BAB I PENDAHULUAN - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan ... · PANGAN PRODUKSI TAN PANGAN DAN HORTI SEKSI PETERNAKAN SEKSI KESEHATAN SEKSI PERBENIHAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

Laporan Kinerja 2016 Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin

1

BAB I PENDAHULUAN

Gambaran Umum

Berkenaan dengan upaya penguatan akuntabilitas

sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pedayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah Tahun 2014 di lingkungan Kementerian

Dalam Negeri dan sehubungan telah berakhirnya Tahun Anggaran

2016, Dinas Pertanian dan Peternakan berkewajiban

menyampaikan laporan dimaksud.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016

memuat gambaran pelayanan yang optimal kepada masyarakat

melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama kurun waktu

2016 dengan menerapkan konsep penyelenggaraan pemerintah

yang demokratis, transparan, akuntabilitas, partisipatif dan

responsive serta Indikator Kinerja Utama dalam upaya menuju

pemerintahan yang baik (Good Governance).

A


2

Kewenangan Tugas pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan

unsur pelaksana Otonomi Daerah di bidang Pertanian dan

Peternakan sesuai dengan urusan Pemerintah Kabupaten

serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dinas

Petanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala

Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas :

a. Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam

bidang Pertanian dan Peternakan sesuai dengan

kewenangan;

b. Melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh

Pemerintah sesuai dengan kewenangan;

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 Peraturan Bupati ini, Dinas Pertanian dan

Peternakan menyelenggarakan fungsi:

a. Kesekretariatan, yaitu urusan umum, perlengkapan,

kepegawaian, keuangan, hubungan masyarakat,

penyajian data statistik, perencanaan, monitoring dan

pelaporan;

b. Merumuskan bahan kebijakan, pembinaan, bimbingan

teknis dibidang pertanian dan peternakan, mulai dari

penanganan pra panen sampai dengan pasca panen;

B


3

c. Menyiapkan bahan rekomendasi teknis dalam rangka

pemberian izin usaha di bidang pertanian dan

peternakan.


4

Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41

Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4741) telah ditetapkan Peraturan Daerah

kabupaten Banyuasin Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuasin Tahun 2008 Nomor 16), dan

perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin

Nomor 2 Tahun 2011, sebagai berikut :

C


5

STRUKTUR ORGANISASI SKPD DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

KEPALA DINAS

SEKRETARIS

SUBBAGIAN DATA STATISTIK MONEV DAN PELAPORAAN

SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN

KEUANGAN

SUBBAGIAN UMUM PERLENGKAPAN

DAN KEPEGAWAIAN

SARANA DAN PRASARANA

SEKSI INTENSIFIKASI

SEKSI HORTIKULTURA

SEKSI TANAMAN PANGAN

PRODUKSI TAN PANGAN DAN HORTI

SEKSI PETERNAKAN

SEKSI PERBENIHAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

UPTD

PRODUKSI PETERNAKAN

SEKSI PENGEMBANGAN

SEKSI PEMBIBITAN

SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN

PERLINDUNGAN TAN DAN KESEHATAN HEWAN

SEKSI KESEHATAN HEWAN

SEKSI PERLINDUNGAN TANAMAN

SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

VETERINER


6

Uraian Tugas

1. Sekretariat 1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan

umum, perlengkapan, perencanaan, keuangan,

kepegawaian, identifikasi dan pengumpulan data statistik,

monitoring, evaluasi dan pelaporan, hubungan masyarakat,

kepustakaan dan urusan lain yang tidak termasuk dalam

tugas dan fungsi bidang-bidang Dinas.

2. Sekretariat melaksanakan fungsi :

a. Mempersiapkan bahan rumusan rencana strategis di

bidang kesekretariatan;

b. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana,

ketata usahaan, kepegawaian, kehumasan,

kepustakaan, kerumahtanggan, surat menyurat,

kearsipan dan perlengkapan;

c. Melaksanakan identifikasi dan perencanaan kegiatan,

penyusunan anggaran serta administrasi keuangan;

d. Melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data

statistik pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

peternakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

program;

e. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplikasi dengan pemangku tugas kepentingan lain

bidang kesekretariatan;

f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.


7

3. Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian,

mempunyai tugas mengurusi surat menyurat, kearsipan,

kepustakaan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan,

penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi

pegawai, ketatausahaan dan melaksanakan tugas lain

yang diberikan oleh Sekterariat sesuai dengan tugas dan

fungsinya;

b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai

tugas melaksanakan identifikasi, kajian, penyusunan

dan urusan program menyiapkan bahan penyusunan

dan perhitungan anggaran belanja, verifikasi, urusan

perbendaharaan dan melaksanakan tugas lain yang

diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;

c. Sub Bagian Data Statistik, Monitoring, Evaluasi dan

Pelaporan, mempunyai tugas melakukan identifikasi,

pengumpulan, pengolahan, analisis dan kajian data

statistik pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

peternakan, melaksanakan monitoring, evaluasi,

pelaporan seluruh program dinas dan melaksanakan

tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai dengan

tugas dan fungsinya.

