i

ABSTRAK

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN

KEJELASAN SASARAN ANGGARAN PADA AKUNTABILITAS KINERJA

SKPD KABUPATEN GIANYAR DENGAN KOMITMEN ORGANISASI

SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Penelitian ini dilakukan untuk membahas tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Gianyar.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui

pengaruh budaya organisasi, pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran

pada akuntabilitas kinerja SKPD dan untuk mengetahui peran komitmen

organisasi dalam memoderasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebanyak 36 SKPD . Metode

pengambilan sampel menggunakan non probability sampling dengan teknik

sampel jenuh. Responden yang dipilih terdiri dari Pimpinan SKPD, Kasubag

Perencanaan,dan Kasubag Keuangan sehingga jumlah responden sebanyak 108

responden. Alasan dipilihnya responden ini karena pejabat ini dianggap mampu

untuk menggambarkan keseluruhan kinerja pemerintahan dan terlibat dalam

penyusunan LAKIP. Data yang digunakan berupa data primer dengan

menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi

moderasi (Moderated Regression Analysis).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh

budaya organisasi dan kejelasan sasaran anggaran pada akuntabilitas kinerja

SKPD Kabupaten Gianyar. Komitmen organisasi tidak mampu memoderasi

pengaruh pengendalian internal pada Akuntabilitas kinerja SKPD.

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Pengendalian Internal, Kejelasan Sasaran

Anggaran, Komitmen Organisasi, Akuntabilitas kinerja

ii

ABSTRACT

EFFECT OF ORGANIZATIONAL CULTURE, AND INTERNAL CONTROL

BUDGET TARGETS CLARITY ON ACCOUNTABILITY PERFORMANCE

WITH COMMITMENT GIANYAR SKPD DISTRICT ORGANIZATION AS A

MODERATING VARIABLE

This study was conducted to discuss the performance accountability of

government agencies (AKIP) at the working unit (SKPD) in Gianyar regency

government environment. The purpose of this study was to determine the

influence of organizational culture, internal control and budget goal clarity on

accountability of SKPD performance and to determine the role of the

organization's commitment to moderate.

The population in this study is the work units (SKPD) in Gianyar regency

government environment as much as 36 SKPD. The sampling method using a

non-probability sampling technique saturated samples. Respondents were selected

consists of Chief SKPD, Head of Planning, and the Head of Finance so that the

number of respondents was 108 respondents. The reason for choosing these

respondents because officials considered able to describe the overall performance

of the government and involved in the drafting LAKIP. Data used in the form of

primary data using questionnaires. The analysis technique used is regression

analysis moderation (Moderated Regression Analysis).

The results showed that organizational commitment and strengthen the influence

of organizational culture on a budget goal clarity Gianyar regency SKPD

performance accountability. Organizational commitment has no effect in the

relationship between the internal control on the performance of SKPD

Accountability

Keywords: Organizational Culture, Internal Control, Budget Targets Clarity,

Organizational Commitment, Accountability for performance

iii

RINGKASAN

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, PENGENDALIAN INTERNAL DAN

KEJELASAN SASARAN ANGGARAN PADA AKUNTABILITAS KINERJA

SKPD KABUPATEN GIANYAR DENGAN KOMITMEN ORGANISASI

SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) di Kabupaten Gianyar

tercermin dalam laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

LAKIP satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Gianyar tahun 2014

menunjukkan kurang optimalnya beberapa SKPD dalam pencapaian kinerja tahun

tersebut. Hal ini tercermin juga dari nilai evaluasi terhadap LAKIP Kabupaten

Gianyar oleh Kemenpan RI mendapatkan nilai 40,91 termasuk dalam kategori

kurang. Beberapa permasalahannya menurut penulis adalah budaya organisasi,

pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran. Budaya organisasi

berdampak pada kinerja organisasi. Organisasi dengan budaya yang kuat dan

positif akan menunjukkan orang termotivasi untuk berkembang dan belajar.

Namun fenomena yang terjadi di Indonesia penyebab kurang berhasilnya Good

Governance disebabkan kurangnya perhatian pemerintah pada perubahan budaya

organisasi.

