Embed Size (px)
Citation preview
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG
MEMILIKI USAHA
(STUDI KASUS DI KPP PRATAMA SALATIGA)
Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I pada
Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Oleh:
DESSY ASTAFANI
B200150367
PROGAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2019
i
HALAMAN PERSETUJUAN
ANALISI FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI USAHA
(Studi Kasus Di KPP Pratana Salatiga)
PUBLIKASI ILMIAH
Oleh:
DESSY ASTAFANI
B 200 150 367
Telah diperiksa dan disetujui oleh:
Dosen
Pembimbing
Drs. M. Abdul Aris. MSi
ii
HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
(Studi Kasus Di KPP Pratama Salatiga)
OLEH:
DESSY ASTAFANI
B 200 150 367
Telah dipertahankan didepan Dewan Penguji
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada tanggal 7 februari 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Dewan Penguji:
1. Drs. M. Abdul Aris. MSi (………………………..)
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dra. Mujiyati M.Si (………………………..)
(Anggota Dewan Penguji)
3. Fauzan S.E.,M.Si (………………………..)
(Anggota Dewan Penguji)
Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Dr. Syamsudin, M. M
NIP 131602918
PERNYATAAN
iii
Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ini tidak terdapat
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran pernyataan saya diatas, maka
akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.
Surakarta, 7 februari 2019
Penulis
Dessy Astafani
B 200 150 367
1
ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MEMILIKI USAHA
(Studi Kasus Di KPP Pratama Salatiga)
Abstrak
Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris tentang
pengaruh kesadaran membayar pajak, tax amnesty, sanksi pajak, pengetahuan serta
pemahaman tentang peraturan perpajakandan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib
pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha
yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Salatiga akhir bulan Oktober 2018
tercatat sebanyak 22.131 Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki usaha. Metode sampel
dilakukan dengan menggunakan metode porposive sampling yaitu pemilihan sampel
bertujuan atau dalam keadaan memilih sampel tidak acak. Sempel dalam penelitian ini
sebanyak 105 responden. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis
regresi linier. Penelitian ini menemukan bahwa variabel kesadaran membayar pajak dan tax
amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Serta tiga variabel yangtidak
berpengaruh yaitu Sanksi Pajak, Pengetahuan danPemahaman Tentang Pajak, Pelayanan
Fiskus.
Kata kunci : Kesadaran Membayar Pajak, Tax Amnesty, Sanksi Pajak, Pengetahuan dan
Pemahaman Tentang Pajak, Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak.
Abstract
This research aims to analyze and test empirically on the influence the awareness of paying
taxes, tax amnesty, tax penalties, of knowledge and understanding of regulatory compliance
services perpajakandan fiskus against taxpayers. The population in this study is the tax payers
private people who have a business registered in the Tax Service Office (KPP) Pratama
Salatiga end of October 2018 recorded as much as Private Person 22,131 Taxpayers who have
a business. Method of sampling is performed using the method of sample selection sampling
namely porposive aimed at or in a State vote sample is not random. Sempel in this research as
much as 105 respondents. A method of data analysis in this study using linear regression
analysis. The study found that the variables of awareness of paying taxes and a tax amnesty to
taxpayer compliance. As well as three variables do not affect the tax Penalties, i.e. the
knowledge and understanding of the tax, the Ministry Fiskus.
Keywords: awareness of paying taxes, Tax Amnesty, Tax Penalties, of knowledge and
understanding of the Tax, service and compliance Fiskus Taxpayers.
1. PENDAHULUAN
Indonesia adalah salah satu negara yang melakukan pembagunan nasional. Pembangunan
nasional adalah untuk mewujudkan kehidupan masyarakat Indonesia dalam mencerdaskan
kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan merata.
Sumber pendapatan negara untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan
nasional salah satunya adalah pajak. Tidak hanya karena kontribusinya yang tinggi bagi
2
pemerintah dan pembangunan, tetapi pajak juga bisa menjadi instrumen fiskal yang efektif
dalam mengarahkan perekonomian di Indonesia.
