1

ANALISIS DAYA SAING INVESTASI KOTA BATU Abstraksi

Ida Nuraini (*)

(*) Dosen FE-UMM Jl. Raya Tlogomas 246 Malang

Sejalan dengan kebijakan Otonomi daerah maka setiap pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur pemerintahannya terutama dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli daerahnya.

Tujuan penelitian ini adalah: 1) mendeteksi Potensi ekonomi dan peluang investasi, 2) mengukur daya saing dan daya dukung masing-masing kecamatan terhadap peluang investasi dan 3) mengetahui daya saing dan daya dukung Kota Batu dibandingkan dengan wilayah sekitarnya, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar.

Dengan alat analisis Daya Saing dan Scalogram diperoleh hasil bahwa Kota Batu memiliki potensi di sektor pertanian khususnya sayur dan buah-buahan, sektor industri yang potensial adalah industri pariwisata dan industri rumah tangga. Berdasar fasilitas non fisik Kota Batu berada pada peringkat 8 (terakhir dibanding wilayah kabupaten dan kota disekitarnya). Kelemahan dari Kota Batu dalam hal daya saing antara lain: Kondisi makro ekonomi, pendapatan daerah, industrialisasi, pangan, dan kinerja aparatur. Dalam pelayanan dan penyediaan fasilitas fisik Kota Batu sendiri hanya menduduki peringkat ke 7. Sedangkan Kota Batu mempunyai kelemahan yang paling mendasar pada fasilitas kesehatan dan ekonomi.

Untuk itu Pemerintah Kota Batu harus terus melakukan peningkatan sarana dan prasarana baik fisik maupun non fisik agar iklim investasi tumbuh lebih baik dan agar tidak ketinggalan dibanding Kabupaten maupun Kota di sekitarnya.

Kata Kunci: Daya Saing, Investasi, Kota Batu.

Pendahuluan

Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya iklim investasi

yang baik yang ditunjang oleh produktivitas yang tinggi. Dengan adanya investasi

berarti akan menambah kapasitas input dalam proses produksi hingga pada

akhirnya akan menambah output dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Mengingat pentingnya investasi maka setiap pemerintah dituntut untuk memiliki

daya saing investasi yang tinggi. Masih rendahnya iklim investasi di Indonesia

dibanding negara-negara tetangga mengharuskan adanya perbaikan iklim

investasi. Kewajiban ini bukan saja menjadi tugas atau tanggung jawab

pemerintah pusat, tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh lapisan

pemerintahan dan masyarakat secara umum.

2

Sejalan dengan kebijakan Otonomi daerah yang dimulai sejak tahun 2001,

maka setiap pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur

pemerintahannya terutama dalam menggali sumber-sumber pendapatan asli

daerahnya serta dalam memajukan pertumbuhan ekonomi daerahnya, termasuk

dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif di daerahnya. Dengan bekal

kebijakan desentralisasi tersebut setiap daerah mempunyai wewenang penuh

dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif sehingga memungkinkan

tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

Namun banyak hal yang menjadi kendala bagi pemerintah daerah dalam

menjalankan kebijakan desentralisasi tersebut, khususnya dalam menarik para

investor baru ke daerahnya. Hambatan-hambatan tersebut nampaknya tidak

banyak yang dapat dikenali oleh suatu daerah. Hal ini disebabkan karena

kurangnya dilakukan penelusuran-penelusuran atau evaluasi diri tentang

pemerintahannya terutama yang terkait dengan rendahnya minat para investor.

Kota Batu salah satu daerah yang merupakan pemekaran dari pemerintah

Kabupaten Malang. Oleh sebab itu perlu dilakukan kajian terhadap Kota Batu ini

setelah berdiri sebagai wilayah administratif Kota, khususnya kajian mengenai

kinerja daya saing daerahnya.

