Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten-kota Di Propinsi Jawa Barat

Embed Size (px)

Citation preview

  • 1

    ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KETIMPANGAN REGIONAL ANTAR KABUPATEN/KOTA DI

    PROPINSI JAWA BARAT

    Oleh : Lili Masli

    ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran Faktor-faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Regional antar kabupaten/kota se-Propinsi Jawa Barat. Objek penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Propinsi Jawa Barat dengan menggunakan data sekunder berupa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat tahun 1993-2006 serta menggunakan pendekatan deskriptif untuk: Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Tipologi Klassen, Indeks Williamson, Indeks Entropi Theil. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa: (1) Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama periode penelitian antara periode tahun 1993-2006 serta menunjukan arah yang negatif dibandingkan dengan awal periode penelitian. (2) Pada umumnya kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode penelitian antara tahun 1993-2006 menurut analisis Tipologi Klassen termasuk klasifikasi daerah relatif tertinggal sebesar 36,6 persen serta daerah berkembang cepat sebesar 32,6 persen, daerah maju dan tumbuh cepat sebesar 16,3 persen dan daerah maju tapi tertekan sebesar 14,5 persen. (3) Dari hasil perhitungan data PDRB tahun 1993-2006, dengan menggunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil cenderung meningkat. Kata Kunci: Produk Domestik Regional Bruto, Pertumbuhan ekonomi, Ketimpangan Regional Latar Belakang Pembangunan ekonomi pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan

    kesejahteraan masyarakat, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan

    masyarakat maka diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi

    pendapatan yang lebih merata. Masalah pertumbuhan ekonomi di suatu daerah

    tergantung kepada banyak faktor seperti salah satunya adalah kebijakan

    pemerintah itu sendiri, ini harus dikenali dan diidentifikasi secara tepat supaya

    faktor tersebut dapat mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan

    ekonomi suatu daerah dapat diukur dengan melihat PDRB dan laju

    pertumbuhannya atas dasar harga konstan. Pertumbuhan ekonomi yang cepat

    akan berdampak terhadap ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Apalagi

    dengan diberlakukannya UU RI No 32 dan 33 tahun 2004, peranan pemerintah

    daerah sangat dominan dalam menentukan kebijakan didaerahnya sehingga

    memungkinkan terjadi ketimpangan regional terjadi. Laju pertumbuhan ekonomi

    antar kabupaten/kota di Jawa Barat menunjukan tingkat yang beragam dan akan

    berdampak kepada ketimpangan regional.

  • 2

    Ketimpangan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat bisa saja terjadi karena

    perbedaan besar sumbangan sektor unggulan propinsi Jawa Barat. Penelitian ini

    berusaha untuk menganalisis pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan regional

    antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat selama kurun waktu 1993-2006.

    Apakah bahasan tersebut saling berkaitan dan seperti apa kaitannya satu dengan

    yang lainnya.

    Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok yang akan dilihat dalam

    penelitian ini adalah :

    1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di provinsi Jawa

    Barat ?

    2. Bagaimana pola pertumbuhan ekonomi serta klasifikasi di kabupaten/kota

    di provinsi Jawa Barat menurut Tipologi Klassen ?

    3. Berapa besar tingkat ketimpangan regional antar kabupaten dan antar

    wilayah di kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat berdasarkan Indeks

    Williamson dan Indeks Ketimpangan Entropi Theil ?

    4. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan

    ketimpangan regional antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat.

    LANDASAN TEORI

    Pada umumnya para ekonom memberikan pengertian yang sama mengenai

    pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai kenaikkan GDP/GNP saja tanpa memandang

    apakah kenaikkan itu lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan

    penduduk, atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak (Arsyad,

    1999).

    Terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari peranan sektor-sektor yang

    ada dalam suatu perekonomian. Untuk melihat sektor-sektor yang memberikan

    peran utama bagi perkembangan perekonomian daerah, Menurut Richardson

    (2001) dan Glasson (1997), salah satu cara atau pendekatan model ekonomi

    regional adalah analisis basis ekonomi (economic base), model ini dapat

    menjelaskan struktur ekonomi daerah atas dua sektor, yaitu sektor basis dan non

    basis. Model economic base menekankan pada ekspansi ekspor sebagai sumber

    utama pertumbuhan ekonomi daerah.

    Simon Kuznets dalam Sukirno, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai

    peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang

    ekonomi bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh

  • 3

    kemajuan teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan

    (Sukirno, 1995).

    Peroux dalam Arsyad, mengemukakan sebuah teori Pusat Pertumbuhan (Pole

    Growth) merupakan teori yang menjadi dasar dari strategi kebijakan pembangunan

    industri daerah yang banyak terpakai di berbagai negara dewasa ini. Pertumbuhan

    tidak muncul di berbagai daerah ada waktu yang bersamaan, pertumbuhan hanya

    terjadi di beberapa tempat yang disebut pusat pertumbuhan dengan intensitas

    yang berbeda. Inti dari teori ini adalah adanya industri unggulan yang merupakan

    penggerak dalam pembangunan ekonomi daerah. Selanjutnya timbul daerah yang

    relatif maju akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif (Arsyad, 1999).

    Menurut Fisher dan Kindleberger dalam Djojohadikumo, bahwa pertumbuhan

    ekonomi biasanya disertai dengan pergeseran permintaan dari sektor primer ke

    sektor sekunder . Pendapat Fisher ini kemudian didukung oleh Clark dengan

    menggunakan data Cross Sectional dari beberapa negara. Clark menyusun

    struktur kesempatan kerja menurut sektor produksi dan tingkat pendapatan

    nasional per kapita. Hasilnya adalah semakin tinggi tingkat pendapatan per kapita

    nasional suatu negara, makin kecil peranan sektor primer dalam menyediakan

    kesempatan kerja (Djojohadikusumo, 1994). Perubahan struktur ekonomi yang

    terjadi pada suatu daerah memiliki keterkaitan dengan terjadinya perkembangan

    sektor-sektor ekonomi yang ada pada daerah tersebut. Dari perubahan struktur

    ekonomi yang terjadi, berdasarkan hasil studi empiris dari para ahli yang telah

    dikemukakan pada umumnya suatu negara atau daerah akan mengalami

    transformasi ekonomi menuju industrialisasi, yang ditandai dengan semakin

    meningkatnya peranan sektor non primer khususnya sektor industri terhadap

    Gross National Product (GNP) dan menurunnya peranan sektor primer, seiring

    dengan pertumbuhan ekonominya.

    Salah satu Teori Perubahan Struktur Perekonomian dikembangkan oleh Chenery

    dan Taylor (1975) dalam Sukirno, memperlihatkan corak perubahan struktur

    ekonomi menggunakan data di berbagai negara dalam kurun waktu tertentu.

    Dalam analisisnya yang terpenting adalah bahwa dalam proses perubahan struktur

    perekonomian ada hubungan antara besarnya pendapatan per kapita dengan

    persentase sumbangan berbagai sektor ekonomi pada produksi nasional. Dengan

    demikian, analisis tersebut dapat digunakan untuk membuat ramalan mengenai

    peranan berbagai sektor pada berbagai tingkat pembangunan ekonomi, dan

    selanjutnya dapat digunakan sebagai landasan dalam menentukan sumber-

    sumber daya ke berbagai sektor ekonomi (Sukirno, 1995).

  • 4

    Keberhasilan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah sangat berkaitan

    dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki daerah. Oleh karena itu prioritas

    pembangunan daerah harus sesuai dengan potensi yang dimilikinya, sehingga

    akan terlihat peranan dari sektor-sektor potensial terhadap pertumbuhan

    perekonomian daerah, sebagaimana yang diperlihatkan pada perkembangan

    PDRB dan sektor-sektornya.

