KOMITMEN PEMBANGUNAN MANUSIA:Kebijakan dan Anggaran1

Disusun oleh:Slamet Sugiharto

Widyaiswara Utama

A. PENGANTAR

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional menyatakan bahwa pembangunan nasional adalah upaya yang

dilaksanakan oleh segenap komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.

Dari pengertian tersebut bisa dipahami bahwa pembangunan itu menjadi tanggung jawab

pemerintah (pusat dan daerah), swasta, dan masyarakat dan harus diarahkan pada

terwujudnya tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan

ikut aktif menciptakan ketertiban dunia.

Berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan umum, Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Nasional 2004-2009 telah menetapkan sasaran-sasaran yang salah satu sasarannya adalah

meningkatnya kualitas manusia secara menyeluruh yang tercermin dari membaiknya

angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Di sisi lain, Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menegaskan

bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan

dan peran serta masyarakat. Hal itu jelas menunjukkan adanya kewajiban dari pemerintah

1 Disampaikan pada Temu Ilmiah Ikatan Widyaiswara Indonesia (IWI) Propinsi DIY bekerjasama dengan Balai Diklat Keuangan III Yogyakarta pada tanggal 15 Agustus 2007.

73

daerah untuk ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang salah satu ukurannya

adalah perbaikan angka IPM.

Memperhatikan hal di atas, maka pertanyaannya adalah bagaimana komitmen

pemerintah terkait dengan upaya-upaya yang seharusnya dilakukan untuk mendukung

perwujudan perbaikan nilai IPM tersebut. Tulisan ini mencoba membahas konsep

mengenai IPM sebagai salah satu indikator pembangunan, kemudian menyajikan kondisi

IPM Indonesia, dan diakhiri dengan membahas upaya peningkatan IPM dari aspek

kebijakan perencanaan dan anggaran baik di tingkat Pusat maupun Daerah. Harapannya

adalah dengan pemahaman yang lebih baik tentang konsep IPM sebagai salah satu dari

indikator pembangunan dan kondisi IPM di Indonesia, maka seluruh komponen bangsa

menjadi lebih fokus dalam mempertimbangkan kebijakan, program, dan anggaran dalam

upayanya meningkatkan kesejahteraan rakyat yang salah satu ukurannya adalah IPM.

KONSEP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Semua orang sepakat bahwa untuk bisa mengetahui keberhasilan pembangunan

diperlukan adanya tolok ukur atau indikator pembangunan. Indikator pembangunan

adalah fakta, kualitas, atau situasi dari berbagai aspek pembangunan yang digunakan

untuk menunjukkan (mengindikasikan) keberhasilan/kegagalan pembangunan. Dengan

sendirinya perbedaan mengenai konsep dan definisi pembangunan menyebabkan adanya

perbedaan dalam mengukur dan membandingkan tingkat pembangunan suatu masyarakat

atau negara. Memperhatikan definisi pembangunan yang ada, maka pada dasarnya

terdapat dua macam indikator pembangunan, yaitu indikator ekonomi dan indikator non-

ekonomi atau campuran. Salah satu indikator campuran yang dikembangkan adalah

Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

IPM dikembangkan dari konsep pembangunan manusia. Untuk pertama kalinya

pada tahun 1990, Program Pembangunan PBB (United Nations Development Programme

– UNDP) mempublikasikan Human Development Report (Laporan Pembangunan

Manusia). Menurut laporan tersebut, Pembangunan Manusia (Human Development)

adalah suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi masyarakat. Yang paling

74

kritis diantara pilihan-pilihan tersebut adalah untuk menjalani hidup sehat dan panjang

usia, untuk memperoleh pendidikan dan akses ke sumberdaya yang diperlukan bagi suatu

standar kehidupan yang layak. Pilihan penting lainnya menyangkut kebebasan politik,

hak asasi manusia, dan harga diri.

