabupaten Wonogiri 211 236 174
Kabupaten Karanganyar 413 434 321
Kabupaten Sragen 354 319 419
Kabupaten Grobogan 166 150 178
Kabupaten Blora 262 300 263
Kabupaten Rembang 435 325 305
Kabupaten Pati 521 556 438
Kabupaten Kudus 476 406 331
Kabupaten Jepara 618 742 689
Kabupaten Demak 577 451 355
Kabupaten Semarang 594 596 603
Kabupaten Temanggung 392 399 335
Kabupaten Kendal 319 290 358
Kabupaten Batang 181 170 266
Kabupaten Pekalongan 330 251 209
Kabupaten Pemalang 245 308 342
Kabupaten Tegal 231 248 224
Kabupaten Brebes 162 147 144
Kota Magelang 145 140 170
Kota Surakarta 1662 1467 1437
Kota Salatiga 637 702 449
Kota Semarang 3550 3510 2788
Kota Pekalongan 405 361 334
Kota Tegal 368 248 278
Wilayah JatengJumlah Tindak Pidana Yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Jawa Tengah
161
7-12 THN 13-15 THN 15-18 THN TOTAL/3 7-12 THN 13-15 THN 15-18 THN TOTAL/3 7-12 THN 13-15 THN 15-18 THN TOTAL/3 7-12 THN 13-15 THN 15-18 THN TOTAL/3 7-12 THN 13-15 THN 15-18 THN TOTAL/3 7-12 THN 13-15 THN 15-18 THN TOTAL/3 7-12 THN 13-15 THN 15-18 THN TOTAL/3
Kabupaten Cilacap 99.45 85.74 48.11 77.76667 98.63 91.91 47.09 79.21 97.67 92.82 48.64 79.71 99.38 87.07 73.46 86.63667 99.84 91.41 75.86 89.03667 99.58 96.28 64.63 86.83 99.8 97.55 74.71 90.68667
Kabupaten Banyumas 98.74 87.74 51.43 79.30333 98.81 86.56 56.26 80.54333 99.14 83.77 66.5 83.13667 99.2 91.32 61.3 83.94 99.73 97 70.15 88.96 98.44 88.96 68.38 85.26 99.3 96.61 71.33 89.08
Kabupaten Purbalingga 99.38 86.85 53.74 79.99 97.69 84.76 44.62 75.69 98.22 85.42 49.36 77.66667 98.67 85.65 41.8 75.37333 100 94.27 52.28 82.18333 99.36 95.3 66.78 87.14667 99.22 92.82 67.51 86.51667
Kabupaten Banjarnegara 98.95 75.88 33.9 69.57667 96.95 71.76 43.06 70.59 98.4 82.01 34.6 71.67 100 85.31 47.05 77.45333 99.08 87.36 51.3 79.24667 100 93.46 66.42 86.62667 99.36 90.29 54.4 81.35
Kabupaten Kebumen 98.8 91.56 63.49 84.61667 97.43 91.36 72.63 87.14 98.88 94.23 77.73 90.28 99.3 93.75 69.63 87.56 99.42 96.86 75.75 90.67667 99.73 96.24 76.66 90.87667 99.61 97.13 80.32 92.35333
Kabupaten Purworejo 99.17 89.54 62.33 83.68 99.4 92.01 71.78 87.73 100 91.8 75.96 89.25333 98.97 94.47 65.33 86.25667 100 97.13 80.39 92.50667 100 97.2 73.17 90.12333 100 97 77.79 91.59667
Kabupaten Wonosobo 98.75 66.03 40.3 68.36 98.22 80.46 37.61 72.09667 99.28 86.27 43.46 76.33667 99.51 83.42 37.42 73.45 100 86.4 43.66 76.68667 100 90.61 48.97 79.86 99.7 94.37 51.22 81.76333
Kabupaten Magelang 98.32 77.21 48.02 74.51667 98.7 89.35 58.24 82.09667 99.51 85.3 58.35 81.05333 99.54 89.06 54.13 80.91 99.56 93.24 59.96 84.25333 99.74 94.08 63.39 85.73667 98.18 95.65 67.24 87.02333
Kabupaten Boyolali 99.19 89.84 67.22 85.41667 97.49 88.66 65.28 83.81 99.14 87.27 56.46 80.95667 99.11 93.72 63.39 85.40667 100 98.41 72.82 90.41 99.18 100 74.77 91.31667 100 97.07 57.73 84.93333
Kabupaten Klaten 99.58 95.81 71.41 88.93333 98.68 94.08 67.05 86.60333 99.85 97.47 75.64 90.98667 99.74 95.26 77.77 90.92333 99.69 96.87 82.75 93.10333 100 97.48 79.91 92.46333 99.55 99.49 75.8 91.61333
Kabupaten Sukoharjo 99.69 96.81 71.79 89.43 99.58 94.11 72.7 88.79667 100 94.57 64.34 86.30333 100 93.31 73.62 88.97667 100 99.49 85.67 95.05333 100 98.09 85.26 94.45 100 99.35 81.03 93.46
Kabupaten Wonogiri 98.93 86.92 61.49 82.44667 98.48 94.86 66.4 86.58 99.08 92.49 62.49 84.68667 99.31 90.93 62.55 84.26333 100 98.14 82.6 93.58 100 99.21 72.47 90.56 98.94 97.99 73.11 90.01333
Kabupaten Karanganyar 99.36 90.17 60.41 83.31333 100 95.76 68.73 88.16333 99.48 94.82 69.67 87.99 99.61 93.18 68.35 87.04667 99.64 100 75.21 91.61667 98.76 98.74 77.57 91.69 99.22 97.69 81.47 92.79333
Kabupaten Sragen 99.61 92.97 68.56 87.04667 98.54 93.52 65.25 85.77 99.32 94.35 68.3 87.32333 99.72 94.81 74.73 89.75333 99.06 98.59 77.45 91.7 99.13 98.36 73.17 90.22 99.82 94.71 77.72 90.75
Kabupaten Grobogan 98.79 79.99 50.08 76.28667 99.01 91.26 50.32 80.19667 99.31 90.93 56.52 82.25333 98.87 93.25 52.04 81.38667 99.32 97.02 63.47 86.60333 99.69 97.22 65.72 87.54333 100 94.26 59.21 84.49
Kabupaten Blora 99.19 88.87 57.28 81.78 99.14 88.13 48.48 78.58333 98.5 94.78 52.54 81.94 98.87 93.84 64.15 85.62 99.56 98.1 72.67 90.11 100 94.27 69.32 87.86333 99.52 99.44 60.11 86.35667
Kabupaten Rembang 99 84.26 52.58 78.61333 98.81 90.04 58.05 82.3 99.35 97.76 48.34 81.81667 99.62 95.8 60.6 85.34 99.69 100 67.41 89.03333 99.6 95.74 66.88 87.40667 100 100 60.97 86.99
Kabupaten Pati 99.05 90.46 54.55 81.35333 100 91.53 53.58 81.70333 98.22 90.93 57.93 82.36 98.35 93.33 51.29 80.99 99.65 98.18 67.19 88.34 100 97.62 65.55 87.72333 99.57 95.64 68.63 87.94667
Kabupaten Kudus 99.61 91.02 49.07 79.9 98.78 90.04 55.45 81.42333 97.99 86.68 59.94 81.53667 99.48 90.23 55.38 81.69667 99.52 96.51 60.4 85.47667 100 96.71 67.3 88.00333 99.71 97.26 75.74 90.90333
Kabupaten Jepara 99.73 79.16 38.48 72.45667 98.82 91.55 39.8 76.72333 99.67 90.2 54.9 81.59 99.72 91.46 54.67 81.95 100 94.49 58.36 84.28333 99.82 95.13 68.12 87.69 100 92.4 62.74 85.04667
Kabupaten Demak 99.37 91.59 50.2 80.38667 98.5 91.93 57.15 82.52667 99.13 91.36 67.39 85.96 99.79 92.3 60.38 84.15667 98.97 97.07 69.17 88.40333 100 100 66.57 88.85667 100 92.45 61.76 84.73667
Kabupaten Semarang 100 94.83 61.35 85.39333 99.81 94.16 54.21 82.72667 99.8 89.12 69.96 86.29333 100 95.08 56.1 83.72667 100 96.89 61.34 86.07667 99.21 97.58 59.72 85.50333 100 95.65 71.09 88.91333
Kabupaten Temanggung 98.92 87.65 43.95 76.84 99.15 82.95 43.24 75.11333 98.43 86.76 43.52 76.23667 99.79 89.26 47.09 78.71333 99.71 91.42 52.8 81.31 99.68 96.83 52.11 82.87333 99.32 96.01 65.89 87.07333
Kabupaten Kendal 99.22 90.15 48.17 79.18 99.71 85.44 52.04 79.06333 99.6 91.65 59.41 83.55333 99.66 95.23 63.14 86.01 100 96.4 73.66 90.02 100 95.3 72.61 89.30333 99.54 96.04 67.77 87.78333
Kabupaten Batang 99.61 81.39 41.48 74.16 98.71 82.88 42.06 74.55 98.6 85.78 47.98 77.45333 99.8 83.72 38.83 74.11667 100 93.14 50.65 81.26333 99.87 92.63 66.84 86.44667 99.73 95.63 64.48 86.61333