Dalam postur APBN 2017 ditetapkan jumlah pendapatan negara sebesar Rp1.750,3
triliun. Jumlah ini terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.489,9 triliun, penerimaan
negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp250 triliun, dan penerimaan hibah sebesar Rp1,4
triliun. Hal ini disusun dengan mempertimbangkan potensi perpajakan yang bisa diterima
pemerintah pada 2017 mendatang, termasuk realisasi program Amnesti Pajak dan penerimaan
dari sumber-sumber pajak baru. Penerimaan Perpajakan pada APBN 2017 mencapai 85,6%
dari total pendapatan negara. Sedangkan PNBP berkontribusi sebesar 14,3% dari pendapatan
negara dan masih berpotensi untuk terus meningkat. (Sumber:
https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017)
Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa
sekarang ini.Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi
dana kepada negara karena merupakan cerminan dari kegotongroyongan masyarakat dalam
pembiayaan negara yang diatur oleh perundang-undangan. Pajak adalah salah satu
pendaanaan yang di peroleh pemerintah dari sektor internal, menurut UU KUP No.28 tahun
2007, pasal 1, ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak
memdapatkan imabalan secaralangsung dan digunakan sebagai keperluan negara bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, ada dua objek pajak yaitu Pajak Penghasilan (PPh) dan
Pajak Pertambahan Nilai (PPn).
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau
badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak. Ada banyak
jenis Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dua diantranya adalah WPOP memiliki usaha,
untuk menghitung PPh WPOP yang memiliki usaha, mengunakan norma penghasilan adalah
cara lain untuk menghitung penghasilan Netto orang pribadi dalam satu tahun sebagai dasar
untuk penghitungan PPh terutang, namun jika penghasilan bruto lebih dari 4,8 M maka wajib
pajak wajib menggunakan pembukuan. Sedangkan Pajak Pertambah Nilai adalah pajak yang
dikenakan dalam proses produksi dan distribusi namun jumlah barang terutang dibebankan
pada konsumen yang memakai produk tersebut.
Usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak terus dilakukan oleh pemerintah yang
merupakan tugas Direktorat Jenderal Pajak. Banyak upaya yang telah dilakukan agar
penerimaan pajak maksimal antara lain adalah dengan ekstensifikasi dan intensifikasi pajak.
Hal tersebut dilakukan dengan cara perluasan subjek dan objek pajak dengan mencari wajib
3
pajak baru. Upaya lain dari penerimaan pajak yaitu reformasi sistem perpajakan secara
menyeluruh. Sejak saat ini, negara Indonesia sudah mulai menganut self assessment system
dimana para wajib pajak berhak untuk menghitung sendiri berapa jumlah iuran pajak yang
harus dibayarkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.
2. METODE
Populasi yang digunakan dalam penelitiian ini adalah seluruh wajib pajak yang terdaftar di
KPP Pratama Salatiga sebesar 137.809 wajib pajak yang terdiri dari wajib pajak badan
sebesar 8.646, Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan sebesar 107.032 dan wajib pajak yang
memiliki usaha atau bisa disebut wajib pajak non karyawan sebesar 22.131 wajib pajak.
Penelitian ini mengambil sampel Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Salatiga yang
memiliki usaha sebesar 22.131 Wajib Pajak Orang Pribadi. Metode pengambilan sampel
dalam penelitian ini dengan menggunkan porposive sampling. Metode porposive sampling
yaitu pemilihan sampel bertujuan atau dalam keadaan memilih sampel tidak acak.
Pengambilan sampel didasarkan atas ketersediaan untuk menerima dan mengisi kuesioner
secara lengkap.