Menurut UNDP, terdapat empat komponen utama dari konsep pembangunan

manusia, yaitu:

a. Produktivitas. Masyarakat harus mampu meningkatkan produktivitasnya dan

berpartisipasi dalam proses menghasilkan upah dan pendapatan. Karena itu,

pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari model pembangunan manusia.

b. Pemerataan. Masyarakat harus punya akses ke peluang yang sama. Semua batasan

bagi peluang politik dan ekonomi harus dihapuskan, sehingga setiap orang dapat

berpartisipasi dalam meraih peluang politik dan ekonomi serta memperoleh manfaat

dari peluang tersebut.

c. Berkelanjutan. Akses ke peluang harus dipastikan tidak hanya untuk generasi

sekarang, tapi juga bagi generasi yang akan datang. Semua bentuk modal: fisik,

manusia, maupun lingkungan, harus selalu dipelihara dan dibarukan.

d. Pemberdayan. Pembangunan harus dilakukan oleh masyarakat sendiri, bukan hanya

untuk mereka. Masyarakat harus terlibat sepenuhnya dalan proses yang

mempengaruhi kehidupan mereka.

Jika konsep pembangunan manusia tersebut hendak dioperasionalkan menjadi

kebijakan, seperti halnya konsep pembangunan lainnya, maka pembangunan manusia

harus mudah diukur dan dimonitor. Meskipun begitu, perlu disadari bahwa adalah tidak

mungkin untuk menciptakan suatu ukuran yang komprehensif atau bahkan satu set

indikator-indikator yang bisa secara tepat mengukur pembangunan manusia. Hal itu

dikarenakan banyak dimensi dari pembangunan manusia yang sulit untuk

dikuantifikasikan. Suatu ukuran komposit (campuran) yang sederhana bisa secara efektif

menarik perhatian terkait isu pembangunan manusia. Tetapi harus disadari bahwa konsep

pembanggunan manusia tetaplah jauh lebih kompleks, mendalam dan kaya dibandingkan

dengan tolok ukur yang digunakan untuk mengukurnya (IPM).

75

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI)

adalah suatu indeks gabungan (composite index) yang mengukur rata-rata pencapaian

suatu negara berkaitan dengan tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu berumur

panjang dan sehat (long and healthy life) yang diukur dengan angka harapan hidup pada

saat lahir; penguasaan pengetahuan (knowledge) yang diukur dengan angka melek huruf

orang dewasa (adult litercy rate) dan angka kasar partisipasi sekolah gabungan

(combined gross enrollment ratio) untuk tingkat SD, SLTP dan SLTA; serta tingkat

kesejahteraan hidup yang memadai (decent standard of living) yang diukur dengan PDB

per kapita dalam paritas daya beli (purchasing power parity – PPP) Dollar Amerika.

Perlu ditekankan sekali lagi bahwa konsep pembangunan manusia itu jauh lebih

luas dan kompleks dari pada suatu indeks tunggal gabungan seperti IPM, tetapi

setidaknya IPM menawarkan alternatif yang lebih baik jika dibandingkan Produk

Nasional Bruto (PNB) atau Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita sebagai ukuran

kesejahteraan umat manusia, disamping itu, IPM juga menyediakan titik masuk (entry

point) yang bermanfaat dalam memahami sapek-aspek lain dari pembangunan manusia.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA INDONESIA

Human Development Report (HDR) 2004 menyajikan IPM tahun 2002 untuk 177

negara anggota PBB secara lengkap. IPM tersebut dihitung berdasarkan data seri

internasional yang tersedia pada saat HDR 2004 dipersiapkan. Karena lembaga internal

penghasil data terkait secara terus menerus memperbaiki data serinya maka seringkali

perubahan nilai dan rangking IPM suatu negara dari tahun ke tahun sesuai edisi HDR

lebih mencerminkan revisi data daripada perubahan yang sesungguhnya dalam negara

yang bersangkutan. Disamping itu, perubahan cakupan negara-negara yang disajikan juga

mempengaruhi rangking suatu negara, bahkan ketika suatu metodologi yang baku

diterapkan. Akibatnya, rangking suatu negara bisa turun drastis pada dua HDR yang

berurutan, tetapi ketika data yang sudah direvisi dan bisa dibandingkan yang digunakan,

maka bisa terjadi nilai dan rangking IPM negara tersebut sebenarnya mengalami

76

kemajuan. Demikian juga negara-negara dengan nilai IPM yang relatif sama, perubahan

rangking diantara mereka seringkali merefleksikan perbedaan yang kecil dalam indikator

yang mendasarinya. Karena itu nilai dan rangking IPM yang dipublikasikan dalam edisi

HDR yang berbeda biasanya tidak bisa secara langsung dibandingkan.

