25
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA NOMOR: KP 324 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 - 03 {ADVISORY CIRCULAR 47 - 03) PROSEDUR PENDAFTARAN PESAWAT UDARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA, Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan butir 47.59 dan butir 47.61 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun 2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 [Civil Aviation Safety Regulation Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration), perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47-03 [Advisory Circular 47-03) Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara; Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956); Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

{ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR: KP 324 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL

PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 - 03

{ADVISORY CIRCULAR 47 - 03)

PROSEDUR PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan butir 47.59 dan butir

47.61 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 52 Tahun

2018 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

Bagian 47 [Civil Aviation Safety Regulation Part 47) Tentang

Pendaftaran Pesawat Udara (Aircraft Registration), perlu

menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan

tentang Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 47-03 [Advisory Circular 47-03)

Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4956);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);

Page 2: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-2-

3. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1844) sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 56

Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 814);

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia

Nomor PM 52 Tahun 2018 Tentang Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47 {Civil Aviation

Safety Regulations Part 47) Tentang Pendaftaran Pesawat

Udara (Aircraft Registrations) (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 779);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

TENTANG PEDOMAN TEKNIS OPERASIONAL PERATURAN

KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 47 - 03

(ADVISORY CIRCULAR 47 - 03) PROSEDUR PENDAFTARAN

PESAWAT UDARA.

Pasal 1

(1) Memberlakukan Pedoman Teknis Operasional Peraturan

Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 47-03 (Advisory

Circular 47-03) Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara.

(2) Pedoman Teknis Operasional Peraturan Keselamatan

Penerbangan Sipil Bagian 47-03 (Advisory Circular

47-03) Prosedur Pendaftaran Pesawat Udara

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

Lampiran I dan II Peraturan ini, dan merupakan bagian

tak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Page 3: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-3"

Pasal 2

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku sejak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 22 Oktober 2018

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Pelaksana Tugas

ttd.

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinyaK^ifALA BAGIAN HUKUM

-V ENDAH PURNAMA SARIPembinaTk. I / (IV/b)

NIP. 19680704 199503 2 001

Page 4: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

.-4-

LAMPIRANI PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

NOMOR :KP 324 TAHUN 2018

TANGGAL :22 OKTOBER 20 IS

PEDOMAN TEKNIS

OPERASIONAL

AC 47-03

PROSEDUR PENDAFTARAN PESAWAT

UDARA

Amandemen : 0

Tanggal : 22 Oktober 2018

REPUBLIK INDONESIA - KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

JAKARTA - INDONESIA

Page 5: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-1-

DAFTAR PENCATATAN AMANDEMEN

Nomor

Amandemen

Tanggal

penerbitan

Oleh Tanggal

Page 6: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-11-

RANGKUMAN AMANDEMEN

Nomor

Amandemen

Sumber Subjek Disetujui

Page 7: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-111-

1. MAKSUD

2 ACUAN

3 PEMBATALAN

4 AMANDEMEN

PENDAHULUAN

Pedoman teknis operasional ini menetapkan

tanggung jawab, kebijakan, dan prosedur yang

digunakan bagi pemilik atau operator pesawat

udara dalam mengajukan permohonan pendaftaran

pesawat udara sipil kepada Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara.

Pedoman teknis operasional ini harus digunakan

sejalan dengan:

a. Undang-undang Penerbangan Sipil Nomor 1

Tahun 2009

b. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

bagian 47 mengenai Pendaftaran Pesawat Udara

c. Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil

bagian 45 mengenai Tanda Pendaftaran Pesawat

Udara.

Amandemen pedoman teknis operasional ini harus

memperoleh persetujuan dari Direktur Jenderal

Perhubungan Udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Pelaksana Tugas

ttd.

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc.

Salinan sesuai dengan aslinyaKEPALA BAGIAN HUKUM

l/iRi

PiP

-0

/^-ENDAH PURNAMA SARI

PembinaTk. I / (IV/b)NIP. 19680704 199503 2 001

Page 8: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-IV-

DAFTAR ISI

DAFTAR PENCATATAN AMANDEMEN i

RANGKUMAN AMANDEMEN ii

PENDAHULUAN iii

DAFTAR ISI iv

47.01 Definisi 1

47.03 Ruang Lingkup 1

47.05 Sertifikat Pendaftaran Pertama... 2

47.07 Persyaratan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran 3

47.09 Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara 4

47.11 Permohonan Penghapusan Dengan Menggunakan IDERA 5

47.13 Penerbitan Ulang / Penggantian Sertifikat Pendaftaran 6

47.15 Perubahan Data Pendaftaran dan Pemindahtanganan Sertifikat 7

Pendaftaran Pesawat Udara

Page 9: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-1-

47.01 Definisi

Dalam Pedoman Teknis Operasional ini menggunakan definisi

sebagai berikut:

a. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang tertera pada

bukti kepemilikan.

b. Bukti kepemilikan adalah Bill of Sale.

c. Insurer adalah lembaga resmi penjamin asuransi.

d. Insured adalah operator pesawat udara.

e. Operator pesawat udara adalah pemegang sertifikat operator

pesawat udara (air operator certificate) atau pemegang

sertifikat pengoperasian pesawat udara (operating certificate),

f. Sertifikat pendaftaran pesawat udara adalah bukti telah

didaftarkannya pesawat udara yang dikeluarkan oleh

Direktorat Jenderal.

g. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Perhubungan

Udara.

h. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan

Udara.

i. Pihak yang diberi kuasa adalah operator pesawat udara.

