UntitledPERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 56 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2016-2020
BUPATI CIREBON,
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Instruksi President Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 440/4343/ Bangda tentang Tindaklanjut Program Pamsimas dan Penyusunan RAD AMPL bagi Kabupaten/ Kota, serta untuk mendukung percepatan pencapaian Gerakan 100-0-100, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentangPembentukan Peraturan Perundang-undangan (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234 );
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhirdengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentangPerubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2009 tentangPemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh PemerintahPusat dalam rangka Percepatan Penyediaan Air Minum;
9. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum Nomor 18/ PRT/M/2007tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem PenyediaanAir Minum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2009tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2009 Nomor 14, Seri E.8);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 17, Seri E. 7);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 4, Seri E.3).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD AMPL) KABUPATEN CIREBON TAHUN 2016-2020.
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Cirebon; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8. Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat AMPL merupakan program yang bertujuan untuk membangun prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan sehingga meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap air minum dan penyehatan lingkungan;
9. Rencana Aksi Daerah Penyediaan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan selanjutnya disingkat dengan RAD AMPL adalah dokumen operasionalisasi kebijakan daerah jangka menengah dalam pengembangan pelayanan air minum dan sanitasi yang menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dan pendekatan kelembagaan dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Gerakan 100-0-100;
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon;
11. PAMSIMAS adalah kependekan dari Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat merupakan program yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses ketersediaan air bersih dan air minum bagi masyarakat yang bersamaan dengan swadaya masyarakat dalam pemenuhan sarana sanitasi bagi keluarganya;
12. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun;
13.Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat dengan SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal;
14. Indikator SPM bidang air minum adalah tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari;
15. Indikator SPM bidang sanitasi adalah tersedianya sistem air limbah setempat yang memadai dengan target SPM 60%, dan tersedianya sistem air limbah skala komunitas/kawasan/kota dengan target SPM 5%;
16. Rencana keija pembangunan daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah;
17. Rencana Keija SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Pendekatan berbasis masyarakat adalah pendekatan yangmenempatkan masyarakat sebagai pelaku utama danpenentu dalam penyelenggaraan pelayanan, melalui proses pemberdayaan dan partisipasi aktif masyarakat;
19. Pendekatan berbasis lembaga adalah pendekatan penyelenggaraan pelayanan melalui dinas, badan, perusahaan daerah, dan lembaga swasta;
20. Percepatan pencapaian Gerakan 100-0-100 adalah Upaya pencapaian target RPJMN 2015-2019 bidang Cipta Karya berupa target 100% akses air minum, 0% kawasan permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak;
21. Kineija adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengankuantitas dan kualitas yang terukur;
22. Indikator kineija adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan /atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan;
23. Isu strategis adalah permasalahan utama dan tantangan utama yang dinilai paling prioritas untuk ditangani selama periode perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan/atau panjang, dan menentukan tujuan pembangunan;
24. Arah kebijakan adalah pedoman tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
25.Strategi adalah langkah-langkah mendasar/jitu berisikan program-program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan;
26. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
27. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/ jasa;
28. Koordinasi adalah kegiatan yang meliputi pengaturan hubungan kerjasama dari beberapa instansi/ pejabat yang mempunyai tugas dan wewenang yang saling berhubungan dengan tujuan untuk menghindarkan kesimpangsiuran dan duplikasi;
29. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin;
30. Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
BAB II PERAN DAN FUNGSI RAD AMPL KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2016-2020 Pasal 2
RAD-AMPL Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 berperan sebagai rencana pengembangan kapasitas daerah untuk perluasan program pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan serta pengadopsian pendekatan AMPL berbasis masyarakat selama Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan pencapaian Gerakan 100-0-100.
