8ltd!eMuv. ~wvin<li rflJaeuu1-~'"~ukhafi~

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

OMOR 202 TAHUH 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT PERKAYUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal149 Peraturan Oaerah Nomor 10Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 93 PeraturanGubernur Nemer 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Ke~a DinasKelautan dan Pertanlan, perlu menetapkan Peraturan Gubemur tentangPembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Perkayuan;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 8Kepegawaian sebagaimanaNomor 43 Tahun 1999;

Tahun 1974 tentang Pokok-pokoktelah diubah dengan Undang-Undang

2. Undang-Undang Nemer 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimanatelah diubah dengan Undang-Undang Nemer 19 Tahun 2004:

3. Undang-Undang Nemer 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:

4. Undang-Undang Nomer 1 Tahun 2004 lentang Perbendaharaan Negara:

5. Undang-Undang Nemer 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara:

7. Undang-Undang Nemer 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Oaerahsebagaimana telah beberapa kaJi diubah terakhir dengan Undang­Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan ProvinsiDaerah Khusus lbukota Jakarta sebagai Ibuketa Negara KesatuanRepublik Indonesia:

Menetapkan

2

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang PengelolaanKeuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nemer 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan BarangMilik NegaralDaerah sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2008;

11. Peraturan Pemerintah Nemor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangandan Kinerja Instansi Pemerintah;

12. Peraturan Pemerintah Nemer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian UrusanPemerintahan antera Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi danPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

13. Peraturan Pemerintah Nomer 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan UangNegara/Daerah;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang OrganisasiPerangkat Oaerah,

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 tentang PedomanPengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

16. Peraturan Menter! Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang PolaOrganisasi Perangkat Daerah Previnsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi PerangkatDaerah;

18. Peraturan Gubernur Nemer 87 Tahun 2009 tentang Organisasi dan TataKerja Dinas Kelautan dan Pertanian;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DANTATA KERJA PUSAT PERKAYUAN.

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus IbukotaJakarta.

3

3. Sekretarlat Daerah adalah Sekretariat Daerah Proyinsi Daerah KhususIbukota Jakarta.

4. Inspektorat adalah Jnspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola KeuanganDaerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian DaerahProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan TatalaksanaSekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Dinas Kelautan dan Pertanian adalah Dinas Kelautan dan PertanianProvins! Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian ProvinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta.

10. Pusat Perkayuan adalah Pusat Perkayuan Dinas Kelautan dan PertanianProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Perkayuan Dinas Kelautan danPertanian Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Pusat Perkayuan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

(1) Pusat Perkayuan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan danPertanian dalam petaksanaan pengolahan, pengeringan, pengawetandan penimbunan kayu.

(2) Pusat Perkayuan dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang dalammelaksanakan tugas dan fungsinya berkedudukan di bawah danbertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

(1) Pusat Perkayuan mempunyai tugas melaksanakan pengolahan,pengeringan, pengawetan dan penimbunan kayu.

4

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Pusal Perkayuan mempunyai fungsi :

a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Perkayuan;

b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PusatPerkayuan;

c. penyusunan pedoman pengolahan, pengeringan, pengawetan danpenimbunan kayu;

d. penyusunan rencana kebutuhan penyediaan, kegiatan pemeliharaandan perawatan peralatan teknis pengolahan, pengeringan,pengawetan dan penimbunan kayu;

e. pelaksanaan pelayanan pengeringan, pengawetan dan pengolahan;f. pelaksanaan pengelolaan tempat penimbunan kayu dan hasit hutan

lainnya;g. pelaksanaan penentuan jenis, ukuran, mutu dan kadar air kayu

sesuai dengan ketentuan teknis kehutanan;h. pelaksanaan labelisasi kayu yang telah diawetkan;i. pelaksanaan proses penyediaan. kegiatan pemeliharaan dan

perawatan peralatan teknis dan bahan pengolahan. pengeringan,pengawetan dan penimbunan kayu;

j. pelaksanaan pembinaan terhadap mitra usaha pengolahan kayu;k. pelaksanaan pengujian terhadap kayu yang masuk ke TPK Pusat