Sistem Pengendalian Internal diharapkan dapat menjadi alat untuk

antisipasi dan deteksi dini (built in control ) terhadap celah pelanggaran yang

mungkin timbul dalam organisasi. SPI dijabarkan sebagai internal control system

yang bekerja secara otomatis melakukan fungsi pengawasan. Agar semua bisa

berjalan under control. Pengelolaan pemerintahan yang berakuntabilitas tidak bisa

lepas dari anggaran pemerintah daerah. Kejelasan sasaran anggaran menunjukkan

sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar anggaran

tersebut dapat dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian

sasaran anggaran tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh

budaya organisasi, pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran pada

Akuntabilitas SKPD Kabupaten Gianyar dengan komitmen organisasi sebagai

variabel moderasi. Komitmen organisasi digunakan sebagai variabel moderasi

karena dengan adanya komitmen pegawai terhadap organisasi maka kinerja akan

meningkat.Selainitu, adanya perbedaan dan hasil penelitian-penelitian sebelumnya

sehingga penulis menggunakan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi.

Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar sebanyak 36 SKPD .

Teknik penentuan sampel menggunakan teknik sampel jenuh dengan jumlah

responden sebanyak 108 responden. Penelitian ini menggunakan responden yaitu

Pimpinan SKPD), Kasubag Perencanaan,dan Kasubag Keuangan.Dengan kriteria

yang digunakan yaitu berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004, dimana pejabat ini

iv

dianggap mampu untuk menggambarkan keseluruhan kinerja pemerintahan dan

terlibat dalam penyusunan LAKIP. Data yang digunakan berupa data data primer

dengan menggunakan kuesioner. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis

regresi moderasi (Moderated Regression Analysis).

Sebelum melakukan uji interaksi, terlebih dahulu dilakukan pengujian

instrumen uji validitas dan reliabilitas untuk mendapatkan instrumen penelitian

yang valid dan reliabel dilanjutkan dengan pengujian asumsi klasik untuk

mengetahui hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari gejala

multikoloniearitas, heteroskedastisitas, serta distribusi data yang normal.

Selanjutnya dilakukan goodness of fit, yaitu melalui nilai statistik F dan nilai

adjusted 2R .Uji validitas dan reliabilitas instrumen penelitian menunjukkan

instrumen penelitian valid dan reliabel. Uji asumsi klasik menunjukkan data

berdistribusi normal, tidak terjadi multikoloniearitas dan heteroskedastisitas

sehingga persamaan regresi penelitian ini dapat dikatakan memenuhi syarat uji

asumsi klasik. Uji F memperoleh p-value (Sig. F) sebesar 0,000 dan Adjusted R

Square, sebesar 0,494 (49,4 %) yang berarti bahwa penyerapan AKIP dijelaskan

oleh variabel budayaorganisasi, pengendalian internal dan

kejelasansasarananggaran sebesar 49,4% sedangkan sisanya 50,6% dijelaskan

oleh variabel lain diluar model.

Berdasarkan hasil analisis moderasi, pengujian hipotesis pertama (H₁) didapat β = 0,008 dengan P value 0,038 (< α = 0,05). Dapat disimpulkan bahwa

H₁ diterima yang berarti komitmen organisasi secara statistik mampu memperkuat

pengaruh budaya organisasi pada AKIP. Ini berarti bahwa komitmen organisasi

merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal)

yang ingin dicapai organisasi. Organisasi dengan budaya yang kuat akan

memungkinkan orang untuk berkomitmen belajar dan memperbaiki diri. Semakin

tinggi komitmen organisasi maka akan mampu menyaring budaya organisasi

untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja SKPD yang lebih baik kedepannya.

