M enim bang

M engingat

BUPATI PESAWARANPROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR5 2 TAHUN 2 0 2 0

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

TAHUN 2 0 2 0

DENGAN RAH MAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

bahw a seh u b u n g an dengan perkem bangan yang tidak sesua i dengan asu m si R encana K eija P em bangunan D aerah K abupaten Pesaw aran T ahun 2020 d an pergeseran kegiatan a n ta r O rganisasi Perangkat D aerah se rta dalam ran g k a m elaksanakan k e te n tu an Pasal 343 P e ra tu ran M enteri D alam Negeri Nomor 86 T ahun 2017 ten tan g T ata C ara Perencanaan , Pengendalian D an E valuasi P em bangunan D aerah, Tata C ara Evaluasi R ancangan P e ra tu ran D aerah T entang R encana P em bangunan Ja n g k a Pan jang D aerah D an R encana Pem bangunan Ja n g k a M enengah D aerah, Serta T ata C ara P eru b ah an R encana Pem bangunan Ja n g k a Panjang D aerah , R encana Pem bangunan Ja n g k a M enengah D aerah D an R encana Kerja Pem erin tah D aerah, perlu m elakukan p e ru b a h a n R encana Kerja Pem erin tah D aerah T ahun 2020 dan m ene tapkannya dengan P era tu ran Bupati;

: 1. U ndang-U ndang Nomor 25 T ah u n 2004 ten tan g SistemP erencanaan P em bangunan Nasional (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 104 T am bahan Lem baran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun 2004 ten tan g Perim bangan K euangan a n ta ra Pem erintah P u sa t dan P em erin tahan D aerah (Lem baran N egara Republik Indonesia T ahun 2004 Nomor 126, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. U ndang-U ndang Nomor 17 T ahun 2007 ten tan g R encana P em bangunan Ja n g k a Pan jang Nasional T ahun 2005-2025 (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 33, T am bahan Lem baran N egara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. U ndang-U ndang Nomor 33 T ahun 2007 ten tan g Pem ben tukan K abupaten Pesaw aran di Provinsi Lam pung (Lem baran Negara Republik Indonesia T ahun 2007 Nomor 99, T am bahan L em baran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid- 19) Dan/Atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentangPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentangPembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

11. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 174);

12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 Tentang Perubahan Postur Dan Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada SPM Bidang Sosial di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);

18. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);

19. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/ M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 611);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Deases 2019 Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah Dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Penetapan Alokasi Sementara Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2019 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 379);

M enetapkan

26. P e ra tu ran M enteri K euangan Nomor 76 T ahun 2020 T entang Pengelolaan C adangan D ana Alokasi K husus Fisik T ahun A nggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2020 Nomor 678);

27. P e ra tu ran M enteri K euangan Nomor 87 T ahun 2020 T entang Pengelolaan D ana Insen tif D aerah T am bahan T ahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia T ahun 2020 Nomor 782);

28. In stru k si M enteri D alam Negeri Nomor 5 T ahun 2020 ten tan g Prioritas Penggunaan P eru b ah an APBD T ahun A nggaran 2020;

29. P e ra tu ran D aerah K abupaten Pesaw aran Nomor 23 T ahun 2011 T entang R encana P em bangunan Ja n g k a Panjang D aerah K abupaten Pesaw aran T ah u n 2005-2025 (Lem baran D aerah K abupaten Pesaw aran T ahun 2011 Nomor 23);

30. P e ra tu ran D aerah K abupaten Pesaw aran Nomor 3T ahun 2016 T entang R encana P em bangunan Ja n g k a M enengah D aerah K abupaten Pesaw aran T ahun 2016-2021 (Lem baran D aerah K abupaten Pesaw aran T ahun 2016Nomor 15);

31. P e ra tu ran D aerah K abupaten Pesaw aran Nomor 6T ahun 2016 T entang P em ben tukan dan S u su n a n Perangkat D aerah (Lem baran D aerah K abupaten Pesaw aran T ahun 2016 Nomor 18, T am bahan L em baran D aerah K abupaten Pesaw aran Nomor 61);

32. P e ra tu ran D aerah K abupaten Pesaw aran Nomor 8T ahun 2019 ten tan g A nggaran P endapatan d an B elanja D aerah K abupaten Pesaw aran T ahun A nggaran 2020 (Lem baran D aerah K abupaten Pesaw aran T ahun 2019Nomor 48);