Tujuan Penelitian

Dalam upaya mengetahui daya saing kota Batu baik secara internal (antar

kecamatan di wilayahnya) maupun secara eksternal (antar wilayah sekitarnya)

Kota Batu, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui beberapa hal

sebagai berikut:

1. Potensi ekonomi dan peluang investasi yang ada di wilayah administratif Kota

Batu.

2. Daya saing dan daya dukung masing-masing kecamatan yang ada di wilayah

administratif Kota Batu terhadap peluang investasi yang ada di wilayahnya.

3. Daya saing dan daya dukung Kota Batu dibandingkan dengan wilayah

sekitarnya, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, Kabupaten Jombang,

Kabupaten Kediri, dan Kabupaten Blitar.

3

Tinjauan Pustaka

A. Fungsi Investasi

Investasi dalam rangka model pertumbuhan ialah kaitannya dengan

pengertian multiplier dan pengertian accelerator. Multiplier dalam kaitannya

dengan fungsi investasi ialah bahwa tambahan investasi menghasilkan tambahan

yang lebih besar lagi (tambahan berganda) pada hasil produksi dan pendapatan.

Asas akselerasi secara pokok didasarkan atas saran pendapat bahwa stok modal

(dan tambahan investasi) yang dikehendaki oleh para pengusaha tergantung dari

tingkat permintaan terhadap hasil produksinya. Tingkat permintaan agregatif itu

ditentukan oleh tingkat pendapatan nasional. Dengan begitu investasi neto

(tambahan pada stok modal) bersangkut paut dengan kenaikan tingkat pendapatan

nasional.

B. Iklim Bisnis di Daerah

Setelah otonomi daerah berjalan ada beberapa perubahan yang terjadi pada

iklim usaha. Ray (2003) dan REDI (2003) meneliti perubahan iklim usaha selama

dua tahun setelah pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi di

Indonesia.Terdapat empat elemen kunci yang dianalisis, diantaranya adalah

perizinan dan birokrasi, sumbangan dan pungutan (baik formal maupun informal),

isu tenaga kerja dan perburuhan serta arah dan orientasi kebijakan ekonomi

daerah. Lima kriteria digunakan untuk menganalisis efisiensi dan transparansi

dalam proses perizinan, yaitu kecepatan, tranparansi biaya, total biaya perizinan,

transparansi biaya procedural dan persyaratan berkas.

Survei yang dilakukan REDI (2003) terhadap 1.014 responden pengusaha

menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap lamanya waktu yang diperlukan

untuk perizinan adalah sama, baik sebelum dan setelah otonomi. Untuk

pajak/pungutan formal dan informal, beberapa faktor digunakan sebagai indicator,

yaitu; besarnya pungutan, frekuensi/jumlah pungutan dan jumlah badan atau

individu penarik.

Survei serupa dilakukan oleh Komite Pemantau Pelaksanaan Otonomi

Daerah (KPPOD) dengan meneliti pentingnya berbagai factor lokasi dalam

4

perspektif kalangan usaha. Survei melibatkan 463 responden di 134 daerah (97

kabupaten dan 37 kota) di 26 propinsi. Studi tersebut memfokuskan pada

keseluruhan faktor lokasi seperti kualitas infrastruktur atau angkatan kerja daerah,

dimana dari beberapa factor lokasi tersebut menggambarkan kualitas

pemerintahan dan korupsi. Faktor politik lokal juga merupakan salah satu variabel

yang berhubungan dengan iklim usaha (Hofman, 2003:13). Salah satu temuan

menunjukkan relative tingginya pengaruh factor politik. Evaluasi oleh kalangan

bisnis menunjukkan bahwa iklim investasi di Indonesia masih jauh dari kondisi

normal atau tetap belum sehat. Relatif rendahnya pelayanan pemerintah,

kurangnya kepastian hukum, dan peraturan daerah yang tidak pro-bisnis

merupakan alasan utama rendahnya penilaian iklim usaha (KPPOD,2002).

C. Konsep Daya Saing Daerah

Menurut UK-DTI definisi daya saing daerah adalah kemampuan suatu

daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan

tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional. Sementara itu

CURDS mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan sektor bisnis atau

perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta

tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.

