Upload
others
View
6
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS PENGARUH KEPATUAHN WAJIB PAJAK
SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM e-SPT
DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN
(Studi Kasus KPP Pratama Pasar Minggu)
Oleh:
SITI HAWA KAMELIA
NIM: 204082002333
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429H/2008M
ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH
PENERAPAN PROGRAM e-SPT DALAM MELAPORKAN SPT MASA
PPN
Skripsi
Ditunjukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
untuk memenuhi syarat-syarat untuk meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh:
Siti Hawa Kamelia
NIM: 204082002333
Di bawah Bimbingan
Dr. Yahya Hamja, MM Afif Sulfa, SE, Ak, M.Si
Pembimbing I Pembimbing II
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH
JAKARTA
1429H/2008M
Hari ini Rabu Tanggal Sepuluh Bulan September Tahun Dua Ribu Delapan telah
dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Siti Hawa Kamelia NIM:
204082002333 dengan judul skripsi “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB
PAJAK SEBELUM DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM e-SPT
DALAM MELAPORKAN SPT MASA PPN” (Studi kasus pada KPP Pratama
Jakarta Pasar Minggu). Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama
ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu
syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
Jakarta.
Jakarta, 10 September 2008
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Drs. Abdul Hamid Cebba,Ak.,MBA Amilin,SE,Ak.,M.Si Ketua Sekretaris
Prof. DR. Abdul Hamid, MS
Penguji Ahli
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
I. IDENTITAS PRIBADI
1. Nama : Siti Hawa Kamelia
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tangerang, 05 Oktober 1984
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Alamat : Jl. RE Martadinata, Rt. 011/03 No. 15 Kel.
Ketapang Kec. Mauk-Tangerang
6. Telepon : (021) 59331878/92591832
II. PENDIDIKAN
A. Formal
1. SDN Kebon Baru (1992-1997)
2. SLTP Islam Daar Er-Arqom (1997-2000)
3. SMU Paradigma (2000-2003)
4. D1 Politeknik Negeri Jakarata (Poltek UI) (2003-2004)
III. LATAR BELAKANG KELUARGA
1. Ayah : Rohandi
2. Ibu : Sulhiyah
3. Alamat : Jl. RE Martadinata, Rt. 011/03 No. 15 Kel.
Ketapang Kec. Mauk-Tangerang
4. Telepon : (021) 59331878
5. Anak ke/dari : 4/6
ABSTRACT
The purpose of this research is to know the difference before and after
application of e-SPT in conveying of SPT in PPN period. To analyze the data,
this research use statistical test for Nonparametric method With Rank Spearman
Correlation On and Wilcoxon Match Pairs Test.
The result of rank spearman test show that there is a signification
correlation between the amount SPT in PPN period before and after application
of e-SPT for about 1,000
From the Wilcoxon Match Pairs Test, there is a difference between the
amount SPT in PPN period before and after application of e-SPT for about
2,824
Keyword: SPT in PPN period, e-SPT, Tax Payer Obedience
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kepatuhan
wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT dalam melaporkan
SPT Masa PPN dan seberapa besar perbedaanya. Untuk menganalisis data,
penelitian ini menggunakan metode Statistik Nonparametrik Spearman Rank dan Wilcoxon Match Pairs Test.
Hasil penelitian dengan menggunakan Spearman Rank menunjukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara jumlah SPT masa PPN yang
diterima sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT sebesar 0,804.
Pada uji Wilcoxon Match Pairs Test, terdapat perbedaan antara jumlah
SPT masa PPN yang diterima sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT
sebesar 2,824.
Kata Kunci: SPT Masa PPN, e-SPT, Kepatuhan Wajib Pajak
Hari ini Kamis Tanggal 4 Bulan Desember Tahun Dua Ribu Delapan telah
dilakukan Ujian Skripsi atas nama Siti Hawa Kamelia NIM: 204082002333
dengan judul skripsi “ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM
DAN SESUDAH PENERAPAN PROGRAM e-SPT DALAM
MELAPORKAN SPT MASA PPN” (Studi kasus pada KPP Pratama Jakarta
Pasar Minggu). Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama ujian
berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 4 Desember 2008
Tim Penguji Ujian Skripsi
Dr. Yahya Hamja, MM Afif Sulfa, SE, Ak, M. Si
Pembimbing I Pembimbing II
Rini SE, Ak, M.Si
Penguji Ahli
KATA PENGANTAR
Alhamdulillahi robbil `alamin, puji dan syukur penulis panjatkan kepada
ALLAH SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga
penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Kepatuhan Wajib
Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT
Masa PPN” (Studi Kasus Pada KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu) ini dengan
baik. Semoga sholawat dan salam selalu tercurah pada habibullah Muhammad
SAW kepada keluarganya, sahabatnya dan kita selaku umatnya.
Banyak sekali kendala yang penulis hadapi dalam menulis skripsi ini,
tapi berkat semua pihak yang telah membantu, memotivasi, dan meluangkan
waktunya untuk penulis sehingga skripsi ini dapat terwujud. Tapi banyak pihak
yang turut serta dalam mewujudkannya. Untuk karenanya izinkan penulis,
mengucapkan ribuan maaf dan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penelitian ini, yang
antar lain:
1. Yang terkasih Ibunda tercinta dan Kakakku Rizal, serta keluarga atas kasih
sayang dan pengorbanan baik moril dan material serta do`a yang telah
diberikan, perhatian dan kesabaran yang telah mendidik penulis seperti
sekarang ini tidak akan terbalas sampai kapanpun, semoga lindungan Allah
selalu menyertai kalian.
2. Bapak Dr. Yahya Hamja, MM, selaku dosen pembimbing I, terima kasih atas
semua waktu, nasihat, masukkan dan bimbingannya.
3. Bapak Afif Sulfa, SE, Ak.,M. Si, selaku dosen pembimbing II, yang amat
baik dalam memberikan pengarahan selama penulisan.
4. Bapak Drs. Mohammad Faisal. MBA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan
Ilmu Sosial UIN Jakarta
5. Ketua Jurusan Akuntansi, Bapak Drs. Abdul Hamid Cebba, Ak, MBA
6. Semua staf dan pegawai TU dan Perpus FEIS UIN Syarif Hidayatullah
7. Semua staf dan pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu
terutama Bapak Musindra yang telah berbaik hati membantu dan
memberikan pengarahan kepada penulis selama observasi.
8. Buat sepupuku Sri dan Tatu yang cute dan baik. Makasih ya. Tuk semangat
dan perhatiannya.
9. Teman-teman kost Eka, Caum, Zulfa, Rahma dan Ega thank`s tuk
kesediaanya menampung penulis selama penulisan skripsi.
10. Teman-teman FEIS UIN Jakarta Nida, Neza, Yuli, Fahmi, Febri, Zamal,
Ama, Agis, lily dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan satu
persatu, terima kasih atas persahabatan dan kenangan yang tak terlupakan.
11. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2004
Penulis sangat menyadari kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu
penulis menerima segala saran dan kritik yang ditunjukan pada skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.
Jakarta, November 2008
Penulis
DAFTAR ISI
Daftar Riwayat Hidup ............................................................................... i
Abstract ........ ........................................................................................... ii
Abstrak .................................................................................................... iii
Kata Pengantar........................................................................................... iv
Daftar Isi ................................................................................................... vi
Daftar Tabel .............................................................................................. ix
Daftar Gambar ........................................................................................... x
Daftar Lampiran......................................................................................... xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.................................................................... 1
B. Perumusan Masalah ........................................................... 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................. 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Fungsi dan Penggolongan Pajak Secara
Umum ................................................................................ 8
1. Pengertian Pajak Secara Umum..................................... 8
2. Fungsi Pajak Secara Umum........................................... 9
3. Penggolongan Pajak...................................................... 10
B. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak .................................... 11
1. Asas Pemungutan Pajak ................................................ 11
2. Sistem Pemungutan Pajak ............................................. 12
C. PPN (Pajak Pertambahan Nilai) ......................................... 13
1. Pengertian PPN (Pajak Pertambahan Nilai) .................. 13
2. Dasar Hukum PPN (Pajak Pertambahan Nilai) .............. 14
3. Subjek dan Objek Pajak PPN (Pajak Pertambahan
Nilai) ............................................................................ 14
4. Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Kenakan PPN.......... 16
5. Sifat Pemungutan PPN.................................................. 18
6. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN).................. 18
D. SPT (Surat Pemberitahuan) ................................................. 19
1. Pengertian SPT (Surat Pembaritahuan).......................... 19
2. Fungsi SPT (Surat Pembaritahuan)................................ 19
3. Jenis-Jenis SPT (Surat Pemberitahuan) ......................... 20
4. Karakteristik Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan)...... 20
5. Prosedur Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan) ............ 21
6. Batas Waktu Penyampaian SPT (Surat
Pemberitahuan) ............................................................. 22
7. Batas Waktu Pembayaran (Penyetoran Pajak) ............... 24
8. Sanksi Adminnistrasi .................................................... 25
E. e-SPT .................................................................................. 26
1. Pengertian e-SPT .......................................................... 26
2. Dasar Hukum e-SPT ..................................................... 26
3. Tujuan Dibangunnya e-SPT .......................................... 27
4. Proses Utama Dalam e-SPT dan Tata Cara Pelaporan
e-SPT............................................................................ 28
5. Kegunaan Aplikasi e-SPT ............................................. 30
6. Karakteristik Pelaporan e-SPT ...................................... 32
7. Kelebihan e-SPT ........................................................... 32
F. Kepatuhan Wajib Pajak
. 1. Pengertian Kepatuhan ................................................... 33
2. Syarat-syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh...................... 34
G. Kerangka Pemikiran............................................................ 36
H. Hipotesis............................................................................. 36
BAB III METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian................................................... 37
B. Metode Penentuan Sampel .................................................. 38
C. Metode Pengumpulan Data ................................................. 38
D. Metode Analisis.................................................................. 39
E. Operasional Variabel Penelitian .......................................... 42
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian......................... 43
1. Sejarah Singkat Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Jakarta Pasar Minggu....................................... 43
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta
Pasar Minggu .............................................................. 44
3. Kedudukan, dan Tugas Pokok....................................... 45
4. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta
Pasar Minggu ................................................................ 45
5. Struktur Organisasi ....................................................... 46
B. Analisis dan Pembahasan.................................................... 51
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan......................................................................... 56
B. Implikasi............................................................................. 57
C. Saran .................................................................................. 57
DAFTAR PUSTAKA............................................................................... 58
DAFTAR TABEL
Nomor Keterangan Halaman
2.1 Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan 22
2.2 Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan 23
4.1 Jumlah SPT Masa PPN Yang Diterima
Sebelum Dan Sesudah Penerapan Program
e-SPT
51
4.2 Jumlah Wajib Pajak PPN Yang Terdaftar
52
4.3 Tingkat Kepatuhan SPT Masa PPN Yang
Diterima Sebelum dan Sesudah Penerapan
Program e-SPT
52
4.4 Hasil Uji Korelasi Spearman Rank 53
4.5 Hasil Uji Wilcoxon Match Pairs Test 54
4.6 Test Statistics(b) 54
DAFTAR GAMBAR
Nomor Keterangan Halaman
2.1 Diagram Aplikasi e-SPT 31
2.2 Skema Kerangkan Pemikiran 36
4.1 Struktur Organisasi KPP Pratama
Jakarta Pasar Minggu
50
DAFTAR LAMPIRAN
Nomor Keterangan Halaman
1 Surat Keterangan Riset 60
2 Surat Pernyataan 61
3 Tabel Nilai-Nilai RHO 62
4 Uji Spearman Rank 63
5 Uji Wilcoxon Match Pairs Test 64
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perjalanan reformasi birokrasi nampaknya tak terasa sudah dimulai sejak
tahun 2002 yang dimasinisi oleh Departemen Keuangan dan Direktorat
Jenderal Pajak (DJP) sebagai lokomotifnya. Tentunya hal ini tidak
mengagetkan dengan dimulainya DJP sebagai instansi percontohan reformasi
birokrasi dalam memberikan pelayanan prima dan pelaksanaan good
governance mengingat kedudukan DJP sebagai instansi yang sangat strategis.