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
3.1 Hasil
3.1.1 Uji Validitas
Tabel 1. Hasil Uji Validitas
Variabel Indikator R hitung R tabel Hasil
Kepatuhan Wajib KEP1 0,737 0,1918 Valid
Pajak (KEP) KEP2 0,793 0,1918 Valid
KEP3 0,850 0,1918 Valid
KEP4 0,738 0,1918 Valid
KEP5 0,738 0,1918 Valid
Kesadaran Membayar KWP1 0,533 0,1918 Valid
Pajak (KWP) KWP2 0,655 0,1918 Valid
KWP3 0,623 0,1918 Valid
KWP4 0,707 0,1918 Valid
KWP5 0,733 0,1918 Valid
KWP6 0,773 0,1918 Valid
KWP7 0,533 0,1918 Valid
Tax Amnesty (TA) TA1 TA1 0,1918 Valid
TA2 TA2 0,1918 Valid
TA3 TA3 0,1918 Valid
TA4 TA4 0,1918 Valid
TA5 TA5 0,1918 Valid
TA6 TA6 0,1918 Valid
TA7 TA7 0,1918 Valid
TA8 TA8 0,1918 Valid
4
Sanksi Pajak (SK) SK1 0,723 0,1918 Valid
SK2 0,776 0,1918 Valid
SK3 0,735 0,1918 Valid
SK4 0,739 0,1918 Valid
SK5 0,539 0,1918 Valid
SK6 0,471 0,1918 Valid
Pengetahuan dan PDP1 0,647 0,1918 Valid
Pemahaman Tentang PDP2 0,641 0,1918 Valid
pajak (PDP) PDP3 0,500 0,1918 Valid
PDP4 0,612 0,1918 Valid
PDP5 0,702 0,1918 Valid
PDP6 0,522 0,1918 Valid
Pelayanan Fiskus KPF1 0,579 0,1918 Valid
(KPF) KPF2 0,793 0,1918 Valid
KPF3 0,583 0,1918 Valid
KPF4 0,787 0,1918 Valid
KPF5 0,770 0,1918 Valid
KPF6 0,735 0,1918 Valid
Sumber: Data Primer diolah, 2018.
Hasil uji validitas terhadap variabel penelitian pada tabel di atas menunjukkan
koefisien korelasi antara skor pernyataan dengan skor total (item total corelation) semua
pernyataan memiliki rhitung lebih dari rtabel, maka dapat dikatakan bahwa semua pernyataan
untuk mengukur variabel tersebut dinyatakan valid.
3.1.2 Uji Reliabilitas
Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas Variabel Penelitian
Variabel Cronbach’s alpha Hasil
Kepatuhan Wajib Pajak 0,829 Reliable
Kesadaran Membayar Pajak 0,741 Reliable
Tax Amnesty 0,837 Reliable
Sanksi Pajak 0,760 Reliable
Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pajak 0,655 Reliable
Pelayanan Fiskus 0,802 Reliable
Sumber: Data Primer diolah, 2018.
Dari hasil uji reliabilitas yang terlihat pada tabel 2 diatas dapat diketahui bahwa
seluruh item pertanyaan dari masing-masing variabel dalam penelitian ini adalah reliabel. Hal
ini ditunjukan oleh nilai cronbach alpha dari masing-masing variabel bernilai lebih dari 0,60.
5
3.1.3 Uji Normalitas
Tabel 3. Hasil Uji Normalitas Data
Unstandardized Residual
Kolmogorov-Smirnov Z 0,200
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,738
Hasil Normal
Sumber: Data Primer diolah, 2018
Dari data diatas diketahui bahwa nilai signifikan atau probability 0,738. Dimana nilai
tersebut lebih besar dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal.
3.1.4 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dalam model
regresi berganda dapat dilihat dari nilai tolerance dan Variance Inflation factor (VIF). Jika
nilai tolerance di atas 0,1 dan VIF di bawah 10 maka model multikolinearitas (Ghozali
2011:105). Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 4.
Tabel 4. Tabel Uji Multikolinearitas Data
Vriabel Tolerance VIF Hasil
Kesadaran Membayar Pajak 0,798 1,253 Bebas Multikolinearitas
Tax Amnesty 0,817 1,148 Bebas Multikolinearitas
Sanksi Pajak 0,522 1,813 Bebas Multikolinearitas
Pengetahuan dan Pemahaman
Tentang Pajak
0,476 2,099 Bebas Multikolinearitas
Pelayanan Fiskus 0,775 1,291 Bebas Multikolinearitas
Sumber: Hasil olah data, 2018
Hasil uji multikolinearitas pada model penelitian di atas menunjukkan bahwa seluruh
variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance > 0,1 sehingga
dapat disimpulkan bahwa model tidak terjadi multikolinearitas.
3.1.5 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya.Jika variance dari residual
6
satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut heteroskedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Dalam penelitian ini pengujian
heteroskedastisitas dilakukan dengan uji glejser. Uji glejser dilakukan dengan meregresi
variabel-variabel bebas dalam persamaan regresi dengan nilai residual sebagai variabel
terikatnya. Uji glejser dapat ditunjukan dalam table 5.
