Upload
doandan
View
288
Download
1
Embed Size (px)
Citation preview
DASAR HUKUM
Pasal 93 Perpres 54 Tahun 2010
PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak
apabila:
kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda
melebihi batas berakhirnya kontrak;
a.1. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia
Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan
keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan
kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari
kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
DASAR HUKUM
a.2. setelah diberikan kesempatan
menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50
(lima puluh) hari kalender sejak masa
berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia
Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan
pekerjaan;
Penjelasan : Masa berakhirnya pelaksanaan
pekerjaan untuk Pekerjaan Konstruksi disebut
juga Provisional Hand Over. (Perpres 4 tahun
2015)
DASAR HUKUM
b. Penyedia Barang/Jasa lalai/cidera janji dalam
melaksanakan kewajibannya dan tidak
memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu
yang telah ditetapkan;
DASAR HUKUM
c. Penyedia Barang/Jasa terbukti melakukan KKN,
kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses
Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau
d. pengaduan tentang penyimpangan prosedur,
dugaan KKN dan/atau pelanggararan persaingan
sehat dalam pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa dinyatakan benar oleh instansi
yang berwenang.
DASAR HUKUM
(1a) Pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.1. dan huruf a.2., dapat melampaui Tahun Anggaran. (Perpres 4 tahun 2015)
Penjelasan : Dalam hal pemberian kesempatan kepada Penyedia Barang/Jasa melampaui Tahun Anggaran, maka dilakukan adendum Kontrak atas sumber pembiayaan dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya atas sisa pekerjaan yang akan diselesaikan. (Perpres 4 tahun 2015)
(2) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena
kesalahan Penyedia Barang/Jasa:
a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b. sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia
Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda
keterlambatan; dan
d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar
Hitam.
(3) Dalam hal dilakukan pemutusan Kontrak
secara sepihak oleh PPK karena
kesalahanPenyedia Barang/Jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Kelompok Kerja ULP
dapat melakukan Penunjukan Langsung kepada
pemenang cadangan berikutnya pada paket
pekerjaan yang sama atau Penyedia Barang/Jasa
yang mampu dan memenuhi syarat.
PEMUTUSAN KONTRAK
Berdasarkan kesepakatan bersama
Karena wan prestasi salah satu pihak
Terjadi keadaan kahar;
Penyedia melakukan KKN
Sanksi Black List, sedang di Blacklist (sebelum
tandatangan kontrak) tanpa disadari.
Pailit sehingga yang bersangkutan tidak dapat
melaksanakan pekerjaan.
Kecurangan waktu pelelangan
Perbuatan melawan hukum (perdata)
PROSEDUR PEMUTUSAN KONTRAK KARENA
WAN PRESTASI
Dilakukan dengan Surat Peringatan
Dalam hal surat peringatan diabaikan/tidak
dipenuhi, diberikan surat peringatan
selanjutnya.
Surat peringatan tidak harus 3 kali, misalkan
diberikan peringatan 1 kali dan penyedia dinilai
tidak bisa memenuhi maka dapat diputus
kontrak.
PENCAIRAN JAMINAN PELAKSANAAN
Dicairkan dan disetorkan ke Kas Daerah dan
Negara
Pencairan yang jaminan pelaksanaan yang habis
masa berlakunya diminta diperpanjang atau di
potong dari hak pembayaran sebesar 5% atau
dilakukan pembayaran oleh penyedia
Bila Bank/Asuransi tidak bersedia mencairkan
jaminan meskipun jaminan masih berlaku maka
dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Bila Jaminannya palsu maka diproses sebagai
perbuatan pidana
DAFTAR HITAM
Perka 18 tahun 2014
Penyedia yang telah ditetapkan dalam Daftar
Hitam, dilarang melakukan kontrak.
Kontrak tidak sah, apabila penyedia telah
ditetapkan dalam daftar Hitam sebelum
melakukan tanda tangan Kontrak.