Pasal 3
dan sanitasi daerah jangka menengah; b. Rencana peningkatan kinerja pelayanan air minum dan
sanitasi yang menerapkan pendekatan PAMSIMAS dan pendekatan kelembagaan;
c. Media intemalisasi program/ kegiatan dengan pendekatan PAMSIMAS ke dalam program/ kegiatan SKPD yang menangani bidang AMPL;
d. Acuan pengalokasian anggaran APBD bagi program-program peningkatan kinerja pelayanan AMPL;
e. Acuan jumlah kelurahan/desa replikasi program PAMSIMAS minimal untuk Tahun 2014 dan Tahun 2019.
Pasal 4
RAD-AMPL Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 yang disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Cirebon untuk mendukung percepatan pencapaian Gerakan 100-0-100 dan pencapaian target RPJMN 2019 bidang air minum dan penyehatan lingkungan, menjadi dokumen yang harus digunakan dalam penyusunan RKPD, Renja SKPD, dan APBD Kabupaten Cirebon sampai dengan 2019. Dokumen RAD AMPL Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
BAB III PELAKSANAAN RAD AMPL KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2016-2020 Pasal 5
Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 adalah melalui RKPD, Renja SKPD, APBD Kabupaten Cirebon, serta dapat melalui integrasi RAD AMPL Kabupaten Cirebon ke dalam program/kegiatan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, dunia usaha, dan masyarakat.
Pasal 6
Dalam hal pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 dengan dana di luar APBD Kabupaten Cirebon maka pelaksanaan program/kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Bappeda dan SKPD teknis terkait.
Pasal 7
Pendanaan pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 terbuka bagi sumber-sumber pendanaan diluar APBD dan APBN, dengan tetap berpedoman pada mekanisme yang disepakati antara Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dengan pihak penyandang dana.
Pasal 8
(1) Pelaksanaan RAD AMPL Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 tetap harus memperhatikan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
(2) Dalam hal pelaksanaan RAD-AMPL terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir Tahum 2020, maka perubahan sasaran dimuat dalam RKPD dan Renja SKPD berdasarkan laporan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD AMPL.
BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI RAD AMPL KABUPATEN
CIREBON TAHUN 2016-2020 Pasal 9
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi AMPL Kabupaten Cirebon Tahun 2016-2020 adalah sebagai berikut : a. Pemantauan pelaksanakan RAD AMPL dilakukan minimal 2
(dua) kali dalam setahun; b. Evaluasi pelaksanaan RAD AMPL dilakukan pada setiap akhir
tahun pelaksanaan; c. Hasil pemantauan dan evaluasi RAD AMPL menjadi bahan
penyusunan kebijakan AMPL tahun berikutnya dan merupakan informasi publik;
d. Kepala SKPD melakukan pemantauan dan evaluasi program/kegiatan RAD-AMPL yang menjadi tanggung jawab SKPD masing-masing;
e. Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan hasil, kepala SKPD melakukan tindakan perbaikan / penyempumaan;
f. Kepala SKPD melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Kepala Bappeda;
g. Masyarakat berhak menyampaikan pendapat dan masukan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim Teknis Penyusun RAD AMPL atas kineija pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan daerah;
h. Masyarakat berhak memperoleh informasi tentang hasil tindak lanjut pendapat dan masukannya tersebut;
i. Kepala Bappeda melakukan evaluasi terhadap laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang telah diolah Tim Teknis Penyusun RAD AMPL;
j. Dalam hal evaluasi dari hasil pemantauan ditemukan adanya ketidaksesuaian/ penyimpangan, Kepala Bappeda menyampaikan rekomendasi dan langkah-langkah penyempumaan untuk ditindaklanjuti oleh Kepala SKPD;
k. Kepala SKPD menyampaikan hasil tindak lanjut perbaikan/ penyempumaan kepada Kepala Bappeda;
l. Kepala Bappeda melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati.
BAB V KETENTUAN PENUTUP
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.
Ditetapkan di Sumber pada tanggal 31 Oktober 2016
BUPATI CIREBON,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,DAERAH KABU
YAYAT RUHYAT