Kabupaten Pekalongan 98.43 70.86 39.3 69.53 97.81 76.16 53.9 75.95667 99.01 83.59 45.39 75.99667 99.46 86.39 46.35 77.4 99.5 91 51.71 80.73667 99.81 90.15 56.16 82.04 100 87.9 55.41 81.10333
Kabupaten Pemalang 99.13 79.51 47.3 75.31333 96.57 84.29 39.2 73.35333 99.09 83.19 48.78 77.02 99.35 87.57 50.93 79.28333 99.66 92.74 59.92 84.10667 99.43 93.01 60.41 84.28333 99.64 89.61 56.01 81.75333
Kabupaten Tegal 98.47 80.19 44.95 74.53667 98.23 85.86 53.93 79.34 97.56 88.06 57.49 81.03667 97.68 87.74 60.34 81.92 98.12 92.26 69.71 86.69667 99.19 93.2 68.14 86.84333 100 91.95 62.39 84.78
Kabupaten Brebes 97.18 73.49 42.66 71.11 98.97 80.21 43.83 74.33667 98.22 83.73 47.19 76.38 98.54 85.3 54.88 79.57333 98.74 88.85 62.16 83.25 98.89 90.35 51.99 80.41 99.74 95.79 56.68 84.07
Kota Magelang 100 96.77 73.73 90.16667 100 91.81 72.43 88.08 99.21 96.86 66.25 87.44 100 98.92 78.23 92.38333 100 100 88.97 96.32333 97.36 100 73.15 90.17 100 98.37 83.3 93.89
Kota Surakarta 100 91.67 80.87 90.84667 99.55 96.05 77.47 91.02333 99.54 97.94 64.34 87.27333 99.82 95.79 69.42 88.34333 99.6 97.21 81.22 92.67667 100 96.34 82.89 93.07667 98.91 99.22 86.48 94.87
Kota Salatiga 98.92 97.78 77.87 91.52333 99.52 99.11 72.73 90.45333 99.61 96.17 82.53 92.77 99.61 95.14 84.25 93 100 98.73 87 95.24333 98.8 100 75.9 91.56667 100 100 85.27 95.09
Kota Semarang 97.74 94.49 67.34 86.52333 98.95 96.21 65.72 86.96 98.71 95.15 69.22 87.69333 99.21 95.1 75.33 89.88 98.83 96.63 80.49 91.98333 99.33 98.2 79.63 92.38667 98.41 98.59 83.56 93.52
Kota Pekalongan 98.98 84.13 53.54 78.88333 98.87 84.35 44.85 76.02333 98.12 89.14 48.84 78.7 99.65 88.17 49.45 79.09 99.24 89.34 50.64 79.74 99.5 95.05 60.66 85.07 100 96.04 66.08 87.37333
Kota Tegal 98.03 80.49 67.8 82.10667 96.33 85.6 60.84 80.92333 96.42 86.87 58.33 80.54 99.28 93.76 64.23 85.75667 99.83 95.14 70.15 88.37333 100 92.16 74.37 88.84333 99.55 93.21 65.57 86.11
2015 2016KABUPATEN/KOTA
ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH
2010 2011 2012 2013 2014
162
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016PROVINSI JAWA TENGAH 11.09 11.18 11.39 11.89 12.17 12.38 12.45
Kabupaten Cilacap 10.56 10.71 11.34 11.98 12.27 12.28 12.29
Kabupaten Banyumas 11.69 11.78 11.95 12.11 12.56 12.57 12.58
Kabupaten Purbalingga 10.71 10.84 10.98 11.1 11.51 11.78 11.93
Kabupaten Banjarnegara 9.72 9.9 10.22 10.53 10.7 11.39 11.4
Kabupaten Kebumen 11.04 11.65 11.74 11.83 12.07 12.49 12.61
Kabupaten Purworejo 12.26 12.69 12.74 12.83 13.03 13.04 13.05
Kabupaten Wonosobo 9.96 10.09 10.83 11.03 11.34 11.43 11.67
Kabupaten Magelang 10.82 10.96 11.08 11.76 12 12.14 12.15
Kabupaten Boyolali 11.11 11.15 11.24 11.33 11.65 12.13 12.14
Kabupaten Klaten 11.89 11.97 12.12 12.27 12.74 12.84 12.85
Kabupaten Sukoharjo 12.43 12.55 12.61 12.66 12.96 13.42 13.79
Kabupaten Wonogiri 11.15 11.31 11.47 11.77 11.94 12.42 12.43
Kabupaten Karanganyar 12.03 12.11 12.67 12.86 13.26 13.27 13.64
Kabupaten Sragen 11.16 11.21 11.68 11.92 12.19 12.21 12.3
Kabupaten Grobogan 10.44 10.79 11.3 12.06 12.24 12.25 12.26
Kabupaten Blora 10.75 10.79 11.16 11.53 11.75 11.91 11.92
Kabupaten Rembang 10.6 10.81 11.02 11.24 11.46 12.02 12.03
Kabupaten Pati 10.63 10.77 10.9 10.93 11.24 11.79 11.92
Kabupaten Kudus 11.18 11.47 11.71 12.34 12.58 13.14 13.19
Kabupaten Jepara 11.34 11.58 11.82 12.06 12.25 12.27 12.28
Kabupaten Demak 10.98 11.12 11.37 11.62 11.84 12.43 12.44
Kabupaten Semarang 11.81 12.11 12.33 12.55 12.81 12.82 12.83
Kabupaten Temanggung 10.24 10.7 11.05 11.39 11.69 11.89 12.06
Kabupaten Kendal 11.17 11.32 11.47 11.6 11.83 12.41 12.68
Kabupaten Batang 10 10.32 10.43 10.45 10.65 11.09 11.51
Kabupaten Pekalongan 10.5 10.99 11.17 11.55 11.93 12 12.15
Kabupaten Pemalang 10.25 10.45 10.64 11.05 11.26 11.86 11.87
Kabupaten Tegal 10.61 10.9 11.16 11.63 11.99 12 12.01
Kabupaten Brebes 9.97 10.48 10.51 10.75 11.03 11.34 11.37
Kota Magelang 12.22 12.33 12.49 12.65 12.98 13.1 13.55
Kota Surakarta 13.17 13.34 13.5 13.64 13.92 14.14 14.5
Kota Salatiga 14.56 14.59 14.6 14.61 14.95 14.97 14.98
Kota Semarang 13.12 13.26 13.37 13.66 13.97 14.33 14.7
Kota Pekalongan 10.96 11.05 11.13 11.56 11.93 12.59 12.77
Kota Tegal 11.15 11.24 11.33 11.61 11.96 12.46 12.88
Wilayah JatengIndeks Pembangunan Manusia (metode baru)
Harapan Lama Sekolah (tahun)
163
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PROVINSI JAWA TENGAH 6.71 6.74 6.77 6.8 6.93 7.03 7.15
Kabupaten Cilacap 6.26 6.27 6.28 6.43 6.48 6.58 6.9
Kabupaten Banyumas 6.82 6.94 7.06 7.18 7.31 7.31 7.39
Kabupaten Purbalingga 6.22 6.33 6.44 6.68 6.84 6.85 6.86
Kabupaten Banjarnegara 5.84 5.84 5.85 5.86 5.9 6.17 6.26
Kabupaten Kebumen 6.21 6.29 6.3 6.39 6.75 7.04 7.05
Kabupaten Purworejo 7.39 7.45 7.51 7.57 7.63 7.65 7.66
Kabupaten Wonosobo 5.81 5.87 5.9 5.92 6.07 6.11 6.12
Kabupaten Magelang 6.46 6.73 6.8 6.88 7.02 7.19 7.4
Kabupaten Boyolali 6.5 6.53 6.55 6.61 6.69 7.1 7.17
Kabupaten Klaten 7.33 7.35 7.43 7.74 7.92 8.16 8.22
Kabupaten Sukoharjo 7.66 7.94 8.09 8.25 8.41 8.5 8.58
Kabupaten Wonogiri 5.58 5.66 6.03 6.12 6.23 6.39 6.57
Kabupaten Karanganyar 7.26 7.46 7.8 8.38 8.47 8.48 8.49
Kabupaten Sragen 6.24 6.26 6.28 6.69 6.85 6.86 6.87
Kabupaten Grobogan 6.13 6.18 6.23 6.25 6.32 6.33 6.62
Kabupaten Blora 5.48 5.77 5.83 5.9 6.02 6.04 6.18
Kabupaten Rembang 6.15 6.28 6.41 6.7 6.9 6.92 6.93
Kabupaten Pati 6.08 6.11 6.15 6.27 6.35 6.71 6.83
Kabupaten Kudus 7.45 7.48 7.6 7.73 7.83 7.84 7.85
Kabupaten Jepara 6.52 6.72 6.96 7.09 7.29 7.31 7.32
Kabupaten Demak 6.56 6.75 6.88 7.22 7.44 7.45 7.46
Kabupaten Semarang 7.12 7.2 7.24 7.28 7.31 7.33 7.48
Kabupaten Temanggung 5.99 6.03 6.08 6.13 6.18 6.52 6.55
Kabupaten Kendal 6.11 6.24 6.36 6.42 6.53 6.64 6.65
Kabupaten Batang 5.62 5.66 5.7 5.88 6 6.41 6.42
Kabupaten Pekalongan 5.93 6.04 6.15 6.37 6.53 6.55 6.56
Kabupaten Pemalang 4.94 5.19 5.51 5.72 5.87 6.04 6.05
Kabupaten Tegal 5.67 5.71 5.78 5.85 5.93 6.3 6.54
Kabupaten Brebes 5.09 5.24 5.38 5.68 5.86 5.88 6.17
Kota Magelang 10.08 10.14 10.2 10.22 10.27 10.28 10.29
Kota Surakarta 9.99 10.05 10.11 10.25 10.33 10.36 10.37
Kota Salatiga 8.86 8.97 9.09 9.2 9.37 9.81 9.82
Kota Semarang 9.61 9.8 9.92 10.06 10.19 10.2 10.49