Berdasarkan nilai IPMnya, 177 negara yang IPMnya disajikan dalam tabel IPM

pada HDR 2004 dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu negara-negara yang tergolong

pembangunan manusianya tinggi (high human development- IPM 0,800), menengah

(medium human development- 0,500 IPM O,800), dan rendah (low human

development- IPM 0,500 ). Norwegia adalah negara dengan nilai IPM tertinggi, yaitu

0,956 dan menduduki rangking pertama. Untuk kelompok medium human development,

yang tertinggi adalah Bulgaria dengan nilai IPM 0,796 dan menduduki rangking 56.

Pakistan adalah rangking tertinggi diantara negara-negara yang tergolong rendah

pembangunan manusianya dengan nilai IPM 0,497 dan rangking 142.

Tabel 1. IPM beberapa negara terpilih sesuai HDR 2004.

Negara Angka HarapanHidup (th)

AngkaMelek HurufDewasa (%)

Angka PartisipasiSekolahGabungan (%)

PDB/kap(PPPUS$)

NilaiIPM

Rang-king

High Human DevelopmentNorwegiaUSAJepangSingapuraBrunei

78,977,081,578,076,2

99999992,593,9

9892848773

36.60035.75026.94024.04019.210

0,9560,9390,9380,9020,867

1892533

Medium Human DevelopmentBulgariaMalaysiaThailandPhlippinaIndonesiaVietnamKambojaMyanmarLaos

70,973,069,169,866,668,657,457,254,3

98,688,792,692,687,990,369,485,366,4

767073816564594859

7.1309.1207.0104.1703.2302.3002.0601.0271.720

0,7960,7930,7680,7530,6920,6910,5680,5510,534

56597683111112130132135

Low Human DevelopmentPakistan 60,8 41,5 37 1.940 0,497 142Sumber: diolah dari HDR 2004

77

Bagaimana dengan Indonesia? Untuk HDR 2004, dengan nilai IPM 0,692,

Indonesia termasuk dalam kelompok negara-negara dengan pembangunan manusianya

termasuk kelompok menengah dan menduduki rangking 111; posisi itu hanya sedikit

lebih baik dari Vietnam yang menduduki posisi 112 dengan nilai IPM 0,691.

Bagaimana dengan negara ASEAN lainnya? Dua negara ASEAN, yaitu Brunei

dan Singapura tergolong dalam negara dengan pembangunan manusia yang tinggi,

berturut-turut memiliki nilai IPM 0,902 dan 0,867 dan menduduki rangking 25 dan 33.

Negara ASEAN lainnya termasuk dalam kelompok menengah, 3 negara yaitu Malaysia,

Thailand dan Philippina berada di atas Indonesia (berturut-turut rangking 59, 76 dan 83)

dan 4 lainnya yaitu Vietnam, Kamboja, Myanmar dan Laos berada di bawah Indonesia

(berturut-turut rangking 112, 130, 132, 135). Selengkapnya bisa dilihat pada Tabel 1.

HDR 2004 juga menyajikan tren HDI menggunakan data dan pendekatan yang

‘comparable’. Berdasarkan hal itu, sebenarnya nilai HDI Indonesia mengalami

perkembangan yang cukup signifikan. Pada tahun 1975, nilai HDI Indonesia adalah 0,467

yang berarti ada dikelompok lower human development. Pada tahun 1990 angka itu

menjadi 0,623 dan menjadi 0,692 pada tahun 2002 yang berarti berada di kelompok

medium human development.

Dari uraian diatas bisa disimpulkan bahwa sebenarnya HDI Indonesia secara

relatif tidaklah terlalu jelek, masih tetap terlihat adanya trend peningkatan, meskipun

kecepatannya berkurang. Hal itu tentunya berkaitan dengan krisis multi dimensi yang

dihadapi Indonesia sejak akhir tahun 90an.