Perkayuan;I. pengelolaan teknologi informasi Pu!?at Perkayuan;m. pelaksanaan publikasi kegiatan Pusat Perkayuan;n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;o. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan;p. pelaksanaan upacara dan pengaturan acara Pusat Perkayuan;q, penyiapan bahan laporan Dinas Kelautan dan Pertanian yang terkait

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Perkayuan; danr. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi

Pusat Perkayuan.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Pusal Perkayuan lerdiri dari :

a. Kepala Pusat;b. Subbagian Tata Usaha;c. Seksi Pengeringan, Pengawetan dan Penimbunan Kayu;d. Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dane. Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Pusat Perkayuan sebagaimana tercantumdalam Lampiran I Peraturan Gubemur ini.

5

Bag;an Kedua

Kepala Pusat

Pasal 6

Kepala Pusat mempunyai tugas :

a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PusatPerkayuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;

b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan SubkelompokJabatan Fungsional;

c. melaksanakan koordinasi dan ke~a sama dengan Saluan Ke~a PerangkatDaerah, Unit Ke~a Perangkat Daerah dan/atau Instansi pemerintahlswastaterkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan 1ungsi Pusat Perkayuan; dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsiPusat Perkayuan.

Bagian Ketig3

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha merupakan saluan kerja staf dalam pelaksanaanadministrasi Pusat Perkayuan.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat.

(3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:

a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Perkayuan sesuai denganlingkup tugasnya;

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) PusatPerkayuan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Perkayuan;

d. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan rencanastrategis Pusat Perkayuan;

e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaanDokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Pusat Perkayuan;

1. mengoordinasikan penyajian data dan informasi kegiatan PusatPerkayuan;

g. melaksanakan pemungulan, pencatatan, pembukuan, penyetoran,pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi PusatPerkayuan;

h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang;i. melaksanakan kegiatan ketatausahaan seperti surat menyurat dan

kearsipan Pusat Perkayuan;j. mefaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana

ke~a Pusat Perkayuan;k. memelihara kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;

6

I. melaksanakan pengurusan ruang rapat dan pengaturan acara PusatPerkayuan;

m. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi;n. melaksanakan publikasi kegiatan Pusat Perkayuan;o. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan

dan akuntabilitas Pusat Perkayuan;p. menyiapkan bahan laporan Pusat Perkayuan yang terkait dengan

tugas Subbagian Tata Usaha; danq. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

Subbagian Tata Usaha.

Bagian Keempat

Seksi Pengeringan, Pengawetan dan Penimbunan Kayu

Pasal 8

(1) Seksi Pengeringan, Pengawetan dan Penirnbunan Kayu merupakanSatuan Kerja Lini Pusat Perkayuan dalam pelaksanaan pengeringan,pengawetan dan penimbunan kayu.

(2) Seksi Pengeringan, Pengawetan dan Penimbunan Kayu dipimpin olehseorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Perkayuan.

(3) Seksi Pengeringan, Pengawetan dan Penimbunan Kayu mempunyaitugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan 'Anggaran (DPA) Pusat Perkayuan sesuai denganlingkup tugasnya;

b. melaksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) PusatPerkayuan sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. penyusunan pedoman pengeringan, pengawetan dan penimbunankayu, seria hasil hutan lainnya;

d. penyusunan rencana kegiatan pemeliharaan dan perawatanperalatan teknis pengeringan, pengawetan dan penimbunan kayu;

e. penyusunan rencana kebutuhan bahan pengawetan kayu;f. melaksanakan penyediaan bahan untuk pengawetan kayu;g. melaksanakan pemeliharaan/perawatan ruang pengering dan ruang

pengawetan kayu;h. pelaksanaan penentuan jenis, ukuran, mutu dan kadar air kayu

sesuai dengan ketentuan teknis kehutanan;i. melaksanakan pelayanan pengeringan, pengawetan dan penimbunan

kayu;j. melaksanakan pengadaan bahan dan peralatan teknis pengeringan,

pengawetan dan penimbunan kayu;k. melaksanakan pemeliharaan sarana pengeringan, pengawetan dan

penimbunan kayu;I. menjaga kelestarian lingkungan sebagai akibat kegiatan operasional

Pusat Perkayuan,m. menyiapkan bahan laporan Pusat Perkayuan yang berkaitan dengan

tugas Seksi Pengeringan, Pengawetan dan Penimbunan Kayu; dann. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pe(aksanaan tugas Seksi

Pengeringan, Pengawetan dan Penimbunan Kayu.