Pada tahun 2007 DJP berkewajiban untuk memasukkan penerimaan APBN
yang bersumber dari sektor pajak sekitar 70% dan diharapkan setelah
reformasi birokrasi berlangsung, penerimaan pajak dapat memberikan
kontribusi pada penerimaan APBN hingga mendekati 100%, dengan
meningkatnya penerimaan dari sektor perpajakan, diharapkan pula pemerintah
mampu meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dengan tanpa
mengadahkan tangan kepada negara lain. (Danny Darussalam, 2007)
Adapun syarat mutlak menuju kemandirian bangsa adalah dengan
meningkatkan peran serta seluruh masyarakat melalui pembayaran pajak.
Reformasi birokrasi di tubuh DJP yang lebih dikenal dengan kata modernisasi
yang tidak hanya sebatas peraturan (kebijakan) perpajakan seperti yang
terdahulu, tertuang dalam Amandemen Undang-Undang Pajak, melainkan
secara komprehensif dan simultan menyentuh instrumen perpajakan lainnya.
Modernisasi perpajakan ditandai dengan adanya tingkat pelayanan, hal
ini terlihat pada tersedianya Account Representatives (AR) sebagai ujung
tombak pelayanan dan perantara antara Direktorat Jenderal Pajak dengan
Wajib Pajak yang mengemban tugas melayani setiap Wajib Pajak dalam hal
membimbing atau menghimbau Wajib Pajak, memberikan konsultasi teknis
perpajakan, memonitor penyelesaian pemeriksaan pajak, melakukan
pemuktahiran data dan menyusun profil Wajib Pajak. Setiap Wajib Pajak
dapat menanyakan hak dan kewajiban perpajakannya kepada setiap AR di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah ditunjuk untuk masing-masing
Wajib Pajak sesuai dengan wilayah kelurahan.
e-Registration, e-SPT, e-Filling dan e-Payment merupakan salah satu
bagian dari proses modernisasi administrasi perpajakan, agar wajib pajak
memperoleh kemudahan dalam memenuhi kewajibannya, sehinggga
pemenuhan kewajiban perpajakan dapat lebih mudah dilaksanakan dan tujuan
untuk menciptakan administrasi perpajakan yang lebih tertib dan transparan
dapat dicapai. Kemudahan untuk memenuhi kewajiban diharapkan dapat
meningkatkan kepatuhan wajib pajak, oleh karena itu perlu dukungan semua
pihak dan sosialisasi secara intens serta terus-menerus agar peningkatan
pelayanan kepada wajib pajak terus berjalan, tercapainya administrasi
perpajakan yang modern.
Sementara di sisi lain dari peningkatan pelayanan kepada wajib pajak
masing-masing departemen ada permasalahan di lapangan kerja:
1. Pada prinsipnya e-Registration, e-SPT, e-Filling dan e-Payment untuk
memudahkan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Tanpa adanya persentuhan dengan petugas pajak (fiskus), namun di lain
pihak bahwa Wajib Pajak wajib menyampaikan Induk SPT yang memuat
tanda tangan basah dan Surat Setoran Pajak serta bukti penerimaan secara
elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar
melalui Kantor Pos tercatat atau disampaikan langsung.
2. Proses perekaman SPT secara manual ke Program perekaman SPT secara
elektronik (e-SPT) belum terintegrasi, sehingga data yang direkam secara
manual tidak muncul dalam Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak.
(Anonim http://www.ditjen.depkeu.go.id)
Secara fungsional SPT merupakan sarana komunikasi antara wajib pajak
dan fiskus. Bagi wajib pajak SPT merupakan sarana pertanggungjawaban
kewajiban perpajakan selama satu periode fiskal, sedangkan bagi fiskus
sebagai sarana pamantauan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan wajib
pajak. Secara fisik SPT adalah formulir yang telah disiapkan fiskus untuk
diisi wajib pajak guna melaporkan pemenuhan kewajiban perpajakannya.
Proses pengisian SPT secara benar dan lengkap sesuai undang-undang
perpajakan merupakan tahap yang penting dalam administrasi pajak, sebab
timbulnya sanksi fiskal baik yang bersifat administratif maupun pidana dapat
berawal dari pengisian SPT yang tidak benar dan tidak lengkap. Eksistensi
SPT dalam sistem perpajakan yang menganut self assessment merupakan
suatu hal yang mutlak, sebab tanpa SPT maka sistem perpajakan yang
menganut self assessment akan berubah menjadi official assessment dimana
perhitungan jumlah pajak yang terutang hanya akan didasarkan pada
perkiraan fiskus semata-mata. (Sofa:2008)
Tujuan utama layanan pelaporan pajak ini adalah untuk menyediakan
fasilitas pelaporan SPT secara elektronik kepada wajib pajak, sehingga wajib
pajak orang pribadi dapat melakukannya dari rumah atau tempatnya bekerja,
sedangkan wajib pajak badan dapat melakukannya dari lokasi kantor atau
usahanya. Pelaporan dapat berupa pelaporan SPT masa PPN dan SPT masa
PPh
Adapun yang dimaksud dengan pelaporan e-SPT masa PPN merupakan
SPT PPN dalam bentuk program aplikasi yang merupakan fasilitas dari
Direktorat Jenderal Pajak kepada Wajib Pajak yang digunakan untuk
merekam SPT beserta lampirannya, memelihara data SPT beserta
lampirannya, generate data SPT digital serta mencetak SPT dan dapat
dilaporkan melalui media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak. menurut
penelitian Tri Juwita (2007) yang berjudul “Analisis Pengaruh Sebelum dan
Sesudah Adanya Program e-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam
Peyampaian SPT Masa PPN” hasil penelitian ini menjelaskan bahwa
penyampaian SPT masa PPN secara manual PKP (Pengusaha Kena Pajak)
cenderung tidak patuh, tapi setelah ada program e-filling PKP cenderung
patuh dalam menyampaikan SPT masa PPN
Sedangkan peneliti Leli Agesti yang berjudul “Analisis Kepatuhan Wajib
Pajak Sebelum dan Sesudah Modernisasi Kantor Pelayanan Pajak” yang
hasilnya menyatakan bahwa terdapat hubungan yang tidak signifikan antara
jumlah SPT masa PPh Badan dan Orang Pribadi sebelum dan sesudah
modernisasi Kantor Pelayanan Pajak, tetapi terdapat hubungan yang
signifikan pada jumlah wajib pajak PPh Badan dan Orang Pribadi. peneliti
Dian Purnama Sari yang berjudul “ Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak
Sebelum dan Sesudah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern
Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2004, 2005 dan 2006”
adapun hasil penelitiannya adalah menunjukan bahwa terdapat perbedaan
yang signifikan terhadap penerimaan pajak tahun 2004, 2005 dan 2006
sebelum dan sesudah adanya penerapan sistem administrasi perpajakan
modern. Penelitian Ana Juniszariah Ramsi yang berjudul “Analisis
Ketepatan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT Tahunan PPh Badan
Sebelum dan Sesudah Penerapan e-SPT” hasil penelitian ini adalah adanya
penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap tingkat ketepatan waktu wajib
pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh Badan, walaupun
penerapan e-SPT tidak berpengaruh terhadap tingkat ketepatan waktu wajib
pajak badan dalam melaporkan SPT Tahunan PPh badan tetapi masih
terdapat wajib pajak badan yang melaporkan e-SPT secara tepat waktu.
