BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

2.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi

terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah otonom harus

memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber–sumber keuangan

sendiri, sedangkan ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat harus

seminimal mungkin, sehingga PAD harus menjadi bagian sumber keuangan

terbesar yang didukung oleh kebijakan pembagian keuangan pusat dan daerah

sebagai prasyarat mendasar sistem pemerintahan negara.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan

daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai

dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam

kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Undang-Undang diatas, kemudian

dikeluarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam rangka pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah

pusat memberikan kewenangan pajak (taxing power) kepada daerah agar dapat

berupaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

keuangan antara Pusat dan daerah pasal 1 ayat 18 disebutkan bahwa (Local

Government Original Receipt) adalah Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya

disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah, yang dipungut

berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan PAD ini berdasarkan pasal 3 yakni memberikan kewenangan

kepada Pemerintahan Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai

dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

2.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang dimaksud

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal

dari sumber ekonomi asli daerah. Pendapatan Asli Daerah dikelompokkan

menjadi 4 (empat) jenis pendapatan yang terdiri dari :

1) Hasil Pajak Daerah

2) Hasil Retribusi Daerah

3) Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

4) Lain-lain PAD yang sah.

2.1.2.1 Hasil Pajak Daerah

Yang termasuk jenis Pajak Daerah adalah :

1) Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa

terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel,

losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah

penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari

10 (sepuluh).

2) Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.

Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan

dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin,

warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

3) Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

4) Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

5) Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di

dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.

7) Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan

jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang

disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan

kendaraan bermotor.

8) Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air

tanah.

9) Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga collocalia, yaitu

collocalia fuchliap haga, collocalia maxina, collocalia esculanta, dan

collocalia linchi.

10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas bumi

dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh

orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan

usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. adalah pajak atas perolehan

hak atas tanah dan/atau bangunan.

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau

peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau

bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Jenis Pajak yang telah dijelaskan diatas adalah jenis pajak daerah yang

menjadi salah satu sektor Pendapatan asli Daerah pada Kota Bandung yang

pelaksanaannya dikelola oleh Dinas Pendapatan Kota Bandung.

2.1.2.2 Hasil Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan yang telah secara sah menjadi

pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa

pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik

pemerintah daerah yang bersangkutan.

Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat, seperti: pelaksanaannya bersifat

ekonomis, ada imbalan langsung walaupun memenuhi persyaratan-persyaratan

formil dan materiil, tetapi tetap ada alternatif untuk mau tidak mau membayar,

merupakan pungutan yang pada umumnya bersifat budgetetairnya tidak menonjol,

dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk sesuatu tujuan tertentu,

tetapi dalam banyak hal retribusi daerah tidak lebih dari pengembalian biaya yang

telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota

masyarakat. Yang termasuk dalam Objek Retribusi adalah:

1) Jasa Umum

Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau

diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum

serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Retribusi Jasa Umum terdiri

dari:

a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;

b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta

Catatan Sipil;

d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat;

e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

f. Retribusi Pelayanan Pasar;

g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;

i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;

k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair;

l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan

n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

2) Jasa Usaha

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi:

a. Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang

belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara

memadai oleh pihak swasta.

Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

(1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;

(2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan;

(3) Retribusi Tempat Pelelangan;

(4) Retribusi Terminal;

(5) Retribusi Tempat Khusus Parkir;

(6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa;

(7) Retribusi Rumah Potong Hewan;

(8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

(9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;

(10) Retribusi Penyeberangan di Air; dan

(11) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

3) Perizinan Tertentu

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh

Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk

pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan

sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna

melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Jenis

Retribusi Perizinan Tertentu adalah:

a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Retribusi Izin Gangguan;

d. Retribusi Izin Trayek; dan

e. Retribusi Izin Usaha Perikanan

2.1.2.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah merupakan pendapatan dari

keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan

bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan

daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka

sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat

menambahkan penghasilan daerah, memberri jasa, penyelenggaaraan kemanfaatan

umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

2.1.2.4 Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah ialah pendapatan-pendapatan

lain yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah dan

pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat

pembuka kemungkinan bagi pemerintah daerah untuk melakukan berbagai

kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam hal kegiatan tersebut

bertujuan untuk menunjang, melapangkan atau memantapkan suatu kebijakan

pemerintah daerah suaatu bidang tertentu.

