ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

DI KABUPATEN SUMEDANG

OLEH

RINA RAHMAWATI RUSWANDI

H14050047

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

RINGKASAN

RINA RAHMAWATI RUSWANDI. Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang (dibimbing oleh FIFI

DIANA THAMRIN).

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya

perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya

maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat

dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari

berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun

pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor

pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat

dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu

bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah

memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam rangka

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah daerah memerlukan dana

yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mengoptimalkan

sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi daerah dan desentralisasi

fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, sumber penerimaan

daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-

lain pendapatan daerah yang sah. PAD merupakan salah satu indikator yang

menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Komponen PAD itu sendiri terdiri

dari pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain PAD

yang sah.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumedang, dengan pertimbangan

bahwa PAD Kabupaten Sumedang selama periode tahun 1994 hingga tahun 2008,

secara umum terus mengalami peningkatan. Salah satu sumber PAD adalah pajak

daerah yang memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai

pemerintahan dan pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam

meningkatkan kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju

pertumbuhan ekonomi daerah sehingga pajak daerah memiliki peran yang relatif

penting sebagai salah satu sumber utama penerimaan keuangan daerah dalam

komponen PAD dan membuatnya menjadi bagian yang sangat vital.

Penelitian ini menggunakan dua metode analisis, yaitu metode deskriptif

dan metode regresi komponen utama (Principal Component Regression) dibantu

dengan software Microsoft Excell dan Minitab. Metode deskriptif digunakan

untuk mengidentifikasi seberapa besar potensi pajak daerah yang terdapat di

Kabupaten Sumedang dari waktu ke waktu dalam suatu series data selama periode

tahun 1994 hingga tahun 2006. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk

mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah

(Dispenda) Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

Sedangkan metode regresi komponen utama digunakan untuk menganalisis

pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap total penerimaan PAD Kabupaten

Sumedang selama periode tahun 1994 hingga tahun 2008.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 1994 hingga

tahun 1999, potensi pajak daerah di Kabupaten Sumedang terus mengalami

peningkatan. Sementara itu, pada tahun 2000 terjadi penurunan dan terjadi

peningkatan kembali pada tahun 2001 hingga tahun 2006. Pajak daerah

berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD di Kabupaten Sumedang

dengan elastisitas sebesar 0,193, yang berarti bahwa jika pajak daerah meningkat

sebesar satu persen, maka nilai total penerimaan PAD akan meningkat sebesar

0,193 persen (cateris paribus). Relatif kecilnya pengaruh pajak daerah terhadap

PAD di Kabupaten Sumedang ini disebabkan oleh masih banyaknya hambatan

yang dihadapi Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini Satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terkait

dengan upaya pencapaian realisasi pajak daerah. Hambatan-hambatan tersebut

diantaranya adalah pelayanan yang kurang memadai terhadap wajib pajak, sering

tidak ada koordinasi antara petugas pajak penegak hukum dalam rangka

penertiban subjek pajak dan wajib pajak serta instansi yang mengambil kebijakan

berkaitan dengan pajak tidak selalu aktif berkoordinasi dengan Dispenda,

terbatasnya SDM petugas Dispenda baik secara kuantitas maupun kualitasnya

dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah sehingga menyebabkan informasi

dan komunikasi tentang perpajakan sering terhambat, serta masih banyak

masyarakat yang tidak taat membayar pajak namun tidak ada tindakan sanksi yang

tegas dan rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan untuk menindak kejahatan

perpajakan. Maka dari itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang diharapkan

dapat meningkatkan pengelolaan pajak daerah sehingga memberikan pengaruh

yang besar terhadap PAD.

ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

DI KABUPATEN SUMEDANG

Oleh

RINA RAHMAWATI RUSWANDI

H14050047

Skripsi

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

2009

INSTITUT PERTANIAN BOGOR

FAKULTAS EKONOMI DAN MANAJEMEN

DEPARTEMEN ILMU EKONOMI

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang disusun oleh,

Nama Mahasiswa : Rina Rahmawati Ruswandi

Nomor Registrasi Pokok : H14050047

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten

Sumedang

dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian

Bogor

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,

Fifi Diana Thamrin, M.Si

NIP. 19730424 200604 2 006

Mengetahui,

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi,

Rina Oktaviani, Ph.D

NIP. 19641023 198903 2 002

Tanggal Kelulusan :

PERNYATAAN

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI ADALAH

BENAR-BENAR HASIL KARYA SAYA SENDIRI YANG BELUM PERNAH

DIGUNAKAN SEBAGAI SKRIPSI ATAU KARYA ILMIAH PADA

PERGURUAN TINGGI ATAU LEMBAGA MANAPUN.

Bogor, Agustus 2009

Rina Rahmawati Ruswandi

H14050047

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Rina Rahmawati Ruswandi lahir pada tanggal 2 Maret

1987 di Sumedang, sebuah kota kecil yang berada di Propinsi Jawa Barat. Penulis

merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, dari pasangan Wawan Ruswandi

dan Siti Masitoh. Penulis mulai menjalani pendidikan formal di TK Mekar Hati,

kemudian menamatkan sekolah dasar di SDN Cadaspangeran. Pada tahun 1999,

penulis melanjutkan ke SLTP Negeri 2 Sumedang dan lulus pada tahun 2002.

Pada tahun yang sama penulis diterima di SMAN 1 Sumedang dan lulus pada

tahun 2005.

Pada tahun 2005 penulis meninggalkan kota tercinta untuk melanjutkan

studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Institut Pertanian Bogor (IPB) menjadi

pilihan penulis dengan harapan besar agar dapat memperoleh ilmu dan

mengembangkan pola pikir. Penulis masuk IPB melalui jalur Undangan Seleksi

Masuk IPB (USMI) dan diterima sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu

Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Manajemen. Selama menjadi mahasiswa,

penulis aktif di beberapa organisasi seperti Shariah Economics Student Club

(SES-C) dan Warga Pelajar Mahasiswa Lingga (Wapemala).

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta

karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan

judul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Kabupaten Sumedang”. Pajak daerah merupakan topik yang sangat

menarik karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan

penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh

sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan topik ini, khususnya

di daerah Kota Sumedang. Disamping hal tersebut, skripsi ini juga merupakan

salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Departemen

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak

terdapat kekurangan yang disebabkan karena keterbatasan pengetahuan dan

kemampuan yang dimiliki. Namun, atas segala karunia-Nya serta bantuan dan

dorongan dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Mamah dan Mbab tercinta atas segala do‟a yang tak pernah putus dan

dukungannya yang tak pernah henti.

2. Ibu Fifi Diana Thamrin selaku dosen pembimbing yang telah memberikan

bimbingan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Wiwiek Rindayati selaku dosen penguji utama.

4. Bapak Tony Irawan selaku dosen penguji komisi pendidikan.

5. Para dosen yang selama empat tahun ini telah mencurahkan waktu, tenaga,

dan pikiran untuk mentransfer ilmunya kepada penulis.

6. Kepala Tata Usaha beserta staf pelaksana Departemen Ilmu Ekonomi yang

telah membantu dan bekerja sama dengan penulis dalam menyelesaikan

skripsi ini.

7. Bapak Dudung, Ibu Rizky, Ibu Femylia, dan semua pihak di Dinas

Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sumedang atas bantuan dan

kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian.

8. Adik-adikku tercinta, Devi dan Ayank serta keluarga yang telah menjadi

inspirasi dan memberikan semangat kepada penulis, mudah-mudahan kita

diberikan yang terbaik oleh Allah SWT dalam hal apapun, amin.

9. Mamih, Tanjung, Dinta, Yuli, Rajiv, Damar, Riri, Max, Echa, Yogi, Fitri,

mbak Rina, Poppy, a Bambang dan teman-teman IE 42 yang telah

memberikan bantuan serta dukungan yang sangat berarti kepada penulis

selama penyusunan skripsi ini.

10. Teman-teman seperjuangan dari Sumedang: Dery, Riska, Regi, Sandi, Usep

dan yang lainnya.

11. Teman-teman di Bumi Alit Cibanteng: Mia, teh Wiwit, bude Mila, Tata, Ika,

Vina atas semua kebaikan dan keceriaan yang telah diberikan.

12. Semua pihak yang telah membantu penulis pada saat menjadi mahasiswa dan

saat penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga skripsi hasil karya penulis dapat memberikan manfaat bagi semua

pihak. Amin ya Robbal „alamin.

Bogor, Agustus 2009

Rina Rahmawati Ruswandi

H14050047

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR TABEL ............................................................................................ iii

DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... iv

DAFTAR LAMPIRAN .................................................................................... v

I. PENDAHULUAN .................................................................................... 1

1.1. Latar Belakang ................................................................................... 1

1.2. Perumusan Masalah ........................................................................... 6

1.3. Tujuan Penelitian ............................................................................... 7

1.4. Manfaat Penelitian ............................................................................. 7

1.5. Ruang Lingkup Penelitian .................................................................. 8

II. TINJAUAN PUSTAKA ............................................................................ 10

2.1. Definisi Otonomi Daerah ................................................................... 10

2.2. Desentralisasi Fiskal .......................................................................... 11

2.3. Penerimaan Daerah ............................................................................ 13

2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD) ......................................................... 14

2.5. Pajak Daerah ...................................................................................... 16

2.6. Penelitian Terdahulu .......................................................................... 21

2.7. Kerangka Pemikiran ........................................................................... 22

III. METODE PENELITIAN ........................................................................... 25

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian ............................................................. 25

3.2. Jenis dan Sumber Data ....................................................................... 25

3.3. Metode Analisis dan Pengolahan Data .............................................. 26

3.3.1. Analisis Deskriptif ................................................................... 26

3.3.2. Metode Regresi Komponen Utama .......................................... 26

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................................. 32

4.1. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sumedang ..................................... 32

4.2. Pengaruh Pajak Daerah terhadap PAD di Kabupaten Sumedang ...... 37

4.2.1. Estimasi Persamaan Model ...................................................... 37

4.2.1.1. Uji F ............................................................................. 38

4.2.1.2. Uji Autokorelasi .......................................................... 39

4.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas ................................................ 39