Dalam konteks otonomi daerah, pemerintah Indonesia bekerjasama dengan

UNDP juga telah menyusun Indonesia Human Development Report (IHDR) 2004 yang

memotret kondisi pembangunan manusia di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota di

Indonesia. Metode yang dipergunakan mengikuti metode yang digunakan secara

internasional dengan beberapa modifikasi. Modifikasi tersebut antara lain penggunaan

78

rata-rata lama sekolah untuk menggantikan angka kasar partisipasi sekolah gabungan,

dan pendekatan pengeluaran untuk mengukur PDRB perkapita. Tabel 2 berikut ini

menyajikan data IPM dari 30 propinsi yang tercantum dalam IHDR 2004 , sementara

Tabel 3 menyajikan 10 Kabupaten/Kota dengan IPM tertinggi dan 10 Kabupaten/Kota

dengan IPM terendah.

Tabel 2. IPM 30 propinsi di Indonesia sesuai IHDR 2004

PROPINSI

Angka HarapanHidup (th)

AngkaMelek HurufDewasa (%)

Rata-rata lama Sekolah(th)

Pengeluaran/kap(ribu rupiah)

NilaiIPM

Rang-king

1. DKI Jakarta2. Sulawesi Utara3. DI Yogyakarta4. Kalimantan Timur5. Riau

72,370,972,469,468,1

98,298,885,995,296,5

10,48,68,18,58,3

616,9587,9611,3591,6588,3

0.7560,7130.7080,7000,691

12345

6. Kalimantan Tengah7. Sumatra Utara8. Sumatra Barat9. Bali10. Jambi11. Banten12. Maluku13. Jawa Tengah14. Bengkulu15. NAD16. Sumatra Selatan17. Jawa Barat18. Lampung19. Maluku Utara20. Bangka Belitung21. Sulawesi Selatan22. Sulawesi Tengah23. Kalimantan Selatan24. Gorontalo25. Jawa Timur

69,467,366,170,066,962,465,568,965,467,765,764,566,163,065,668,663,361,364,266,0

96,496,195,184,294,793,896,385,793,095,894,193,193,095,891,783,593,393,395,283,2

7,68,48,07,67,47,98,06,57,67,87,17,26,98,46,66,87,37,06,56,5

585,8589,2589,0596,3585,6608,7576,3594,2586,6557,5582,9592,0583,3583,4588,2586,7580,2596,2573,3593,8

0,6910,6880,6750,6750,6710,6660,6650,6630,6620,6600,6600,6580,6580,6580,6540,6530,6440,6430,6410,641

678910111213141516171819202122232425

26. Sulawesi Tenggara27. Kalimantan Barat28. NTT29. Papua30. NTB

65,164,463,865,259,3

88,286,984,174,477,8

7,36,36,06,05,8

577,9580,4563,1578,2583,1

0,6410,6290,6030,6010,578

2627282930

INDONESIA 66,2 89,5 7,1 591,2 0,658Sumber: diolah dari IHDR 2004

79

Tabel 3. IPM 20 Kabupaten/ Kota terpilih sesuai IHDR 2004

KABUPATEN/KOTA

Angka HarapanHidup (th)

AngkaMelek HurufDewasa (%)

Rata-rata lama Sekolah(th)

Pengeluaran/kap(ribu rupiah)

NilaiIPM

Rang-king

A. 10 TERATAS

1. Jakarta Timur2. Jakarta Selatan3. Yogyakarta4. Jakarta Utara5. Jakarta Barat6. Denpasar7. Jakarta Pusat8. Manado9. Palangkaraya10. Pematang Siantar

72,571,772,972,272,372,470,771,572,970,9

98,598,394,998,297,994,798,199,898,898,7

10,910,710,79,810,010,710,510,910,510,3

614,1619,1615,4616,7614,4614,2617,2595,5591,4606,9

0.7600,7570.7530,7510,7500,7490,7480,7420,7420,741

12345678910

B. 10 TERBAWAH

11. Sumenep12. Situbondo13. Lombok Timur14. Lombok Barat15. Bondowoso16. Nabire17. Lombok Tengah18. Sumba Barat19. Sampang20. Jayawijaya