7

Bagian Kelima

Seksi Pengolahan dan Pemasaran

Pasal 9

(1) Seksi Pengolahan dan Pemasaran merupakan Satuan Kerja Lini PusatPerkayuan dalam pelaksanaan pengolahan dan pemasaran kayu danhasil hutan lainnya.

(2) Seksi Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh seorang kepala Seksiyang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada KepalaPusat.

(3) Seksi Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas:

a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan DokumenPelaksanaan Anggaran (OPA) Pusat Perkayuan sesuai denganlingkup tugasnya:

b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) PusatPerkayuan sesuai dengan Iingkup tugasnya;

c. penyusunan pedoman pengolahan kayu;d. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan peralatan teknis

pengolahan kayu;e. pelaksanaan pelayanan pengolahan kayu;f. pelaksanaan Penyediaan sarana dan prasarana kegiatan pengolahan

kayu;g. pelaksanaan pembinaan terhadap usaha pengolahan kayu;h. melaksanakan pelayanan pengolahan kayu dari bahan mentah

menjadi bahan jadi/siap pakai sesuai dengan permintaan;i. melaksanakan pemasaran, promosi perkayuan dan hasil hutan

lainnya;j. melaksanakan sosialisasi Pusat Perkayuan pada masyarakat

pengguna kayu baik masyarakat perorangan maupun pengusahahasil hutan;

k. melaksanakan publikasi pada media cetak dan e!ektronik;I. melaksanakan pameran dan partisipasi pameran;m. melaksanakan pembinaan teknis;n. menyiapkan bahan laporan Pusat Perkayuan yang berkaitan dengan

tugas Seksi Pengolahan dan Pemasaran; dano. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi

Pengolahan dan Pemasaran.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

(1) Pusat Perkayuan dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.

(2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan OrganisasiStruktural Pusat Perkayuan.

8

Pasal 11

(1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi PejabatFungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Pusat Perkayuansebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kelautan danPertan\an, ditetapkan Kepata Pusat.

(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yangberkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PusatPerkayuan.

(3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagalmana dimaksud padaayat (2) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Pusat dari PejabatFungsional yang dihormati dl kalangan Pejabat Fungsional sesuaikeunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yangdimiliki.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Pusat Perkayuandiatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturanJabatan Fungsional Dinas Kelautan dan Pertanian sesuai ketentuanperaturan perundang-undangan

BAB V

ESELON

Pasal 12

(1) Kepala Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf aadalah jabatan struktural Eselon III.A.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7ayat (2) adalah jabatan struktural Eselon IV.A.

(3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9ayat (2) adalah jabatan struktural Eselon IV.A.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 13

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pusat Perkayuan wajib taa1dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang·undangan.

(2) Kepala Pusat mengembangkan koordinasi dan kerja sama denganSatuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atauInstansi pemerintah/swasta 1erkait, dalam rangka meningkatkan kinerjadan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Perkayuan.

Pasal 14

Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua SubkelompokJabatan Fungsional pada Pusat Perkayuan wajib melaksanakan tugasmasing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanganserta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi,simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

9

Pasal 15

(1) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua SubkelompokJabatan Fungsional pada Pusat Perkayuan wajib memimpin,mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjukpelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing­masing.

(2) Kepala Pusat, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua SubkelompokJabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat Perkayuan wajib mengikutidan mematuhi perintah kedinasan atasan masing·masing sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Pusat, KepaJa Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua SubkelompokJabatan Fungsional pada Pusat Perkayuan wajib mengawasi danmengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing~masing serta mengambillangkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangandan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

(1) Kepala Pusat, Kepala SUbbagian, Kepala Seksi, Ketua SubkelompokJabatan Fungsional dan pegawai pada Pusat Perkayuan wajibmenyampaikan laporandan kendala pelaksanaan tugas kepada atasanmasing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang~undangan.