    Pola pertumbuhan ekonomi dan struktur pertumbuhan ekonomi daerah

    berdasarkan Tipologi Klassen (Widodo, 2006) dapat diklasifikasikan menjadi: (a)

    Daerah yang Maju dan Tumbuh Cepat (Rapid Growth Region) ; (b) Daerah Maju

    tetapi Tertekan (Retarted Region); (c) Daerah Berkembang Cepat (Growth

    Region); (d) Daerah Relatif Tertinggal (Relatively Backward Region).

    Dengan adanya pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak

    langsung akan berpengaruh terhadap masalah ketimpangan regional.

    Ketimpangan dalam pembagian pendapatan adalah ketimpangan dalam

    perkembangan ekonomi antara berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan

    menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan perkapita antara daerah.

    Untuk menghitung ketimpangan regional digunakan Indeks Ketimpangan

    Williamson dan Indeks Ketimpangan Entropi Theil (Kuncoro , 2004).

    Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu kebijakan ekonomi daerah

    provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang. Kebijakan yang harus dilakukan

    yaitu kebijakan yang memihak ke sektor Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM),

    peningkatan, perluasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi dengan

    mempertimbangkan keserasian pertumbuhan antar daerah, mendukung

    pembangunan sektor swasta di daerah-daerah relatif tertinggal. Dengan adanya

    kebijakan tersebut diharapkan pembangunan ekonomi daerah bermanfaat bagi

    masyarakat provinsi Jawa Barat.

    METODE PENELITIAN DAN ANALISIS Metode Penelitian 1. Metode Penelitian

    Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dan analisis data sekunder.

    2. Lokasi Penelitian

    Penelitian ini dilakukan di daerah Provinsi Jawa Barat, yang terdiri atas 16

    kabupaten yaitu: Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Garut, Tasikmalaya,

    Ciamis, Kuningan, Cirebon, Majalengka, Sumedang, Indramayu, Subang,

    Purwakarta, Karawang, Bekasi dan 9 kota yaitu: Bogor, Sukabumi, Bandung,

    Cirebon, Bekasi dan Depok, Cimahi, Tasikmalaya dan Banjar.

  • 5

    3. Jenis dan Sumber Data

    Untuk memahami permasalahan penelitian, dalam pembahasannya akan

    dicoba untuk melihat hubungan variabel-variabel penelitian dengan

    pendekatan kuantitatif. Data yang dipergunakan sebagai bahan analisis

    berupa data sekunder yang dikumpulkan dari berbagai instansi seperti: Badan

    Pusat Statistik, Bapeda Provinsi Jawa Barat dan Instansi lainnya yang terkait.

    Selain itu data sekunder diperoleh juga dari beberapa hasil penelitian

    terdahulu yang mempunyai relevansi dengan kajian yang dilakukan.

    4. Operasionalisasi Variabel

    Variabel-variabel yang dioperasionalisasikan dalam penelitian ini adalah

    semua variabel yang terkait dalam rumusan hipotesis. Untuk menghindari

    salah persepsi dan pemahaman terhadap variabel-variabel yang akan

    dianalisis, maka akan diberikan batasan terhadap variabel-variabel berikut ini:

    1) Pembangunan ekonomi adalah peningkatan pendapatan per kapita

    atau PDRB suatu masyarakat yang berlangsung secara terus

    menerus dalam jangka panjang.

    2) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah sejumlah produksi

    yang dihasilkan oleh setiap daerah dalam jangka waktu tertentu yang

    dinyatakan dalam rupiah. Unit-unit produksi tersebut dikelompokkan

    menjadi 9 sektor lapangan usaha. Data PDRB yang dipergunakan

    dalam penelitian ini adalah data PDRB tahun 1993-2006.