61,261,557,757,959,066,157,562,457,564,7

69,666,675,572,965,375,568,171,656,232,0

4,14,55,55,04,75,04,85,32,92,2

592,5590,6582,3577,8583,3499,1583,3526,0580,0570,2

0,5650,5620,5610,5500,5410,5410,5390,5340,4970,470

332333334335336337338339340341

INDONESIA 66,2 89,5 7,1 591,2 0,658Sumber: diolah dari IHDR 2004

Dari Tabel 2 dan Tabel 3 setidaknya bisa diambil kesimpulan:

a. Kesenjangan pembangunan antara Jawa dan Luar Jawa dengan tolok ukur IPM tidak

terlihat nyata. Hal itu terlihat:

Dari 5 propinsi dengan nilai IPM tertinggi terdapat 3 propinsi dari luar Jawa.

Meskipun 5 terendah semuanya berasal dari luar Jawa, tetapi antara Propinsi

Jawa Timur dan Sulawesi Tenggara yang menduduki urutan 25 dan 26 memiliki

nilai IPM yang sama.

80

Dari 10 kabupaten/kota dengan nilai IPM tertinggi terdapat 4 kabupaten/kota

dari luar Jawa; sementara dari 10 kabupaten/kota dengan nilai IPM terendah

terdapat 4 kabupaten/kota di Propinsi Jawa Timur.

b. Semua nila IPM propinsi berada di tingkatan medium human development, sementara

untuk IPM kabupaten/kota terdapat 2 kabupaten dengan IPM dibawah 0,500 (low

human development) yaitu Kabupaten Sampang dengan IPM 0,497 dan Kabupaten

Jayawijaya dengan IPM 0,470.

c. Dari 6 propinsi di Jawa, Propinsi Jawa Timur menduduki posisi terendah (rangking

25), sementara DKI, DI Yogyakarta, Banten, Jawa Tengah, dan Jawa Barat berturut-

turut menduduki posisi 1, 3, 11, 13, dan 17.

UPAYA PENINGKATAN IPM

Menurut Supriyoko (2003) dalam rangka peningkatan nilai IPM Indonesia

diperlukan tiga hal yaitu visi, komitmen, dan disiplin. Visi diperlukan untuk

memfokuskan program-program pembangunan dalam jangka panjang, sehingga siapapun

yang memimpin bangsa bisa tetap fokus pada upaya mencapai visi. Komitmen diperlukan

agar apa yang sudah disepakati dalam tataran ide bisa diimplementasikan dalam tataran

operasional dan anggaran. Disiplin di berbagai bidang sangat diperlukan untuk

meningkatkan akses dan mutu pendidikan dan kesehatan, serta meningkatkan

produktivitas kerja yang diperlukan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional menyatakan bahwa visi

pembangunan jangka panjang adalah: INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL

DAN MAKMUR. Sebagai ukuran tercapainya Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil dan

Makmur, pembangunan nasional dalam 20 tahun mendatang diarahkan pada pencapaian

sasaran-sasaran pokok antara lain Terwujudnya daya saing bangsa untuk mencapai

masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera yang antara lain ditunjukkan oleh

kualitas SDM yang makin meningkat, termasuk peran perempuan dalam pembangunan.

Secara umum peningkatan kualitas SDM Indonesia ditandai dengan meningkatnya IPM

dan Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta tercapainya penduduk tumbuh seimbang.

81

Selanjutnya dalam Agenda Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam

RPJM 2004 – 2009 ditetapkan sasaran ke tiga, yaitu meningkatnya kualitas manusia yang

secara menyeluruh tercermin dari membaiknya angka Indeks Pembangunan Manusia

(IPM) serta meningkatnya pemahaman dan pengamalan ajaran-ajaran agama. Untuk

mencapai sasaran tersebut, disusun prioritas dan arah kebijakan antara lain:

a. Peningkatan akses masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas

b. Peningkatan akses masyarakat terhasap pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas

c. Peningkatan perlindungan dan kesejahteraan sosial.