Melihat definisi di atas dan mengacu pada definisi daya saing nasional

yan telah dibahas pada bagian sebelumnya, terdapat persamaan yang esensial. Hal

yang membedakan kedua definisi di atas hanya terpusat pada cakupan wilayah,

dimana yang pertama adalah negara sementara yang terakhir adalah daerah.

Dalam berbagai pembahasan

tentang daya saing nasional pun, baik secara ekplisit maupun implisit, terangkum

relevansi pengadopsian konsep daya saing nasional kedalam konsep daya saing

daerah (PPSk-BI, 2000).

Walaupun dilihat dari substansinya pengadopsian konsep daya saing

nasional ke dalam konsep daya saing daerah adalah relevan, namun dalam

prakteknya beberapa penyesuaian perlu untuk dilakukan. Kompetisi ekonomi

antar negara yang berdaulat tentu tidak mutlak sama dengan kompetisi antar

daerah dalam suatu negara.

5

Metode Penelitian

Penelitian dilakukan di wilayah Kota Batu. Data yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal

atau Dinas Perekonomian kota Batu, Dinas perizinan dan Deperindagkop serta

Kantor Kecamatan di Kota Batu. Data sekunder ini diperoleh dengan cara

dokumentasi.

Analisis data yang digunakan adalah:

1) Analisis Daya Saing

Alat analisis ini digunakan Departemen Perdagangan dan Industri

Inggris (UK-DTI) dalam mengukur daya saing antar regional di Inggris. Selain itu

alat analisis ini juga digunakan oleh Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan

Bank Indonesia untuk mengukur daya saing seluruh daerah propinsi yang ada di

Indonesia. Dalam penelitian ini diterapkan untuk menganalisis daya saing tiap-

tiap kecamatan yang ada di Kota Batu.

2) Analisis Scalogram

Dalam penelitian ini, alat analisis scalogram digunakan untuk

menghitung tingkat kelengkapan fasilitas kecamatan yang akan dikelompokkan

menjadi tiga kelompok, yaitu:

1) Fasilitas yang berkaitan dengan kativitas ekonomi

Fasilitas ini menunjukkan bahwa adanya struktur kegiatan ekonomi

lingkungan yang komplek, jumlah dan tipe fasilitas komersial akan

menunjukkan derajat ekonomi kawasan/kota dan kemungkinan akan

menarik sebagai tempat tinggal.

Fasilitas yang berkaitan dengan aktifitas ekonomi yang dimaksud

diantaranya seperti fasilitas: Perbankan, pasar, pertokoan, restoran/rumah

makan, hotel, bioskop, Telkom, Industri, terminal, dan sebagainya

2) Fasiltas yang berkaitan dengan aktivitas sosial

Fasilitas ini menunjukkan tingkat kegiatan sosial dari kawasan/kota.

Fasilitas tersebut dimungkinkan tidak seratus persen merupakan kegiatan

sosial, namun pengelompokkan tersebut masih dimungkinkan jika fungsi

6

sosialnya relatif lebih besar dibandingkan sebagai usaha yang berorientasi

pada keuntungan.

Fasilitas yang berkaitan dengan aktifitas sosial yang dimaksud

dikelompokkan menjadi 2 yaitu: Fasilitas pendidikan, dan fasilitas

kesehatan.

Langkah-langkah analisis scalogram dilakukan dengan cara sebagai

berikut:

1) Menginventarisir berbagai fasilitas pada daerah/kawasan sesuai dengan

kelompoknya, yaitu fasilitas ekonomi, sosial dan ekonomi-pemerintahan.

2) Masing-masing kelompok tersebut dihitung nilainya dengan menggunakan

skor sebagai berikut:

• Menyusun urut-urutan komponen fasilitas misalnya: perbankan, pasar,

berdasarkan urgensi (kepentingan) komponen fasilitas tersebut bagi fungsi

pelayanan suatu kecamatan.