    3) Struktur perekonomian dalam penelitian ini merupakan

    komposisi/kontribusi dari kegiatan produksi secara sektoral menurut

    lapangan usaha yang mengacu pada klasifikasi yang telah dibuat oleh

    Biro Pusat Statistik .

    4) Laju pertumbuhan ekonomi daerah berarti besar kecilnya persentase

    peningkatan produksi barang dan jasa masyarakat menurut sektor

    produksi suatu daerah.

    5) Ketimpangan regional yaitu ketimpangan yang didasarkan kepada

    perhitungan Indeks Ketimpangan Williamson dan Indeks

    Ketimpangan Entropi Theil.

    6) Pengertian Daerah dalam penelitian ini mengacu pada pendekatan

    kebijaksanaan, yaitu pendekatan yang lebih mendasar pada

    administrasi pemerintahan, sehingga suatu daerah merupakan suatu

    kesatuan administrasi atau politik pemerintahan.

  • 6

    Metode Analisis

    Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

    1) Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di provinsi

    Jawa Barat (BPS, 2007) tahun 1993-2006, digunakan rumus :

    PDRBt PDRB(t-1)

    Pertumbuhan Ekonomi = x 100 %

    PDRB(t-1)

    Keterangan:

    PDRBt = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t

    PDRB(t-1) = Produk Domestik Regional Bruto pada tahun t-1

    2) Analisis Pertumbuhan Ekonomi Tipologi Klassen

    Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pola

    pertumbuhan ekonomi daerah (Widodo, 2006). Dan diklasifikasikan

    sebagai berikut: (1) Wilayah yang Maju dan Tumbuh Cepat (Rapid Growth

    Region); (2) Wilayah Maju dan Tertekan (Retarted Region); (3) Wilayah

    yang Sedang Tumbuh (Growth Region) dan (4) Wilayah yang Relatif

    Tertinggal (Relatively Backward Region).

    Daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita

    rendah dibandingkan rata-rata daerah di wilayah referensi. Tabel 1.

    dibawah ini menunjukkan klasifikasi wilayah menurut Tipologi Klassen:

    Tabel 1. Klasifikasi Wilayah Menurut Tipologi Klassen

    yi > y yi < y

    ri > r Wilayah Maju dan

    Tumbuh Cepat

    Wilayah yang Sedang

    Tumbuh

    ri < r Wilayah Maju tetapi

    Tertekan

    Wilayah Relatif Tertinggal

    Keterangan :

    y

    r

  • 7

    ri = Laju pertumbuhan ekonomi PDRB wilayah i

    yi = PDRB perkapita wilayah i

    r = Laju pertumbuhan PDRB wilayah referensi

    y = PDRB perkapita wilayah referensi

    2) Analisis Ketimpangan Regional

    Untuk melihat ketimpangan regional digunakan rumus dari :

    a. Indeks dari Jeffery G. Williamson (Upall dan Sri Handoko, 1986):

    ( Yi Yr ) 2 . Pj/P VW =

    Yr

    Keterangan :

    VW = Indeks KetimpanganWilliamson

    Yj = PDRB per kapita kabupaten/kota j

    Yr = PDRB per kapita provinsi Jawa barat

    Pj = Jumlah penduduk kabupaten/kota j di

    provinsi Jawa Barat.

    P = Jumlah penduduk di provinsi Jawa Barat

    Indeks Ketimpangan Williamson (VW) yang diperoleh terletak

    antara 0 (nol) sampai 1 (satu). Jika VW mendekati 0 maka

    ketimpangan distribusi pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi

    Jawa Barat adalah rendah atau pertumbuhan ekonomi antara

    daerah merata. Jika VW mendekati 1 maka ketimpangan distribusi

    pendapatan antar kabupaten/kota di provinsi Jawa Barat adalah

    tinggi atau pertumbuhan ekonomi antar derah tidak merata.

    b. Indeks Ketimpangan Entropi Theil (Kuncoro, 2004):