4.2.1.4. Uji Multikolinearitas ................................................... 40

4.2.2. Estimasi Model ........................................................................ 40

4.2.3. Estimasi Koefisien ................................................................... 41

4.3. Hambatan dalam Pemungutan Pajak Daerah ................................... 43

V. KESIMPULAN DAN SARAN ................................................................. 45

5.1. Kesimpulan ........................................................................................ 45

5.2. Saran .................................................................................................. 46

DAFTAR PUSTAKA ...................................................................................... 47

LAMPIRAN ..................................................................................................... 49

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1. Realisasi PAD Kabupaten Sumedang Tahun 1994-2008.......................... 4

4.1. Nilai Probabilitas Hasil Analisis RKU Model PAD ................................. 38

4.2. Hasil Estimasi Uji Heteroskedastisitas Model PAD ................................. 39

4.3. Correlations Matrix .................................................................................. 40

4.4. Hasil Analisis RKU PAD .......................................................................... 41

DAFTAR GAMBAR

Halaman

2.1. Skema Kerangka Pemikiran ...................................................................... 24

4.1. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1994-2006 ............... 37

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

1. Realisasi PAD Kab. Sumedang Tahun 1994-2008 ...................................... 50

2. Kontribusi Komponen PAD Kab. Sumedang Tahun 1994-2008 ................. 50

3. Rincian Penerimaan Komponen PAD .......................................................... 51

4. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1994-1997 .................. 52

5. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1998 ........................... 53

6. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1999-2002 .................. 54

7. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2006 .................. 54

8. Persamaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ................................................. 55

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan nasional dewasa ini meliputi segala bidang dan tentunya

perlu mendapatkan perhatian serius baik dari pihak pemerintah pada khususnya

maupun masyarakat pada umumnya. Pembangunan itu sendiri hanya dapat

dilaksanakan apabila ada dana yang tersedia. Dana tersebut dapat diperoleh dari

berbagai sumber baik dari dalam maupun luar negeri, baik sektor swasta maupun

pemerintah. Salah satu sumber penerimaan dari dalam negeri adalah dari sektor

pajak yang merupakan bentuk pengabdian dan peran serta langsung masyarakat

dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional, juga merupakan salah satu

bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, Pemerintah Indonesia menerapkan

sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik. Dengan demikian, sistem

penyelenggaraan pemerintahan sepenuhnya diatur oleh pemerintah pusat. Hal ini

menyebabkan pembangunan daerah-daerah di Indonesia lebih didominasi oleh

pusat sehingga terjadilah ketimpangan pembangunan antara pusat dan daerah di

Indonesia. Oleh sebab itu, maka daerah-daerah di Indonesia menuntut

diberlakukannya otonomi daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah

untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-masing.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah

memberikan kesempatan untuk menyelenggarakan otonomi daerah dengan

mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah

adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan

masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat

sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup

kewenangan pemerintahan, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun

pelaksanaannya.

Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka dikenal pula istilah

desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal berarti pendelegasian kewenangan dan

tanggung jawab fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan

diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal, maka daerah diberikan kebebasan

untuk mengatur sistem pembiayaan dan pembangunan daerahnya sesuai dengan

potensi dan kapasitasnya masing-masing.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mengisyaratkan bahwa dalam

rangka pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintah daerah

diberi keleluasaan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah

yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi masyarakat daerah. Untuk melaksanakan

dan menyelenggarakan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggung jawab

diperlukan kewenangan dan kemampuan daerah untuk menggali sumber-sumber

keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan pemerintah daerah. Dengan demikian, pemerintah daerah harus mampu

menggali sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan fungsinya

secara efektif dan efisien, yakni dalam bidang pemerintahan dan pelayanan umum

kepada masyarakat.

Dalam rangka menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, pemerintah

daerah memerlukan dana yang tidak sedikit. Oleh karena itu, pemerintah daerah

harus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam era otonomi

daerah dan desentralisasi fiskal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Dana perimbangan; dan

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang

menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan PAD

suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah

tersebut terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah penerimaan PAD

suatu daerah maka semakin tinggi tingkat ketergantungan pemerintah daerah

tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan PAD merupakan sumber

penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri.

Realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sumedang selama periode tahun

1994 hingga 2008 terus mengalami peningkatan, yaitu dari Rp. 5,91 miliar pada

tahun 1994 meningkat menjadi Rp. 88,26 miliar pada tahun 2008. Untuk lebih

tepatnya, perkembangan realisasi penerimaan PAD Kabupaten Sumedang dapat

kita lihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1. Realisasi PAD Kabupaten Sumedang Tahun 1994-2008

Tahun Realisasi (Ribu Rupiah) Kenaikan (%)

1994 5.910.951 -

1995 6.973.539 17,98

1996 8.627.849 23,72

1997 11.134.445 29,05

1998 15.126.384 35,85

1999 16.787.530 10,98

2000 17.836.583 6,25

2001 28.241.122 58,33

2002 30.645.188 8,51

2003 40.006.614 30,55

2004 50.093.459 25,21

2005 58.699.240 17,18

2006 72.298.330 23,17

2007 74.038.757 2,41

2008 88.256.489 19,20

Sumber: Dispenda Kabupaten Sumedang, diolah

Pada Tabel 1.1 dapat kita lihat bahwa realisasi penerimaan PAD Kabupaten

Sumedang mengalami peningkatan selama periode tahun 1994 hingga tahun 2008.

Hal ini mengindikasikan bahwa potensi daerah yang ada di Kabupaten Sumedang

dapat memberikan kontribusi yang maksimal dari tahun ke tahun sehingga

pemanfaatannya dapat semakin dioptimalkan.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah yang

memiliki kontribusi yang sangat penting dalam membiayai pemerintahan dan

pembangunan daerah karena pajak daerah bermanfaat dalam meningkatkan

kemampuan penerimaan PAD dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi

daerah. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang

yang merupakan daerah otonom mencoba untuk memaksimalkan penerimaan

pajak daerah, yang dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah

(Dispenda) Kabupaten Sumedang.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian

besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Begitupun dengan daerah,

seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka daerah juga memiliki

tanggung jawab sendiri untuk mengelola perpajakannya. Penggunaan uang pajak

meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek

pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah,

rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang

berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka

memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara

mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau

pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari

pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu daerah

menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan

pembiayaan pembangunan.

Oleh karena itu, pajak juga penting di dalam pengelolaan keuangan daerah.

Dalam TAP MPR No.IV/MPR/2000 ditegaskan bahwa:

“kebijakan desentralisasi daerah diarahkan untuk mencapai peningkatan

pelayanan publik dan pengembangan kreativitas pemerintah daerah,

keselarasan hubungan antara pusat dan daerah serta antar daerah itu sendiri

dalam kewenangan dan keuangan untuk menjamin peningkatan rasa

kebangsaan, demokrasi dan kesejahteraan serta penciptaan ruang yang lebih

luas bagi kemandirian daerah”.

Sebagai konsekuensi dari pemberian otonomi yang luas, maka sumber-

sumber keuangan telah banyak yang bergeser ke daerah. Hal ini sejalan dengan

makna desentralisasi fiskal yang mengandung pengertian bahwa kepada daerah

diberikan:

1. Kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan sendiri yang dilakukan

dalam wadah PAD yang sumber utamanya adalah pajak daerah dan retribusi

daerah dengan tetap mendasarkan batas kewajaran.

2. Didukung dengan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah.

Mengingat besarnya peran pajak daerah sebagai salah satu sumber utama

penerimaan keuangan daerah dalam komponen PAD, sehingga membuatnya

menjadi bagian yang sangat vital. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk

meneliti seberapa besar potensi pajak daerah dan pengaruhnya terhadap PAD di

Kabupaten Sumedang dan bermaksud menuangkannya dalam bentuk skripsi yang

berjudul “Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Kabupaten Sumedang”.

1.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mencoba menguraikan

beberapa permasalahan yang akan diangkat. Adapun permasalahan-permasalahan

tersebut adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar potensi pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Sumedang

selama periode tahun 1994 hingga tahun 2006?

2. Seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

di Kabupaten Sumedang selama periode tahun 1994 hingga tahun 2008?

3. Apakah hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah?

1.3. Tujuan Penelitian

Perumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya menyebutkan

beberapa pokok permasalahan yang ingin penulis uraikan dan jawab dalam

penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Mengidentifikasi seberapa besar potensi pajak daerah yang terdapat di

Kabupaten Sumedang selama periode tahun 1994 hingga tahun 2006.

2. Menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten Sumedang selama periode tahun 1994 hingga tahun 2008.

3. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah

(Dispenda) Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pemungutan pajak

daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Hal-hal yang diperoleh dari penelitian tentang analisis pengaruh pajak

daerah terhadap PAD di Kabupaten Sumedang diharapkan dapat bermanfaat bagi

pihak-pihak terkait dengan permasalahan yang penulis teliti. Manfaat yang

diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini diantaranya adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan

pemahaman tentang pajak daerah.

2. Bagi para pengambil kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

salah satu bahan pertimbangan dan masukan dalam upaya peningkatan

penerimaan pajak daerah demi peningkatan PAD sehingga berpengaruh positif

terhadap pembangunan daerah.

3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan

pengetahuan mengenai permasalahan pajak daerah agar dapat lebih

memahami seberapa besar pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten

Sumedang.

4. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kepustakaan dan

sumber informasi tambahan dalam melakukan penelitian-penelitian

selanjutnya dengan mengangkat tema yang sama, atau hanya sebagai bahan

bacaan untuk memperluas wawasan pembaca.

1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah mengidentifikasi seberapa besar

potensi pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Sumedang dan menganalisis

pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang

serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah

(Dispenda) Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

Pada penelitian ini, pajak daerah tidak dikaitkan dengan investasi karena penulis

membatasi pembahasan pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD yang

perlu ditingkatkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan

publik, dan kegiatan pembangunan, dimana pajak daerah ini tidak dikenakan

ketika proses pembangunan itu sedang berjalan tetapi dikenakan terhadap output

sehingga diasumsikan bahwa tidak ada trade off antara pajak daerah dengan

investasi.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data time

series selama periode tahun 1994 hingga tahun 2006 untuk data potensi pajak

daerah Kabupaten Sumedang dan periode tahun 1994 hingga tahun 2008 untuk

data realisasi penerimaan pajak daerah di Kabupaten Sumedang. Adapun data

yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data nilai potensi pajak daerah,

data nilai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pajak daerah,

retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah yang

terdapat di Kabupaten Sumedang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Definisi Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah

otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang

mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa pemberian

otonomi pada daerah kabupaten dan daerah kota didasarkan pada asas

desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab.

Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang, kecuali kewenangan di

bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal,

agama. Disamping itu, keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang

utuh dan bulat dalam penyelenggaraan mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Otonomi nyata adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan

kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan

diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah, sedangkan yang

dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa perwujudan

pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada

daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam

mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan

kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan

demokrasi, keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi

antara pusat dan daerah serta antar-daerah dalam rangka menjaga keutuhan

Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2. Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh

pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan

pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Sinaga

dan Siregar (2005), dalam kaitannya dengan desentralisasi fiskal, desentralisasi

berarti pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab fiskal dari pemerintah

pusat kepada pemerintah daerah.

Terdapat tiga variasi desentralisasi fiskal dalam kaitannya dengan derajat

kemandirian pengambilan keputusan yang dilakukan oleh daerah. Pertama,

desentralisasi berarti pelepasan tanggung jawab yang berada dalam lingkup

pemerintah pusat ke instansi vertikal di daerah atau ke pemerintah daerah yang

dinamakan dekonsentrasi. Kedua, delegasi berhubungan dengan suatu situasi,

yaitu daerah bertindak sebagai perwakilan pemerintah untuk melaksanakan

fungsi-fungsi tertentu atas nama pemerintah yang dinamakan delegasi. Ketiga,

devolusi (pelimpahan) berhubungan dengan suatu situasi yang bukan saja

implementasi tetapi juga kewenangan untuk memutuskan apa yang perlu

dikerjakan, berada di daerah (Bird dan Vaillancourt, 2000 dalam Sinaga dan

Siregar, 2005).

Prinsip pemberian otonomi kepada pemerintah daerah pada dasarnya adalah

untuk membantu pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintahan di

daerah. Adapun yang menjadi tujuan dari desentralisasi menurut Rahdina (2008)

adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan keadilan antara kemampuan dan hak daerah.

2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengurangan subsidi

pemerintah pusat.

3. Mendorong pembangunan daerah sesuai dengan aspirasi masing-masing

daerah.

Menurut Sinaga dan Siregar (2005), desentralisasi fiskal memiliki fungsi-

fungsi sebagai berikut: (1) mengurangi peran dan tanggung jawab diantara

pemerintah pada semua tingkat, (2) memperhitungkan bantuan atau transfer antar

pemerintahan, (3) memperkuat sistem penerimaan daerah/lokal atau merumuskan

penyediaan jasa-jasa lokal, (4) memprivatisasi Badan Usaha Milik Daerah

(BUMD), (5) menyediakan suatu jaringan pengaman bagi fungsi redistribusi.

Oleh karena itu, keberhasilan dari desentralisasi fiskal juga dapat dilihat dari

sejauh mana fungsi-fungsi tersebut di atas telah dilaksanakan.

2.3. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah. Dalam

pelaksanaan desentralisasi, penerimaan daerah terdiri atas pendapatan dan

pembiayaan. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui

sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun bersangkutan,

sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa sumber-

sumber pendapatan daerah adalah:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang meliputi:

a) Pajak daerah;

b) Retribusi daerah;

c) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

d) Lain-lain PAD yang sah.

2. Dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan terdiri dari dua jenis, yaitu

dana bagi hasil dan dana transfer. Dana bagi hasil terdiri dari bagi hasil

penerimaan pajak (tax sharing) dan bagi hasil penerimaan Sumber Daya Alam

(SDA). Adapun yang termasuk dalam pembagian hasil perpajakan adalah Pajak

Penghasilan (PPh) perorangan, PBB, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan

Bangunan (BPHTB). Sedangkan pembagian hasil penerimaan dari SDA

berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan minyak

bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi. Dana transfer

sebagai komponen dana perimbangan lainnya, terdiri dari Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Sedangkan sumber penerimaan daerah yang lainnya, yaitu pembiayaan bersumber

dari:

1. Sisa lebih perhitungan anggaran daerah;

2. Penerimaan pinjaman daerah;

3. Dana cadangan daerah; dan

4. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan.

2.4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang

dapat dijadikan sebagai salah satu tolok ukur bagi kinerja perekonomian suatu

daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, meliputi:

1. Pajak daerah;

2. Retribusi daerah;

3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;

4. Lain-lain PAD yang sah.

Khusus pajak dan retribusi daerah, dasar hukum pemungutannya

berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, sedangkan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65

tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tentang

Retribusi Daerah. Adapun yang dimaksud dengan bagian laba dari BUMD terdiri

dari:

1. Bank pembangunan Daerah (BPD)

2. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

3. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Sedangkan yang dimaksud dengan lain-lain pendapatan PAD yang sah terdiri dari:

1. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

2. Jasa giro;

3. Pendapatan bunga;

4. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan

5. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau

pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

2.5. Pajak Daerah

Secara umum, pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara

(pemerintah) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat dipaksakan dan

terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali

(kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk

membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan (Rahdina, 2008).

Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur

sebagai berikut:

1. Pungutan dari masyarakat oleh negara;

2. Berdasarkan undang-undang ;

3. Tanpa kontra prestasi/balas jasa dari negara yang secara langsung dapat

ditunjuk; dan

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Selain unsur-unsur pajak, dari definisi di atas terlihat adanya dua fungsi

pajak, yaitu:

1. Fungsi Penerimaan (Budgeter), yakni sebagai alat atau sumber untuk

memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara dengan tujuan

untuk membiayai pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pembangunan).

2. Fungsi Mengatur (Reguler), yakni sebagai alat untuk mengatur guna

tercapainya tujuan-tujuan tertentu yang ditetapkan pemerintah. Pajak, seperti

custom duties/tariff (bea masuk), digunakan untuk mendorong atau melindungi

(memproteksi) produksi dalam negeri, khususnya untuk melindungi infant

industry dan atau industri-industri yang dinilai strategis oleh pemerintah. Selain

itu, pajak juga dapat digunakan justru untuk menghambat atau mendistorsi

suatu kegiatan perdagangan. Misalnya di saat terjadi kelangkaan minyak

goreng, pemerintah mengenakan pajak ekspor yang tinggi guna membatasi atau

mengurangi ekspor kelapa sawit. Pemerintah juga mengenakan excise (cukai)

terhadap barang dan atau jasa tertentu yang mempunyai eksternalitas negatif

dengan tujuan mengurangi atau membatasi produksi dan konsumsi barang dan

atau jasa tersebut.

Dalam memungut suatu pajak, terdapat asas-asas atau prinsip-prinsip yang

harus diperhatikan. Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005), banyak pendapat ahli

yang mengemukakan tentang asas-asas perpajakan yang harus ditegakkan dalam

membangun suatu sistem perpajakan. Di antara pendapat para ahli tersebut, yang

paling terkenal adalah four maxims dari Adam Smith yang mengemukakan bahwa

pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas, yaitu:

1. Prinsip kesamaan/keadilan (equity). Artinya bahwa beban pajak harus sesuai

dengan kemampuan relatif dari setiap wajib pajak.

2. Prinsip kepastian (certainly). Pajak hendaknya tegas, jelas, dan pasti bagi setiap

wajib pajak sehingga mudah dimengerti oleh mereka dan juga akan

memudahkan administrasi pemerintah sendiri.

3. Prinsip kecocokan/kelayakan (convenience). Pajak jangan terlalu menekan

seorang wajib pajak, sehingga wajib pajak dengan suka dan senang hati

melakukan pembayaran pajak kepada pemerintah.

4. Prinsip ekonomi (economy). Pajak hendaknya menimbulkan kerugian yang

minimal, dalam artian bahwa jangan sampai biaya pemungutannya lebih besar

dari pada jumlah penerimaan pajaknya.

Menurut Mardiasmo (2002), di samping penggunaan prinsip di atas,

terdapat dua pendekatan yang lebih mudah dilaksanakan yaitu benefit approach

dan ability to pay approach.

1. Benefit approach, dengan kata lain adalah prinsip pengenaan pajak berdasarkan

atas manfaat yang diterima oleh seorang wajib pajak dari pembayaran pajak itu

kepada pemerintah.

2. Ability to pay approach, disebut pula dengan prinsip kemampuan untuk

membayar atau berdasarkan daya pikul seorang wajib pajak. Dengan kata lain

ialah bahwa seorang wajib pajak akan dikenai beban pajak sesuai dengan

kemampuannya untuk membayar pajak.

Kedua pendekatan di atas adalah berdasarkan atas prinsip kesamaan

(equity), dimana prinsip kemanfaatan (benefit principle) berdasarkan atas

kesamaan manfaat yang diterima oleh wajib pajak sesuai dengan pajak yang

dibayarnya, sedangkan prinsip kemampuan membayar (ability to pay principle)

berdasarkan atas kesamaan pengorbanan yang sesuai dengan kemampuan seorang

wajib pajak untuk membayar pajak. Untuk mengukur kemampuan membayar

pajak dapat dilihat dari tingkat pendapatan seorang wajib pajak.

Menurut Rosdiana dan Tarigan (2005), berdasarkan lembaga

pemungutannya, pajak dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak pusat terdiri dari:

a. Pajak Penghasilan (PPh);

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah

(PPnBM);

c. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan

d. Bea Materai.

2. Pajak Daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Berdasarkan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak

daerah di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pajak propinsi dan pajak

kabupaten/kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan

pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis pajak daerah pada wilayah

administrasi propinsi atau kabupaten/kota yang bersangkutan. Berdasarkan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, ditetapkan sebelas jenis pajak daerah,

yaitu empat jenis pajak propinsi dan tujuh jenis pajak kabupaten/kota.

Pajak propinsi terdiri dari:

a. Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air;

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor; dan

d. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan.