Kota Pekalongan 7.6 7.72 7.8 7.96 8.12 8.28 8.29
Kota Tegal 7.46 7.66 7.85 8.05 8.26 8.27 8.28
Wilayah JatengIndeks Pembangunan Manusia (metode baru)
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
164
1. 81 022.67 83 391.50 88 347.61 92 820.36
2. 27 793.14 29 367.69 31 164.88 33 051.05
3. 12 778.31 13 397.71 14 125.81 14 796.92
4. 11 043.08 11 629.85 12 266.05 12 929.66
5. 14 333.33 15 163.09 16 115.55 16 917.22
6. 9 870.97 10 312.94 10 866.65 11 426.36
7. 10 333.76 10 828.17 11 353.87 11 949.93
8. 17 020.76 17 936.29 18 838.35 19 855.84
9. 16 266.50 17 148.35 18 160.98 19 118.76
10. 20 241.43 21 424.52 22 558.98 23 717.93
11. 19 401.89 20 449.01 21 612.08 22 836.64
12. 15 303.28 16 107.80 16 977.20 17 862.65
13. 19 256.52 20 262.44 21 286.29 22 428.80
14. 19 102.18 20 169.82 21 390.87 22 614.62
15. 14 474.73 15 064.46 15 962.62 16 674.63
16. 11 712.50 12 227.20 12 882.59 15 913.43
17. 9 780.75 10 284.27 10 850.27 11 418.01
18. 22 329.69 23 365.21 24 752.33 26 039.96
19. 59 944.56 62 593.02 65 032.89 66 607.42
20. 15 623.74 16 374.72 17 200.37 18 063.13
21. 13 499.23 14 078.42 14 913.84 15 665.20
22. 25 758.12 27 264.11 28 769.68 30 286.38
23. 11 299.34 11 867.68 12 486.49 13 110.80
24. 22 386.12 23 536.83 24 771.54 26 159.09
25. 11 104.70 11 693.90 12 327.74 12 935.49
26. 12 034.81 12 630.37 13 234.56 13 917.70
27. 13 172.06 13 898.67 14 673.70 15 463.80
28. 18 050.29 18 958.84 19 992.68 21 265.72
29. 23 812.06 25 074.17 26 572.83 27 867.37
1. Magelang 4 755.09 4 992.11 5 247.34 5 518.68
2. Surakarta 25 631.68 26 984.36 28 453.49 29 966.37
3. Salatiga 6 989.05 7 378.04 7 759.18 8 164.81
4. Semarang 96 985.40 103 109.87 109 088.69 115 298.17
5. Pekalongan 5 456.20 5 755.28 6 043.10 6 367.27
6. Tegal 8 084.18 8 491.33 8 953.88 9 442.94
726 652.11 763 212.06 805 034.96 848 473.12
Jepara
Karanganyar
Demak
Wonosobo
Magelang
Temanggung
Kendal
Rembang
Pati
Blora
Kudus
Kabupaten/Kota
Regency/Municipality
Sragen
Grobogan
Kebumen
Purworejo
Cilacap
Banyumas
Purbalingga
Banjarnegara
Sukoharjo
Boyolali
Klaten
Batang
Pekalongan
Pemalang
Semarang
Brebes
Tegal
Wonogiri
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi
Jawa Tengah (miliar rupiah), 2013−2016
Gross Regional Domestic Product at 2010 Constant Market Prices by Regency/Municipality in Jawa
Tengah Province (billion rupiahs), 2013−2016
Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah
Source: BPS-statistics of jawa Tengah Province
2013 2014 2015 2016
Kabupaten/Regency
165
2013 2014 2015 2016
Kabupaten Cilacap 1676098 1685631 1694726 1703390 4,028,338 4,122,665 4,344,242 4,540,962.54
Kabupaten Banyumas 1605585 1620772 1635909 1650625 1,442,524 1,509,964 1,587,541 1,668,612.73
Kabupaten Purbalingga 879880 889172 898376 907507 1,210,232 1,255,636 1,310,310 1,358,752.11
Kabupaten Banjarnegara 889894 896038 901826 907410 1,034,120 1,081,599 1,133,445 1,187,414.12
Kabupaten Kebumen 1176622 1180894 1184882 1188603 1,015,147 1,070,029 1,133,415 1,186,071.63
Kabupaten Purworejo 705527 708006 710386 712686 1,165,910 1,213,848 1,274,735 1,336,067.02
Kabupaten Wonosobo 769396 773391 777122 780793 1,119,250 1,166,742 1,217,513 1,275,404.85
Kabupaten Magelang 1221673 1233701 1245496 1257123 1,161,028 1,211,550 1,260,432 1,316,222.59
Kabupaten Boyolali 951809 957913 963690 969325 1,424,174 1,491,815 1,570,438 1,643,648.61
Kabupaten Klaten 1149002 1154028 1158795 1163218 1,468,044 1,547,083 1,622,301 1,699,160.65
Kabupaten Sukoharjo 849392 856861 864207 871397 1,903,508 1,988,752 2,083,999 2,183,911.20
Kabupaten Wonogiri 942430 945682 949017 951975 1,353,176 1,419,416 1,490,770 1,563,648.55
Kabupaten Karanganyar 840199 848326 856198 864021 1,909,916 1,990,434 2,071,784 2,163,219.39
Kabupaten Sragen 871991 875615 879027 882090 1,825,533 1,919,586 2,027,893 2,136,462.04
Kabupaten Grobogan 1336317 1343985 1351429 1358404 902,651 934,067 984,305 1,022,930.20
Kabupaten Blora 844325 848387 852108 855573 1,156,003 1,201,024 1,259,874 1,549,978.01
Kabupaten Rembang 608891 614065 619173 624096 1,338,602 1,395,655 1,460,317 1,524,606.35
Kabupaten Pati 1217930 1225603 1232889 1239989 1,527,845 1,588,688 1,673,057 1,750,012.52
Kabupaten Kudus 810893 821109 831303 841499 6,160,344 6,352,488 6,519,172 6,596,107.91
Kabupaten Jepara 1153321 1170785 1188289 1205800 1,128,895 1,165,508 1,206,242 1,248,350.67
Kabupaten Demak 1094495 1106209 1117905 1129298 1,027,812 1,060,561 1,111,740 1,155,969.22
Kabupaten Semarang 974115 987597 1000887 1014198 2,203,549 2,300,543 2,395,348 2,488,532.88
Kabupaten Temanggung 731927 738881 745825 752486 1,286,483 1,338,474 1,395,155 1,451,942.37
Kabupaten Kendal 926791 934627 942283 949682 2,012,871 2,098,594 2,190,738 2,295,425.12
Kabupaten Batang 729591 736497 743090 749720 1,268,370 1,323,144 1,382,486 1,437,813.57
Kabupaten Pekalongan 861125 867701 873986 880092 1,164,640 1,213,011 1,261,897 1,317,826.42
Kabupaten Pemalang 1279581 1284171 1288577 1292609 857,837 901,922 948,960 996,937.24
Kabupaten Tegal 1414983 1420106 1424891 1429386 1,063,045 1,112,525 1,169,252 1,239,793.24
Kabupaten Brebes 1764982 1773373 1781379 1788880 1,124,282 1,178,271 1,243,084 1,298,175.92
Kota Magelang 119879 120438 120792 121112 3,305,480 3,454,137 3,620,094 3,797,232.13
Kota Surakarta 507798 510105 512226 514171 4,206,345 4,408,301 4,629,059 4,856,745.62
Kota Salatiga 178719 181304 183815 186420 3,258,861 3,391,193 3,517,659 3,649,827.54
Kota Semarang 1644374 1672994 1701114 1729083 4,915,011 5,135,995 5,343,983 5,556,807.03
Kota Pekalongan 290903 293718 296404 299222 1,563,006 1,632,882 1,699,003 1,773,285.66
Kota Tegal 243901 244978 246119 247212 2,762,110 2,888,465 3,031,690 3,183,145.43
2013 2014 2015 2016
Jumlah Penduduk
Wilayah Jateng
PDRB Perkapita/bulan
166
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016**
1 Cilacap 4.41 4.07 1.98 1.66 2.92 5.94 5.06
2 Banyumas 5.77 6.61 5.88 6.97 5.67 6.12 6.05
3 Purbalingga 5.67 5.67 5.79 5.27 4.85 5.43 4.75
4 Banjarnegara 4.89 5.44 5.23 5.44 5.31 5.47 5.41
5 Kebumen 4.15 6.15 4.88 4.57 5.79 6.28 4.97