Mengacu kepada penelitian sebelumnya, maka penulis mencoba untuk
meneliti kembali mengenai program pemerintah yang ada kaitannya dengan
modernisasi perpajakan yang berjudul
“Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Penerapan
Program e-SPT Dalam Melaporkan SPT Masa PPN”
B. Perumusan Masalah
Bertitik tolak pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan
dibahas adalah sebagai berikut:
1. Apakah terdapat perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah
penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN
2. Seberapa besar perbedaan kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah
penerapan program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk menganalisis
perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pelaporan SPT
sebelum dan sesudah Penerapan program e-SPT
2. Manfaat Penelitian
a. Bagi Penulis
Dapat menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman dibidang ekonomi,
dan perpajakan khususnya mengenai pengetahuan pelaporan SPT masa
PPN sebelum dan sesudah Penerapan program e-SPT
b. Bagi Wajib Pajak
Diharapkan wajib pajak dapat mengetahui penerapan pelaporan e-SPT,
melalui elektronik sehingga wajib pajak lebih fleksibel serta efisien
dalam pembayaran dan pelaporan SPT masa PPN
c. Bagi Ilmu Pengetahuan
Di harapkan dapat memberikan sumbangan berupa informasi yang berarti
bagi masyarakat luas yang ada hubungannya dengan Pelaporan SPT
Masa sesudah dan sebelum program e-SPT
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian, Fungsi, Penggolongan Pajak Secara Umum
1. Pengertian Pajak Secara Umum
Apabila membahas penerimaan pajak banyak para ahli yang
menyajikan definisi pajak, diantaranya adalah:
a. Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 berbunyi:
“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan
Undang-undang, dengan tidak memdapat timbal balik secara langsung. Dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat “
b. Soeparman Soemahadjaja, dalam R. Santoso Brotodihardjo (2003:5)
yaitu:
“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut
oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup
biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai
kesejahteraan umum”
c. Rochmat Soemitro, dalam Achyar Rusli (2005:3) adalah sebagai
berikut:
“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan
untuk membayar pengeluaran umum”
Kemudian dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang
melekat pada pengertian pajak adalah:
a. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaanya.
b. Dalam pembayaran pajak tidak ditunjukan adanya kontraprestasi
individual oleh pemerintah.
c. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun
daerah.
d. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
bila dari pemasukkannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk
membiayai public investment
e. Pajak dapat pula membiayai tujuan yang tidak budgeter, yaitu
mengatur melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan
sosial
2. Fungsi Pajak Umum
Pajak memiliki fungsi utama, diantaranya:
a. Fungsi Penerimaan (Budgetair) yaitu memasukkan uang sebanyak-
banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai
pengeluaran-pengeluaran negara.
b. Fungsi Mengatur (Regulerend) yaitu pajak yang digunakan sebagai
alat untuk mengatur baik masyarakat di bidang ekonomi, sosial
maupun politik dengan tujuan tertentu.
c. Fungsi Stabilitas, yaitu dengan adanya pajak, pemerintah memiliki
dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan
stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, Hal ini bisa
dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di
masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan
efesien.
d. Fungsi Redistribusi Pendapatan, yaitu pajak yang sudah dipungut
oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan
umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat
membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat
meningkatkan pendapatan masyarakat
3. Penggolongan Pajak dan Pembagiannya
Berdasarkan dari masing-masing sifatnya pajak dapat digolongkan
sebagai berikut :
a. Pajak Subjektif dan Pajak Objektif
1) Pajak Subjektif, adalah yang memperhatikan pertama-tama
keadaan pribadi wajib pajak. dalam menentukan pajaknya yang
harus dicari lebih dulu atau ditentukan siapa yang akan membayar
pajak (subjek), kemudian dicari atau ditentukan objek yang akan
dikenakan pajak dengan memperhatikan keadaan pribadi subjek
pajak.
2) Pajak Objektif, adalah pertama-tama melihat kepada objeknya
yang selain dari pada benda dapat pula berupa keadaan, perbuatan
atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban
membayar, kemudian barulah dicari subjeknya orang atau badan
hukum yang bersangkutan langsung dengan tiada mempersoalkan
apa subjek ini berkedudukan di Indonesia atau pun tidak. (Rusli
Achyar, 2005:13)
b. Pajak Langsung dan Pajak Tidak Langsung
1) Pajak Langsung adalah pajak yang bebannya harus ditanggung
sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat
dialihkan kepada pihak lain. Dalam hal ini pajak penghasilan
termasuk pengertian pajak langsung karena yang diwajibkan
untuk membayar pajak adalah penanggung pajak.
2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat
dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering
disebut juga sebagai pajak tidak langsung. Dalam hal ini pajak
pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah
termasuk pajak tidak langsung karena beban pajaknya dapat
digeserkan dari produsen atau penjual ke pembeli atau konsumen
B. Asas dan Sistem Pemungutan Pajak
1. Asas Pemungutan Pajak
Pemerintah dapat memungut bermacam-macam pajak, asalkan
berdasarkan undang-undang. Pemungutan pajak yang diambil oleh
berbagai negara banyak didasari oleh asas-asas yang dikemukakan oleh
Adam Smith yang dikenal dengan nama, “ the four maxims”. Dengan
uraian sebagai berikut:
a. Asas Equality (Asas Keseimbangan Dengan Kemampuan Atau Asas
Keadilan), pemungutan pajak yang dilakukan oleh negara harus
sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak. Negara tidak
boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak.
b. Asas Certainty (Asas Kepastian Hukum), semua pungutan pajak
harus berdasarkan UU, sehingga bagi yang melanggar akan dapat
dikenai sanksi hukum.
c. Asas Convinience of Payment (Asas Pemungutan Pajak Yang Tepat
Waktu Atau Asas Kesenangan), pajak harus dipungut pada saat yang
tepat bagi wajib pajak (saat yang paling baik), misalnya disaat wajib
pajak baru menerima penghasilannya atau disaat wajib pajak
menerima hadiah.
d. Asas Economic of collections (Asas Efesien Atau Asas Ekonomis),
biaya pemungutan pajak diusahakan sehemat mungkin, jangan
sampai terjadi biaya pemungutan pajak lebih besar dari hasil
pemungutan pajak.
2. Sistem Pemungutan Pajak
Pada dasarnya terdapat tiga sistem pemungutan pajak yang berlaku
yaitu :
a. Official Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak di mana
jumlah pajak yang dilunasi atau terutang oleh wajib pajak dihitung
dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. jadi dalam sistem ini
wajib pajak bersifat pasif sedangkan fiskus bersifat aktif. Menurut
sistem ini utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak dari
fiskus
b. Self Assesment System, adalah sistem pemungutan pajak di mana
wajib pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan
melaporkan jumlah pajak yang terutang. Aparat pajak (fiskus) hanya
bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui
kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian jika dihubungkan dengan
ajaran timbulnya utang pajak, maka self assesment system sesuai
dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran materiil, artinya utang
pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak.
c. With holding System, adalah sistem pemungutan pajak yang dimana
besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga.
Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain pemberi kerja, dan
bendaharawan pemerintah
C. PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
1. Pengertian PPN (pajak Pertambahan Nilai)
Pajak pertambahan nilai adalah pajak yang dikenakan terhadap
penyerahan atau impor barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha
kena pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai
dan dapat dikreditkan (Suandy Erly, 59:2005)
2. Dasar Hukum PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 lalu dirubah menjadi undang-
undang Nomor 18 Tahun 2000 Tentang PPN dan PPnBM
b. Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan
Undang-undang PPN Tahun 2000
c. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 Tentang Jenis Barang
dan Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN
d. Peraturan Pemerintah Nomor 146 Tahun 2000 Tentang Impor atau
Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak)
Tertentu Yang Dibebaskan Dari PPN
3. Subjek dan Objek Pajak PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
Subjek Pajak PPN adalah Pengusaha kena pajak (PKP), Pengusaha
Kena Pajak (PKP) ialah Pengusaha yang dalam kegiatan usaha atau
pekerjaannya melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau
penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-
undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha Kecil, yang
batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali
Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha
Kena Pajak.
Sedangkan Objek Pajak PPN adalah sebagai berikut:
a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean yang
dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh
pengusaha kena pajak.
b. Impor Barang Kena Pajak.
c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan
dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh Pengusaha Kena
Pajak.
d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah
pabean di dalam daerah pabean.
e. Pemanfaatan Jasa kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah
pabean.
f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak
g. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak di dalam
lingkungan perusahaan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan
yang baik hasilnya akan digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak
lain.
h. Penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan
semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan, sepanjang
Pertambahan Nilai yang dibayar pada saat perolehannya menurut
ketentuan dapat dikreditkan.