Hipotesis kedua (H₂) memiliki koefisien β = -0,001dengan P value 0,895. Ini

berarti bahwa komitmen organisasi tidak mampu memoderasi pengaruh

pengendalian internal pada AKIP. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya

komitmen dan kendornya sistem pengendalian internal di masing – masing SKPD

sehingga kinerja yang diharapkan tidak tercapai. Hipotesis ketiga (H₃) memiliki

koefisien β sebesar 0,020 dengan P value 0,020 yang lebih kecil dari α = 0,05. Hal

ini menunjukkan bahwa komitmen organisasi memperkuat pengaruh kejelasan

sasaran anggaran pada AKIP. Komitmen yang tinggi dan sasaran anggaran yang

jelas akan menimbulkan motivasi tersendiri untuk berusaha lebih baik mencapai

sasaran anggaran yang ditetapkan.

v

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM ............................................................................................... i

PRASYARAT GELAR ....................................................................................... ii

LEMBAR PERSETUJUAN………………………………………………….. iii

PENETAPAN PANITIA PENGUJI .................................................................. iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS ................................................................ v

UCAPAN TERIMA KASIH………………………………………………….. vi

ABSTRAK……………………………………………………………………. viii

ABSTRACT ......................................................................................................... ix

RINGKASAN ...................................................................................................... x

DAFTAR ISI…………………………………………………………………... xii

DAFTAR TABEL……………………………………………………………... xv

DAFTAR GAMBAR…………………………………………………………. xvi

DAFTAR LAMPIRAN……………………………………………………… xvii

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................... 1

1.2 Rumusan Masalah .......................................................................... 11

1.3 Tujuan Penelitian ........................................................................... 11

1.4 Manfaat Penelitian ......................................................................... 12

1.4.1 Manfaat Teoritis ................................................................... 12

1.4.2 Manfaat Praktis ..................................................................... 12

BAB II TINJAUAN PUSTAKA ..................................................................... 13

2.1 Landasan Teori ............................................................................. 13

2.1.1 Teori Stewardship ................................................................ 13

2.1.2 Goal-Setting Theory ............................................................ 15

2.1.3 Pendekatan Kontinjensi ...................................................... 17

2.2 Budaya Organisasi ........................................................................ 18

2.2.1 Karakteristik Budaya Organisasi......................................... 19

2.2.2Fungsi Budaya Organisasi.................................................... 20

2.3 Pengendalian Internal ................................................................... 20

2.2.1Komponen Sistem Pengendalian Intern .............................. 23

2.4 Kejelasan Sasaran anggaran ........................................................ 24

2.5 Komitmen Organisasi ................................................................... 26

2.6 Pengertian Akuntabilitas............................................................... 28

2.6.1 Jenis – jenis Akuntabilitas ................................................... 28

2.6.2Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).................. 32

vi

2.7 Penelitian Terdahulu ........................................................................ 34

BAB III KERANGKA BERPIKIR, KONSEP, DAN KONSEP HIPOTESIS

PENELITIAN .................................................................................... 38

3.1 Kerangka Berpikir ......................................................................... 38

3.2 KonsepPenelitian........................................................................... 40

3.3 Hipotesis Penelitian ...................................................................... 41

BAB IV METODE PENELITIAN ................................................................ 47

4.1 Rancangan Penelitian .................................................................... 47

4.2 Lokasi dan Waktu Penelitian, ....................................................... 49

4.3 Penentuan Sumber Data ............................................................... 49

4.3.1 Jenis Data Menurut Sifatnya ............................................. 49

4.3.2 Jenis Data Menurut Sumbernya ........................................ 50

4.3.3 Populasi dan Sampel ......................................................... 50

4.4 Variabel Penelitian ...................................................................... 51

4.4.1 Identifikasi Variabel .......................................................... 51

4.4.2 Definisi Operasional Variabel ............................................ 52

4.5 Instrumen Penelitian ................................................................... 54

4.5.1 Uji Validitas dan Reliabilitas ............................................. 55

4.6 Analisis Data................................................................................. 56

4.6.1 Uji Asumsi klasik ............................................................... 56

4.6.2 Analisis Regresian Moderasian .......................................... 58

4.6.3 Uji Kelayakan Model ......................................................... 59

4.6.4 Koefiesien Determinasi (R2) ............................................ 59

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN ......................................................... 61