33. P e ra tu ran D aerah K abupaten Pesaw aran Nomor 3T ahun 2020 ten tan g Pertanggungjaw aban P e laksanaan A nggaran P endapatan d an B elanja D aerah T ahun Anggaran 2019 (Lem baran D aerah K abupaten Pesaw aran T ahun 2020 Nomor 51);

34. P e ra tu ran G u b em u r L am pung Nomor T ahun 2020 ten tan g P eru b ah an R encana Kerja Pem erin tah D aerah Provinsi L am pung T ahun 2020 (Berita D aerah Provinsi L am pung T ahun 2021 Nomor ).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

D alam P era tu ran B upati ini yang d im aksud dengan :

1. D aerah ad a lah K abupaten Pesaw aran.

2. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

4. Pemerintah Kabupaten Pesawaran adalah Kabupaten di Provinsi Lampung.

5. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJPD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran yang memuat penjabaran dari visi, misi dan arah pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.

8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pesawaran yang selanjutnya disingkat dengan RKPD Kabupaten Pesawaran adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pesawaran untuk periode 1 (satu) tahun.

9. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kineija pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

10. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, beijangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

13. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat dengan Musrenbang adalah forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.

14. Pagu indikatif merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada OPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana keija Perangkat Daerah.

15. Prakiraan maju {forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

16. Rencana Keija Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun.

17. Rencana Keija dan Anggaran Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RKPD dan Renstra-PD yang bersangkutan dalam satu tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya.

18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

19. Kebijakan Umum APBD, yang selanjutnya disingkat dengan KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu (1) tahun.

20. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-PD.

21. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

22. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

23. Program Pembangunan adalah program-program indikatif yang merupakan penjabaran kebijakan Bupati dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan Visi dan Misi.

24. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

25. Stakeholder atau pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan pembangunan. Stakeholder dapat berupa kelompok, organisasi, dan individu yang memiliki kepentingan /pengaruh dalam proses pengambilan keputusan/ pelaksanaan pembangunan.

26. Konsultasi Publik adalah kegiatan partisipatif yang bertujuan untuk menghadirkan stakeholder dalam rangka m end iskusikan d an m em aham i isu d an p e rm asa lah an strategis pembangunan daerah; merumuskan kesepakatan tentang prioritas pembangunan dan mencapai konsensus ten tang pemecahan masalah-masalah strategis daerah. Konsultasi publik dilakukan pada berbagai skala, tahapan dan tingkatan pengambilan keputusan perencanaan daerah. Konsultasi publik dapat berupa musrenbang di tingkat kabupaten/kota, konsultasi forum stakeholder atau focus group discussions di tingkat Perangkat Daerah maupun di tingkat lintas Perangkat Daerah.

27. Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.

28. Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

29. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.

30. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

31. Program pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.

32. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pasal 2

(1) Perubahan RKPD Kabupaten Pesawaran Tahun 2020, disajikandengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

b. BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II BERKENAAN.

TAHUN

c. BAB III : KERANGKA EKONOMI KEUANGAN DAERAH.

DAERAH DAN

d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS DAERAH.

PEMBANGUNAN

e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH.

f. BAB VI : PENUTUP.

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijadikan :

a. Dasar Penetapan Perubahan Rencana Keija Perangkat Daerah.

b. Pedom an P eny u su n an K ebijakan Um um P eru b ah an APBD d an P eru b ah an PPAS.

c. L andasan P enyusunan R ancangan P era tu ran D aerah ten tan g P eru b ah an APBD.

d. B ahan E valuasi R aperda ten tan g P erubahan APBD.

Pasal 4

P era tu ran B upati ini m ulai berlaku pada tanggal d iundangkan . Agar setiap orang m engetahuinya, m em erin tahkan pengundangan P e ra tu ran B upati ini dengan penem patannya dalam Berita D aerah Kabu p a ten Pesaw aran.