6 Purworejo 5.01 5.64 4.59 4.94 4.48 5.37 5.15
7 Wonosobo 4.29 5.37 4.70 4.00 4.78 4.85 5.25
8 Magelang 4.51 6.68 4.88 5.91 5.38 5.03 5.40
9 Boyolali 3.60 6.34 5.33 5.83 5.42 5.91 5.27
10 Klaten 1.73 6.29 5.71 5.96 5.84 5.30 5.14
11 Sukoharjo 4.65 5.88 5.90 5.78 5.40 5.69 5.67
12 Wonogiri 5.87 3.58 5.94 4.78 5.26 5.40 5.22
13 Karanganyar 5.42 4.95 5.90 5.69 5.22 5.05 5.37
14 Sragen 6.09 6.55 6.12 6.70 5.59 6.05 5.72
15 Grobogan 5.05 3.19 5.08 4.57 4.07 5.96 4.46
16 Blora 5.04 4.42 4.90 5.36 4.39 5.36 23.53
17 Rembang 4.45 5.19 5.32 5.43 5.15 5.50 5.23
18 Pati 5.11 5.91 5.93 5.97 4.64 5.94 5.20
19 Kudus 4.17 4.24 4.11 4.36 4.43 3.90 2.53
20 Jepara 4.52 4.92 5.86 5.39 4.81 5.04 5.02
21 Demak 4.12 5.39 4.46 5.27 4.29 5.93 5.04
22 Semarang 4.90 6.27 6.03 5.97 5.85 5.52 5.27
23 Temanggung 4.31 6.09 4.27 5.20 5.03 5.21 5.00
24 Kendal 5.97 6.57 5.21 6.22 5.14 5.25 5.60
25 Batang 4.97 6.12 4.62 5.88 5.31 5.42 4.93
26 Pekalongan 4.27 5.66 4.81 5.99 4.95 4.78 5.16
27 Pemalang 4.94 5.01 5.32 5.57 5.52 5.58 5.38
28 Tegal 4.83 6.39 5.23 6.73 5.03 5.45 6.37
29 Brebes 4.94 6.65 4.58 5.91 5.30 5.98 4.87
1 Magelang 6.12 6.11 5.37 6.04 4.98 5.11 5.17
2 Surakarta 5.94 6.42 5.58 6.25 5.28 5.44 5.32
3 Salatiga 5.01 6.58 5.53 6.30 5.57 5.17 5.23
4 Semarang 5.87 6.58 5.97 6.25 6.31 5.80 5.69
5 Pekalongan 5.51 5.49 5.61 5.91 5.48 5.00 5.36
6 Tegal 4.61 6.47 4.21 5.67 5.04 5.45 5.46
KABUPATEN / KOTA
Kabupaten
Kota
Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah
(Persen), 2010 - 2016
167
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PROVINSI JAWA TENGAH 72.73 72.91 73.09 73.28 73.88 73.96 74.02
Kabupaten Cilacap 72.45 72.55 72.65 72.75 72.8 73 73.11
Kabupaten Banyumas 72.67 72.74 72.82 72.89 72.92 73.12 73.23
Kabupaten Purbalingga 72.56 72.63 72.69 72.76 72.8 72.81 72.86
Kabupaten Banjarnegara 73.09 73.17 73.25 73.34 73.39 73.59 73.69
Kabupaten Kebumen 72.24 72.36 72.49 72.61 72.67 72.77 72.87
Kabupaten Purworejo 73.45 73.56 73.66 73.77 73.83 74.03 74.14
Kabupaten Wonosobo 70.37 70.5 70.63 70.76 70.82 71.02 71.16
Kabupaten Magelang 73 73.07 73.14 73.21 73.25 73.27 73.33
Kabupaten Boyolali 75.41 75.46 75.52 75.58 75.61 75.63 75.67
Kabupaten Klaten 76.37 76.42 76.47 76.52 76.54 76.55 76.59
Kabupaten Sukoharjo 77.37 77.4 77.42 77.44 77.45 77.46 77.46
Kabupaten Wonogiri 75.58 75.65 75.72 75.8 75.84 75.86 75.88
Kabupaten Karanganyar 76.61 76.64 76.67 76.7 76.71 77.11 77.11
Kabupaten Sragen 75.05 75.13 75.2 75.27 75.31 75.41 75.43
Kabupaten Grobogan 73.8 73.87 73.95 74.03 74.07 74.27 74.37
Kabupaten Blora 73.51 73.6 73.7 73.79 73.84 73.85 73.88
Kabupaten Rembang 73.97 74.03 74.09 74.16 74.19 74.22 74.27
Kabupaten Pati 75.23 75.29 75.34 75.4 75.43 75.63 75.69
Kabupaten Kudus 76.33 76.35 76.37 76.39 76.4 76.41 76.43
Kabupaten Jepara 75.58 75.59 75.61 75.63 75.64 75.65 75.67
Kabupaten Demak 75.05 75.09 75.12 75.16 75.18 75.21 75.27
Kabupaten Semarang 75.4 75.42 75.45 75.48 75.5 75.52 75.54
Kabupaten Temanggung 75.17 75.22 75.26 75.31 75.34 75.35 75.39
Kabupaten Kendal 73.92 73.98 74.05 74.11 74.14 74.15 74.2
Kabupaten Batang 74.22 74.28 74.33 74.38 74.4 74.42 74.46
Kabupaten Pekalongan 73.08 73.15 73.23 73.3 73.33 73.35 73.41
Kabupaten Pemalang 72.26 72.37 72.48 72.59 72.64 72.77 72.87
Kabupaten Tegal 70.32 70.46 70.59 70.73 70.8 70.9 71.02
Kabupaten Brebes 67.29 67.46 67.63 67.81 67.9 68.2 68.41
Kota Magelang 76.39 76.44 76.49 76.54 76.57 76.58 76.62
Kota Surakarta 76.85 76.89 76.93 76.97 76.99 77 77.03
Kota Salatiga 76.48 76.5 76.52 76.53 76.53 76.83 76.87
Kota Semarang 77.17 77.17 77.18 77.18 77.18 77.2 77.21
Kota Pekalongan 73.91 73.96 74.01 74.06 74.09 74.11 74.15
Kota Tegal 73.83 73.91 73.98 74.06 74.1 74.12 74.18
Wilayah JatengIndeks Pembangunan Manusia (metode baru)
Angka Harapan Hidup saat Lahir (tahun)
168
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2017
PROVINSI JAWA TENGAH 7.7 7.35 7.33 6.21 7.07 5.61 6.01 5.68 4.99 4.57
Kabupaten Cilacap 11.48 10.16 11.45 9.75 10.82 7.29 6.68 5.65 8.01 6.3
Kabupaten Banyumas 8.07 8.05 8.05 7.37 6.61 5.11 5.45 5.37 6.37 4.62
Kabupaten Purbalingga 7.56 7.08 4.66 3.82 5.1 5.02 5.63 5.13 4.84 5.33
Kabupaten Banjarnegara 6.39 4.91 5.07 3.1 4.97 3.69 4.16 4.06 5.05 4.72
Kabupaten Kebumen 7.18 6.12 8.12 8.02 4.73 3.58 3.52 3.25 4.14 5.58
Kabupaten Purworejo 5.43 4.32 4.94 3.4 5.3 3.2 5.15 5.1 4.01 3.64
Kabupaten Wonosobo 5.68 5.5 3.62 4.04 4.92 5.21 5.82 5.34 4.47 4.18
Kabupaten Magelang 6.26 5.06 4.95 2.97 6.83 4.38 6.13 7.45 5.16 2.44
Kabupaten Boyolali 7.25 5.9 5.51 3.9 5.81 4.43 5.44 4.95 2.03 3.67
Kabupaten Klaten 8.19 7.26 6.36 4.5 7.63 3.7 5.34 4.75 2.51 4.35
Kabupaten Sukoharjo 9.45 8.12 8.28 7.4 6.27 6.1 5.98 4.6 4.52 2.27
Kabupaten Wonogiri 5.2 5.73 5.03 4.7 3.82 3.46 3.61 3.45 3.07 2.38
Kabupaten Karanganyar 6.63 5.7 8.26 6.62 5.78 5.82 3.84 3.54 3.6 3.17
Kabupaten Sragen 6.21 5.64 5.78 4.09 8.43 5.88 5.63 6.04 4.51 4.55
Kabupaten Grobogan 5.83 6.19 6.07 4.6 5.33 4.2 6.1 4.25 5.22 3.02
Kabupaten Blora 3.92 5.71 6.99 5.49 6.9 4.75 6.23 4.3 4.68 2.85
Kabupaten Rembang 5.7 5.89 5.64 4.89 7.22 5.75 5.97 5.23 4.51 3.19
Kabupaten Pati 8.38 9.36 7.68 6.22 11.17 11.98 7.29 6.37 4.43 3.83
Kabupaten Kudus 7.03 6.15 7.36 6.22 8.32 5.89 8.07 5.03 5.04 3.56
Kabupaten Jepara 5.78 5.76 4.4 4.56 5.48 4.29 6.34 5.09 3.12 4.84
Kabupaten Demak 7.04 6.64 5.72 5.69 5.03 8.4 7.08 5.17 6.02 4.47
Kabupaten Semarang 9.36 7.39 7.88 6.25 6.16 4.87 3.9 4.38 2.57 1.78
Kabupaten Temanggung 6.77 4.9 4.24 3.6 3.54 3.39 4.87 3.19 1.5 2.97
Kabupaten Kendal 5.42 6.39 5.64 5.57 6.54 6.31 6.43 6.15 7.07 4.93
Kabupaten Batang 8.13 8.77 7.11 6.48 6.66 5.88 7.02 7.42 4.56 5.82
Kabupaten Pekalongan 7.93 7.38 4.18 4.04 6.91 5.08 4.78 6.03 5.1 4.39
Kabupaten Pemalang 8.53 9.97 12.26 11.45 7.37 4.85 6.48 7.44 6.53 5.59
Kabupaten Tegal 9.38 9.56 9.24 7.48 10.59 6.12 6.89 8.47 9.52 7.33
Kabupaten Brebes 9.01 7.92 9.42 8.21 11.08 8.22 9.61 9.53 6.49 8.04
Kota Magelang 12.37 12.28 14.95 13.28 11.51 8.99 6.75 7.38 6.43 6.68
Kota Surakarta 9.31 9.57 10.44 8.73 7.7 6.29 7.22 6.16 4.53 4.47
Kota Salatiga 11.35 11.27 10.95 10.22 9.02 6.84 6.21 4.46 6.43 3.96