5.1 Gambaran Umum Responden ...................................................... 61

5.1.1 Jenis Kelamin Responden .................................................. 62

5.1.2 Umur Responden .................................................................. 63

5.1.3 Masa Kerja Responden ..................................................... 63

5.1.4 Tingkat Pendidikan ............................................................ 64

5.1.5 Latar Belakang Pendidikan ................................................ 64

5.2. Uji Instrumen Penelitian .............................................................. 64

5.2.1 Uji Validitas……………………………………………... 65

5.2.2. Uji Reliabilitas .................................................................. 68

5.3 Analisis Deskriptif Statistik. …………………………………… 68

5.4. Pengujian Asumsi Klasik……………………………………… .76

5.5. Analisis Regresi Moderasi (Moderated Regression Analysis) .... 79

5.6. Pembahasan Hasil Hipotesis …………………………………….83

vii

5.6.1. KomitmenOrganisasimemperkuatpengaruhBudaya

Organisasi pada Akuntabilitas Kinerja SKPD…………..83

5.6.2. Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh

Pengendalian Internal pada Akuntabilitas Kinerja

SKPD…………………………………………………….86

5.6.3. Komitmen Organisasi memperkuat pengaruh Kejelasan

Sasaran Anggaran padaAkuntabilitasKinerja SKPD……88

BAB VI SIMPULAN DAN SARAN…………………………………………..90

6.1. Simpulan…………………………………………………………90

6.2. Saran ……………………………………………………………91

DAFTAR PUSTAKA…………………………………………………………..92

LAMPIRAN –

LAMPIRAN……………………………………………………………………102

viii

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir .......................................................................... 39

Gambar 3.2 Konsep Penelitian ........................................................................... 41

Gambar 4.1 Rancangan Penelitian ..................................................................... 48

ix

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 Nilai evaluasi AKIP SKPD Kabupaten Gianyar Tahun 2014 ........ 4

Tabel 1.2 Kategori, Nilai dan Interpretasi Hasil Evaluasi LAKIP .................. 5

Tabel 4.1 Responden Penelitian ................................................................... 51

Tabel 4.2 Instrumen Penelitian ...................................................................... 55

Tabel 5.1 Penyebaran dan Pengembalian Kuisioner ..................................... 61

Tabel 5.2 Profil Responden .............................................................................62

Tabel 5.3 Hasil Uji Validitas ...........................................................................66

Tabel 5.4 Hasil Uji Reliabilitas .......................................................................68

Tabel 5.5 Statistik Deskriptif Data Uji ............................................................69

Tabel 5.6 Interval Data ....................................................................................70

Tabel 5.7 Panjang Interval Kelas ....................................................................71

Tabel 5.8 Klasifikasi Variabel Budaya Organisasi .........................................72

Tabel 5.9 Klasifikasi Variabel Pengendalian Internal ....................................73

Tabel 5.10 Klasifikasi Variabel Kejelasan Sasaran Anggaran..........................74

Tabel 5.11 Klasifikasi Variabel Komitmen Organisasi ....................................75

Tabel 5.12 Klasifikasi Variabel AKIP ..............................................................76

Tabel 5.13 Hasil uji Normalitas Residual .........................................................77

Tabel 5.14 Hasil uji Multikolonieritas .............................................................78

Tabel 5.15 Hasil uji Heteroskedastisitas ...........................................................79

Tabel 5.16 Hasil Analisis Moderasi Uji Interaksi .............................................80

x

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1 Penelitian Terdahulu ............................................................................. 102

Lampiran 2 Kuesioner Penelitian ............................................................................. 114

Lampiran 3 Validitas Instrumen............................................................................... 123

Lampiran 4 Reliabilitas Instrumen ........................................................................... 134

Lampiran 5. Deskripsi Data Penelitian ..................................................................... 140

Lampiran 6 Frekuensi Jawaban Responden ............................................................. 143

Lampiran 7 Statistik Deskriptif Data Uji ................................................................. 157

Lampiran 8 Uji Asumsi Klasik ................................................................................ 158

Lampiran 9 Regresi Moderasi .................................................................................. 160

xi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam era reformasi seperti sekarang ini mewujudkan pemerintahan yang

baik (good governance) menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi

keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Sebagai organisasi publik, pemerintah

daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan

masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan

berkualitas. Fenomena ini merupakan imbas dari tuntutan masyarakat dimana

sektor publik sering dinilai sebagai sarang inefisiensi, pemborosan, dan sumber

kebocoran dana.

