FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30430/1/GUSTI... · tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah dan tercatat di KUA, selain itu

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA ISBAT NIKAH

DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA TAHUN 2014

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum untuk Memenuhi Salah

Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Gusti Fajerina Fauziati

NIM.1111044100027

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1436 H/2015 M

v

ABSTRAK

Gusti Fajerina Fauziati. NIM : 1111044100027. FAKTOR-FAKTOR YANG

MEMPENGARUHI TINGGINYA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA

TIGARAKSA TAHUN 2014. Program Studi Hukum Keluarga, Kosentrasi Peradilan

Agama, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta,

1436 H/2015 M. viii + 96 halaman 10 lampiran.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab tingginya angka isbat nikah

di Pengadilan Agama Tigaraksa tahun 2014. Karena masih banyak terjadi perkawinan yang

tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah dan tercatat di KUA, selain itu kurangnya

sosialisasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan nikah dan PP No. 48 tahun

2014 tentang biaya nikah gratis juga menjadi faktor penyebab masih banyaknya perkawinan

yang tidak tercatat.

Metode yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan teknik random sampling

yaitu metode pengambilan sample secara acak. Dalam teknik pengumpulan data penulis

menggunakan observasi secara langsung dengan mengikuti sidang isbat nikah, wawancara

dengan beberapa pelaku isbat nikah dan wakil ketua Pengadilan Agama Tigaraksa, studi

dokumentasi dan studi kepustakaan.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah prosedur dan penyelesaian isbat nikah di PA

Tigaraksa sangatlah mudah, cepat, serta biaya ringan hal ini didasari oleh Undang-undang

No. 7 Tahun 1989 pasal 57 ayat 3. Kemudian, Salah satu faktor penyebab tingginya isbat

nikah adalah masyarakat yang mulai sadar hukum terutama tentang pencatatan perkawinan

dan banyaknya program penyuluhan dari Pemda setempat dengan mengadakan isbat nikah

masal. Dengan meningkatnya perkara isbat nikah pertahun, hal ini juga menandakan bahwa

masih lemahnya sosialisasi tentang undang-undang pencatatan perkawinan. oleh karena itu,

diharapkan kepada pemerintah serta pihak-pihak terkait agar tidak terfokus kepada sosialisasi

isbat nikah saja yang lebih terpenting perlu sosialisasi terhadap pencatatan perkawinan agar

dikemudian hari tidak ada lagi nikah yang tidak tercatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA).

Kata kunci : Faktor Pengaruh tingginya isbat nikah, Pengadilan Agama Tigaraksa, Tahun

2014.

Pembimbing : Drs. H. A. Basiq Djalil, S.H., M.A

Daftar Pustaka : Tahun 1980 s.d. Tahun 2015

vi

KATA PENGANTAR

بسم اهلل الرحمن الرحيم

Alhamdulillahi Rabbil ‘alamin, Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada

Allah swt yang telah memberi petunjuk, kelancaran dan kemudahan sehingga

berkat Ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta Salam

tak lupa selalu tercurah kepada Baginda Muhammad saw, beserta Keluarga,

Sahabat dan UmatNya.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar

Sarjana Syariah (S.Sy) pada Kosentrasi Peradilan Agama, Fakultas Syariah dan

hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penyusunan

skripsi ini, penulis tidak akan dapat menyelesaikan jika tanpa dukungan, bantuan

dan saran dari berbagai pihak, terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya

penulis sampaikan dengan tulus kepada Bapak :

1. Dr. Asep Saefuddin Jahar, M.A., P.hd selaku Dekan Fakultas Syariah

dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Kamarusdiana, S.HI., M.H., Ketua Program Studi Hukum

Keluarga dan Ibu Sri Hidayati, M.Ag., Sekertaris Program Studi

Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Drs. H. Basiq Djalil, S.H., M.A., Dosen Pembimbing Skripsi yang

tidak pernah lelah dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi

dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Dr. H. Supriyadi Ahmad, M.A sebagai Dosen Pembimbing Akademik

yang mengarahkan penulis sejak awal masuk perkuliahan.

5. Ayahanda Tercinta H. Antung Jumberi, S.H., M.HI dan ibunda

tersayang Dra. Hj. Rahmawati, M.Pd serta adik-adikku Gusti Khairina

Shofia, Gusti Luthfi Khairunnisa dan Gusti Aisya Nurkhalisha yang

tiada hentinya memberi semangat, motivasi, kasih sayang dan doa

setiap saat, setiap waktu.

vii

6. Ibu Hj. Hotnidah Nasution, M.A, terima kasih atas bimbingan,

motivasi dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas

bimbingan dan ilmu yang telah diberikan dari awal masuk perkuliahan

hingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah Melimpahkan

rahmat dan kasih sayangNya kepada kita semua. Amien.

8. Seluruh Staf-staf/Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta yang membantu proses administrasi penulis,

terima kasih atas bantuannya.

9. Pegawai Perpustakaan Utama dan Perpustakaan Fakultas Syariah dan

Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang memberi kemudahan

dalam mengumpulkan refrensi kepada penulis.

10. Seluruh staf Pengadilan Agama Tigaraksa, khususnya kepada wakil

ketua PA Tigaraksa ibu Dra. Hj. Muhayah, S.H., M.H yang banyak

membantu dan mendukung hingga penelitian karya ilmiah ini berjalan

lancar.

11. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan, Sumenep,

Madura, Pondok Pesantren Baytul Qurra’ Jakarta, dan Ma’had Tahfidz

Dzin Nurain Jakarta terima kasih atas ilmu-ilmu dan dukungan yang

selalu mengalir.

12. Kakanda terkasih Husnul Abrar, Yunda Sena, Hasna, dan Lulu, terima

kasih atas segala bantuan dan bimbingannya. Teman-teman Keluarga

Besar Peradilan Agama Angkatan 2011 kelas A, B dan AKI yang

menjadi teman seperjuangan, yang tidak dapat disebut satu persatu.

Khusus kepada anak-anak Ijo Lumut dan Grup Marawis El-Zalazil

“ceritaku, ceritamu, dan cerita kita akan abadi.

Jakarta, 16 Maret 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ...........................................................................i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ...............................................................ii

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI ..................................................iii

LEMBAR PERNYATAAN ..............................................................iv

ABSTRAK .......................................................................................v

KATA PENGANTAR ..........................................................................vi

DAFTAR ISI ........................................................................viii

BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ...................................................1

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah .......................................5

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ...................................................7

D. Review Studi Terdahulu …...............................................8

E. Metode Penelitian .............................................................10

F. Sistematika Penulisan ........................................................... 12

BAB II: ISBAT NIKAH

A. Pengertian Isbat Nikah .................................................14

B. Nikah yang Dapat diIsbatkan …….............................15

C. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah .....................................17

D. Hubungan Isbat Nikah dengan Pencatatan dan Akibat Hukumnya...25

BAB III: PROFIL PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

A. Sejarah Singkat dan Struktur Organisasi .....................................30

B. Wewenang Pengadilan …….........................................34

C. Perkembangan Perkara ….............................................37

BAB IV: PERKARA ISBAT NIKAH DI PA TIGARAKSA

A. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah ...............................................40

B. Proses Penyelesaian Perkara Isbat Nikah .....................................48

C. Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Isbat Nikah Tahun 2014.....50

D. Analisis Penulis .........................................................................53

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan .........................................................................56

B. Saran-Saran .........................................................................58

DAFTAR PUSTAKA .........................................................................60

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

1. Surat Permohonan Data/Wawancara ...................................62

2. Hasil Wawancara Bersama Wakil Ketua P2TP2A ...................................63

3. Data Hasil Wawancara Pihak Berperkara Sidang Isbat Nikah ...........65

4. Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa .......................66

5. Laporan Tahunan Tentang Perkara Yang Diterima Di Pengadilan Agama

Tigaraksa Tahun 2014 ...........................................................68

6. Laporan Tahunan Tentang Perkara Yang Diputus Di Pengadilan Agama

Tigaraksa Tahun 2014 ............................................................69

7. Surat Penetapan No. 0757/ Pdt.P/2014/PA. Tgrs ....................................70

8. Surat Penetapan No. 0758/Pdt.P/2014/PA. Tgrs ....................................80

9. Putusan Perkara No.1266/Pdt.G/2014/PA. Tgrs ...................................100

10. Gambar Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal di Kec. Pakuhaji ...........101

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Adam As adalah manusia pertama ciptaan Allah swt. Makhluk paling

sempurna yang diberikan akal dan nafsu. Akal berfungsi untuk berfikir dan hawa

nafsu yang umumnya lebih cenderung kepada hal yang berkaitan dengan sesuatu

yang bersifat kurang positif. Salah satunya ialah emosi. Manusia yang baik adalah

manusia yang mengedepankan akal dari pada nafsunya, karena apabila manusia

lebih mengedepankan nafsu dari pada akal maka, manusia tersebut berada dalam

kerugian.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Oleh

karena itu, Allah Swt menciptakan Hawa untuk mendampingi Adam. Maka dari

pasangan-pasangan inilah Allah mengembangbiakan manusia.

Perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan manusia

untuk beranak, berkembangbiak dan melestarikan hidup. Perkawinan salah satu

sunnatullah yang umumnya berlaku pada semua makhluk tuhan, tidak hanya

manusia, bahkan hal ini berlaku pada hewan dan tumbuh-tumbuhan.1

Perkawinan merupakan mistaqan ghalidzan (ikatan kukuh, ikatan yang

sangat kuat) oleh karena itu islam maupun negara mengatur kuat aturan masalah

perkawinan ini. Dalam islam perkawinan adalah akad yang mengandung

1Al-Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 6, Penerjemah Mohammad Thalib, (Bandung: PT. Al-

Ma’arif, 1980) Cet. Ke-1 hal 7

2

kebolehan saling mengambil kenikmatan biologis antar suami dan istri sesuai

dengan prosedur yang diajarkan oleh syara’, yakni akad nikah tidak sah sebelum

rukun dan kesempurnaan syarat-syaratnya terpenuhi.2 Sedangkan dalam undang-

undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan

lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan

tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal berdasarkan ketuhanan

Yang Maha Esa. Kemudian pada pasal 2 ayat (1) disebutkan pernikahan adalah

sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.

Ayat (2) bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Dari dua pengertian perkawinan menurut islam dan Undang-undang

ditemukan persamaan dan perbedaan. Persamaannya adalah perkawinan

merupakan ikatan suci suami-istri yang melegalkan hubungan antara keduanya

yang tujuannya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

dengan syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara’. Sedangkan

perberbedaannya ialah, didalam undang-undang perkawinan mensyaratkan

penting dicatatkan perkawinan tersebut menurut aturan negara. Sedangkan

didalam islam tidak demikian adanya.

Pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat administratif.3

maksudnya yang pertama, pencatatan yang dimaksud, diwajibkan dalam rangka

2 Muhammad Zuhaily, Fikih Munakahat kajian Fikih Pernikahan dalam Persepektif

Madzhab Syafi’i, (Jakarta: CV. Imtiyaz, 2013) cet ke-1 hal.11

3 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) cet.

Ke-4 hal. 60

3

fungsi Negara memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan

pemenuhan hak asasi manusia kepada yang bersangkutan. Kedua, pencatatan

secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan agar perkawinan

sebagai perbuatan hukum penting dalam kehidupan yang bersangkutan karena

implikasinya sangat luas, sehingga perlu adanya bukti autentik dari peristiwa

tersebut. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Abdil Baril Basith dalam

artikelnya yang mengatakan bahwa dalam pandangan sebagian masyarakat,

perkawinan adalah sah jika melengakapi seluruh rukun (al-arkan) dan memenuhi

seluruh syarat (al-syuruth), juga tidak adanya penghalang perkawinan (al-mani’)

menurut agama. Adapun pencatatan hanyalah urusan administrasi saja atau

penguat istilah fikihnya disebut dengan tautsiqiy. Akibatnya, tidak mengherankan

bila sampai saat ini masih ada perkawinan-perkawinan yang tidak dicatatkan yang

dikenal dengan istilah kawin sirri (perkawinan dibawah tangan).4

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui

perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (al-misaq al-

ghalidz) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah

tangga.5 Jika perkawinan tidak dicatatkan, maka suami maupun istri tidak

memiliki bukti aotentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan. Hingga

apabila terjadi percekcokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung

4Abdul Baril Basith, artikel ”Pihak-Pihak Dalam Permohonan Pengesahan Nikah”

Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, edisi No. 75, (Jakarta: PPHIMM, 2012) hal. 115

5 Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hal.