47.03 Ruang Lingkup

a. Sub Direktorat Produk Aeronautika bertanggung jawab dalam

proses pendaftaran pesawat udara.

b. Kepala Sub Direktorat Produk Aeronautika akan

mendistribusikan setiap permohonan pendaftaran pesawat udara

kepada Kepala Seksi Pengesahan Produksi yang akan menunjuk

inspektur untuk melakukan evaluasi terhadap setiap

permohonan pendaftaran pesawat udara beserta bukti-bukti

yang dipersyaratkan,

c. Inspektur yang ditunjuk akan memastikan bahwa semua

persyaratan telah terpenuhi dan menyiapkan rekomendasi untuk

penerbitan sertifikat pendaftaran (DGCA Form 47-02).

Page 10: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-2-

47.05 Sertifikat Pendaftaran Pertama

Permohonan pendaftaran pesawat udara hams dibuat pada DGCA

Form 47-11 "Permohonan Sertifikat Pendaftaran" sebagaimana

tercantum pada Lampiran II Peraturan ini, dengan melampirkan:

a. Salinan bukti kepemilikan pesawat udara yang dilegalisasi

dalam bentuk certified true copy yang diterbitkan oleh notaris

publik dan dimana bukti kepemilikan pesawat udara

terakhir;

b. Pernyataan tidak pernah terdaftar bagi pesawat udara yang

belum pemah didaftar atau bukti penghapusan tanda

pendaftaran bagi pesawat udara yang pernah didaftarkan di

negara lain dari Otoritas Penerbangan Sipil Negara dimana

pesawat udara tersebut terakhir didaftar;

Surat pemyataan tidak pernah didaftar/konfirmasi

penghapusan asli atau dengan surat elektomik yang

ditujukan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara cq

Direktur Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Udara

dari otoritas penerbangan sipil dari negara dimana pesawat

udara tersebut terakhir didaftar;

c. Salinan bukti asuransi pesawat udara yang telah dilegalisasi

oleh pihak penanggung (insurer);

d. Persetujuan pengadaan pesawat udara dari Direktur Jenderal

Perhubungan Udara untuk pesawat yang akan didaftarkan;

e. Pemenuhan ketentuan persyaratan batas usia pesawat udara

yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan;

f. Dalam hal pendaftar bukan pemilik pesawat udara maka

selain memenuhi persyaratan humf a sampai humf e, hams

menyampaikan salinan bukti penguasaan pesawat udara

yang disahkan di hadapan notaris setempat atau pilihan

sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dilegalisasi dalam

bentuk certified true copy yang diterbitkan oleh notaris

publik. Jika pesawat udara dimiliki warga negara asing atau

badan hukum asing dan dioperasikan oleh warga negara

Indonesia atau badan hukum Indonesia maka jangka waktu

pemakaiannya minimal 2 (dua) tahun secara tems menems.

Page 11: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-3-

Untuk pesawat udara amateur-built permohonan pendaftaran

pesawat udara harus dibuat pada DGCA Form 47-11

"Permohonan Sertifikat Pendaftaran" dengan melampirkan:

a. bukti kepemilikan affidavit yang dilegalisasi oleh notaris

publik;

b. bukti asuransi pesawat udara;

c. persetujuan pengadaan pesawat udara dari Direktur Jenderal

Perhubungan Udara untuk pesawat yang akan didaftarkan.

47.07 Persyaratan Perpanjangan Sertifikat Pendaftaran

a. Permohonan perpanjangan sertifikat pendaftaran hanya

dapat diajukan oleh pemilik atau operator pesawat udara.

b. Sertifikat pendaftaran dapat diperpanjang dengan cara

mengajukan permohonan perpanjangan sertifikat

pendaftaran, dengan melampirkan persyaratan perpanjangan

sebagai berikut:

1) DGCA Form 47-13 Permohonan Perpanjangan/

Pergantian Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan

ini. Semua bagian yang berlaku dari formulir

permohonan hams diisi dengan benar dan

ditandatangani basah oleh pemilik/pimpinan tertinggi

operator/pimpinan intansi pemerintah atau pihak yang

diberi kuasa, diberi materai dan cap pemsahaan.

2) Bukti kepemilikan pesawat udara;

3) Dalam hal pendaftar bukan pemilik pesawat udara

maka hams menyampaikan salinan bukti penguasaan

pesawat udara yang masih berlaku. Jika bukti

penguasaan adalah bukti penguasaan yang telah

mengalami perubahan atau bukti penguasaan yang

bam maka hams menyampaikan salinan bukti

penguasaan pesawat udara yang telah disahkan di

hadapan notaris setempat atau pilihan sesuai

kesepakatan kedua belah pihak dan dilegalisasi dalam

bentuk certified true copy yang diterbitkan oleh notaris

publik;

Page 12: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-4-

4) Salinan bukti asuransi pesawat udara yang telah

dilegalisasi oleh pihak penanggung (insurer);

5) Pemenuhan ketentuan persyaratan batas usia pesawat

udara yang ditetapkan sesuai Peraturan Menteri

Perhubungan;

6) Salinan sertifikat pendaftaran; dan

7) Salinan sertifikat kelaikudaraan.