Lain-lain PAD yang sah terdiri dari :

1) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan

2) Jasa giro

3) Pendapatan bunga;

4) Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

5) Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.1.3 Peranan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal 1, yang

menjelaskan tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah,

dapat disimpulkan bahwa untuk membiayayai pembangunan di derah

Penerimaannya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (Pajak Daerah, Retribusi,

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahan, dan Lain-lain Pendapatan

Daerah yang sah). Pemerintah Daerah melakukan upaya yang maksimal dalam

pengumpulan pajak dan retribusi di daerahnya. Besarnya penerimaan daerah dari

Sektor Pendapatan Asli Daerah akan sangan membantu Pemerintah dalam

melaksanakan kegiatan pembangunan di daerah serta dapat mengurangi

ketergantungan Pemeringtah Daerah terhadap Pemerintah Pusat sesuai dengan

tujuan yang diharapkan dengan Otonomi Daerah.

2.1.4 Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Dalam rangka meningkatkan kemampuan penerimaan daerah, khususnya

penerimaan dari Pendapatan Asli Daerah, maka tiap daerah harus diarahkan pada

usaha-usaha yang terus menerus dan berlanjut agar PAD tersebut terus meningkat,

sehingga pada akhirnya diharapkan akan dapat memperkecil ketergantungan

terhadap sumber penerimaan dari pemerintah pusat.

Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah

adalah :

1) Pemantapan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan

Pendapatan Daerah.

2) Peningkatan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi

bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

3) Meningkatkan kualitas dan optimalisasi pengelolaan aset untuk

peningkatan pendapatan.

4) Meningkatkan pelayanan masyarakat dan perlindungan konsumen sebagai

upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah.

5) Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah

dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten/Kota, POLRI;

6) Mengoptimalkan kinerja BUMD untuk memberikan kontribusi secara

signifikan terhadap Pendapatan Daerah.

2.1.4.1 Intensifikasi

Intensifikasi PAD adalah suatu tindakan atau usaha - usaha untuk

memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan yang lebih giat,

ketat dan teliti. Dalam upaya intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan,

ketatalaksanaan dan aspek personalianya, yang pelaksanaannya melalui kegiatan

sebagai berikut:

1) Menyesuaikan/memperbaiki aspek kelembagaan/organisasi.

2) Memperbaiki/menyesuaikan aspek ketatalaksanaan administrasi dan

operasional.

3) Peningkatan pengawasan dan pengendalian.

4) Peningkatan sumberdaya manusia pengelola PAD.

5) Peningkatan program dan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat.

2.1.4.2 Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber

PAD yang baru, namun upaya dalam ekstensifikasi ini khususnya yang bersumber

dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak boleh bertentangan dengan

kebijaksanaan pokok nasional, yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang

dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan daerah berupa

sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga melaksanakan fungsi fiskal lainnya

agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Dalam UU No.34 Tahun 2000

ditegaskan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan jenis pajak

kabupaten/kota selain yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kriteria sebagai

berikut:

1) Bersifat pajak dan bukan retribusi;

2) Objek pajak terletak atau terdapat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang

bersangkutan dan mempunyai mobilitas yang cukup rendah serta hanya

melayani masyarakat di wilayah daerah Kabupaten/Kota yang

bersangkutan;

3) Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan

umum;

4) Objek pajak bukan merupakan objek pajak provinsi dan/atau objek pajak

pusat;

5) Potensinya memadai;

6) Tidak memberikan dampak ekonomi yang negatif;

7) Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat; dan

8) Menjaga kelestarian lingkungan.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum adalah pungutan dari masyarakat oleh

negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dan

terutang oleh wajib pajak yang membayarnya dengan tidak mendapat prestasi

kembali secara langsung, yang seluruh hasilnya dapat digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari

masyarakat sebagai partisipasi aktif dalam pembangunan. Berikut ini adalah

beberapa definisi dari perpajakan :

Rochmat Sumitro dalam Tangkilisan (2005:74) mendefinisikan pajak

sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan

undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal balik untuk

membiayai pengeluaran umum, dan yang digunakan sebagai alat

pencegah dan pendorong untuk mencapai tujuan yang ada dalam

bidang keuangan”.