Kota Semarang 11.39 11.51 10.66 8.98 7.65 6.01 6.02 7.76 5.77 6.61
Kota Pekalongan 9.64 9.75 8.61 7 8.06 7.67 5.28 5.42 4.1 5.05
Kota Tegal 14.75 13.32 15.74 14.22 9.77 8.75 9.32 9.2 8.06 8.19
Wilayah JatengTingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen)
169
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017PROVINSI JAWA TENGAH 16.11 16.21 14.98 14.44 13.58 13.58 13.27 13.01
Kabupaten Cilacap 18.11 17.15 15.92 15.24 14.21 14.39 14.12 13.94
Kabupaten Banyumas 20.2 21.11 19.44 18.44 17.45 17.52 17.23 17.05
Kabupaten Purbalingga 24.58 23.06 21.19 20.53 19.75 19.7 18.98 18.8
Kabupaten Banjarnegara 19.17 20.38 18.87 18.71 17.77 18.37 17.46 17.21
Kabupaten Kebumen 22.7 24.06 22.4 21.32 20.5 20.44 19.86 19.6
Kabupaten Purworejo 16.61 17.51 16.32 15.44 14.41 14.27 13.91 13.81
Kabupaten Wonosobo 23.15 24.21 22.5 22.08 21.42 21.45 20.53 20.32
Kabupaten Magelang 14.14 15.18 13.97 13.96 12.98 13.07 12.67 12.42
Kabupaten Boyolali 13.72 14.97 13.88 13.27 12.36 12.45 12.09 11.96
Kabupaten Klaten 17.47 17.95 16.71 15.6 14.56 14.89 14.46 14.15
Kabupaten Sukoharjo 10.94 11.13 10.15 9.87 9.18 9.26 9.07 8.75
Kabupaten Wonogiri 15.67 15.74 14.67 14.02 13.09 12.98 13.12 12.9
Kabupaten Karanganyar 13.98 15.29 14.07 13.58 12.62 12.46 12.49 12.28
Kabupaten Sragen 17.49 17.95 16.72 15.93 14.87 14.86 14.38 14.02
Kabupaten Grobogan 17.86 17.38 16.13 14.87 13.86 13.68 13.57 13.27
Kabupaten Blora 16.27 16.24 15.1 14.64 13.66 13.52 13.33 13.04
Kabupaten Rembang 23.4 23.71 21.88 20.97 19.5 19.28 18.54 18.35
Kabupaten Pati 14.48 14.69 13.61 12.94 12.06 11.95 11.65 11.38
Kabupaten Kudus 9.01 9.45 8.63 8.62 7.99 7.73 7.65 7.59
Kabupaten Jepara 10.18 10.32 9.38 9.23 8.55 8.5 8.35 8.12
Kabupaten Demak 18.76 18.21 16.73 15.72 14.6 14.44 14.1 13.41
Kabupaten Semarang 10.5 10.3 9.4 8.51 8.05 8.15 7.99 7.78
Kabupaten Temanggung 13.46 13.38 12.32 12.42 11.55 11.76 11.6 11.46
Kabupaten Kendal 14.47 14.26 13.17 12.68 11.8 11.62 11.37 11.1
Kabupaten Batang 14.67 13.47 12.4 11.96 11.13 11.27 11.04 10.8
Kabupaten Pekalongan 16.29 15 13.85 13.51 12.57 12.84 12.9 12.61
Kabupaten Pemalang 19.96 20.68 19.27 19.27 18.44 18.3 17.58 17.37
Kabupaten Tegal 13.11 11.54 10.75 10.58 9.87 10.09 10.1 9.9
Kabupaten Brebes 23.01 22.72 21.12 20.82 20 19.79 19.47 19.14
Kota Magelang 10.51 11.06 10.31 9.8 9.14 9.05 8.79 8.75
Kota Surakarta 13.96 12.9 12 11.74 10.95 10.89 10.88 10.65
Kota Salatiga 8.28 7.8 7.11 6.4 5.93 5.8 5.24 5.07
Kota Semarang 5.12 5.68 5.13 5.25 5.04 4.97 4.85 4.62
Kota Pekalongan 9.36 10.04 9.47 8.26 8.02 8.09 7.92 7.47
Kota Tegal 10.62 10.81 10.04 8.84 8.54 8.26 8.2 8.11
Wilayah JatengKemiskinan
Persentase Penduduk Miskin (persen)
170
DPR - RI DPRD DPD
PROVINSI
01. Kab. Ci lacap 904 868 896 486 839 221 2,640,575 3 880191.7 1466650 0.6001375
02. Kab. Banyumas 869 262 851 211 768 542 2,489,015 3 829671.7 1315239 0.63081437
03. Kab. Purbal ingga 457 082 427 518 346 277 1,230,877 3 410292.3 719290 0.57041295
04. Kab. Banjarnegara 485 861 465 749 403 944 1,355,554 3 451851.3 755202 0.59831851
05. Kab. Kebumen 632 632 596 464 532 545 1,761,641 3 587213.7 1034732 0.56750315
06. Kab. Purworejo 395 384 386 932 348 355 1,130,671 3 376890.3 626177 0.60189105
07. Kab. Wonosobo 410 148 397 763 334 601 1,142,512 3 380837.3 652109 0.58400871
08. Kab. Magelang 706 981 679 614 569 081 1,955,676 3 651892 950694 0.68570118
09. Kab. Boyola l i 574 204 547 418 456 368 1,577,990 3 525996.7 792152 0.66400977
10. Kab. Klaten 682 743 652 886 545 871 1,881,500 3 627166.7 998696 0.62798556
11. Kab. Sukoharjo 463 063 443 840 386 220 1,293,123 3 431041 669478 0.6438464
12. Kab. Wonogiri 557 484 552 808 508 369 1,618,661 3 539553.7 904133 0.5967636
13. Kab. Karanganyar 478 979 453 513 391 310 1,323,802 3 441267.3 680085 0.64884144
14. Kab. Sragen 491 671 490 673 418 094 1,400,438 3 466812.7 768727 0.60725416
15. Kab. Grobogan 678 346 646 868 569 742 1,894,956 3 631652 1091974 0.57844967
16. Kab. Blora 430 700 428 511 356 735 1,215,946 3 405315.3 697762 0.58087906
17. Kab. Rembang 310 325 298 454 221 296 830,075 3 276691.7 475381 0.58204191
18. Kab. Pati 652 561 615 464 465 787 1,733,812 3 577937.3 1022345 0.56530558
19. Kab. Kudus 428 791 387 580 293 257 1,109,628 3 369876 596381 0.62020084
20. Kab. Jepara 602 451 582 537 502 734 1,687,722 3 562574 829287 0.67838276
21. Kab. Demak 548 578 532 330 411 935 1,492,843 3 497614.3 829368 0.5999922
22. Kab. Semarang 529 162 515 170 420 229 1,464,561 3 488187 744958 0.65532151
23. Kab. Temanggung 437 357 425 574 385 126 1,248,057 3 416019 579617 0.7177481
24. Kab. Kendal 486 236 471 758 355 686 1,313,680 3 437893.3 757475 0.57809609
25. Kab. Batang 369 046 360 133 274 508 1,003,687 3 334562.3 580188 0.5766447
26. Kab. Pekalongan 428 715 408 702 312 026 1,149,443 3 383147.7 704714 0.54369243
27. Kab. Pemalang 618 513 615 952 505 756 1,740,221 3 580073.7 1089960 0.53219721
28. Kab. Tegal 666 008 630 502 530 613 1,827,123 3 609041 1178114 0.5169627
29. Kab. Brebes 855 193 821 691 705 307 2,382,191 3 794063.7 1473004 0.53907774
30. Kota Magelang 64 445 63 303 51 486 179,234 3 59744.67 92389 0.64666429
31. Kota Surakarta 290 818 282 809 241 707 815,334 3 271778 408951 0.66457351
32. Kota Sa latiga 92 579 90 099 77 057 259,735 3 86578.33 127991 0.67644079
33. Kota Semarang 751 127 745 135 647 247 2,143,509 3 714503 1101290 0.64878733
34. Kota Pekalongan 137 372 132 664 99 811 369,847 3 123282.3 215200 0.5728733
35. Kota Tegal 114 774 108 639 91 574 314,987 3 104995.7 196347 0.53474546
Rata-rataJumlah
pemilih
Rata-rata
/jml pemilih
Banyaknya Suara yang Sah Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Bulan April 2014
Number of Voice Result by Regency/City in Jawa Tengah on April 2014
Kabupaten/Kota
Regency/CityTotal
171
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
PROVINSI JAWA TENGAH 8991.96 9296.37 9497.15 9617.92 9639.74 9930 10153
Kabupaten Cilacap 8520.27 8800.85 8969.12 9070.61 9091.04 9351 9677
Kabupaten Banyumas 8969.67 9241.18 9446.51 9560.78 9579.95 10104 10554