(2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahanpengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal18

(1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan TatalaksanameJaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporanterhadap Pusat Perkayuan sebagai bagian dari pembinaan ke\embagaan,ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kelautan dan Pertanian;

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaanketataiaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksuddiatur dengan Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

kelembagaan,pada ayat (1)

(1) Pegawai Negeri Sipil pada Pusat Perkayuan merupakan Pegawai NegeriSipil Daerah.

(2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangkepegawaian.

10

(3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Pusat Perkayuanmendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BadanKepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi danTatalaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian DinasKelautan dan Pertanian.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasa! 20

(1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Perkayuan dibebankanpada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakansesuai ketentuan peraturan perundang·undangan di bidang keuangannegara/daerah.

Pasal21

(1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi PusatPerkayuan merupakan pendapatan daerah.

(2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidangkeuangan negara/daerah.

BAB IX

ASET

Pasal 22

(1) Aset yang dipergunakan oleh Pusat Perkayuan sebagai prasarana dansarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerahyang tidak dipisahkan.

(2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana ke~a sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah dan ketentuanperaturan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang miliknegara/daerah.

Pasal 23

(1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian.hibah dan bantuan dari Pihak Ketiga kepada Pusat Perkayuan dalamrangka pelaksanaan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barangdaerah.

(2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segeradilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepadaGubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selakuPejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus sebagai BendaharaUmum Daerah untuk dicatat dan dlbukukan sebagai aset daerah.

11

BAB X

FORMASI JABATAN DAN STANDAR PERALATAN KERJA

Pasal24

(1) Kepala Pusat dibantu oleh 1 (satu) orang Kepala Subbagian Tata Usaha,1 (satu) orang Kepala Seksi Pengeringan, Pengawetan dan PenimbunanKayu dan 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaransebagaibawahanlangsung.

(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dibantu sebanyak-banyaknya oleh 13 (tigabelas) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagai bawahanlangsung.

(3) Kepala Seksi Pengelingan, Pengawetan dan Penimbunan Kayu dibantusebanyak-banyaknya oleh 14 (empat belas) orang Pejabat FungsionalUmumfTertentu sebagai bawahan langsung.

(4) Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran dibantu sebanyak-banyaknyaoleh 11 (sebelas) orang Pejabat Fungsional UmumfTertentu sebagaibawahan langsung.

(5) Rioeian formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3)dan ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II PeraturanGubernur ini.

(6) Rindan formasi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadiaeuan pengajuan kebutuhan pegawai Pusat Perkayuan.

Pasal25

(1) Standar peralatan kerja minimal setiap Jabatan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 24 sebagaimana tereantum dalam Lampiran III PeraturanGubernur ini.

(2) Standar peralatan ke~a minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)menjadi aeuan pengadaan peralatan kerja Pusat Perkayuan.

BAB XI

PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS

Pasal 26

(1) Pusat Perkayuan menyusun dan menyalTlpaikan laperan berkalatahunen, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepadaKepala Dinas.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputilaporan:

a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;b. keuangan;e. kine~a:

d. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan barang atau prasarana dansarana kerja;

e. akuntabilitas; danf. pelaksanaan kegiatan.

12

Pasal 27

Dalam rangka akuntabilitas, Pusat Perkayuan mengembangkan sistempengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal DinasKelautan dan Pertanian.

BABXII

PENGAWASAN

Pasal 28

Pengawasan terhadap Pusat Perkayuan dilaksanakan oleh :

a. Lembaga Negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dantanggung jawab keuangan negara;

b. Aparat pemeriksa internal pemerintah; danc. Inspektorat.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor113 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tats Kerja UnitPelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian dan Kehutanan PropinsiDaerah Khusus Ibukota Jakarta, dicabut dan dinyatakan tldak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PeraturanGubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi DaerahKhusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 29 November 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBU TA JAKARTA,

Diundangkan di Jakartapada tanggal 9 Desember 2010

FA ZI

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA,

FADJAR PANJAITANNIP 195508261976011001

SERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTATAHUN 2010 NOMOR 207

Lampiran I :Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khususlbukola Jak.arta

NomorTanggal

BAGAN SUSUNAN ORGANISASIPUSAT PERKAYUAN

202 TAHUN 201029 November 2010

KEPALA PUSAT

I

SUBBAGIANTATAUSAHA

I ISEKSI

SEKSIPENGERINGAN.PENGOLAHAN DANPENGAWETAN DAN

PEMASARANPENIMBUNAN KAYU

SU8KElOMPOKJABATANFUNGSIONAL

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUK A JAKARTA.