2. Bidang Sarana dan Prasarana Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas dinas pertanian dan peternakan dibidang

sarana dan prasarana.

Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :


8

a. Mempersiapkan bahan perumusan rencana strategis di

bidang sarana dan prasarana tanama pangan, hortikultura

dan peternakan

b. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan

perencanaan, penyediaan, penyaluran dan pengawasan

pupuk, pakan, pestisida dan perkreditan untuk pertanian

tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

c. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan

bimbingan, pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan air

irigasi dan sistem pengairan desa untuk pertanian tanaman

pangan, hortikultura dan peternakan;

d. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan pemetaan

tata ruang, identifikasi dan pengembangan pendayagunaan

sumberdaya lahan untuk pertanian tanaman pangan,

hortikultura dan peternakan;

e. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan

identifikasi, inventarisasi, tentang pemetaan tata ruang dan

pengembangan pendayagunaan sumberdaya lahan dan air

untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

peternakan;

f. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan

identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan

percobaan dan pengkajian serta penyebaran prototipe alat

mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan

peternakan;

g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplikasi dengan pemangku kepentingan lain di bidang

sarana dan prasarana.


9

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas,

sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi.

3. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura

menyelenggarakan fungsi :

a. Mempersiapkan bahan perumusan rencana strategis sistem

agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;

b. Mempersiapkan bahan perumusan penyusunan

perencanaan per wilayah tanaman pangan dan

hortikultura;

c. Mempersiapkan dan merumuskan bahan penyusunan

perencanaan luas tanam, luas panen, produktivitas dan

produksi melalui intensifikasi, perluasan areal tanam, serta

pengurangan kehilangan hasil untuk tanaman pangan dan

hortikultura;

d. Mempersiapkan dan merumuskan bahan pemetaan,

perencanaan, penyediaan dan penyaluran benih tanaman

pangan dan hortikultura;

e. Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan

unit pelaksana teknis balai benih dan penangkar benih

tanaman pangan dan hortikultura;

f. Mempersiapkan dan merumuskan rekomendasi teknologi

spesifik lokasi peningkatan produksi dan pasca panen

untuk tanaman pangan dan hortikultura;

g. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan bahan

bimbingan teknis, mulai dari pra panen sampai dengan

pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;


10

h. Memfasilitasi pengembangan usaha dan kemitraan

agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;

i. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan

lain di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

4. Bidang Produksi Peternakan Bidang produksi peternakan, mempunyai tugas melaksanakan

sebagian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang

Produksi Peternakan.

Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan

perumusan rencana strategis sistem agribisnis peternakan;

b. Mempersiapkan penyusunan per wilayah/kawasan

peternakan;

c. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan

perencanaan peningkatan populasi di bidang peternakan;

d. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan

pemetaan, perencanaan, penyediaan dan penyaluran bibit

peternakan;

e. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan

rekomendasi teknologi spesifik lokasi peningkatan populasi

dan pasca panen untuk peternakan;

f. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan

bimbingan teknis, mulai dari budidaya sampai dengan

pascapanen di bidang peternakan;

g. Memfasilitasi pengembangan usaha dan kemitraan

agribisnis peternakan;


11

h. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplikasi dengan pemangku kepentingan terkait di bidang

peternakan;

5. Bidang Perlindungan Tanaman dan Kesehatan Hewan Perlindungan tanaman dan kesehatan hewan

menyelenggarakan fungsi :

a. Mempersiapakn bahan perumusan rencana strategis bidang

perlindungan tanaman, kesehatan hewan dan kesehatan

masyarakat veteriner;

b. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan pemetaan

kawasan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura,

kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;

c. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan perkembangan

serangan organisme penggangu tanaman, kesehatan hewan

dan kesehatan masyarakat veteriner;

d. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan kesehatan

hewan;

e. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan

hewan;

f. Melaksanakan, merumuskan dan melaksanakan

rekomendasi teknologi penggunaan peralatan dan pestisida,

tanaman pangan dan hortikultura;

g. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan

pengamanan produksi tanaman pangan, hortikultura dan

peternakan dari serangan organisme pengganggu tanaman,

penyakit hewan serta dampak fenomena iklim;

h. Melaksanakan Pembinaan rumah potong hewan dan pusat

kesehatan hewan;


12

i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan

simplikasi dengan pemangku kepentingan terkait di bidang

perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, kesehatan

hewan dan kesehatan vertiner.

