Akuntansi Dan Pelaporan BPR 21102013

Akuntansi BPRBandung, 21 Oktober 2013

Agenda

Pendahuluan1.

SAK ETAP2.

Pedoman Akuntansi BPR3.

Pelaporan BPR4.

Penutup5.

Akuntansi dan Audit Laporan Keuangan BPR

ACUAN:1. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

3. Standar Akuntansi Keuangan (SAK non ETAP)

4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan BPR

5. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum

3

Ketentuan Bank Indonesia

1. SE 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bang Perkreditan Rakyat

2. SE BI 15/3/PBI/2013 tangggal 21 Mei 2013 Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

3. SE BI No.12/14/DKBU, Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR

4. SE BI No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009, Penetapan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR

5. PBI No.13/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Transparansi kondisi keuangan BPR

6. PBI 13/26/PBI/2011 Perubahan PBI 8/19/2006, Perubahan PP BI 8/19/2006; Kualitas aktiva produktif dan pembentukan PPAP

4

Standar Akuntansi Keuangan ETAPBandung, 21 Oktober 2013

6

• Memberikan infomasi – posisi keuangan,

– kinerja

– perubahan posisi keuangan suatu perusahaan

yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi

• Laporan keuangan menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen (stewardship), dan pertanggung jawaban sumber daya yang dipercayakan kepadanya

• Memenuhi kebutuhan sebagian besar pemakai.

• Menyediakan pengaruh keuangan dari kejadian di masa lalu dan tidak diwajibkan menyediakan informasi non keuangan.

Tujuan Laporan Keuangan

Ref: PSAK Conceptual Framework

7

• Untuk keseragaman laporan keuangan

• Memudahkan penyusun laporan keuangan karena ada pedoman baku sehingga meminimalkan bias dari penyusun

• Memudahkan auditor

• Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda.

• Pengguna laporan keuangan banyak pihak sehingga penyusun tidak dapat menjelaskan kepada masing-masing pengguna

Standar Akuntansi ??

Empat Pilar Standar Akuntansi Indonesia

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik signifikan - SAK-ETAP

Standar Akuntansi Syari’ah – SAK Syariah

Standar Akuntansi Pemerintahan - SAP

8

IFRS hanya diadopsi PSAK SAK ETAP diluncurkan pada tanggal 17 July 2009 Instansi Pemerintah menggunakan Standar Akuntansi

Pemerintahan PP 71 tahun 2010

9

SAK ETAP

• SAK ETAP: Standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik

• Digunakan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik. • ETAP adalah entitas yang:

– Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan– Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (general

purpose financial statement) bagi pengguna eksternal. – Contoh pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat

langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

10

AKUNTABILITAS PUBLIK SIGNIFIKAN

• Harus menggunakan PSAK – IFRS based• Namun, dapat menggunakan SAK ETAP jika ada

regulasi yang mengijinkan penggunaan SAK ETAP BPR

11

SAK – ETAP: Why?

• PSAK – IFRS based sulit diterapkan bagi perusahaan menengah kecil mengingat penentuan fair value memerlukan biaya yang tidak murah.

• PSAK – IFRS rumit dalam implementasinya seperti kasus PSAK 50 dan PSAK 55 meskipun sudah disahkan tahun 2006 namun implementasinya tertunda bahkan 2010 sudah keluar PSAK 50 (revisi).

• PSAK – IFRS menggunakan principle based sehingga membutuhkan banyak professional judgement.

• PSAK – IFRS perlu dokumentasi dan IT yang kuat • SAK ETAP sebagai solusi utk SME (ETAP)

12

Manfaat SAK ETAP

• Diharapkan dengan adanya SAK ETAP, perusahaan kecil, menengah, mampu untuk– menyusun laporan keuangannya sendiri,– dapat diaudit dan mendapatkan opini audit,

sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana (misalnya dari Bank) untuk pengembangan usaha.

• Lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK – IFRS sehingga lebih mudah dalam implementasinya

• Tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan.

13

SAK ETAP

• Disusun dengan mengadopsi IFRS for SME dengan modifikasi sesuai kondisi di Indonesia dan dibuat lebih ringkas.

• SAK ETAP masih memerlukan professional judgement namun tidak sebanyak untuk PSAK – IFRS.

• Dalam beberapa hal tidak ada perubahan signifikan dibandingkan dengan PSAK lama: contoh PSAK 16 (1994). Namun ada beberapa hal yang dimodifikasi dari IFRS/IAS.

14

IFRS for SMEs

• IFRS for SMEs, merupakan “mini” Full IFRS– Terdapat pengurangan opsi dan pengungkapan– Tidak terdapat pengakuan dan pengukuran yang berbeda

dengan Full IFRS, kecuali– “borrowing cost” dibebankan langsung dan tidak dikapitalisasi,

dan– terdapat pengaturan mengenai “ekuitas”

• Target dari IFRS for SMEs adalah perusahaan menengah ke bawah.

15

SAK ETAP

• PSAK yang disederhanakan:– Pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana– Penyederhaaan pengakuan dan pengukuran– Mengurangi pengungkapan– Penyederhanaan

• Merupakan standar yang berdiri sendiri secara keseluruhan (stand alone)

16

ISI SAK ETAP Bab Bab

1 Ruang Lingkup 16 Aset Tidak Berwujud

2 Konsep dan Prinsip Pervasive 17 Sewa

3 Penyajian Laporan Keuangan 18 Kewajiban Diestimasi dan Kontijensi

4 Neraca 19 Ekuitas

5 Laporan Laba Rugi 20 Pendapatan

6 Laporan Perubahan Ekuitas 21 Biaya Pinjaman

7 Laporan Arus Kas 22 Penurunan Nilai Aset

8 Catatan atas Laporan Keuangan 23 Imbalan Kerja

9 Kebijakan Akuntansi, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan

24 Pajak Penghasilan

10 Investasi pada Efek Tertentu 25 Mata Uang Pelaporam

11 Persediaan 26 Transaksi dalam Mata Uang Asing

12 Investasi pada Entitas Asosiasi dan Entitas Anak

27 Peristiwa setalah Akhir Periode Pelaporan

13 Investasi pada Joint Venture 28 Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa

14 Propoerti Investasi 29 Ketentuan Transisi

15 Aset Tetap 30 Tanggal Efektif

Daftar Istilah

17

Ruang lingkup

• SAK ETAP, dimaksudkan untuk digunakan oleh Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP), yaitu entitas yang: • Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan

• Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal

Ruang lingkup

18

• Entitas dengan akuntabilitas publik signifikan– Telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau sedang dalam

proses pengajuan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau

– Menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi,pialang dan atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana dan bank investasi.

• Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP.– Contoh: Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

19

Laporan keuangan untuk tujuan umum

• Laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan, misalnya:

− pemegang saham,

− kreditor,

− pekerja,

− masyarakat dalam arti luas

Pedoman Akuntansi BPRBandung, 21 Oktober 2013

Pedoman Akuntansi BPR

• Kebijakan Bank Indonesia yang mengijinkan BPR untuk menerapkan SAK ETAP

• Pedoman Akuntansi BPR merupakan penjabaran lebih lanjut prinsip dan substansi pengaturan dalam SAK ETAP untuk membantu BPR dalam menyusun laporan keuangan.

• Penyusunan PA-BPR ini bertujuan :– untuk memberikan acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BPR

dalam menyusun laporan keuangannya. – untuk menciptakan keseragaman sehingga dapat meningkatkan daya

banding laporan keuangan di antara BPR.• Proses penyusunan Pedoman Akuntansi BPR yang melibatkan

stakeholder dan melalui due process procedure), termasuk public hearing dan limited hearing.

Tujuan PA BPR

• Untuk membantu pengguna dalam menyusun laporan keuangan agar sesuai dengan tujuan laporan keuangan, yaitu:– Pengambilan keputusan ekonomi semua pihak– Menilai prospek arus kas– Memberikan informasi atas sumber daya ekonomi – Menciptakan keseragaman sehingga meningkatkan daya

banding laporan keuangan BPR.– Menjadi acuan minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dalam

menyusun laporan keuangan.

Isi Pedoman Akuntansi BPR

• Bab I Pendahuluan• Bab II Tata Cara Penyesuaian atas Pos-

Pos

Laporan Keuangan• Bab III Laporan Keuangan• Bab IV Akuntansi Aset• Bab V Akuntansi Kewajiban• BaB VI Akuntansi Ekuitas• BaB VII Laporan Laba Rugi• Bab VIII Laporan Arus Kas• Bab IX Laporan Perubahan Ekuitas• Bab X Catatan atas Laporan Keuangan• Contoh Kasus

Acuan Penyusunan

• Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia.• Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik

(SAK ETAP).• Standar Akuntansi Keuangan (SAK non - ETAP).• Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan BPR.• Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum.

Dalam hal standar akuntansi keuangan memberikan pilihan atas perlakuan akuntansi, maka BPR wajib mengikuti pilihan sesuai ketentuan Bank Indonesia.

BAB II

Ketentuan Lain

• Jurnal, akun dan contoh yang digunakan dalam Pedoman ini hanya merupakan ilustrasi dan tidak bersifat mengikat. BPR dapat mengembangkan metode sesuai sistem masing-masing sepanjang memberikan hasil akhir yang tidak berbeda.

• Transaksi BPR yang dicantumkan dalam Pedoman ini diprioritaskan pada transaksi yang umum terjadi pada BPR.

• Pedoman ini secara periodik akan dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan bisnis dan produk BPR, ketentuan standar akuntansi keuangan, ketentuan Bank Indonesia, dan ketentuan lain yang terkait dengan BPR.

Penyesuaian Pos Laporan Keuangan

• Ketentuan Umum – mengakui semua aset dan kewajiban

dipersyaratkan Pedoman– tidak mengakui pos-pos apabila Pedoman

tidak mengijinkan– mereklasifikasikan pos-pos; – menerapkan Pedoman ini dalam

pengukuran;– dampak penyesuaian diakui pada saldo

laba awal 2010.

BAB II

Penyesuaian 1

N0 Penyesuaian Jurnal

A Aktiva dalam Valas Db. Kas dalam valuta asingKr. Aktiva dalam valuta asing

B Kredit yang Diberikan sebelum 1 Januari 2010. Saldo pokok kredit yang masih ada direklasifikasi

Db. Kredit yang diberikan – PokokKr. Kredit yang diberikan

C Provisi yang diterima untuk kredit sebelum 1 Januari 2010. Saldo provisi yang belum diamortisasi direklasifikasi

Db. Rupa-rupa pasiva – ProvisiKr. Kredit yang diberikan – Provisi

D Provisi yang diterima untuk kredit sebelum 1 Januari 2010Saldo provisi yang belum diamortisasi direklasifikasi

Db. Pendapatan operasional – Provisi dan komisi

Kr. Pendapatan bunga – Provisi

E Penyesuaian amortisasi provisi per 1 Juli 2010. Apabila seluruh provisi telah langsung diakui sebagai Pendapatan Operasional – Provisi untuk transaksipemberian kredit sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 maka dilakukan penyesuaian.