107

4

jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau

memperoleh hak-hak masing-masing.6

Fenomena yang marak terjadi di Indonesia sekarang adalah nikah sirri

yang sebagian orang mengartikan berbagai macam istilah antara lain dengan

kawin bawah tangan, kawin diam-diam, kawin rahasia, dan lain sebagainya.7

Perkawinan bawah tangan adalah perkawinan yang dilakukan oleh calon

mempelai laki-laki kepada calon mempelai wanita tanpa dicatat oleh pegawai

pencatat nikah dan tidak mempunyai akta nikah.8 Hal ini tentu saja

mengakibatkan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang

tetap.

Peran utama kantor Urusan Agama (KUA) adalah pelaksaaan pencatatan

nikah. Agar seluruh perkawinan di wilayah kerjanya dapat dilakukan melalui

pencatatan dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.9 Kendati demikian,

hal tersebut masih minim terjadi khususnya di wilayah yuridiksi PA tigaraksa. Hal

ini dibuktikan dengan tingginya permohonan isbat nikah yang terjadi per-tahun.

Isbat nikah adalah upaya penetapan pernikahan yang tidak tercatat atau tidak

dilakukan di depan pegawai pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

6Ahmad Rofiq, Hukum Islam Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000) hal.

107

7Abdurrahman Masykur, artikel “Hiruk Pikuk Pernikahan Sirri Bupati Aceng (Sebuah

telaah Analisis perspektif Perlunya RUU HMPA Segera disahkan)”, Jurnal Mimbar Hukum dan

Peradilan, edisi No. 76, (Jakarta: PPHIMM, 2013) hal. 175

8 Zainudin Ali, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: sinar Grafika, 2007) cet. Ke-

2 hal. 27

9 Alimin dan Euis Nurlaelawati, Potret Administrasi Keperdataan Islam di Indonesia,

(jakarta: Orbit Publishing, 2013) cet. Ke-1 hal. 85

5

Berdasarkan undang-undang, isbat nikah merupakan kewenangan Pengadilan

Agama.10

Berdasarkan data yang didapat oleh penulis, perkara permohonan isbat

nikah dari tahun 2012 sampai 2014 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2012

tercatat 393 perkara, kemudian pada tahun 2013, perkara isbat nikah naik 74%

menjadi 685 perkara, dan data terakhir pada tahun 2014, dari perkara isbat nikah

tahun lalu data isbat nikah terbaru mengalami kenaikan 11% tercatat hingga

bulan Nopember 2014 terdapat 765 perkara. Dari data inilah penulis tertarik untuk

meneliti lebih dalam faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya angka

isbat nikah di PA Tigaraksa.

Sehingga dari hasil penelitian ini, penulis berinisiatif untuk menjadikan

sebuah skripsi yang merupakan bagian dari tugas akhir perkuliahan di UIN syarif

Hidayatullah Jakarta, jurusan Hukum Keluarga, kosentrasi Peradilan Agama

dengan mengangkat judul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI

TINGGINYA ISBAT NIKAH DI PA TIGARAKSA TAHUN 2014”.

B. Pembatasan Masalah Dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Karena adanya keterbatasan , waktu, dana, tenaga, teori-teori

dan supaya penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam,

maka tidak semua masalah yang telah diidentifikasikan akan

10

Alimin dan Euis Nurlaelawati, PotretAdministrasi Keperdataan Islam di Indonesia,

(jakarta: Orbit Publishing, 2013) hal. 86

6

diteliti.11

Perlu pembatasan masalah yang berkaitan dengan teori

rumusan masalah yang akan menampakan variabel yang diteliti,

agar permasalahannya tidak melebar kemana-mana.12

Oleh karena itu, maka penulis membatasi penelitiannya antara

lain meliputi, perkara isbat nikah dalam skripsi ini dibatasi pada

tempat atau objek yang dimaksud dalam penelitian ini ialah

wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten

Tangerang, yang terletak di Jalan Atik Soeardi, Komplek

Perkantoran Pemda kabupaten tangerang.Dari variabel data yang

telah dijelaskan sekilas pada latar belakang masalah, penulis hanya

fokus pada data tahun 2014 saja. Karena jika dilihat dari data yang

disajikan sejak tiga tahun terakhir, akan besar kemungkinan tingkat

kesulitannya untuk diteliti. karena melihat banyaknya perkara isbat

nikah dari tahun 2012 hingga 2014, perkara terbanyak terdapat

pada tahun 2014. Hal ini dimaksudkan agar memberikan

kemudahan untuk penulis mengambil sampel data, karena perkara

pada tahun 2014 terbilang perkara baru dan memudahkan penulis

untuk melakukan penelitian serta mendapatkan data-data pelaku

dari perkara isbat nikah tersebut.

11

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2009)cet. Ke-8 hal. 281

12

Bahdin Nur tanjung dan Ardial, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Proposal, Skripsi,

Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah, (jakarta: Kencana, 2005) cet. Ke-

1 hal. 57

7

2. Perumusan Masalah

Dengan keluarnya Undang-undang No. 1 Tahun 1974

mestinya tidak ada lagi isbat nikah yang dilakukan setelah tahun

1974, kenyataan yang terjadi dilapangan banyak perkawinan tidak

tercatat setelah tahun 1974 dan meminta isbat nikah ke Pengadilan

Agama. Sedangkan Pengadilan Agama masih menerima dan

mengisbatkan perkawinan tersebut.

Rumusan tersebut penulis rinci dalam bentuk pertanyaan

sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pengajuan isbat nikah di

Pengadilan Agama Tigaraksa?

2. Bagaimana proses penyelesaian perkara isbat nikah di

pengadilan Agama Tigaraksa?

3. Apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi

tingginya perkara isbat nikah di PA Tigaraksa pada

tahun 2014?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian adalah untuk menemukan,

mengembangkan dan membuktikan pengetahuan.13

Dari sinilah, tujuan

13

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta,

2009)cet. Ke-8 hal. 290

8

penelitian ini dibuat dalam rangka, penulis ingin mengungkapkan sasaran

yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Oleh karena itu, tujuan penelitian

ini dimaksudkan karena hal-hal, Antara lain sebagai berikut:

a. Menjelaskan prosedur pengajuan isbat nikah

b. Menjelaskan proses penyelesaian perkara isbat nikah

c. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya perkara

isbat nikah di PA Tigaraksa tahun 2014.

2. Manfaat Penelitian

Penulis berharap supaya hasil penelitian ini tidak berhenti sampai

disini. Namun, penulis menaruh harapan besar agar penelitian ini

bermanfaat antara lain:

a. Skripsi ini dapat menjadi acuan untuk para peneliti selanjutnya,

b. Skripsi ini juga diharapkan bermanfaat bagi masyarakat-masyarakat

yang minim pengetahuan khususnya dibidang hukum keluarga,

c. Untuk memperkaya wawasan bagi para penegak keadilan di manapun.

D. Review Studi Terdahulu

Skripsi ini membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya

perkara isbat nikah di PA Tigaraksa, adapun beberapa judul skripsi terdahulu yang

pernah ditemukan penulis dan membahas terkait dengan judul skripsi yang ditulis

oleh penulis, antara lain:

9

1. Evi Nopitasari (109044200009) (Administrasi Keperdataan Islam,

tahun 2013). Judul: Faktor-Faktor Penyebab Tinginya Angka Cerai

Gugat Di Pengadilan Agama Jakarta Timur (Tahun 2010-2012).

a. Substansi: Permasalahan pada skripsi ini lebih menekankan

kepada faktor-faktor penyebab dari tingginya angka cerai gugat

yang terus meningkat di Pengadilan Agama Jakarta timur pada

tahun 2010-2012.

b. Pembeda: penulis tidak membahas tentang faktor-faktor

penyebab tingginya angka cerai gugat. Akan tetapi, penulis

menekankan pembahasannya tentang faktor-faktor yang

mempengaruhi tingginya perkara isbat nikah.

2. Saiful Hadi (204044102982) (Peradilan Agama, tahun 2010). Judul:

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Isbat nikah Di Pengadilan Agama

Jakarta Selatan.

a. Substansi: permasalahan yang ada pada skripsi ini lebih

memfokuskan pada faktor-faktor yang mempengaruhi

terjadinya atau alasan-alasan dalam permohonan isbat nikah

yang terjadi di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Jakarta

Selatan, selama periode tahun 2008.

b. Pembeda: dalam penelitian penulis, lebih menekankan kepada

faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya perkara isbat nikah

di Pengadilan Agama Tigaraksa pada tahun 2014.

10

3. Mu’min Maulana Sidiq (105044101420) (Peradilan Agama, tahun

2010). Judul: Isbat Nikah Bagi Pelaku Nikah Sirri (Studi Kasus Di PA

Karawang, Jawa Barat).

a. Substansi: skripsi ini lebih difokuskan kepada maraknya kasus

nikah sirri yang berakibat dengan tingginya permohonan isbat

nikah di PA Karawang. Serta menjelaskan tentang buruknya

nikah sirri dan aspek hukum isbat nikah dalam hukum islam

dan hukum positif.

b. Pembeda: penulis memfokuskan penelitian ini tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi tingginya perkara isbat nikah di PA

Tigaraksa pada tahun 2014.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif.

Metode deskriptif ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang

tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab

dari suatu gejala sosial yang terjadi saat itu.14

Kemudian pada saat

pengambilan sample, penulis menggunakan teknik Random Sampling,

yakni metode pengambilan sampling secara acak dalam sebuah populasi.15

14

Husen Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta:PT. Raja

Grafindo Persada, 2004) cet. Ke-6 hal. 22

15

Husen Umar, Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis, (Jakarta:PT. Raja

Grafindo Persada, 2004) hal. 82

11

Hal ini dimaksudkan penulis agar mempermudah dalam proses penelitian

karena data yang tersedia terlalu banyak.

2. Kriteria dan Sumber Data

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan dua jenis

sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Data primer merupakan data-data yang didapat langsung dari

Pengadilan Agama Tigaraksa pada tahun 2014. Data yang

diperoleh langsung melalui wawancara dengan hakim, staf-staf

yang terkait dengan penetapan perkara isbat nikah dan pelaku

dari penetapan perkara tersebut.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari

literatur kepustakaan, seperti: buku-buku yang berkaitan

dengan penelitian, kitab-kitab fikih maupun peraturan

perundang-undangan, jurnal-jurnal, artikel serta sumber lain

terkait dengan skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi, disini penulis terjun secara langsung untuk

mengamati data yang telah ada didaerah yang telah ditentukan

oleh penulis yakni wilayah yuridiksi PA Tigaraksa.

b. Wawancara, pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan

hakim yang menangani perkara isbat nikah tersebut dan

beberapa pelaku yang mengajukan permohonan tersebut.

12

c. Studi dokumentasi, penulis melakukan studi dokumentasi

untuk mendapatkan data-data perkara isbat nikah tahun 2014 di

PA Tigaraksa.

d. Studi kepustakaan, penulis melakukan pengkajian buku-buku

dan literatur yang berhubungan dengan penelitian sebagai

tambahan penguat teori-teori yang dituangkan dalam skripsi

ini.

4. Pedoman Penulisan Skripsi

Dalam hal ini penulis menagacu pada Buku Pedoman Penulisan

Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta tahun 2012.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengurutkan menjadi

beberapa bab yang terdiri dari poin-poin, antara lain:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang memuat: latar belakang

masalah, rumusan dan pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitan,

studi terdahulu, metode penelitian, sistematika penelitian dan kerangka

teori.

Bab kedua, berisi pembahasan tentang isbat nikah yang meliputi:

pengertian isbat nikah, hal-hal yang dapat di isbatkan, pencatatan

perkawinan dan akta nikah, hubungan isbat nikah dengan pencatatan

perkawinan serta akibat hukum dari isbat nikah.

13

Bab ketiga, berisi profil Pengadilan Agama Tigaraksa yang meliputi:

sejarah singkat dan letak geografis, struktur organisasi dan wilayah

yuridiksi.

Bab keempat, berisi tentang hasil penelitian yang meliputi: prosedur

hingga penyelesaian perkara isbat nikah serta analisis data faktor penyebab

isbat nikah.

Bab kelima, berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

14

BAB II

ISBAT NIKAH

A. Pengertian Isbat Nikah

Isbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yakni itsbat (إثبات)

yang artinya, penetapan, kepastian, pencatatan, verifikasi.1 Sedangkan nikah yang

maksudnya al-Wath‟i, al-„Aqd, al-Dammu yang artinya bersetubuh, akad dan

berkumpul. 2 Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, isbat adalah penyungguhan,

penetapan, penentuan. Sedangkan isbat nikah yakni penetapan tentang kebenaran

(keabsahan) nikah.3

Isbat nikah adalah penetapan nikah yang diajukan kepada Pengadilan

Agama sehingga orang yang bersangkutan mempunyai hukum dalam ikatan

perkawinannya.4 Isbat nikah merupakan suatu penetapan nikah yang diajukan

oleh pasangan suami-istri kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan kembali

haknya.5 Dari sini penulis berkesimpulan bahwa isbat nikah merupakan salah satu

perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan

1 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia,

(Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998), Cet. Ke-8, hal. 20

2 Wahbah Zuhaily, al-Fiqh a-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr,

1989) hal. 29

3 DEPDIKBUD, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), Cet. Ke-

2, hal. 339

4 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), Cet.