Pajak kabupaten/kota terdiri dari:

a. Pajak Hotel;

b. Pajak Restoran;

c. Pajak Hiburan;

d. Pajak Reklame;

e. Pajak Penerangan Jalan;

f. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C; dan

g. Pajak Parkir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan

oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan

daerah dan pembangunan daerah. Dari definisi tersebut jelas bahwa pajak daerah

merupakan iuran wajib yang dapat dipaksakan kepada setiap orang (wajib pajak)

tanpa kecuali. Ditegaskan pula bahwa hasil dari pajak daerah ini diperuntukkan

bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah merupakan landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam

mengeluarkan peraturan daerah (perda) untuk memungut pajak dan retribusi di

daerahnya masing-masing. Akan tetapi, perda-perda yang akan dikeluarkan oleh

pemda tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, termasuk terhadap Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 yang

telah diamandemen melalui Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Menurut Saragih (2003), di samping jenis atau objek pajak daerah seperti

yang telah disebutkan sebelumnya, daerah juga diberi keleluasaan atau peluang

untuk menciptakan pajak daerah lainnya asal sesuai dengan ketentuan undang-

undang yang berlaku. Beberapa kriteria yang harus dipenuhi dalam menciptakan

pajak baru adalah sebagai berikut:

1. Bersifat sebagai pajak dan bukan retribusi;

2. Objek dan dasar pengenaan pajak tidak bertentangan dengan kepentingan

umum;

3. Potensinya memadai;

4. Tidak berdampak negatif terhadap perekonomian;

5. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan masyarakat;

6. Menjaga kelestarian lingkungan hidup.

2.6. Penelitian Terdahulu

Hakki (2008) meneliti penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan

pada masa otonomi daerah di Kota Bogor. Ia menggunakan metode analisis

komponen utama (Principal Component Analysis/PCA) dan hasil penelitiannya

menunjukkan bahwa penerimaan pajak daerah di Kota Bogor sangat dipengaruhi

oleh variabel tingkat inflasi. Sedangkan penerimaan retribusi daerah di kota Bogor

dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, uji kendaraan bermotor, dan jumlah

pengunjung obyek wisata. Adapun penulis melakukan penelitian mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota

Bogor dengan pertimbangan bahwa perbedaan wilayah penelitian akan

memberikan hasil yang berbeda. Pada penelitian ini, penulis lebih mengkhususkan

pada era otonomi daerah, yaitu selama periode tahun 2005 hingga tahun 2007

dengan menggunakan data bulanan.

Penelitian Rahdina (2008) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kota Depok pada era otonomi

daerah, menunjukkan bahwa dalam periode anggaran 2002 hingga 2007, struktur

penerimaan APBD di Kota Depok terus mengalami peningkatan dan didominasi

oleh dana perimbangan. Sedangkan PAD yang merefleksikan kinerja pemerintah

daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah yang potensial bagi

proses pembangunan di Kota Depok, kontribusinya cenderung fluktuatif setiap

tahunnya. Pajak dan retribusi daerah merupakan komponen PAD yang

memberikan kontribusi terbesar di Kota Depok. Adapun penerimaan pajak daerah

di Kota Bogor dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, jumlah rumah tangga

serta jumlah pemasangan reklame. Sementara itu, penerimaan retribusi daerah di

Kota Depok dipengaruhi oleh variabel tingkat inflasi, jumlah izin trayek, serta

jumlah rumah tangga.

2.7. Kerangka Pemikiran

Pemberlakuan otonomi daerah yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk

mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya, termasuk pemberian

kewenangan untuk memanfaatkan sumber keuangan daerahnya sendiri. Oleh

karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan penerimaan daerah

dalam rangka membiayai jalannya roda pemerintahan, pembangunan dan

pelayanan kemasyarakatan di daerahnya. Salah satu sumber penerimaan daerah

yang merefleksikan kualitas ekonomi daerah adalah Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Sumber PAD sendiri berasal dari berbagai komponen seperti pajak daerah,

retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain PAD yang sah.

Berdasarkan permasalahan yang ada, salah satu komponen Pendapatan Asli

Daerah (PAD) yang memiliki peranan yang relatif penting dalam membiayai

pemerintahan dan pembangunan daerah adalah pajak daerah. Oleh karena itu,

dalam penelitian ini penulis akan menganalisis seberapa besar potensi pajak

daerah di Kabupaten Sumedang selama periode tahun 1994 hingga tahun 2006

dan pengaruh penerimaan pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Sumedang

selama periode tahun 1994 hingga tahun 2008 serta mengidentifikasi hambatan

yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Sumedang

dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah dengan menggunakan metode

analisis deskriptif dan metode regresi komponen utama. Adapun skema kerangka

pemikiran penulis ini dijelaskan pada Gambar 2.1 dibawah ini.

Keterangan:

= Alur Penelitian

= Ruang Lingkup Penelitian

Gambar 2.1. Skema Kerangka Pemikiran

Hasil Analisis Pengaruh Pajak Daerah terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang

Mengidentifikasi

potensi

penerimaan pajak

daerah Kabupaten Sumedang tahun

1994-2006

Mengidentifikasi hambatan

yang dihadapi oleh Dinas

Pendapatan Daerah

(Dispenda) Kabupaten

Sumedang dalam pelaksanaan pemungutan

pajak daerah

Menganalisis pengaruh

penerimaan pajak daerah terhadap

total penerimaan PAD Kabupaten

Sumedang tahun 1994-2008

Deskriptif Regresi Komponen Utama

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Fiskal

UU No.32 Tahun 2004 dan UU No.33 Tahun 2004

Pemerintah Daerah

Retribusi Daerah Pajak Daerah Keuntungan

Perusahaan Daerah

Lain-lain PAD

yang sah

III. METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sumedang dengan pertimbangan

bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang selama periode

tahun 1994 hingga tahun 2008 secara umum terus mengalami peningkatan, dan

pajak daerah sebagai salah satu komponen PAD juga memiliki peran yang relatif

penting terhadap keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Adapun waktu penelitian ini mulai dilakukan pada bulan Maret hingga Juni 2009,

yang meliputi kegiatan pengumpulan data dan literatur, pengolahan data, analisis

data, hingga penulisan laporan dalam bentuk skripsi.

3.2. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan jenis data time series

yang diambil dari periode tahun 1994 hingga tahun 2006 untuk data nilai potensi

pajak daerah yang terdapat di Kabupaten Sumedang dan periode tahun 1994

hingga tahun 2008 untuk data nilai realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah

(PAD), pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-lain

PAD yang sah yang terdapat di Kabupaten Sumedang. Data-data tersebut

diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda)

Kabupaten Sumedang, dan instansi terkait lainnya yang berhubungan dengan

penelitian ini.

3.3. Metode Analisis dan Pengolahan Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis

deskriptif dan metode regresi komponen utama (Principal Component

Regression). Adapun proses pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan

dengan bantuan software Microsoft Excell dan Minitab.

3.3.1. Analisis Deskriptif

Proses deskripsi data pada dasarnya meliputi upaya penelusuran dan

pengungkapan informasi yang relevan yang terkandung dalam data dan hasilnya

disajikan dalam bentuk yang lebih sederhana, sehingga pada akhirnya mengarah

pada keperluan adanya penjelasan dan penafsiran. Metode ini digunakan untuk

mengidentifikasi seberapa besar potensi pajak daerah yang terdapat di Kabupaten

Sumedang dari waktu ke waktu dalam suatu series data selama periode tahun

1994 hingga tahun 2006. Selain itu, metode ini juga digunakan untuk

mengidentifikasi hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pendapatan Daerah

(Dispenda) Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah.

3.3.2. Metode Regresi Komponen Utama

Analisis regresi berkenaan dengan studi ketergantungan dari satu peubah

yang disebut peubah tidak bebas, pada satu atau lebih peubah bebas yaitu peubah

yang menerangkan, dengan tujuan untuk memperkirakan dan atau meramalkan

nilai rata-rata dari peubah tidak bebas apabila nilai peubah bebas sudah diketahui

(Gujarati, 1999). Hubungan di antara peubah ini dapat dimodelkan dalam suatu

persamaan matematik yang disebut persamaan regresi. Apabila dalam persamaan

regresi terdapat lebih dari dua peubah dalam hubungan yang berbentuk linier

maka disebut regresi linier berganda (multiple linear regression) yang dapat

dituliskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

y = β0 + β1x1 + β2x2 + … + βpxp + εi (1)

dimana y merupakan peubah tidak bebas, x adalah peubah bebas, β merupakan

parameter, sedangkan ε adalah sisaan.

Sebelum menggunakan analisis regresi perlu diselidiki apakah asumsi yang

telah ditetapkan sudah terpenuhi atau belum, karena suatu penelitian yang

didalamnya memuat pengujian secara statistik, pengujiannya tidak akan valid

apabila salah satu dari asumsi tidak terpenuhi (Hajarisman, dkk, 2004 dalam

Ulpah, 2006). Terdapat beberapa asumsi yang harus dipenuhi agar menghasilkan

penduga tak bias yang diperoleh dengan Metode Kuadrat Terkecil (MKT).

Asumsi-asumsi tersebut di antaranya adalah (Koutsoyianis, 1977 dalam Ulpah,

2006):

1. εi menyebar saling bebas mengikuti sebaran normal dengan nilai tengah sama

dengan nol dan ragam б2 atau εi ~ N(0,б

2).

2. Tidak terdapat multikolinearitas di antara peubah bebas.

Multikolinearitas terjadi akibat adanya korelasi yang tinggi diantara peubah

bebasnya. Multikolinearitas menyebabkan koefisien-koefisien regresi dugaan

memiliki ragam yang sangat besar, implikasinya statistik t yang didefinisikan

sebagai rasio antara koefisien regresi dan simpangan bakunya menjadi lebih kecil

yang berakibat pada pengujian koefisien akan cenderung untuk menerima H0

sehingga koefisien-koefisien regresi tidak nyata, yang pada akhirnya seringkali

persamaan regresi yang dihasilkan menjadi misleading (Wetherill, 1986).