Db. Pendapatan operasional – Provisi dan komisiKr. Kredit yang diberikan – ProvisiKr. Pendapatan bunga –Provisi(sebesar jumlah proporsional sesuai jangka waktu kredit)

Penyesuaian


F Biaya transaksi untuk kredit sebelum 1Januari 2010Saldo biaya transaksi yang ditanggung oleh BPR yang belum diamortisasi disesuaikan:

Db. Kredit yang diberikan – Biaya transaksiKr. Pos yang terkait

G Penyesuaian amortisasi biaya transaksi per 1 Juli 2010 Amortisasi biaya transaksi yang telah dilakukan sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 dan diakui sebagai Beban Operasional direklasifikasi menjadi pengurang Pendapatan Bunga

Db. Pendapatan bunga – Biaya transaksiKr. Beban operasional yang terkait

H Penyesuaian amortisasi biaya transaksi per 1 Juli 2010. Apabila seluruh biaya transaksi telah langsung diakui sebagai Beban Operasional untuk transaksi pemberian kredit sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 maka dilakukan Penyesuaian

Db. Kredit yang diberikan – Biaya transaksi (yang belum diamortisasi)

Db. Pendapatan bunga – Biaya transaksi (sebesar jumlah proporsional sesuai jangka waktu kredit)

Kr. Beban operasional yang terkait

I Apabila AYDA tidak memenuhi definisi AYDA berdasarkan PA-BPR pada 1 Januari 2010, direklasifikasiAgunan tersebut dicatat dalam rekening administratif. Pembentukan penyisihan kerugian kredit yang diberikan sebagai hasil reklasifikasi agunan

Db. Kredit yang diberikanKr. Rupa-rupa aktiva – Agunan yang diambil

alihDb. Saldo labaKr. Penyisihan kerugian kredit

Penyesuaian


J Penyesuaian penyisihan kerugian kredit per 1 Juli 2010Apabila terdapat pengambilalihan agunan yang terjadi sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 yang tidak memenuhi definisi AYDA berdasarkan PA-BPR, maka pembentukan penyisihan kerugian kredit yang diberikandimunculkan kembali

Db. Kredit yang diberikanKr. Rupa-rupa aktiva – Agunan yang diambil

alihDb. Beban operasional – Penyisihan kerugian

kreditKr. Penyisihan kerugian kredit

K AYDA yang memenuhi definisi AYDA berdasarkan PABPR ini pada 1 Januari 2010 . Apabila jumlah rugi penurunan nilai yang baru diketahui setelah 1 Januari 2010 dibebankan sebagai rugi penurunan nilai pada periode tahun 2010

Db. Saldo labaKr. Akumulasi rugi penurunan nilai

L Aset tetap yang direvaluasi Saldo Surplus Revaluasi Aset Tetap di ekuitas pada 1 Januari 2010 direklasifikasi ke Saldo Laba Apabila terjadi revaluasi aset tetap sejak 1 Januari 2010 maka surplus revaluasi yang ada di ekuitas tidak boleh direklasifikasi ke Saldo Laba hingga terjadi pelepasan aset tetap.

Db. Surplus revaluasi aset tetapKr. Saldo laba

M Saldo utang bunga yang sebelumnya disajikan dalam Rupa-rupa Pasiva dan Kewajiban Segera direklasifikasi ke Utang Bunga

Db. Kewajiban segera/Rupa-rupa pasivaKr. Utang bunga

Penyesuaian


L Penyesuaian penyisihan kerugian kredit per 1 Juli 2010Apabila terdapat pengambilalihan agunan yang terjadi sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 yang tidak memenuhi definisi AYDA berdasarkan PA-BPR, maka pembentukan penyisihan kerugian kredit yang diberikandimunculkan kembali

Db. Kredit yang diberikanKr. Rupa-rupa aktiva – Agunan yang

diambil alihDb.Beban operasional – Penyisihan

kerugian kreditKr. Penyisihan kerugian kredit

K AYDA yang memenuhi definisi AYDA berdasarkan PABPR ini pada 1 Januari 2010 . Apabila jumlah rugi penurunan nilai yang baru diketahui setelah 1 Januari 2010dibebankan sebagai rugi penurunan nilai pada periode tahun 2010

Db. Saldo labaKr. Akumulasi rugi penurunan nilai

Penyesuaian


N Simpanan dalam bentuk deposito dengan jangka waktu1 (satu) tahun.Penyesuaian biaya transaksi yang dikeluarkan dandapat dikaitkan secara langsung pada 1 (satu) rekeningdeposito per 1 Juli 2010.Biaya transaksi yang telah diakui sebagai BebanOperasional sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010disesuaikan sebagai Beban Bunga dan atau sebagaipengurang deposito:

Db. Beban operasional – Bunga (sebesar jumlah proporsional sesuai jangka waktu deposito)

Db. Deposito – Biaya transaksiKr. Beban operasional yang terkait

O Simpanan yang sudah jatuh tempo (tabungan atau deposito) danbelum diambil pemilik.Saldo simpanan yang sudah jatuh tempo (tabungan atau deposito)direklasifikasi ke Kewajiban Segera:

Db. Tabungan/Deposito/Antar bank pasiva –Tabungan/Deposito

Kr. Kewajiban segera – Simpanan jatuh tempo

P Pinjaman yang diterima.Saldo biaya transaksi dan provisi yang belum diamortisasi direklasifikasi(Penyesuaian terkait dengan pengakuan biaya/ pendapatan sebagai bagian dari biaya perolehan – historical cost)

Db. Pinjaman yang diterima – Biaya transaksiDb. Pinjaman yang diterima – ProvisiKr. Pos yang terkait (Rupa-rupa aktiva)

Penyesuaian


Q Penyesuaian amortisasi biaya transaksi dan provisi per 1 Juli 2010.Amortisasi biaya transaksi dan provisi yang telah dilakukan sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 dan diakui sebagai Biaya Operasional direklasifikasi

Apabila seluruh biaya transaksi dan provisi telah langsung diakui sebagai Beban Operasional untuk transaksi pinjaman yang diterima sejak 1 Januari s.d. 30 Juni 2010 (Koreksi porsi biaya bunga yang seharusnya belum dapat diakui)

Db. Beban bunga – Biaya transaksi dan provisiKr. Beban operasional yang terkait

Db. Pinjaman diterima – Biaya transaksiDb. Pinjaman diterima – ProvisiDb. Beban operasional-Bunga – Biaya transaksi

dan provisi (sebesar jumlah proporsional sesuai jangka waktu pinjaman diterima)

Kr. Beban operasional yang terkait

R Kewajiban imbalan kerjaSaldo Kewajiban Imbalan Kerja (pascakerja) direklasifikasi.

Db. Rupa-rupa pasiva – Imbalan kerja/pos yang terkait

Kr. Kewajiban imbalan kerja

S Pendapatan bunga yang akan diterimaSaldo Pendapatan Bunga yang akan Diterima direklasifikasi

Db. Pendapatan bunga yang akan diterimaKr. Rupa-rupa aktiva – Pendapatan bunga

yang masih akan diterima

T Dana setoran modalDana Setoran Modal yang tidak memenuhi definisi ekuitas direklasifikasi ke kewajiban:

Db. Dana setoran modal (ekuitas)Kr. Dana setoran modal (kewajiban)

Penyesuaian


U Modal pinjamanModal Pinjaman di ekuitas direklasifikasi ke kewajiban:)

Db. Modal pinjaman (ekuitas)Kr. Modal pinjaman (kewajiban)

V Penyesuaian pengakuan bunga kredit non-performingPenerimaan setoran dari debitur dengan kualitas kurang lancar sejak 1 Januari s.d 30 Juni 2010 dan diakui terlebih dahulu sebagai pendapatan bunga maka harus direklasifikasi sebagai pelunasan tunggakan pokok kredit (jika ada) terlebih dahulu dan kemudian sisanya diakui sebagai pendapatan bunga.

Db. Pendapatan bungaKr. Kredit yang diberikan – Pokok

Laporan Keuangan

• Tujuan laporan keuangan memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, perubahan ekuitas, arus kas dan informasi lainnya yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya.

• Komponen laporan keuangan Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

• Bahasa laporan keuangan bahasa Indonesia.• Tanggung jawab Direksi BPR• Mata uang pelaporan mata uang rupiah. Transaksi menggunakan

mata uang selain dari rupiah dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs laporan yang ditetapkan BI

BAB III

Kebijakan Akuntansi

• Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati–hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai SAK ETAP

• Dalam hal SAK ETAP belum mengatur maka manajemen harus menetapkan kebijakan yang:– relevan terhadap kebutuhan pengguna laporan dalam pengambilan

keputusan;– dapat diandalkan, dengan pengertian:

• mencerminkan kejujuran penyajian kinerja dan posisi keuangan BPR;• menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan

tidak semata-mata bentuk hukumnya;• netral, yaitu bebas dari keberpihakan;• mencerminkan kehati-hatian; dan• mencakup semua hal yang material.

BAB III

Kebijakan Akuntansi

• Dalam menetapkan kebijakan akuntansi tersebut, maka harus mempertimbangkan:– Persyaratan dan panduan dalam SAK ETAP yang berhubungan dengan

hal yang serupa dan terkait.– Definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran aset, kewajiban,

pendapatan, dan beban dalam prinsip pervasif (yang mempunyai dampak manfaat luas bagi pihak-pihak yang berkepentingan) dari SAK ETAP.

– Persyaratan dan panduan dalam SAK non-ETAP yang berhubungan dengan hal yang serupa dan terkait.

BAB III

Penyajian Laporan Keuangan

• Harus menyajikan secara wajar sesuai ketentuan yang berlaku• Aset disajikan berdasarkan likuiditas, kewajiban urutan jatuh tempo• Saldo transaksi hubungan istimewa diungkapkan terpisah• Laporan laba rugi dengan multiple step mulai dari kegiatan utama• Catatan laporan keuangan disajikan secara sistematis dengan

urutan sesuai dengan penyajian LK• Tidak dipergunakan menggunakan kata “sebagian besar” harus

dengan nominal atau prosentase

BAB III

Perubahan Kebijakan Akuntansi

• Perubahan estimasi– Jika terdapat perubahan dengan estimasi yang digunakan– Diterapkan secara retrospektif

• Perubahan kebijakan akuntansi– Dilakukan jika dopersyaratkan oleh SAK ETAP– Dampak retrospektif dengan menyajikan ulang laporan keuangan.– Jika retrospektif tidak praktis diteapkan pada tanggal kebijakan tersebut

dimungkinkan dapat diberlakukan.

• Kesalahan periode lalu

BAB III

Kebijakan Akuntansi

• Konsistensi penyajian• Materialitas dan agregasi

– Laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas– Disajikan tersendiri jika material– Material jika kelalaian menyampaian dapat mempengaruhi keputusan

• Saling hapus tidak boleh kecuali secara hukum dibenarkan• Periode pelaporan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan

tahun takwin.• Informasi komparatif

– Disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya.– Informasi komparatif naratif dan deskriptif wajib diungkapkan kembali apabila

relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

BAB III

Keterbatasan Laporan Keuangan

a. Bersifat historis, menunjukan transaksi dan peristiwa telah lampau.

b. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.

c. Penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.

d. Menggunakan pertimbangan materialitas.

e. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

f. Berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomi dan tingkat kinerja antar BPR.