Akuntabilitas merupakan kunci dalam mencapai good governance. Menurut

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

(Permenpan RB) Nomor 20 Tahun 2013, akuntabilitas merupakan kewajiban

untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan

menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif

suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk

meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Salah satu bentuk akuntabililtas adalah dengan pengukuran kinerja yang

dilakukan untuk menilai seberapa baik Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

tersebut melakukan tugas pokok dan fungsi yang dilimpahkan kepadanya selama

xii

periode tertentu. Pengukuran kinerja SKPD merupakan wujud dari vertical

accountability yaitu pengevaluasi kinerja bawahan oleh atasannya dan sebagai

bahan horizontal accountability pemerintah daerah yaitu kepada masyarakat atas

amanah yang diberikan kepadanya. Pengukuran kinerja menunjukan seberapa

besar kinerja manajerial dicapai, seberapa bagus kinerja finansial organisasi dan

kinerja lainya yang menjadi dasar penilaian akuntabilitas (Magdalena, 2014).

Indikator kinerja menurut Mahmudi (2010) didefinisikan sebagai ukuran

kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran

atau tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan akuntabilitas kinerja menurut

Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) Nomor 29 Tahun 2014,

diartikan sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran /target kinerja yang telah

ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara

periodik.

Penelitian empiris tentang kinerja telah banyak dilakukan oleh beberapa

peneliti seperti Winanti (2011) Yuen dan Ng (2012), Wijaya dan Akbar (2013),

Safwan dkk.(2014), Dhermawan dan Utama (2014) sehingga banyak memberikan

wawasan baru tentang kinerja.

Akuntabilitas ini diwujudkan oleh pemerintah dalam suatu sistem

pertanggungjawaban yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(SAKIP) yang implementasinya dimulai sejak penyusunan renstra sampai dengan

xiii

pertanggungjawaban dalam bentuk laporan kinerja yaitu LAKIP (Badruzaman dan

Chairunnisa, 2011).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah wujud

pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang kinerja pemerintah

selama satu tahun anggaran yang bertujuan untuk menggambarkan penerapan

rencana strategis dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dimasing –

masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk percepatan

dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang

akan datang (LAKIP,2014). LAKIP ini bertujuan untuk mengendalikan

penggunaan APBD menjadi efektif, tanpa adanya belanja kebutuhan yang tidak

terlalu mendesak, terwujudnya Good Governance atau kepemerintahan yang baik

serta menciptakan budaya kerja dari setiap SKPD yang berorientasi terhadap

Customer Satisfaction atau kepuasan pelanggan terhadap pelayanan publik

(http://gianyarkab.go.id/PemkabGianyarGelarBintekSAKIP)

Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2013, SAKIP

diimplementasikan secara “self assessment” yang berarti instansi pemerintah

secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja

serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Untuk itu perlu evaluasi

dari pihak independen agar diperoleh umpan balik yang obyektif untuk

meningkatkan akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah.

LAKIP Kabupaten Gianyar Tahun 2014 merupakan laporan akuntabilitas

tahun kedua dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembagunan

xiv

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2013 -2018. Adapun nilai Hasil Evaluasi

dari 12 SKPD terpilih di Kabupaten Gianyar yang disajikan pada tabel 1.1.