Tabel 5. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Sig Hasil
Kesadaran Membayar Pajak 0,650 Bebas Heteroskedastisitas
Tax Amnesty 0,943 Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Pajak 0,844 Bebas Heteroskedastisitas
Pengetahuan dan Pemahaman
Tentang Pajak
0,513 Bebas Heteroskedastisitas
Pelayanan Fiskus 0,539 Bebas Heteroskedastisitas
Sumber: Hasil olah data, 2018
Berdasarkan hasil yang ditunjukan dalam tabel 5.tersebut nampak bahwa semua
variabel bebas menunjukan nilai signifikan > 0,05 (Ghozali, 2011:142-143). Sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam persamaan regresi dan model regresi
tersebut layak digunakan dalam penelitian ini.
3.2 Pembahasan
3.2.1 Pengaruh Kasadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
Uji t yang dilakukan memperoleh nilai t hitung> ttabel sebesar 4,043 > 1,98397 dan nilai
signifikan sebesar 0,000 < 5%, sehingga H1 gagal diolak yang artinya tingkat kesadaran
membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki usaha.
Hal ini dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran membayar pajak,
maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang memiki usaha yang terdaftar
di KPP Pratama Salatiga, dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Hasil ini
mendukung penelitian Nurulita Rahaya (2017), menunjukkan bahwa kesadaran membayar
pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian tersebut didukung oleh hasil
penelitian, Merry Susanti, et al (2017) dan Mahdi, Windi Ardiati (2017). Ketika tingkat
kesadaran dari wajib pajak meningkat, hal ini akan memberikan pengaruh dorongan kepada
wajib pajak untuk patuh dalam membayar pajak.
7
3.2.2 Pengaruh Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang kedua mendapatkanhasil uji t memperoleh nilai
thitung > ttabel sebesar 2,467 >1,98397 untuk variabel tax amnesty dengan nilai signifikan
sebesar 0,015< 5%, sehingga H2 gagal ditolak yang artinya tax amnesty berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki usaha.
Hal ini mendukung penelitian Nurulita Rahayu (2017) menunjukkan bahwa
pelaksanaan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Tax amnesty
merupakan kebijakan pemerintah di bidang perpajakan yang memberikan penghapusan pajak
yang seharusnya terutang dengan membayar tebusan dalam jumlah tertentu. Penelitian ini
didukung oleh penelitian Vieega Ayu P.S. dan Fidiana (2017).
3.2.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ketiga mendapatkanhasil bahwa sanksi pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki usaha yang terdaftar di KPP
Pratama Salatiga, dibuktikan dengan hasil t hitung untuk variabel t hitung untuk variabel
sanksi pajak sebesar 1,078 < 1,98397 dan nilai signifikan sebesar 0,285 > 5%, sehingga H3
ditolak yang artinya sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang
memiliki usaha.
Hal ini dikarenakan wajib pajak tetap akan membayar dan melaporkan pajaknya sesuai
dengan ketentuan yang berlaku meski tanpa mengetahui adanya sanksi pajak yang berlaku.
Wajib pajak telah patuh dalam membayar dan melaporkan kewajiban perpajakannya sesuai
aturan yang berlaku.
Hasil ini didukung penelitian Listyowati,et al (2018) menunjukkan bahwa pelaksanaan
sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitan yang
dilakukan Mahdi danWindi (2017) dan Rista Putri Ariesta dan Lyna Latifah (2017)
menunjukkan bahwa pelaksanaan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
Sanksi pajak terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan
pajak. Sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak di kenai sanksi dengan indikasi
kebijakan perpajakan dan undang-undang pajak.
8
3.2.4 Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa hasil t hitung untuk variabel pengetahuan dan
pemahaman tentang pajak sebesar 0,030 < 1,98397 dan nilai signifikan sebesar 0,976 > 5%,
sehingga H4 ditolak yang artinya pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki usaha.
Listyowati, et al (2018) menunjukkan bahwa pelaksanaan pengetahuan dan
pemahaman tentang pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini
dikarenakan semakin tinggi atau rendah pengetahuan dan pemahaman tentang pajak tidak
akan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak membayar pajak karena pada
dasarnya telah ditetapkan di undang-undang yang berlaku.
3.2.5 Pengaruh Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Hasil penelitian ini menujukkan bahwa hasil t hitung untuk variabel pelayanan fiskus sebesar
0,382 < 1,98397 dan nilai signifikan sebesar 0,703 > 5%, sehingga H5 ditolak yang artinya
pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yang memiliki usaha. Hal
ini dikarenakan pelayanan pajak tidak dipergunakan secara rutin oleh wajib pajak sehingga
Wajib Pajak Orang Pribadi tidak akan terlalu menganggap penting konsep pelayanan yang
ada di kantor pajak.