Kabupaten Purbalingga 7930.41 8228.05 8449.59 8535.28 8538.62 8938 9159
Kabupaten Banjarnegara 6930.82 7361.95 7570.15 7654.03 7683.73 7930 8400
Kabupaten Kebumen 7367.88 7456.91 7638.2 7729.61 7754.85 8008 8276
Kabupaten Purworejo 8619.02 8921.18 9022.49 9155.28 9189.4 9305 9497
Kabupaten Wonosobo 9032.28 9274.72 9403.93 9458.32 9491.02 9736 9877
Kabupaten Magelang 7232.95 7457.73 7689.51 7856.02 7877.09 8182 8501
Kabupaten Boyolali 10840.2 11147.3 11381.4 11490.1 11503.8 11806 12192
Kabupaten Klaten 10333.2 10592.9 10858.3 10961.9 10965.4 11178 11227
Kabupaten Sukoharjo 9638.95 9922.39 10111.8 10247.4 10264.5 10416 10452
Kabupaten Wonogiri 7556.76 7928.31 8132.52 8234.95 8248.68 8417 8589
Kabupaten Karanganyar 9712.07 10023.5 10190.8 10285.7 10313.4 10486 10722
Kabupaten Sragen 10163.9 10508.9 10698.3 10856.6 10876 11434 11688
Kabupaten Grobogan 8674.42 8960.73 9208.27 9284.18 9303.26 9457 9487
Kabupaten Blora 7965.99 8245.73 8447.93 8539.54 8568.16 8699 8846
Kabupaten Rembang 8388.92 8705.49 8881.77 8994.14 9013.01 9122 9453
Kabupaten Pati 8541.02 8828.24 8997.04 9087.98 9106.28 9380 9548
Kabupaten Kudus 9477.07 9747.37 9964.02 10082.4 10102.1 10203 10348
Kabupaten Jepara 8550.4 8821.42 8999 9176.98 9194.97 9504 9695
Kabupaten Demak 8420.51 8727.59 8924.47 8982.63 9003.5 9118 9377
Kabupaten Semarang 9929.96 10230.7 10458.8 10561.8 10585.9 10778 11102
Kabupaten Temanggung 7438.1 7751.1 7951.82 8041.58 8062.36 8369 8593
Kabupaten Kendal 9357.73 9701.35 9909.52 10079.5 10125.6 10419 10631
Kabupaten Batang 7273.52 7609.69 7821.37 7966.91 8011.69 8244 8568
Kabupaten Pekalongan 8403.12 8575.66 8751.74 8883.8 8937.57 9208 9300
Kabupaten Pemalang 6258.62 6487.66 6725.09 6863.49 6910.76 7177 7447
Kabupaten Tegal 7429.03 7713.16 7894.25 8001.08 8049.7 8367 8709
Kabupaten Brebes 8392.58 8491.61 8591.81 8730.59 8783.61 8898 9148
Kota Magelang 9680.96 9921.71 10169 10257.8 10344.3 10793 11090
Kota Surakarta 12123.3 12464.3 12680.2 12819.7 12907.3 13604 13900
Kota Salatiga 13410.7 13727.3 13966.4 14124.9 14204.8 14600 14811
Kota Semarang 11986.8 12271.3 12488.4 12713.5 12802.5 13589 13909
Kota Pekalongan 10223.7 10559.7 10755.9 10922.3 11006.4 11253 11721
Kota Tegal 10644.4 10965.5 11250.7 11415.8 11519.2 11748 11849
Wilayah Jateng
Indeks Pembangunan Manusia (metode baru)
Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)
172
2017
UMK UMK UMK UMK UMK UMK UMK UMK
1. 698 333.33 718 666.67 773 000.00 887666.6667 1016666.667 1195666.667 1527000 1 693 689.00
2. Banyumas 670 000.00 750 000.00 795 000.00 877 500.00 1 000 000.00 1 100 000.00 1 350 000.00 1 461 400.00
3. Purbalingga 695 000.00 765 000.00 818 500.00 896 500.00 1 023 000.00 1 101 600.00 1 377 500.00 1 522 500.00
4. Banjarnegara 662 000.00 730 000.00 765 000.00 835 000.00 920 000.00 1 112 500.00 1 265 000.00 1 370 000.00
5. Kebumen 700 000.00 727 500.00 770 000.00 835 000.00 975 000.00 1 157 500.00 1 324 600.00 1 433 900.00
6. Purworejo 719 000.00 755 000.00 809 000.00 849 000.00 910 000.00 1 165 000.00 1 300 000.00 1 445 000.00
7. Wonosobo 715 000.00 775 000.00 825 000.00 880 000.00 990 000.00 1 166 000.00 1 326 000.00 1 457 100.00
8. Magelang 752 000.00 802 500.00 870 000.00 942 000.00 1 152 000.00 1 255 000.00 1 410 000.00 1 570 000.00
9. Boyolali 748 000.00 800 500.00 836 000.00 895 000.00 1 116 000.00 1 197 800.00 1 403 500.00 1 519 289.00
10. Klaten 735 000.00 766 022.00 812 000.00 871 500.00 1 026 600.00 1 170 000.00 1 400 000.00 1 528 500.00
11. Sukoharjo 769 500.00 790 500.00 843 000.00 902 000.00 1 150 000.00 1 223 000.00 1 396 000.00 1 513 000.00
12. Wonogiri 695 000.00 730 000.00 775 000.00 830 000.00 954 000.00 1 101 000.00 1 293 000.00 1 401 000.00
13. Karanganyar 761 000.00 801 500.00 846 000.00 896 500.00 1 060 000.00 1 226 000.00 1 420 000.00 1 560 000.00
14. Sragen 724 000.00 760 000.00 810 000.00 864 000.00 960 000.00 1 105 000.00 1 300 000.00 1 422 585.52
15. Grobogan 687 500.00 735 000.00 785 000.00 842 000.00 935 000.00 1 160 000.00 1 305 000.00 1 435 000.00
16. Blora 742 000.00 816 200.00 855 500.00 932 000.00 1 009 000.00 1 180 000.00 1 328 500.00 1 438 100.00
17. Rembang 702 000.00 757 600.00 816 000.00 896 000.00 985 000.00 1 120 000.00 1 300 000.00 1 408 000.00
18. Pati 733 000.00 769 550.00 837 500.00 927 600.00 1 013 027.00 1 176 500.00 1 310 000.00 1 420 500.00
19. Kudus 775 000.00 840 000.00 889 000.00 990 000.00 1 150 000.00 1 380 000.00 1 608 200.00 1 740 900.00
20. Jepara 702 000.00 758 000.00 800 000.00 875 000.00 1 000 000.00 1 150 000.00 1 350 000.00 1 600 000.00
21. Demak 813 400.00 847 987.00 893 000.00 995 000.00 1 280 000.00 1 535 000.00 1 745 000.00 1 900 000.00
22. Semarang 824 000.00 880 000.00 941 600.00 1 051 000.00 1 208 200.00 1 419 000.00 1 610 000.00 1 745 000.00
23. Temanggung 709 500.00 779 000.00 866 000.00 940 000.00 1 050 000.00 1 178 000.00 1 313 000.00 1 431 500.00
24. Kendal 780 000.00 843 750.00 893 000.00 953 100.00 1 206 000.00 1 383 450.00 1 639 600.00 1 774 867.00
25. Batang 745 000.00 805 000.00 880 000.00 970 000.00 1 146 000.00 1 270 000.00 1 467 500.00 1 603 000.00
26. Pekalongan 760 000.00 810 000.00 873 000.00 962 000.00 1 145 000.00 1 271 000.00 1 463 000.00 1 583 697.50
27. Pemalang 675 000.00 725 000.00 793 000.00 908 000.00 1 066 000.00 1 193 400.00 1 325 000.00 1 460 000.00
28. Tegal 687 000.00 725 000.00 795 000.00 850 000.00 1 000 000.00 1 155 000.00 1 373 000.00 1 487 000.00
29. Brebes 681 000.00 717 000.00 775 000.00 859 000.00 1 000 000.00 1 166 550.00 1 310 000.00 1 418 100.00
1. Magelang 745 000.00 795 000.00 837 000.00 915 900.00 1 145 000.00 1 211 000.00 1 341 000.00 1 453 000.00
2. Surakarta 785 000.00 826 252.00 864 450.00 974 000.00 1 170 000.00 1 222 400.00 1 418 000.00 1 534 985.00
3. Salatiga 803 185.00 843 469.00 901 396.00 1 209 100.00 1 423 500.00 1 287 000.00 1 450 953.00 1 596 844.87
4. Semarang 939 756.00 961 323.00 991 500.00 980 000.00 1 165 000.00 1 685 000.00 1 909 000.00 2 125 000.00
5. Pekalongan 760 000.00 810 000.00 895 500.00 860 000.00 1 044 000.00 1 291 000.00 1 500 000.00 1 623 750.00