6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan

Peternakan melaksanakan tugas Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Banyuasin di satu wilayah Kecamatan

dalam Kabupaten Banyuasin.

Untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan

pengembangan Pertanian dan Peternakan di wilayah

Kecamatan;

b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di

Kecamatan bidang produksi dan usaha tani;

c. Menyiapkan penyusunan data statistik Pertanian dan

Peternakan;

d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana

Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Peternakan;

e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis di

bidang Pertanian dan Peternakan;

f. Menyiapkan bahan dan pembinaan usaha tani sesuai

dengan tugas dan fungsi;

g. Menyiapkan bahan pengawasan teknis sesuai dengan tugas

dan fungsi;

h. Menyiapakan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan

teknologi anjuran di tingkat usaha tani;


13

i. Melaksanakan Urusan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis

(UPT) Dinas Pertanian dan Peternakan;

j. Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Dinas Pertanian dan Peternakan;

k. Membantu pengawasan, pemeliharaan, pembangunan

sarana dan prasarana Pertanian dan Peternakan;

l. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan

penyajian data.

Maksud dan Tujuan


Pertanian dan Peternakan Tahun 2016 disusun berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014.

Ketentuan ini memberikan tuntutan kepada semua instansi

pemerintah untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dari siklus Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Esensi dari SAKIP adalah perwujudan dari implementasi

sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem

pengendalian merupakan infrastruktur bagi manajemen

pemerintah untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan

strategis Pemerintah dapat diwujudkan melalui implementasi

strategi pencapainnya (program dan kegiatan) yang terencana

dan terlaksana dengan baik.Implementasi SAKIP diawali

dengan Penyusunan Rencana Strategis yang memuat visi, misi

dan tujuan/sasaran strategis dan searah selaras setiap

D


14

tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk

dilaksanakan dalam rangka pencapaian visi, misi dan

tujuan/sasaran strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja

dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana

capaian kinerja yang diperoleh. Pada setiap akhir tahun

pelaksanaan program/kegiatan, serta capaian kinerjanya

dikomunikasikan kepada stakeholder dalam wujud Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) memiliki dua

fungsi utama sekaligus. Pertama, Laporan Kinerja merupakan

sarana bagi instansi untuk memberikan informasi kinerja dan

menyampaikan pertanggungjawaban kinerja pada seluruh

stakeholder. Kedua, Laporan kinerja merupakan sarana

evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya memperbaiki

dan meningkatkan kinerja dimasa datang.


15

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2016

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang

efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin membuat

dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, bahwa dalam penyeragaman penyusunan istilah

maka Penetapan Kinerja (Tapkin) diganti dengan Perjanjian

Kinerja. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) menjadi dasar

dalam penyusunan Perjanjian Kinerja dan dengan mencantumkan

indikator kinerja dan target kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja

merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja atau perjanjian

kinerja antara Bupati dan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Banyuasin untuk mewujudkan target kinerja

berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi yang ditindaklanjuti dengan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Permenpan

53/2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang

jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan

A


16

mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan

khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk

meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur

sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan

pemberi amanah, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan

pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, menciptakan tolok

ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur dan sebagai

dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.


17

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Capaian Kinerja Tahun Anggaran 2016

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian

dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2016

dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan

realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Secara

umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian tujuan,

sasaran strategis berikut indikator kinerjanya.

Sebagai upaya pengembangan sistem akuntabilitas

sekaligus sebagai amanah pelaksanaan dari Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan

Indikator Kinerja Utama di Lingkunan Instansi Pemerintah

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara Nomor PER/20/20/M.PAN/11/2008 tanggal 26

Nopember 2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator

Kinerja Utama.

Tujuan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan Sasaran strategis

Instansi Pemerintah. Adapun Pencapaian Indikator Kinerja

Utama (IKU) di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Banyuasin telah sesuai dengan pencapaian tujuan

dan sasaran organisasi yang diuraikan dalam analisa capaian

kinerja.

A


18

Metodologi Pengukuran Pencapaian Kinerja

A. 1. Metode Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan

rencana dan realisasi, dengan cara perhitungan sebagai berikut:

1) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin

tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi

menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan

rumus:

2) Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin

rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi

menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan

rumus:

Selain membandingkan rencana dengan realisasi,

pengukuran kinerja juga dilakukan dengan membandingkan

realisasi tahun ini dengan realisasi tahun lalu, serta capaian

sampai dengan tahun ini dengan target pada akhir periode

dokumen RPJMD.