Tabel 1.1

Nilai evaluasi AKIP SKPD Kabupaten Gianyar Tahun2014

No

Nama SKPD

Hasil Evaluasi terhadap 5 Komponen Manajemen

Kinerja

Hasil

Evaluasi

AKIP

Ka

te

go

ri

Ket

Peren-

canaan

Kinerja

Pengu-

kuran

kinerja

Pela-

poran

Kinerja

Evaluasi

lInternal

Penca-

paian

Sasaran

Kinerja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

13

BKD

Kesbang Pol

dan Linmas

DisDuk Capil

BPMD

DiKes

Sekwan

DistanHutbun

Disperindag

Disnakanla

Dihub Inkom

BLH

BAPPEDA

28,80

23,97

18,78

19,47

29,61

27,06

20,48

27,30

12,76

27,31

24,33

29,00

11,40

6,20

8,83

7,93

11,02

8,54

2,15

13,50

2,41

4,82

4,24

12,69

11,49

10,43

8,41

6,33

10,42

9,95

10,14

13,64

7,54

6,09

10,80

12,34

6,88

4,92

1,50

4,83

5,42

3,00

3,17

7,42

4,54

2,42

2,42

7,71

6,88

3,00

11,50

7,10

12,36

7,50

4,76

9,00

12,00

7,39

12,71

14,40

65,45

48,54

49,03

45,67

68,83

56,06

40,73

70,86

39,28

48,03

54,54

76,15

B

C

C

C

C

CC

C

B

C

C

CC

A

Baik

Kurang

Kurang

Kurang

Baik

Cukup

Kurang

Baik

Kurang

Kurang

Cukup

Sangat

Baik

Sumber : Inspektorat Kabupaten Gianyar (2014)

Pedoman Umum Evaluasi AKIP dilaksanakan terhadap lima komponen besar

manajemen kinerja yang meliputi : perencanaan kinerja (35%), pengukuran

kinerja (20%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian

kinerja (20%). Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran

mulai dari 0 – 100, kategori, dan interpretasi ditunjukkan dalam Tabel 1.2.

xv

Tabel 1.2

Kategori, Nilai, dan Interpretasi Hasil Evaluasi LAKIP Kategori Nilai Angka Interpretasi

AA >85-100 Memuaskan

A >75-85 Sangat Baik

B >65-75 Baik perlu sedikit perbaikan

CC >50-65 Cukup perlu banyak perbaikan yang

tidak mendasar

C >30-50 Kurang, belum banyak perubahan

yang sangat mendasar

D 0-30 Sangat kurang, perlu banyak sekali

perbaikan yang sangat mendasar

Sumber : Permenpan RB Nomor 20 Tahun 2013

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa masih kurang optimalnya beberapa satuan

kerja perangkat daerah (SKPD) dalam pencapaian kinerjanya untuk mencapai

target 100%. Akumulasi capaian target AKIP sampai tahun 2014 sebesar 40%

dan persentase capaian kinerja terealisasi sebesar 53,33% dari 75 % target

RPJMD (LAKIP, 2014). Rendahnya capaian ini disebabkan oleh beberapa hal

yaitu :

1) belum sepenuhnya paham akan SAKIP, termasuk komponen – komponennya

dan belum ditetapkannya target secara benar, disamping pengukuran target

yang belum dilaksanakan dengan baik. Kedepan diharapkan akan terjadi

peningkatan yang ditunjukkan dengan nilai LAKIP yang baik.

2) belum adanya standar operating prosedure (SOP) yang jelas tentang

pengumpulan data kinerja dan bagaimana menyusun SOP yang benar

3) keterkaitan indikator hasil Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) /

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan penyajian sasaran

dalam dokumen penetapan kinerja (PK) yang belum selaras dengan dokumen

rencana strategis (Renstra) SKPD

xvi

4) dalam implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (PKT) , penetapan kinerja

belum maksimal dimonitor pencapaiannya secara berkala.

5) capaian kinerja yang belum sepenuhnya lebih baik dari tahun sebelumnya dan

informasi mengenai capaian kinerja yang belum sepenuhnya dapat

diandalkan.

Berdasarkan penilaian LAKIP Inspektorat Propinsi Bali dan Kementerian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB)

yang telah melaksanakan evaluasi bahwa nilai AKIP Pemerintah Kabupaten

Gianyar tahun 2014 mendapat nilai 40.91 atau dengan predikat penilaian C

(kurang). Evaluasi ini ditujukan untuk menilai akuntabilitas kinerja dalam rangka

mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil (result

oriented government).