Akuntansi Aset

• Pos-pos aset yang umum dimiliki oleh BPR adalah sebagai berikut:a. Kas

b. Kas dalam valuta asing;

c. Sertifikat Bank Indonesia;

d. Pendapatan bunga yang akan diterima;

e. Penempatan pada bank lain (giro, tabungan, deposito dan sertifikat deposito);

f. Aset tetap dan inventaris;

g. Aset tidak berwujud;

h. Aset lain-lain.

BAB IV

Kas dan Setara Kas

Meliputi:1. Kas – uang tunai

2. Giro dan tabungan pada bank lain

3. Penempatan pada bank lain

4. SBI yang jatuh tempo tidak lebih dari 3 (tiga) bulan, sejak tanggal perolehan, dan tidak jadi jaminan

• Kas merupakan uang kertas dan logam rupiah yang ada pada: kas besar, kas kecil, ATM, dan kas dalam perjalanan.

• Tidak termasuk kas: emas batangan dan commemorative coins (uang logam untuk memperignati peristiwa nasional), mata uang rupiah yang telah dicabut dan ditarik dari peredaran dan tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah (aset lain-lain)

• Kas diakui sebesar nilai nominalnya, disajikan dalam pos tersendiri. Harus diungkapkan: Jumlah rincian kas; dan kas yang ada di ATM.

Kas dan Setara Kas

• Kas Valas merupakan uang kertas dan uang logam asing, termasuk travellers cheque yang masih berlaku.

• BPR dapat memiliki kas valas hanya untuk perdagangan valas, sepanjang telah mendapat izin Bank Indonesia

• Uang valas yang tidak berlaku namun masih bisa ditukarkan ke bank sentral terkait, disajikan sebagai aset lain-lain, sebesar nilai nominalnya dikurangi dengan biaya reptriasinya.

44

Kas dalam Valuta Asing

• Kas Valas disajikan dalam pos tersendiri sebesar nilai kurs pada saat perolehannya

• Untuk laporan, kas valas disajikan berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia (RpT). Selisih nilai tercatatnya disajikan sebagai keuntungan atau kerugian Non Operasional.

• Hal-hal yang perlu diungkap antara lain: rincian mata uang asing; jumlah nominal masing-masing mata uang asing; jumlah selisih valas yang diakui dalam laporan laba rugi

45

Kas dalam Valuta Asing

• SBI dapat diklasifikasikan menjadi:– Dimiliki Hingga Jatuh Tempo (HTM), jika dimaksud memiliki hingga jatuh tempo.– Tersedia Untuk Dijual (AFS), kelayakan klasifikasi ditelaah ulang pada awal

periode berikutnya.

• Pengakuan dan Pengukuran– HTM

• Biaya perolehan = harga beli (termasuk diskonto) + biaya-biaya yang terjadi.• Diskonto dan biaya transaksi diamortisasi s/d jatuh tempo menggunakan

metode garis lurus sebagai pendapatan bunga.– AFS

• Biaya perolehan = harga beli, biaya diakui sebagai beban saat terjadinya.• Marked to market, selisih nilai wajar dengan nilai tercatat diakui sebagai

Laba/Rugi yang belum direalisasi (ekuitas) dan diakui sebagai keuntungan/kerugian dalam L/R pada saat direalisasi.

Sertifikat Bank Indonesia (SBI)

• Penyajian– Disajikan berdasarkan tingkat likuiditasnya.– HTM = nilai nominal - diskonto + biaya transaksi yang belum

diamortisasi.– AFS = nilai wajarnya. Laba atau rugi yang belum direalisasi dijadikan

sebagai komponen yang tersendiri dalam ekuitas.– Arus kas SBI = arus kas aktivitas investasi.

Rumus menentukan nilai tunai SBI


• Pengungkapan– Uraian SBI Tersedia Untuk Dijual dan Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

berdasarkan: nilai wajar agregat, laba atau rugi yang belum direalisasi dari pemilikan SBI, biaya perolehan, termasuk jumlah diskonto dan biaya transaksi yang belum diamortisasi.

– Nilai wajar dan nilai tercatat SBI yang Dimiliki Hingga Jatuh Tempo– Uraian mengenai:

• penerimaan dari penjualan SBI dalam kategori Tersedia Untuk Dijual, laba dan rugi yang direalisasi dari penjualan tersebut.

• dasar penentuan biaya perolehan dalam menghitung laba atau rugi yang direalisasi dengan menggunakan metode identifikasi khusus.

• perubahan laba atau rugi yang belum direalisasi

– Setiap penjualan atau reklasifikasi– SBI yang dijadikan jaminan



HTM AFS

Pada saat membeli:Db. SBI – NominalDb. SBI – Biaya transaksi (jika ada)Kr. SBI – DiskontoKr. Kas/Rekening

Pada saat membeli:Db. SBIDb. Beban investasi – BiayatransaksiKr. Kas/Rekening

Pada saat amortisasi diskonto danbiaya transaksi:Db. SBI – DiskontoKr. SBI – Biaya transaksi (jika ada)Kr. Pendapatan bunga

Pada saat penilaian kembali:Db/Kr. SBIDb/Kr. Laba/Rugi yang belum

direalisasi (ekuitas)

Pada saat jatuh tempo:Db. Kas/RekeningKr. SBI – Nominal

Pada saat dijual:Db. Kas/RekeningDb/Kr. Laba/Rugi yang belum

direalisasi (ekuitas)Db/Kr Keuntungan/kerugianKr. SBI

Pendapatan Bunga yang akan Diterima

• Pendapatan bunga dari kredit performing (L) yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya.

• Termasuk dalam pengertian ini adalah pengakuan pendapatan bunga dari penempatan pada bank lain.

50

Penempatan Pada Bank Lain

• Penempatan pada bank lain merupakan simpanan BPR pada bank lain, yaitu berupa: Giro, Tabungan, Deposito, dan sertifikat deposito.

• Pengakuan dan Pengukuran– Giro, tabungan, dan deposito diakui sebesar nilai nominal. – Pendapatan bunga diakui secara akrual sebesar jumlah yang menjadi

hak BPR.– Sertifikat deposito diakui sebesar nilai nominal dikurangi nilai diskonto.– Amortisasi diskonto dilakukan secara garis lurus.

• Penyajian:– Selain Giro pada bank umum, disajikan sebesar nominal dengan

penyisihan kerugian sebagai pengurang (offsetting account).

• Pengungkapan : rincian per jenis simpanan pada bank lain; hubungan istimewa; jumlah dsimpanan yang diblokir; rincian pendenpatan dan pendapatan penempatan pada bank syariah.

51

Penempatan Pada Bank Lain

• Jumlah penyisihan kerugian, ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing saldo penempatan.

• Tingkat kolektibilitas (kualitas aktiva produktif) Penempatan Pada Bank Lain, ditetapkan menjadi 3 : Lancar; Kurang Lancar; dan Macet.

• Kriteria dari masing-masing kolektibilitas Penempatan pada Bank Lain:– Lancar, Tidak terdapat tunggakan pokok dan atau bunga PPAP 0,5%

– Kurang Lancar, Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga, paling lama 5 (lima) hari Kerja PPAP 10%

– Macet: PPAP 100% dari saldo penempatan

• Terdapat tunggakan pokok dan atau bunga, lebih dari 5 hari Kerja.

• Bank yang menerima penempatan dana antar bank tersebut ditetapkan Dalam Perhatian Khusus (DPO)

• Bank yang menerima penempatan dana tersebut telah dilikuidasi52

Kredit yang Diberikan

53

• Definisi : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara BPR dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

• Pengakuan dan pengukuran– Nilai buku awal kredit = pokok kredit – provisi + biaya transaksi– Provisi & biaya transaksi diamortisasi selama jangka waktu kredit secara

garis lurus, diakui sebagai bagian dari pendapatan bunga– Nilai buku kredit selanjutnya = sisa pokok kredit – unamortised provisi +

unamortised biaya transaksi– Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung

dengan pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR, misalnya marketing fee. Biaya tambahan: tidak akan dikeluarkan apabila tidak terdapat penyaluran kredit.

– Provisi kredit Biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya dinyatakan dalam persentase.

– Amortisasi provisi dan biaya transaksi dilakukan tanpa melihat kualitas kredit

Kredit Yang Diberikan

54

PA BPR PAPI 2001

Kredit yang diberikan = Pokok kredit –Provisi + Biaya transaksi

Kredit yang diberikan = Pokok kredit

Provisi diamortisasi selama masa kreditsecara garis lurus sbg pendapatan bunga(penambah pendapatan bunga).

Provisi sbg “Pendapatan provisi kredit ygditerima di muka”, diamortisasi selamamasa kredit.

Berdasarkan azas materialitas dan azasmanfaat, provisi dapat diakui sekaligussebagai pendapatan u/ kredit s/d 1 bulankecuali melewati tanggal neraca.

Berdasarkan azas materialitas dan azasmanfaat, provisi dapat diakui sekaligussebagai pendapatan non-bunga.

Amortisasi biaya transaksi diakui sebagaibagian dari pendapatan bunga (pengurang pendapatan bunga).

Biaya transaksi diakui sekaligus sebagaibeban periode berjalan

Jurnal Kredit yang Diberikan

55

Keterangan Jurnal

Persetujuan kredit (off B/S)

Db. Rek lawan – Fas. Kredit yg belum digunakanKr. Kwjbn komitmen – Fas. Kredit yg blm digunakan

Biaya transaksi Db. Kredit yg diberikan – biaya transaksiKr. Kas/Rekening

Provisi Db. Kas/RekeningKr. Kredit yg diberikan – Provisi

Penarikan kredit Reversal Off B/S:Db. Kwjbn komitmen – Fas Kredit yg blm digunakanKr. Rek lawan – Fas Kredit yg blm digunakan

Pencairan dana:Db. Kredit yg diberikan – Baki debetKr. Kas/Rekening

Jurnal Kredit yang Diberikan

56

Keterangan Jurnal

Kredit Performing (L) Pengakuan bunga (akrual):Db. Pendapatan bunga yg akan diterima (pos

tersendiri)Kr. Pendapatan bunga

Amortisasi biaya transaksi & provisi terus dilakukantanpa melihat kualitas kredit:Db. Kredit yg diberikan – ProvisiKr. Kredit yg diberikan – Biaya transaksiDb/Kr.Pendapatan bunga

Penerimaan bunga & pokok

Db. Kas/RekeningKr. Pendapatan bunga yang akan diterimaKr. Kredit yg diberikan – Baki debet

Jurnal Kredit yang DiberikanNon Performing

57

Keterangan Jurnal

Koreksi pengakuan bunga

Db. Pendapatan bunga (Current Year)Db. Pendapatan bunga (Previous Years)Kr. Pendapatan bunga yg akan diterima

Pencatatan kewajiban debitur di Off B/S

Db. Tagihan kontinjensi – pendapatan bunga kredit dlm penyelesaian

Kr. Rek lawan – Tagihan kontinjensi (pdptn bunga kredit dlm penyelesaian)

Penerimaan pelunasan tunggakan:

Pelunasan tunggakan pokok didahulukan (jika ada):Db. Kas/RekeningKr. Kredit yang diberikan – Baki debet

Pelunasan tunggakan bunga

Db. Kas/RekeningKr. Pendapatan bunga

Reversal kewajiban debitur di Off B/S

Kr. Rek lawan – Tghn kontinjensi (pdptn bunga kredit dalam penyelesaian)

Db. Tghn kontinjensi – pend bunga kredit dlm Penyelesaian

• Jenis & jumlah kredit berdasarkan sektor ekonomi.• Jumlah kredit pada pihak terkait• Kedudukan BPR dalam pembiayaan bersama dan porsi yang dibiayai BPR.• Jumlah kredit yang dijamin dan besar resikonya• Jumlah kredit channeling dan kredit exekuting• Jumlah kredit yang direstrukturisasi• Klasifikasi kredit menurut jangka waktu, kualitas dan tingkat suku bunga rata-rata• Ikhtisar perubahan PPAP• Kebijakan penghapusan dan penanganan kredit bermasalah• Kebijakan pengendalian resiko kredit oleh manajemen• Besarnya NPL dan PPAP per sektor ekonomi• Saldo kredit yang sudah dihentikan pembebanan bunganya• Anggunan Yang Diambil Alih (AYDA)• Ikhtisar kredit yang dihapusbukukan

58

Pengungkapan Kredit yang Diberikan

• Penyisihan Kerugian Kredit dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit.