47.09 Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara

a. Tanda pendaftaran pesawat udara dapat dihapus dengan

ketentuan:

1) Adanya permohonan penghapusan oleh pemilik, operator

pesawat udara atau pihak yang diberi kuasa apabila

sesuai dengan kondisi:

a) sewa guna usaha telah berakhir sesuai jangka waktu

perjanjian;

b) sewa guna usaha telah diakhiri sesuai kesepakatan

di luar jangka waktu perjanjian;

c) akan didaftarkan di negara lain;

d) pesawat udara rusak berat akibat kecelakaan;

e) pesawat udara tidak digunakan lagi secara

permanen;

f) pesawat udara secara sengaja dirusak atau dibuang;

g) teijadi cedera janji (wanprestasi) oleh penyewa

pesawat udara tanpa putusan pengadilan;

h) pesawat udara akan dijual ke operator yang lain;

atau

2) Adanya permohonan dari pemegang IDERA.

Pengajuan permohonan mengacu pada ketentuan dalam

PKPS Sub Bagian E butir 47.101.

3) Dalam hal operator pesawat udara- tidak dapat

mempertahankan sertifikat kelaikudaraan secara terus-

menerus selama 3 (tiga) tahun, Direktorat Jenderal

dapat menerbitkan menerbitkan penghapusan tanda

pendaftaran pesawat udara berdasarkan evaluasi.

Page 13: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-5-

b. Dalam hal pengajuan penghapusan yang dilakukan sesuai

pada butir huruf a angka 1) hams :

1) mengajukan permohonan penghapusan dan DGCA Form

47-17 Permohonan Penghapusan Tanda Pendaftaran

Pesawat Udara sebagaimana tercantum dalam Lampiran

II Peraturan ini, semua bagian yang berlaku dari formulir

permohonan hams diisi dengan benar dan

ditandatangani basah oleh pemilik/pimpinan tertinggi

operator/pimpinan intansi pemerintah atau pihak yang

diberi kuasa, diberi materai dan cap pemsahaan.

2) mengajukan permohonan pencabutan IDERA terlebih

dahulu, jika terdapat pencatatan IDERA;

3) menunjukan bukti sesuai dengan alasan penghapusan;

4) melampirkan persetujuan para pihak yang

berkepentingan atas pesawat udara yang dimohonkan

sesuai dengan format sebagamana tercantum pada

Lampiran II Peraturan ini (Surat Pernyataan

Penghapusan Tanda Pendaftaran Pesawat Udara) ;

5) surat pemyataan oleh pemilik bahwa pesawat udara

tidak dalam penjaminan dan atau sengketa sesuai

dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II

Peraturan ini.

47.11 Permohonan Penghapusan Dengan Menggunakan IDERA

Penghapusan dengan menggunakan IDERA diatur dalam pedoman

teknis operasional AC 47-02 "Kuasa Untuk Memohon

Penghapusan Pendaftaran Dan Ekspor Yang Tidak Dapat Dicabut

Kembali {Irrevocable Deregistration And Export Request

Authorisation/ IDERA)".

47.13 Penerbitan Ulang / Penggantian Sertifikat Pendaftaran

a. Penerbitan ulang sertifikat pendaftaran

Pemohon dapat mengajukan surat permohonan penerbitan

ulang sertifikat pendaftaran apabila terdapat pembahan :

1. pemilik;

2. nama dan atau alamat pemilik; atau

3. operator.

Page 14: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-6-

b. Operator dapat mengajukan perubahan pemilik, nama dan

atau alamat pemilik dengan melengkapi persyaratan:

1) Surat permohonan dan mengajukan DGCA Form 47-13

"Permohonan Perpanjangan/ Pergantian Sertifikat

Pendaftaran" sebagaimana tercantum dalam Lampiran II

Peraturan ini, dengan memilih pergantian sertifikat

pendaftaran;

2) salinan bukti kepemilikan pesawat udara yang dilegalisir

dalam bentuk certified true copy yang diterbitkan oleh

notaris publik dimana bukti kepemilikan pesawat udara

terakhir;

3) salinan bukti penguasaan pesawat udara hams

disahkan dihadapan Notaris setempat atau pilihan

sesuai kesepakatan kedua belah pihak dan dilegalisasi

dalam bentuk certified true copy yang diterbitkan oleh

notaris publik.

4) semua bagian yang berlaku dari formulir permohonan

hams diisi dengan benar dan ditandatangani basah oleh

pemilik/pimpinan tertinggi operator/pimpinan intansi

pemerintah atau pihak yang diberi kuasa, diberi materai

dan cap pemsahaan (jika ada);

5) salinan surat keterangan pembahan alamat pemsahaan

yang telah dilegalisasi oleh notaris;

6) salinan akta pembahan nama pemsahaan yang telah

dilegalisasi oleh notaris;

7) salinan bukti asuransi pesawat udara yang telah

dilegalisasi oleh pihak penanggung (insurer); dan

menunjukan pemilik bam

8) surat kuasa (jika dikuasakan);

9) salinan sertifikat pendaftaran pesawat udara; dan

10) salinan sertifikat kelaikudaraan pesawat udara.

Page 15: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-7-

c. Pergantian sertifikat pendaftaran jika sertifikat rusak atau

hilang.