Ke-1, hal. 29

5 Yayan Sopyan. Islam dan Negara- Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam

Hukum Nasional. (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011) cet. Ke- 1 hal. 135

15

sengketa pernikahan umat islam yang belum tercatatkan, sebagaimana telah

tercantum dalam KHI pasal 7 ayat 3. Sedangkan bagi pasangan suami-istri yang

non islam, pedoman semacam isbat nikah tidak ada dan tidak diatur. Mereka

justru diminta untuk melakukan pernikahan ulang yang kemudian disertai dengan

mencatatkannya dihadapan pejabat yang berwenang yakni kantor catatan sipil.

Permohonan isbat nikah diajukan ke Pengadilan Agama karena suatu

perkawinan tidak mempunyai akta nikah dan tidak dapat dibuktikan karena

adanya suatu sebab.6 Menurut pasal 7 ayat (2) KHI berbunyi, “Dalam hal

perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat

nikahnya ke Pengadilan Agama.”

B. Nikah yang Dapat diIsbatkan

Dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 64

disebutkan bahwa, untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan

dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang

dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.7 Dari ketentuan tersebut

dapat disimpulkan bahwa isbat nikah hanya dibatasi untuk perkawinan sebelum

lahirnya undang-undang tersebut dan sebelum tahun 1974. Kemudian peraturan

tersebut di perjelas dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat 3 yang berbunyi:

“Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal

yang berkenaan dengan:

6 Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.

29

7Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974, (yogyakarta: Liberty, 1986), cet. Ke-2, hal. 156

16

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.

Maksudnya adalah jika seorang pasangan suami-istri yang sebelumnya

menikah dibawah tangan dan tidak mencatatkannya di Pegawai

Pencatat Nikah atau Kantor Urusan Agama, kemudian ia bermaksud

ingin mengajukan cerai maka sebelumnya ia harus mengajukan

permohonan isbat nikah yang dapat dilakukan secara bersamaan

dengan gugatan atau permohonan cerai.

b. Hilangnya akta nikah. Apabila suatu perkawinan yang sah menurut

agama dan dicatatkan menurut undang-undang, kemudian bukti

tersebut hilang, maka pasangan yang bersangkutan dapat mengajukan

permohonan isbat nikah ke Pengadilan Agama dengan membawa bukti

lapor kehilangan akta nikah dari petugas yang berwenang (polisi)

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat

perkawinan. Syarat-syarat perkawinan yang tercantum dalam KHI

pasal 14 menyebutkan, adanya calon istri, calon suami, wali nikah, dua

orang saksi, ijab dan kabul. Jika tedapat keraguan dari salah satu syarat

tersebut, maka dapat diajukan permohonan isbat nikah ke Pengadilan.

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang

Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Maksudnya adalah pasangan

suami istri yang menikah sebelum lahirnya Undang-undang No. 1

tahun 1974 tentang perkawinan sedangkan perkawinannya tidak

tercatat, maka dapat mengajukan isbat nikah agar perkawinan tersebut

berkekuatan hukum tetap.

17

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai

halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974

tentang perkawinan. Maksudnya adalah permohonan isbat nikah dapat

dilakukan apabila perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan

sebagaimana yang tercantum dalam pasal 39, 40, 41, 43 KHI dan

dalam aturan undang-undang No1 tahun 1974 tentang perkawinan

pasal 8,9,10.

Permohonan isbat nikah diatas, menurut pasal 7 ayat (4) KHI menyatakan

bahwa yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah ialah suami atau istri,

anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan

perkawinan.8

C. Pencatatan Perkawinan dan Akta Nikah

1. Pencatatan Perkawinan

Al-qur’an dan Al-hadist tidak mengatur secara rinci mengenai

pencatatan perkawinan. Namun, seiring dengan tuntutan perkembangan

zaman dan dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan Hukum Islam

Indonesia mengaturnya melalui perundang-undangan baik undang-undang

No. 1 tahun 1974 maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI). 9


26


26

18

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban

perkawinan dalam masyarakat ini merupakan suatu upaya yang diatur

melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian

(Misaq Al-ghalidz) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam

kehidupan rumah tangga.10

Pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Maksudnya

adalah perkawinan tetap sah, karena standar sah dan tidaknya perkawinan

ditentukan oleh norma-norma agama dari pihak-pihak yang

melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan UU No. 1

tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (1). Pencatatan perkawinan

diatur karena tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai

kekuatan hukum. Akibatnya adalah, apabila salah satu pihak dari suami

istri lalai terhadap kewajibannya, maka pihak lain tidak dapat melakukan

upaya hukum karena tidak memiliki bukti autentik dari perkawinan yang

dilangsungkan.11

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama islam, pasal 8

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Kependudukan menentukan, bahwa kewajiban instansi pelaksana untuk

pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama

10

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000) Cet. Ke-

4, hal. 107

11

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hal. 110

19

Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA

Kecamatan.12

Masalah pentingnya pencatatan ini masih perlu disosialisasikan. Boleh

jadi hal ini akibat pemahaman fikih sentris yang dalam kitab-kitab fikih

tidak pernah dibicarakan, namun sejalan dengan situasi dan kondisi perlu

diperhatikan seperti dalam ayat mudayannah (al-baqarah ayat 282), yang

mengisyaratkan bahwa adanya bukti otentik sangat diperlukan untuk

menjaga kepastian hukum. Bahkan redaksinya dengan tegas

menggambarkan bahwa pencatatan didahulukan daripada kesaksian, yang

dalam perkawinan menjadi salah satu rukun. 13

Sebagaimana yang dikutip

berikut:

12

Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan&Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum

Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012) Cet. Ke-2, hal. 225

13


20

“ Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai

untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah

seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah

penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka

hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan

(apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya,

dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang

berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia

sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan

dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki

(di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua

orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa

Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang

itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat

kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali

jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka

tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah

apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu

adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah

mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (al-baqarah: 282).”

Dalam Hadist Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari yang

berbunyi:

جعل عتقها صذقها, وأولن عليها بحيس)روا بخاري( عي أس أى رسىل اهلل صلعن أعق صفية وتزوجها و14

Artinya: “Dari Anas ra, Rasulullah Saw memerdekakan shafiyah dan

mengawininya dan menjadikan kemerdekaannya itu sebagai emas kawinnya.

Rasul mengadakan pesta perkawinan dengan menghidangkan hais, sebangsa

masakan.” (HR. Bukhari)

14

Shahih Bukhari, Terjemahan Hadis Shahih Bukhari Jilid IV No. 1601, Penerjemah

Zainuddin Hamidy, Fachruddi, dkk, (Jakarta: Widjaya Jakarta, 1992) Cet. Ke- 13 Hal. 14

21

Tidak ada sumber-sumber fikih yang menyebutkan mengapa dalam hal ini

pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, tidak

dianalogikan kepada ayat muammalah tersebut. Dalam kaidah hukum islam,

pencatatan perkawinan dan membuktikannya dengan akta nikah, sangat jelas

mendatangkan maslahat bagi tegaknya rumah tangga.15

Sejalan dengan prinsip:

وفاسذ هقذم عل جلب الوصالحدرأ ال 16

“Menolak kemadharatan lebih didahulukan daripada memperoleh

kemaslahatan.”

تصرف األهام عل الرعية هىط بالوصلحة17

“suatu tindakan (peraturan) pemerintah, berintikan terjaminnya

kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya.”

Praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan

dibuktikannya dengan akta nikah, meminjam istilah teknis dalam epistimologi

hukum islam, adalah metode mashlahatul mursalah. Hal ini karena secara formal

tidak ada ketentuan ayat atau sunnah yang memerintahkan pencatatan, kandungan

maslahatnya sejalan dengan tindakan syara’ yang ingin mewujudkan

kemaslahatan bagi manusia. Atau dengan memperhatikan ayat yang dikutip

15

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hal. 118 16

Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid

Fiqhiyyah, Penerjemah Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet.ke-1, hal. 21

17

Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid Fiqhiyyah, Penerjemah Wahyu Setiawan, (Jakarta: Amzah, 2009), Cet.ke-1, hal. 21

22

diatas, dapat diqiyaskan, karena ada kesamaan illat, yaitu dampak negatif yang

ditimbulkan.

Dengan analisis tersebut diatas, dapat ditegaskan bahwa pencatatan

perkawinan merupakan ketentuan yang perlu diterima dan dilaksakan oleh semua

pihak. Karena ia mamiliki landasan metodelogis yang cukup kokoh, yaitu qiyas

atau maslahah mursalah yang menurut al-Syatibi merupakan dalil qat’i yang

dibangun atas dasar kajian induktif (istiqra’i).18

Menurut PP No. 9 Tahun 1975 pasal 3 tentang prosedur pencatatan nikah:

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan

memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat di

tempat perkawinan berlangsung.

(2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-

kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan

dilangsungkan.

(3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan

sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama

Bupati Kepala Daerah.

Setelah prosedur tersebut dilaksanakan barulah proses terakhir yakni akad

nikah dan pencatatan nikah oleh pegawai pencatat nikah.19

18

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hal.121

19

Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta: Graha Ilmu,

2011), Cet. Ke- 1, hal. 20

23

Kemudian mengenai biaya pencatatan nikah sesuai dengan ketentuan PP

No. 48 Tahun 2014 jo PP No. 47 Tahun 2004 tentang biaya nikah dan rujuk di

Kantor Urusan Agama (KUA) pasal 6 menyebutkan, “bahwa biaya nikah dan

rujuk yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) tidak dikenakan biaya,

akan tetapi jika dilaksanakan diluar KUA maka dikenakan biaya transportasi dan

jasa profesi sebesar Rp. 600.000,-

2. Akta Nikah

Akta nikah adalah sebuah daftar besar yang memuat identitas kedua

mempelai, orang tua/walinya atau juga wakilnya. Juga memuat surat-surat yang

diperlukan.20

Akta nikah merupakan bukti autentik dari suatu pelaksanaan perkawinan

sehingga dapat menjadi jaminan hukum bila terjadi salah satu antara suami atau

istri melakukan suatu tindakan menyimpang, maka salah satu dari suami atau istri

tersebut dapat mengadukannya dan mengajukan gugatan perkaranya ke

Pengadilan. Selain itu fungsi akta nikah juga untuk membuktikan keabsahan anak

dari hasil perkawinan. Sehingga tanpa adanya akta nikah, upaya hokum ke

Pengadilan tidak dapat dilakukan.21

20

Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. (Jakarta: Kencana,

2006) Cet. Ke-2 hal. 16

21

Zainuddin Ali, Hukum Perdata Islam Di Indonesia,(Jakarta: Sinar Grafika, 2006),

hal.29

24

Dalam pasal 12 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksaan Undang-undang

Perkawinan No. 1 tahun 1974 , akta nikah memuat sepuluh langkah yang harus

dipenuhi yakni sebagai berikut:22

a. Nama, tanggal, tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan

dan tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau

keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami

terdahulu.

b. Nama, agama/kepercayaan, dan tempat kediaman orang tua

mereka.

c. Izin kawin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat (2),

(3), (4) dan (5) Undang-undang Perkawinan.

d. Dispensasi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 7 ayat

(2) Undang-undang perkawinan.

e. Izin pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4

undang-undang perkawinan.

f. Persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 ayat(1)

undang-undang perkawinan.

g. Izin pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam/Pangab bagi

angkatan bersenjata.

h. Perjanjian perkawinan, bila ada.

i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat

kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama islam.

22

http// hukum online.com/pp9-1975/pdf, diakses pada senin 2 Februari Pukul 17.00 WIB

25

j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat

kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang

kuasa.