Salah satu cara mendeteksi multikolinearitas adalah dengan menggunakan

matriks korelasi untuk melihat korelasi diantara peubah bebas. Apabila nilai antar

variabel bebasnya lebih besar dari |0,8| maka model tersebut mengalami masalah

multikolinearitas. Koefisien korelasi antara x1 dan x2 dirumuskan sebagai berikut:

2/1

21

21

)]()([

)(21 xVarxVar

xxCovr xx (2)

Cara lain yang biasa digunakan adalah dengan faktor inflasi ragam

(Variance Inflation Factor) atau VIF, yaitu pengukuran multikolinearitas untuk

peubah bebas ke-i. VIF adalah suatu faktor yang mengukur seberapa besar

kenaikan ragam dari koefisien penduga regresi dibandingkan terhadap peubah

bebas yang orthogonal jika dihubungkan secara linear (Kleinbaum, 1988 dalam

Ulpah, 2006). Nilai VIF akan semakin besar jika terdapat korelasi yang semakin

besar diantara peubah-peubah bebas. VIF yang lebih besar dari 10 bisa digunakan

sebagai petunjuk adanya kolinearitas (Neter et al, 1990).

Ada banyak cara dan pendekatan yang dapat digunakan untuk mengatasi

masalah multikolinearitas, diantaranya: a. Menghilangkan peubah bebas yang

mempunyai multikolinearitas tinggi terhadap peubah bebas lainnya, b. Menambah

data pengamatan atau contoh, c. Melakukan transformasi terhadap peubah-peubah

bebas yang mempunyai kolinearitas atau menggabungkan menjadi peubah-peubah

bebas baru yang mempunyai arti. Selain cara-cara tersebut, terdapat beberapa

metode yang dapat diterapkan, seperti penggunaan regresi gulud (ridge

regression), regresi kuadrat terkecil parsial (partial least square), dan regresi

komponen utama (principal component regression). Regresi Komponen Utama

(RKU) merupakan salah satu metode yang dikenal baik dan sering digunakan

untuk mengatasi masalah multikolinearitas (Jolliffe, 1986). Pendugaan dengan

regresi komponen utama akan menghasilkan nilai dugaan yang memiliki tingkat

ketelitian yang lebih tinggi dengan jumlah kuadrat sisaan yang lebih kecil

dibandingkan dengan pendugaan menggunakan metode kuadrat terkecil (Gasperz,

1992).

Pada penelitian ini, penulis akan menggunakan metode regresi komponen

utama (principal component regression) sebagai salah satu cara yang digunakan

untuk mengatasi masalah multikolinearitas. Regresi komponen utama pada

dasarnya adalah mentransformasikan peubah-peubah bebas yang berkorelasi

menjadi peubah-peubah baru yang orthogonal dan tidak berkorelasi. Analisis ini

bertujuan untuk menyederhanakan peubah-peubah yang diamati dengan cara

mereduksi dimensinya. Hal ini dilakukan dengan menghilangkan korelasi di

antara peubah melalui transformasi peubah asal ke peubah baru (komponen

utama) yang tidak berkorelasi (Gasperz, 1995 dalam Ulpah, 2006).

Peubah bebas pada regresi komponen utama merupakan kombinasi linier

dari peubah asal Z (Z adalah hasil pembakuan dari peubah X), yang disebut

sebagai komponen utama. Komponen utama ke-j dapat dinyatakan dalam bentuk

persamaan berikut :

Wj = v1jZ1 + v2jZ2 + … + vpjZp (3)

dimana Wj saling orthogonal sesamanya. Komponen ini menjelaskan bagian

terbesar dari keragaman yang dikandung oleh gugusan data yang telah dibakukan.

Komponen-komponen W yang lain menjelaskan proporsi keragaman yang

semakin lama semakin kecil sampai semua keragaman datanya terjelaskan. Dalam

pemilihan jumlah komponen tersebut, belum ada aturan tertentu yang disepakati

oleh semua ahli statistik. Sebagian ahli Psikologi mengambil akar ciri yang lebih

besar dari 1, karena jika akar cirinya lebih kecil dari satu maka keragaman data

yang dapat diterangkan oleh komponen utama tersebut kecil sekali. Morrison

(1967) menyarankan untuk mengambil komponen-komponen utama sampai

jumlah proporsi keragaman data yang terjelaskan cukup besar (mungkin 75% atau

lebih). Sebagian ahli mengambil sampai komponen utama tertentu, dimana

proporsi keragaman data yang dapat diterangkan oleh komponen tersebut

dianggap cukup berarti.

Adapun pembakuan yang dimaksud adalah dengan mengurangkan setiap

peubah bebas asal Xj dengan rata-rata dan dibagi simpangan baku, dinotasikan :

Z = s

XX j )( (4)

Penduga koefisien regresi pada model regresi yang diperoleh dengan

menggunakan regresi komponen utama sering berbias, padahal sifat penduga yang

baik adalah tak bias dengan ragam penduga minimum. Namun, bersamaan dengan

itu telah terjadi reduksi besar-besaran pada ragam penduga koefisien regresi yang

besar karena multikolinearitas. Bias bukanlah hal yang dihindari, penduga dengan

ragam penduga yang minimum sekalipun berbias biasanya lebih disukai (Jolliffe,

1986).

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam analisis regresi komponen utama

adalah :

a) Membakukan peubah bebas asal, yaitu X menjadi Z

b) Mencari akar ciri dan vektor ciri dari matriks R

c) Menentukan persamaan komponen utama dari vektor ciri

d) Meregresikan peubah respon Y terhadap skor komponen utama W

e) Transformasi balik

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sumedang

Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Seiring dengan diterapkannya

otonomi daerah, setiap daerah memiliki kewenangan untuk mengelola pajak

daerahnya masing-masing sebagai salah satu komponen PAD yang berfungsi

untuk membiayai rumah tangga daerah yang bersangkutan. Setiap daerah

memiliki potensi pajaknya masing-masing, begitupun dengan Kabupaten

Sumedang. Adapun potensi pajak daerah yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang

dapat dilihat pada Lampiran 4-7.

Berdasarkan data pada Lampiran 4, dapat dilihat potensi pajak daerah

Kabupaten Sumedang yang terus mengalami peningkatan yaitu Rp. 705.313.000

pada tahun 1994, Rp. 1.112.857.000 pada tahun 1995, Rp. 1.154.148.000 pada

tahun 1996, dan menjadi Rp. 1.196.112.650 pada tahun 1997. Jenis-jenis pajak

yang diberlakukan pada selang waktu tersebut adalah pajak kendaraan bermotor,

bea balik nama kendaraan bermotor, pajak potong hewan, pajak pembangunan I,

pajak radio, pajak bangsa asing, pajak atas ijin menangkap ikan di perairan

teritorial, pajak atas pertunjukan dan keramaian umum, pajak reklame, pajak

anjing, pajak pembikinan/penjualan petasan, pajak penjualan minuman yang

mengandung alkohol, pajak kendaraan tidak bermotor, pajak penerangan jalan,

dan pajak rumah bola.

Lampiran 5 menampilkan data potensi pajak daerah Kabupaten Sumedang

pada tahun 1998 sebesar Rp. 3.816.751.000 yang mengalami peningkatan dari

tahun 1997, yaitu sebesar 219,10 persen. Peningkatan yang sangat besar ini

disebabkan oleh bertambahnya objek pajak yang diberlakukan pada tahun

tersebut, seperti pajak hotel dan restoran (berdasarkan Peraturan Daerah

Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 1998), pajak hiburan (berdasarkan

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 1998), pajak

pengambilan bahan galian C (berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 2 Tahun 1998), dan pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air

permukaan. Keempat pajak ini mempunyai potensi yang cukup besar sehingga

perlu adanya pengendalian dalam bentuk pengawasan dan pembinaan secara baik

oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang. Dalam rangka pelaksanaan,

pengawasan, dan pembinaan tersebut maka perlu dikenakan pajak daerah yang

pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.

Kabupaten Sumedang memiliki banyak potensi lahan pertambangan bahan

galian golongan C, diantaranya Kecamatan Cimalaka dan Kecamatan Conggeang

yang merupakan lahan pertambangan pasir dan Kecamatan Sumedang Selatan,

tepatnya di Desa Pasanggrahan yang merupakan lahan pertambangan batu.

Dengan adanya potensi lahan pertambangan yang cukup besar tersebut, tentunya

memberi dampak yang cukup besar pula terhadap peningkatan potensi pajak

daerah Kabupaten Sumedang. Begitupun dengan pajak pemanfaatan air bawah

tanah dan air permukaan, pada tahun 1998 mulai diberlakukan karena

berkembangnya perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan air bawah tanah

sebagai sumber air untuk memproduksi produknya, seperti PT Kahatex,

perusahaan yang bergerak di bidang tekstil yang terletak di daerah industri

Rancaekek. Selain itu, pajak hotel dan restoran serta pajak hiburan juga memberi

pengaruh terhadap meningkatnya potensi pajak daerah pada tahun 1998 karena

pada tahun-tahun sebelumnya pajak tersebut tidak diberlakukan.

Berdasarkan Lampiran 6, ditampilkan data potensi pajak dari tahun 1999

hingga tahun 2002. Pada tahun 1999, potensi pajak daerah Kabupaten Sumedang

sebesar Rp. 6.088.684.150, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun

sebelumnya, yaitu sebesar 59,52 persen. Walaupun jenis pajak yang diberlakukan

pada tahun ini lebih sedikit dari tahun sebelumnya, tetapi terjadi peningkatan

potensi dari objek-objek pajak itu sendiri sehingga mengakibatkan peningkatan

potensi pajak daerah di Kabupaten Sumedang pada tahun 1999 ini. Adapun jenis-

jenis pajak yang diberlakukan pada tahun ini adalah pajak hotel dan restoran,

pajak hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan

pengolahan bahan galian golongan C, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air

permukaan, serta pajak rumah sewaan.

Pada tahun 2000, terjadi penurunan potensi pajak daerah sebesar 12,45

persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp. 5.330.633.000. Penurunan ini terjadi

diantaranya disebabkan oleh adanya perubahan proses perhitungan Pajak

Penerangan Jalan (PPJ) yang dilakukan oleh PLN, dimana pada tahun-tahun

sebelumnya proses perhitungan PPJ ini dilakukan dari bulan pertama (Januari)

hingga bulan terakhir (Desember) namun sejak tahun 2000 proses perhitungan

PPJ hanya dilakukan pada bulan pertama (Januari) hingga bulan kesebelas

(November) saja. Sedangkan untuk bulan Desember, proses perhitungan PPJ ini

dimasukkan ke periode tahun berikutnya, yakni tahun 2001. Pada tahun 2000 ini

juga terjadi kekeringan sehingga menyebabkan potensi pajak pemanfaatan air

bawah tanah dan air permukaan mengalami penurunan. Selain itu, potensi pajak

hiburan dan pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C juga

mengalami penurunan.

Tahun 2001, potensi pajak daerah di Kabupaten Sumedang kembali

mengalami peningkatan sebesar 107,85 persen. Hal ini disebabkan oleh terjadinya

perkembangan kegiatan perekonomian daerah serta pemanfaatan potensi pajak

daerah yang semakin meningkat sebagai konsekuensi penerapan otonomi daerah

yang memang mulai diberlakukan pada tahun tersebut sehingga daerah dituntut

untuk mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan daerah dalam rangka

menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

Pada tahun 2002, terjadi peningkatan potensi pajak daerah Kabupaten

Sumedang sebesar 9,49 persen dari tahun sebelumnya, yakni dari Rp.

11.080.000.000 menjadi Rp. 12.131.000.000. Walaupun mulai tahun tersebut

pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan sudah tidak dipungut lagi

karena menjadi bagian pajak provinsi namun pada tahun ini pajak rumah sewaan

mulai dipungut berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 52

Tahun 2001 sehingga memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap

peningkatan potensi pajak daerah. Hal ini disebabkan karena Kabupaten

Sumedang memiliki potensi objek pajak rumah sewaan, misalnya di Kecamatan

Jatinangor yang merupakan kawasan pendidikan dimana terdapat empat

perguruan tinggi yaitu Unpad, Ikopin, Unwim, dan IPDN sehingga di daerah

tersebut banyak terdapat rumah sewaan yang dihuni oleh mahasiswa dan di

Kecamatan Cimanggung yang lokasinya berdekatan dengan daerah industri

Rancaekek menyebabkan banyak buruh pabrik yang menyewa rumah untuk

tempat tinggalnya.

Lampiran 7 memberikan gambaran data potensi pajak daerah Kabupaten

Sumedang dari tahun 2003 hingga tahun 2006. Pada tahun 2003, pajak hotel dan

restoran dipisahkan pemungutannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten

Sumedang Nomor 25 Tahun 2003 untuk Pajak Hotel dan Peraturan Daerah

Nomor 26 Tahun 2003 untuk Pajak Restoran. Total potensi pajak daerah

Kabupaten Sumedang pada tahun tersebut adalah sebesar Rp. 14.677.000.000 atau

meningkat sebesar 20,99 persen dari tahun sebelumnya. Begitupun untuk tahun-

tahun berikutnya, yakni tahun 2004, 2005, dan 2006 mengalami peningkatan

berturut-turut sebesar 4,68 persen, 11,55 persen, dan 10,40 persen. Adapun pajak

daerah yang diberlakukan pada periode tahun 2003 hingga 2006, yaitu pajak hotel,

pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak

pengambilan bahan galian golongan C, dan pajak rumah sewaan.

Untuk lebih jelasnya, kenaikan potensi pajak daerah Kabupaten Sumedang

selama periode tahun 1994 hingga 2006 dapat dilihat pada grafik dibawah ini.

Sumber: Dispenda Kabupaten Sumedang

Gambar 4.1. Potensi Pajak daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1994-2006

4.2. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD di Kabupaten Sumedang

4.2.1. Estimasi Persamaan Model

Dalam menganalisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang, hasil estimasi koefisien-koefisien

variabel persamaan regresi akan dilakukan dengan program Excel dan Minitab,

sedangkan plot data yang digunakan merupakan jenis data time series.

Model persamaan yang digunakan untuk menganalisis pengaruh pajak

daerah terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Sumedang

merupakan model yang terbaik setelah dilakukan beberapa uji model yang lain.

Berdasarkan hasil estimasi, maka dapat disusun persamaan regresi komponen

utama pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Sumedang sebagai berikut:

LnY = -40,3891 + 0,193LnX1 + 0,324LnX2 + 0,223LnX3 + 0,149LnX4

Keterangan :

Y = PAD (Pendapatan Asli Daerah)

X1 = Pajak Daerah

X2 = Retribusi Daerah

X3 = Bagian Laba Usaha Daerah

X4 = Penerimaan PAD Lainnya.

Langkah selanjutnya setelah mendapatkan parameter-parameter estimasi adalah

melakukan berbagai pengujian terhadap parameter estimasi tersebut.

4.2.1.1. Uji F

Pada persamaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) memiliki nilai probabilitas

(P-value) sebesar 0,000 yang signifikan pada taraf nyata 5 persen (α = 5%). Hal

ini (Tabel 4.1) menunjukkan bahwa variabel bebas dalam model secara bersama-

sama memiliki pengaruh yang nyata terhadap variabel terikat.

Tabel 4.1. Nilai Probabilitas Hasil Analisis Regresi Komponen Utama Model

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P

Regression 1 11,190 11,190 1969,64 0,000

Residual

Error 13 0,074 0,006

Total 14 11,263

Pendugaan parameter regresi dengan menggunakan teknik regresi

komponen utama memerlukan pengujian untuk melihat apakah terdapat masalah

autokorelasi, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas yang terdapat dalam

model.

4.2.1.2. Uji Autokorelasi

Model persamaan yang digunakan dalam menganalisis pengaruh pajak

daerah terhadap PAD di Kabupaten Sumedang ini memiliki nilai Durbin-Watson

statistic sebesar 2,01532 (Lampiran 8), hal ini menyatakan bahwa tidak ada

pelanggaran terhadap autokorelasi karena nilainya mendekati 2 sehingga model

tersebut terbebas dari masalah autokorelasi.

4.2.1.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dilakukan dengan meregresikan |ut| dengan seluruh

variabel yang terdapat dalam model. Berdasarkan hasil pendugaan variabel dapat

diketahui bahwa pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan

penerimaan PAD lainnya tidak berpengaruh secara signifikan pada taraf nyata 5

persen (α = 5%) terhadap |ut|. Hal ini (Tabel 4.2) dapat dilihat dari masing-masing

variabel memiliki nilai P-value yang lebih besar dari 5 persen (α = 5%). Sehingga

hasil regresi menunjukkan bahwa tidak terjadi pelanggaran asumsi

heteroskedastisitas dalam model Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Tabel 4.2. Hasil Estimasi Uji Heteroskedastisitas Model PAD

Predictor Coef SE Coef T P VIF

Constant 0,0308 0,1943 0,16 0,877

lnX1 0,0021 0,0080 0,26 0,797 12,3

lnX2 -0,0153 0,0279 -0,55 0,595 58,9

lnX3 0,0190 0,0118 1,61 0,138 20,1

lnX4 -0,0034 0,0045 -0,74 0,475 6,7

4.2.1.4. Uji Multikolinearitas

Gejala multikolinearitas terjadi apabila terdapat hubungan kausalitas pada

variabel-variabel bebasnya. Uji multikolinearitas dapat dilakukan dengan

beberapa cara, diantaranya dengan melihat nilai koefisien korelasi antar variabel

eksogen pada correlations matrix (Tabel 4.3). Jika nilai antar variabel bebasnya

lebih besar dari |0,8| maka model yang dianalisis mengalami masalah

multikolinearitas. Pada persamaan model PAD, semua variabel mempunyai nilai

lebih besar dari |0,8| sehingga terdapat multikolinearitas pada model PAD ini.

Tabel 4.3. Correlations Matrix

lnX1 lnX2 lnX3 lnX4

lnX1 1,000 0,930 0,816 0,878

lnX2 0,930 1,000 0,953 0,911

lnX3 0,816 0,953 1,000 0,825

lnX4 0,878 0,911 0,825 1,000

4.2.2. Estimasi Model

Hasil analisis regresi komponen utama dalam persamaan PAD (Pendapatan

Asli Daerah) memiliki nilai koefisien determinasi (R-squared) sebesar 0,993

artinya persamaan Pendapatan Asli Daerah dapat dijelaskan oleh variabel-variabel

yang terdapat di dalam model tersebut sebesar 99,3 persen, sisanya sebesar 0,7

persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model tersebut.

Pengujian tingkat signifikansi hubungan tiap variabel eksogen dengan

variabel endogen dapat dilakukan dengan uji t-statistik. Hasil analisis regresi

persamaan PAD dapat ditunjukkan melalui Tabel 4.4.

Tabel 4.4. Hasil Analisis Regresi Komponen Utama PAD (Pendapatan Asli

Daerah)

Peubah Koefisien Z Standar

Deviasi t-Hitung Keterangan

Z1 0,23166 3,56793E-05 6492,84 Signifikan

Z2 0,24289 3,9223E-05 6192,593 Signifikan

Z3 0,22979 3,5105E-05 6545,734 Signifikan

Z4 0,23119 3,55353E-05 6505,983 Signifikan

Keterangan :

Z1 = Pajak Daerah

Z2 = Retribusi Daerah

Z3 = Bagian Laba Usaha Daerah

Z4 = Penerimaan PAD Lainnya

R-squared 0,993 t-Tabel pada taraf nyata 5% 1,96

Durbin-Watson statistic 2,01532

Prob (F-statistic) 0,000

Hasil pendugaan parameter PAD (Pendapatan Asli Daerah) menunjukkan

bahwa pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan penerimaan

PAD lainnya berpengaruh secara nyata terhadap PAD. Hal ini ditunjukkan dengan

nilai |t-hitung| masing-masing variabel tersebut yang lebih besar dari t-tabel pada

taraf nyata 5 persen (α = 5%).

4.2.3. Estimasi Koefisien

Hasil analisis regresi komponen utama untuk model persamaan PAD

menunjukkan bahwa retribusi daerah memiliki pengaruh terbesar terhadap nilai

total PAD di Kabupaten Sumedang bila dibandingkan dengan komponen-

komponen yang mempengaruhi PAD lainnya. Urutan kedua yang memiliki

pengaruh terbesar terhadap nilai total PAD di Kabupaten Sumedang adalah bagian

laba usaha daerah dan komponen PAD yang memiliki pengaruh paling kecil di

Kabupaten Sumedang adalah komponen penerimaan PAD lainnya. Sementara itu,

pajak daerah menempati urutan ketiga sebagai komponen PAD yang mempunyai

pengaruh signifikan terhadap total nilai PAD di Kabupaten Sumedang.