Lampiran 11 Peraturan Gubemur Provinsi Daerah Khususlbukota Jakarta

NomorTanggal

202 TAHUN 201029 November 2010

FORMASI JABATAN PADA PUSAT PERKAYUAN

No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

1 Kepala Pusat - S1 KehutananiPertanianl iliA 1 !Ekonomi

- Diktat Kepemimpinan Tk. III- Diklat Teknis Kehutanan- Diklat Pengadaan Barang

dan Jasa,

- Diklat ManajemenPerkantoran

- Diklat Manajemen Keuangan

Jumlah 12 Kepala 5ubbagian Tata - 51 Ilmu 50siai/Kehutanan IVA 1

Usaha IPertanian- Diklat Kepemimpinan Tk. IV- Diklat Teknis Kehutanan- Diklat Administrasi

Perkantoran- Diktat Administrasi

Kepegawaian

I - Diklat PengelolaanKeuangan Daerah I- Diklat Pengadaan Sarang Idan Jasa

i ,Pengadminislrasiumu~Adminislrasi I 1

- Diklat Administrasi I. Perkantoran- Diklat Satminkal/Kearsipan- Diklat Komputer

Pranata komputer - D III Komputer 1- Diklat Administrasi

Perkanloran- Diklat Komputer Per1<antoran

Pengadministrasi - D III Administrasi 1kepegawaian - Diklat Administrasi

Perkantoran- Diklat Kepegawaian- Diklat Komputer

Pengurus Rumah Tangga - o lit Administrasi 1- Diktat Bendahara Sarang- Diklat Komputer- Oiklat Pengadaan Sarang

dan Jasa

2

No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

Pengelola Keuangan - S1 Ekonomi/Manajemenl 1Akuntansi

- Diktat AdministrasiKeuangan

- Diklat Perencanaan,I- Diklat Komputer,,

Bendahara Pengeluaran 1- 0111 Akuntansi/Manajemen 1Pembantu , - Oiklat Bendaharawan

- Diktat Komputer

Pembantu Bendahara - o III Akuntansi/Manajemen 1- Diktat Bendaharawan- Diktat Komputer

Bendahara Penerimaan - o III Akuntansi/Manajemen 1Pembantu - Diklat Bendaharawan

, - Diklat Komputer,

Caraka - SMAISederajat 1- Diklat Arsiparis

Pengemudi - SMAlSederajat 4- Diklat Montir

Jumlah 143 Kepala Seksi Pengeringan, - 51 Kehutanan/Pertanian IVA 1

Pengawetan dan - Oiklat Kepemimpinan Tk. IVPenimbunan Kayu - Diktat Teknis Kehutanan

Pengelola Tempal - S1 KehutananiPertanianf 4Penimbunan Kayu Ekonomi

- Diklat Teknis Kehutanan;

Operator Mesin Pengering 1- o III Kehutanan 4I _

Diklat Teknis KehutananI

Operator Mesin Pengawet 1- 0111 Kehutanan/Pertanian 4Kayu ,- Diklat Teknis Kehutanan

Petugas Prasarana dan - o III KehutananfPertanian 2Sarana - Diklat Teknis Kehuta'nan

Jumlah 154 Kepala Seksi Pengolahan - 51 Ekonomi/Kehutananl IVA 1

dan Pemasaran Pertanian- Diklat Kepemimpinan Tk. IV- Oiklat Teknis Kehutanan

Petugas Pengolahan Kayu - Dill Kehutanan 8- Diklat Teknis Kehutanan

L-__ .. _.