Senada dengan Rochmat Sumitro, P.J.A Adriani dalam Abdul Halim

(2004:154) mengemukakan pengertian pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang

terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan

tidak mendapat prestasi kembali yang dapat ditunjuk yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran umum berhubung tugas

menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam pajak

adalah :

1) Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah

negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).

2) Pajak dipungut berdasarkan kekuatan undang-undang atau dengan serta

aturan pelaksanaannya.

3) Tanpa jasa timbal balik atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh pemerintah.

4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran yang

bermanfaat bagi masyarakat luas.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pengertian fungsi dalam perpajakan adalah fungsi sebagai kegunaan

suatu hal. Maka fungsi pajak adalah kegunaan pokok, dan manfaat pokok

pajaknya. Pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan

kesejahteraan umum, suatu negara tidak akan mungkin menghendaki merosotnya

kehidupan ekonomi masyarakatnya. Menurut Mardiasmo (2008:2) dalam pajak

ini ada 2 (dua) macam yaitu :

“1. Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

2. Fungsi Mengatur (Regulerrend)”

Penjelasan dari uraian diatas mengenai fungsi dari pajak adalah sebagai

berikut :

1) Fungsi Penerimaan (Budgeteir)

Pajak disini berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan sebagai

sumber dana bagi pemerintah untuk menjalankan tugas-tugas negara dan

membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan pembangunan

pemerintahan/daerah.

2) Fungsi Mengatur (Regulerrend)

Fungsi ini sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan secara profesional agar tidak

menimbulkan hambatan atau perlawanan dalam pemungutannya. Pemungutan

pajak menurut Mardiasmo (2008:3) harus memenuhi syarat-syarat sebagai

berikut:

“1. Syarat Keadilan

2. Syarat Yuridis

3. Syarat Ekonomis

4. Syarat Finansial

5. Sistem Pemungutan Pajak harus sederhana”

Berikut ini adalah penjelasan mengenai syarat pemungutan pajak yang

diuraikan diatas :

1) Syarat Keadilan

Pemungutan pajak harus sesuai dengan tujuan hukum mencapai keadilan

undang -undang dan pelaksanaan pemungutannya harus adil. Adil dalam

perundang -undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan

merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing–masing. Sedang adil

dalam pelaksanaan pemungutannya yakni memberi hak bagi wajib untuk

mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan

banding kepada majelispertimbangan pajak.

2) Syarat Yuridis

Pajak harus didasarkan pada undang – undang. Hal ini member jaminan

hukum untuk menyatakan keadilan baik bagi negara maupun bagi

warganya.

3) Syarat Ekonomis

Pemungutan pajak tidak sampai mengganggu perekonomian khususnya

pada kegiatan perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan

perekonomian masyarakat.

4) Syarat Finansial

Pemungutan pajak harus efisien dan didasarkan pada fungsi budgeter

dalam artian biaya pemungutan pajak harus ditekan sehingga lebih rendah

dari hasil pemungutan.

5) Sistem Pemungutan Pajak harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan

danmendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

2.2.4 Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan dikenal self assesment system, official

assesment system, dan witholding tax system. Penjelasan mengenai sistem

pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

1) Selfl Assesment System

Merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada Wajib

Pajak (WP) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada wajib pajak

sendiri.

b. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, memperhitungkan, menyetor,

dan melaporkannya sendiri seluruh pajak terutangnya.

c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

2) Official Assesment

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang

kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh

Wajib Pajak. Ciri-ciri sistem ini adalah :

a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada fiskus.

b. Wajib Pajak bersifat pasif, fiskus lah yang bersifat aktif.

c. Hutang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak (SKP)

oleh fiskus.

3) Witholding tax System

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak

ketiga (bukan fiskus dan Wajib Pajak yang bersangkutam), untuk menentukan

besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak (WP). Pihak ketiga ini sudah

diberi kepercayaan oleh WP orang pribadi maupun badan dalam negeri untuk

memotong dan memungut pajak yang terutang, lalu dibayarkan sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.5 Jenis Pajak

Pembagian pajakdapat dilakukan berdasarkan pada golongan, sifatnya,

maupun wewenang lembaga pemungutnya.