• Penghapusbukuan Kredit (Hapus Buku) adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur.

• Penghapusan Hak Tagih Kredit (Hapus Tagih) adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan.

59

Penyisihan Kerugian dan Penghentian Pengakuan

• Besar penyisihan kerugian kredit berdasarkan:– Kualitas kredit;– Agunan, jenis pengikatan agunan, harga pasar dan penilaian

penilai independen.– Minimal penyisihan yang wajib dibentuk sesuai ketentuan yang

berlaku.– Penghentian pengakuan kredit:

• Dilunasi, atau• Diselesaikan dengan pengambilalihan agunan

– Hapus buku dan hapus tagih dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.

60


• Pengakuan dan Pengukuran– BPR wajib membentuk penyisihan kerugian kredit minimal sesuai dengan

ketentuan yang berlaku.– Pembentukan penyisihan dapat dilakukan setiap saat atau pada setiap tanggal

laporan keuangan.– Ganti rugi dari perusahaan asuransi diakui pada saat:

• diperoleh kepastian atas ganti rugi tersebut, apabila terdapat syarat tertentu untuk memperoleh ganti rugi.

• penyisihan kredit yang dijamin, apabila BPR memiliki hak atas ganti rugi tanpa syarat tertentu.

– Kredit serta tagihan lainnya yang dihapus buku dan bukan dalam rangka hapus tagih tetap dicatat secara extra comptable (off balance sheet). Sedangkan untuk hapus buku dalam rangka hapus tagih, BPR tidak lagi mencatat kredit/tagihan lain secara extra comptable.

– Pencatatan kredit dan tagihan lain yang telah dihapus buku dalam extra comptable dapat dihentikan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diperoleh pembayaran setelah dilakukan usaha penagihan dan mendapat keputusan manajemen atau dilakukan hapus tagih.

– Setoran yang diterima dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku/hapus

tagih diakui sebagai Pendapatan Operasional Lainnya.

61


• Penyajian1. Beban pembentukan penyisihan kerugian kredit disajikan setelah

Beban Bunga pada pos Beban Penyisihan Kerugian Kredit.

2. Saldo Penyisihan Kerugian Kredit disajikan sebagai pos pengurang dari kredit.

3. Piutang dari ganti rugi asuransi dan akumulasi kerugian penurunan nilai tidak dapat disajikan secara neto (saling hapus) dalam neraca.

4. Pendapatan ganti rugi dan beban penghapusan kredit dapat disajikan secara neto (saling hapus) dalam laporan laba rugi.

5. Penerimaan setoran kredit yang dihapus buku/hapus tagih disajikan secara terpisah dalam Pendapatan Operasional Lainnya.

62


• Pengungkapan1. Ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapusbukuan

kredit dalam tahun bersangkutan:a) saldo awal tahun (a)

b) pembentukan/pembalikan penyisihan selama tahun berjalan (b)

c) penghapusbukuan kredit tahun bersangkutan (c)

d) saldo akhir tahun (a) + (b) - (c)

2. Kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan pengelolaan kredit bermasalah.

3. Besaran dan tarif dari masing-masing jenis penyisihan.

63


Jurnal Penyisihan

64

Keterangan Jurnal

Pembentukan penyisihan kerugian

Db. Beban penyisihan kerugian kreditKr. Penyisihan kerugian kredit

Penghapusbukuan kredit dilakukan setelah memperhitungkan hasil penjualan agunan (jika ada)Penghapusbukuan tagihan bunga dilakukan pada saat kredit menjadi non-performing

Db. Penyisihan kerugian kreditKr. Kredit yg diberikan – baki debet

Off B/S kewajiban debiturDb. Memorial kredit yg dihapus bukuKr. Rek lawan – Memorial kredit yg dihapus buku

Jurnal Penyisihan

65

Keterangan Jurnal

Penerimaan setoran atas kredit yang telah dihapusbuku

Db. Kas/rekeningKr. Pendapatan operasional lainnya

Reversal Off B/S kewajiban debiturDb. Rek lawan – Memorial kredit yg dihapus bukuKr. Memorial kredit yg dihapus buku

Hapus tagih atas kreditReversal Off B/S kewajiban debitur Pokok :

Db. Rek lawan – Memorial kredit yg dihapus bukuKr. Memorial kredit yg dihapus buku Bunga:Kr. Rek lawan – Tghn kontinjensi (pdptn bng kredit

DP)Db. Tagihan kontinjensi – pdptn bunga kredit DP

• Restrukturisasi Kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan BPR dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.

• Berdasarkan pertimbangan ekonomi atau hukum, BPR memberikan konsesi khusus kepada debitur, yaitu konsesi yang tidak akan diberikan apabila tidak terdapat kesulitan keuangan di pihak debitur.

• Restrukturisasi kredit dilakukan apabila BPR mempunyai keyakinan bahwa debitur masih memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajibannya setelah kreditnya direstrukturisasi.

66

Restrukturisasi Kredit

• Pengakuan dan pengukuran

Nilai Tunai Penerimaan Kas Masa Depan adalah nilai tunai perkiraan arus kas masa depan dari total kewajiban debitur sesuai dengan perjanjian restrukturisasi kredit berdasarkan tingkat diskonto tertentu (suku bunga kontraktual awal).

• • Cara Restrukturisasi– Modifikasi persyaratan kredit: penurunan suku bunga, perpanjangan,

pengurangan tunggakan– Penambahan fasilitas kredit: fresh money atau konversi tunggakan

bunga

67


1. Modifkasi persyaratan– Pembayaran yang akan diterima di masa depan berdasarkan

persyaratan yang baru diukur sebesar nilai tunai.– Arus kas masa depan diukur sebesar nilai tunai menggunakan suku

bunga kontraktual awal kredit.– Jika nilai tunai lebih rendah selisihnya diakui sebagai kerugian

restrukturisasi

2. Penambahan fasilitas - konversi tunggakan bunga– Penambahan fasilitas diakui sebagai pendapatan bunga yg

ditangguhkan.– pendapatan bunga yg ditangguhkan diamortisasi dan diakui sebagai

pendapatan bunga sepanjang kredit termasuk kategori performing, tidak diamortisasi dan tidak diakui jika termasuk non performing..

68


• Penyajian1. Kerugian restrukturisasi kredit disajikan sebelum beban

operasional pada pos Beban Kerugian Restrukturisasi Kredit.

2. Penyisihan restrukturisasi kredit, yang merupakan selisih antara nilai tercatat kredit dengan nilai tunai penerimaan kas masa depan, disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturisasi.

3. Pendapatan bunga yang ditangguhkan, yang merupakan hasil konversi tunggakan bunga, disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturisasi.

69


• Pengungkapan1. Jumlah kredit yang direstrukturisasi, jenis restrukturisasi yang

dilakukan, dan alasan restrukturisasi.

2. Data komparatif mengenai:a) jumlah kredit bermasalah;

b) jumlah pendapatan yang diakui dengan basis kas selama periode timbulnya kredit bermasalah;

c) jumlah fasilitas kredit tambahan yang diberikan kepada debitur yang direstrukturisasi;

d) d) kerugian restrukturisasi kredit; dan informasi lain atas kredit yang direstrukturisasi.

70


Jurnal Restrukturisasi

71

Keterangan Jurnal

Modifikasi persyaratan kreditApabila nilai tunai lebih rendah dibandingkan nilai tercatat

Db. Kredit yang diberikan (baru)Kr. Kredit yang diberikan (lama)Db. Beban kerugian restrukturisasi kreditKr. Penyisihan kerugian kredit

Konversi tunggakan tagihan bunga

a) Pada saat restrukturisasi Db. Kredit yang diberikanKr. Pendapatan bunga yang ditangguhkan

Amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan pada saatkredit yang direstrukturisasi termasuk kategori performing

Db. Pendapatan bunga yang ditangguhkanKr. Pendapatan bunga

Pada saat kredit yang direstrukturisasi termasuk kategori nonperformingTidak ada amortisasi pendapatan bunga yang ditangguhkan

• Jumlah penyisihan kerugian, ditetapkan berdasarkan penelaahan terhadap kolektibilitas masing-masing saldo penempatan. (PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan PBI No.13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011).

• Kredit diklasifikasikan sebagai berikut:• Kredit dengan angsuran diluar KPR• Kredit tanpa angsuran• Kredit dengan angsuran untuk KPR

72

Kredit Yang Diberikan

• Tingkat kolektibilitas (kualitas aktiva produktif) Penempatan Pada Bank Lain, ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan: Lancar; Kurang Lancar; Diragukan dan Macet.

• Kualitas Kredit dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan:

Lancar • Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga tidak lebih dari 1 (satu)

bulan dan kredit belum jatuh tempo

Kurang Lancar• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga, lebih dari 1 (satu)

bulan, tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) bulan• Kredit telah jatuh tempo, tapi tidak lebih dari 1 (satu) bulan

73

Kredit Yang Diberikannon KPR

Diragukan– Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga, lebih dari 3 (tiga)

bulan, tetapi tidak lebih dari 6 (enam) bulan– Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan, tapi tidak lebih dari 2

(dua) bulan

Macet: – Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga, lebih dari 6

(enam) bulan– Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan– Kredit telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) – Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan

asuransi

74

Kredit Yang DiberikanNon KPR

Kredit Yang Diberikannon KPR masang angsuran >= 1bulan

7. Kualitas Kredit dengan masa angsuran 1 (satu) bulan atau lebih:

75

Lancar • Tidak terdapat tunggakan

angsuran pokok dan atau bunga

• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga tidak lebih dari 3 (tiga) kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo

Kurang Lancar• Terdapat tunggakan

angsuran pokok dan atau bunga, lebih dari 3 (tiga) kali angsuran, tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran

• Kredit telah jatuh tempo, tapi tidak lebih dari 1 (satu) bulan

Diragukan• Terdapat tunggakan

angsuran pokok dan atau bunga, lebih dari 6 (enam) kali angsuran, tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran

• Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan, tapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan

Macet: • Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga, lebih dari 12 kali angsuran• Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan• Kredit telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang Negara (BUPN) • Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi

8. Kualitas Kredit dengan angsuran untuk KPR

Lancar • Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau

bunga• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau

bunga tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo

76

Kredit Yang Diberikan - KPR

Kurang Lancar– Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga,

lebih dari 6 (enam) kali angsuran, tetapi tidak lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran

– Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan

Diragukan – Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga,

lebih dari 9 (sembilan) kali angsuran, tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran

– Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan, tapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan 77


Macet: – Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau bunga,

lebih dari 30 (tiga puluh) kali angsuran– Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua) bulan– Kredit telah diserahkan ke Badan Urusan Piutang

Negara (BUPN) – Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi kepada

perusahaan asuransi

78


9. Kualitas Kredit tanpa angsuran

Lancar • Tidak terdapat tunggakan angsuran bunga• Terdapat tunggakan angsuran bunga tidak lebih dari

3 (tiga) kali angsuran dan kredit belum jatuh tempo

Kurang Lancar• Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau

bunga, lebih dari 3 (tiga) kali angsuran, tetapi tidak lebih dari 6 (enam) kali angsuran

• Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan

79

Kredit Yang Diberikan Tanpa Angsuran

Diragukan» Terdapat tunggakan angsuran bunga, lebih

dari 6 (enam) kali angsuran, tetapi tidak lebih dari 12 (dua belas) kali angsuran

» Kredit telah jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan, tapi tidak lebih dari 2 (dua) bulan

80

Kredit Yang DiberikanTanpa Angsuran

Macet: » Terdapat tunggakan angsuran bunga, lebih

dari 12 (dua belas) kali angsuran» Kredit telah jatuh tempo lebih dari 2 (dua)

bulan» Kredit telah diserahkan ke Badan Urusan

Piutang Negara (BUPN)» Kredit telah diajukan penggantian ganti rugi

kepada perusahaan asuransi

81

Kredit Yang DiberikanTanpa Angsuran

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

1. Aktiva Produktif adalah penyediaan dana BPR dalam bentuk rupiah untuk memperoleh penghasilan dari Penempatan Dana Antar Bank dan Kredit Yang Diberikan

2. PPAP merupakan dana yang dibentuk/dicadangkan sebagai perhitungan/kompensasi atas kemungkinan kerugian dari pengelolaan aktiva produktif, sehingga diperoleh nilai wajar dari aktiva produktif terkait dan perolehan laba pada periode terkait

3. Pembentukan PPAP dihitung berdasarkan persentase tetap dari saldo aktiva produktif setelah dikurangi dengan agunan yang dikuasai, kecuali:

• Aktiva Produktif lancar• Aktiva Produktif Macet lebih dari 2 (dua) tahun 82

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP)

4. Besarnya persentase PPAP, sesuai PBI No.8/19/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 dan PBI No.13/26/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011, adalah sbb.:

• Lancar 5%• Kurang Lancar 10%• Diragukan 50%• Macet 100%

5. PPAP dibagi 2 (dua) kategori, yaitu: Penyisihan Kerugian Umum adalah aktiva produktif dengan kolektibilitas lancar; dan Penyisihan Kerugian Khusus adalah aktiva produktif yang tergolong kurang lancar, diragukan dan macet

6. Penyajian PPAP dalam laporan keuangan (neraca), adalah sebagai faktor pengurang dari aktiva produktif terkait

83

• AYDA adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.

• Biaya untuk menjual adalah biaya yang dapat diatribusikan kepada pelepasan aset.

84

Agunan yang Diambil Alih (AYDA)

1. AYDA adalah aset yang diperoleh BPR, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada BPR.

2. AYDA yang dapat dicatat pada neraca, hanya aset tetap dan atau bergerak yang berasal dari penyelesaian kredit yang diberikan

3. Urutan pos penyajian AYDA dalam neraca adalah pada urutan pos setelah nilai bersih Kredit Yang Diberikan, dan sebelum Aset Tetap – Inventaris

85


3. Penyajian AYDA pada saat pengakuan awal adalah sebesar nilai pasar wajarnya setelah dikurangi dengan biaya-biaya untuk menjualnya kembali, dan maksimal sebesar baki debet (outstanding) kredit yang diberikan

4. Bank tidak boleh mengakui laba pada saat pengambilalihan aset

86


5. Penyajian AYDA setelah pengakuan awal, disajikan berdasarkan nilai terendah antara nilai tercatat dengan nilai pasar wajarnya setelah diperhitungkan biaya untuk menjualnya

6. Selisih lebih antara nilai tercatat dengan nilai pasar wajar AYDA setelah dikurangi biaya untuk menjualnya, diakui sebagai kerugian atas Beban Penurunan Nilai AYDA dalam Laporan Rugi-Laba

• 87


7. Agunan yang diambil alih tidak disusutkan

8. Beban-beban sehubungan dengan perolehan AYDA dan pemeliharaannya dibebankan pada saat terjadinya transaksi

9. Selisih antara nilai tercatat dengan hasil penjualan AYDA diakui sebagai Laba atau Rugi Penjulan AYDA dalam pos Pendapatan atau Beban Non Operasional

88


Aset Tetap dan Inventaris

1. Aset tetap disajikan/dinyatakan sebesar harga perolehan dikurangi dengan akumulasi penyusutan

2. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (straight-line method), berdasarkan masa mafaat ekonomis aset tetap tersebut

3. Pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan rutin Aset Tetap dan Inventaris dibebankan sebagai beban operasi pada laporan rugi-laba pada saat terjadinya

89

4. Pengeluaran yang memperpanjang umur ekonomis Aset Tetap dan Inventaris ditambahkan pada jumlah tercatat asset yang bersangkutan (dikapitalisasi)

5. Apabila Aset Tetap dan Inventaris tidak digunakan lagi dan atau dijual, nilai tercatat serta akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari neraca sebagai asset tetap

6. Keuntungan dan kerugian yang terjadi akibat dikeluarkannya asset tetap dan iventaris dari pencatatan, diakui sebagai laba atau rugi pada tahun buku terkait 90

Aset Tetap dan Inventaris

Aset Lain - Lain

1. Aset dinyatakan sebesar nilai buku aset lain-lain terkait

2. Yang tergolong kepada aset lain-lain di BPR adalah seluruh aset yang tidak bisa di kelompokan kepada komponen di atas (komponen: kas dan setara kas, penempatan pada bank lain, kredit diberikan, aset tetap serta good will), yaitu berupa, antara lain:

– Uang muka pajak badan – Perlengkapan kantor

91

Aset Tidak Berwujud

• Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.

• Dapat diperoleh secara eksternal melalui atau dihasilkan secara internal

• Aset Tidak Berwujud hanya dapat diakui apabila berasal dari eksternal.

• Umur manfaat berdasarkan hak kontraktual hukum atau 10 tahun jika tidak dapat diestimasi,

• Nilai residu 0 kecuali ada komitmen pihak ketiga untuk membeli• Indikasi penurunan nilai.• Biaya pendirian tidak memenuhi definisi aset tidak berwujud

beban92

Aset Lain - Lain

– Pajak dibayar dimuka– Biaya dibayar dimuka – premi penjaminan simpanan,

Persediaan alat tulis, Piutang intern operasi, Sewa dibayar dimuka , Asuransi dibayar dimuka., panjar-panjar , Asuransi karyawan

– Biaya tangguhan: Software system BPR – Piutang dari perusahaan asuransi– Mata uang kertas dan logam yan ditarik dari peredaran– dsb

93

Ilustrasi Neraca

Ilustrasi Neraca

Kewajiban Segera

1. Kewajiban Segera dinyatakan sebesar nilai bukunya

2. Kewajiban Segera adalah segala kewajiban yang harus segera dibayarkan, selambatnya dalam kurun 1 (satu) bulan ke depan harus diselesaikan

96

BAB V

Kewajiban Segera

3. Yang tergolong kepada Kewajiban Segera di BPR pada umumnya berupa:

• Titipan pajak• Titipan DPLK• Titipan Jamsostek• Titipan Askes • Titipan Dana pihak ketiga• Titipan Realisasi kredit• dsb

97

Hutang Bunga

1. Hutang Bunga dinyatakan sebesar nilai bukunya

2. Hutang bunga pada BPR bersifat accrual. Maksudnya Hutang bunga timbul karena Beban bunga pada saat tutup buku akhir bulan dan atau akhir tahun harus diperhitungkan sesuai dengan hari berjalan, sementara kewajibannya belum jatuh tempo

3. Komponen Hutang Bunga di BPR pada umumnya berupa:• Bunga Accrual Deposito• Bunga Accrual Pinjaman diterima (dari bank dan atau lembaga

keuangan lainnya, seperti PNM)

98

Hutang Pajak

1. Hutang Pajak, merupakan kewajiban pajak intern BPR (bukan titipan pajak masyarakat) yang jatuh temponya lebih dari 1 (satu) bulan

2. Hutang pajak ini umumnya berupa• Hutang pajak PPh Badan • Hutang pajak PPh simpanan

99

Simpanan

1. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan masyarakat/nasabah kepada bank untuk menyimpanannya berdasarkan perjanjian penyimpanan

2. Simpanan BPR hanya dalam mata uang rupiah, berupa: Tabungan dan Deposito

3. Simpanan dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada nasabah

100

Simpanan Dari Bank Lain

1. Simpanan merupakan dana yang dipercayakan bank lain kepada bank untuk menyimpanannya berdasarkan perjanjian penyimpanan

2. Simpanan dari bank lain BPR hanya dalam mata uang rupiah, berupa: Tabungan dan Deposito

3. Simpanan Dari Bank Lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada kepada bank lain

101

Pinjaman Diterima

1. Pinjaman Diterima merupakan dana yang diterima dari lembaga keuangan maupun non lembaga keuangan, dengan kewajiban membayar kembali, sesuai persyaratan perjanjian pinjaman

102

Pinjaman Diterima

2. Pinjaman diterima di BPR hanya dalam mata uang rupiah, yang biasanya bersumber dari:

• Bank Umum• Bank Indonesia• Bank BPR • PNM• Lembaga keuangan lain • Non Lembaga keuangan dan pribadi

3. Pinjaman Diterima dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada kepada pihak ketiga sesuai perjanjian Pinjaman

• • •

103

Kewajiban Lain-Lain

1. Kewajiban Lain-Lain merupakan kewajiban BPR kepada pihak lain yang jatuh tempo lebih dari 1 (satu) bulan, dan BPR kewajiban membayar kembali, sesuai persyaratan yang diperjanjikan. Kewajiban ini tidak bisa diklasifikasikan dalam pos-pos pasiva di atas

104

Kewajiban Lain-Lain

2. Kewajiban Lain-Lain di BPR biasanya terdiri dari:• Rekening Antara Modal Disetor• Penampungan dana resiko kasir• Penampungan dana THR• Penampungan dana Kesehatan• Penampungan dana Jasa Produksi• Penampungan dana Promosi• Penampungan dana Kesejahteraan• dsb

3. Kewajiban Lain - Lain dinyatakan sebesar nilai kewajiban bank kepada para pihak dan atau aturan intern BPR

105

Ekuitas

1. Secara umum definisi ekuitas BPR adalah merupakan sumber dana intern BPR yang tidak dibebani bunga. Secara teknis, definisi ekuitas adalah hak residual atas aset BPR setelah dikurangi semua kewajibannya

2. Komponen Ekuitas di BPR terdiri dari:• Modal • Dana Setoran Modal - ekuitas• Laba/Rugi yang belum direalisasi• Surplus revaluasi aset tetap• Saldo Laba

106

BAB VI

Ekuitas

3. Komponen Modal BPR terdiri dari: – Modal Dasar

Merupakan seluruh nilai nominal saham sesuai anggaran dasar

– Modal disetor

Merupakan modal yang efektif telah diterima BPR. Pada koperasi ini biasanya dalam bentuk: simpanan pokok; simpanan wajib; dan modal penyertaan

– Tambahan Modal Disetor (Agio Saham)

Selisih lebih setoran modal yang diterima BPR sebagai harga saham yang melebihi nilai nominalnya

– Modal Sumbangan

Berupa sumbangan dari pemilik, berbentuk aset atau dana lainnya, termasuk pengembalian saham pemilik 107

4. Komponen Dana Setoran Modal – Ekuitas (DSM-Ekuitas). Merupakan dana yang sudah disetor riil investor ke rekening BPR di bank umum dan diblokir utk tujuan penambahan setoran modal dan telah memenuhi ketentuan permodalan, namun belum didukung kelengkapan persyaraatan, seperti RUPS dan pengesahan akta anggaran dasar.