Setelah akad nikah kedua mempelai menandatangani akta nikah dan

salinannya yang telah disiapkan pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang

berlaku diikuti oleh tanda tangan dari kedua saksi, wali atau yang mewakilinya

serta pegawai pencatat nikah. Dengan penanda tanganan akta nikah berikut

salinannya maka perkawinan telah tercantum serta resmi dan mempunyai

kekuatan hukum.23

D. Hubungan Isbat Nikah Dengan Pencatatan Dan Akibat Hukumnya

Pernikahan berasal dari kata nikah, yang maksudnya adalah berkumpul. 24

dalam Bahasa Arab bermakna al-Wath‟i, al-„Aqd, al-Dammu yang artinya

bersetubuh, akad dan berkumpul. 25

menurut Wahbah Zuhaily, perkawinan

adalah akad yang telah ditetapkan oleh Syara‟ agar seorang laki-laki dapat

mengambil manfaat untuk melakukan istimta‟ (persetubuhan) dengan seorang

wanita atau sebaliknya.26

Sedangkan menurut Undang-undang Perkawinan

No. 1 tahun 1974 pasal 1 bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara

23


24

Moch. Anwar. Dasar-dasar hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan Di

Pengadilan Agama. (Bandung: CV. Diponegoro, 1991)cet. Ke-1 hal. 15

25

Wahbah Zuhaily, al-Fiqh a-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, (Damsyiq: Dar al-Fikr,

1989) hal. 29

26

Wahbah Zuhaily, al-Fiqh a-Islami Wa Adillatuhu, Juz VII, hal. 29

26

seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang

Maha Esa. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2

dinyatakan bahwa, perkawinan dalam hukum islam adalah akad yang sangat

kuat atau Mitsaqan Ghalidzan untuk menaati perintah Allah dan

melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam undang-undang pencatatan perkawinan yang diatur dalam pasal 2

ayat(2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni,

bahwasanya tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam, pencatatan perkawinan

disebutkan pada pasal 5, yaitu: (1) agar terjamin ketertiban perkawinan bagi

masyarakat islam, setiap perkawinan harus dicatat. (2) pencatatan perkawinan

tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang

telah diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 Jo. Undang-undang No. 32

tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Selanjutnya dalam pasal

6 dinyatakan: (1) untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan pencatat nikah. (2)

perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak

mempunyai kekuatan hukum.

Tata cara perkawinan, antara lain:27

27

Abdul Manan. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia. (Jakarta: Kencana,

2006) Cet. Ke-2 hal. 15

27

1. Pemberitahuan, maksudnya adalah bagi calon mempelai

hendaknya memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai

pencatat nikah, yang biasanya dilakukan oleh orang tua atau

walinya.

2. Pemeriksaan, pegawai pencatat nikah meneliti syarat-syarat

perkawinan yang apabila belum terpenuhi agar diberitahukan

kepada yang bersangkutan untuk memenuhinya. Jika telah

terpenuhi maka, pegawai pencatat nikah membuat

pengumuman yang ditempel pada kantor pegawai pencatat

nikah didaerah hukum yang meliputi tempat tinggal kediaman

masing-masing kedua calon mempelai.

3. Pelaksanaan, perkawinan harus dihadiri oleh saksi dan dihadiri

pula oleh pegawai pencatat nikah. Bagi pemeluk agama islam,

akad nikah dilaksanakan oleh wali nikah atau wakilnya. Sesaat

setelah akad nikah, maka kedua mempelai menandatangani

akta perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat

nikah yang bertugas untuk mencatat perkawinan tersebut.

Dengan selesainya proses tadi, maka perkawinan tersebut telah

sah dan tercatat secara resmi serta berkekuatan hukum tetap.

Pencatatan perkawinan di Indonesia menurut Pasal 34 Undang-undang No.

23 tahun 2006 ditentukan bahwa:28

28

Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan&Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum

Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam, (Jakarta:Sinar Grafika, 2012) hal. 225

28

(1) Perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan

wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di

tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh)

hari sejak tanggal perkawinan.

(2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

pejabat pencatat sipil mencatat pada register akta perkawinan

dan menerbitkan kutipan akta perkawinan.

(3) Kutipan akta perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

masing-masing diberikan kepada suami istri.

(4) Pelaporan sebagaimana ayat (1) bagi penduduk yang beragama

islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.

(5) Data hasil pencatatan peristiwa sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) dan dalam pasala 8 ayat (2) wajib disampaikan oleh

KUA Kecamatan kepada instansi pelaksana dalam waktu

paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan

dilaksanakan.

(6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5)

tidak memerlukan penerbitan kutipan akta pencatatan sipil.

(7) Pada tingkat kecamatan laporan sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dilakukan pada UPTD Instansi pelaksana.

Menurut pendapat Asrorun Ni’am Sholeh, selaku wakil Sekertaris Komisi

Fatwa MUI, bahwa perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan

pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum dan

29

dianggap tidak sah di mata hukum.29

Hal ini dapat diartikan, bahwasanya

perkawinan yang tidak tercatat memiliki dampak negatif bagi istri dan perempuan

baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, tidak diakuinya hak-hak

keperdataan yang timbul dari hasil perkawinan tersebut, tidak dianggap sebagai

istri sah, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia.

Tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum,

perkawinan dianggap tidak pernah terjadi. Secara sosial, status anak yang

dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat di mata hukum dianggap sebagai anak

tidak sah, konsekuensinya anak tersebut hanya memiliki hubungan perdata dengan

ibu dan keluarga ibunya saja, selain itu dalam akta kelahiran status anak dianggap

sebagai anak diluar nikah, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang

melahirkannya.

Menurut Ahmad Rofiq, pencatatan perkawinan memiliki dua manfaat,

yakni: manfaat preventif dan manfaat represif. Pencatatan perkawinan memiliki

manfaat preventif, yaitu untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau

penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama

maupun menurut perundang-undangan. Sedangkan manfaat represifnya adalah,

hal yang berkaitan dengan perkawinan yang tidak memiliki akta nikah karena

sesuatu sebab dapat mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama.30

29

Pendapat Asrorun Ni’am yang dikutip oleh Neng Djubaidah, Pencatatan

Perkawinan&Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam,

(Jakarta:Sinar Grafika, 2012) hal. 257 30

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000), hal. 111-

117

30

Dari pembahasan diatas penulis menyimpulkan bahwa isbat nikah adalah

upaya yang diberikan pemerintah untuk mengayomi masyarakat sebagai solusi

dari perkawinan yang belum/tidak tercatat agar dapat dicatatkan dan memiliki

suatu penetapan hukum, dan hasil dari isbat tersebut yaitu adanya suatu penetapan

dari pengadilan untuk mendapatkan akta nikah sehingga perkawinan yang

sebelumnya tidak memiliki kekuatan dihadapan hukum akhirnya berkekuatan

hukum tetap.

30

BAB III

PROFIL PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

A. Sejarah Singkat dan Struktur Organisasi

1. Sejarah Singkat

Pengadilan Agama Tigaraksa dibentuk berdasarkan keputusan Presiden

Republik Indonesia Nomor : 85 tahun 1996 tanggal 01 Nopember 1996 dan

Pengadilan Agama tigaraksa diresmikan pada hari kamis tanggal 21 Agustus 1997

bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1418 H oleh Direktur Peradilan

Agama atas nama Menteri Agama bertempat di gedung Negara (Pendopo)

PEMDA Kabupaten DT.II Tangerang yang pada saat itu Bapak Let.Kol. Agus

Junara menjabat sebagai Bupati.1

Yuridiksi relatif ( kewanangan mengadili) yaitu meliputi wilayah hukum

kabupaten Tangerang yang merupakan pemekaran wilayah baru antara kabupaten

Tangerang dan kota Tangerang telah diserahkan pada tanggal 21 Agustus 1996

antara Drs. H. ABDURAHMAN ABROR selaku Ketua pengadilan Agama

Tangerang kepada Drs. A.D. DIMYATI, SH selaku ketua pengadilan Agama

Tigaraksa yang terdiri dari 19 kecamatan 3 kemantren dan 306 Desa serta

berdasarkan PERDA Kabupaten Tangerang telah mengalami Pemekaran menjadi

36 Kecamatan.2

1 http://www.Pa-tigaraksa.go.id, Diakses pada Senin, 2 Februari 2015 pukul: 16.04


http://www.pa-tigaraksa.go.id/


31

Pada saat diresmikan Pengadilan Agama Tigaraksa berkantor di Jln. raya

serang Km. 12 Kp. Pulo, Desa Bitung jaya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten

Tangerang dengan luas bangunan 7x 12 meter diatas tanah 864 meter. Pada tahun

2002 Pengedailan Agama Tigaraksa menempati Gedung Baru yang terletak di

Jalan mesjid Agung Al-Amjad No.1 Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten

Tangerang dengan luas tanah 2000 M dengan gedung berlantai 2 yang terdiri dari

ruang ketua, ruang wakil ketua, Ruang Panitera sekertaris, Ruang hakim, ruang

kesekretariatan, ruang kepaniteaan, 2 buah ruang sidang, ruang arsip, ruang

tunggu para pihak, ruang register, ruang komputer, ruang perpustakaan dan ruang

kasir.3

Untuk menunjang kinerja sebagai sarana penunjang perkantoran

Pengadilan agama tigaraksa telah memiliki meubelair yang memadai, 5 ruang ber

AC, 3 buah buah kendaraan dinas roda 4 (satu buah bantuan dari Pemda

Kabupaten Tangerang) 3 buah kendaaran roda 2 dan 11 unit komputer, 2 buah

laptop.4

Pengadilan Agama Tigaraksa didukung oleh 12 orang hakim (berikut

ketua dan wakil) 2 orang Cakim, 7 Panitera pengganti (berikut Panmud dan

wapan) 7 orang Jurusita pengganti, 4 orang staf dan 6 orang tenaga honorer





32

(pramu kantor, sekuriti dan sopir). secara kualitas terdiri 8 orang Magister, 17

Strata1 (S-1) dan 1 orang diploma 3 dan 7 orang SMU.5

2. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Tigaraksa Kelas 1B Tahun 2014

antara lain sebagai berikut:6

Ketua : Drs. H. Uyun Kamiludin, S.H., M.H

Wakil Ketua : Dra. H. Muhayah, S.H., M.H

Hakim :1. Dra. H. Erawati, S.H., M.H

2. Drs. Supyan Maulani, M. Sy

3. Dra. Nurhayati

4. Drs. H. Saefullah

5. Drs. Hendi Rustandi, S.H

6. Drs. Muhyar, S.H., M.H

7. Dra. AI’ Jamilah, M.H

8. Zainul Arifin, S.H

9. H. Antung Jumberi, S.H., M.H

10. Fitriyel Hanif, M.Ag

11. Dra. Hj. Aprin Astuti


6 Data laporan Tahunan Pengadilan Agama Tigaraksa Tahun 2014


33

12. Musidah, S. Ag., M. HI

13. Rahmat Arijaya S. Ag., M. Ag (Hakim Non Yustisial di MA)

Panitera/Sekertaris : Drs. H. Baehaki, M. Sy

Bagian Kepaniteraan

1) Wakil Panitera : Pariyanto, S.H

2) Panmud Permohonan : Hj. Nurhayati, S.H

3) Panmud Gugatan : Nurmalasari Josepha, S.H

4) Panmud Hukum : Naili Ivada, S.Ag

Panitera Pengganti : 1. Fathiyah Sadim, S. Ag

2. Hikmah Nurmala, SH

3. Siti Jubaedah, SH

4. Mardiati, SH., MH

5. Drs. Mahyuta, SH., MH

6. Sitti Hajar, S.HI

Juru Sita : 1. Babay Suhaedi Hanafi

2. Zaenal Arifin

Juru Sita Pengganti : 1. Jupri Sowarno, S. Ag

2. II Hendri

3. Chahyo saputro

4. Ahmad Sopyana, S. Kom

34

5. Dwi Budiyanto, A. Md

6. Adhiaksari Hendriawati, S.HI

7. Budi Aristanti Rahayu, A.Md

8. Zukhairiyah Abdillah, S.HI

9. Tubagus Aminuddin

Bagian Kesekretariatan

1) Wakil Sekretaris : Rudiyanta, S.H

2) Kasub Keuangan : Siti Rodiah, S. HI, M.H

3) Kasub Umum : Henny Fitria, S.E

4) Kasub Kepegawaian : Pusparini, S.H

5) Pelaksana : Hj. Mustainah, S.Pdi, S. Sy

Fahmi Junaidi

B. Wewenang Pengadilan

Dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989, pengertian Pengadilan Agama

disebutkan dalam pasal 1 angka 1 bahwa Peradilan Agama adalah peradilan bagi

orang-orang yang beragama Islam. Sedangkan pengertian pengadilan disebutkan

dalam pasal 1 angka 2 bahwa pengadilan adalah Prngadilan Agama dan

Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama.7

Peradilan Agama merupakan salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di

Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili

7 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005) Cet. Ke-1, Hal. 6

35

perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Secara

yuridis formal, Yuridiksi Peradilan Agama diatur Islam. Peradilan Agama hanya

berwenang menyelesaikan perkara; Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf,

Zakat, Infaq, Sedekah dan Ekonomi Syariah. Hal tersebut sesuai dengan

penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.8 Kekuasaan

kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama

dan Pengadilan Tinggi Agama.

Kewenangan Pengadilan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan

absolut (absolute competentie) dan kewenagan relatif (relative competentie).