1) Menurut Golongannya

Menurut golongannya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak

langsung dan Pajak Tidak langsung.

a. Pajak Langsung adalah pajak yang ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak

dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain.

Pajak menjadi beban sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan. Contoh :

Pajak Penghasilan (PPh)

b. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan

atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Contoh : Pajak

Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu Pajak

Subjektif dan Pajak Objektif.

a. Pajak Subjektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan pada

keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan

keadaan subjeknya.

Contoh : Dalam Pajak penghasilan terdapat subjek pajak (wajib pajak)

orang pribadi. Pengenaan PPh orang pribadi tersebut memperhatikan

keadaan pribadi Wajib Pajak (status perkawinan, jumlah anak, dan

tanggungan). Keadaan wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk

menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak dan jumlah pajak yang

akan terutang.

b. Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya,

baik berupa benda, keadaan, perbuatan atau pristiwa yang mengakibatkan

timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan

pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh : pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas barang

Mewah (PPnBm), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3) Menurut lembaga Pemungutnya

Menurut lembaga pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi 2 (dua),

yaitu Pajak negara (Pajak Pusat), dan Pajak Daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah

pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada

umumnya.

b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik

daerah tingkat I maupun daerah tingkat II dan digunakan untuk membiayai

rumah tangga masing-masing.

2.3 Pajak Daerah

2.3.1 Pengertian pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu jenis pajak yang berlaku di tingkat

daerah baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Pajak daerah adalah pajak yang

dipungut oleh pemerintah daerah(dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan

Daerah/Dispenda) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintahan

daerah.

Pengertian Pajak Daerah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

yaitu

“ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi

wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan

yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, denga tidak

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dengan demikian, pajak daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh

pemerintah daerah dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran pemerintahan

daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di

daerah serta pelayanan kepada masyarakat (public service).

2.3.2 Ciri-Ciri Pajak Daerah

Untuk mempertahankan prinsip-prinsip Pajak Daerah maka Perpajakan

Daerah harus memiliki ciri-ciri tertentu. Adapun ciri-ciri yang dimaksud sebagai

berikut:

1) Pajak Daerah secara ekonomis dapat dipungut, berarti perbandingan antara

penerimaan pajak harus lebih besar dibandingkan ongkos pemungutannya.

2) Relatif stabil, artinya penerimaan pajaknya tidak berfluktuatif terlalu besar,

kadang-kadang meningkat secara drastis dan adakalanya menurun secara

tajam.

3) Tax base-nya harus merupakan perpaduan antara prinsip keuntungan

(benefit) dan kemampuan untuk membayar (ability to pay).

2.3.3 Fungsi Pajak Daerah

Fungsi pajak daerah yaitu sebagai sumber pendapatan daerah (budgeteir)

dan sebagai alat pengatur (regulerrend). Sebagai sumber pendapatan daerah,

artinya pajak daerah menjadi sumber pendapatan bagi pembangunan daerah.

Sedangkan fungsinya sebagai alat pengatur, artinya pajak daerah menjadi alat untuk

mengatur alokasi dan distribusi suatu kegiatan ekonomi suatu daerah atau wilayah

tertentu.

2.3.4 Jenis-Jenis Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemeritah daerah

yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan

Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan

memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah, disertai

dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam

kesatuan sistem penyelenggaraan

Dalam pelaksanannya Pajak dan Retribusi Daerah diatur juga oleh

Undang- Undang Nomor 28 tahun 2009 yang merupakan penyempurnaan

kebijakan dan peraturan pajak dan retribusi daerah yang mencakup penambahan

jenis pajak daerah.

Dengan penambahan 4 jenis pajak ini, secara keseluruhan terdapat 16

jenis pajak daerah, yaitu 5 jenis pajak provinsi dan 11 jenis pajak kabupaten/kota.