Jenis-jenis PPN Berdasarkan perlakuan terhadap perolehan
barang modal, PPN dibedakan ke dalan tiga jenis, yaitu:
a. Consumption Type VAT (Value Added Tax)
b. Net Income Type VAT (Value Added Tax)
c. Gross Product Type VAT (Value Added Tax)
4. Jenis Barang dan Jasa Yang Tidak Kenakan PPN
Pada dasarnya semua barang dan jasa merupakan Barang Kena Pajak
dan Jasa Kena Pajak, sehingga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
kecuali jenis barang dan jenis jasa sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 tidak
dikenakan PPN, yaitu:
a. Jenis Barang Tidak Kenakan PPN
1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil
langsung dari sumbernya, meliputi :
- Minyak mentah
- Gas bumi
- Panas bumi
- Pasir dan kerikil
- Batu bara sebelum diproses menjadi briket batu bara
- Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, dan
bijih perak, serta bijih bauksit
2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh
rakyat banyak, seperti:
- Beras
- Gabah
- Jagung
- Sagu
- Kedelai
- Garam baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
3) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah
makan, warung dan sejenisnya
4) Uang, emas batangan, dan surat-surat berharga
b. Jenis Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN
1) Jasa dibidang Pelayanan Kesehatan Medik
2) Jasa dibidang pelayanan sosial
3) Jasa dibidang pengiriman surat dengan perangko
4) Jasa dibidang perbankan, asuransi, dan sewa guna dengan hak
opsi
5) Jasa dibidang keagamaan
6) Jasa dibidang pendidikan
7) Jasa dibidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan pajak
tontonan
8) Jasa dibidang penyiaran yang bukan bersifat iklan
9) Jasa dibidang angkutan umum didarat dan di air
10) Jasa dibidang tenaga kerja
11) Jasa dibidang perhotelan
12) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan
pemerintah secara umum
5. Sifat Pemungutan PPN
Pajak Pertambahan Nilai mempunyai beberapa sifat pemungutan,
yaitu:
e. PPN sebagai pajak objek, artinya pemungutan PPN didasarkan pada
objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak.
f. PPN sebagai pajak tidak langsung, artinya secara ekonomis beban
PPN dapat dialihkan kepada pihak lain.
g. Pemungutan PPN Multi Stage Tax, artinya pemungutan PPN
dilakukan pada setiap mata rantai jalur yang menghasilkan nilai
tambah dari pabrikan, pedagang besar, sampai dengan pengecer.
h. PPN dipungut dengan menggunakan Faktur Pajak, artinya sebagai
bukti pemungutan PPN pengusaha kena pajak harus menerbitkan
faktur pajak sebagai bukti pemungutan PPN.
i. PPN bersifat netral, artinya Netralitas dapat dibentuk karena PPN
dikenakan atas konsumsi barang atau jasa dan PPN dipungut
menggunakan prinsip tempat tujuan.
j. PPN tidak menimbulkan pajak ganda, artinya pajak masukan dapat
dikreditkan.
k. PPN dikenakan terhadap konsumsi dalam negeri berupa penyerahan
Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. (Suandy Erly, 272:2006)
6. Mekanisme Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
a. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya
sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang
Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau
pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah
Pabean dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah
Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.
b. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib
dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, atau ekspor Barang
Kena Pajak (Suandy Erly, 277:2006)
D. SPT (Surat Pemberitahuan)
1. Pengertian SPT (Pemberitahuan)
Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh wajib pajak
digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang
terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
Mardiasmo (2001:17). Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan yang
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007.
2. Fungsi SPT (Surat Pmberitahuan)
Adapun fungsi SPT (Surat Pembaritahuan) adalah sebagai berikut:
a. Sebagai sarana wajib pajak untuk melaporkan dan
mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sederhana
terutang. Laporan tentang pemenuhan pembayaran pajak yang telah
dilaksanakan sendiri dalam satu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
b. Laporan pembayaran dari pemotongan atau pemungut tentang
pemotongan atau pemungutan pajak orang atau badan lain dalam satu
masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.
c. Merupakan sarana penelitian atas kebenaran perhitungan pajak yang
terutang yang dilaporkan oleh para wajib pajak (Marsyahrul Tony,
46:2005)
3. Jenis-Jenis SPT (Surat Pemberitahuan)
Secara garis besar SPT (Surat Pemberitahuan) dibedakan menjadi
dua, yaitu:
a. SPT Masa, adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk
melaporkan perhitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang
dalam suatu masa pajak atau pada suatu saat.
b. SPT Tahunan, adalah surat yang oleh digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang dalam suatu tahun
pajak.
4. Karakteristik Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan)
SPT (Surat Pemberitahuan) Manual memiliki karakteristik yang
berbeda dengan SPT Digital atau e-SPT dalam pelaporan. karakteristik
SPT manual ialah sebagai berikut:
a. Wajib pajak masih berhubungan langsung dengan petugas pajak
b. Dibutuhkan waktu yang lama untuk merekam data SPT di KKP,
khususnya data lampiran SPT
c. Sering terjadi kesalahan pada saat perekaman data, sehingga data
yang dituangkan WP dalam SPT tidak sama dengan yang ada pada
Direktorat Jenderal Pajak
d. Perekaman data SPT masih membutuhkan sumber daya manusia yang
banyak
e. Pemborosan tempat untuk menyimpan dokumen SPT
f. Pemborosan kertas
g. Memperlambat pelanggan lainnya (Juwita Tri, 31:2007)
5. Prosedur Pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan)
Setiap WP diwajibkan untuk melaporkan serta mengisi surat
pemberitahun (SPT) dengan jelas, benar, dan ditandatangani oleh WP
atau kuasanya. Adapun prosedur pelaporan surat pemberitahuan adalah
sebagai berikut:
a. Wajib pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada kantor
pelayanan pajak setempat (dengan menunjukan NPWP)
b. SPT harus diisi dengan benar dan lengkap sesuai dengan petunjuk
yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar
mengakibatkan pajak yang terutang kurang bayar, dan akan
dikenakan sanksi perpajakan
c. SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang
bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, dan akan diberikan
tanda terima tertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos
harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal
pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan
d. Bukti-bukti yang harus dilampirkan pada SPT, antara lain:
1). Untuk wajib pajak yang mangadakan pembukuan, laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan-
keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya
penghasilan kena pajak.
2). Untuk SPT Masa PPN sekurang-kurangnya memuat jumlah
dasar pengenaan pajak, jumlah keluaran, jumlah pajak masukan
yang dapat dikreditkan, dan jumlah kekurangan atau kelebihan.
3). Wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan, perhitungan
jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang
bersangkutan.
6. Batas Waktu Penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan)
Adapun batas waktu penyampaian SPT diatur sebagai berikut:
Tabel 2.1
Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan
Jenis Pajak Yang menyampaikan Batas Waktu penyampaian
SPT Terakhir
SPT Tahunan
PPh
Wajib Pajak Paling lambat 3 bulan akhir
tahun pajak
SPT Tahunan
Pasal 21
Pemotongan PPh
Pasal 21
Paling lambat 3 bulan setelah
akhir tahun pajak
Tabel 2.2
Batas Waktu Penyampaian SPT Masa
Jenis Pajak Yang Menyampikan
SPT
Batas Waktu Penyampaian
SPT-masa
PPh Pasal 21 Pemotongan PPh Pasal
21
Paling lambat tanggal 20
setelah akhir masa pajak
PPh pasal 22
Impor PPN dan PPn BM
atas Impor
Wajib Pajak paling lambat 20 bulan
berikutnya setelah masa pajak
PPh pasal 22
Impor PPN dan PPn BM
atas Impor (Dirjen Bea
Cukai)
Direktorat Bea dan
Cukai
Paling lambat 7 hari setelah
batas waktu penyetoran pajak berakhir
PPh pasal 22
Bendaharawan
Bendaharawan Paling lambat tanggal 14
bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh pasal 22 Bahan Bakar
Pertamina Paling lambat tanggal 20 hari setelah masa pajak
berikutnya
PPh pasal 22
Pemungutan oleh badan
tertentu
Pemungut Pajak Paling lambat 20 hari
setelah masa pajak berakhir
PPh pasal 23 Pemotongan PPh pasal
23
Paling lambat 20 bulan
berikutnya setelah masa pajak berakhir
PPh pasal 25 Wajib Pajak yang mempunyai NPWP
Paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir
PPh pasal 26 Pemotongan PPh pasal 26
Paling lambat 20 bulan setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPn
BM
Pengusaha Kena Pajak Paling lambat 20 bulan
setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPn
BM
Bendaharawan
Bendaharawan
Pemerintah
Paling lambat 14 hari
setelah masa pajak berakhir
PPN dan PPn
BM selain
Bendaharawan
Selain Bendaharawan
Pemerintah
Paling lambat 20 hari
setelah masa pajak berakhir
7. Batas Waktu Pembayaran (Penyetoran Pajak)
Pembayaran pajak diatur dalam Pasal 9 KUP, juga dengan Keputusan
Menteri Keuangan RI Nomor 541/KMK04/2000 tanggal 22 desember
2000. Surat untuk membayar pajak ialah surat setoran pajak (SSP).
Tempat pembayaran yang ada pada saat ini adalah kantor pos dan giro,
serta bank-bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Anggaran. Dan
untuk jangka waktu pembayaran sebagai berikut:
a. Untuk PPh, Pasal 21 harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan
berikutnya.
b. Untuk PPh, Pasal 22 harus disetor paling lambat tanggal 7 bulan
berikutnya(Bukan Bea Cukai)
c. Untuk PPh, Pasal 22 impor yang dipungut Bea Cukai harus disetor
dalam jangka waktu satu hari setelah pemungutan.
d. Untuk PPh, Pasal 23 dan 26 harus disetor paling lambat tanggal 10
bulan berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak.
e. Untuk PPh, Pasal 25 harus disetor paling lambat tanggal 15 bulan
berikutnya.
f. Untuk SPT, SKPKB dan SKPKBT, SK pembetulan, SK keberatan,
putusan banding, harus dibayar lunas paling lambat satu bulan sejak
tanggal diterbitkan. Untuk SK pembetulan, SK keberatan, putusan
banding mengakibatkan pajajk yang harus dibayar bertambah. Tentang
tanggal jatuh tempo pembayaran telah diubah dengan Kep.Men. Nomor
541/KMK.04/2000 tanggal 22 Desember 2000.