Visi dan prioritas kebijakan pembangunan jangka panjang dan menengah tersebut

setiap tahunnya harus dioperasinalkan dalam komitmen program, kegiatan dan anggaran

tahunan, dengan perkataan yang lain harus tercermin dalam APBN. Menurut perhitungan

dalan IHDR 2004, dibutuhkan sedikitnya anggaran sebesar Rp 103 triliyun atau 5,8% dari

GDP setiap tahunnya untuk bisa memenuhi 4 hak dasar warganegara yaitu pangan,

pendidikan, kesehatan dan perlindungan. Dari jumlah itu, yang baru bisa dipenuhi baru

Rp 53,7 triliyun per tahun (52,13% dari yang dibutuhkan) yang berarti masih kekurangan

Rp 49,3 triliyun setiap tahunnya,

Tabel 4 menyajikan perbandingan relatif belanja pemerintah di sektor pendidikan

dan kesehatan dari beberapa negara, serta tingkat pemerataan pendapatan yang diukur

dengan Indeks Gini dikaitkan dengan ranking negara tersebut dalam hal pembangunan

manusia sebagai mana diukur dengan IPM. Dari data tersebut terlihat bahwa secara relatif

komitmen pemerintah Indonesia dalam meningkatkan IPM masih relatif tertinggal dari

negara-negara lain yang memiliki ramngking IPM lebih tinggi maupun yang lebih

rendah.

Dari dua hal tersebut terlihat bahwa masih diperlukan usaha yang keras untuk

mewujudkan konsistensi dan disiplin antara kebijakan jangka panjang dan menengah

dengan kebijakan tahunan dan anggaran yang sifatnya lebih operasional untuk

mewujudkan peningkatan IPM secara signifikan guna mengejar ketertinggalan dalam

pembangunan manusia.

82

Tabel 4. Perbandingan relatif komitmen anggaran pembangunan manusia dari

beberapa negara

Dalam konteks otonomi daerah, kebijakan di tingkat nasional harus tercermin di

tingkat daerah. Hal itu sesuai dengan amanat uu no.25/2004 yang menyatakan bahwa

daerah propinsi maupun kabupaten/kota harus menyusun Rencana Jangka Panjang

Daerah (RPJP Daerah) yang mengacu kepada RPJP Nasional serta Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) yang harus disesuaikan dengan

RPJM Nasional. Disamping itu, program, kegiatan, dan anggaran tahunan pemerintah

83

daerah dan pemerintah pusat juga harus diserasikan dan dipadukan melalui proses

Musyawarah Perencanaan Pembanguan (Musrenbang).

Selanjutnya menurut uu no. 32/2004 bidang pelayanan kesehatan, yang erat

kaitannya dengan upaya meningkatkan angka harapan hidup, sudah menjadi urusan yang

menjadi kewenangan pemerintah Daerah (Pemda). Begitu juga pelayanan pendidikan

pada tingkat SD, SLTP, dan SLTA yang berkaiatan dengan perbaikan angka meleh huruf

dan angka partisipasi kasar sekolah gabungan ataupun rata-rata lama sekolah sudah

menjadi urusan Pemda. Karena itu, perbaikan IPM ke depan pada komponen tersebut

sangat erat terkait dengan komitmen pemerintah Daerah untuk mengupayakan pelayanan

kesehatan dan pendidikan di tingkat SD, SLTP dan SLTA yang terjangkau dan bermutu;

tidak hanya dalam retorika, tetapi juga dalam bentuk riil berupa anggaran untuk

pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan serta fasilitasi partisipasi

masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut.

Keadaan di lapangan sangat bervariasi antara daerah satu dengan lainnya. Ada

daerah yang telah menunjukkan komitmen dan konsistensi yang tinggi, tetapi disisi lain

banyak pula daerah yang belum konsisten antara perencanaan kebijakan dengan

perencanaan operasional dan anggarannya. Daerah yang sering menjadi contoh

konsistensi adalah Kabupaten Jembrana dan Tanah Datar.