Hasil analisis regresi komponen utama menunjukkan bahwa pajak daerah

berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD (Pendapatan Asli

Daerah), dengan elastisitas sebesar 0,193. Artinya, jika pajak daerah meningkat

sebesar satu persen, maka nilai total penerimaan PAD akan meningkat sebesar

0,193 persen (cateris paribus). Retribusi daerah berpengaruh signifikan secara

positif terhadap nilai PAD dengan elastisitas sebesar 0,324. Artinya, jika retribusi

daerah meningkat sebesar satu persen, maka nilai total penerimaan PAD akan

meningkat sebesar 0,324 persen (cateris paribus). Bagian laba usaha daerah

berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD dengan elastisitas

sebesar 0,223. Artinya, jika bagian laba usaha daerah meningkat sebesar satu

persen, maka nilai total penerimaan PAD akan meningkat sebesar 0,223 persen

(cateris paribus). Penerimaan PAD lainnya berpengaruh signifikan secara positif

terhadap nilai PAD dengan elastisitas sebesar 0,149. Artinya, jika penerimaan

PAD lainnya meningkat sebesar satu persen, maka nilai total penerimaan PAD

akan meningkat sebesar 0,149 persen (cateris paribus).

4.3. Hambatan dalam Pemungutan Pajak Daerah

Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

perlu terus ditingkatkan agar pengeluaran untuk penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan kegiatan pembangunan yang setiap tahunnya terus

mengalami peningkatan, dapat terpenuhi sehingga kemandirian otonomi daerah

yang luas, nyata, dan bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Akan tetapi saat ini

masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah termasuk Pemerintah

Daerah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terkait dengan upaya pencapaian

realisasi pajak daerah.

Kecilnya pengaruh pajak daerah terhadap nilai total penerimaan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Sumedang antara lain disebabkan oleh:

1. Pelayanan yang kurang memadai terhadap wajib pajak.

2. Sering tidak ada koordinasi antara petugas pajak penegak hukum dalam rangka

penertiban subjek pajak dan wajib pajak serta instansi yang mengambil

kebijakan berkaitan dengan pajak tidak selalu aktif berkoordinasi dengan Dinas

Pendapatan Daerah (Dispenda).

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) petugas Dispenda baik secara

kuantitas maupun kualitasnya dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah

sehingga menyebabkan informasi dan komunikasi tentang perpajakan sering

terhambat. Hal ini mengakibatkan wajib pajak umumnya kurang mengetahui

secara pasti kewajiban perpajakannya sehingga sangat berpengaruh terhadap

besarnya penerimaan pajak daerah itu sendiri.

4. Masih banyak masyarakat yang tidak taat membayar pajak namun tidak ada

tindakan sanksi yang tegas dan rumusan hukum yang ada sulit dilaksanakan

untuk menindak kejahatan perpajakan.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan hasil pembahasan pada bab sebelumnya

mengenai potensi pajak daerah Kabupaten Sumedang selama periode tahun 1994

hingga tahun 2006 dan analisis pengaruh pajak daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) Kabupaten Sumedang selama periode tahun 1994 hingga tahun

2008, serta hambatan dalam pemungutan pajak daerah, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut:

1. Selama periode tahun 1994 hingga tahun 1999, potensi pajak daerah di

Kabupaten Sumedang terus mengalami peningkatan. Sementara itu, pada tahun

2000 terjadi penurunan dan terjadi peningkatan kembali pada periode tahun

2001 hingga tahun 2006.

2. Pajak daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap nilai PAD

(Pendapatan Asli Daerah) di Kabupaten Sumedang dengan elastisitas sebesar

0,193, yang berarti bahwa jika pajak daerah meningkat sebesar satu persen,

maka nilai total penerimaan PAD akan meningkat sebesar 0,193 persen (cateris

paribus).

3. Masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah termasuk Pemerintah

Daerah Kabupaten Sumedang, dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat daerah

(SKPD) Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) terkait dengan upaya pencapaian

realisasi pajak daerah sehingga pengaruh pajak daerah terhadap PAD

Kabupaten Sumedang masih relatif kecil bila dibandingkan dengan komponen

lainnya yang berpengaruh terhadap PAD.

5.2. Saran

1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi

Dispenda Kabupaten Sumedang di bidang pelayanan terhadap wajib pajak.

2. Peningkatan koordinasi, baik secara internal di lingkungan unit kerja Dispenda

Kabupaten Sumedang maupun secara eksternal dengan SKPD lainnya yang

berhubungan dengan dispenda.

3. Meningkatkan kualitas SDM Dispenda Kabupaten Sumedang.

4. Melaksanakan supremasi hukum perpajakan yang berfungsi preventif dan

revesif.

5. Diharapkan pada penelitian selanjutnya lebih mengembangkan ruang lingkup

penelitian agar pengetahuan mengenai pajak daerah di Kabupaten Sumedang

meningkat.

6. Minimnya data pada instansi yang terkait, misalnya Dinas Pendapatan Daerah

(Dispenda) diharapkan dapat menjadi masukan untuk dapat mengelola dan

mendokumentasikan data dengan lebih baik dan lengkap, karena mengingat

pentingnya peran data bagi suatu penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

Gasperz, V. 1992. Teknik Ekonometrika Terapan. Tarsito, Bandung.

Gujarati, D. N. 1999. Essentials of Econometrics. 2nd

edition. McGraw-Hill, New

York.

Hakki, D. 2008. Analisis Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Sebelum Dan

Pada Masa Otonomi Daerah di Kota Bogor [skripsi]. Bogor: Institut

Pertanian Bogor.

Jolliffe, I. T. 1986. Principal Component Analysis. Springer-Verlag, New York.

Mardiasmo. 2002. Perpajakan Edisi Revisi 2002. Andi Yogyakarta, Yogyakarta.

Masitoh, I. 2007. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi di

Indonesia [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Morrison, D. F. 1967. Multivariate Statistical Methods. McGraw-Hill, New York.

Neter, J., W. Wasseman, and M. H. Kutner. 1990. Applied Linear Statistical

Models. 3rd

ed. Tokyo: Richard D. Irwin, Inc., Homewood. Illinois.

Rahdina, D. P. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kota Depok Pada Era Otonomi

Daerah [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian Bogor.

Pasaribu, S. H., D. Hartono, dan T. Irawan. 2005 Pedoman Penulisan Skripsi.

Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut

Pertanian Bogor, Bogor.

Ratwono, A. B. 2008. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan

Retribusi Daerah di Provinsi DKI Jakarta [skripsi]. Bogor: Institut

Pertanian Bogor.

Republik Indonesia. 2000. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang

Perubahan Atas undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

________________. 2004. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah.

________________. 2004. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah.

Rosdiana, H., dan R. Tarigan. 2005. Perpajakan: Teori dan Aplikasi. PT. Raja

Grafindo Persada, Jakarta.

Saragih, J. P. 2003. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi.

Ghalia Indonesia, Jakarta.

Siahaan, M. P. 2005. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. PT. Raja Grafindo

Persada, Jakarta.

Sinaga, B. M. dan H. Siregar. 2005. Dampak Kebijakan Desentralisasi Fiskal

terhadap Pembangunan Ekonomi Daerah di Indonesia. Direktorat

Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal

Pendidikan Tinggi. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Ulpah, M. 2006. Regresi Komponen Utama [skripsi]. Bogor: Institut Pertanian

Bogor.

Wetherill, G. B. 1986. Regression Analysis with Application. Chapman and Hall.

Yustishia, W. 2007. Analisis Dampak Kenaikan Tarif Cukai Tembakau terhadap

Permintaan Rokok Kretek, Keuntungan Usaha dan Kesempatan Kerja

Industri Rokok Skala Kecil Tanpa Cukai [skripsi]. Bogor: Institut

Pertanian Bogor.

L A M P I R A N

Lampiran 1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumedang Beserta Komponennya Tahun Anggaran 1994-2008 (Dalam Ribu Rupiah)

Sumber: Dispenda Kabupaten Sumedang

Lampiran 2. Kontribusi Komponen PAD terhadap PAD Kabupaten Sumedang Tahun Anggaran 1994-2008 (Dalam Persen)

NO. URAIAN 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pendapatan Asli Daerah/Local Gov. Original Receipt

1. Pajak Daerah/Local Taxes Receipt 16,01 17,45 11,32 12,93 27,52 37,24 38,81 39,41 36,18 35,24 32,92 30,98 25,17 28,9 28,68

2. Retribusi Daerah/Retributions Receipt 78,37 77,73 80,77 77,08 53,37 55,07 57,36 50,69 52,78 54,48 50,75 59,97 50,48 53,54 48,78

3. Bagian Laba Usaha Daerah/Local Gov. Corporate Profit 2,91 2,15 4,84 3,21 1,25 1,59 2,05 1,84 1,64 1,38 3,66 4,02 3,52 3,22 3,16

4. Penerimaan PAD Lainnya/Other Local Gov. Orig. Receipt 2,71 2,67 3,06 6,78 17,85 6,1 1,79 8,06 9,41 8,9 12,66 5,03 20,83 14,34 19,38

Sumber: Dispenda Kabupaten Sumedang, diolah

NO. URAIAN 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Pendapatan Asli

Daerah/Local Gov.

Original Receipt

5910951 6973539 8627849 11134445 15126384 16787530 17836583 28241122 30645188 40006614 50093459 58699240 72298330 74038757 88256489

1. Pajak Daerah/Local Taxes Receipt

946188 1217060 976882 1439718 4163616 6251413 6921912 11129372 11087500 14097000 16492765 18183246 18197017 21394095 25313123

2. Retribusi

Daerah/Retributions Receipt

4632474 5420250 6969077 8582090 8073419 9245765 10230830 14316319 16173522 21797568 25424024 35200335 36493118 39639076 43048176

3. Bagian Laba Usaha

Daerah/Local Gov. Corporate Profit

171960 149884 417424 357344 188804 266875 365234 520367 501749 552380 1835321 2362172 2547298 2386933 2792970

4. Penerimaan PAD

Lainnya/Other Local Gov. Orig.

Receipt

160329 186345 264466 755293 2700545 1023477 318607 2275064 2882417 3559666 6341349 2953487 15060897 10618653 17102220

Lampiran 3. Rincian Penerimaan Komponen Pendapatan Asli Daerah

No. Kelompok Penerimaan Rincian Penerimaan

1. Pajak Daerah 1. Pajak Daerah Provinsi:

a. Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air (5%)

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

(10%)

c. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (5%)

d. Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

(20%)

2. Pajak Daerah Kabupaten/Kota:

a. Hotel (10%)

b. Restoran (10%)

c. Hiburan (35%)

d. Reklame (25%)

e. Penerangan Jalan (10%)

f. Pengambilan Bahan Galian Golongan C (20%)

g. Parkir (20%)

2. Retribusi Daerah 1. Jasa Umum

a. Pelayanan Kesehatan

b. Pelayanan Persampahan

c. Pelayanan KTP

2. Jasa Usaha

a. Penyewaan Aset Daerah

b. Penyediaan Tempat Penginapan

c. Usaha Bengkel Kendaraan

d. Tempat Pencucian Mobil

e. Penjualan Bibit

3. Perizinan Tertentu

a. Izin Mendirikan Bangunan

b. Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah

3. Hasil Pengelolaan Penerimaan dari BUMD:

Kekayaan Daerah a. Perolehan Laba Usaha

yang Dipisahkan b. Penjualan Aset BUMD

c. Deviden

d. Penjualan Saham

4. Lain-lain PAD yang Sah 1. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Tidak Dipisahkan

2. Jasa Giro

3. Pendapatan Bunga

4. Keuntungan Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing

5. Komisi, Potongan, ataupun Bentuk Lain sebagai Akibat dari Penjualan

dan/atau

Pengadaan Barang dan/atau Jasa oleh Daerah

Sumber: UU No. 34 Tahun 2000 dan UU No. 33 Tahun 2004

Lampiran 4. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1994-1997

NO. URAIAN TAHUN

1994 1995 1996 1997

1. Pajak Kendaraan Bermotor - - - -

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - - - -

3. Pajak Potong Hewan 19000000 21000000 22000000 26271600

4. Pajak Pembangunan I 84000000 117092000 140000000 163000000

5. Pajak Radio 9750000 10500000 11025000 11000000

6. Pajak Bangsa Asing 4280000 4280000 2575000 2615000

7. Pajak atas Ijin Menangkap Ikan di Perairan Teritorial - - - -

8. Pajak atas Pertunjukan&Keramaian Umum 43110000 40910000 33751000 33751000

9. Pajak Reklame 34000000 35000000 35000000 38250000

10. Pajak Anjing 1405000 1405000 1405000 1515050

11. Pajak Pembikinan/Penjualan Petasan - - - -

12. Pajak Penjualan Minuman yang Mengandung Alkohol 213000 90000 12000 -

13. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor 2495000 2800000 3000000 3250000

14. Pajak Penerangan Jalan 504000000 876000000 901600000 913400000

15. Pajak Rumah Bola 3060000 3780000 3780000 3060000

JUMLAH 705313000 1112857000 1154148000 1196112650

Sumber: Dispenda Kabupaten Sumedang

Lampiran 5. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1998

NO. URAIAN TAHUN

1998

1. Pajak Kendaraan Bermotor -

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor -

3. Pajak Potong Hewan -

4. Pajak Hotel Dan Restoran 133000000

5. Pajak Radio -

6. Pajak Hiburan 30451000

7. Pajak Bangsa Asing -

8. Pajak Reklame 45000000

9. Pajak atas Ijin Menangkap Ikan di Perairan Teritorial -

11. Pajak Penerangan Jalan 2250000000

12. Pajak Pengambilan Bahan Galian C 58300000

13. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 1300000000

14. Pajak Anjing -

15. Pajak Pembikinan/Penjualan Petasan -

16. Pajak Penjualan Minuman yang Mengandung Alkohol -

17. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor -

18. Pajak Rumah Bola -

JUMLAH 3816751000

Sumber: Dispenda Kabupaten Sumedang

53

Lampiran 6. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 1999-2002

NO. URAIAN TAHUN

1999 2000 2001 2002

1. Pajak Hotel dan Restoran 155000000 435000000 640000000 775000000

2. Pajak Hiburan 22884150 20000000 25000000 25000000

3. Pajak Reklame 47500000 55000000 80000000 100000000

4. Pajak Penerangan Jalan 4200000000 3400000000 8295000000 10876000000

5. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C 58300000 47000000 90000000 255000000

6. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan 1605000000 1373633000 1950000000 -

7. Pajak Rumah Sewaan - - - 100000000

JUMLAH 6088684150 5330633000 11080000000 12131000000

Sumber: Dispenda Kabupaten Sumedang

Lampiran 7. Potensi Pajak Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2003-2006

NO. URAIAN TAHUN

2003 2004 2005 2006

1. Pajak Hotel 326558400 375000000 435400000 465000000

2. Pajak Restoran 683441600 700000000 657500000 700000000

3. Pajak Hiburan 30000000 12000000 17550000 20370475

4. Pajak Reklame 200000000 241800000 306422000 415543500

5. Pajak Penerangan Jalan 12912000000 13484600000 15096200000 16704406281

6. Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 350000000 375000000 475000000 465307000

7. Pajak Rumah Sewaan 175000000 175000000 150000000 150000000

JUMLAH 14677000000 15363400000 17138072000 18920627256

Sumber: Dispenda Kabupaten Sumedang

54

Lampiran 8. Persamaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil Matriks Korelasi Variabel Independen pada Persamaan PAD

Correlations: lnY; lnX1; lnX2; lnX3; lnX4

lnY lnX1 lnX2 lnX3

lnX1 0,967

0,000

lnX2 0,990 0,930

0,000 0,000

lnX3 0,921 0,816 0,953

0,000 0,000 0,000

lnX4 0,933 0,878 0,911 0,825

0,000 0,000 0,000 0,000

Cell Contents: Pearson correlation

P-Value

Hasil Regresi Awal pada Persamaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Regression Analysis: lnY versus lnX1; lnX2; lnX3; lnX4

The regression equation is

lnY = 1,82 + 0,265 lnX1 + 0,537 lnX2 + 0,0783 lnX3 + 0,0798 lnX4

Predictor Coef SE Coef T P VIF

Constant 1,8150 0,4656 3,90 0,003

lnX1 0,26544 0,01909 13,91 0,000 12,3

lnX2 0,53672 0,06691 8,02 0,000 58,9

lnX3 0,07826 0,02833 2,76 0,020 20,1

lnX4 0,07981 0,01088 7,33 0,000 6,7

S = 0,0244184 R-Sq = 99,9% R-Sq(adj) = 99,9%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P

Regression 4 11,2574 2,8144 4720,02 0,000

Residual Error 10 0,0060 0,0006

Total 14 11,2634

Source DF Seq SS

lnX1 1 10,5316

lnX2 1 0,6935

lnX3 1 0,0002

lnX4 1 0,0321

Durbin-Watson statistic = 2,39851

Data Standarisasi Variabel Independen

Z1 Z2 Z3 Z4

-1,57951 -1,5852 -1,29466 -1,58432

-1,36996 -1,37532 -1,42782 -1,48767

-1,55295 -1,03959 -0,43517 -1,26269

-1,23001 -0,76144 -0,58576 -0,58834

-0,34595 -0,84307 -1,20405 0,2304

-0,34686 -0,02144 -0,06904 0,10702

0,07723 -0,52671 -0,56464 -1,14304

0,47259 -0,07782 -0,22158 0,1202

0,46943 0,08517 -0,25685 0,27224

0,6694 0,48383 -0,16372 0,40789

0,80003 0,68944 0,99988 0,77893

0,88128 1,12417 1,24448 0,28792

0,88195 1,17226 1,31755 1,33479

1,01665 1,28275 1,25456 1,1102

1,15668 1,39296 1,40681 1,41647

Hasil Analisis Komponen Utama

Principal Component Analysis: Z1; Z2; Z3; Z4

Eigenanalysis of the Correlation Matrix

Eigenvalue 3,6585 0,2066 0,1232 0,0118

Proportion 0,915 0,052 0,031 0,003

Cumulative 0,915 0,966 0,997 1,000

Variable PC1 PC2 PC3 PC4

Z1 -0,495 -0,479 -0,660 0,300

Z2 -0,519 0,167 -0,110 -0,831

Z3 -0,491 0,744 0,035 0,452

Z4 -0,494 -0,435 0,742 0,123

Hasil Regresi lnY dengan W1

Regression Analysis: lnY versus W1

The regression equation is

lnY = 17,0 - 0,468 w1

Predictor Coef SE Coef T P

Constant 17,0471 0,0195 875,96 0,000

w1 -0,46752 0,01053 -44,38 0,000

S = 0,0753726 R-Sq = 99,3% R-Sq(adj) = 99,3%

Analysis of Variance

Source DF SS MS F P

Regression 1 11,190 11,190 1969,64 0,000

Residual Error 13 0,074 0,006

Total 14 11,263

Unusual Observations

Obs w1 lnY Fit SE Fit Residual St Resid

7 1,08 16,6968 16,5436 0,0225 0,1532 2,13R

Durbin-Watson statistic = 2,01532

Transformasi ke Z

lnY = 17,0 - 0,468 w1

lnY = 17,0 - 0,468(-0,495 Z1 -0,519 Z2 -0,491 Z3 -0,494 Z4)

lnY = 17,0 + 0,23166 Z1 + 0,242892 Z2 + 0,229788 Z3 + 0,231192 Z4

Transformasi Z menjadi X

lnY = 17 + 0,23166

1

11

S

XX – 0,242892

2

22

S

XX + 0,229788

3

33

S

XX – 0,231192

4

44

S

XX

Descriptive Statistics

Rata-rata Stdev

lnX1 15,65744 1,20116

lnX2 16,53515 0,748514

lnX3 13,39094 1,031882

lnX4 14,45045 1,55616

Model Regresi

LnY = -40,3891 + 0,193LnX1 + 0,324LnX2 + 0,223LnX3 + 0,149LnX4