Kewenangan absolut adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili berdasarkan

materi hukum (hukum materiil). 9

Kompetensi atau kewenangan absolut Pengadilan Agama diatur dalam

pasal 49 jo. Pasal 50 Undang-undang No. 7 Tahun 1989. Pasal 49 Ayat (1)

menyebutkan; Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang

beragama Islam di bidang:

a. Perkawinan

b. Kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam

8 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,

(Jakarta: Kencana, 2008) Cet. Ke-1, Hal. 343

9 Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005) Hal. 9

36

c. Wakaf dan sedekah.

Kewenangan di bidang perkawinan, menurut pasal 49 ayat (2) ialah hal-

hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawian yang

berlaku, yaitu sebagaimana yang telah disebutkan dalam Undang-undang No. 1

Tahun 1974 tentang perkawinan dan instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991

tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).10

Kewenangan di bidang kewarisan, menurut pasal 49 ayat (3) ialah

penentuan siapa yang menjadi ahali waris, penentuan mengenai harta peninggalan,

penentuan bagiang masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta

peninggalan tersebut.11

Kewenangan absolut lainnya adalah wasiat dan hibah yang dilakukan

berdasarkan hukum Islam serta wakaf dan sedekah. Berkaitan dengan

kewenangan absolut, pasal 50 memberikan batasan dalam hal terjadi sengketa

mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana

yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi

sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan

Peradilan Umum. Mengenai hukum materiil tentang wakaf telah diatur dalam

Undang-undang No. 41 Tahun 2004, sedangkan zakat secara materiil diatur dalam

Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.12

10

Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,

(Jakarta: Kencana, 2008) Hal. 346

11

Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005) Hal. 9

12 Jaenal Aripin, Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia,

(Jakarta: Kencana, 2008) Hal. 346

37

Kewenangan absolut Mahkamah Syar’iyah dan Mahkamah Syar’iyah

provinsi adalah kewenangan Peradilan Agama dan Peradilan Tinggi Agama,

ditambah dengan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat

dalam ibadah dan syiar Islam yang ditetapkan dalam Qanun. Kewenangan lain

tersebut dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan

ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.13

Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau

daerah. Kewenangan relatif Peradilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya.

Peradilan Agama berkedudukan di Kota/ Kabupaten dan daerah hukumnya

meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di

ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.14

Kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah adalah hukum eks Pengadilan

Agama yang bersangkutan, sedangkan kewenangan relatif Mahkamah Syar’iyah

Provinsi adalah daerah hukum eks Pengadilan Tinggi Agama Banda Aceh.15

C. Perkembangan Perkara

Jika melihat dari grafik jenis perkara pada Pengadilan Agama Tigaraksa

dalam tiga tahun terakhir, perkara Perceraian terus mengalami peningkatan

per-tahunnya, di tahun 2012 perkara cerai gugat tercatat 1.825 perkara,

13

Pasal 3 keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003

14

Pasal 4 Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dan Penjelasannya

15

Musthofa, Kepaniteraan Peradilan Agama, (Jakarta: Kencana, 2005) Hal. 9

38

sedangkan cerai talak tercatat 760 perkara. di tahun 2013 perkara cerai gugat

tercatat 2.223 perkara dan cerai talak tercatat 873 perkara. 16

Berdasarkan laporan tahunan Pengadilan Agama Tigaraksa, tahun 2014

perkara Cerai Gugat tercatat 2.427 perkara dari jumlah yang diterima hanya 2.079

perkara yang diputus, selebihnya ditolak dan dilanjutkan ke tahun berikutnya.

Kemudian perkara Cerai Talak, tercatat 942 perkara dan dari jumlah perkara yang

diterima hanya 813 perkara yang diputus.17

Faktor dominan yang menyebabkan tingginya angka perceraian di

Pengadilan Agama Tigaraksa antara lain; faktor ekonomi, tidak ada tanggung

jawab, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), gangguan pihak ketiga dan tidak

ada keharmonisan antara suami-istri. 18

Perkara isbat nikah juga mengalami peningkatan pada tiga tahun terakhir,

yakni di tahun 2012 tercatat 393 perkara, kemudian pada tahun 2013, perkara

isbat nikah naik 74% menjadi 685 perkara, dan data terakhir pada tahun 2014, dari

perkara isbat nikah tahun lalu data isbat nikah terbaru mengalami kenaikan 11%

tercatat hingga bulan Nopember 2014 terdapat 765 perkara.19

16

http//perkara.net/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.tgrs, diakses

pada Rabu, 26 Maret 2015 pukul. 13.12 WIB

17

Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tigaraksa Tentang Jenis Perkara Diterima dan

Diputus Tahun 2014

18



19



39

Untuk perkara lainnya seperti pembatalan perkawinan, izin poligami,

kewarisan, wali adhol, dispensasi kawin, perwalian, penguasaan anak dan harta

bersama khusus di Pengadilan Agama Tigaraksa masih terbilang sedikit.

Sedangkan perkara-perkara yang belum pernah ditangani di Pengadilan Agama

Tigaraksa antara lain; perkara Wasiat, Hibah, Wakaf, Shodakoh dan Ekonomi

Syari’ah.20

20 Laporan Tahunan Pengadilan Agama Tigaraksa Tentang Jenis Perkara Diterima dan

Diputus Tahun 2014

40

BAB IV

PERKARA ISBAT NIKAH DI PENGADILAN AGAMA TIGARAKSA

A. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah

Dalam praktek berperkara di Pengadilan Agama, terdapat dua macam

bentuk yakni, gugatan dan permohonan. Surat gugatan adalah suatu surat yang

diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang, yang memuat

tuntutan hak yang didalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus

merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran suatu

hak.1 Sedangkan surat permohonan adalah suatu permohonan yang didalamnya

berisi tuntutan hak perdata oleh satu pihak yang berkepentingan terhadap suatu

hal yang tidak mengandung sengketa, sehingga badan peradilan yang mengadili

dapat dianggap sebagai suatu proses peradilan yang bukan sebenarnya.2

Proses pemeriksaaan dalam kasus isbat nikah ini dapat diajukan oleh

kedua suami istri (bersifat voluntair), dapat pula diajukan oleh salah seorang

suami atau istri (bersifat kontentius).3 Perkara voluntair ialah perkara yang

sifatnya permohonan dan didalamnya tidak terdapat sengketa, sehingga tidak ada

lawan. Produknya berupa penetapan. Sedangkan perkara kontentius ialah perkara

1 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 1996), Cet. Ke-I, hal. 39

2Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, hal.39

3Mahkamah Agung RI Dirjend Badan Peradilan Agama, Buku II Pedoman Pelaksanaan

tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Hal. 148

41

yang sifatnya mengandung persengketaan, sehingga terdapat dua pihak atau lebih

yang bersengketa. Produk hukumnya berupa putusan.4

Peningkatan perkara isbat nikah yang terjadi dalam 3 Tahun terakhir,

khususnya di tahun 2014 yang tercatat 788 perkara permohonan isbat nikah,

merupakan gejala sosial yang perlu diteliti lebih dalam. karena hal ini ada

kaitannya dengan prosedur pengajuan perkara isbat nikah yang sangat mudah dan

cepat. Selain hal itu, dengan berbagai macam program yang diselenggarakan oleh

kerjasama Pemerintah daerah seperti lembaga Pusat Pelayanan Terpadu

Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) maupun program

sidang keliling prodeo yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama sendiri, hal

tersebut menambah tingginya angka permohonan isbat nikah yang terjadi di

Pengadilan Agama Tigaraksa.5 Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan lebih

rinci mengenai Prosedur Pengajuan Perkara isbat nikah.

Dalam proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan

pengesahan/isbat nikah yang sudah diatur oleh Dirjend Mahkamah Agung RI

sebagaimana yang tercantum dalam Buku II sebagai berikut:6

1. Permohonan isbat nikah dapat dilakukan oleh kedua suami istri atau

salah satu dari suami istri, anak, wali nikah dan pihak lain yang

4 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, (yogyakarta: Pustaka

Pelajar, 1996), hal. 41-42

5 Hasil Analisis Pengamatan Penulis dari wawancara hakim dan koordinator

Penyelenggaraan Program P2TP2A, pada Jum’at 27 Februari 2015

6 Mahkamah Agung RI Dirjend Badan Peradilan Agama, Buku II Pedoman Pelaksanaan

tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010, Hal. 148-150

42

berkepentingan dengan perkawinan tersebut kepada Pengadilan Agama

atau Mahkamah syar’iyah dalam wilayah hukum pemohon bertempat

tinggal, dan permohonan isbat nikah harus dilengkapi dengan alasan

dan kepentingan yang jelas dan konkrit.

2. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan kedua

suami istri bersifat voluntair, produknya berupa penetapan. Jika isi

penetapan tersebut menolak permohonan isbat nikah, maka suami istri

bersama-sama atau suami, istri masing-masing dapat mengajukan

upaya hukum kasasi.

3. Proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah

seorang suami atau istri bersifat kontentius dengan mendudukkan istri

atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak

termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut

dapat diajukan upaya hukum banding dan kasasi.

4. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah dalam

angka 2 dan 3 tersebut di atas diketahui bahwa suaminya masih terikat

dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain, maka istri

terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon

tidak mau merubah permohonannya dengan memasukkan istri

terdahulu sebagai pihak, permohonan tersebut harus dinyatakan tidak

dapat diterima.

43

5. Permohonan yang dilakukan oleh anak, wali nikah dan pihak lain yang

berkepentingan harus bersifat kontentius, dengan mendudukkan suami

dan istri dan/atau ahli waris lain sebagai termohon.

6. Suami atau istri yang telah ditinggal mati oleh istri atau suaminya,

dapat mengajukan permohonan isbat nikah secara kontentius dengan

mendudukkan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon, produknya

berupa putusan dan atas putusan tersebut dapat diupayakan banding

dan kasasi.

7. Dalam hal suami atau istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada

ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan isbat nikah diajukan

secara voluntair, produknya berupa penetapan. Apabila permohonan

tersebut ditolak, maka pemohon dapat mengajukan upaya hukum

kasasi.

8. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak

dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 2 dan 6,

dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau

Mahkamah Syar’iyah yang memutus, setelah mengetahui ada

penetapan isbat nikah.

9. Orang lain yang mempunyai kepentingan dan tidak menjadi pihak

dalm perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 3, 4 dan 5,

dapat mengajukan intervensi kepada Pengadilan Agama atau

Mahkamah syar’iyah yang memeriksa perkara isbat nikah tersebut

selama perkara belum diputus.

44

10. Pihak lain yang mempunyai kepentingan hukum dan tidak menjadi

pihak dalam perkara permohonan isbat nikah tersebut dalam angka 3, 4

dan 5, sedangkan permohonan tersebut telah diputus oleh Pengadilan

Agama atau Mahkamah Syar’iyah, dapat mengajukan gugatan

pembatalan perkawinan yang telah disahkan oleh Pengadilan Agama

atau Mahkamah syar’iyah tersebut.

11. Ketua Majelis Hakim 3 hari setelah menerima PMH, membuat PHS

sekaligus memerintahkan jurusita pengganti untuk mengumumkan

permohonan pengesahan nikah tersebut 14 hari terhitung sejak tanggal

pengumuman pada media massa cetak atau elektronik atau sekurang-

kurangnya diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iyah.

12. Majelis Hakim dalam menetapkan hari sidang paling lambat 3 hari

setelah berakhirnya pengumuman. Setelah hari pengumuman berakhir,

majelis hakim segera menetapkan hari sidang. (Hukum Acara)

13. Untuk keseragaman, amar pengesahan nikah berbunyi sebagai berikut:

“Menyatakan sah perkawinan antara..............dengan..............yang

dilaksanakan pada tanggal.................di.............”.

Selain pelaksanaan sidang isbat nikah yang terjadi di dalam gedung

Pengadilan sebagaimana biasanya, perkara isbat nikah juga dapat dilaksanakan

diluar ruang sidang, hal ini dikenal dengan sidang keliling. Menurut Peraturan

Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian

Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan yang mengatur

45

tentang pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu di

Pengadilan, pasal 1 angka (5) menyatakan bahwa, sidang di luar gedung

Pengadilan adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-

waktu oleh Pengadilan di suatu tempat yang ada di dalam wilayah hukumnya

tetapi di luar tempat kedudukan gedung Pengadilan dalam bentuk sidang keliling

atau sidang di tempat sidang tetap.7

Sidang keliling bertujuan untuk meringankan biaya yang harus ditanggung

oleh masyarakat yang tidak mampu ekonomi, fisik serta geografis untuk

menegakkan hak keadilan mereka di mata hukum.8

Dalam sidang keliling, perkara yang disidangkan biasanya merupakan

perkara yang pembuktiannya mudah dan tidak mengandung sengketa. Hal ini

disebabkan karena dalam sidang keliling ini wilayah atau tempat pelaksanaannya

merupakan wilayah yang sulit untuk dijangkau oleh karena itu untuk

mempercepat proses biasanya perkara yang disidangkan adalah perkara yang tidak

mengandung sengketa sehingga proses penyelesaiannya juga cepat ditangani.