1) Pajak Propinsi (Daerah Tingkat I)

Pajak propinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah

tingkat propinsi. Jenis pajak propinsi bersifat limitatif , artinya pajak

propinsi tidak dapat memungut pajak lain.selain yang telah ditetapkan

dalam undang-undang. Yang termasuk dalam pajak propinsi adalah :

a. Pajak Kendaraan bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan

dan/atau penguasaan kendaraan

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas adalah pajak

atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian

dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual

beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan

usaha.

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, yaitu adalah pajak atas

penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor yang berupa semua jenis

bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor.

d. Pajak Air Permukaan, Yaitu pajak atas pengambilan dan/atau

pemanfaatan air permukaan. Maksudnya adalah semua air yang terdapat

pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yangberada di laut

maupun di darat.

e. Pajak Rokok, yaitu pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh

Pemerintah.

2) Pajak Daerah Kota/ Kabupaten (Daerah Tingkat II)

Pajak Kabupaten/Kota adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota. Berdasarkan peraturan dan Undang-undang terbaru telah

disepakati ada 11 Pajak kabupaten/Kota, yaitu :

a. Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan hotel. Hotel adalah bangunan

yang khusus disediakan bagi orang untuk menginap atau istirahat,

memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut

bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan

dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan

perkantoran.

b. Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran. Yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyedia makanan

dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga

rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk

jasa boga/katering.

c. Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan

adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame

adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum

e. Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik,

baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam

di dalam dan/atau permukaanbumi untuk dimanfaatkan.

g. Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan

tempat penitipan kendaraan bermotor.

h. Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air

tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau

batuan di bawah permukaan tanah.

i. Pajak sarang burung wallet adalah pajak atas kegiatan pengambilan

dan/atau pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa

yang termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga,

collocalia maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak atas

bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan

oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk

kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi

adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman

serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik

yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan

pedalaman dan/atau laut.

Dulu Dana Bagi Hasil dari penerimaan PBB sebesar 90% (sembilan

puluh persen) untuk Daerah dengan rincian . 16,2% (enam belas dua

persepuluh persen) untuk daerah provinsi yang bersangkutan dan

disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah provinsi, dan sebesar 64,8%

(enam puluh empat delapan persepuluh persen) untuk daerah

kabupaten/kota yang bersangkutan dan disalurkan ke Rekening Kas

Umum Daerah kabupaten/kota; dan 9% (sembilan persen) untuk biaya

pemungutan.10% (sepuluh persen) bagian Pemerintah dari penerimaan

PBB dibagikan kepada seluruh daerah kabupaten dan kota yang

didasarkan atas realisasi penerimaan PBB tahun anggaran berjalan.

Namun sekarang seluruh penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan

menjadi milik Pemerintahan Daerah seluruhnya dan disalurkan melalui

Rekening Kas Umum Daerah/ Kabupaten.

k. Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh

orang pribadi atau Badan.

2.4 Pajak Reklame

2.4.1 Pengertian

Definisi dari Reklame dan Pajak Reklame menurut Peraturan Daerah

Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 adalah sebagai berikut :

“Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut

bentuk, corak, ragamnya untuk tujuan komersial dipergunakan

untuk memperkenalkan, menganjurkan, atau memujikan suatu

barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum

kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat

dilihat, dibaca, dan/atau di dengar dari suatu tempat umum kecuali

yang dilakukan oleh Pemerintah”.

Sedangkan pengertian dari pajak reklame sendiri adalah Pajak Reklame

yang selanjutnya disingkat Pajak adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame yang

dipasang untuk kepentingan diluar dari urusan keagamaan, pendidikan, sosial dan

pemerintahan.

2.4.2 Objek dan Subjek Pajak Reklame

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Pajak Reklame,

dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Objek Pajak adalah semua

penyelenggaraan reklame. Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Peraturan

Daerah Kota bandung Nomor 08 Tahun 2003 meliputi :

1) Reklame papan/billboard, yaitu reklame yang terbuat dari papan, kayu,

termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan

atau dibuat pada bangunan, tembok, dinding, pagar, pohon, tiang, dan

sebagainya baik bersinar maupun yang disinari.

2) Reklame megatron/videotron/Large Electronic Display (LED), yaitu

reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program reklame

atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat

berubah-ubah, terprogram, dan difungsikan dengan tenaga listrik.