No. Nama Jabatan Syarat Pendidikan Eselon Jumlah

Petugas Prasarana dan - 0111 KehutananfTeknik 1Sarana Mesin

- Diklat Teknis Kehutanan

Petugas Pemasaran' - 0:111 Ekondmi 1- Diklat Teknis Kehuta,nan

Petugas Penanganan - o 111 PertanianiKehutananl 1Limbah BiologiITeknik Ungkungan

- Diklat AMDAL- Diklat Teknis Kehutanan

Jumlah 12

Total 42

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBU TA JAKARTA,

FA ZI

/

Lampiran III Peraturan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

Nemer 202 TAHUN 2010Tanggal 29 November 2010

STAN DAR PERALATAN KERJA PADA PUSAT PERKAYUAN

No. Nama Jabatan Peralatan Keria JumlahI Kepala Pusat Minibus 1 unit

Notebook 1 unitTelepon 1 buah

White Board 1 buahFillina Kabinet 1 buah

II Kepala Subbagian TataUsaha Notebook 1 unit

Printer 1 unitTelepon 1 buahWhite Board 1 buah

Fillina Kablnet 1 buah

I1 Penaadministrasi Umum Komputer

,1 unit

Printer 1 unit

Telepon 1 buah

Fax 1 unitMesin Ketik 1 buahFillina Kabinet 1 buah

2 Pranata Komputer Komouter 1 unitPrinter 1 unitFillino Kabinet 1 buah

3 PengadministrasiKepeoawaian Komnuter 1 unit

Printer 1 unitMesin Absensi 1 unitFillina Kabinet 1 buah

4 Penaurus Rumah Tanaoa Lavarlscreen 1 unit

LCD Proiector 1 unit

Tool Kit 1 set

FilUna Kabinet 1 buah

5 Penaelola Keuanaan Komouler 1 unit

Plinter 1 unit

Mesin Penahancur Kertas 1 buah

Mesin HitunQ 1 buahFillina Kabinet 1 buah

2

No. Nama Jabatan Peralatan Keria Jumlah6 Bendahara Pengeluaran

Pembantu Komouter 1 unit

Printer 1 unit IKalkulator 1 buahMasin Hituna 1 buah

Brankas 1 buah

Mesin Ketik 1 buah

Fillina Kabinet 1 buah

7 Pembantu Bendahara Komputer 1 I unitPrinter 1 unit

Kalkulator 1 buah

Mesin HitunQ 1 buah

Fillinq Kabinet 1 buah

8 Bendahara PenerimaanPembantu Komouter 1 unit

Printer 1 unit

Kalkulator 1 buah

Mesin Hitung 1 buah

Brankas 1 buah

Mesin Ketik 1 buah

Fillina Kabinet 1 buah

9 Caraka Sepeda Motor 1 unit

FillinQ Kabinet 1 buah

10 Penaemudi Kendaraan Qoerasional 4 unit ITool Kit 4 set I

Fillina Kabinet 4 buah

III Kepala Seksi Pengeringan, IPengawetan dan Penimbunan IKa u Kompuler 1 unit

Printer 1 unitTeleDOn 1 buah

While Board 1 buahFillina Kabinet 1 buah

1 Pengelola Tempat iPenimbunan Kavu Komouter 2 unitPrinter 2 unitPeralatan Keria TeknisFillina Kabinet 4 buah I

I

2 Ooerator Mesin Pengerinq Peralatan Keria Teknis IFillinn Kabinet 4 buah I

3

No. Nama Jaba!an Peralatan Keria Jumlah3 Operator Mesin Pengawet

Kayu Peralatan Keria TeknisFillino Kabinet 4 buah

4 Petugas Prasarana dan ISarana I Komputer 1 unit

Printer 1 unit

Peralatan Keria Teknis

Fillina Kabinet 2 buah

IV Kepala Seksi Pengolahan danPemasaran Komputer 1 unit

Printer 1 unit

Telepan 1 buah

White Board 1 buah

Fillina Kabinet 1 buah

1 Petuaas Penaolahan Kavu KomDuler 4 unitPeralatan Keria TeknJsPrinter 1 unit

I Fillina Kabinet I B buah

2 Petugas Prasarana danSarana Kompuler 1 unit

Printer , unit

Peralatan Keria Teknis

Fillina Kabinet 1 buah

3 Petuaas Pemasaran Komouter 1 unit

Printer 1 unit

Peralatan Keria Teknis

Fillina Kabinet 1 buah

4 Petugas PenangananLimbah Komouter 1 unit

Printer 1 unit

Peralatan Keria TeknisFillina Kabinet 1 buah

FA 21 0

GUBERNUR PRIBU

VINSI DAERAH KHUSUSTA JAKARTA,