108

Ekuitas

Ekuitas

5. Komponen Laba/Rugi Yang Belum Direalisasi. Merupakan selisih nilai wajar surat berharga dalam kategori tersedia untuk dijual pada tanggal neraca dengan nilai tercatat. (ini berasal dari SBI).

6. Komponen Surplus Revaluasi Aset Tetap. Merupakan selisih antara nilai aset tetap tercatat dengan hasil revaluasinya.

7. Komponen Saldo Laba. Merupakan: Saldo Laba ditahan; Cadangan Tujuan; Cadangan Umum; Cadangan yang belum ditentukan tujuannya. 109

Ilustrasi Neraca

LAPORAN LABA RUGI BPR

1. Laporan Laba Rugi adalah laporan yang menunjukan semua penghasilan dan beban BPR dalam suatu periode.

2. Pos-Pos Laporan Lab Rugi BPR adalah:• Pendapatan Operasional• Beban Operasional• Pendapatan Non Operasional• Beban Non Operasional• Beban Pajak Penghasilan

111

BAB VII

LAPORAN LABA RUGI BPR

3. Pendapatan Operasional adalah semua pendapatan yang berasal dari kegiatan utama BPR, terdiri dari:

• Pendapatan Bunga, meliputi pendapatan bunga dan provisi atas: pemberian kredit; penempatan pada bank lain; dan sertifikat Bank Indonesia.

• Pendapatan Operasional Lainnya, meliputi pendapatan: payment point, jasa pengiriman uang, adm tabungan, penalty pencairan deposito, keuntungan penjualan valas dan SBI, penerimaan PH, pemulihan PPAP.

112

Laporan Laba Rugi BPR

4. Beban Operasional adalah semua beban yang berasal dari kegiatan utama BPR, terdiri dari: yang meliputi beban bunga dan beban atas penghimpunan dana lainnya; beban PPAP; beban pemasaran; beban R&D; beban adm dan umum.

5. Pendapatan Non Operasional merupakan semua pendapatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR, seperti: selisih SKVA; keuntungan penjualan aset tetap; penjualan AYDA.

6. Beban Non Operasional merupakan semua beban yang bukan merupakan kegiatan utama BPR, seperti: selisih SKVA; kehilangan ataupun kerugian penjualan aset tetap.

113

Pendapatan Bunga

1. Sumber pendapatan bunga BPR antara lain dari:

• Kredit yang diberikan• Penempatan pada bank lain• Sertifikat Bank Indonesia

2. Pendapatan Bunga, meliputi:• Pendapatan bunga kontraktual• Amotisasi provisi kredit• Diskonto• Biaya Transaksi (yang terkait langsung)• Amortisasi pendapatan bunga tangguhan

114

Pendapatan Bunga

3. Pengakuan dan Pengukuran:– Pendapatan bunga diakui secara accrual, kecuali kredit non

performing.– Jika kolektibilitas kredit berubah menjadi kurang lancar (non

performing), maka pendapatan bunga yang sudah di- accrued, harus dibatalkan dan dijadikan sebagai tagihan kontigensi (pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian).

– Penerimaan setoran dari debitur kredit performing digunakan terlebih dahulu untuk melunasi tagihan bunga. Tapi jika non performing, maka digunakan melunasi tunggakan pokok, sisanya untuk pelunasan bunga tunggakan bunga.

– Pendapatan provisi dan Biaya Transaksi kredit diamortisir secara garis lurus selama masa kredit, meskipun kredit berubah menjadi non performing.

– Amortisasi pendapatan bunga tangguhan dilakukan saat kredit masuk kategori non performing.

115

Pendapatan Bunga

4. Penyajian atau format rincian pendapatan bunga dalam laporan keuangan BPR sbb:

Pendapatan Bunga:

Pendapatan bunga kontraktual xxxx

Pendapatan provisi xxxx

Biaya transaksi (xxxx)

Total xxxx

5. Pengungkapan: • Kebijakan akuntansi yang digunakan.• Rincian pendapatan: bunga performing; bunga non performing;

pendapatan lainnya.• Rincian pendapatan bunga yang berasal dari penjualan AYDA.• Pendapatan operasional hasil kerjasama dengan pihak lain. 116

Beban Bunga

1. Sumber Beban bunga BPR antara lain dari:• Simpanan masyarakat (tabungan dan deposito); • Simpanan dari bank lain (umumnya deposito); • Pinjaman Diterima (dari bank dan non bank).

2. Rincian Beban Bunga, meliputi:• Beban bunga tabungan • Beban bunga deposito• Beban bunga simpanan dari bank lain• Beban bunga pinjaman diterima.

3. Pengakuan dan Pengukuran: Beban bunga diakui secara accrual, sesuai jumlah yang sudah menjadi kewajiban BPR.

117

4. Penyajian Beban Bunga dalam format Laporan Laba Rugi BPR, adalah secara total, dengan terminologi “Beban Bunga”.

5. Pengungkapan: • Kebijakan akuntansi yang digunakan• Rincian Beban Bunga harus dirinci berdasarkan

unsurnya: bunga kontraktual; amortisasi provisi; adm dan biaya transaksi (termasuk premi penjaminan).

• Rincian Beban Bunga:- Beban bunga tabungan xxxx

- Beban bunga deposito xxxx

- Beban bunga dari bank lain xxxx

- Beban bunga pinjaman diterima (xxxx)

Total xxxx• Hubungan istimewa dengan penyimpan dan kreditur.• Perlakuan bunga dengan pihak hubungan istimewa

118

Beban Bunga

Pendapatan Operasional Lainnya

1. Pendapatan operasional lainnya adalah berbagai pendapatan yang timbul dari dari aktivitas yang mendukung kegiatan operasional BPR

2. Pendapatan Operasional Lainnya meliputi: • Payment point. • Jasa pengiriman uang.• Adm tabungan. • Penalty pencairan deposito. • Keuntungan penjualan valas dan SBI. • Penerimaan kredit yang dihapusbukukan • Pemulihan PPAP• Dsb.

119


4. Pengakuan pendapatan operasional lainnya adalah pada saat memenuhi persyaratan, dengan jumlah sebesar yang menjadi hak BPR.

5. Penyajian pendapatan operasional lainnya, disajikan secara terpisah dari pendapatan bunga, yaitu dalam satu pos tersendiri dalam laporan laba rugi.

120

6. Pengungkapan• Kebijakan akuntansi yang digunakan untuk mengakui

pendapatan operasional lainnya.• Pendapatan operasional lainnya dari hasil kerjasama

dengan pihak lain.• Rrincian sesuai jenisnya, pada umumnya sbb.:

– Denda Tunggakan pokok/bunga pinjaman – Pendapatan Payment point. – Pendapatan Jasa pengiriman uang.– Penggantian ongkos Administrasi – Pendapatan Penalty pencairan deposito. – Keuntungan penjualan valas dan SBI. – Penerimaan kredit yang dihapusbukukan

121


1. Rincian pos beban operasional (diluar beban bunga) dalam Laporan Laba Rugi BPR adalah:

• Beban penyisihan penghapusan/penyusutan• Beban pemasaran• Beban penelitian dan pengembangan• Beban adminitrasi dan umum• Beban operasional lainnya.

2. Pengakuan dan pengukuran• Premi dibayar dimuka diakui sebesar amortisasi

dari beban tersebut• Beban adm dan umum diakui seluruhnya pada

periode terjadinya• Beban adm dan umum yang mempunyai masa

mafaat lebih dari satu periode pelaporan, diakui sebesar amortisasi periode terkait.

122

Beban OperasionalDiluar Beban Bunga

3. Penyajian• Beban operasional disajikan pada pos terpisah

(tersendiri) dalam laporan laba rugi BPR, sesuai rincian pos masing-masing (No.1)

• Penyajian biaya adm dan umum dirinci dalam pos tersendiri.

4. Hal yang perlu diungkapkan • Jumlah beban adm dan umum yang terkait dengan

manajemen kunci • Rincian beban umum dan administrasi

123

Beban OperasionalDiluar Beban Bunga

1. Pendapatan Non Operasional merupakan semua pendapatan yang bukan merupakan kegiatan utama BPR, seperti:

• selisih SKVA; • keuntungan penjualan aset tetap; • penjualan AYDA.

2. Pengakuan dan pengukuran • Pendapatan non operasional diakui sebesar jumlah

yang menjadi hak BPR

3. Penyajian • Pendapatan non operasional disajikan sebagi pos

terpisah dalam laporan laba rugi BPR

4. Pengungkapan• BPR harus mengungkapkan rincian pendapatan

non operasional.124

Pendapatan Non Operasional

1. Beban Non Operasional merupakan semua beban yang bukan merupakan kegiatan utama BPR, seperti:

• Selisih SKVA; • Dijual/hilangnya aset tetap; • Denda atau sanksi karena suatu pelanggaran.

2. Pengakuan dan pengukuran • Beban non operasional diakui pada saat terjadinya sebesar

jumlah yang harus diselesaikan

3. Penyajian • Beban non operasional disajikan sebagi pos terpisah dalam

laporan laba rugi BPR

4. Pengungkapan• BPR harus mengungkapkan rincian beban non operasional.

125

Beban Non Operasional

126

Ilustrasi Laporan

Laba Rugi

1. Beban PPh adalah jumlah beban pajak kini yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada suatu periode

• Beban pajak kini adalah jumlah pajak PPh terhutang atas penghasilan kena pajak pada suatu periode.

• Beban pajak kini dihitung berdasarkan laba fiscal.

2. Pengakuan dan pengukuran • Beban PPh diakui pada saat terjadinya sebesar jumlah yang

harus diselesaikan

3. Penyajian • Beban PPh disajikan sebagi pos terpisah dalam laporan laba rugi

BPR

4. Pengungkapan• Rincian pajak periode berjalan• Proses restitusi pajak (jika ada).

127

Beban Pajak Penghasilan

Laporan Arus Kas

a. Laporan arus kas merupakan laporan yang menunjukkan penerimaan dan pengeluaran kas BPR selama periode tertentu yang dikelompokkan dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

b. Aktivitas operasi (operating) adalah aktivitas penghasil utama pendapatan BPR (principal revenue-producing activities) dan aktivitas lain yang bukan merupakan aktivitas investasi dan pendanaan.

c. Aktivitas investasi (investing) adalah perolehan dan pelepasan aset jangka panjang serta investasi lain yang tidak termasuk setara kas.

d. Aktivitas pendanaan (financing) adalah aktivitas yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman BPR.

e. Kas adalah saldo kas dan rekening giro di Bank Umum.

f. Setara kas adalah penempatan dana dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan sangat likuid yang dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek.