3) Reklame kain , yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan

bahan kain, termasuk kertas, plastik, karet, atau bahan lain yang sejenis.

4) Reklame melekat (sticker), yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas,

diselenggarakan dengan cara disebarkan, dipasang, digantungkan pada

suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 cm2 per

lembar.

5) Reklame selebaran, yaitu reklame yang berbentuk lembaran lepas,

diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan, atau dapat diminta

dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, diletakkan, dipasang, atau

digantungkan pada suatu benda lain.

6) Reklame berjalan termasuk pada kendaraan, yaitu reklame yang

ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang diselenggarakan

dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa oleh orang.

7) Reklame udara, yaitu reklame yang diselenggarakan di udara dengan

menggunakan gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.

8) Reklame suara; yaitu reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan

kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau

oleh perantaraan alat.

9) Reklame film/slade, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan

menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan yang

sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau dipancarkan pada layar

atau benda lain yang ada di ruangan.

10) Reklame peragaan, yaitu reklame yang diselenggarakan dengan cara

memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

Yang dikecualikan dari Objek Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) dan

(2) Pasal 2 Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 adalah

penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta

mingguan, warta bulanan, dan Reklame yang diadakan khusus untuk kegiatan

sosial, pendidikan, keagamaan, dan politik tanpa sponsor.

Yang menjadi Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang

menyelenggarakan atau melakukan pemesanan reklame. Sedangkan Wajib Pajak

adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame.

2.4.3 Dasar Hukum Pajak Reklame

Peraturan-peraturan hukum yang mendasari pemungutan Pajak Reklame

telah cukup jelas dan kuat . Dasar hukum untuk Pemungutan Pajak Reklame di

Kota Bandung adalah:

1) Undang-undang 28 Tahun 2009 Nomor tentang perubahan atas Undang-

Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

2) Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah Bab IX

tentang Pajak Reklame.

3) Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2003 tentang perubahan

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pajak

Reklame.

4) Keputusan Walikota Bandung Nomor 330 Tahun 2008 tentang Tata cara

Pemunutan Pajak Daerah Kota bandung

5) Peraturan walikota bandung Nomor 54 Tahun 2010 sebagai perubahan atas

Peraturan Walikota Bandung Nomor 470 Tahun 2008 tentang Petunjuk

penyelenggaraan Reklame

2.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Reklame

Dasar Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame atau

yang disingkat dengan NSR, yaitu nilai yang ditetapkan sebagai alat perhitungan

penetapan besarnya Pajak Reklame. NSR diperhitungkan dengan memerhatikan

lokasi penempatan, jenis, angka, jangka waktyu penyelenggaraan, dan ukuran

media reklame. Nilai Sewa Reklame dihitung berdasarkan :

a. Besarnya biaya pemasangan reklame

b. Besarnya biaya pemeliharaan reklame

c. Lama pemasangan reklame

d. Nilai strategis lokasi

e. Jenis reklame

Nilai Sewa Reklame dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOR) adalah keseluruhan

pembayaran/ pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara

reklame. Perhitungan NJOR didasarkan pada besarnya komponen biaya

penyelenggaraan reklame, yang meliputi indikator :

a. Biaya pembuatan/konstruksi

b. Biaya pemeliharaan

c. Biaya pemasangan

NSR = NJOR (Nilai Jual Objek Pajak Reklame + NSPR. (Nilai

Strategis Pemasangan Reklame)

d. Jenis reklame

e. Luas bidang reklame

f. Ketinggian reklame

g. Harga dasar ketinggian reklame

NJOR dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

Harga Dasar Ukuran Reklame dan Harga Dasar Ketinggian Reklame

serta cara perhitungannya diatur melalui Keputusan Walikota.

Nilai strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah ukuran nilai yang

ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame tersebut, berdasarkan kriteria

kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan dibidang

usaha.

Nilai Strategis Pemasangan Reklame dihitung (NSPR) berdasarkan Nilai

Fungsi Ruang (NFR) lokasi pemasangan, Nilai Sudut Pandang (NSP) dan Nilai

Fungsi Jalan (NFJ), dengan rumus sebagai berikut:

Perhitungan NFR, NSP, NFJ dan Harga Dasar NSPR diatur melalui

KeputusanWalikota.