B.2. Metode Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan

indikator kinerja pada level sasaran. Pengukuran dengan

Realisasi Capaian indikator kinerja = X 100 Rencana

Rencana – ( Realisasi – Rencana ) Capaian indikator kinerja = X100 Kinerja Rencana

B


19

menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan

untuk menunjukkan secara langsung hubungan antara sasaran

dengan indikator kinerja pengukur keberhasilan sasaran yang

telah direncanakan. Hasil pengukuran capaian kinerja

disimpulkan baik untuk masing-masing indikator kinerjanya

maupun untuk capaian pada tingkat sasaran. Penyimpulan

dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal

sebagai berikut :

X > 85 % : Sangat Berhasil

70 % < X < 85 % : Berhasil

55 % < X < 70 % : Cukup Berhasil

X < 55% : Tidak Berhasil

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan

pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja

atas pelaksanaan program/kegiatan sesuai dengan sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil

dari suatu penilaian sistematik yang sebagian besar didasarkan

pada kelompok indikator kinerja berupa indikator masukan,

keluaran dan hasil.

Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin pada

Tahun Anggaran 2016 memiliki 7 (tujuh) Sasaran Strategis.

Adapun rincian tujuan dan sasaran dapat diuraikan sebagai

berikut :

C


20

Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Pertanian

Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran

keberhasilan capaian sasaran serta target dan capaiannya adalah

sebagai berikut :

Tabel. 6 Persentase Perbandingan Target dan Realisasi

Indikator Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase

Tingkat Capaian

1 2 3 4 5

1 Tingkat Produksi Pertanian Pertahun % 18 23,59

131,05

Sumber : Data Bidang Statistik Bidang Sekretariat Dinas Pertanian dan Peternakan

Tabel. 7 Persentase Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun Sebelumnya

Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian

Keterangan 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Tingkat Produksi Pertanian Per Tahun

%

-2,93 31,13

23,59

-58,6 239,46 131,05 Ber

fluktuasi


Tabel. 8 Persentase Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan

Tahun 2016 dengan Target 2018

No Indikator Satuan

Realisasi s/d 2015 Target Tahun 2018

Persentase Tingkat Capaian

1 2 3 6 7 7 8 2015 2016

1. Tingkat Produksi Pertanian Per Tahun

%

31,13

23,59 25 207,16



21

Program Peningkatan Produksi Pertanian merupakan suatu

program untuk meningkatkan produksi dan produktivitas

pertanian dengan ditunjang oleh berbagai kegiatan yaitu dengan

mengetahui produksi padi pada tahun bersangkutan dikurangi

dengan produksi pada awal renstra dibagi dengan produksi pada

awal renstra dikali 100 % didapat Jumlah Produksi Pertanian

pada tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 221.860 ton GKG

atau 17,94 % dengan jumlah produksi sebanyak 1.236.750 Ton

GKG 2015 menjadi 1.458.610 Ton GKG Tahun 2016 (ASEM Dinas

Pertanian dan Tanaman Pangan Prov. Sum-Sel 2016), produksi

tahun 2013 sebanyak 943.104 Ton GKG, dimana bila dihitung

produksi dari awal tahun (Renstra) terjadi peningkatan sebanyak

515.506 Ton GKG atau 23,59 %. Realisasi ini tercapai dari target

yang telah ditetapkan (dapat dilihat pada tabel 6). Peningkatan

tersebut dipengaruhi oleh adanya kegiatan - kegiatan pada tahun

2016 antara lain :

1. Adanya Program UPSUS Jaringan Irigasi Teknis (JIT) 2015

seluas 14.885 ha yang tertanam di bulan oktober 2015 yang

dipanen di bulan Jan-Feb 2016, yang sebagian besar sudah

panen di sub round I.

2. Peningkatan Luas Tanam Reguler di beberapa Kecamatan yang

dipanen di Tahun 2016.

3. Adanya program JIT perocement 35.000 Ha khususnya

penanaman IP 200 yang dilaksanakan di MT ASEP 2016.

4. Tersedianya alat dan mesin pertanian yang menunjang

peningkatan produksi padi dari kegiatan APBN.

Apabila dilihat Perbandingan realisasi indikator Persentase

Tingkat Produksi Pertanian pada awal tahun (Renstra) tahun 2013

dan tahun 2016 terjadi peningkatan sebesar 23,59 % mencapai


22

target yang telah ditetapkan pada tahun 2016 dengan persentase

tingkat capaian sebesar 131,07 %, dan juga pada akhir periode

Renstra Tahun 2018 menetapkan target sebesar 25 % (dapat

dilihat pada tabel 8).

Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi Peternakan


keberhasilan sasaran strategis meningkatnya Produksi Peternakan

adalah sebagai berikut :

Tabel. 9 Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator

Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi


1 2 3 4 5

1 Persentase Tingkat Produksi Peternakan Per Tahun % 9 9,11 101,2

Sumber : Bidang Produksi Peternakan

[[

Tabel. 10 Persentase Perbandingan Antara Realisasi Kinerja serta

Capaian Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya


Keterangan 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Persentase Tingkat Produksi Peternakan Per Tahun

% 4 10

9,11 133,3 166,6

101,2

Ber fluktuasi


23



No Indikator Satuan Realisasi s/d 2016 Target Tahun 2018


1 2 3 5 6 7 8 9 2014 2015 2016

1. Persentase Tingkat Produksi Peternakan Per Tahun

% 4 10

9,11 15 154,06


Program peningkatan produksi peternakan merupakan

program peningkatan produksi peternakan di tahun bersangkutan

dikurangi produksi ternak di tahun awal renstra dibagi produksi

ternak awal renstra di kali 100 dengan Realisasi indikator kinerja

Persentase Tingkat Produksi Peternakan pada Tahun 2016 adalah

meningkat 9,11 % dari jumlah awal tahun 2013 (Renstra)

sebanyak 10372,43 Ton, produksi tahun 2016 sebesar 22750,39

Ton atau meningkat 12.378 Ton, dan produksi tahun 2015

sebesar 9.698 Ton. Angka ini telah mencapai target yang

ditetapkan pada tahun 2016 yaitu sebesar 9%, hal ini dikarenakan

adanya peningkatan jumlah populasi seperti sapi perah di tahun

2013 berjumlah 28.134 meningkat di Tahun 2016 mencapai

36.035 ekor dan juga peningkatan produksi peternakan

disebabkan adanya pendistribusian bibit ternak kepada

masyarakat yaitu sapi pengembangan 15 ekor, kambing 30 ekor,

dan pengembangan agribisnis peternakan yang mempengaruhi

peningkatan produksi peternakan. Pada Tahun 2015 realisasi

produksi peternakan mencapai 10 % dan 2016 mencapai 9 % hal

ini dikarenakan adanya pengurangan jumlah pendistribusian bibit


24

ternak seperti sapi dari 50 menjadi 15 ekor, kambing 50 ekor

menjadi 30 ekor dan itik 750 ekor menjadi 0 ekor.

Realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2016 adalah 9

% dan telah mencapai target yang telah ditetapkan untuk tahun

2016 sebesar 9 %. Hal ini dapat dilihat pada Tabel. 10.

Realisasi indikator kinerja persentase Tingkat Produksi

Peternakan Pertahun pada Tahun 2016 adalah 9 % dibandingkan

dengan target di akhir periode renstra pada tahun 2018 sebesar

15 %, maka tingkat pencapaian sampai dengan Tahun 2016 telah

tercapai 154,06 % seperti pada Tabel dilihat dari tabel 11.

Sasaran 3 : Meningkatnya Pemasaran Hasil Pertanian Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran


sebagai berikut :




Tingkat Capaian

1 2 3 4 5

1 Persentase Tingkat Pemasaran Hasil Pertanian % 5 5 100

Sumber : Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura




Ket 2015 2016 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 1 Persentase

Tingkat Pemasaran Hasil Pertanian

% 5 5 100 100 Tetap



25



No Indikator Satuan Realisasi s/d 2016

Target Tahun 2018


1 2 3 5 6 10 11 2015 2016

1. Persentase Tingkat Pemasaran Hasil Pertanian

% 5 5 25 40


Realisasi persentase Tingkat Pemasaran Hasil Pertanian

tahun 2016 adalah sebesar 5 %, tercapai target yang telah

ditetapkan yaitu sebesar 5 % dapat dilihat dari tabel 10. Hal ini

dikarenakan terdapatnya harga pangan pokok terutama beras

yang selalu naik, serta sedikitnya impor beras di tahun 2016,

sehingga produksi padi di tahun 2016 mengalami peningkatan

pemasarannya.

Realisasi Kinerja dibanding tahun 2015 peningkatannya

sama yaitu 5 % dan dan tahun 2016 juga 5 % dapat dilihat pada

Tabel 13. Untuk Capaian target jangka menengah 2018 sebesar 25

% bila dibandingkan tingkat capaian tahun 2016 sudah tercapai

sebesar 40 %, mudah – mudahan dengan kondisi ekonomi yang

membaik akan target capaian di tahun 2018 akan tercapai.