    I ( y ) = ( yj/Y . log [ ( yj/Y) / ( xj/X) ]

  • 8

    Keterangan :

    I (y) = Indeks Ketimpangan Entropi Theil

    yj = PDRB per kapita Kabupaten/Kota j

    Y = Rata-rata PDRB perkapita Jawa Barat

    xj = Jumlah penduduk Kabupaten/Kota j

    X = Jumlah penduduk provinsi Jawa Barat

    Bila nilai indeks Entropi Theil = 0 maka kemerataan sempurna dan

    bila nilai indeks semakin menjauh dari nol maka terjadi

    ketimpangan yang semakin besar.

    4. HASIL DAN PEMBAHASAN

    Dari data yang diperoleh bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat

    dari tahun ke tahun dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini :

    Tabel 2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Periode Tahun 1993-2006 Provinsi Jawa Barat

    Sumber : BPS Jawa Barat

    Tahun Laju Pertumbuhan Ekonomi

    1993 0

    1994 7,7815

    1995 7,478

    1996 9,468

    1997 3,664762

    1998 -14,1268

    1999 1,954091

    2000 4,358571

    2001 4,755909

    2002 1,895909

    2003 4,658182

    2004 5,064167

    2005 4,9604

    2006 4,9216

    Total 46,83427

    Rata-rata 3,345305

  • 9

    Dari Tabel 2 diatas dapat diketahui perbedaan laju pertumbuhan

    ekonomi di Jawa Barat dari tahun ke tahun dengan angka rata-rata laju

    pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat sebesar 3,34 persen.

    Untuk melihat klasifikasi dan pola pertumbuhan berdasarkan analisis Tipologi

    Klassen dapat dilihat dari Tabel 3 berikut ini :

    Tabel 3: Klasifikasi dan Pola Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Analisis Tipologi Klassen

    Periode Daerah

    maju tapi

    tertekan

    Daerah maju

    dan tumbuh

    cepat

    Daerah

    berkembang

    cepat

    Daerah

    relatif

    tertinggal

    1993-1994 13,5 % 13,5 % 38 % 36 %

    2000-2006 15 % 21 % 30 % 34 %

    1993-2006 14,5 % 16,3 % 32,6 % 36,6 %

    Sumber : Data diolah dari penelitian

    Dari Tabel 3 diatas terlihat bahwa Provinsi Jawa Barat masuk dalam

    klasifikasi daerah relatif tertinggal. Untuk mengetahui ketimpangan regional

    digunakan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil, serta hasilnya tertera

    dalam Tabel 4 berikut ini :

    Tabel 4: Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil untuk Tahun 1993-2006 di Provinsi Jawa Barat

  • 10

    Sumber : data diolah dari perhitungan

    Dari Tabel 4 diatas menunjukan perbedaan angka ketimpangan dengan

    menggunakan data yang berbeda. Dari data tersebut diperoleh hasil yang sama

    yaitu antar kabupaten/kota di Jawa Barat terjadi ketimpangan regional

    berdasarkan Indeks Williamson dan Indeks Entropi Theil. Data tersebut

    menunjukan untuk Indeks ketimpangan Williamson berfluktuasi tetapi secara

    umum mengalami peningkatan. Untuk Indeks Ketimpangan dari Entropi Theil

    juga berfluktuasi tetapi secara umum mengalami kenaikan.

    5. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI Kesimpulan

    Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada

    sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

    TAHUN I W I E T

    1993 0,953139745 1,220095384

    1994 0,660697771 0,848660042

    1995 0 1,2700878

    1996 0,949981177 1,159234721

    1997 0,957627401 1,306580732

    1998 0,954513199 1,226521295

    1999 0,955884039 1,242484083

    2000 0,95822545 1,390682326

    2001 0,957114762 1,372173383

    2002 0,345890364 1,381231934

    2003 0,962167477 1,564148224

    2004 0,962050558 1,628494881

    2005 0,313989782 1,711294483

    2006 0,962411001 1,634620126

    Jumlah 10,89369273 18,95630941

    Rata-rata 0,778120909 1,354022101

  • 11

    1. Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat selama periode penelitian antara

    periode tahun 1993-2006 mengalami fluktuasi dan menunjukan arah

    yang negatif apabila dibandingkan pada awal penelitian. Faktorfaktor

    yang mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat adalah :

    teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru,

    peningkatan pendapatan dan perubahan selera konsumen.