6. Tegal 700 000.00 735 000.00 795 000.00 914 275.68 1 066 603.43 1 206 000.00 1 385 000.00 1 499 500.00
2014
Upah Minimum Kabupaten/Kota Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2000 - 2017 (Rupiah)
20122010 2013
Cilacap
Kabupaten/Regency
Kabupaten/Kota
Regency/Municipa
lity
201620152011
173
Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), BBLR Dirujuk, dan Bergizi Buruk Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015
Kabupaten/Kota Regency/Municipality
Bayi Lahir/ Births BBLR/LBW Gizi Buruk/ Malnutrition
Kabupaten/Regency 1. Cilacap 29 536 1 254 76 2. Banyumas 28 810 10 319 57 3. Purbalingga 14 730 781 8
4. Banjarnegara 15 798 1 057 23 5. Kebumen 20 436 928 13
6. Purworejo 9 289 508 35 7. Wonosobo 13 044 622 20 8. Magelang 17 956 775 32
9. Boyolali 14 705 340 6 10. Klaten 17 002 887 13 11. Sukoharjo 12 574 486 12 12. Wonogiri 11 588 558 48 13. Karanganyar 12 975 647 9 14. Sragen 13 847 499 6
15. Grobogan 22 089 787 26 16. Blora 12 013 630 55
17. Rembang 9 014 475 31 18. Pati 17 909 654 33 19. Kudus 15 587 462 16
20. Jepara 21 116 671 45 21. Demak 20 665 693 13
22. Semarang 14 127 660 26
23. Temanggung 10 959 516 27 24. Kendal 15 456 269 28 25. Batang 12 589 726 27 26. Pekalongan 15 596 618 46 27. Pemalang 24 590 788 5 28. Tegal 27 314 1 253 57
29. Brebes 33 312 1 572 82
Kota/Municipality 1. Magelang 1 600 97 9 2. Surakarta 10 324 264 - 3. Salatiga 2 684 98 3 4. Semarang 27 334 311 13 5. Pekalongan 5 921 299 7
6. Tegal 4 374 239 15
174
Jumlah Keluarga Menurut Kabupaten/Kota dan Klasifikasi di Provinsi Jawa Tengah, 2015
Number of Households by Regency/Municipality and Household Clasification in Jawa Tengah Province, 2015
Kabupaten/Kota Regency/Municipality
Pra Sejahtera
Keluarga Sejahtera
Jumlah Total
Prosperous Family
Pre-prosperous Family I II III III+
1 Cilacap 87 448 326 279 134 485 - - 548 212
2 Banyumas 70 499 248 090 105 863 - - 424 452
3 Purbalingga 44 730 144 904 66 295 - - 255 929
4 Banjarnegara 37 253 135 445 68 063 - - 240 761
5 Kebumen 48 096 223 605 85 004 - - 356 705
6 Purworejo 42 238 132 901 44 379 - - 219 518
7 Wonosobo 41 426 135 393 70 179 - - 246 998
8 Magelang 94 458 183 281 66 268 - - 344 007
9 Boyolali 83 700 140 040 64 897 - - 288 637
10 Klaten 52 689 238 684 77 842 - - 369 215
11 Sukoharjo 28 698 155 022 58 041 - - 241 761
12 Wonogiri 43 096 216 122 70 868 - - 330 086
13 Karanganyar 27 548 158 725 77 247 - - 263 520
14 Sragen 86 111 126 568 56 722 - - 269 401
15 Grobogan 267 032 114 948 61 766 - - 443 746
16 Blora 165 558 76 077 34 515 - - 276 150
17 Rembang 58 082 77 738 39 457 - - 175 277
18 Pati 117 037 202 358 86 571 - - 405 966
19 Kudus 29 847 133 993 56 201 - - 220 041
20 Jepara 86 539 163 216 84 572 - - 334 327
21 Demak 78 549 136 744 81 539 - - 296 832
22 Semarang 67 657 157 717 79 241 - - 304 615
23 Temanggung 41 719 114 875 57 401 - - 213 995
24 Kendal 81 674 133 201 60 325 - - 275 200
25 Batang 37 046 67 714 30 091 - - 134 851
26 Pekalongan 46 046 164 363 70 292 - - 280 701
27 Pemalang 82 816 215 520 98 069 - - 396 405
28 Tegal 63 691 223 760 100 178 - - 387 629
29 Brebes 102 428 264 389 121 994 - - 488 811
1 Magelang 2 919 22 582 7 242 - - 32 743
2 Surakarta 8 665 77 509 25 329 - - 111 503
3 Salatiga 4 482 27 283 10 384 - - 42 149
4 Semarang 32 821 220 001 95 608 - - 348 430
5 Pekalongan 5 782 49 250 19 159 - - 74 191
6 Tegal 7 287 50 052 19 822 - - 77 161
175
Laporan Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Domisili Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016
Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality
Domisili/ Domicile Luar Domisili/
Outside of Domicile
Jumlah/
Total %
Jumlah/ Total
%
Kabupaten/ Regency
1. Cilacap
68.00
0.38
-
-
-
-
2. Banyumas
966.00
5.33
-
-
161.00
0.17
3. Purbalingga
202.00
1.12
-
-
33.00
0.16
4. Banjarnegara
-
-
-
-
-
5. Kebumen
-
-
-
-
-
6. Purworejo
-
-
-
-
-
7. Wonosobo
126.00
0.70
-
-
23.00
0.18
8. Magelang
105.00
0.58
-
-
18.00
0.17
9. Boyolali
114.00
0.63
-
-
31.00
0.27
10. Klaten
648.00
3.58
-
-
92.00
0.14
11. Sukoharjo
730.00
4.03
29.00
1.49
123.00
0.17
12. Wonogiri
153.00
0.84
2.00
0.10
26.00
0.17
13. Karanganyar
233.00
1.29
-
-
43.00
0.18
14. Sragen
-
-
-
-
-
15. Grobogan
609.00
3.36
-
-
91.00
0.15
16. Blora
722.00
3.99
27.00
1.39
7.00
0.01
17. Rembang
112.00
0.62
-
-
17.00
0.15
18. Pati
476.00
2.63
-
-
10.00
0.02
19. Kudus
20.00
0.11
-
-
-
-
20. Jepara
816.00
4.51
1.00
0.05
121.00
0.15
176
21. Demak
20.00
0.11
-
-
3.00
0.15
22. Semarang
156.00
0.86
-
-
28.00
0.18
23. Temanggung 4
694.00
25.92
-
-
139.00
0.03
24. Kendal
37.00
0.20
-
-
4.00
0.11
25. Batang
116.00
0.64
-
-
21.00
0.18
26. Pekalongan
6.00
0.03
-
-
1.00
0.17
27. Pemalang
27.00
0.15
3.00
0.15
4.00
0.15
28. Tegal
151.00
0.83
5.00
0.26
34.00
0.23
29. Brebes
2.00
0.01
-
-
-
-
Kota/ Municipality
1. Kota Magelang
370.00
2.04
2.00
0.10
75.00
0.20
2. Kota Surakarta 1
079.00
5.96
-
-
122.00
0.11
3. Kota Salatiga
293.00
1.62
-
-
55.00
0.19
4. Kota Semarang 4
984.00
27.52 1
872.00
96.45
999.00
0.20
5. Kota Pekalongan
45.00
0.25
-
-
13.00
0.29
6. Kota Tegal
32.00
0.18
-
-
7.00
0.22
177
Laporan Penerbitan Akta Perkawinan Berdasarkan Domisili Kepemilikan Akta Pencatatan Sipil Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah, 2016
Angka Perceraian/Angka Perkawinan
Kabupaten/ Kota Regency/ Municipality
Domisili/ Domicile Luar Domisili/
Outside of Domicile
Jumlah/ Total
% Jumlah/
Total %
Kabupaten/ Regency
1. Cilacap
68.00
0.38
-
-
-
-
2. Banyumas
966.00
5.33
-
-
161.00
0.17
3. Purbalingga
202.00
1.12
-
-
33.00
0.16
4. Banjarnegara
-
-
-
-
-
5. Kebumen
-
-
-
-
-
6. Purworejo
-
-
-
-
-
7. Wonosobo
126.00
0.70
-
-
23.00
0.18
8. Magelang
105.00
0.58
-
-
18.00
0.17
9. Boyolali
114.00
0.63
-
-
31.00
0.27
10. Klaten
648.00
3.58
-
-
92.00
0.14
11. Sukoharjo
730.00
4.03
29.00
1.49
123.00
0.17
12. Wonogiri
153.00
0.84
2.00
0.10
26.00
0.17
13. Karanganyar
233.00
1.29
-
-
43.00
0.18
14. Sragen
-
-
-
-
-
15. Grobogan
609.00
3.36
-
-
91.00
0.15
16. Blora
722.00
3.99
27.00
1.39
7.00
0.01
17. Rembang
112.00
0.62
-
-
17.00
0.15
18. Pati
476.00
2.63
-
-