Salah satunya ialah perkara Isbat Nikah.9

Proses pengajuan perkara isbat nikah dalam sidang keliling ini sama

halnya dengan pengajuan isbat nikah di dalam gedung Pengadilan, hanya saja

7 http// bawas. Mahkamahagung.go.id/bawas_doc Perma No. 1 Tahun 2014, diakses pada

Senin, 2 Februari 2015 pukul: 16.04

8 http// bawas. Mahkamahagung.go.id/bawas_doc Perma No. 1 Tahun 2014, diakses pada

Senin, 2 Februari 2015 pukul: 16.04

9 Hasil wawancara pribadi, bersama Hakim Wakil Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa,

Ibu Dra. Hj. Muhayah, SH., MH, pada Jum’at, 27 Februari 2015

46

dalam sidang keliling ini proses pengajuannya dilakukan secara kolektif oleh

Pusat Bantuan Hukum (POSBAKUM) atau lembaga-lembaga maupun orang-

orang yang mengerti dan peduli terhadap keadilan hukum yang berada dalam

wilayah tersebut.10

Salah satunya adalah lembaga yang bekerjasama dengan pemerintah

Kabupaten Tangerang yaitu Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan

Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) yang berada di Kecamatan Pakuhaji,

sebagaimana dari hasil wawancara Penulis dengan Ibu Warni Purwaningsih

selaku Wakil Ketua Program Tersebut, salah satu program Tahunan yang

diselenggarakan oleh mereka adalah Program Isbat Nikah Massal. Program

tersebut diadakan dalam dua kali setahun dengan biaya +_ Rp. 591.000,- per-

pasangan dan biaya tersebut di tanggung oleh pihak penyelenggara yang telah

bekerjasama dengan PEMDA Kabupaten Tangerang. Sekitar +_ 100 pasangan

suami-istri yang diikut sertakan dalam isbat nikah massal tiap tahunnya, akan

tetapi yang lebih diprioritaskan adalah pasangan yang mengikuti program

Keluarga Berencana dan pasangan calon jamaah haji. 11

Pada awalnya program P2TP2A melakukan survei sekaligus pendataan

terlebih dahulu terhadap kepala keluarga yang tidak mempunyai buku nikah di

wilayah Kecamatan Pakuhaji, setelah melalui pendataan bagi seluruh kepala

keluarga yang tidak mempunyai buku nikah dikumpulkan dan dibina serta diberi

10

Hasil wawancara pribadi, bersama Hakim Wakil Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa,


11

Hasil Wawancara Dengan Ibu Warni Purwaningsih (Wakil Ketua P2TP2A) selaku

Koordinator Penyelenggara Isbat Nikah Masal di Kec. Pakuhaji, pada Jum’at 27 Februari 2015

47

arahan tentang pentingnya memiliki buku nikah yang merupakan bukti sah

berlangsungnya sebuah perkawinan. Kemudian secara kolektif P2TP2A,

mengumpulkan syarat-syarat yang diperlukan guna mengajukan perkara isbat

nikah ke Pengadilan Agama. Setelah mendaftarkan perkara sesuai prosedur

biasanya, hingga pemberitahuan jadwal sidang, barulah pelaksanaan sidang

perkara isbat nikah dilangsungkan secara massal yang saat itu bertempat di

Kantor Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.12

Berdasarkan pengamatan penulis, adapun prosedur permohonan isbat

nikah harus memenuhi syarat-syarat di bawah ini yaitu:

a. Pemohon mendatangi Pengadilan Agama yang terdapat daerah

hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

b. Suami atau istri termasuk pemohon.

c. Mengajukan permohonan pada bagian penerimaan perkara dengan

membawa/melengkapi beberapa persyaratan administrasi yaitu:

1. Surat pengantar dari Pemerintah Setempat/ Lurah/ Kepala Desa.

2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

3. Menyertakan surat Permohonan Isbat Nikah.

Pemohon kemudian mendatangi meja I untuk ditetapkan biaya perkara

(SKUM), setelah itu baru diberi Nomor Perkara. Kemudian, berkas yang sudah

diberi nomor perkara itu, dibawa ke meja II untuk pengadministrasian. Setelah itu

diserahkan ke meja III untuk dibukukan. Selanjutnya oleh panitera, berkas itu

12

Hasil Wawancara Dengan Ibu Warni Purwaningsih (Wakil Ketua P2TP2A) selaku

Koordinator Penyelenggara Isbat Nikah Masal di Kec. Pakuhaji, pada Jum’at 27 Februari 2015

48

diserahkan kepada Ketua Pengadilan Agama untuk di teliti dan kemudian Ketua

Pengadilan Agama menentukan majelis hakim yang akan menangani perkara

tersebut serta menetukan hari sidang. Setelah itu berkas perkara diserahkan

kepada panitera.13

Proses perkara isbat nikah ini dapat diselesaikan paling lama 4 hari dari

waktu pemanggilan sidang pertama dan paling lambat 10 hari sesudah

pendaftaran.14

d. Pemohon menghadiri sidang berdasarkan surat panggilan Pengadilan

Agama, dengan membawa surat panggilan dan apa-apa yang diminta

sewaktu mengajukan permohonan isbat nikah.15

e. Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil yang menjadi dasar

permohonan di muka sidang Pengadilan Agama, berdasarkan alat-alat

berupa saksi-saksi dan surat-surat.16

B. Proses Penyelesaian Perkara Isbat Nikah

Berdasarkan pengamatan penulis dalam Sidang Isbat Nikah Keliling di

Kecamatan Pakuhaji, Tangerang proses penyelesaiannya berjalan cepat dan

13

Hasil pengamatan penulis pada Jum’at 13 Februari 2015 di Pengadilan Agama

Tigaraksa

14



15

Hasil Pengamatan Penulis pada Jum’at 27 Februari 2015 dalam Sidang Isbat Nikah

Keliling Di Kantor Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang

16

Hasil Pengamatan Penulis pada Jum’at 27 Februari 2015 dalam Sidang Isbat Nikah

Keliling Di Kantor Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang

49

mudah sekali. Proses penyelesaian perkara isbat nikah keliling di Kecamatan

Pakuhaji yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa, antara lain:

a. Hakim ketua membuka sidang secara resmi.

b. Panitera/panitera pengganti memanggil para pihak (pemohon).

c. Hakim menanyakan beberapa pertanyaan, diantaranya:

1. Identitas para pihak

2. Kapan berlangsungnya perkawinan?

3. Apakah perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat-

syarat sah perkawinan?

4. Menanyakan saksi yang terdiri dari 2 orang

d. Hakim meminta saksi hadir ke dalam ruang sidang, kemudian

panitera/panitera pengganti memanggil para saksi.

e. Hakim menanyakan identitas para saksi, kemudian saksi tersebut di

minta untuk bersumpah.

f. Hakim memintai keterangan dari para saksi. Setelah itu memanggil

kembali para pihak (pemohon).

g. Hakim membacakan penetapan nikah. Setelah sidang berakhir, hakim

menutup sidang secara resmi.

Jika segala persayaratan dan bukti-bukti serta saksi-saksi dapat dihadirkan

saat berlangsung sidang waktu itu maka pada hari itupun sidang dapat

diselesaikan dengan waktu yang relatif singkat. Hal tersebut juga merupakan

penyebab meningkatnya perkara isbat nikah di Pengadilan Agama Tigaraksa.

50

Sedangkan waktu pengambilan akta penetapan nikah dapat memakan waktu

maksimal 2 minggu setelah hakim membacakan penetapan nikah setelah sidang.17

Proses penyelesaian sidang isbat nikah yang berlangsung di dalam gedung

Pengadilan tidak jauh berbeda dengan sidang isbat nikah yang berlangsung di luar

gedung Pengadilan (Sidang Keliling), jika pelasanaan sidang isbat nikah yang

berada di dalam gedung pengadilan, hakim yang menangani perkara isbat nikah

terdiri dari majelis yakni 2 orang hakim anggota dan satu orang hakim ketua yang

berfungsi memimpin jalannya persidangan, sedangkan persidangan yang

berlangsung di luar gedung karena perkara yang tergolong banyak dan

keterbatasan para hakim, maka sidang isbat nikah di luar gedung (sidang keliling)

sering kali menggunakan hakim tunggal. Hal ini didasari oleh Surat Edaran

Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2014.18

C. Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Perkara Isbat Nikah Tahun

2014

Perkara Isbat nikah yang ditangani di Pengadilan Agama Tigaraksa

adalah perkawinan yang terjadi setelah lahirnya Undang-undang No.1 tahun

1974 tentang perkawinan. Namun, dalam hal ini hakim menganut asas “justice

for all” yang artinya adalah “keadilan berlaku untuk semua orang.” Dalam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat 3 telah dibatasi mengenai hal-hal

Perkara Isbat Nikah tersebut dapat diajukan ke Pengadilan Agama, salah

17



18



51

satunya dalam pasal 7 ayat (3) KHI angka (e) menyebutkan,” Perkawinan

yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan

menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.” Inilah

yang dijadikan landasan oleh hakim dalam menyelesaikan perkawinan yang

terjadi setelah tahun 1974 dalam perkara Isbat Nikah.19

Dari hasil penelitian penulis, ditemukan beberapa faktor yang

mempengaruhi tingginya perkara isbat nikah yang terdapat di Pengadilan

Agama Tigaraksa, antara lain:

1. Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya

Pencatatan Perkawinan. Dalam hal ini alasan pengajuan isbat

nikah bertujuan, untuk mengurus akta kelahiran anak sebagai salah

satu syarat masuk sekolah. Kemudian masyarakat sadar jika

perkawinan mereka tidak tercatat, maka perkawinan tersebut tidak

sah dimata hukum Negara. Selain itu, alasan mereka mengajukan

isbat nikah karena mereka takut jika suatu saat suami

meninggalkan mereka dan tidak bertanggung jawab lagi, maka

mereka tidak dapat mengajukan perlawanan hukum.

2. Untuk kepentingan salah satu syarat dari pendaftaran ibadah haji.

3. Untuk kepentingan mengurus harta peninggalan.

19



52

4. Tingkat ekonomi masyarakat yang kurang mampu, dan minim

pengetahuan sehingga masyarakat lebih memilih isbat nikah gratis

daripada nikah tercatat di KUA.

5. Maraknya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar nikah,

sehingga mereka malu untuk nikah tercatat di KUA.

6. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang Nikah Tercatat,

sehingga masih banyak dari mereka yang memilih menikah di

hadapan Amil/Ulama setempat.

7. Banyaknya program Penyuluhan isbat nikah massal yang diadakan

oleh Kecamatan hingga Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang

sebagai bentuk rasa kepedulian khususnya untuk kaum Wanita dan

Anak-anak.

8. Proses pengajuan yang mudah, penyelesaian yang cepat dan biaya

murah bahkan gratis bagi mereka yang tidak mampu, sehingga

Isbat Nikah dijadikan sarana alternatif oleh masyarakat

dibandingkan Nikah Tercatat di KUA.

Dengan meningkatnya perkara isbat nikah tiap tahun, dilihat pada grafik

perkara Pengadilan Agama Tigaraksa dalam 3 tahun terakhir dari tahun 2012

hingga tahun 2014 permohonan isbat nikah mengalami peningkatan yang

signifikan, tercatat 393 perkara isbat nikah yang diputus pada tahun 2012 oleh

Pengadilan Agama Tigaraksa, tahun 2013 sebanyak 74% perkara isbat nikah

mengalami peningkatan yakni 685 perkara yang diputus oleh Pengadilan Agama

Tigaraksa dan terakhir yang menjadi fokus penelitian penulis, di tahun 2014

53

tercatat 788 perkara permohonan isbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama

Tigaraksa. Dengan peningkatan isbat nikah tersebut selain menandakan

masyarakat yang perlahan mulai sadar akan Hukum yang berlaku di Negara ini,

namun secara tidak langsung ini juga menandakan bahwasanya masih lemahnya

sosialisasi tentang Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan,

terlebih pada pasal 2 ayat (2) yang menegaskan tentang pentingnya pencatatan

nikah , khususnya untuk masyarakat awam yang ekonominya kurang mampu agar

Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 2014 tentang Biaya Nikah, Talak, Rujuk

lebih disosialisasikan dan disebarluaskan agar masyarakat tidak terfokus kepada

Isbat Nikah, melainkan Perkawinan yang tercatat dan Sah di mata Hukum.