• Maing-masing komponen fasilitas dibagi dalam beberapa kelas yang

disesuaikan dengan skala pelayanan. Misalnya pasar sebagai salah satu

komponen fasilitas kecamatan dibagi dalam lima kelas (menurut luasnya)

yang masing-masing mempunyai nilai skor yang berbeda.

• Perhitungan selanjutnya adalah menghitung masing-masing komponen

yang telah ditetapkan kelas dan skornya, kemudian dikalikan dengan

jumlah komponen fasilitas yang terdapat pada kota tersebut.

Hasil Penelitian

Potensi Ekonomi Kecamatan

Secara administratif Kota Batu terdiri dari tiga kecamatan, ketiga

kecamatan tersebut masing-masing mempunyai potensi ekonomi yang berbeda-

beda. Untuk melihat potensi ekonomi masing-masing kecamatan bisa dilihat dari

seberapa banyak jumlah komoditi yang tergolong komoditi basis di setiap

kecamatan tersebut.

7

Berikut ini hasil analisis LQ yang bisa dijadikan acuan untuk melihat

seberapa banyak jumlah komoditi basis yang ada disetiap kecamatan yang ada di

wilayah Kota Batu.

Tabel 1 Komoditi Unggulan Masing-masing Kecamatan

Yang ada di Kota Batu Kecamatan No Jenis Komoditi

Batu Junrejo Bumiaji Pertanian

1 Sawah 1.733 2.964 0.452 2 Kebun 2.007 1.289 0.739 3 Hutan 0.000 0.000 1.405

Industri 1 Industri Formal 1.881 0.381 2.787 2 Industri non Formal 1.136 0.933 0.994 3 Sentra industri 0.218 1.428 0.599 4 Industri kecil 1.169 0.903 1.131 5 Industri Rumah Tangga 1.128 0.965 0.728 Ternak

1 Kuda 2.107 0.243 0.337 2 Sapi Potong 0.475 0.841 2.031 3 Sapi Perah 1.235 0.644 1.130 4 Kerbau 0.000 2.838 0.000 5 Kambing 0.721 0.867 1.616 6 Domba 1.302 0.422 1.333 7 Babi 0.000 0.000 0.000 8 Kelinci 0.330 0.352 2.933 9 Ayam Buras 0.871 0.949 1.270 10 Ayam Petelur 0.997 0.991 1.017 11 Ayam Pedaging 1.281 1.260 0.205 12 Itik 0.553 1.442 1.080 Jumlah Komuditi Unggulan 10 6 11

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa kecamatan yang paling

banyak mempunyai komoditi unggulan adalah Kecamatan Bumiaji, kemudian

disusul oleh Kecamatan Batu dan Junrejo, kedua kecamatan tersebut masing-

masing mempunyai 10 dan 6 komoditi unggulan. Komoditi unggulan yang

dimiliki oleh Kecamatan Bumiaji yaitu komoditi: 1) Kehutanan, 2) Industri

formal, 3) Industri kecil, 4) Sapi potong, 5) sapi perah, 6) Kambing, 7) Domba, 8)

Kelinci, 9) Ayam buras, 10) Ayam petelur, dan 11) Itik. Sedangkan sektor

unggula yang dimiliki Kecamatan Batu yaitu komoditi: 1) Tanaman sawah, 2)

8

Tanaman kebun, 3) Industri formal, 4) Industri non formal, 5) Industri kecil, 6)

Industri rumah tangga, 7) Kuda, 8) Sapi perah, 9) Domba, dan 10) Ayam

pedaging.

Gambar 1

Peta Kota Batu Berdasarkan Komoditi Unggulan Masing-Masing Kecamatan

Sementara kecamatan yang mempunyai komoditi unggulan paling sedikit

diantara tiga kecamatan yang ada di Kota Batu adalah Kecamatan Junrejo,

kecamatan tersebut hanya mempunyai 6 komoditi unggulan, yaitu komoditi: 1)

Tanaman sawah, 2) Tanaman kebun, 3) Sentra indutri, 4) Kerbau, 5) Ayam

pedaging, dan 6) Itik.