10.00
0.02
19. Kudus
20.00
0.11
-
-
-
-
178
20. Jepara
816.00
4.51
1.00
0.05
121.00
0.15
21. Demak
20.00
0.11
-
-
3.00
0.15
22. Semarang
156.00
0.86
-
-
28.00
0.18
23. Temanggung 4
694.00
25.92
-
-
139.00
0.03
24. Kendal
37.00
0.20
-
-
4.00
0.11
25. Batang
116.00
0.64
-
-
21.00
0.18
26. Pekalongan
6.00
0.03
-
-
1.00
0.17
27. Pemalang
27.00
0.15
3.00
0.15
4.00
0.15
28. Tegal
151.00
0.83
5.00
0.26
34.00
0.23
29. Brebes
2.00
0.01
-
-
-
-
Kota/ Municipality
1. Kota Magelang
370.00
2.04
2.00
0.10
75.00
0.20
2. Kota Surakarta 1
079.00
5.96
-
-
122.00
0.11
3. Kota Salatiga
293.00
1.62
-
-
55.00
0.19
4. Kota Semarang 4
984.00
27.52 1
872.00
96.45
999.00
0.20
5. Kota Pekalongan
45.00
0.25
-
-
13.00
0.29
6. Kota Tegal
32.00
0.18
-
-
7.00
0.22
179
2010 2011 2012 2013 2014 2015PROVINSI JAWA TENGAH 0.34 0.38 0.38 0.39 0.38 0.38
Kabupaten Cilacap 0.25 0.3 0.32 0.37 0.34 0.34
Kabupaten Banyumas 0.34 0.35 0.34 0.36 0.32 0.32
Kabupaten Purbalingga 0.24 0.28 0.33 0.32 0.3 0.3
Kabupaten Banjarnegara 0.26 0.36 0.33 0.39 0.34 0.34
Kabupaten Kebumen 0.23 0.34 0.35 0.31 0.28 0.28
Kabupaten Purworejo 0.29 0.36 0.31 0.34 0.38 0.38
Kabupaten Wonosobo 0.25 0.35 0.38 0.34 0.35 0.35
Kabupaten Magelang 0.25 0.32 0.33 0.34 0.34 0.34
Kabupaten Boyolali 0.27 0.36 0.38 0.4 0.3 0.3
Kabupaten Klaten 0.25 0.32 0.33 0.34 0.36 0.36
Kabupaten Sukoharjo 0.3 0.33 0.35 0.34 0.35 0.35
Kabupaten Wonogiri 0.29 0.35 0.32 0.34 0.33 0.33
Kabupaten Karanganyar 0.29 0.37 0.4 0.33 0.36 0.36
Kabupaten Sragen 0.28 0.35 0.37 0.35 0.33 0.33
Kabupaten Grobogan 0.28 0.32 0.35 0.34 0.34 0.34
Kabupaten Blora 0.26 0.33 0.38 0.41 0.39 0.39
Kabupaten Rembang 0.19 0.27 0.33 0.32 0.33 0.33
Kabupaten Pati 0.24 0.29 0.29 0.3 0.31 0.31
Kabupaten Kudus 0.24 0.35 0.34 0.34 0.37 0.37
Kabupaten Jepara 0.2 0.32 0.35 0.33 0.31 0.31
Kabupaten Demak 0.24 0.31 0.34 0.33 0.32 0.32
Kabupaten Semarang 0.28 0.33 0.36 0.31 0.31 0.31
Kabupaten Temanggung 0.28 0.38 0.35 0.34 0.38 0.38
Kabupaten Kendal 0.27 0.37 0.36 0.32 0.34 0.34
Kabupaten Batang 0.28 0.28 0.31 0.3 0.29 0.29
Kabupaten Pekalongan 0.23 0.28 0.28 0.27 0.29 0.29
Kabupaten Pemalang 0.2 0.26 0.25 0.24 0.28 0.28
Kabupaten Tegal 0.3 0.28 0.32 0.32 0.33 0.33
Kabupaten Brebes 0.23 0.33 0.32 0.31 0.32 0.32
Kota Magelang 0.31 0.34 0.37 0.33 0.36 0.36
Kota Surakarta 0.34 0.33 0.37 0.35 0.36 0.36
Kota Salatiga 0.35 0.34 0.35 0.37 0.35 0.35
Kota Semarang 0.32 0.35 0.35 0.35 0.31 0.31
Kota Pekalongan 0.28 0.31 0.33 0.32 0.34 0.34
Kota Tegal 0.24 0.32 0.33 0.32 0.31 0.31
Wilayah Jateng Gini Rasio
180
Jumlah Fasilitas Kesehatan Menurut Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah, 2015 - 2016
Number of Health Facilities by Regency/Municipality in Jawa Tengah Province, 2015 - 2016
2016 2015 2016 2015 2016
1. 2 493 1694726 1703390 0.001472214 0.0014642. 2 329 1635909 1650625 0.001822228 0.0014113. 1 444 898376 907507 0.001597327 0.0015914. 1 837 901826 907410 0.002029216 0.0020245. 2 485 1184882 1188603 0.002077 0.0020916. 1 913 710386 712686 0.002691494 0.0026847. 1 516 777122 780793 0.001935346 0.0019428. 2 669 1245496 1257123 0.002146133 0.0021239. 2 081 963690 969325 0.00215422 0.00214710. 2 550 1158795 1163218 0.002226451 0.00219211. 1 416 864207 871397 0.001631554 0.00162512. 2 466 949017 951975 0.002598478 0.0025913. 1 663 856198 864021 0.001899093 0.00192514. 1 903 879027 882090 0.002159206 0.00215715. 1 892 1351429 1358404 0.001419238 0.00139316. 1 360 852108 855573 0.001840142 0.0015917. 1 443 619173 624096 0.002275616 0.00231218. 1 918 1232889 1239989 0.001538662 0.00154719. 981 831303 841499 0.001166843 0.00116620. 1 343 1188289 1205800 0.001134404 0.00111421. 1 438 1117905 1129298 0.001331956 0.00127322. 1 913 1000887 1014198 0.001772428 0.00188623. 2 708 745825 752486 0.002351758 0.00359924. 1 649 942283 949682 0.001695881 0.00173625. 1 433 743090 749720 0.001927088 0.00191126. 1 626 873986 880092 0.001831837 0.00184827. 1 332 1288577 1292609 0.001029042 0.0010328. 1 782 1424891 1429386 0.001250622 0.00124729. 2 069 1781379 1788880 0.00108736 0.0011571. Magelang 222 120792 121112 0.001763362 0.0018332. Surakarta 704 512226 514171 0.001374393 0.0013693. Salatiga 313 183815 186420 0.001686478 0.0016794. Semarang 1 752 1701114 1729083 0.001021096 0.0010135. Pekalongan 450 296404 299222 0.001589047 0.0015046. 195 246119 247212 0.0007923 0.000789Tegal
Pekalongan
Pemalang
Tegal
Brebes
Jepara
Demak
Semarang
Temanggung
Kendal
Batang
Sragen
Grobogan
Blora
Rembang
Pati
Kudus
Magelang
Boyolali
Klaten
Sukoharjo
Wonogiri
Karanganyar
Purbalingga
Banjarnegara
Regency/Municipality
Kebumen
Purworejo
Wonosobo
Kabupaten/Regency
Cilacap
Banyumas
Jumlah total
fasilkes jumlah pendudukfasilitas/penduduk
Kabupaten/KotaRumah Sakit/ Hospital
181
2013 2014 20151. 2992.8 4597.8 34932. 5384 5226.2 4665.53. 2924 2955.6 2821.1674. 3948.4 3807.4 33395. 4325.4 4841.8 8894.3336. 1700.4 1725.4 2129.57. 3816.4 1250.8 1556.1678. 7994.6 3506.4 1307.3339. 1376.2 1629.8 762.333310. 7866.6 5108.2 4919.511. 4794.6 2508 179712. 1951.6 1963.2 762.833313. 3192.4 2943.6 1474.514. 4896.6 3441.8 2268.33315. 4332.4 2707.8 2024.16716. 2461.4 2922.2 1243.16717. 1559 1232.2 1063.518. 5603.8 4464 367619. 3264.8 2936.8 1162.16720. 6288.2 4821.4 1662.16721. 4668.4 5572 5838.16722. 4585.8 4678.6 2932.16723. 4017 3922 1582.33324. 5026 2661.2 439025. 2794.6 2819.2 2715.526. 5449 4049.8 2490.16727. 5086.4 4887 447128. 11633.2 2938.4 5489.33329. 7641.8 7636.4 1224.51. Magelang 749 274.2 8282. Surakarta 3023.2 2071.4 12823. Salatiga 960.8 800.8 1061.8334. Semarang 7832 7985.4 4921.6675. Pekalongan 2654 1631.8 1702.1676. 1542.4 1232.6 2082.167Tegal
Tegal
Brebes
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB, dan Malaria
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah
Semarang
Temanggung
Kendal
Batang
Pekalongan
Pemalang
Sukoharjo
Wonogiri
Karanganyar
Sragen
Grobogan
Blora
Rembang
Pati
Purworejo
Wonosobo
Magelang
Boyolali
Klaten
Kudus
Jepara
Demak
Kabupaten/Regency
Cilacap
Banyumas
Purbalingga
Banjarnegara
Kebumen
kasus penyakit seriusKabupaten/Kota
Regency/Municipality