D. Analisis Penulis

Proses pendaftaran hingga proses penyelesaian perkara Isbat Nikah yang

terjadi di Pengadilan Agama Tigaraksa memang terbilang mudah dan cepat,

karena perkara isbat nikah ini merupakan sebuah penetapan dan tidak

mengandung sengketa, lain hal dengan perkara cerai gugat atau talak yang proses

penyelesaiannya terbilang lambat, itu dikarenakan perkara tersebut mengandung

sengketa hingga diperlukan waktu yang tidak sebentar dalam proses

penyelesaiannya.

Dari beberapa faktor yang mempengaruhi tingginya angka isbat nikah di

Pengadilan Agama Tigaraksa yang telah disebutkan di atas, faktor paling dominan

yang menyebabkan tingginya angka perkara isbat nikah adalah meningkatnya

kesadaran masyarakat pada hukum terutama untuk Pencatatan Perkawinan.

54

Namun dari sisi lain penulis juga menemukan kesenjangan dari isbat nikah ini,

terutama untuk sidang isbat nikah keliling. Prosedur yang mudah dan

penyelesaian Sidang penanganan isbat nikah keliling yang terbilang cepat dan

biaya gratis, dibandingkan nikah tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) yang

pada sebagian masyarakat desa khususnya dianggap prosesnya yang cukup

menyulitkan mereka hingga biaya yang mahal, hal ini menimbulkan anggapan

masyarakat bahwasanya lebih baik mereka memilih nikah dibawah tangan

kemudian mengisbatkannya pada sidang keliling dari pada nikah yang tercatat di

KUA. Disinilah perlunya sosialisasi oleh pihak-pihak dari Kantor Urusan Agama

(KUA) dibantu oleh lembaga-lembaga Pemerintah Setempat untuk

menyebarluaskan segala bentuk yang berkenaan dengan Undang-undang

Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Pencatatan Nikah, Kompilasi Hukum

Islam (KHI) tentang Pencatatan Nikah, PP(Peraturan Pemerintah) No. 48 Tahun

2014 Perubahan Tarif Biaya Nikah dan memudahkan pelayanan bagi mereka yang

ingin melangsungkan Perkawinan agar tidak ada lagi alasan mereka untuk nikah

yang tidak tercatat.

Prinsip dasar Undang-undang Perkawinan yang tercantum dalam Pasal 2

ayat (2) adalah semua perkawinan harus tercatat, kenyataannya masih banyak

perkawinan yang tidak tercatat dan mereka yang tidak mencatatkan

perkawinannya tersebut mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama atas dasar

ketentuan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat 2 yakni

dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat

mengajukan isbat nikah ke Pengadilan Agama. Dalam pasal 7 ayat (3) huruf d

55

disebutkan perkawinan yang dapat di isbatkan adalah perkawinan yang terjadi

sebelum tahun 1974, faktanya perkawinan yang di isbatkan oleh Pengadilan

Agama Tigaraksa rata-rata adalah perkawinan yang terjadi setelah tahun 1974,

maka dalam hal ini buyarlah prinsip dasar Undang-undang No. 1 tahun 1974

pasal 2 ayat (2) tentang Pencatatan Nikah. Namun dalam hal ini, ada beberapa

dasar hukum yang dianut oleh hakim dalam menyelesaikan perkara isbat nikah

antara lain;

1. Asas “Justice For All” yaitu keadilan berlaku untuk semua.

Maksudnya adalah seluruh golongan masyarakat di Negara ini berhak

mendapatkan keadilan yang sama dimata hukum.

2. Atas dasar Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 7 ayat (3) huruf e

yang menyebutkan bahwasanya isbat nikah dapat diajukan bagi

mereka yang melangsungkan perkawinan tanpa adanya halangan

perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang No. 1

Tahun 1974.

3. Didasarkan pada kaedah ushul fikih yang berbunyi,

“ المصالح جلب على مقدم المفاسد درأ ”

Artinya; “Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada

memperoleh kemaslahatan.”

56

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Prosedur pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama

Tigaraksa terbilang mudah yakni pihak yang bersangkutan

mendaftarkan perkara mereka ke Pengadilan Agama dengan

membawa syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Pengadilan

Agama serta membayar panjar biaya perkara yang telah

ditentukan sesuai radius pihak berperkara tinggal. Pemanggilan

sidang pertama dijadwalkan paling lambat 10 hari setelah

pendaftaran berkas perkara. Untuk prosedur pengajuan sidang

keliling perihal perkara isbat nikah sama dengan prosedur

pengajuan isbat nikah biasa, hanya saja jika sidang keliling

pendaftarannya diajukan secara kolektif oleh lembaga yang

terkait dengan program sidang keliling tersebut.

2. Proses penyelesaian perkara isbat nikah sangatlah cepat dan

mudah, antara lain: Pemohon menghadiri sidang berdasarkan

surat panggilan Pengadilan Agama, dengan membawa surat

panggilan dan apa-apa yang diminta sewaktu mengajukan

permohonan isbat nikah. Kemudian Pemohon wajib

membuktikan pernikahan mereka dengan menghadirkan dua

orang saksi. Jika seluruhnya telah terpenuhi dan telah jelas

bahwa pernikahan mereka tersebut telah memenuhi rukun dan

57

syarat sah pernikahan, barulah hakim menetapkan bahwa

pernikahan tersebut sah dan benar adanya dengan membacakan

surat penetapan nikah. Pengambilan akta penetapan nikah dapat

diambil setelah 2 minggu pasca pembacaan penetapan oleh

hakim.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingginya perkara isbat

nikah diantaranya ialah:

a. Tingginya kesadaran hukum masyarakat mengenai

pentingnya Pencatatan Perkawinan.

b. Untuk kepentingan salah satu syarat dari pendaftaran

ibadah haji.

c. Untuk kepentingan mengurus harta peninggalan.

d. Ekonomi masyarakat yang kurang mampu, menjadi kendala

bagi mereka melangsungkan perkawinan yang tercatat di

PPN.

e. Maraknya pergaulan bebas yang menyebabkan hamil diluar

nikah, sehingga mereka malu untuk nikah tercatat di KUA.

f. Kurangnya pengetahuan mereka tentang nikah tercatat

dihadapan PPN.

g. Banyaknya program Penyuluhan isbat nikah massal yang

diadakan oleh Kecamatan hingga Pemerintah Daerah

Kabupaten Tangerang sebagai bentuk rasa kepedulian

khususnya untuk kaum Wanita dan Anak-anak.

58

h. Proses pengajuan yang mudah, penyelesaian yang cepat dan

biaya murah bahkan gratis bagi mereka yang tidak mampu,

sehingga Isbat Nikah dijadikan sarana alternatif oleh

masyarakat dibandingkan Nikah Tercatat di KUA.

B. Saran-saran

1. Meningkatnya permohonan isbat nikah per-tahun, ini menandakan

tingginya kesadaran hukum masyarakat demi tercatatnya sebuah

pernikahan sehingga mereka berupaya mencatatkan perkawinan mereka

yang sebelumnya belum tercatat. Namun, disisi lain hal ini juga

menandakan bahwa kurangnya sosialisasi oleh pihak-pihak KUA bersama

tokoh masyarakat dalam penyebarluasan undang-undang perkawinan.

apabila sejak awal masyarakat tau tentang pentinya pencatatan perkawinan

sebelum dilangsungkan perkawinan, maka pasti dari awal ada upaya dari

mereka untuk melangsung perkawinan dihadapan PPN.

2. Penulis berharap agar pihak KUA, membantu dan memudahkan

masyarakat yang ingin melangasungkan perkawinan. khususnya bagi

masyarakat awam yang tidak mengerti dengan prosedur dan hal-hal yang

berhubungan dengan syarat formil suatu perkawinan.

3. Pentingnya akta nikah dalam perkawinan, maka hendaknya pihak terkait

agar lebih intensif untuk mensosialisasikan pencatatan nikah kepada

masyarakat terlebih kepada ulama setempat agar lebih kooperatif dalam

59

menjalin hubungan, agar tidak terjadi lagi perkawinan yang dilaksanakan

di depan ulama tanpa sepengetahuan PPN.

4. Menghimbau kepada pemerintah agar bersikap tegas menangani pelaku

nikah bawah tangan, seperti halnya Pengadilan Agama yang menangani

perkara isbat nikah yang perkawinannya telah dilangsungkan setelah tahun

1974 untuk memberikan sanksi administrasi agar menimbulkan efek jera

bagi mereka para pelaku, dan tidak menyalah gunakan isbat nikah sebagai

sarana alternatif bagi mereka yang tidak mau melangsungkan perkawinan

dihadapan PPN.

60

DAFTAR PUSTAKA

Ali, Zainuddin.Hukum Perdata Islam Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Alimin dan Euis Nurlaela. Potret Administrasi keperdataan Islam Di Indonesia.

Jakarta: Orbit Publishing, 2013.

Anwar, Moch. Dasar-dasar Hukum Islami Dalam Menetapkan Keputusan di

Pengadilan Agama. Bandung: CV. Diponegoro, 1991.

Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor.Kamus Kontemporer Arab-Indonesia.

Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1998.

Arto,Mukti.Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama. Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, 1996.

Baril Basith, Abdul. Artikel “Pihak-pihak Dalam Permohonan Pengesahan Nikah”.

Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 75. Jakarta: PPHIMM, 2012.

Djubaidah, Neng. Pencatatan Perkawinan&Perkawinan Tidak Dicatat Menurut

Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam. Jakarta:Sinar Grafika, 2012.

DEPDIKBUD. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.

Farid Muhammad Washil, Nashr dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Qawaid

Fiqhiyyah, Penerjemah Wahyu Setiawan, Jakarta: Amzah, 2009.

Masykur, Abdurrahman. Artikel “ Hiruk Pikuk Pernikahan Sirri bupati Aceng

(sebuah Telaah Analisis Perspektif Perlunya RUU HMPA segera Disahkan)”.

Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan, Edisi 76. Jakarta: PPHIMM, 2013.

Manan, Abdul. Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia. Jakarta: kencana,

2006.

Mardani.Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern. Yogyakarta: Graha

Ilmu, 2011.

Mahkamah Agung RI Dirjend Badan Peradilan Agama, Buku II Pedoman

Pelaksanaan tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010.

Nuruddin, Amiur dan Azhar Akmal Tarigan. Hukum Perdata Islam Di Indonesia

61

(Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974, Sampai

KHI. Jakarta: Kencana, 2004.

Rofiq, Ahmad. Hukum Islam Di Indonesia. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000.

Sugiyono.Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta,

2009.

Sabiq, Sayyid.Fikih Sunnah Jilid 6. Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1980.

Sopyan, Yayan.Islam Dan Negara, Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam

Hukum Nasional. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.

Soemiyati.Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun

1974. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Tanjung Nur, Bahdin dan Ardial. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (proposal,

Skripsi, Tesis) Dan Mempersiapkan Diri Menjadi Penulis Artikel Ilmiah.

Jakarta: Kencana, 2005.

Umar, Husein. Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2004.

Zuhaily, Muhammad. Fikih Munakahat Kajian Fikih Pernikahan Dalam Perspektif

Madzhab Syafi’i. Jakarta: CV. Imtiyaz, 2013.

Zuhaily, Wahbah. Al- Fiqh Islam Wa Adillatuhu Juz VII. Jakarta: Dar al- Fikr, 1989.

http://www.Pa-tigaraksa.go.id, Diakses pada Senin, 2 Februari 2015 pukul: 16.04.

http// hukum online.com/pp9-1975/pdf, diakses pada senin 2 Februari Pukul 17.00

WIB.

http//perkara.net/v1/action/Grafik/GraphJenisPerkaraResult.php?c_pa=pa.tgrs,

diakses pada Rabu, 26 Maret 2015 pukul. 13.12 WIB.

http// bawas. Mahkamahagung.go.id/bawas_doc Perma No. 1 Tahun 2014, diakses

pada Senin, 2 Februari 2015 pukul: 16.04 WIB.

LAMPIRAN

58

Lampiran 2

Hasil Wawancara Bersama Wakil Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Perempuan Dan Perlindungan Anak (P2TP2A) Selaku Koordinator Penyelenggara

Sidang Isbat Nikah Keliling

Nama : Ibu Hj. Warni Purwaningsih

Alamat : Pakuhaji, Kab. Tangerang

No. Telp/HP : 0811915073

1. P: Apakah Program kegiatan isbat nikah massal ini merupakan kegiatan dari P2TP2A?

Jelaskan!

J : Iya benar sekali bahwa kegiatan tersebut merupakan salah satu program tahunan kami.