128

BAB VIII

Laporan Perubahan Ekuitas

Entitas menyajikan laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan:

a. laba atau rugi untuk periode pelaporan;

b. pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;

c. untuk setiap komponen ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui sesuai Bab 9: Kebijakan Akuntansi, Estimasi, dan Kesalahan;

d. untuk setiap komponen ekuitas, suatu rekonsiliasi antara jumlah tercatat awal dan akhir periode, diungkapkan secara terpisah perubahan yang berasal dari:a) laba atau rugi;

b) pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas;

c) jumlah investasi, dividen dan distribusi lainnya ke pemilik ekuitas, yang menunjukkan secara terpisah modal saham, dan dividen serta distribusi lainnya ke pemilik ekuitas.

129

BAB IX

Ilustrasi Laporan Perubahan Ekuitas

• Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan BPR.

• Catatan atas laporan keuangan memuat:– penjelasan mengenai gambaran umum BPR– ikhtisar kebijakan akuntansi– penjelasan pos-pos laporan keuangan – informasi penting lainnya.

• Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan:– dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan.– Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan– Pengungkapan lain termasuk kontinjensi, komitmen dan pengungkapan lain

131

Catatan atas Laporan KeuanganBAB

X

• Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting;

• Informasi yang diwajibkan dalam SAK ETAP tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, misalnya subklasifikasi pos-pos tertentu;

• Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar;

• Untuk pos-pos yang nilainya material, harus dirinci dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Sedangkan untuk pos-pos yang bersifat khusus harus dirinci dan dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan tanpa mempertimbangkan materialitasnya;

• Untuk pos yang merupakan hasil penggabungan beberapa pos sejenis dirinci dan dijelaskan sifat dari unsur utamanya dalam catatan atas laporan keuangan.

132

Isi Catatan Atas Laporan Keuangan

• Gambaran Umum BPR: Pendiriwn, riwayat ringkas, tanggal pendirian, bidang usaha, tempat kedudukan, tanggal mulai beroperasi, kepemilikan, direksi, komisaris dan jml karyawan.

• Ikhtisar kebijakan akuntansi: – Pernyataan BPR menggunakan SAK ETAP– Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan– Kebijakan akuntansi: konsep dasar, kredit, penyisihan kerugian, investasi di SBI, agunan, kas, aset

tetap, pengkuan pendapatan&beban, pajak penghasilan dan imbalan kerja.

• Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan: transaksi hubungan istimewa, perubahan akuntansi & koreksi kesalahan, kesalahan.

• Komotme dan kontijensi• Informasi penting lainnya• Peristiwa setelah tanggal neraca• Perkembangan terakhir SAK ETAP dan peraturan lain• Reklasifikasi.

133

Unsur Catatan Atas Laporan Keuangan

1. Kewajiban komitmen dan Kontijensi, antara lain nilai-nilai sbb:• Komitmen

– Fasilitas pinjaman diterima yang belum ditarik– Fasilitas kredit yang diberikan yang belum ditarik nasabah– Pinjaman channeling

• Kontinjen– Pendapatan bunga dalam penyelesaian dari kredit yang

diberikan.– Pendapatan bunga dalam penyelesaian dari produk lain.– Aktiva produktif yang dihapusbukukan

134

Hal Lain yang Perlu Diungkapkan

2. Penerapan imbalan pasca kerja, antara lain perlu dijelaskan sbb.:

• Jumlah iuran jamsostek yang telah dibayarkan• Jumlah iuran dana pension yang telah dibayarkan

3. Transaksi dengan pihak terkait, perlu dijelaskan:• Bentuk transaksi yang terjadi, apakah pada pos simpanan

dan atau pinjaman• Dijelaskan jumlahnya• Dijelaskan suku bunganya • Dijelaskan apakah ada perlakuan khususnya.

4. Peristiwa setelah tanggal neraca, sekiranya ada dijelaskan.

135


5. Informasi penting lainnya, antara lain berupa:– Rasio kecukupan modal (CAR)– Rasio kredit yang dberikan terhadap dana pihak ketiga

(LDR)– Rasio kredit non performing (NPL)– Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional– Rasio aktiva produktif bermasalah terhadap aktiva

produktif.– Rasio laba sebelum pajak terhadap aset rata-rata (ROA)– Rasio laba setelah pajak terhadap rata-rata ekuitas (ROE)

136


Perbedaan PAPI 2001 dan PA-BPR

N0 Pos PAPI 2001 PA BPR

1 Kas Rupiah/valas Termasuk mata uangRupiah dan valas yangditarik dari peredarandan yang masih dalammasa tenggang untukpenukaran.

Mata uang Rupiah dan valas yang ditarik dari peredaran tidak berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.Direklasifikasi kedalam aset lain-lain.

2 Aktiva dalamvalas/Kas dalamvalas

Aktiva dalam valas Kas dalam valasPerubahan nama rekening

3 Sertifikat BankIndonesia (SBI)

Pengklasifikasian SBI:• Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

(HTM)• Diperdagangkan (Trading)• Tersedia Untuk Dijual (AFS)

Pengklasifikasian SBI :• Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

(HTM)• Tersedia Untuk Dijual (AFS) SBI

tidak untuk trading.Penyederhanaan untuk kesesuaian dengan kegiatan BPR



4 Pendapatanbunga yangakanDiterima

Dicatat dalam Aktiva lainlain. Disajikan dalam pos tersendiri.Menggambarkan tagihan bunga yg merupakan kegiatan utama

5 Kredit yangdiberikan

1. Kredit awal = pokok kredit.

2. Berdasarkan azas materialitas dan manfaat, provisi dan biaya transaksi dapat diamortisasi straight line.

3. Kredit selanjutnya (outstanding credit) = baki debet.

1. Kredit awal = pokok kredit (-/-) provisi (+ /+)biaya transaksi.

2. Provisi dan biaya transaksi diamortisasi straight line.

3. Kredit selanjutnya = baki debet (-/-) unamortized provisi (+/+) unamortized biaya transaksi.

Sesuai dengan prinsip historical Cost



6 Urutanpelunasankredit tidaklancar

1. Setoran debitur untuk kredit L, DPK & KL, urutan: biaya, bunga, pokok.

2. untuk kredit D &M, urutan: Pokok, bunga

Setoran kredit performing untuk pelunasan bunga.Untuk kredit nonperforming digunakan terlebih dahulu melunasi tggkn pokok yg telah jatuh tempo , jika ada sisa u/ pelunasan tggkn bunga. Penyempurnaan

7 Aset tidakberwujud

Termasuk aktiva lain-lain Disajikan dalam pos tersendiri:Aset Tidak Berwujud adalah aset non-moneter yang dapatdiidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik.



8 Restrukturisasi kredit

Penyisihan restrukturisasi kredit, yang merupakan selisih antara saldo kreditdengan nilai tunai penerimaan kas masadepan, disajikan sebagai pos pengurang dari kredit yang direstrukturisasi.

1. Nilai tunai dihitung dengan menggunakan suku bunga kontraktual yang ditentukan pada awal pemberian kredit.

2. Apabila nilai tunai lebih rendah dibandingkan nilai tercatat kredit pada saat direstrukturisasi, maka selisihnya diakui sebagai kerugian.

9 Biaya pendirian PSAK 16 (2007)PSAK 19 (2009):Biaya pendirian (biayaperintisan) termasuk diakuisebagai beban saat terjadinya.(tidak ada perubahan)

PSAK 16 (2007)PSAK 19 (2009):Biaya pendirian (biayaperintisan) termasuk diakuisebagai beban saat terjadinya.(tidak ada perubahan)



10 Agunan Yang diambilalih (AYDA)

Tidak diatur. (merupakanbagian dari rupa-rupa aktiva)

1. AYDA timbul dari pengambilalihan agunan sebagai penyelesaian kredit dan kredit dihapus tagih.

2. Pengambilalihan agunan dalam proses penyelesaian kredit yang tidak diikuti penghapustagihan kredit dicatat secara off balance sheet.

3. AYDA dinilai setiap tahun.4. Apabila hasil penilaian AYDA lebih

rendah dari nilai tercatat, selisih diakui sebagai kerugian penurunan nilai

Memperjelas bahwa AYDA diakui sebagaipengganti kredit (swap), sehingga perlu diikuti dengan hapustagih.



11 Kewajiban Segera Kewajiban segera adalah kewajiban kepada pihak lain yang sifatnya wajib segeradibayarkan sesuai dengan perintah pemberi amanat atau perjanjian yang ditetapkan sebelumnya.

Terdapat tambahan klausulayaitu termasuk kewajiban yangtelah jatuh tempo, di luar utangbunga.Disempurnakan dengantambahan kriteria kewajiban ygtelah jatuh tempo.

12 Utang Bunga Utang bunga dicatat dalam pos kewajiban lain-lain.

Utang bunga dicatat tersendiridalam pos Utang Bunga.Menggambarkan utang bunga yg merupakan kegiatan utama BPR



13 Simpanan Beban bunga diakuisesuai denganperhitungan tingkatbunga (kontraktual).

1. Beban bunga yang diakui termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

2. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung adalah biaya dari simpanan dengan jangka waktu tertentu.

Sesuai dengan prinsip historical cost

14 Pinjamanyangditerima

1. Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai nominal.

2. Biaya transaksi diakui sebagai beban dalam periode berjalan.

1. Pinjaman yang diterima diakui sebesar nilai pokok ditambah biaya transaksi yang dapat diatribusikan.

2. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan diamortisasi secara straight line dan diakui sebagai beban bunga.

Sesuai prinsip historical cost



15 Dana setoran modal

Tidak diatur Pengakuan Dana Setoran Modal (DSM)sesuai karakteristiknya yakni:1. DSM – Kewajiban, yaitu dana yang telah

disetor secara riil ke rekening BPR di Bank Umum dan diblokir namun belum dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku atau telah dinyatakan tidak memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku.

2. DSM – Ekuitas, yaitu DSM yang dinyatakan memenuhi ketentuan permodalan yang berlaku, namun belum didukung dengan kelengkapan persyaratan untuk digolongkan sebagai modal disetor



16 Kewajiban imbalan kerja

Tidak diatur Pencatatan Kewajiban ImbalanKerja sesuai dengan Undang-Undang berlaku dan disajikansebagai pos tersendiri.U/ memperjelas pencatatan (dlmpraktek sebelumnya dicatat dipasiva lain-lain) dan danmendukung ketentuan.

17 Utang Pajak

Tidak diaturMengatur kewajiban pajaktangguhan (deferred taxliabilities): pajak terutang(payable) untuk periodemendatang akibatperbedaan temporer

kewajiban pajak penghasilanbadan yang terutang atas penghasilan BPR, setelah diperhitungkan pajak yang dibayar dimuka.Disajikan tersendiri



18 Modal Pinjaman

Modal pelengkap terdiri dari cadangan yang dibentuk tidakberasal dari laba, modal pinjaman, dan pinjamanSubordinasi

1. Modal pinjaman menimbulkan kewajiban kontraktual bagi BPR untuk menyelesaikannya dalam bentuk penyerahan kas dan setara kas.