Kehutanan Industri Formal Industri Kecil Sapi Potong Sapi Perah Kerbau, Kambing Babi, Kelinci, Ayam Buras,

Padi Sawah Tanman Perkebunan Senttra industri Kerbau,

Padi sawah Tanaman Perkebunan Industri formal Industri non formal Industri kecil, Industri rumah tangga, Kuda, Sapi perah, Domba, Ayam pedaging

9

Sarana Ekonomi Kota Batu

Seperti dijelaskan sebelumnya, inventarisasi sarana ekonomi Kota Batu

dilakukan dengan menggunakan pendekatan tipologi suatu wilayah. Melalui

pendekatan ini, selanjutnya dapat digambarkan wilayah majemuk dengan

fenomena yang kompleks dengan beberapa persamaan di dalamnya. Maksudnya,

bahwa pada tipologi suatu wilayah di kota Batu ada relevansinya dengan

keberadaan potensi ekonomi maupun potensi sarana ekonomi di wilayah tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa disinyalir masih terdapat kegiatan

ekonomi maupun sarana ekonomi yang menunjang kegiatan tersebut belum

dimanfaatkan secara optimal. Keadaan ini menjadikan keduanya masih bersifat

potensial, dan memerlukan penanganan pengelolannya agar dapat diperoleh

output yang optimal pula. Pengelolaan optimal tersebut tentu masih memerlukan

suatu pengkajian tersendiri untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat

feasibilitasnya.

Potensi sarana ekonomi Kota Batu merujuk pada sarana ekonomi (dalam

bentuk fisik) yang teridentifikasi di setiap desa dan kelurahan maupun yang sudah

terkompilasikan di tingkat kecamatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2

Inventarisasi Sarana Ekonomi Kota Batu

10

LOKASI SARANA NO JENIS SARANA NAMA SARANA KELURAHAN / DESA KECAMATAN

1 Wisata Jatim Park Kelurahan Sisir Batu Club Bunga KelurahanSisir Batu Panderman Hill Kelurahan Sisir Batu Objek Wisata Panderman Deasa Pesanggrahan Batu

Wisata Belanja Payung Kelurahan Songgokerto

Batu

Pasar Wisata Songgoriti Kelurahan Songgokerto

Batu

Permandian Air Dingin Kelurahan Songgokerto

Batu

Tirta Nirwana Kelurahan Songgokerto

Batu

Selecta Desa Tulung Rejo Junrejo Objek Wisata Coban Talun Desa Tulung Rejo Junrejo Permandian Air Panas Cangar Desa Tulung Rejo Junrejo

Pasar Wisata Alun-alun Kelurahan Sisir Batu Agro Kusuma I, II, III, Kelurahan Sisir Batu Agro Kusuma IV Kelurahan Sisir Batu 2 Hotel & Penginapan Hotel Amanda Desa Sidomulyo Batu Hotel Agro Kusuma Kelurahan Sisir Batu Hotel Victory Desa Tulung Rejo Bumiaji Hotel Monalisa Punten Bumiaji Hotel Wijaya Inn Punten Bumiaji Kawasan Villa Songgoriti Kelurahan

Songgokerto Batu

11

Tabel di atas menunjukkan bahwa berdasarkan pemilahan jenis sarana,

terdapat tujuh kelompok besar, yaitu: (1) Wisata, (2) Hotel & Penginapan, (3)

Industri, (4) Lembaga Keuangan/Koperasi, (5) Pasar, Swalayan, Plaza, (6)

Fasilitas Umum, dan (7) Lain-lain. Potensi sarana ekonomi tersebut menunjukkan

arti pentingnya potensi sarana tersebut dalam mendukung berbagai kegiatan

masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat. Namun demikian, dengan berbagai

keterbatasan, sarana ekonomi tersebut hingga saat ini belum sepenuhnya

termanfaatkan secara optimal.