Hasil rekomendasi ini diharapkan menjadi perhatian dan dapat segera

ditindaklanjuti agar terjadi peningkatan akuntabilitas kinerja yang lebih baik pada

tingkat Pemerintah Daerah dan SKPD. Sehingga akan menjadi instansi yang

akuntabel yang tidak hanya membelanjakan dana APBD, namun lebih kepada

penguatan dan peningkatan kinerja, sehingga akan dapat diterapkan anggaran

berbasis kinerja yang lebih baik (http://gianyarkab.go.id/DemiTerwujudnya Good

Governance, BPKP Sosialisasikan Penyusunan LAKIP)

Salah satu keberhasilan penerapan good governance tersebut tidak terlepas

dari pengaruh faktor intenal organisasi. Faktor internal adalah berbagai faktor

yang berasal dari dalam perusahaan, salah satunya adalah budaya organisasi

(Daniri, 2005: 15). Budaya organisasi berdampak pada kinerja organisasi, bahkan

xvii

mungkin merupakan faktor penting dalam menentukan keberhasilan atau

kegagalan organisasi.

Fenomena yang terjadi di Indonesia penyebab kurang berhasilnya good

governance disebabkan kurangnya perhatian pemerintah terhadap budaya

organisasi. Hal ini seperti dikemukakan Sofian Effendi (2005) yang menyatakan

salah satu penyebab kurang berhasilnya reformasi administrasi untuk mendukung

penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah dan baik karena pemerintah

tidak menaruh perhatian yang serius terhadap perubahan budaya organisasi.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa budaya organisasi memainkan peran penting

di dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang amanah dan baik. Para ahli

bidang perilaku organisasi melihat bahwa hubungan konstruk budaya organisasi

dengan konstruk kinerja organisasional sangat erat.

Penelitian yang dilakukan Nurjanah (2008), Kasih (2011), Ahmad (2012),

Gholami (2013), Chandra (2013), serta Herli dan Hafidhah (2014) menyimpulkan

terdapat hubungan yang positif antara budaya organisasi terhadap kinerja

organisasi. Laswitarni (2010), Nooraisyah (2014), Vita (2015), Aryani (2013) dan

Trisnaningsih (2007) menyimpulkan tidak terdapat hubungan yang positif antara

budaya organisasi terhadap kinerja. Fenomena ini sangat menarik dan penting

untuk diteliti dan menjadi motivasi untuk mengangkat budaya organisasi dalam

penelitian ini.

Untuk mencapai kinerja yang berakuntabilitas, pemerintah daerah

menerapkan sistem pengendalian internal. Pengendalian intern pada pemerintah

pusat dan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008

xviii

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Sebagaimana dalam

Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa

terciptanya SPIP ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan kegiatan pada suatu

instansi pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai

dengan pertanggungjawaban harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien,

efektif, memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, mempertimbangkan ukuran,

kompleksitas, dan sifat dari tugas serta fungsi instansi pemerintah tersebut.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diharapkan dapat menjadi alat

untuk antisipasi dan deteksi dini (built in control) terhadap ketidaksesuaian atau

celah pelanggaran yang mungkin timbul dalam organisasi. Ketika internal control

system yang dijabarkan dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

bekerja secara otomatis melakukan fungsi pengawasan, maka setiap insan

birokrasi pemerintah suka tidak suka akan bekerja “under control”. Untuk

mengatasi tingkat kecurangan (fraud) dari karyawan serta diharapkan sistem

pengendalian intern dapat mengendalikan proses penganggaran sesuai dengan

sasaran anggaran yang telah ditetapkan https://syukriy.wordpress.com)

Keberhasilan Kabupaten Gianyar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) Tahun 2014 jelas bukan berarti harus mengendorkan sistem pengendalian

intern yang ada, mengingat Badan Pengawas Keuangan (BPK) masih menemukan

beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan temuan yang terkait

dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan dihimbau agar

memperhatikan masalah-masalah yang menjadi temuan dan segera

menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan

xix

(BPK) (http://denpasar.bpk.go.id)). Penelitian tentang pengendalian internal telah

banyak dilakukan yaitu oleh Ramandei (2009), ningrum (2010), Rohman dan

Kaltsum (2013). Namun, peneliti lain menyebutkan berbeda Bangun (2009),

Anjarwati (2012), Cefrida (2014), menyatakan bahwa pengendalian internal tidak

berpengaruh terhadap kinerja.