2. Keterbatasan kemampuan BPR untuk memenuhi kewajiban kontraktualnya atas modal pinjaman dengan adanya ketentuan untuk memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia, tidak membatalkan kewajiban kontraktual tersebut.

Diklasifikasikan sebagai kewajiban -Penyesuaian konsep, dalam regulasi masih termasuk kedalam modal pelengkap.

19 Selisih penilaian aktiva tetap

Selisih penilaian kembali aktiva tetap

Surplus revaluasi aset tetap.Perubahan nama dan perlakuan dengan kriteriakhusus. mengingat penurunan/pemulihan nilaiaset tetap dibebankan ke L/R (impairment)



20 Modal Sumbagan

Modal yang ddiperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih antara nilai yang tercatat dengan harga jual apabila saham tersebut dijual

Sumbangan yang berasal dari pemilik BPR dalam bentuk dana atau aset lainnya termasuk pengembalian sama pemilik

21 Beban bunga

Beban bunga diakuisebagai beban padaperiode berjalan

Pengertian beban bunga termasukbeban amortisasi biaya simpananyang dapat diatribusikan secaralangsung.Konsekuensi dari pencatatanhistorical atas utang BPR

Pelaporan BPRBandung, 21 Oktober 2013

Akuntansi dan Audit Laporan Keuangan BPR

ACUAN:1. Ketentuan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)

3. Standar Akuntansi Keuangan (SAK non ETAP)

4. Peraturan perundang-undangan yang relevan dengan BPR

5. Praktik-praktik akuntansi yang berlaku umum

149

Ketentuan Bank Indonesia

1. SE 15/29/DKBU tanggal 31 Juli 2013 Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bang Perkreditan Rakyat

2. SE BI 15/3/PBI/2013 tangggal 21 Mei 2013 Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat

3. SE BI No.12/14/DKBU, Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR

4. SE BI No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009, Penetapan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi BPR

5. PBI No.13/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, Transparansi kondisi keuangan BPR

6. PBI 13/26/PBI/2011 Perubahan PBI 8/19/2006, Perubahan PP BI 8/19/2006; Kualitas aktiva produktif dan pembentukan PPAP

150

Laporan BPR

1. Laporan BPR terdiri dari :1. Laporan Tahunan memberikan gambaran lengkap kinerja BPR dalam stu

tahun yang antara lain berisikan Laporan Keuangan Tahunan

2. Laporan Keuangan Publikasi memberikan gambaran informasi mengenai laporan keungan, informasi lainnya, pengurus, komposisi pemegang saham, triwulanan.

2. Laporan BPR didasarkan pada SAK yang berlaku bagi BPR yaitu SAK ETAP, Pedoman Akuntansi bagi BPR dan ketentuan yang ditetapkan BI.

3. Laporan disusun dalam Bahasa Indonesia, mata uang rupiah.

4. Total aset >= 10milyar wajib diaudit KAP yang terdaftar di BI

5. Laporan disampaikan oleh kantor pusat BPR

151

Laporan Tahunan

Laporan tahunan memuat :– Informasi umum pengurus, kepemilikan, perkembangan usaha BPR– Laporan keuangan tahunan disajikan dengan perbandingan dengan

satu tahun sebelumnya. Laporan keuangan terdiri dari• Neraca• Laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan• Laporan Perubahan Ekuitas• Laporan Arus Kas• Catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi mengenai komitmen

dan kontijensi– Opini Akuntan Publik apabila LKT diaudit oleh AP– Pengungkapan

152

Perkembangan BPR

1. Riwayat ringkas pendirian BPR

2. Ikhtisar data keuangan penting pendapatan, beban operasional, pendapatan dan beban non operasional, laba sebelum PPh, taksiran PPh dan laba bersih.

3. Rasio keuangan paling kurang meliputi• Kualitas Aktiva Produktif (KAP)• Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM)• Kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL), • Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP), • Return on Asset (ROA), • Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), • Cash Ratio, dan • Loan to Deposit Ratio (LDR);

Perbandingan jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang diberikan dan penyebab utama kredit bermasalah; dan

Perkembangan usaha yang berpengaruh signifikan terhadap BPR pada periode laporan seperti ekspansi atau penciutan kegiatan usaha dan jaringan kantor.

153

Perkembangan BPR

4. Strategi dan kebijakan manajemen informasi mengenai manajemen risiko: indentifikasi dan pengendalian risiko

5. Laporan manajemen mengenai pengelolaan BPR dalam rangka tata kelola yang baik, yang mencakup : – Struktur organisasi; bidang usaha; – Teknologi informasi, – Perkembangan dan target pasar; jumlah, jenis, dan lokasi kantor; – Kerjasama BPR dengan bank; kepemilikan oleh anggota Direksi; – Keterkaitan antar pemilik, antar pengurus, dan antara pemilik dengan pengurus

BPR; – Sumber Daya Manusia (SDM) jumlah, pendidikan, dan pengembangan SDM – Kebijakan gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris – Perubahan penting lainnya yang terjadi di BPR dan/atau di kelompok usaha

BPR yang mempengaruhi operasional BPR dalam tahun yang bersangkutan.

154

Pengungkapan informasi lain

1. Iktisar kebijakan akuntansi– pernyataan bahwa BPR menggunakan SAK ETAP; – dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan; dan – kebijakan akuntansi BPR yang antara lain meliputi kebijakan konsep dasar

pengukuran, kredit yang diberikan, penyisihan kerugian kredit, investasi di SBI, agunan yang diambil alih, kas dan setara kas, aset tetap dan inventaris serta penyusutan, pengakuan pendapatan bunga, pengakuan beban bunga, pajak penghasilan, dan imbalan kerja.

2. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan dengan memperhatikan urutan penyajian neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, informasi tambahan sesuai

pengungkapan.

155

Pengungkapan tambahansesuai SAK

1. Transaksi hubungan istimewa: rincian jumlah, penjelasan transaksi, sifat hubungan, alasan pembentukan penyisihan piutang hub istimewa.

2. Perubahan akuntansi dan koreksi kesalahan:– Perubahan estimasi hakekat, jumlah dan pengaruh– Perubahan kebijakan akuntansi hakikat, alasan, tujuan, jumlah dan

pengaruh– Kesalahan hakikat, jumlah nilai, informasi komparatif disajikan kembali.

3. Komitmen dan kontijensi– Pengungkapan kontrak dan perjanjian– Uraian mengenai peraturan yang mengikat dan dampaknya– Uraian mengenai kewajiban pajak tambahan

4. Perkembangan terakhir SAK ETAP dan peraturan lainnya.

5. Reklasifikasi

6. Informasi penting yang mempengaruhi kinerja BPR

7. Peristiwa setelah tanggal neraca (subsequent event) 156

Laporan Keuangan Publikasi

1. Laporan Keuangan Publikasi triwulan Maret, Juni, September, Desember.

2. Laporan gabungan kantor pusat dan seluruh cabangnya

3. Laporan komparatif dengan format yang sama.

4. Pengungkapan sesuai dengan SAK ETAP dan PA BPR.– Laporan keuangan lengkap ditambah komitmen dan kontijensi– Kualitas aktiva produktif: penempatan pada bank lain, kredit yang diberikan– Rasio keuangan : KPMM, NPM dan PPAP, ROA dan BOPO, Cash ratio, LDR– Susunan pengurus dan komposisi pemegang saham– Nama KAP dan nama AP yang bertanggung jawab

5. Apliasi laporan keuangan publikasi terintegrasi dalam laporan keuangan bulanan.

6. Prosedur pengoperasian aplikasi LK Publikasi

157

Hubungan Kerja antara BPT dan Akuntan Publik

• Penugasan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam rangka audit Laporan Keuangan Tahunan BPR wajib dilakukan dengan perjanjian kerja;

• Perjanjian kerja antara BPR dan Kantor Akuntan Publik berpedoman pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini

158

Sangsi Penyampaian Laporan

• Terlambat (30 April) mengumumkan Laporan Tahunan 50 ribu per hari

• Tidak menyampaikan Laporan Tahunan 3 juta (setelah 31 Mei)

• Penyusunan LT tidak sesuai ketentuan BI 5 juta jika telah diberi surat peringatan 2kali.

• Terlambat mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi, 50 ribu per hari terlambat.

• Tidak mengumumkan LK Publikasi pada papan pengumuman atau media lain dan surat kabar lokal

• Terlambat menyampaikan bukti pengumuman LK Publikasi, 50 ribu per hari.

159

Penyampaian Laporan

• Laporan Tahunan dan bukti pengumuman Laporan Keuangan Publikasi disampaikan kepada Bank Indonesia

• Laporan Keuangan Publikasi secara on-line dilakukan melalui fasilitas jaringan ekstranet Bank Indonesia.

• Laporan disampaikan secara off-line dalam bentuk rekaman data (soft copy) berupa compact disk atau media perekam data elektronik lainnya maka laporan disampaikan pada BI.

160

Kasus SBI

• Pada tanggal 3 Desember 2010, BPR ABC membeli SBI jangka waktu 3 bulan di pasar sekunder:

• Nilai nominal SBI Rp 500.000.000• Tingkat diskonto 7%• Jangka waktu 3 bulan• Nilai tunai = (500.000.000 x 360)/(360 + (tingkat diskonto x jangka waktu))• Nilai tunai = 491,400,491• Nilai diskonto = Nilai nominal – Nilai tunai• Nilai diskonto = 8,599,509• Biaya Transaksi = 2,000,000• Amortisasi Unamortizes• diskonto s.d. 31/12/10 = 2,675,403 5,924,106• biaya transaksi s.d. 31/12/10 = 622,222 1,377,778

Kasus SBI

• Asumsi tujuan kepemilikan: Dimiliki Hingga Jatuh Waktua. Tanggal 3 Desember 2010, pada saat membeli:Db. SBI – Nominal Rp 500.000.000Db. SBI – Biaya transaksi Rp 2.000.000Kr. SBI – Diskonto Rp 8.599.509Kr. Kas/Rekening Rp 493.400.491Jumlah kas keluar adalah nilai tunai Rp491.400.491 + biayatransaksi Rp2.000.000.

b. Tanggal 31 Desember 2010, pada saat amortisasi diskonto dan biaya transaksi:Db. SBI – Diskonto Rp 2.675.403Kr. SBI – Biaya transaksi Rp 622.222Kr. Pendapatan bunga Rp 2.053.180Perhitungan amortisasi adalah 28/90hari (3 – 31 Desember daritotal tenor SBI) dari diskonto dan biaya transaksi.

c. Tanggal 3 Maret 2011, pada saat jatuh tempo:Db. Kas/Rekening Rp 500.000.000Kr. SBI – Nominal Rp 500.000.000Amortisasi dilakukan untuk diskonto dan biaya transaksi.Db. SBI – Diskonto Rp 286.650Kr. SBI – Biaya transaksi Rp 66.667Kr. Pendapatan bunga Rp 219.983

163

TERIMA KASIH

Dwi Martani

[email protected] atau [email protected]

081318227080 / 08161932935

http:/staff.blog.ui.ac.id/martani/

http://dwimartani.com

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

Documents

Akuntansi Dan Pelaporan BPR 21102013