LOKASI SARANA NO JENIS SARANA NAMA SARANA KELURAHAN / DESA KECAMATAN

3 Industri Industri Indofood Kelurahan Sisir Batu Elektonik PT EKO Kelurahan Temas Batu PT. Agung .Konstruksi Besi Desa Dadap Rejo Junrejo Industri Pertanian Jamur Desa Tulung Rejo Bumiaji Industri Cobek Batu Desa Junrejo Junrejo Industrti UPTD Desa Beji Junrejo Pengemasan Makanan Madu Sari Kelurahan Temas Batu Pengemasan Makanan Malang Sari Kelurahan Temas Batu Peternakan Ayam Petelor PT

Samsung Desa Beji Junrejo

4 Lembaga Keuangan/ Koperasi

Bank Bukopin, Kelurahan Sisir Batu

Bank Lippo Kelurahan Sisir Batu Bank BRI cabang Kawi Kelurahan Sisir Batu Bank BRI Desa Dadaprejo Junrejo Bank BNI 46 Kelurahan Temas Batu Bank Danamon Kelurahan Temas Batu BPR Wahana Dana Kelurahan Temas Batu Bank BRI Kelurahan Temas Batu Bank Mandiri Kelurahan Temas Batu Bank Jatim, Kelurahan Temas Batu KUD Batu Kelurahan Sisir Batu 5 Pasar/Swalayan/Plaza Pasar Kota Kelurahan Temas Batu Stan Penjualan Bunga Kelurahan Temas Batu Plaza Batu kelurahan Sisir Batu 6 Fasilitas Umum Terminal Kota Batu Kelurahan Temas Batu

Gedung Balai Kota Desa Pesanggrahan Batu PT. Telkom Kelurahan Sisir Batu

- SPBU

- Desa Dadaprejo - Kelurahan Sisir - Desa Pesanggrahan - Desa Beji

Junrejo Batu Batu

Junrejo Pemancar Tidar Sakti FM Dsa Beji Junrejo 7 Lain-lain Arboretum/Hulu Sungai Brantas Desa Tulung Rejo Junrejo

12

Hal yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Batu untuk meningkatkan

potensi daerahnya adalah dengan meningkatkan sarana ekonomi guna menarik

investasi terutama ditujukan untuk peningkatan produksi sektor pertanian. Sebagai

wilayah yang memiliki keunikan dalam sektor ini, pengelolaan yang dimaksud

adalah untuk mempertahankan pengadaan stock pangan, perluasan kesempatan

kerja, dan peningkatan nilai tambah, terutama untuk mendukung peningkatan

potensi ekonomi Kota Batu.

Analisis Fasilitas Non Fisik

Perhitungan dan pemeringkatan daya saing yang dilakukan terhadap

masing-masing kabupaten/kota di sekitar wilayah Kota Batu, bertujuan untuk

memberikan gambaran tentang posisi relatif Kota Batu dibandingkan dengan

suatu kabupaten/kota yang ada disekitarnya. Indikator-indikator yang digunakan

sebagai alat ukur dalam analisis ini lebih bersifat indikator non fisik atau bersifat

kelembagaan yang bersifat melekat dalam suatu kabupaten/kota, indikator tersebut

antara lain: 1) Sumberdaya Manusia, 2) Kesehatan, 3) Lingkungan, 4) Kinerja

Aparatur Pemerintah, 5) Tenaga Kerja, 6) Makro Ekonomi, 7) Pendapatan per

Kapita, 8) Ketahanan Pangan, 9) Industrialisasi, 10) Kemiskinan, dan 11)

Pariwisata.

Hasil pemeringkatan berdasarkan analisis daya saing dapat terlihat pada

tabel di bawah ini.