Pemohon dapat mengajukan surat permohonan pergantian

sertifikat dengan mengajukan DGCA Form 47-13

Permohonan Perpanjangan/Pergantian Sertifikat Pendaftaran

sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini,

dengan memilih pergantian sertifikat pendaftaran dan

melengkapi persyaratan sebagai berikut:

1) surat keterangan kehilangan/dicuri dari kepolisian

(apabila hilang/dicuri);

2) surat pernyataan kerusakan dengan melampirkan

sertifikat pendaftaran yang rusak;

3) surat kuasa asli dan dilegalisasi (Jika dikuasakan);

4) salinan sertifikat pendaftaran pesawat udara.

d. Pergantian sertifikat pendaftaran jika terdapat pergantian

operator.

Pemohon dapat mengajukan pergantian sertifikat pendaftaran

dengan mengajukan pendaftaran pesawat udara kembali

sesuai dengan PKPS 47 dan AC 47-03.

47.15 Perubahan Data Pendaftaran dan Pemindahtanganan Sertifikat

Pendaftaran Pesawat Udara

a. Perubahan Data Pendaftaran Pesawat Udara

Operator pesawat udara wajib melaporkan setiap adanya

perubahan Data Pendaftaran pesawat udara antara lain :

1) Perubahan bukti penguasaan;

2) Perubahan nama dan/atau alamat.

b. Mengajukan pelaporan perubahan data pendaftaran pesawat

udara dengan melampirkan dokumen-dokumen yang sesuai

dengan perubahan dimaksud. Setiap pelaporan akan

ditindaklanjuti dengan merubah data base di Direktorat

Pengoperasian Pesawat Udara, dan memberitahukan kepada

pemohon dengan mengirimkan konfirmasi jika data sudah

diperbarui.

Page 16: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-8-

c. Pemindahtanganan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara

Sertifikat pendaftaran tidak dapat dipindahtangankan. Dalam

hal pesawat udara akan dialihkan kepada operator lain,

maka hams mengikuti aturan sesuai PKPS 47 tentang

penghapusan dan pendaftaran pesawat udara.

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Pelaksana Tugas

ttd.

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinyaEPALA BAGIAN HUKUM

/ 0

k-

f! Klii

-0

.'^>ENDAH PURNAMA SARIPembina Tk. I / (IV/b)

NIP. 19680704 199503 2 001

Page 17: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-9-

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubiingan Udara

Nomor :

Tanggal :

Permohonan Sertifikat Pendaftaran, DGCA Form No. 47-11

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Gedung P«rkanioran Soekomo-Halta Iniemaliunul Airport. Jl O. Tungcmng. Banien- Indonesia

Tdp : (+6221 ( 225 662«8. (+6221) 156 08887 Fax.: (+6221) 215 66.WWebsite : hubud.dephub.go.id; e-niuil: daao_dgca@'Jephub.gu.id

mmemmrmemBemmm

□ I I Operator

L KETERANGAN PEMOHON iApplicant InformaiionKI. Naini

INmicI

2. Alamut(Aililrcisl

11. PEKSETUJUANPE.NGADAAN iAinmft PuKureinrnl Appnn-al]I. Nomor {Re/crcmr I Tunggal (dale)3, Pcsjiwul kc inuwltertifiiin rafl): duri ihe unnl mniAer ofnircrafty.ni. KETERANGAN PESAWAT UDARA lAirvnift InformaiumV.

3. Numu Pcmbuul:iMumfacturer)

4. Model*':

{MinieiiPesawiU Tcrbang(/•irrt/ Wing)

HelikopierfHelicfipter)

Lain-Jain (sebulkan)(Oihen (specify)

5. Nomor .Scri:(Serial Sumher)

6. Keadaan(r<>ndrnV>ril

Baru(Nev.)

BekasI l/sed)

7. Tahun Pcmbuatan("/ear nfMnnufaclure)

fl. Tonda Kchangsaan dan Pendanoran Lama(Previous Nuiionalily taut Regisiruiion Marts)

4. Aluka.si Tanda Kebang.saan dan Pendaftaran(fiecpiesied Saiiimuliiy ami 7{<ri;Mrniw)n Marks) PK-

IV. KETERANGAN KEPRMILIKAN PF-SAWAT UDARA (Am rafi (THwnhip Information):I. Dasar Kcpcmilikan

(Tcnii of (hvner ship)Deli Tunai(Cash Purchase)

PcmberianiGiftAJrunt)

Lain-latn (sebulkan):Oihersispeafyl

2. Nairn Pemilik(Osvner)

3. AlanullAJdrtsu)

4. Bukii Kepcmilikan:(Eviilence of im-nership)

Tanggal:(Uofe)

V. DASAR PENGUASAAN PESAWAT UDARA (Ainraft Term ofPossession):1. Dasar Penguosaon**:

(Term of Possession)SewaGuna Usatia(Leasing)

Lain-lain (luliskan):(Other) specify

2. Bukli Pcrjanjiun:Esidence ofAgreement)

3. Wrmbcri Scwa(Lersor)/ Penjuul Bersyaral tCondiuiwialSeller) i Lainnya* (other):

Nama:(Name)

ASamaL(Address)

Masa Berlaku Peiianjian (Ternts Agreement):4. Rsnenma Sewa (Lessee) / Pembeli Bersyaral

(Conditional Buyer) / Lainnya* (viher):Nama:(Name)

Alamat:I Address)

Ma.sa Berlaku Peijanjian : (Terms Agreement):

DGCA Form No. 47-11 (Aug 2018i P:^ 1 of 2

Page 18: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-10-

5. Pemberi Sewa (Lessor) / Pcnjual Bersyarat

(Conditional Seller) / Lainnya* (other):Nama:

(Name)

Alamat:

(Address)

Masa-Berlaku Peijanjian (Terms Agreement):

6. Penerima Sewa (Lessee) /Pembell Bersyarat(Conditional Buyer) / Lainnya* (other):

Nama:

(Name)

Alamat:

(Address)

MasaBerlakuPerjanjtan (Terms Agreement):

VI Dokumen Pendukung .