Oktaviane Lidya Winerungan (2013) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan pajak. Berbeda dengan Penelitian Nurulita Rahayu (2017)
dan Merry Susanti, et al (2017) menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap
kepatuhan pajak. Pelayanan fiskus yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk
membayar pajak, sebaliknya jika pelayanan fiskus buruk maka kepatuhan wajib pajak untuk
membayar pajak akan menurun.
4. PENUTUP
4.1 Simpulan
Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka ditarik kesimpulan bahwa
kesadran membayar pajak dan tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
sedangakan sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak, pelayanan fiskus tidak
berpengaruh kepatuhan wajib pajak. Hasil perhitungan untuk nilai adjusted R2 dengan
bantuan program spss, dalam analisis regresi berganda diperoleh angka koefisien determinasi
atau adjusted R2 sebesar 0,271. Hal ini berarti bahwa 27,10% variasi variabel kepatuhan wajib
9
pajak yang memiliki usaha dijelaskan oleh variabel kesadaran membayar pajak, tax amnesty,
sanksi pajak, pengetahuan dan pemahaman tentang pajak dan pelayanan fiskus. Sementara
sisanya 72,9 % diterangkan oleh faktor lain yang tidak masuk dalam observasi.
4.2 Saran
Berikut adalah saran yang diberikan oleh peneliti. Pertama Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
yang diteliti (KPP Pratama Salatiga). Petugas pajak sebaiknya harus lebih giat dalam
menerapkan upaya – upaya untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak seperti melakukan
penyuluhan dan sosialisasi pajak berupa iklan di televisi, radio, surat kabar maupun media
lainnya kepada masyarakat serta memberikan informasi perpajakan kepada wajib pajak agar
wajib pajak tersebut lebih sadar dan mengerti dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya
selain itu agar wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup tentang pajak. Bila perlu secara
berkala Direktorat Jenderal Pajak mengadakan acara yang mendidik serta menghibur
masyarakat agar memiliki kesadaran perpajakan. Hal ini dapat dilakukan pula dengan
sosialisasi di profesi-profesi tertentu dengan cara mengundang tokoh yang disegani oleh
kalangan profesional tertentu. Dalam hal melayani wajib pajak, petugas pajak harus bertindak
profesional dan memiliki mental yang siap melayani wajib pajak dengan sebaik – baiknya
serta memberikan fasilitas yang memadai kepada wajib pajak agar wajib pajak merasa puas
dan melaksanakan kewajiban perpajakannya secara sukarela tanpa mengharapkan/ meminta
imbalan dari wajib pajak tersebut. Sanksi pajak juga harus disosialisasikan dengan baik
kepada wajib pajak agar wajib pajak dapat memahami hal - hal yang berkaitan dengan
pelaksanaan sanksi pajak dan penyebab-penyebab dikenakannya sanksi pajak tersebut serta
perlu ditingkatkan pengenaan sanksi pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi
kewajiban perpajakannya agar wajib pajak jera dan dapat meningkatkan kepatuhan
perpajakannya.
DAFTAR PUSTAKA
Allingham, M. G., and Sandmo, A. (1972). Income tax evasion: A theoretical analysis,
Journal of Public Economics, 1: 323-338.
Arista,Rista Putri dan Latifah, Lyna (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi
Perpajakan, Sistem Administrasi Perpajakan Modern, Pengetahuan Korupsi dan Tax
Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Semarang.Akuntansi
Dewantara Vol.1 No.1 Tahun 2017
Brata, Januar Dio, et al. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan
Saksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Meelakukan
Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas di Kota Samarinda.Forum Ekonomi Vol.19 No.1
Tahun 2017
10
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK 03/2018. Tentang Cara
Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
Peraturan Mentri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012. Tentang Cara
Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam
Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak
Rahayu, Nurlita. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak dan
Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Akuntansi Dewantara Vol.1 No.1
Tahun 2017.
Rahayu, Siti Kurnia. (2010) . Perpajakan Indonesia : Konsep dan Aspek Formal,Yogyakarta :
Graha Ilmu.
Ramdhani, Neila. (2011). Penyusunan Alat Pengukur Berbasis. Buletin Psikologi Vol.19
No.2 Tahun 2011.