8. Sanksi Adminnistrasi
SPT yang tidak disampaikan atau disampaikan tidak sesuai dengan
batas waktu yang ditentukan, dikenakan sanksi administrasi berupa denda:
a. Apabila penyampaian surat pemberitahuan tidak disampaikan sesuai
dengan batas waktu yang ditentukan, maka dikenakan sanksi berupa
administrasi sebesar Rp 500.000,00 (SPT Masa PPN), Rp 100.000,00
(SPT Masa Lainnya), Rp 100.000,00 (SPT Tahunan PPh Orang
Pribadi) dan Rp 1.000.000,00 (SPT Tahunan PPh Badan)
b. Wajib pajak dikenakan sanksi berupa bunga 2% atau jumlah pajak
yang kurang bayar. Pengenaan sanksi ini dilakukan hanya jika SPT-
nya telah disampaikan dibetulkan sendiri.
c. Apabila karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat
Pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap atau
melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga dapat
menimbulkan kerugian pada negara, dipidana dengan pidana
kurungan paling lama satu tahun dan denda paling tinggi 2 (dua) kali
jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar (Pasal 38)
d. Apabila perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada pasl 39
yang dilakukan dengan sengaja maka yang bersangkutan akan
dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda
paling tinggi sebesar 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang
kurang atau tidak dibayar (Pasal 39 ayat 1)
e. Melakukan percobaan untuk melakukan tindakan tindak pidana
penyalahgunaan tanpa hak NPWP/NPPKP atau menyampikan SPT
yang isinya tidak benar/lengkap dalam rangka pengajuan restitusi/
kompensasi, dipidana dengan penjara paling lama dua tahun dan denda
paling tinggi 4 x (400%) jumlah restitusi yang dimohon atau
dikompensasi wajib pajak.
E. e-SPT
1. Pengertian e-SPT
Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.03/2007 yang
dimaksud dengan e-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk
elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-
SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Sedangkan yang
dimaksud dengan Aplikasi e-SPT ialah aplikasi dari Direktorat Jenderal
Pajak yang dapat digunakan Wajib Pajak untuk membuat e-SPT.
2. Dasar Hukum e-SPT
a. Undang-undang KUP (Ketetapan Undang-undang Pajak) Tahun 2007
b. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Kep-756/PJ/2001 Tentang
Penyampaian Lampiran Surat Pemberitahuan Masa PPN Dalam
Bentuk Media Elektronik
c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Per-145/PJ./2005 Tentang
Bentuk, Isi, Dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan
Elektronik (e-SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN)
3. Tujuan Dibangunnya e-SPT
Dengan latar belakang masalah yang telah ada, maka tujuan utama
dibangunnya e-SPT adalah sebagai berikut:
a. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada KPP di
lingkungan Kanwil Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar dapat
diukur dan dipantau, mengingat sistem tradisional sangat sulit untuk
dilakukan.
b. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang meliputi
modernisasi struktur organisasi, modernisasi prosedur organisasi,
modernisasi strategi organisasi, dan modernisasi budaya organisasi
KPP dilingkungan Kanwil Dirjen Pajak Wajib Pajak Besar terhadap
kepatuhan wajib pajak pada KPP di lingkungan Kanwil Dirjen Wajib
Pajak Besar dapat di telaah dan dikaji untuk pencapaian tujuan utama.
c. Sebagai informasi dan bahan evaluasi atas penerapan sistem
administrasi perpajakan modern di lingkungan Kanwil Dirjen Pajak
Wajib Pajak Besar sebagai prototipe Kanwil dan KPP percontohan
sehingga dapat mendorong digulirkannya reformasi administrasi
perpajakan jangka menengah oleh Ditjen Pajak yang menjadi
prioritas dalam reformasi perpajakan terutama dalam melanjutkan
penerapan sistem administrasi perpajakan modern pada kantor-kantor
pajak lainnya diseluruh Indonesia.
d. Sebagai informasi yang perlu diperhatikan bagi Direktorat Pajak
dalam memahami aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak sebagai salah satu tujuan dari modernisasi administrasi
perpajakan melalui penerapan sistem administrasi perpajakan
modern.
e. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat perpajakan di
Indonesia.
f. Sebagai informasi yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum
dan secara khusus bermanfaat dalam mendorong kepercayaan
masyarakat terhadap administrasi perpajakan di Indonesia (Wijayanti
Riska)
4. Proses Utama Dalam e-SPT dan Tata Cara Pelaporan e-SPT
Surat pemberitahuan (SPT) dengan menggunakan media komputer (e-
SPT) adalah SPT beserta lampiran-lampirannya dalam bentuk digital dan
dilaporkan secara elektronik atau dengan menggunakan media komputer
ke KPP dimana wajib pajak terdaftar. Aplikasi e-SPT merupakan aplikasi
yang diberikan secara cuma-cuma oleh Ditjen Pajak kepada WP. Dengan
menggunakan aplikasi e-SPT wajib pajak merekam, memelihara, dan
mengenerate data digital SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.
Dan untuk Tata Cara Pelaporan e-SPT adalah sebagai berikut:
a. Wajib pajak melakukan instalasi aplikasi e-SPT pada sistem
komputer yang digunakan untuk keperluan administrasi
perpajakannya.
b. Wajib pajak menggunakan aplikasi e-SPT untuk merekam data-data
perpajakan yang akan dilaporkan, yaitu antara lain :
1) Data identitas wajib pajak pemotong/pemungut dan identitas
wajib pajak yang dipotong/dipungut seperti NPWP, nama, alamat,
kode pos, nama KPP, pejabat penandatangan, kota, format nomor
bukti potong/pungut, nomor awal bukti potong/pungut, kode kurs
mata uang yang digunakan.
2) Bukti pemotongan/pemungutan PPN.
3) Faktur pajak.
4) Data perpajakan yang terkandung dalam SPT.
5) Data Surat Setoran Pajak (SSP) seperti : masa pajak, tahun pajak,
tanggal setor, NTPP, kode MAP/KJS dan jumlah pembayaran
pajak.
c. Wajib pajak yang telah memiliki sistem administrasi keuangan/
perpajakan sendiri dapat melakukan proses impor data dari sistem
yang dimiliki wajib pajak ke dalam aplikasi e-SPT dengan mengacu
kepada format data yang sesuai dengan aplikasi e-SPT.
d. Wajib pajak mencetak bukti pemotongan/pemungutan dengan
menggunakan aplikasi e-SPT dan menyampaikannya kepada pihak
yang dipotong.
e. Wajib pajak mencetak formulir induk SPT masa PPh dan atau SPT
masa PPn dan/SPT tahunan PPh menggunakan aplikasi e-SPT.
f. Wajib pajak menandatangani formulir induk SPT masa PPh dan atau
SPT masa PPn dan atau SPT tahunan PPh hasil cetakan aplikasi e-
SPT.
g. Wajib pajak membentuk file data SPT dengan menggunakan aplikasi
e-SPT dan disimpan dalam media komputer (disket, CD, dan
sebagainya).
h. Wajib pajak melaporkan SPT dengan menggunakan media elektronik
ke KPP dengan membawa formulir induk SPT masa PPh dan atau
SPT masa PPn dan atau SPT tahunan Ph hasil cetakan e-SPT yang
telah ditandatangani beserta file data SPT yang tersimpan dalam
media komputer sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.
i. Wajib pajak melaporkan SPT secara elektronik ke KPP dengan
membawa formulir induk SPT masa PPh dan atau SPT masa PPn
dana atau SPT tahunan PPh hasil cetakan e-SPT yang telah
ditandatangani dengan membawa berita acara serah terima informasi
SPT yang dikirim secara elektronik sesuai dengan perundang-
undangan yang berlaku.
5. Kegunaan Aplikasi e-SPT
Sistem aplikasi e-SPT data digunakan untuk:
a. Perekaman data SPT beserta lampirannya dan Pembetulan atau koreksi
Sistem aplikasi e-SPT data digunakan untuk merekam data e-SPT
beserta lampirannya dan dapat malakukan perhitungan-perhitungan
secara otomatis pada saat perekaman. Dengan adanya sistem aplikasi
ini, WP dapat secara langsung melakukan pembetulan atau koreksi
pada SPT induk maupun lampiran SPT bila terdapat kesalahan
pemasukan data karena sistem aplikasi e-SPT memiliki fasilitas
checking
b. Pembuatan data digital SPT
Sistem aplikasi e-SPT akan menghasilkan data SPT dalam bentuk
digital dan data digital yang dihasilkan oleh program aplikasi e-SPT
merupakan data yang akan dilaporkan kepada KPP dalam bentuk
media penyimpanan seperti disket/CD
c. Cetak SPT
Sistem aplikasi e-SPT ini mempunyai fasilitas yang dapat mencetak
SPT induk (Ramzi, 25:2007)
Adapun untuk proses aplikasi e-SPT dapat dilihat pada gambar
dibawa ini:
Gambar 2.1
Diagram Apliksai e-SPT
6. Karakteristik Pelaporan e-SPT
a. Wajib Pajak masih harus berhubungan langsung dengan petugas
pajak
b. Waktu lebih cepat untuk merekam data SPT, karena pada prinsipnya
WP merekam SPT nya sendiri dan KPP hanya men”load” saja
c. Kesalahan langsung terdeteksi pada saat proses “load” data yang
dituangkan WP dalam e-SPT sama dengan data yang ada pada Dirjen
Jenderal Pajak
d. Pelaporan SPT melalui media komputer (disket-CD), kadangkala
rusak sehingga menghambat proses “load” di KPP
e. Proses “load” membutuhkan waktu yang lama karena jenis media
yang digunakan (Juwita Tri, 38:2007)
7. Kelebihan e-SPT
a. Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat dan aman, karena
lampiran dalam bentuk media CD/disket.
b. Data Perpajakan Terorganisasi dengan baik
c. Sistem aplikasi e-SPT mengorganisasikan data perpajakan
perusahaan dengan baik dan sistematis
d. Penghitungan dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan
sistem komputer
e. Kemudahan dalam membuat Laporan Pajak
f. Data yang disampaikan WP selalu lengkap, karena penomoran
formulir dengan menggunakan sistem komputer.
g. Menghindari pemborosan penggunaan kertas
h. Berkurangnya pekerjaan-pekerjaan klerikal perekaman SPT yang
memakan sumber daya yang cukup banyak. (Anonim
http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu.go.id)
F. Kepatuhan Wajib Pajak
1. Pengertian Kepatuhan
Kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “Suatu keadan dimana
wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak
perpajakannya.” (Nurmantu Safri, 148:2003).
