• Home

  • Documents

  • peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat...
16

peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

  • Upload
    others

  • View
    4

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 2: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 3: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 4: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 5: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 6: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 7: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 8: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 9: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 10: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 11: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 12: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 13: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 14: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 15: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Page 16: peraturan.bpk.go.id 9-2016.pdf · Susunan Kepengurusan DPC Partai Politik Kabupaten ... pada ayat (2), tercantum dalarn Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan

Lpj Kepengurusan Pd 2013

Lpj Kepengurusan Pd 2013

Documents
BATAN - peraturan.bpk.go.id

BATAN - peraturan.bpk.go.id

Documents
KEPENGURUSAN KOMITE SEKOLAH

KEPENGURUSAN KOMITE SEKOLAH

Documents
WALIKOTA KEDIRI - peraturan.bpk.go.id

WALIKOTA KEDIRI - peraturan.bpk.go.id

Documents
BUPATI TABALONG - peraturan.bpk.go.id No 22 Tahun 2010.pdfORGANISASI, TATA KERJA DAN KEPENGURUSAN PasallO Organisasi B UMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintah desa. Pasalll

BUPATI TABALONG - peraturan.bpk.go.id No 22 Tahun 2010.pdfORGANISASI, TATA KERJA DAN KEPENGURUSAN PasallO Organisasi B UMDes terpisah dari struktur organisasi pemerintah desa. Pasalll

Documents
KUITANSI - peraturan.bpk.go.id

KUITANSI - peraturan.bpk.go.id

Documents
WALIKOTA BLITAR - peraturan.bpk.go.id

WALIKOTA BLITAR - peraturan.bpk.go.id

Documents
BUPATI BALANGAN - peraturan.bpk.go.id

BUPATI BALANGAN - peraturan.bpk.go.id

Documents
BUPATI BANJAR - peraturan.bpk.go.id

BUPATI BANJAR - peraturan.bpk.go.id

Documents
WALIKOTA BANDUNG - peraturan.bpk.go.id

WALIKOTA BANDUNG - peraturan.bpk.go.id

Documents
BUPATI PATI - peraturan.bpk.go.id

BUPATI PATI - peraturan.bpk.go.id

Documents
PRESIDEN - peraturan.bpk.go.id

PRESIDEN - peraturan.bpk.go.id

Documents
BUPATI KUPANG - peraturan.bpk.go.id

BUPATI KUPANG - peraturan.bpk.go.id

Documents
BUPATI SUMEDANG - peraturan.bpk.go.id

BUPATI SUMEDANG - peraturan.bpk.go.id

Documents
BUPATI BLITAR - peraturan.bpk.go.id

BUPATI BLITAR - peraturan.bpk.go.id

Documents
1 SALINAN - peraturan.bpk.go.id

1 SALINAN - peraturan.bpk.go.id

Documents
BUPATI SAMPANG - peraturan.bpk.go.id

BUPATI SAMPANG - peraturan.bpk.go.id

Documents
SALIN AN - peraturan.bpk.go.id

SALIN AN - peraturan.bpk.go.id

Documents
peraturan.bpk.go.id...(3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat dipimoin oleh secrang Kepala Subbagiar. yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris. (4)

peraturan.bpk.go.id...(3) Subbagian sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat dipimoin oleh secrang Kepala Subbagiar. yang berada di bawah dan bertanggungiawab kepada Sekretaris. (4)

Documents
Walikota Tasikmalaya - peraturan.bpk.go.id

Walikota Tasikmalaya - peraturan.bpk.go.id

Documents
SRTINRN - peraturan.bpk.go.id

SRTINRN - peraturan.bpk.go.id

Documents
Laporan Pertanggungjawaban DAGRI Tengah Kepengurusan

Laporan Pertanggungjawaban DAGRI Tengah Kepengurusan

Documents
BUPATI MAJENE - peraturan.bpk.go.id

BUPATI MAJENE - peraturan.bpk.go.id

Documents
BUPATI BUOL - peraturan.bpk.go.id

BUPATI BUOL - peraturan.bpk.go.id

Documents
WALIKOTA BAUBAU - peraturan.bpk.go.id

WALIKOTA BAUBAU - peraturan.bpk.go.id

Documents
BUPATI BANYUMAS - peraturan.bpk.go.id

BUPATI BANYUMAS - peraturan.bpk.go.id

Documents
BUPATI BANTUL - peraturan.bpk.go.id

BUPATI BANTUL - peraturan.bpk.go.id

Documents
Sekretaris 7 - peraturan.bpk.go.id

Sekretaris 7 - peraturan.bpk.go.id

Documents
peraturan.bpk.go.id · mernberikan pedoman dalarn penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditenma oleh daerah. (21 Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan agar Bagi Hasil

peraturan.bpk.go.id · mernberikan pedoman dalarn penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok yang ditenma oleh daerah. (21 Peraturan Bupati ini dibentuk dengan tujuan agar Bagi Hasil

Documents
BUPATI PESAWARAN - peraturan.bpk.go.id

BUPATI PESAWARAN - peraturan.bpk.go.id

Documents