13

Tabel 3 Peringkat Daya Saing Kota Batu dan Wilayah Sekitarnya Berdasarkan Analisis Neraca Daya Saing

Peringkat Menurut Indikator Utama SDM Kesehatan Lingkungan Kinerja Tenaga kerja Makro Eko. Pendapatan Pangan Industrialisasi Kemiskinan PariwisataNo Kabupaten/ Kota Peringkat

Keseluruhan I II III IV V VI VII VIII IX X XI

Rata-rata

1 Blitar 6 6 7 5 3 3 6 5 2 4 4 8 4.82 2 Kediri 7 7 5 6 4 1 4 3 3 5 8 6 4.73 3 Malang 5 8 8 7 8 4 5 1 1 2 6 2 4.73 4 Jombang 4 5 4 3 2 6 7 2 4 3 7 7 4.55 5 Kota Kediri 3 3 2 1 5 7 1 6 7 6 4 3 4.09 6 Kota Blitar 2 2 1 2 1 9 3 7 6 7 1 5 4.00 7 Kota Malang 1 1 3 8 6 8 2 4 5 1 2 1 3.73 8 Kota Batu 8 4 6 4 7 5 8 8 8 8 3 4 5.91

14

Seperti terlihat pada tabel peringkat daya saing kabupaten/kota di atas

menunjukkan bahwa daerah yang menduduki peringkat ke-1 adalah Kota Malang,

kemudian disusul oleh Kota Blitar dan Kota Kediri, sedangkan Kota Batu sendiri

menduduki perngkat ke delapan atau peringkat terakhir. Indikator-indikator yang

merupakan variabel menguntungkan Kota Malang adalah indikator, industrialisasi,

Sumberdaya manusia, dan Pariwisata, untuk tiga indikator tersebut Kota Malang

menduduki peringkat pertama. Hal ini menunjukkan Kabupaten Malang merupakan

pesaing terberat bagi Kota Batu dalam menarik para pelaku ekonomi untuk melakukan

aktivitas ekonomi di wilayahnya. Apalagi didukung dengan tingkat keamanan, yang

cukup kondusif serta kelembagaan dan kondisi lingkungan yang mendukung.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, P., Alisjahbana, A., Effendi, N., Boediono, 2002, Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia, BPFE Yogyakarta.

Arsyad, Lincolin, 1997. Ekonomi Pembangunan (Edisi Ketiga), Yogyakarta: STIE-YKPN.

Arsyad, Lincolin, 1999. Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah, BPFE, Yogyakarta

Blakely, Edward J. (1989), Planning Local Economic Development: Theory and Practice, Sage Library of Social Research 168, Sage Publication.

Hutagalung, Ramses, 2003. Penjelasan Program Reprientasi Kewenangan Wajib dan Standar Pelayanan Minimal Sebagai Tolok Ukur Kinerja Pemerintah Daerah, mimeo, 14 Juli 2003, Jakarta.

KPPOD, 2002. Daya Tarik Investasi Kabupaten/Kota di Indonesia: Persepsi Dunia Usaha.

Kuncoro M., 2003, Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi (Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis), Erlangga, Jakarta.

Maijidi, Nasyith, 1997, Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah, Prisma, No. 3

Sjafrizal, 1997, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat, Prisma, LP3ES, No.3

Sjoholm, F. 1999. “Productivity Growth in Indonesia: The Role of Regional Characteristics and Direct Investment”, Economic Development and Cultural Change, 47(3), 559-584

15

Soepono, Prasetyo, 1998. Peranan Daerah Perkotaan Bagi Pembangunan Regional: Penerapan Model Van Thunen yang dimodifikasi di Indonesia. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia. Vol. 13 No.2

Soepono, Prasetyo, 2000. Model Gravitasi sebagai Alat Pengukur Hinter Land dari Central Place Tinjauan Teoritik. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 15 No. 4

Soepono, Prasetyo, 1999, Teori Lokasi: Representasi Landasan Mikro Bagi Teori Pembangunan Daerah, jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol. 14 No.4

Tarigan, Robinson, 2004, Perencanaan Pembangunan Wilayah, Bumi Aksara, 2004.

_______________, 2004, Ekonomi Regional, Teori dan Aplikasi, Bumi Aksara, 2004.