2.4.5 Tarif Pajak Reklame

Berdasarkan Perda Nomor 08 Pasal 7 Tahun 2003 Tarif Pajak Reklame

ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

NJOR = (Ukuran Reklame x Harga Dasar Ukuran Reklame) +

(Ketinggian Reklame x Harga Dasar Ketinggian Reklame).

NSPR = (NFR + NSP + NFJ) x Harga

Dasar NSPR

2.5 Efektifitas

2.5.1 Pengertian Efektifitas

Efektifitas yaitu hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga

dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output tertentu, kebijakan dan

prosedur dari organisasi. Efektivitas juga berhubungan dengan derajat

keberhasilan suatu operasi pada sektor publik sehingga suatu kegiatan dikatakan

efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan

menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah

ditentukan.

Efektifitas digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan

suatu pajak dengan tujuan atau target yang telah ditetapkan.

Efektifitas berfokus pada outcome (hasil). Suatu organisasi, program,

atau kegiatan dinilai efektif apabila output yang dihasilkan bisa memenuhi tujuan

yang diharapkan, atau dikatakan Spending wisely.

2.5.2 Pengukuran Efektifitas

Rumus pengukuran efektifitas untuk pemungutan pajak adalah sebagai

berikut:

Dalam perhitungan efektifitas Halim (2002: 129) menyatakan bahwa:

Realisasi penerimaan Pajak Reklame

Efektifitas = x 100%

Target Penerimaan Pajak Reklame

“jika rasio yang dicapai minimal satu atau 100% maka rasio

efektivitas semakin baik,artinya efektivitas pemungutan semakin

baik”.

Dari pengertian efektifitas tersebut disimpulkan bahwa efektifitas

bertujuan untuk mengukur rasio keberhasilan, semakin besar rasio maka semakin

efektif, standar minimal rasio keberhasilan adalah 100% atau 1 (satu) dimana

realisasi sama dengan target yang telah ditentukan. Rasio dibawah standar

minimal keberhasilan dapat dikatakan tidak efektf. Tingkat efektifitas dapat

digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu:

1) Hasil perbandingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif.

2) Hasil perbandingan tingkat pencapaian 100% berarti efektif.

3) Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 100% berarti tidak efektif.

2.6 Efisiensi

2.6.1 Pengertian Efisiensi

Efisiensi merupakan perbandingan antara output dengan input atau

dengan istilah lain output per unit input. Suatu organisasi apabila mampu

menghasilkan output tertentu dengan input serendah-rendahnya, atau dengan input

tertentu mampu menghasilkan output sebesar-besarnya (spending well).

Dalam pemungutan PAD termasuk di dalamnya Pajak Daerah, Halim

(2002:130) mendefinisikan efisiensi sebagai:

“perbandingan antara besarnya biayayang dikeluarkan untuk

memungut pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima”.

Berdasarkan uraian diatas, maka pengukuran Efisiensi dilakukan dengan

mengukur bagian dari hasil pajak yang akan digunakan untuk menutup biaya

pemungutan pajak. Biaya yang dimaksud adalah jumlah dari biaya Pendaftaran,

Pendataan, dan Penetapan besarnya pajak terutang, serta biaya penagihan

sedangkan realisasi yang dimaksud adalah pencapaian target yang telah dicapai.

Efisiensi semakin besar jika biaya untuk memperoleh penerimaan ditekan

serendah mungkin terhadap hasil pajak.

2.6.2 Pengukuran efisiensi

Rumus pengukuran efisiensi untuk pemungutan pajak reklame adalah:

Peneriman Pajak dapat dikatakan efisien apabila realisasi penerimaan

pajak lebih besar dari biaya pemungutan. Semakin kecil rasio maka semakin

efisien.

Menurut Nick Devas (1989), kriteria pengukuran penelitian efisiensi

yang dilakukan yaitu:

1) Apabila hasilnya < 20% berarti sangat efisien.

2) Apabila hasilnya antara 20% sampai dengan 85% berarti efisien.

3) Apabila hasilnya >85 % berarti tidak efisien.

Biaya Pemungutan Pajak Reklame

Efisiensi = x 100%

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame