2
Anwar Syam. SE., M.Ak | 9 Modus Upeti ke DPR Copyright Anwar Syam. SE., M.Ak . [email protected] http://anwarsyam.staff.ipb.ac.id/2012/10/30/9-modus-upeti-ke-dpr/ 9 Modus Upeti ke DPR sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/10/29/090438258/9-Modus-Upeti-ke-DPR TEMPO.CO , Jakarta:Isu upeti bagi wakil rakyat telah ada sejak dulu. Lagu lama ini nyaring kembali setelah pekan lalu Menteri Badan Usaha Milik Dahlan Iskan melapor ke Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahwa masih ada anggota DPR yang meminta “jatah”. Sumber-sumber Tempo membeberkan beraneka macam trik permintaan upeti dari sebagian anggota Dewan 1.Uang lelah Supaya rapat dengar pendapat berjalan lancar, dibutuhkan dana Rp 1,5 miliar untuk “menjinakkan” anggota Dewan. Kucuran dana meningkat hingga puluhan miliar rupiah dalam rapat khusus membahas kenaikan tarif atau subsidi. 2.Uang jasa A. Jasa anggaran Kewenangan mengatur alokasi anggaran membuat posisi anggota Dewan rawan. Mantan anggota Badan Anggaran, Wa Ode Nurhayati, divonis enam tahun penjara karena menerima komisi Rp 6,25 miliar dalam pengaturan anggaran infrastruktur untuk tiga daerah. B. Jasa proyek Selain “jasa” alokasi anggaran, jasa lain yang dilakukan anggota Dewan adalah pengaturan proyek. Kasus terbaru adalah kasus suap proyek pengadaan Al-Quran yang melibatkan anggota Badan Anggaran Zulkarnaen Djabar. Ia diduga menerima suap Rp 4 miliar. page 1 / 2

9 Modus Upeti ke DPR - achamad.staff.ipb.ac.idachamad.staff.ipb.ac.id/wp-content/plugins/as-pdf... · Kasus terbaru adalah kasus suap proyek pengadaan Al-Quran yang melibatkan anggota

  • Upload
    others

  • View
    3

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 9 Modus Upeti ke DPR - achamad.staff.ipb.ac.idachamad.staff.ipb.ac.id/wp-content/plugins/as-pdf... · Kasus terbaru adalah kasus suap proyek pengadaan Al-Quran yang melibatkan anggota

Anwar Syam. SE., M.Ak | 9 Modus Upeti ke DPRCopyright Anwar Syam. SE., M.Ak . [email protected]://anwarsyam.staff.ipb.ac.id/2012/10/30/9-modus-upeti-ke-dpr/

9 Modus Upeti ke DPR

sumber : http://www.tempo.co/read/news/2012/10/29/090438258/9-Modus-Upeti-ke-DPR

TEMPO.CO , Jakarta:Isu upeti bagi wakil rakyat telah ada sejak dulu. Lagu lama ininyaring kembali setelah pekan lalu Menteri Badan Usaha Milik Dahlan Iskan melaporke Menteri Sekretaris Kabinet Dipo Alam bahwa masih ada anggota DPR yangmeminta “jatah”.

Sumber-sumber Tempo membeberkan beraneka macam trik permintaan upeti darisebagian anggota Dewan

1.Uang lelah Supaya rapat dengar pendapat berjalan lancar, dibutuhkan dana Rp 1,5 miliaruntuk “menjinakkan” anggota Dewan. Kucuran dana meningkat hingga puluhanmiliar rupiah dalam rapat khusus membahas kenaikan tarif atau subsidi.

2.Uang jasa

A. Jasa anggaran Kewenangan mengatur alokasi anggaran membuat posisi anggota Dewan rawan.Mantan anggota Badan Anggaran,  Wa Ode Nurhayati, divonis enam tahun penjarakarena menerima  komisi Rp 6,25 miliar dalam pengaturan anggaran infrastrukturuntuk tiga daerah.

B. Jasa proyek Selain “jasa” alokasi anggaran,  jasa lain yang dilakukan anggota Dewan adalahpengaturan proyek. Kasus terbaru adalah kasus suap proyek pengadaan Al-Quranyang melibatkan anggota Badan Anggaran  Zulkarnaen Djabar. Ia diduga menerimasuap Rp 4 miliar.

page 1 / 2

Page 2: 9 Modus Upeti ke DPR - achamad.staff.ipb.ac.idachamad.staff.ipb.ac.id/wp-content/plugins/as-pdf... · Kasus terbaru adalah kasus suap proyek pengadaan Al-Quran yang melibatkan anggota

Anwar Syam. SE., M.Ak | 9 Modus Upeti ke DPRCopyright Anwar Syam. SE., M.Ak . [email protected]://anwarsyam.staff.ipb.ac.id/2012/10/30/9-modus-upeti-ke-dpr/

4.Uang saku Uang saku diberikan saat pembahasan anggaran di hotel.  Besarnya tergantungjumlah hari menginap. Di luar uang saku anggota Dewan juga mendapat fasilitas hotel, makan, dan bermain golf.  Sebuah institusi keuangan  yang baru terbentuksukses mendapat anggaran berkat pendekatan uang saku.

5.Uang CSR Lembaga negara diminta menanggung akomodasi dan menyediakan honor untukanggota Dewan yang diundang ke daerah pemilihannya sendiri. Cara ini “separuhlegal” karena anggaran lembaga negara itu disetujui  oleh Dewan.  Contohnyaadalah dua orang anggota Dewan yang menjadi narasumber di daerahpemilihannya dengan biaya dari lembaga negara.

6.Dana Bantuan Sosial Kementerian Pertanian mengaku sering mendapat proposal dan bantuan sosial darianggota Dewan. Proposal yang diajukan biasanya berupa terusan dari kelompoktani sebagai bentuk penyampaian aspirasi daerah pemilihannya.

7.Jatah direksi Partai politik melalui anggotanya di Senayan ditengarai sering bergerilya untukmendudukkan orangnya sebagai direksi atau komisaris badan usaha milik negara.

8.Jatah haji Anggota Dewan meminta jatah kuota haji yang tidak terserap. Biasanya, jatah yangdiambil adalah milik jamaah yang batal berangkat. Padahal seharusnya jatah itudiberikan kepada jamaah yang masuk daftar tunggu.

9.Meminta margin Modus lainnya adalah meminta margin (bagian keuntungan) dari subsidi kepadabadan usaha milik negara. Biasanya, permintaan margin diambil dari penjualanbarang subsidi.

page 2 / 2