PENCAIRAN UANG MUKA
Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia
Pembayaran dipotong uang muka yang telah
diterima
Jika tidak ada pembayaran atau kurang
pembayarannya, maka dicairkan jaminan uang
muka
Apabila terdapat kelebihan pencairan, maka
sisanya dikembalikan kepada penyedia
DENDA
Denda hanya dikenakan atas penyerahan
pekerjaan yang melebihi tanggal berakhirnya
pelaksanaan pekerjaan
PENYERAHAN PEKERJAAN AKIBAT
PEMUTUSAN KONTRAK
Tata cara pengalihan
Tidak dilakukan oleh PPHP
Penilaian Progres untuk pembayaran
Keamanan pekerjaan/barang
Demobilisasi
Dokumentasi
KELANJUTAN PEKERJAAN
Dihentikan ( karena waktu atau sudah cukup
Dilanjutkan dengan penunjukan langsung
daripada mangkrak/ terbengkalai / mencegah
kerugian lebih besar (kepada pemenangan
cadangan (Pasal 93)
Dilanjutkan dengan pelelangan bila bukan satu
kesatuan fungsi
Penyedia I
• Kontrak Rp 1 Miliyar
• Diputus
• Progres 63%
• Dibayar Rp 630jt
Penyedia II (Penyedia yang di tunjuk)
Nilai Kontrak ada 3 kemungkinan:
1. Kurang dari Rp 370jt
2. Sama dengan Rp 370jt
3. Lebih dari Rp 370jt
Jaga kewajaran harga dengan melibatkan APIP
MELANJUTKAN DENGAN PENUNJUKAN
LANGSUNG
Calon penyedia siapa ? Penyedia yang mampu
Pemroses penunjukan langsung oleh ULP/PP
Harga kontrak penunjukan langsung ( bisa senilai
dari sisa kontrak sebelumnya, bisa menjadi
berkurang, atau bisa nilainya menjadi bertambah )
Untuk negosiasi harga, ULP dapat berkoordinasi
dengan PPK dan APIP (Inspektorat, BPKP)
PEMUTUSAN KONTRAK
1. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan Karena
pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan
Kahar.
2. Dalam hal Kontrak diputus, maka PPK wajib
membayar kepada Penyedia sesuai dengan
prestasi yang telah dicapai.
E-PURCHASING
1. Kontrak (Surat Pesanan), mengenai pemutusan
mengikuti klausul kontraknya.
Perlu atau tidak Surat Peringatan ?
Kontrak yang berlaku antara PPK dan Penyedia.
2. Sanksi kepada Penyedia dapat dibuat seperti denda
atau pemutusan kontrak.
3. Mengenai penyedia catalog yang wan prestasi, sanksi
daftar hitam hanya dilakukan oleh LKPP.
4. K/L/D/I dsb mengadu dan melaporkan kepada LKPP,
untuk pengusulan pengenaan sanksi kepada penyedia.
Terdapat pemutusan kontrak namun sudah ada
sebagian prestasi pekerjaan, bagaimana pembayarannya?
Terhadap pemutusan kontrak untuk penyedia yang tidak berhak maka dilakukan audit dengan pembayaran at cost, tanpa keuntungan, asal fisik/ bangunan/pekerjaan yang telah dilakukan dapat diterima dan dimanfaatkan. Mengenai biaya overhead agar di negosiasi.
Dalam hal pemutusan kontrak atas penyedia yang berhak namun tidak mampu menyelesaikan pekerjan maka dibayar sesuai dengan prestasinya yang terpasang dan dapat dimanfaatkan (termasuk keuntungan)
PEMBAYARAN ATAS
PEMUTUSAN KONTRAK
PEMBAYARAN ATAS PEMUTUSAN
KONTRAK
Terhadap pemutusan kontrak, untuk kontrak
yang belum selesai 100persen, agar dicermati
item-item pekerjaan yang memiliki harga satuan
timpang.
Untuk kontrak yang tidak selesai maka
pembayaran untuk harga satuan timpang perlu
diperhatikan ( dibayar dengan harga pasar yang
wajar ) untuk mencegah kerugian negara.
PEMBAYARAN PRESTASI PEKERJAAN Total loss (apabila total loss tidak boleh dibayarkan)
Contoh Kasus:
Progres pekerjaan, pekerjaan konstruksi kontrak lump sum pembayaran termin I sebesar 30%, namun progress pekerjaan 20%. Apakah bisa dibayar ?
Apabila 20% bisa dimanfaatkan, maka dibayarkan sesuai prestasi tersebut.
Bagaimana untuk pembayaran termin (untuk lump sum) berdasarkan tahap yang telah diselesaikan ? Pekerjaan yang dilapangan, contohnya tiang pancang menjadi sub tersendiri. Apabila materialnya sudah dilapangan, maka harus dibayar.
Agar dilakukan Audit sebagai pembayaran prestasi
Pembayaran secara bulanan didasarkan kepada barang/jasa yang diterima dan dapat dimanfaatkan atau material terpasang .
Material on site, berdasar yang telah ditetapkan di kontak.
TOTAL LOST
Total lost bila :
o Pekerjaannya tidak dapat dimanfaatkan semua/
Barang bergerak yang diterima tidak sesuai
dengan spesifikasi dalam kontrak dan tidak ada
jaminan keamanan bagi pemakainya;
o Pekerjaannya yang ada tidak dapat dilanjutkan
sebagai rangkaian kesatuan pekerjaan /Kualitas
barang/pekerjaan yang diterima sangat rendah
sehingga barang tidak dapat difungsikan
Duplikasi pekerjaan dan/atau fiktif