Kepatuhan dibagi menjadi dua macam yaitu:
a. Kepatuhan formal, yaitu adalah suatu keadaan dimana wajib pajak
memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan
ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
b. Kepatuhan material, yaitu yang meliputi kepatuhan formal yakni, wajib
pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang
mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT)
sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu
berakhir.
Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan
Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila
wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan
(SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib
pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu
memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak
secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan,
yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan
material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang
memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi
dengan ujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai
ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu
berakhir (Nurmantu Safri, 148:2003).
2. Syarat-syarat Menjadi Wajib Pajak Patuh
Kepatuhan pajak merupakan salah satu indikator penting dalam
mengukur berapa besar kinerja administrasi perpajakan oleh institusi
pemungut pajak. Untuk itu, dengan adanya penerapan sistem apliksi e-
SPT ini diharapkan dapat berpengaruh terhadap peningkatan kepatuhan
wajib pajak. Adapun syarat-syarat menjadi wajib patuh sebagai berikut:
a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan
dalam 2 (dua) tahun terakhir;
b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak
lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak
berturut-turut;
c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas
waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya
d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak:
1) Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak
2) Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang
diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir
e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di
bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
G. Kerangka Pemikiran
Sebelum Adanya Program e-SPT
Sesudah adanya Program e-SPT
Gambar 2.2
Skema Kerangka Pemikiran
H. Hipotesis
Ho: Tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukannya
program e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak
Ha: Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukannya program
e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak
Jumlah SPT Masa PPN yang diterima
Jumlah SPT Masa PPN
yang diterima
Kepatuhan
Wajib Pajak
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian
Dalam penelitian skripsi ini, dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pasar Minggu yang berlokasi di JL. TB Simatupang Kav. 39, Jakarta
Selatan 12510. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah seberapa besar
perbedaan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT Masa PPN sebelum
dan sesudah penerapan program e-SPT pada Kantor Palayanan Pajak
Pratama Pasar Minggu.
Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah berupa data
sekunder, diantaranya meliputi:
1. Profil kantor pelayanan pajak pratama pasar minggu yang mencakup
a. Sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Minggu
b. Struktur organisasi yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Pasar Minggu
2. Data yang digunakan adalah data pada 12 bulan sebelum dan 12 bulan
sesudah dilakukanya program e-SPT pada Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Pasar Minggu.
3. Data yang diperoleh berasal dari data yang dimiliki Kantor Pelayanan
Pajak Pratama Pasar minggu
B. Metode penentuan Sampel
Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive
sampling, yaitu teknik penentuan sampel dengan pengambilan data tertentu
yang dianggap sesuai dan terkait dengan penelitian yang akan dilakukan,
artinya data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan tema
penulisan. Teknik purposive sampling digunakan untuk memudahkan
pengolahan data, karena hanya mengambil data yang berkaitan dengan tema
penulisan saja.
Metode Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian
ini antara lain:
1. Studi Lapangan
a. Observasi (pengamatan)
Peneliti mengumpulkan bukti, catatan atau laporan histories yang
telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang dipublikasikan dan
yang tidak dipublikasikan. (Indriantoro, 2002:147)
b. Interview (Wawancara)
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan informasi yang
berhubungan dengan judul skripsi dan untuk mendapatkan gambaran
yang lebih lengkap, maka penulis perlu melakukan wawancara
kepada pihak yang mewakili berbagai tingkatan dalam objek yang
diteliti.
2. Studi Kepustakaan
Penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mengumpulkan,
membaca, dan memahami buku, literatur, catatan perkuliahan, artikel,
data dari internet, ketentuan dalam undang-undang perpajakan yang
relevan dengan permasalahan.
C. Metode Analisis
1. Metode Analisis
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
dengan cara mengelompokkan dan menyederhanakan data yang diperoleh
agar tujuan pengisian kepatuhan ini dapat dianalisis dengan mudah
Metode analisis dilakukan dengan pengujian data statistik
nonparametrik, yaitu pengujian statistik dengan kondisi penelitian tertentu
berdasarkan informasi dan sample. Uji hipotesis diolah dan dianalisis
dengan bantuan komputer program SPSS.V.12 (Santoso Singgih: 2004)
Hipotesis yang dilakukan adalah jenis hipotesis komparatif dua
sampel yang berkorelasi. Uji hipotesis yang dilakukan adalah uji dua
pihak hipotesis yang diajukan yaitu:
Ho : Tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukan
program e-SPT terhadap kapatuhan wajib pajak
Ha : Terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah dilakukannya
program e-SPT terhadap kapatuhan wajib pajak
Uji hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan metode statistik
nonparametrik yaitu:
1. Korelasi Sperman Rank
Untuk mencapai hubungan antara variabel akan ditentukan
dengan menghitung korelasinya. Korelasi merupakan angka yang
menunjukan arah dan kuatnya hubungan antar variabel arah
dinayatakan dalam bentuk positif atau negatif. Sedangkan kuatnya
hubungan dinyatakan dalam besarnya (Sugiyono, 2007 : 210)
Dalam penelitian ini, teknik statistik yang akan digunakan untuk
menguji hubungan asosiatif antar variabel adalah metode korelasi
sperman rank. Metode ini merupakan metode besar distribusi yang
digunakan untuk data berbentuk ordinal atau berjenjang.
a. Dengan membandingkan nilai rho hitung dengan rho tabel,
dengan nilai rho tabel pada taraf kesalahan 5% atau 1% dengan
ketentuan:
a. Jika hasil rho hitung > rho tabel Ho ditolak
b. Jika hasil rho hitung < rho tabel Ho diterima
Dengan menggunakan rumus:
Dimana: koefisien korelasi
b. Uji signifikan yang lain dapat menggunakan rumus z :
)1(
612
2
−
Σ−=
nn
biρ
=ρ
1
1
−
=
n
Z h
ρ
Jika hasil z hitung > z tabel Ho ditolak
Jika hasil z hitung < z tabel Ho diterima
2. Wilcoxon Match Pair test
Teknik Wilcoxon Match Pair test digunakan pada data yang
berbentuk ordinal sebagai penyempurnaan dan uji ganda (sign test)
yang diperhitungkan selisih nilai positif dan negatif dalam pengujian
dua sampel berpasangan (Sugiyono, 2007 : 131)
Uji Wilcoxon Match Pair test dilakukan dengan menggunakan
rumus:
Dimana: T = Jumlah jenjang/rangking yang lebih kecil
Τµ = 4
)1( +nn
Τσ = 24
)12)(1( ++ nnn
Dengan demikian
24
)12)(1(
4
)1(
++
+−Τ=
−Τ=
Τ
Τ
nnn
nnZ
σ
µ
Adapun dasar pengambilan keputusan:
a. Dengan membandingkan nilai z hitung dengan z tabel, dengan nilai z
tabel = -1.96
Jika hasil z hitung > z tabel, maka Ho ditolak
Jika hasil z hitung < z tabel, maka Ho diterima
Τ
Τ−Τ
=σ
µZ
b. Dengan melihat nilai probabilitas 5%, dengan ketentuan:
Probabilitas < 0.05 maka Ho ditolak
Probabilitas > 0.05 maka Ho diterima
Adapun rumus untuk mencari % (Persentase) Tingkat kepatuhan adalah
sebagai berikut:
D. Operasional Variabel Penelitian
Untuk menguji kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah adanya
program e-SPT dalam melaporkan SPT masa PPN pada kantor pelayanan
pajak pasar minggu, ditetapkan beberapa variabel untuk diteliti yang terdiri
dari:
1. Surat Pemberitahuan Elektronik (e-SPT) adalah aplikasi (program
komputer) yang dikembangkan oleh dirjen pajak yang digunakan untuk
mengadministrasikan data SPT dan digunakan oleh wajib pajak dalam
melaporkan SPT
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan terhadap
penyerahan atau impor barang kena pajak yang dilakukan oleh pengusaha
kena pajak, dan dapat dikenakan berkali-kali setiap ada pertambahan nilai
dan dapat dikreditkan.
3. Kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan wajib pajak Pertambahan Nilai
yaitu PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang terdaftar pada kantor pelayanan
pajak (KPP) dalam melaporkan SPT Masa PPNnya dalam sifat patuh atau
ketaatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Sekilas Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah Singkat Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta
Pasar Minggu
KPP Jakarta Pasar Minggu mulai beroperasi sejak 29 Maret 1994 di
bawah Kantor Wilayah Jakarta IV yang berlokasi di Komplek Pajak
Kalibata Jl. Taman Makam Pahlawan Kalibata. Seiring dengan reorganisasi
Direktorat Jenderal Pajak, keberadaan KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu
saat ini di bawah Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Sejak tanggal 14
September 2004, KPP Jakarta Pasar Minggu menempati sebuah gedung di
JL. TB Simatupang Kav. 32 Jakarta Selatan bersama dengan KPP Jakarta
Cilandak.
pada tanggal 09 Juni 2005 KPP Jakarta Pasar Minggu menempati
gedung baru bersama Karikpa 7 di Jl. TB Simatupang Kav. 39 Jati Padang
Poncol, Jakarta Selatan.
Pada saat ini. Sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan
Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
55/PMK.01/2007 tentang Tahapan Penerapan Sistem Administrasi
Perpajakan Modern DJP di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta selain
Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, pada tanggal 12 Juni 2007 KPP Jakarta
Pasar Minggu berubah nama menjadi KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu.