D itetapkan di Gedong T ataan pad a tanggal 28 a f u s t u s 2020

D iundangkan di Gedong T ataan p ad a tanggal 28 Ag us tu s 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

EWANGSAAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2 0 2 0 NOMOR 430

— K E M I L A U

PESAWARAN

BAB VI PENUTUP

P e r u b a h a n R e n c a n a K e ija P e m e r in ta h D a e ra h (RKPD) T a h u n 2 0 2 0 m e r u p a k a n k e la n ju ta n d a r i RKPD T a h u n 2 0 2 0 d a n m e r u p a k a n b a g ia n y a n g t id a k te r p i s a h k a n d a r i d o k u m e n -d o k u m e n p e re n c a n a a n y a n g la in , b a ik p e re n c a n a a n t in g k a t P u s a t , P ro v in s i m a u p u n t in g k a t P e ra n g k a t D a e ra h (PD). D a la m p e n y u s u n a n n y a te la h m e n y e la ra s k a n d e n g a n d o k u m e n y a n g a d a p a d a t in g k a ta n te r s e b u t . P e n y u s u n a n P e r u b a h a n RKPD K a b u p a te n P e s a w a ra n T a h u n 2 0 2 0 ju g a te la h m e m p e r t im b a n g k a n k e m a m p u a n k e u a n g a n d a e r a h d e n g a n m e m p e rh a t ik a n p e la k s a n a a n p ro g ra m k e g ia ta n y a n g m e n ja d i p r io r i ta s p e m b a n g u n a n d e m i te rw u ju d n y a v isi d a n m is i p e m b a n g u n a n d a e ra h .

K e b e rh a s ila n p e la k s a n a a n P e r u b a h a n RK PD d a la m m e n ja w a b t a n ta n g a n d a n p e r m a s a la h a n t id a k h a n y a d i te n tu k a n o leh j a j a r a n p e m e r in ta h , n a m u n s a n g a t m e m b u tu h k a n d u k u n g a n m a s y a r a k a t u n tu k d a p a t m e n c a p a i t u ju a n d a n s a s a r a n y a n g te la h d i te ta p k a n , o leh k a r e n a i tu u p a y a m e n d o ro n g p a r t i s ip a s i m a s y a r a k a t m e n ja d i h a l y a n g s a n g a t p e n tin g y a n g h a r u s d i la k u k a n o leh P e ra n g k a t D a e ra h (PD) s e s u a i d e n g a n tu g a s p o k o k d a n fu n g s in y a m a s in g -m a s in g .

D a la m m e la k s a n a k a n p ro g ra m d a n k e g ia ta n u n tu k m e n c a p a i s a s a r a n - s a s a r a n p e m b a n g u n a n y a n g te r tu a n g d a la m RKPD T a h u n 2 0 2 0 m a u p u n P e r u b a h a n RK PD T a h u n 2 0 2 0 , w a jib m e n e r a p k a n p r in s ip -p r in s ip e fis ie n s i, e fe k tiv ita s , t r a n s p a r a n s i , a k u n ta b ih ta s , d a n p a r t is ip a s i .

K e b e rh a s ila n p e la k s a n a a n k e g ia ta n , b a ik d a la m k e ra n g k a re g u la s i m a u p u n d a la m k e ra n g k a a n g g a ra n p e m e r in ta h d a n p e la y a n a n u m u m , m e n s y a r a tk a n k e te r p a d u a n d a n s in k r o n is a s i a n t a r k e g ia ta n , b a ik d i a n ta r a k e g ia ta n d a la m s a tu p ro g ra m m a u p u n k e g ia ta n a n t a r p ro g ra m , d a la m s a tu in s ta n s i d a n a n t a r in s ta n s i , d e n g a n te ta p m e m p e rh a t ik a n tu g a s p o k o k d a n fu n g s i y a n g m e le k a t p a d a m a s in g -m a s in g P e ra n g k a t D a e ra h (PD) s e r ta p e m b a g ia n u r u s a n a n ta r a P e m e r in ta h P u s a t , P ro v in si, d a n K a b u p a te n , s e r ta P e m e r in ta h D e sa s e s u a i d e n g a n P e r a tu r a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n y a n g b e r la k u .

D e m ik ia n P e r u b a h a n RKPD in i d i s u s u n s e b a g a i p e d o m a n P e ra n g k a t D a e ra h d a la m P e n y u s u n a n A n g g a ra n P e m b a n g u n a n d a n P e d o m a n d a la m P e n y u s u n a n D o k u m e n K e b ija k a n U m u m P e r u b a h a n A n g g a ra n P e n d a p a ta n B e la n ja D a e ra h (KUPA) K a b u p a te n P e s a w a ra n T a h u n A n g g a ra n 2 0 2 0 .

Perubahan Rencana Keija Pemerintah Daerah (P-RKPD) Kabupaten Petawaran Tahun 3020