26

Sasaran 4 : Meningkatnya Pemasaran Hasil Peternakan



sebagai berikut :



Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi Persentase Tk Capaian

1 2 3 4 5 1 Persentase Tingkat

Pemasaran Hasil Peternakan % 5 5 100




Indikator Kinerja Satuan Realisasi Capaian Ket

2015 2016 2015 2016 1 2 3 4 5 6 7

1 Persentase Tingkat Pemasaran Hasil Peternakan

% 5 5 100 100 Tetap



27




Realisasi persentase Tingkat Pemasaran Hasil Peternakan

tahun 2016 adalah sebesar 5%, mencapai target yang telah

ditetapkan yaitu sebesar 5% seperti pada tabel. 15, hal ini

dikarenakan adanya kegiatan optimalisasi Rumah Potong Hewan

(RPH) di Kecamatan Betung, yang dapat meningkatkan daya jual

produksi peternakan terutama daging sapi, selain itu peningkatan

produksi ternak juga dipengaruhi oleh besarnya permintaan pasar

seperti telur dan daging di hari-hari Raya keagamaan,

menyebabkan peningkatan pemasaran hasil ternak.

Bila dibandingkan realisasi dan capaian indikator kinerja

tahun 2016 dan tahun 2015, capaian target sebesar 5 % sama –

sama tercapai atau tercapai 100 % seperti pada Tabel 16.

Realisasi indikator kinerja persentase Tingkat Pemasaran

Hasil Peternakan Tahun 2016 adalah 5% dibandingkan dengan

target di akhir periode Renstra pada tahun 2018 sebesar 25%,

maka tingkat pencapaian sampai dengan Tahun 2016 telah

tercapai 40 % seperti ditampilkan pada Tabel 17.


Target Tahun 2018


1 2 3 5 6 7 8 2015 2016

1. Persentase Tingkat Pemasaran Hasil Peternakan

% 5 5 25 66,66


28

Sasaran 5 : Pencegahan Penyakit Menular Ternak Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran

keberhasilan sasaran strategis Meningkatnya Kesehatan Hewan

Ternak sebagai berikut:

Tabel. 18 Persentase Perbandingan Target dan Realisasi Indikator

Kinerja Tahun 2016

Indikator Kinerja Satuan Target Realisasi


1 2 3 4 5

1 Tingkat Kesehatan Hewan Ternak Per Tahun % 20 20 100

Sumber : Bidang Perlindungan Tanaman dan Keswan







Target Tahun 2018


1 2 3 5 6 7 8 2015 2016

1. Tingkat Kesehatan Hewan Ternak Per Tahun

% 20 20 100 40

Sumber ; Data Bidang Perlindungan Tanaman dan Keswan


2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Tingkat Kesehatan Hewan Ternak Per Tahun

% 20 20 20 100 100 100 Tetap


29

Pada sasaran meningkatnya Kesehatan Hewan Ternak target

indikator kinerja tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 20 % telah

terealisasi dengan baik dengan rata-rata capaian 100% dapat

dilihat pada Tabel 18. Hal ini dikarenakan dengan optimalnya

pelayanan kesehatan hewan di 2 puskeswan yaitu puskeswan

tanjung lago dan puskeswan sembawa. Disamping itu tersedianya

Bahan Belanja Obat-obatan ternak di Kabupaten dapat

mendukung pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak.

Perbandingan realisasi dan capaian sampai dengan tahun

2016 dan tahun 2015 tidak mengalami perbedaan tingkat capaian,

karena tingkat serangan pada hewan ternak relatif sama, untuk

perbandingan tingkat capaian antara tahun 2016 dan 2015 dapat

dilihat pada tabel 19.

Perbandingan realisasi dan capaian sampai dengan tahun

2016 dan tahun 2015 dibandingan dengan target berakhirnya

Rentra tahun 2018 telah tercapai sebesar 40 % seperti

ditampilkan pada tabel 20.

Sasaran 6 : Meningkatnya Penerapan Teknologi Pertanian Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran


sebagai berikut


30




Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 1 Persentase Tingkat

Penerapan Teknologi Pertanian

% 10 10 100








Realisasi persentase Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian

dan Perkebunan tahun 2016 adalah sebesar 10% sesuai dengan

target yang telah ditentukan tercapai target oleh karena adanya

peningkatan penerapan teknologi, terutama di peningkatan


2014 2015 2016 2014 2015 2016 1 2 3 3 4 5 6 7

1 Persentase Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian

% 10 10 10 100 100 100 Tetap

No Indikator Satuan Realisasi s/d 2016 Target Tahun 2018


1 2 3 5 6 7 8 2015 2016

1. Persentase Tingkat Penerapan Teknologi Pertanian dan Perkebunan

% 10 10 50 40


31

pengelolaan Unit Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA). Capaian

realisasi target seperti pada Tabel 21.


tahun 2016 dan tahun 2015 adalah tetap yaitu 20 % atau sama

tingkat capaiannya, hal ini dapat dilihat seperti pada Tabel 22.