2. Visi dan Misi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu
a. Visi
1). Menjadi model pelayanan masyarakat yang merefleksikan cita-cita
untuk menjadi contoh pelayanan masyarakat bagi unit-unit instansi
pemerintah lainnya.
2). Berkelas dunia (World Class) yang mereflesikan cita-cita untuk
mencapai tingkatan standar dunia atau internasional baik untuk
kualitas aparatnya maupun kualitas kinerja dan hasil-hasilnya.
3). Dipercaya dan dibanggakan masyarakat, yang merefleksikan cita-cita
untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat bahwa eksistensi
dan kinerjanya memang benar-benar berkualitas tinggi dan akurat,
mampu memenuhi harapan masyarakat serta memiliki citra yang
baik dan bersih.
b. Misi
1). Segala upaya dan kegiatan harus sesuai dengan peraturan perundang-
undangan perpajakan yang berlaku
2). Jumlah penerimaan pajak yang dihimpun harus mampu
memenuhi harapan masyarakat dan pemerintah yaitu mendukung
kemandirian pembiayaan pemerintah.
3). Pelaksanaannya harus dengan tingkat efektivitas dan efisiensi
yang tinggi sehingga Cost of Collection dan Cost of Complience
dapat ditekan serendah mungkin serta mampu mencegah dan
menangkal Tax Evasion dan tax Avoidance secara optimal.
4). Mampu mengantipasi dan beradaptasi dengan perubahan-
perubahan lingkungan serta aspirasi masyarakat dan membangun
dirinya secara terus menerus sesuai dengan perkembangan
teknologi dan administrasi perpajakan Mutakhir.
5). Melakukan upaya untuk meningkatkan secara terus menerus
terhadap kualitas SDM, sarana, prasarana, organisasi, sistem dan
sistem prosedur kerja
3. Kedudukan, dan Tugas Pokok
KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu merupakan instansi vertikal
Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Tugas pokok
KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu adalah melaksanakan pelayanan,
pengawasan administrasi dan pemeriksaan sederhana terhadap wajib
pajak dibidang Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB) dan pajak tidak langsung lainnya dalam wilayah wewenangnya
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Fungsi Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Jakarta Pasar
Minggu
Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Jakarta Pasar Minggu menyelenggarakan fungsi antara lain:
a. Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi
perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan
subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan.
b. Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan.
c. Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan
pengolahan Surat Pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya.
d. Penyuluhan perpajakan
e. Pelaksanaan registrasi wajib pajak.
f. Pelaksanaan ekstensifikasi.
g. Penatausahan piutang pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.
h. Pelaksanaan pemeriksaan pajak.
i. Pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.
j. pelaksanaan konsultasi perpajakan.
k. Pelaksanaan intensifikasi.
l. Pelaksanaan administrasi KPP Pratama.
5. Struktur Organisasi
Dalam penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern,
terdapat perubahan yang mendasar, diantaranya perubahan struktur
organisasi di KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu yaitu:
a. Bagian Umum
Bagian Umum, mempunyai tugas:
1). Kepegawaian
2). Keuangan
3). Tata Usaha Rumah Tangga
b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI)
Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI), mempunyai tugas:
1). Penatausahaan
2). Pemeliharaan dan Pengawasan Data
3). Pemeliharaan Bank Data
4). Pengelolaan akses dan keamanan sistem komputer
5). Pelayanan dukungan teknis komputer
6). Penyiapan pencetakan dan pengiriman laporan kerja
c. Seksi Pelayanan
Seksi Pelayanan, mempunyai tugas:
1). Layanan Terpadu (Pelaporan Surat Masuk)
2). Pendaftaran Wajib Pajak (WP), Objek Pajak (OP) dan
Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3). Pengajuan usul penghapusan NPWP, NPPKP, dan NOP PBB
4). Perubahan identitas WP dan OP PBB
5). Perpindahan WP, Mutasi dan Balik Nama OP PBB
6). Perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan PPh
d. Seksi Penagihan
Seksi Penagihan, mempunyai tugas:
1). Penatausahan piutang pajak
2). Penundaan dan angsuran tunggakan pajak
3). Penerbitan dan penyampaian surat teguran, surat paksa dan surat
perintah melakukan penyitaan
4). Pembuatan usulan pelelangan dan penghapusan piutang pajak
5). Penyimpanan dokumen-dokumen penagihan
e. Seksi Pemeriksaan
Seksi Pemeriksaan, mempunyai tugas melakukan urusan:
1). Penyusunan rencana pemeriksaan, penerimaan dan perekaman
serta penyaluran data/alat keterangan.
2). Pengawasan pelaksanaan jadwal pemeriksaan.
3). Penerbitan dan penyaluran surat perintah melakukan
pemeriksaan pajak.
f. Seksi Ekstensifikasi
Seksi Ekstensifikasi, mempunyai tugas:
1). Pelaksanaan penilaian individual objek pajak PBB
2). Pelaksanaan penilaian massal penyusunan ZNT dan NIR
3). Pembuatan daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB)
4). Pendataan dan penatusahaan hasil pendataan
5). Pencarian data potensi perpajakan dalam rangka intensifikasi
dan ekstensifikasi
6). Pencairan data pihak ketiga
7). Penyusuna monografi perpajakan
8). Penelitian oleh pejabat fungsional penilaian PBB dalam
rangka penyelesaian keberatan atau pengurangan PBB
9). Penerbitan surat teguran pengembalian SPOP
10). Penerbitan surat penundaan pengembalian SPOP
11). Penyelesaian mutasi objek dan subjek pajak
12). Pendaftaran objek pajak baru
13). Permohonan surat keterangan NJOP
14). Pembatalan SPPT/SKP/STP
15). Penerbitan Daftar Nominatif untuk usulan
16). Tata cara penerbitan himbauan untuk ber-NPWP
g. Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)
Mempunyai tugas:
1). Pengawasan kepatuhan WP
2). Pemantaun proses administrasi perpajakan
3). Bimbingan atau himbauan kepada WP dan konsultasi teknis
perpajakan bagi WP
4). Melakukan penerbitan, pembetulan dan penyimpangan produk-
produk hukum
5). Rekonsiliasi data WP
Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KKP) Pratama Jakarta Pasar
Minggu
KEPALA KANTOR
Seksi Ekstensifikasi
Perpajakan
Seksi Pelayanan Seksi Pengawasan Dan Konsultasi
Seksi Penagihan Seksi Pemeriksaan
Kelompok Jabatan Fungsional
Subbagian Umum
Kantor Pelayanan Pajak
KPP PRATAMA
Seksi Pengolahan Data dan Informasi
B. Analisis dan Pembahasan
Dalam melaporkan SPT masa PPN secara manual Pengusaha Kena Pajak
mencatat, menghitung, menyetor dan melaporkan seluruh hal yang terkait
dengan kewajiban pajaknya kepada KPP sesuai dengan domisilinya secara
langsung. Sedangkan untuk mekanisme pembayaran dan pelaporan SPT Masa
PPN secara manual, antara Pengusaha Kena Pajak dengan Aparat Pajak (fiskus)
berinteraksi secara langsung. Dan dalam pelaporan SPT harus disertai seluruh
lampiran yang mendukung dalam pengisian SPT tersebut.
Dan dalam melaporkan SPT Masa PPN lampiran pendukungnya berjumlah
sangat banyak sehingga pelaporan SPT ini sedikit merepotkan. Pelaporan SPT
Masa PPN secara elektronik (e-SPT) yang merupakan fasilitas direktorat jenderal
pajak diharapkan dapat memberikan kemudahan kepada Pengusaha Kena Pajak
dalam melaporkan SPT Masa PPN. Berikut ini disajikan data hasil olah dalam
melaporkan SPT Masa PPN
Tabel 4.1
Jumlah SPT Masa PPN Yang Diterima Sebelum Dan Sesudah Penerapan
Program E-SPT
Bulan Sebelum (Manual) Sesudah (e-SPT) 1 10 23
2 7 25
3 10 27
4 6 29
5 14 36
6 15 34
7 23 25
8 17 18
9 19 30
10 19 21
11 20 18
12 19 23
Sumber: KPP Pratama Pasar Minggu, diolah
Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak PPN Yang Terdaftar
Bulan Jumlah Wajib Pajak
PPN 1 33
2 32
3 37
4 35
5 50
6 49
7 48
8 35
9 49
10 40
11 38
12 42
Sumber: KPP Pratama Pasar Minggu, diolah
Untuk mengukur tingkat kepatuhan digunakan rumus sebagai berikut:
Tabel 4.3
Tingkat Kepatuhan SPT Masa PPN Yang Diterima Sebelum dan
Sesudah Penerapan Program e-SPT (dalam %)
Bulan Sebelum (Manual) Sesudah (e-SPT)
1 30.30 69.70
2 21.88 78.13
3 27.03 72.97
4 17.14 82.86
5 28.00 72.00
6 30.61 69.39
7 47.92 52.08
8 48.57 51.43
9 38.78 61.22
10 42.50 57.50
11 52.63 47.37
12 45.24 54.76
Sumber: KPP Pratama Pasar Minggu, diolah
Tabel 4.4
Hasil Uji Korelasi Spearman Rank
Correlations
sebelum sesudah
Spearman's rho Sebelum Correlation Coefficient
1.000 1.000(**)
Sig. (2-tailed) . .000
N 12 12
Sesudah Correlation
Coefficient 1.000(**) 1.000
Sig. (2-tailed) .000 .
N 12 12
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).
Berdasarkan hasil uji korelasi spearman di atas menunjukan
bahwa dengan sampel yang digunakan (N) berjumlah 12, koefisien korelasi
yang dihasilkan sebesar 1.000. Tingkat signifikansi ini sesuai dengan tingkat
signifikansi ditetapkan 0,01 yaitu, setelah ditetapkan taraf kesalahan sebesar
1% dan N = 12 maka harga tabel rho = 0.777. ternyata harga rho hitung > rho
tabel (1.000 > 0,777), Maka keputusannya adalah Ho ditolak dan Ha
diterima.