1. Bukti Kepemilikan(Bill of Sale) (other):

Nomor (Number)

Tanggal (Date)

2. Salinan Dasar Pcnguasaan :

Copy Refrence Agreement

Nomor (Number)Tanggal (Date)

3. Surat Penghapusan(Deregistration Letter)(other):

Nomor (Number);

Tanggal (Date) ;

4. AstiransI

(Insurance):

"Nomor (Number):Masa Berlaku (Valid Until)'.

5. Surat keterangan perubalian alamat jika adaStatteman Letter Change Address if any:

Nomor (Number)

Tanggal (Date)

6. Akla perubahan nama perusaban jika uda

(Akta change Name if ariy) :

Nomor (Number)

Tanggal (Date)

Vn. SERrituCASI (Certification)

Pemohon menyatakan bahwa semua keterangan yang disebutkan di atas dibuat dengan sesungguh dan sebenamya, dan beijaoji akanmcmatubi serta men^lmtl semua ketentuan-ketenman pada Undang>Uodang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerfoangan dan semuaPcraturan yang berlaku.

(Ihls Is to certify that ail ofthe aforementioned informations are true and correct and the undersigned viU comply mth Repubiic of IndonesiaAviation Law Number] Year 2009 and otherapphcoble regulations)

* Coret yang tidak diperlukan(Cross as unnecessary)

** BeritandaX pada kotak yang sesuai(Tick applicable has)

*** Form ini ditandatangani oleh pimpinanoperator pesa^vat udara/pimpioan instansi/pemilik/ yang mewakili (diberi kuasa khusus)

Dibuat dk

(Made in)

Tanggal:(Date)

Nama :

(Name)

Jabatan :

(Title

Metoai

danCflp Penisahaan

TandaTangan(Signature)

DGCAFormNo. 47-11 (Aug2018) Page 2 of2

Page 19: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-11-

Sertillkat Pendaftaran Pesawat Udara DGCA Form No.47-02

REPUBLtK INDONESIA

Republic of IndonesiaKEMENTERIAN PERHUBUNGAN

Ministry at TransporlationDIREKTORAT JENOERAL PERHUBUNGAN UDARA

Directorate Genera! of CMI AyriationDIREKTORAT KELAIKUDARAAN DAN PENGOPERASIAN PESAWAT UDARA

Directorate of Airerorthiness and Aircraft Operations

SERTIFIKAT PENDAFTARAN

(Certificate of Registration)

No Pandorunn

(RegtstratMO HumbeO

3. Toftdi Kobangtaan dan Pandaftaran{NaUonality and ffag^stralton MerhaJ

3. Pabrik Pambuat dan Tipa/Modal Paaawal Udara(Manutaclurar and Manulaclurar'i Oaalgnatlon of Adcrifl)

Nomor Sart Paaawal Udara(Alrerafl Serial Number)

9. Nama pamliHt

fflame of Ownef)

9. AlamatPamillk

(Addrees of Owner)

Vang barlanda langan dlbawah in) manaranghan bahwa pasawat udara laraabiit di atas talah didaftar dalam Datlar Paaawal Udara 8lpURapubfik Indonaala aaaual dangan Parjanjian Panarbangan SIpll Iritarnaaional tanggai 7 Daaambar 1944. Undang-Undang Rapubilk IndonasiaNo. 1 tabun 3009 taniang Panarbangan aarta Paraiucan Kaaalamaian Panarbangan Sipil (PKPS) yang bariaku.

It it hereby certified that the above dtscrrbad aircraft hat been regrsfarad in the Civil Aircraft Regieter of the Republic of Indonesia Inaccordance with lite Convention en /niarnarronaf Civil Avietlon dated 7 December 1944. the Rapirb'rc of Indonesia Aviation Law. No. 1 rear2009 and appMcab'a Civil Aviation Safety Regulation* (CASR).

Tanggai Drtarbrtfcan(Date otissuaneel

18.

t. Bariaku aampal dangan(VWWwMd)

A.n. Oiraktur 3tndarai Ptrhubungan Udara(On behalf of the Director Genoral of Civil Aviation)

Tanda langan (Signature)

DGCA Form No. 47^03 (Atg 2018)

Undang-Undang Rtpublik Indonesia N a 1 Tahun 2009 tantang Panarbangan

Republic of Indonesia Aviation Law No. 1 Ysar2009

PaMl404

(ArtkhdOd)

Setep orang yang mengoperasAan pasewat udara vang Udak mempunyai larda pendaRsran s^agalmana rbnataJd dalam Pasri 24 d^Mwadengan pidana penjara paling lama 5 (Oma) tanun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiab).

Anybody opei^ng an anr^ wfthodt any (btpstftPon ejontity OS moBni SI Afbdg 24 shad bo eondemnad eOth arpriootmtont far a maamumi(ii/o))f9anoiabmQlatnaidmiMnRp. ).000,<XC.lXXLOQ(onobBioniupiMis).