    2. Pada umumnya kabupaten/kota di Jawa Barat pada periode penelitian

    antara tahun 1993-2006 menurut analisis Tipologi Klassen termasuk

    klasifikasi daerah relatif tertinggal. Penyebabnya adalah terjadinya aliran

    investasi dari daerah relatif miskin ke daerah relatif kaya. Gejala ini

    disebabkan oleh mekanisme pasar, dimana terjadi kombinasi dua faktor

    yaitu: (1) Tabungan yang ada di daerah miskin walaupun jumlah

    jumlahnya kecil, tidak dapat digunakan secara efektif karena kurangnya

    permintaan investasi daerah tersebut; (2) Tabungan akan diinvestasikan

    ke daerah yang relatif kaya, karena akan lebih terjamin dan memberikan

    keuntungan yang lebih besar. Sehingga dalam proses pembangunan,

    daerah miskin akan semakin sulit untuk berkembang menjadi daerah

    kaya atau semakin timpang. Untuk hal ini, harus dilakukan percepatan

    dalam mengejar ketertinggalan dengan dipenuhinya infrastruktur dasar

    masyarakat, pemberian bantuan modal serta melakukan penguatan

    kelembagaan masyarakat di pedesaan.

    3. Dengan menggunakan PDRB, tingkat ketimpangan antar kabupaten/kota

    di Jawa Barat pada periode penelitian antara tahun 1993-2006

    cenderung meningkat berdasarkan Indeks Ketimpangan Williamson dan

    Indeks Ketimpangan Entropi Theil. Penyebabnya adalah adanya

    perubahan laju pertumbuhan ekonomi yang negatif, baik secara

    langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap masalah

    ketimpangan regional.

  • 12

    Implikasi

    Implikasi ini diharapkan dapat membantu kebijakan ekonomi daerah

    Provinsi Jawa Barat di masa yang akan datang adalah sebagai berikut :

    1. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik diperlukan

    kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengembangan

    teknologi, peningkatan sumber daya manusia, penemuan material baru,

    dan peningkatan pendapatan.

    2. Untuk daerah relatif tertinggal berdasarkan analisis Tipologi Klassen,

    diperlukan kebijakan atau campur tangan pemerintah antara lain dengan

    mengadakan peningkatan, perluasan dan pemeliharaan sarana dan

    prasarana ekonomi dengan mempertimbangkan dan memperhatikan

    daerah-daerah yang relatif tertinggal dengan sasaran menyerasikan

    pertumbuhan antar daerah.

    3. Diperlukan adanya program yang memadai dalam menjalankan kebijakan

    seperti prioritas pembangunan daerah terutama dalam sarana dan

    prasarana ekonomi untuk kabupaten/kota yang tertinggal agar dapat

    mengurangi tingkat ketimpangan karena baik Indeks Ketimpangan

    Williamson dan Indeks Ketimpangan Entropi Theil telah menunjukan

    kecenderung arah peningkatan.

    DAFTAR PUSTAKA

    ---------. 2005. Pendapatan Regional Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Menurut Lapangan Usaha 1995 2004. BPS Provinsi Jawa Barat.

    ---------. 2004. PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat. BPS Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan Bapeda Provinsi Jawa Barat.

    ---------. 2007. PDRB Kabupaten/Kota di Jawa Barat. BPS Provinsi Jawa Barat kerjasama dengan Bapeda Provinsi Jawa Barat.