Di Kabupaten Jembrana dengan alokasi dana 34,27% dari APBDnya

pemerintah Kabupaten Jembrana mampu membebaskan biaya pendidikan untuk tingkat

SD sampai SMA di sekolah Negeri dan beasiswa untuk murid sekolah swasta yang

berprestasi. Disamping itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan maka kesejahteraan

dan kualitas guru juga diperhatikan melalui tambahan insentif untuk guru berupa

tambahan kelebihan jam mengajar dan gaji ke 14 serta bantuan biaya untuk melanjutkan

pendidikan formal. Di bidang pelayanan kesehatan, maka dikembangkan program

Jaminan Kesehatan Jembrana (JKJ). Pemerintah menanggung klaim biaya pengobatan

bagi pemegang kartu JKJ sebesar Rp 27500,- untuk sekali berobat.

84

Di Kabupaten Tanah Datar, perluasan akses pendidikan dilakukan melalui

pemberian subsidi dan beasiswa. Pada tahun 2004 setidaknya ada 9000 anak dari

keluarga tidak mampu dibebaskan dari membayar SPP. Keseluruhan pembiayan di

bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Datar seluruhnya menyerap 54% dari APBD.

Perbaikan pelayanan pendidikan juga dilakukan dengan memperbaiaki rasio guru dan

murid, pengiriman guru bahasa Inggris untuk mengikuti diklat di Australia, dan

penyedian laboratorium komputer.

Peningkatan daya beli masyarakat terkait dengan kegiatan ekonomi dan investasi.

Berdasarkan dialog antara KADIN dan Capres beberapa waktu yang lalu terungkap,

bahwa kendala kegiatan ekonomi dan investasi di Indonesia itu terutama menyangkut

persoalan Legal (terutama kepastian hukum), Labor (terutama produktivitas tenaga kerja

dan hubungan industrial), Local (berkaitan dengan biaya dan proses perijinan), dan

Infrasrtuctures (terutama keterbatasan prasarana dan pemeliharaannya). Lagi-lagi hal itu

juga berkaitan erat dengan komitmen pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya

dalam menarik investasi dan mendorong kegiatan ekonomi, terutama berkaitan dengan

proses dan biaya perijinan serta dalam mengembangkan dan memelihara infrastruktur di

daerah. Pemerintah Pusat, disamping harus mendorong Pemda untuk memperbaiki

prosedur perijinan dan memprioritaskan pengembangan pengelolaan infrastruktur, juga

harus mengupayakan adanya kepastian hukum dan kebijakan perburuhan yang lebih

seimbang dalam mengakomodasi kepentingan pengusaha dan pekerja agar iklim investasi

di Indonesia menjadi lebih menarik. Dengan begitu kegiatan ekonomi akan semakin

meningkat, sehingga pendapatan perkapita sebagai cerminan daya beli juga meningkat.

PENUTUP

Akhirnya perlu disadari bahwa peningkatan IPM membutuhkan sinergi,

komitmen, dan disiplin kebijakan, program, kegiatan dan anggaran antara pemerintah

pusat dan daerah serta upaya peningkatan partisipasi dari masyarakat dan pihak swasta

dalam upaya membangun kualitas manusia Indonesia..

85

DAFTAR BACAAN

BPS, Bappenas dan UNDP (2004). Indonesia Human Development Report 2004, The Economics of Democracy: financing human development in Indonesia. Jakarta, BPS, Bappenas, UNDP

Colman, D dan F. Nixson (1986). Economics of Change in Less Developed Countries. Second Edition. Oxford, Philip Allan Publishers Limited.

Harun, A (2006). Kinerja dan Indikator Pembangunan Daerah. Download dari www.bangda.depdgri.go.id

Heru, B (2006). Struktur Spasial-Sektoral dan Ekonomi Indonesia. Kompas 9 Maret 2006

Supriyoko, Ki (2003). Benarkah kualitas manusia Indonesia rendah? Download dari http://mail2.factsoft.de/pipermail/national/2003-July/ 018824.html

Todaro, M.P. (1986). Economic Development in the Third World. Third Edition. New York & London, Longman.

UNDP (2004). Human Development Report 2004: cultural liberti in today’s diverse world. New York, UNDP

86