PtsaI40S

(AttlQlgdOSf

Setiap orang yang membenkan landa-tanda atau mengufoah pandaftarsn sademlkian rupa sefwigga tanda pendaftaiwi,kebangsaan. dan berviera pada pesaw^ udara sebagaimana dimrteud datam Papal 28 dipidana danganpidanapoi^ara paing lama t (saki)lahim atau dervla palmg banyak Rp. 250 000.000.00 (dua ratus ivna puluh Ma rupiah).

An)Oo(^ gbvip sgris or cftarigirig regseseon tdantfy as sen as to disguise tfw adcrairY regtseabori fnadft naaoriaH). and Sag as rneMtn AdUb28 shad be <»nde#r»Ted iwfh imprtacjnmem for a nmrnum ffonel year or a irw of a fliawwi/4k 25aOlMiaiCUX) (TWO AondNd »y nNtennroohsj.

D6CA Form No. 47-02 (Auf 2018)

Page 20: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-12-

Permohonan Perpanjangan/Pergantian Sertlfikat Pendaftaran

DGCA Form No. 47-13

KEMENTRIAN PERHUBUNGANDIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Gctlung Perkanlnmn Sockarmi-HaUa Inlernational Airpurl, Jl C.V Taiigening. Banten- IndnneKia

Tdp.: (+ft221121S ft62«K. (+6221) 2S6 (WS87 Fax. ; (+62211225 66.TJ9WebsKc: hubud.dcphub.go.id; c-mail: ([email protected]

□ Perpanjangan Sertiflkat Pendaftaran(Renewal of Certificate of Registration) □ Pensantian Sertiflkat Pendaftaran

{Replacement Certificate of Registration)I. KETtRANtiAN PEMOHON lAii/ith tini Injonnalirmr

I—\ PeuiBk |~| Operator

Nutni'NaiMl

2. lAlamal'. AdJmsl

II. KETERANGAN PESAWAT UDARA lAirvnifi Informaritm):

1. Tanda Kchang&aan & Pcndafuuan:S'aiiiHMiliiv & HcKiiiraiifft Mark

Nomor PcndaTiaran:keni.nraiian NunJier

MiLsa bciiaku .Sertillkuf PendaRaran:Viiliility "f C uf H

Masa bcrluku Scrtiflkal Kelaikudaraan:Vululini^CofA

>faiTu Pembuul dun Model:MaiiiifiH iuier & Mfnlel)

Tahun PcmbuaiunMti'uifariiiivr l)iiie

Soimx.Seri:Serial Mumherl

Pcsawai TcrhangIhxeJ Wiiifii

Helikopler Lain-lain (sehutkan)(Others Ixrm-ihl

111. KETERANGAN KEPEMil.lKAN PESAWAT UDARA lAin-nifi On nership Injitrmaiiitn}:

Dasar Kcpcniilikan(Term of ()>etierMi>)

Bell Tuna](CojA Piuvhase)

Lain-lain Isebuikan):Olhers(xitecifY)

Nania Pemilik dan Alainai:(.yu'irc 0} Oil tier & Address)

^ Bukli Kcpcmilikan:(fcctdffuc ofminership)

Tanggal:(Date)

IV. n.AS.AR PENGUASAAN PESAWAT UDARA (Term Possession nfAirrntft}:

1.Dasaf Pcngua-saan**;(Term nj PosscssiimI

Scwa Guna UsahaiLeasiiiiil

Pcmbclian Bcr.syarai(Cmdiiiuaal Sale)

I^in-lain(0(/igr5j

Bukti Pecjanjian:,Evidetii e of AgrcanentI

P<nnbcri Scwa (Lessor) / Pcnjuai BcrsyoraiiCondiiitmalSeller) / Lainnya* (other):

Nama r.Vu/wi.-

Alamai:(Address)

Masa Berbku Porjanjiiin (rrrmj Aureement):

Peneriim Sewa (Z.r.T.vce) / Peinbeli Bersyurat(Conditional Buyer) / Lainnya* (other);

Nama tf^uine):Alamac(Address)

Ma.sa Bcrkiku Pcrjanjian (Terms Afireemeitij;

Pemberi Sewa (IrMur) / Penjual Ben»yara((CimJitimalSeller)/ Lainnya'(other):

Nama (Name):

Alamai:(Address

Ma.sa Berlaku Perjanjian (Terms Agreement):

Penerima Sewa (Lessee) / Pemheli Bersyaral(Conditional Buyer) / Loinnya* (other):

Nama (Name):

Ainmai:

(Address

Ma.sa Berlaku Perjanjian (Terms Agreement):

DGCA Rinn No.47-13(Aug 2018) Page 1 of 2

Page 21: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-13-

V. DOKUMEN PENDUKUNG (attachment Docmieni):

Bukti Kepeniilikan(BUI ofSale) (other):Note: (True copy jika adapergcmtian

kepemiikan)

Nomor (Number)Tanggal (t}ale):

Asuransi

(hisurance):

Nomor (Nttmber):Masa Berlaku 0''alid Until) :

Salinan Dasar PenguasaahCopy Refrence AgreementNote .' (Agreement dinotarisatt jika terjadi

Perubahan)

Nomor (Nttmber).:Tanggal :

Surat keter^gan perubahan alamat (jika ada)Stattemen Letter Change Address (if any)'

Nomor (Number);Tmgsal 0aie) :

Akta perubahan nama pcrusahan (jika ada)(Akta change Name) (if any) :

Nomor (Number) :Tanggal (Date):

: Surat keterangan kehilaogan (jika ada):(Letter of Loss) (if any):"