Ini berarti terdapat hubungan yang signifikan antara kepatuhan
wajib pajak sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT. hubungan yang
sangat kuat dan negatif antara data sebelum dan sesudah penerapan program
e-SPT disebabkan rangking yang saling berkebalikan antara keduanya. Jika
suatu data memiliki tingkat yang tinggi, maka pasangan datanya memiliki
peringkat yang rendah sebagai hasil yang didapat sangat signifikan.
Tabel 4.5
Hasil Uji Wilcoxon Match Pairs Test
Ranks
N
Mean
Rank
Sum of
Ranks
Sesudah-Sebelum Negative Ranks 1(a) 3.00 3.00
Positive Ranks 11(b) 6.82 75.00
Ties 0(c)
Total 12
a. Sesudah < Sebelum b. Sesudah > Sebelum
c. Sesudah = Sebelum
Tabel 4.6
Test Statistics(b)
sesudah - sebelum
Z -2.824(a)
Asymp. Sig. (2-
tailed) .005
a. Based on negative ranks. b. Wilcoxon Signed Ranks Test
Berdasarkan hasil diatas dapat di lihat bahwa uji wilcoxon match
pairs test dua arah menunjukan nilai z hitung 2,824. Untuk tingkat
kepercayaan 95% dan uji dua sisi, maka nilai z tabel 1,96. harga z hitung
2,824 ternyata lebih besar dari 1,96. Dengan demikian, maka Ha diterima.
Jadi terdapat perbedaan yang signifikan mengenai kepatuhan wajib pajak
sebelum dan sesudah penerapan program e-SPT .
Dan ini berarti penerapan program e-SPT tersebut efektif bagi
kepatuhan wajib pajak khususnya bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Hal
ini disebabkan karena, wajib pajak lebih suka melaporkan SPT Masa
PPNnya dengan menggunakan program e-SPT dari pada manual.
Fenomena semacam ini terjadi karena beberapa faktor yang melatar
belakanginya diantaranya penyampaian SPT melalui sistem aplikasi e-SPT
dilakukan secara cepat, mudah, dan aman. Karena lampirannya dalam bentuk
media CD/disket, maka data perpajakan dapat terorganisasi dengan baik.
Di samping itu, sistem aplikasi e-SPT Memiliki kelebihan yang tidak
dimiliki pelaporan secara manual yaitu: selain dapat mengorganisasikan data
perpajakan perusahaan dengan baik dan sistematis, penghitunganya pun
dilakukan secara cepat dan tepat karena menggunakan sistem komputer.
Kelebihan lain dari sistem aplikasi e-SPT ini dapat memberikan
kemudahan bagi wajib pajak dalam membuat laporan pajak, dan WP dapat
secara langsung melakukan pembetulan atau koreksi pada SPT induk
maupun lampiran SPT bila terdapat kesalahan pemasukan data karena sistem
aplikasi e-SPT memiliki fasilitas checking.
BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan
Penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan peningkatan kepatuhan
wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya program e-SPT dalam
melaporkan SPT Masa PPN. Penelitian ini menggunakan data sekunder
berupa data penerimaan jumlah data SPT Masa PPN sebelum dan sesudah
program e-SPT. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji statistik
non parametrik yang khusus digunakan untuk dua sampel yang berhubungan
yaitu uji wilcoxon match pairs test dan korelasi spearman rank. Dari hasil
pengujian data, dapat ditarik kesimpulan bahwa:
1. Terdapat perbedaan yang signifikan antara kepatuhan wajib pajak
sebelum dan sesudah program e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN
yang diterima. Karena nilai signifikansinya dibawah 0,05 yaitu 0,005.
Jadi penerapan program e-SPT sangat efektif bagi wajib pajak. Adapun
perbedaan yang dimilikinya sebesar 2,824
2. Jumlah sampel (N) yang digunakan berjumlah 12 sampel (jumlah
sebelum dan sesudah SPT Masa PPN yang diterima), dengan tingkat
continuity corrected (kelanjutan koreksi) untuk melihat seberapa besar
pengaruh e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak PPN Masa, dalam
penelitian ini pengaruhnya sebesar 1,000.
B. Implikasi
Dari kesimpulan diatas dapat dituliskan beberapa implikasi yang
diharapkan dalam penelitian ini adalah:
1. Penerapan program e-SPT yang dilakukan KPP Pratama Pasar Minggu
sebagai usaha meningkatkan kepatuhan wajib pajak ternyata mampu
meningkatkan Pengusaha Kena Pajak hal ini dikarenakan KPP Pratama
Pasar Minggu selalu meningkatkan mutu layanannya kepada masyarakat
2. Jaringan komunikasi perpajakan untuk menjaring data pemilik kan
NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan penyelesaian laporan
perpajakan dan lain-lain semakin baik dan bisa dipercaya.
C. SARAN
1. Dengan adanya peningkat kepatuhan wajib pajak setelah adanya program
e-SPT dalam melaporkan SPT Masa PPN, maka diharapkan kinerja
Direktorat Jenderal Pajak beserta kantor wilayahnya untuk dapat
meningkatkan kinerjanya lebih baik lagi kedepan, salah satunya dengan
memberikan penyuluhan-penyuluhan mengenai pentingnya membayar
pajak tepat waktu. Serta memberikan pelayanan terbaiknya khususnya
Wajib Pajak
2. Dari penelitian ini diharapkan dapat memacu peningkatan penerimaan
pajak mengingat pajak merupakan sumber pendapatan pemerintah
3. Pemerintah harus mendukung program-program yang berhubungan
dengan peningkatan penerimaan pajak dan bekerjasama dengan Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
DAFTAR PUSTAKA
Agesti, Leli. “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah
Modernisasi Kantor Pelayanan Pajak”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial,
Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007
Anomim. “Peran e-Registration, e-SPT, e-Filling dan e-Payment dalam
Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak,” artikel diakses tanggal 29 Maret 2008 dari http://www.ditjen.depkeu.go.id/TW0105_E-Registration.asp
Anonim “Pelaporan SPT Masa PPN Elektronik (e-SPT Masa PPN),” artikel
diakses tanggal 14 Mei 2008, dari http://www.kanwilpajakkhusus.depkeu. go.id/eSPT.asp
Anonim
http://www.pajak.go.id/index.php?view=category&id=105&option=com_content&Itemid=41
Brotodihardjo, R., Santoso, S., H. “Pengantar Ilmu Hukum Pajak”, Edisi
Keempat, Refika Aditama, Bandung, 2003
Darussalam, danny. Jumat, 28 Desember 2007. “Wajah Baru Pelayanan Prima
Ditjen Pajak,” artikel diakses tanggal 29 Maret 2008, dari
http://www.dannydarussalam.com/engine/artikel/art.php?artid=1240
Hamid, Abdul. “Panduan Penulisan Skripsi,” FEIS UIN Press, Jakarta, 2004
Indriantoro Nur, Bambang Supomo “Metodelogi Penelitian Bisnis Untuk
Akuntansi dan Manajemen”, BPFE Yogyakarta, 2002.
Juwita, Tri. “Analisis Pengaruh Sebelum dan Sesudah Adanya Program E-
Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Masa
PPN”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2007
Masyahrul, Tony. “Pengantar Perpajakan”, Cetakan Kedua, PT Grasindo,
Jakarta, 2005
Nurmantu, Safri, Drs., Msi. “Pengantar Perpajakan”. Jakarta, Kelompok
Yayasan Obor, 2003.
Peraturan Pemerintah Nomor 143 Tahun 2000 Tentang Pelaksanaan Undang-
undang PPN Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nonor 146 Tahun 2000 Tentang Impor atau Penyerahan BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) Tertentu yang Di
Bebaskan dari PPN
Ramsi Juniszariah, Ana. “Analisis Ketepatan Wajib Pajak Badan Dalam
Melaporkan SPT Tahunan PPh Badan Sebelum dan Sesudah Penerapan e-
SPT”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif
Hidayatullah, Jakarta, 2007
Rusjdi, Muhammad. “KUP (Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan)”,
Edisi Keempat, PT INDEKS, 2007
Rusli Achyar, ”Pengantar Perpajakan,” Dosen Fakultas Ekonomi UIN Jakarta,
(Diktat)
Santoso, Singgih. “Buku Latihan SPSS Statistik Nonparametrik”, Cetakan
Ketiga,PT Elexmedia Komputindo, Jakarta, 2004
Sari Purnama, Dian. “Analisis Perbedaan Penerimaan Pajak Sebelum dan
Sesudah Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Pada KPP
Pratama Jakarta Tanah Abang Satu Tahun 2004,2005,dan 2006”, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah,
Jakarta, 2007 Sofa, S.IP, M.Pd. Selasa, 05 Februari 2008. “Pengertian Administrasi
Perpajakan, Kepatuhan dan Pajak Internasioanal,” artikel diakses tanggal
25 Maret 2008, dari http://massofa.wordpress.com/2008/02/05/pengertian-
administr asi-perpajakan- kepatuhan-dan-pajak-internasional/
Suandy, Erly. ”Perpajakan” Edisi Kedua, Salemba Empat, 2006
Sugiyono. “Statistik Untuk Penelitian”, Bandung, Alfabeta, 2007
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 dirubah Undang-undang Nomor 18 Tahun
2000 Tentang PPN dan PPnBM
Wijayanti Riska dkk. “Menuju Good Governance Melalui Modernisasi (e-SPT)
Pajak,” artikel diakses dari 14 Mei 2008, dari http://uniblog.stie-
mce.ac.id/wpcontent/uploads/2007/01/bis0008.pdf