ABSTRAK

Kontrak sebagai suatu proses memiliki 3 (tiga) tahapan di dalam

penyusunannya, yaitu : (1) Tahap pra-kontraktual; (2) Tahap kontraktual; dan (3)

Tahap pelaksanaan kontrak. Sistem hukum Negara Indonesia sendiri kurang

memerhatikan proses pada tahap pra-kontraktual. Pada tahapan ini para pihak

melakukan negosiasi, pembuatan perjanjian pendahuluan hingga pelaksanaan

studi kelayakan.

Prinsip kebebasan berkontrak telah membuka peluang lahirnya kontrak –

kontrak baru diluar BW atau yang disebut dengan kontrak innominaat, yaitu

kontrak yang timbul dan berkembang di masyarakat. Kontrak joint venture

merupakan salah satu kontrak innominaat yang saat ini berkembang pesat di

Negara Indonesia sebagai salah satu strategi bisnis. Tahapan pra-kontraktual pada

kontrak joint venture memerlukan waktu yang tidak singkat, para pihak akan

melalui beberapa fase perundingan dan pengeluaran biaya yang tidak sedikit,

terutama pada kontrak joint venture internasional.

Oleh karena itu, perlu adanya perlindungan hukum bagi para pihak sejak

pada tahap pra-kontraktual meskipun belum ada perikatan diantara mereka dengan

adanya pengaturan terkait prinsip – prinsip hukum kontrak apa saja yang perlu

diterapkan sejak tahap pra-kontraktual, sehingga kegagalan negosiasi yang

diakibatkan oleh adanya pelanggaran prinsip hukum kontrak atau penarikan diri

secara tiba – tiba dari negosiasi tanpa itikad baik oleh salah satu pihak, dapa

diklasifikasikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan pihak lawan berhak atas

kompensasi biaya – biaya yang telah ia keluarkan, termasuk kehilangan

kesempatan bernegosiasi dengan pihak ke-tiga (negative interest) dan tidak

menutup kemungkinan kompensasi atas hilangnya keuntungan yang diharapkan

(positive interest)

ADLN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS TANGGUNG GUGAT DALAM HUBUNGAN... ICHSANIA SAPUTRI, S.H.