Nomor (Number) :tangg&l (Date):

Surat pemyataan kerusakan (jika ada):(damage Stdttement Letter) (if any):

Nomor (Number) :Tanggal (ifatej:

Surat Kuasa (Jika Ada)(Power ofA Komcy (JfAny)

Nomor (Number) :Tanggal (Dale):

Salinan Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara

(Copy Certificale ofRegistration)

Tanggal Penerbitan (Date ofIssued:Masa Berlaku /ya/rr/ Until):

Salinan Sertifikat Kelaikudaraan

(Copy Certificate of Airworthiness),

Tanggal Penerbitan :Masa Berlaku (Valid'Until) :

V. ALASAN PERPANJANGAN/PENGGANTIAN G OF R (R£ASON FOR RENEWAL/REPLACEMENT)**

]. HabisMasaBerlaku CdfR Pembahan Kcpemiliikan Perubahan AlamatExoirattonofCofR- CiiariEe of Ownership Chahee ofAddrcss .

Hilang RusakLost Destroyed

2, .Lampirkan Refercnsi C ofR / Peijanjian Scwa / Keterangan Kehilangan (atau Kerusakan)*. Attach reference for C ofRJ Lease Acreement/Evidence of lost (or destrovcd)

3 . Apabilaada perubahan kepemilikani nama, atau alamat pemilik, lampirk-an bukti kepemilikan atau alamat yaog baruIf am'chances name'and or address of ownership, aopUcahl must be submitted evidence of new ownership or address of owner

Lam-Lain / Others:

VII. SEKTmkASl(CERTIFICAT/ON)

Pcmahon;nicQyat£ikan bahwa scmua kclcnuigan yang discbutkan di alas dibuat dcngoit scsungguh dan scbcoamya, dan bcganji akan mcmatuhiserta mcngikuti scmua kctcnluon-kctcntuan pada Undang-Undang Nomor 1 tohun 2b09'tcntnng Pcncibangan dan scmua Pcraturan-Pcraturanj-ang bcrlaiai.(Applicant is to certify that ait of the aforementionedinformations are true and correct and the undersigned Mill comply with Republic ofIndon&tla Aviation LawNumber I Year 2009 and other applicable regulations)

Dibuat Rangkap 2 (Klakein 2 copies)* Corel yang tidak diperlukau'

(Cross as necessary)

** Beri tandaX padakptak.yang sesuai{Tick applicable box)

'••• Form im;ditandatangan[ ol^i pimpinanoperator pesawat udara/pimpinan instansi/pemilik/ yang mewakili (diberi kniasal^usus).

Tempat:(Place)

Tanggal:(Dale)

Nama :

(Nanie)

Jabatan :(Title

Mcteraidan

Cap Pcrusahaan

Tanda Tahgan^(Signqmre)

DGCA Form No. 47-13 (Aug 2018) Page 2 of2

Page 22: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-14-

Permohonan Penghapusan Pendaftaran Pesawat Udara,

DGCA Form No. 47-17 (Aug 18)

KEMENTRIAN PERHUBUNGAN

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Gedung Pcricantoran Soekamo-Hatta Intemationat Airport, JIC3. Tar^erarig, Banten- Indonesia

Telp : (+<5221) 225 66288, (+6221) 256 08887 Fax. (-^221) 225 66399Website : hubud.dephub go. id; e-mail tiaao dgcai^ephub.go.id

1 PemWk

PERMOHONAN PENGHAPUSAN PENDAFTARAN PESAWAT UDARAAPPLICAVON FOR CANCELLATfC»i OF AIRCRAFT REGISTRATtON

{ I Operator

1. KETERANGAN PEMOHON (Applicant Informationy.

1. Nama(Name)

2. Alamat(A(Jdre$$)

H. KETB^ANQAN PESAWAT UDARA rA^faft/nfafTnatoi):1. TandaKebangsaanS Pendaftaran

Nathnalrfy i Registrafkin Mark3 Masa berlaku Sertlfikat Pendaftaran;

Validity of C of R

Nomor Pendaftaran.

R^istradon Number

Masa tierlaku Sertifikat Kelalkudaraan:

ValidiiY of c A5. Nama Pembuat dan Model:

(Manufacbjrer & AtodeO6. Nomor Sen*

(Serai Number} □ Pesawat Terbang(Fixed Wir>Q] □ Heiikopter

(Heticopter) □ Lain-lain (sebutkan)A^tfiers (apedfy):

HI. ALASAN PENGHAPUSAN* (Reascr) For Cancef/afion)

□ Selesai Perjanjian Sev/a Guna UsabaExpiration of iMse agreemertl n Akart didaftar di negara lain

Intended tobe register to armther country

□ Perghentian perjanjian yang disepakati para pihakTerrrinating agreement as apreed upon each party □ Tidak digunakan secara permanen

Withdrewn from use

□ Rusak total akibat kecelakaanTote/ loss during accident □ Sengaja dirusak

Inientional/y desfroyed

□Terjadicederajanji (wanprestasi)Default of agreement □

Akan dijual ke operator lain (Pengganbanrperubahan operatordi indrx^esia)hrtendad lobe register to sale operatof fOperator cnanges m Indonesia)

IV. PERKIRAAN TANOGAL PENGHAPUSAN :Propose Cs/?ce>/afron Date

DOKUMEN YANG DIPERSYARATKAN (Required Dccumenf)1. Lanplrkan dokumen sesuai dengan alaean pengtiapuean