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas, tidak bisa lepas dari

anggaran pemerintah daerah. Sesuai dengan pendapat Mardiasmo (2009:21) yang

mengatakan wujud dari penyelenggaraan otonomi daerah adalah pemanfaatan

sumber daya yang dilakukan secara ekonomis, efisien, efektif, adil dan merata

untuk mencapai akuntabilitas publik. Anggaran merupakan elemen penting dalam

sistem pengendalian manajemen karena anggaran tidak saja sebagai alat

perencanaan keuangan, tetapi juga sebagai alat pengendalian, koordinasi,

komunikasi, evaluasi kinerja dan motivasi (Kenis, 1979; Chow et al., 1988;

Anthony dan Govindarajan, 1998).

Kenis (1979) mengungkapkan salah satu karakteristik sistem penganggaran

adalah kejelasan sasaran anggaran yang menunjukkan sejauh mana tujuan

anggaran ditetapkan dengan jelas dan spesifik agar anggaran tersebut dapat

dimengerti oleh orang yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran

tersebut. Sasaran anggaran yang jelas akan membantu aparat pelaksana anggaran

dalam mencapai target realisasi anggaran yang telah ditetapkan.

Penelitian mengenai pentingnya kejelasan sasaran anggaran terhadap

akuntabilitas kinerja dilakukan oleh banyak peneliti dengan hasil yang bervariasi.

Kusumaningrum (2010), Herawati. (2011), Anjarwati (2012), Rohman dan

xx

Kaltsum (2013), Setiawan (2013), Kewo (2014), Cefrida (2014), dan Emrinaldy

dkk. (2015) membuktikan secara empiris bahwa kejelasan sasaran anggaran

berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

Hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh, Istiyani (2011), Ramandei (2009),

Bangun (2009), serta Laksana dan Handayani (2014) bahwa kejelasan sasaran

anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu memungkinkan adanya

variabel yang menjadi perantara dengan pendekatan kontijensi. Govindarajan

(1988) menyatakan bahwa pendekatan kontijensi dapat digunakan sebagai solusi

atas ketidakkonsistenan hasil-hasil riset sebelumnya. Pendekatan kontinjensi

memberikan pandangan bahwa hubungan antara variabel bebas dengan variabel

terikat dipengaruhi oleh variabel yang bersifat kondisional, salah satunya

komitmen organisasi. Menurut Mowday, et al (1979), komitmen organisasi

merupakan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran (goal )

yang ingin dicapai organisasi. Komitmen organisasi merupakan variabel yang

sangat mempengaruhi kinerja pegawai karena komitmen organisasi merupakan

faktor internal (internal side) yang kuat dalam individu dan menyebabkan

individu berusaha keras mencapai tujuan organisasi.

Berdasarkan atas permasalahan yang disampaikan diatas maka hal ini menjadi

motivasi bagi penulis untuk meneliti pengaruh ketiga variabel yaitu budaya

organisasi, pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran pada

akuntabilitas kinerja SKPD dengan komitmen organisasi sebagai variabel

moderasi.

xxi

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dikaji dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Bagaimanakah komitmen organisasi mememoderasi pengaruh budaya

organisasi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ?

2) Bagaimanakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh pengendalian

internal pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ?

3) Bagaimanakah komitmen organisasi memoderasi pengaruh kejelasan sasaran

anggaran pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Bertolak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian juga dapat

dirumuskan sebagai berikut:

1) Untuk mendapatkan bukti empiris moderasi komitmen organisasi terhadap

pengaruh budaya organisasi pada Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

(AKIP)

2) Untuk mendapatkan bukti empiris moderasi komitmen organisasi terhadap

pengaruh pengendalian internal pada Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)

3) Untuk mendapatkan bukti empiris moderasi komitmen organisasi terhadap

pengaruh kejelasan sasaran anggaran pada Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (AKIP)

xxii

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberi gambaran dan pemahaman yang lebih

mendalam tentang hubungan secara empiris teori stewardship,goal setting

dan pendekatan kontijensi dengan peningkatan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah (AKIP) dan faktor – faktor yang mempengaruhinya.

1.4.2 Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi

Pemerintah Kabupaten Gianyar mengenai pengaruh budaya organisasi,

pengendalian internal dan kejelasan sasaran anggaran pada Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dengan komitmen organisasi sebagai

variabel moderasi, sehingga nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai

bahan acuan dalam peningkatan kinerja pegawai.

xxiii