Realisasi indikator kinerja persentase Penerapan Teknologi

Pertanian dan perkebunan Tahun 2016 adalah 20 % dibandingkan

dengan target di akhir periode renstra pada tahun 2018 sebesar

50%, maka tingkat pencapaian sampai dari tahun 2015 sampai

dengan Tahun 2016 telah tercapai 40 % dapat dilihat dari tabel

23.

Sasaran 7 : Meningkatnya Penerapan Teknologi Peternakan Indikator kinerja yang digunakan dalam pengukuran


sebagai berikut :




Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 1 Persentase Tingkat Penerapan

Teknologi Peternakan % 10 10 100

Sumber : Data Bidang Perlindungan Tanaman dan Keswan


32




Ket 2014 2015 2016 2014 2015 2016

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Persentase Tingkat

Penerapan Teknologi Peternakan

% 10 10 10 100 100 100 Tetap





Realisasi persentase Tingkat Penerapan Teknologi

Peternakan tahun 2016 adalah sebesar 10% sesuai dengan target

yaitu 10%, pencapaian target yang telah ditetapkan dikarenakan

adanya kegiatan penerapan teknologi berupa bimtek regu

pengendalian hama dan penyakit baik penyakit tanaman maupun

hewan, yang dilaksanakan sebanyak 4 kali.


tahun 2016 dan tahun 2015 sama – sama tersealisasi sebesar 10

% dari target yang telah ditetapkan, capaian tersebut dapat dilihat

pada Tabel. 25.

Realisasi indikator kinerja persentase Penerapan Teknologi

Peternakan Tahun 2016 adalah 10% dibandingkan dengan target


Target Tahun 2018


1 2 3 5 6 7 8 2015 2016

1. Persentase Tingkat Penerapan Teknologi Peternakan

% 10 10 50 40


33

di akhir periode renstra pada tahun 2018 sebesar 50%, maka

tingkat pencapaian sampai dengan Tahun 2016 telah tercapai 40

seperti yang ditampilkan pada Tabel. 26.

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Standar Nasional

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan dengan

indikator kinerja tingkat produksi Pertanian, tingkat produksi

peternakan, tingkat penerapan teknologi peternakan, tingkat

kesehatan ternak tidak dapat dilakukan perbandingan dengan

target nasional karena ditingkat nasional, urusan bidang

pertanian dan peternakan merupakan urusan pilihan dan

tidak ada data Standar Pelayanan Minimal (SPM) dari

Kementerian terkait, dalam hal ini Kementerian Pertanian.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian

dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 merupakan

bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan,

pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka

pencapaian visi dan misi Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Banyuasin selama tahun anggaran 2016.

Pengukuran kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Banyuasin tahun 2016 mencakup pengukuran kinerja

D


34

yang menggambarkan kualitas capaian sasaran yang

dilaksanakan pada tahun 2016. Capaian rata-rata kinerja Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin tahun 2016

berdasarkan indikator/parameter yang ditetapkan adalah sebagai

berikut :

- Meningkatnya produksi pertanian, dengan indikator kinerja

yaitu :

Tingkat produksi pertanian (padi) tahun 23,59 % dari awal

tahun (Renstra) dan dari target komulatif 18%

rencana/target yang direncanakan. Indikator ini didukung

oleh Program peningkatan produksi pertanian melalui 9

kegiatan.

- Meningkatnya produksi peternakan, dengan indikator kinerja

yaitu:

Tingkat produksi peternakan tercapai 9,11 % dari target

komulatif dari awal tahun 9 % di tahun 2016 yang

direncanakan. Indikator ini didukung oleh Program

peningkatan produksi peternakan melalui 2 Kegiatan.

- Meningkatnya penerapan teknologi pertanian, dengan indikator

kinerja yaitu :

Tingkat penerapan teknologi pertanian dan perkebunan

tercapai 10% dari target 10% rencana/target yang

direncanakan. Indikator ini didukung oleh program

peningkatan penerapan teknologi pertanian dan

perkebunan melalui 1 kegiatan.

- Meningkatnya penerapan teknologi peternakan, dengan

indikator kinerja yaitu :

Tingkat penerapan teknologi peternakan tercapai 10 %

dari target 10 % yang direncanakan. Indikator ini


35

didukung oleh pengadaan sarana dan prasarana

teknologi peternakan tepat guna seperti tersedianya alat

IB dan sosialisasi pengolahan daging yang ASUH yang

tertuang dalan leaflet.