(Attached document as reason for cancellation)Nomor (Numtier)Tanggal (Date)

2. Surat persetujuan untuk penghapusan perxiafatran <iari parapihak selain pemohon(Statement letter for deregislration aircraft form parties otherthan applicant)

Nomor (Number)Tanggal (Date)

Keterangan pencabutan IDERA (jika ada)Revoke of IDERA (If any)

Nomor (Number).Tanggal fpate)

4. Sukti selesai penjaminan (jika ada)Afft»cit?ed settlement of moriaage (ffanv)

Nomor (A/umber).Tanoaal (Date)

5. Meiampirkan pernyataan tidak dijaminkar dan/atau tktak dalam sengketa (jika tidak dijarrinkan)Aftecbed statement no liens against this aircraft(if have no mortgage)

Nomor (Number)Tanggal (Dale)

6. Meiampirkan surat kuasa (apabila permohonandilakukan Oleh selain operator atau pemilik]Attached Power of Attorney (far ̂ plication madeby other than operator or owner)

Nwnor (A/umber)Tanggal (Date)

7. Surat PernyataanStatement Letter

Nomor (Number)Tanggal (Date)

V. SERT1FIKASI (Certification)Pemohon menyatakan Dahwa semua keterangan yang dsebutkan cf atas dibuat dengan sesungguh dan sebenamye, dan berjanji akan mematuhiserta menglkuti semua Ketentuan-ketentuan pade Undang-Undang Nomcr 1 Tahun 2009 tentang PenertMngan dan semua Peraturan-Perduranyang berlaku.(Appticant is to certIN that all et the aftrementtoned inftrmsttona are kue and correct and the undersigned wt0 corrply with Republic of IndonesiaAvwtwn taw Number 1 Year 2009 and other aooUcable regulations)

Corel yang Odak diperlukan(Cross as unnecessary)

Bert tanda X pada kolak yang sesuai(Tick applicable box)

Fonn ini dHandatanganl deh plmpinenoperator pesawat udara/prnplnan InstansiAjemHikryangmewaldli (diberlkuasa khusus)

Tempat(Piece)Tanggal:(Date)

Nama(Name)JaCiatan(Title

Meteraidan

Cap Pausahaen

Tanda Tangan(Signature)

DGCA Fonn No, 47-17 (Aug 2018)

Page 23: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-15-

SURAT PERNYATAAN TIDAK DALAM SENGKETA

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama

Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama

Alamat

(Pemilik Pesawat Udara)

2. Nama

Jabatan

Bertindak untuk dan atas nama

Alamat

(Operator Penerbangan)

Dengan ini menyatakan bahwa pesawat udara yang dimohonkan

penghapusan tanda pendaftran pesawat udara tidak dalam penjaminan dan

tidak dalam sengketa, JIKA ADA SENGKETA DIANTARA KAMI MAKA TIDAK

AKAN MELIBATKAN ATAU MENUNTUT KEMENTERIAN PERHUBUNGAN c.q.

DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA.

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa

tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cap Perusahaan

Dan

metra

operator pesawat udara

TTD

Cao Perusahaan

{signature)

pemilik

TTD

[signature)

Page 24: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-16-

SURAT P£RNYATAAN

PENGHAPUSAN TANDA PENDAFTARAN PESAWAT UDARA

AIRCRAFT DEREGISTRATION STATEMENT LETTER

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

We undersigned:

1. Nama :

(full name)

Jabatan :

(title/position)

Bertindak untuk dan atas nama : (nama operator pesawat udara)

who engaged as registered owner (name of registered air operator certificate holder)

Alamat ;

(current address)

2. Nama :

(full name)

Jabatan :

(title/position)

Bertindak untuk dan atas nama ;(nama pemilik)

Pemilik (name of owner)

(who engaged as owner)

Alamat :

(current address)

Dengan ini menyatakan bahwa TIDAK AKAN MENUNTUT KEMENTERIAN

PERHUBUNGAN c.q. DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

apabila tetjadi sengketa diantara kami terkait dengan penghapusan

registrasi pesawat terbang dan/atau helicopter.

Hereby declare that may not prosecute the Ministry of Transportation c.q. Directorate General

of Civil Aviation in case of any dispute among us in regard with the de-registration of aircraft

and / or helicopter.

Page 25: {ADVISORY CIRCULAR 47 - jdih.dephub.go.idjdih.dephub.go.id/assets/uudocs/pEI/2018/KP_324_TAHUN_2018.pdf · /^-ENDAH PURNAMA SARI PembinaTk. I / ... tidak dalam penjaminan dan atau

-17-

Demikian surat pemyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan rasa

tanggung jawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

We hereby aware and fully responsible that the foregoing particular are true in every respect.

Para pihak yang terlibat dalam perjanjian

pihak yang diberi

kuasa

(authorized party

Semua Pihak yang

berkepentingan (All

Parties)

Operator Pesawat

Udara

{registered operator)

Cap Perusahaan

Dan Materai

TTD

[signature]

TTD

[signature)

TTD

[signature)

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA

Pelaksana Tugas

ttd.

Ir. M. PRAMINTOHADI SUKARNO, M.Sc

Salinan sesuai dengan aslinya•> KEPALA BAGIAN HUKUM

I r* I H.kHl •) •.

\ -v^ENDAH PURNAMA SARI>\PembinaTk. I / (IV/b)NIP. 19680704 199503 2 001