Kami berupaya membantu masyarakat kurang mampu yang dulunya tidak mencatatkan

perkawinan mereka di KUA, agar dapat mencatatkannya lewat isbat nikah massal yang

dilaksanakan di Kantor Kecamatan Pakuhaji. Oleh karena itu, melalui pendataan terlebih

dahulu kami berusaha mengumpulkan pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku

nikah atau akta nikah untuk di bina dan diarahkan bahwa mencatatkan perkawinan dan

memiliki buku nikah/akta nikah sangatlah penting untuk kelengkapan administrasi

sebagai Warga Negara yang patuh terhadap Pemerintah mengingat tuntutan zaman yang

semakin maju saat ini.

2. P: Apa tujuan dari Program ini?

J: Tujuan dari program ini adalah membantu masyarakat awam yang minim pengetahuan

dan ekonomi yang menengah kebawah agar mendapatkan hak-haknya sebagai warga

Negara. Dengan memiliki buku nikah dan akta nikah yang merupakan bukti autentik dari

perkawinan, maka perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum dan dapat diakui oleh

Negara. Disamping itu, bukti autentik tersebut merupakan syarat kelengkapan

administrasi Negara seperti halnya bagi pasangan yang ingin melaksanakan ibadah Haji,

maka salah satu syarat administrasinya adalah melampirkan buku nikah atau akta nikah.

Pasangan suami-istri yang mempunyai anak, maka harus membuatkan akta kelahiran

anak mereka dengan melampirkan buku atau akta nikah.

3. P: Apakah ada kriteria khusus/ kalangan yang lebih diprioritaskan mengikuti program

P2TP2A ini?

J: Ada, program ini lebih diprioritaskan kepada pasangan yang mengikuti program

Keluarga Berencana (KB) dan bagi pasangan yang ingin melaksanakan ibadah haji.

4. P: Jelaskan pelaksanaan program ini dari awal hingga akhir!

59

J: Pertama, kami melakukan pendataan terlebih dahulu kepada seluruh masyarakat

khususnya di Kecamatan Pakuhaji ini berdasarkan Desa/Kelurahan untuk di data siapa

saja kepala keluarga yang tidak memiliki buku nikah. Kedua, kami kumpulkan +_ 100

pasang kepala keluarga untuk di bina dan diberikan pengarahan terlebih dahulu. Ketiga,

setelah turun anggaran dari pemerintah lalu kami daftarkan perkara-perkara ini ke

Pengadilan Agama Tigaraksa. Selanjutnya, kami tunggu jadwal sidangnya. Terakhir,

setelah sidang selesai +_ 2 minggu kami datang ke Pengadilan Agama untuk mengambil

hasil penetapan isbat nikah kemudian kami bagikan ke pihak-pihak yang berperkara.

5. P: Dalam satu tahun ada berapa kali program ini dilaksanakan?

J: Dalam setahun ada 2 kali pelaksanaan, dari 100 pasang kepala keluarga yang tidak

memiliki buku nikah kami bagi menjadi dua, yakni 50 pasang pertama di awal tahun

seperti bulan Februari ini dan 50 pasang lagi di akhir tahun yang nanti dilaksanakan insya

allah pada bulan Nopember mendatang.

6. P: Berapa biaya perkara isbat nikah ini? Dan sebeberapa besar anggaran untuk program

ini didapatkan?

J: Biaya perkara isbat nikah 1 pasangan +_ Rp. 591.000,- kalikan saja 100 pasangan

suami-istri, ya +_ Rp. 59.100.000,- belum termasuk biaya transportasi para hakim kesini,

konsumsi, dan transportasi untuk para pihak yang berperkara serta saksi-saksinya.

7. P: Apakah program ini ada kerjasama dengan Pemerintah?

J: Iya program P2TP2A ini bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang dan

anggaran tersebut kami mintakan ke PEMDA Kab. Tangerang.

60

Lampiran 3

Data Hasil Wawancara Bersama Para Pihak Berperkara Pada Sidang Isbat Nikah

Keliling Di Kelurahan Pakuhaji

No. Nama Pasangan Alamat Tahun

Perkawinan

Alasan mengajukan isbat nikah

1. Amah & Acan Kel.Pakuhaji 1990 Buku nikah diperlukan dalam melengkapi

administrasi pemberkasan jamaah haji.

2. Suartinah & Asim Ds. Bonasari 1997 Menghindari kemungkinan terjadinya KDRT

dalam rumah tangga, sehingga dapat

melakukan upaya hukum.

3. Ayana &

Sukahadi

Kel.Pakuhaji 1996 Buku nikah diperlukan dalam pembuatan akta

kelahiran anak supaya anak dari hasil

perkawinan tersebut diakui oleh negara

sebagai anak yang sah.

4. Emin & Sahid. H Kel.Pakuhaji 1993 Akta nikah diperlukan untuk pembuatan akta

kelahiran anak, kemudian akta kelahiran

tersebut dibutuhkan untuk memenuhi

persyaratan masuk sekolah.

5. Risna & Rudi. H Kel.Pakuhaji 2008 Keterbatasan ekonomi dan minim

pengetahuan, sehingga tidak mampu menikah

di KUA.

6. Suwana & Sa’al Kel.Pakuhaji 1993 Minimnya pengetahuan sehingga tidak

mengetahui perbedaan perkawinan yang

tercatat dan tidak tercatat.

7. Tati & Amat Kel.Pakuhaji 1998 Tradisi dinikahkan oleh ulama setempat, dan

baru mengetahui bahwa perkawinan itu harus

tercatat di KUA.

8. Sam’ah & Marsid Kel.Pakuhaji 1990 Tradisi dinikahkan oleh ulama setempat, dan

baru mengetahui bahwa perkawinan itu harus

tercatat di KUA.

9. Ena & Sardi Kel.Pakuhaji 2004 Lebih baik isbat nikah saja, dari pada nikah di

KUA yang biayanya mahal.

10. Sopia & Mahasi Kel.Pakuhaji 1992 Agar perkawinan kami diakui oleh negara,

begitu juga dengan anak kami.

61

Lampiran 4

Hasil Wawancara Dengan Hakim Wakil Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa

Ibu Hj. Muhayah, S.H., M.H

1. P: Bagaimanakah perkembangan permohonan perkara isbat nikah yang terjadi di PA

Tigaraksa per-tahun?

J: Perkara isbat nikah di PA Tigaraksa tiap tahun cenderung meningkat, dilihat

perkembangannya dalam tiga tahun terakhir ini saja sangat tinggi peningkatan perkara

tersebut. Hal ini berdasarkan grafik data perkara isbat nikah pada tahun 2012 tercatat

393 perkara, kemudian tahun 2013 perkara isbat nikah meningkat menjadi 685

perkara dan yang terakhir tahun 2014 tercatat 788 perkara.

2. P: Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan perkara isbat nikah?

J: Banyak faktor yang mempengaruhi peningkatan perkara tersebut, salah satunya

adalah karena tingginya keasadaran masyarakat tentang hukum di Negara ini, untuk

memenuhi kelengkapan administrasi pendaftaran calon jamaah haji, kepentingan

pendidikan anak, disamping itu masyarakat yg kurang mampu dalam hal finansial

yang lebih memilih nikah dibawah tangan baru nanti diisbat nikahkan melalui

program isbat nikah gratis yag diadakan oleh Pemda setempat, kurangnya sosialisasi

tentang pencatatan perkawinan, dan lain-lain.

3. P: Bagaimana pelaksanaan sidang perkara isbat nikah?

J: Ada dua macam pelaksanaan sidang perkara isbat nikah, yakni yang pertama

dilakukan di dalam gedung pengadilan dan yang kedua, Sidang dilakukan di luar

gedung pengadilan ini biasanya disebut dengan sidang keliling. Hal tersebut

dimaksudkan untuk memberikan suatu kemudahan bagi masyarakat pelosok yang

jauh jangkauan serta berketerbatasan fisik maupun finansial untuk mendapatkan suatu

keadilan dan tuntutan-tuntutan hukum yang dibutuhkan oleh mereka. Dasarnya adalah

Perma No. 1 Tahun 2014 tentang sidang keliling, posbakum dan prodeo. Sementara

ini untuk sidang keliling yang dilaksanakan oleh PA Tigaraksa hanya baru sebatas

isbat nikah saja. Karena jika perkara-perkara lain juga di sidang kelilingkan akan sulit

penyelesaiannya, mengingat keterbatasan waktu dan hakim-hakim yang harus berkali-

kali mendatangi lokasi tersebut sedangkan hakim juga banyak menangani perkara-

perkara lain.

4. P: Apakah terdapat perbedaan dalam pelaksanaan sidang isbat nikah yang

dilaksanakan di luar gedung dan di dalam gedung pengadilan?

J: Sidang isbat nikah di luar gedung pengadilan dapat langsung diselesaikan saat itu

juga, karena sebelumnya kami telah bekerjasama dengan pihak-pihak penye;lenggara

sidang keliling tersebut seperti apasaja yang harus dipersiapkan, surat-surat bukti dan

para saksi, jika hal tersebut telah dipenuhi maka pada hari itu juga sidang dapat

selesai dan perkara tersebut dapat diputuskan. Selain itu, atas dasar Sema No. 3 Tahun

2014 terdapat asas eksepsionalitas terpadu yakni sidang dapat dilaksanakan oleh

hakim tunggal. Hal ini juga berlaku pada pemeriksaan isbat nikah dalam siodang

62

keliling agar dapat berjalan cepat dan segera mendapatkan keadilan bagi para pihak,

mengingat anggaran dan efisiensi waktu yang terbatas. Sedangkan isbat nikah yang

dilaksanakan di dalam gedung pengadilan berjalan seperti sidang biasanya, yakni para

pihaknya mendaftarkan perkara, membayar administrasi perkara, setelah dijadwalkan

sidang para pihak hadir dan mengikuti sidang, menghadirkan para saksi dan barang

bukti, hingga perkara tersebut diputus dan dibacakan oleh hakim di dalam sidang

kemudian +_ 2 minggu setelah itu, para pihak tersebut mengambil surat penetapan di

Pengadilan. Untuk sidang isbat nikah di dalam gedung terdiri dari 3 orang majelis

hakim yakni satu orang hakim ketua majelis dan dua orang hakim anggota.

5. P: Berapa lama jangka waktu penyelesaian perkara isbat nikah jika dihitung dari

proses pendaftaran perkara hingga pengambilan surat penetapan?

J: Jika dihitung dari proses pendaftaran perkara sampai penyerahan surat penetapan

dari pengadilan maka jangka waktu penyelesaiannya relatif yakni tergantung radius

(jarak antara alamat pihak berperkara dengan Pengadilan tempat dimana perkara

tersebut diselesaikan). Sedangkan jangka waktu penyerahan surat penetapan dari

pengadilan +_ 2 minggu setelah pembacaan pentapan seusai sidang tersebut, hal ini

sesuai dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009.

6. P: Dari hasil pengamatan ketika menyaksikan sidang isbat nikah, hampir rata-rata

perkawinan yang diisbatkan adalah perkawinan yang terjadi setelah lahirnya undang-

undang No. 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan, padahal dalam KHI pasal 7

ayat 4 huruf d menjelaskan bahwa perkawinan yang dapat diisbatkan hanya

perkawinan yang terjadi sebelum lahirnya UU No. 1/1974, apa dasar hukum hakim

masih dapat mengisbatkan perkawinan tersebut?

J: Itulah kenyataan yang terjadi dalam masyarakat saat ini dan pada dasarnya hakim

menerima perkara isbat nikah tersebut mengingat ini merupakan kebutuhan

masyarakat yang penting dan demi menegakkan asas “justice for all” keadilan berlaku

untuk semua. Selain itu, sebagian hakim mengacu pada Kompilasi Hukum islam pasal

7 ayat 4 huruf e, bahwasanya isbat nikah dapat dilaksanakan bagi perkawinan yang

dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan, yaitu halangan

perkawinan sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-undang perkawinan.

7. P: Bagaimana tanggapan ibu dalam menyikapi masalah penyalah artian isbat nikah

yang dipandang sebagian masyarakat sebagai alternatif untuk tidak melakukan nikah

tercatat, bahkan mereka lebih memilih isbat nikah gratis daripada nikah tercatat di

KUA?

J: Ini merupakan konsekuensi hukum, mungkin pihak KUA juga berfikir ini

merupakan sebuah masalah namun, kembali lagi kepada asas keadilan berlaku untuk

semua pihak, sehingga kami tidak berhak menolak perkara tersebut karena memang

sudah kebutuhan dan tuntutan hukum. Dan kami melihat bahwa pada akhirnya nanti

setelah kami mengeluarkan surat penetapan nikah, para pihak akan kembali kepada

KUA untuk mendaftarkan perkawinan mereka dan menerbitkan surat/akta nikah.

63

Lampiran 5

Lampiran 10

Gambar Pelaksanaan Sidang Isbat Nikah Massal Di Kecamatan Pakuhaji

Documents

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI …repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/30430/1/GUSTI... · tidak dicatat oleh Pegawai Pencatat nikah dan tercatat di KUA, selain itu