    Anwar, Moh. Arsyad. 1987. Teori Ekonomi dan Kebijaksanaan Pembangunan, dalam Hendra Asmara, Jakarta: PT. Gramedia.

    Arsyad, Lincolyn.1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah. Yogyakarta: BPFE.

    ---------. 2004. Ekonomi Pembangunan. Edisi 4. Yogjakarta: Penerbit STIE YKPN.

  • 13

    Cahyono, Bambang Tri. (1983). Ekonomi Indonesia: Beberapa Masalah Pokok. Yogyakarta: Ananda.

    Djojohadikusumo, Sumitro. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi: Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Pembangunan. Jakarta: LP3ES.

    Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Penerbit Erlangga.

    Friedman, J., and Alonso. 1964. Regional Economics Development and Planning. London: MT Press.

    Glasson, J. 1977. An Introduction to Regional Planning. Terjemahan Paul Sitohang, 1990. Pengantar Perencanaan Regional. Jakarta: LPFE-UI.

    Hirschman, Albert O. 1973. The strategy of Economic Development. Sixteenth Printing, Yale University Press.

    Kuncoro, Mudrajad. 2002. Analisis Spasial dan Regional: Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia. Yogyakarta. UPP AMP YKPN.

    --------- a. 2004. Ekonomi Pembangunan : Teori , Masalah dan Kebijakan. Yogjakarta: UPP AMP YKPN

    ---------b. 2004. Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang. Jakarta: Penerbit Erlangga.

    Mutaali, Luthti. 1997. Masalah dan Prospek Perekonomian Indonesia Menuju Persaingan Bebas. Paper seminar Nasional HIMASEPA UPN Veteran Yogjakarta, 11 September.

    Nafsiger E, Wayne. 1977. The economics of Developing Countries. Third Edition. Kansas: Prentice Hall International Inc.

    Prasasti, Diah. 2006. Perkembangan Produk Domestik Regional Per-kapita 30 Propinsi di Indonesia Periode 1993-2003: Pendekatan Disparitas Regional dan Konvergensi. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia Vol 21, 4 : 344-360.

    Richardson, Harry W. 2001. Dasar-Dasar Ilmu Ekonomi Regional : Terjemahan oleh Paul Sitohang. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

    Sugiyono. 2006. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Penerbit CV Alfabeta.

    Susanti , Hera. 1995. Indikator-indikator Makroekonomi, Jakarta: LPFE UI.

    Suhargo. 2004. Pertumbuhan dan Kesenjangan Ekonomi Antar Kabupaten di Propinsi Jawa Tengah, Tesis Pascasarjana Unsoed tidak dipublikasikan. Purwokerto.

    Sukirno, Sadono. 1985. Ekonomi Pembangunan : Proses, Masalah dan Dasar Kebijaksanaan, Jakarta: LPFE UI .

    Thee Kian Wie. 1981. Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan : Beberapa Pendekatan Alternatif. Jakarta: LP3ES.

    ---------.1981. Pemerataan Kemiskinan Ketimpangan, Beberapa Pemikiran tentang Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

    UndangUndang Republik Indonesia No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

  • 14

    UndangUndang Republik Indonesia No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Dan Daerah

    Uppal, J.S. dan Sri Handoko, Budiono. (1986). Regional Income Disparities in Indonesia. Jurnal E K I, Vol XXXIV No 3.

    Wibisono, Yusuf. 2001. Konvergensi di Indonesia: Beberapa Temuan Awal dan Implikasinya, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan vol 51 Januari : 53 82.

    ---------. 2003. Determinan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan 52- 83.

    ---------. 2005. Sumber-sumber Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Empiris Antar Propinsi di Indonesia 1984-2000, Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, KANOPI.

    Widodo, Tri. 2006. Perencanaan Pembangunan, Aplikasi Komputer (Era Otonomi Daerah. Yogjakarta: UPP STIM YKPN.