- Pencegahan penyakit menular ternak, dengan indikator kinerja

yaitu :

Tingkat kesehatan ternak 20% dari target 20% rencana

/target yang direncanakan. Indikator ini didukung oleh

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

melalui 2 kegiatan dengan tersedianya obat-obatan dan

pengujian darah.

- Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Tingkat pemasaran Hasil Produksi Peternakan 5 % dari

target 5 % rencana /target yang direncanakan. Indikator ini

didukung oleh Program Peningkatan Pemasaran Hasil

Produksi Peternakan melalui 1 Kegiatan yaitu terbangunnya

sarana RPH.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut telah

memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi jajaran di Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin untuk lebih

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang. Oleh sebab itu,

sesuai dengan hasil analisis capaian kinerja tahun 2016,

dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan

masalah yang dapat dijadikan sebagai salah satu bahan

pertimbangan di masa selanjutnya, antara lain :

1) Penyusunan Renstra Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Banyuasin mengacu pada RPJMD Kabupaten

Banyuasin.


36

2) Melakukan konsolidasi organisasi secara internal dalam

rangka meningkatkan kesadaran dan komitmen jajaran

aparatur di Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Banyuasin yang telah ditetapkan.

3) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan keekonomian

pelaksanaan kegiatan agar dapat mencapai tujuan dan

sasaran yang terkait dengan upaya mewujudkan visi dan misi

Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin yang

telah ditetapkan.

4) Lebih meningkatkan disiplin anggaran yang mencakup pada

ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang

berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan.

5) Mengalokasikan penggunaan anggaran secara adil dan merata

agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa

diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

6) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada melalui

pendidikan dan pelatihan agar di masa mendatang dapat lebih

bekerja secara profesional dan kompeten.

Sebagai akhir kata, segenap aparatur di lingkungan Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin mengharapkan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 ini dapat

memenuhi kewajiban Akuntabilitas Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Banyuasin kepada stakeholders dan

sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan

guna peningkatan kinerja selanjutnya.

vi


37

KATA PENGANTAR

Alhamdullilah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha

Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 dapat diselesaikan dengan

baik dan tepat pada waktunya.

LKjIP ini merupakan konsekuensi logis dari amanat

Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

akuntabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri

Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2014 di lingkungan

Kementerian Dalam Negeri dan sehubungan telah berakhirnya

Tahun Anggaran 2016. Inpres tersebut mewajibkan setiap

Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintah

negara untuk mempertangungjawabkan pelaksanaan tugas pokok,

fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan

didasarkan pada suatu perencanaan strategi (Renstra) yang telah

ditetapkan.

Laporan Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten

Banyuasin tahun 2016 ini pada dasarnya merupakan Laporan

Penyelenggaraan Kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Banyuasin tahun 2016 dalam memenuhi kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

i


38

organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah

ditetapkan selama periode APBD Tahun Anggaran 2016 sesuai

dengan Visi dan Misi yang terdapat pada Rencana Strategis Dinas

Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun 2014 -

2018.

Berbagai keberhasilan yang dicapai merupakan hasil kerja

dari semua pihak yang terlibat didalamnya yaitu Pemerintah

Kabupaten Banyuasin, Swasta dan Masyarakat. Hendaknya hasil

ini menjadi motivasi yang lebih inovatif dan kreatif untuk

perbaikan kinerja kedepan.

Demikian pula kekurangan yang dialami hendaknya

menjadi bahan intropeksi terhadap kebijakan yang akan timbul,

sehingga dapat menjadi masukan yang berharga bagi

penyelenggara kegiatan Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Banyuasin di masa mendatang.

Akhirnya semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu

melindungi kita semua amin.

Pangkalan Balai, Maret 2017

an.Kepala Dinas

Sekretaris

Ir. SYAMSUL BAHRI PEMBINA TINGKAT I

NIP. 19631120 198903 1 007

ii


39

RINGKASAN EKSEKUTIF

Akutanbilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Peternakan

Kabupaten Banyuasin merupakan kewajiban Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Banyuasin untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan Visi dan Misi organisasi dalam mencapai sasaran dan

tujuan yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis

(RENSTRA) Kabupaten Banyuasin, melalui sistem

pertanggungjawaban secara periodik.

Pengukuran Pencapaian Kinerja Dinas Pertanian dan

Peternakan Kabupaten Banyuasin dilakukan dengan mengevaluasi

antara Rencana Kinerja (Perfomance Plan) yang diinginkan dengan

Realisasi Kinerja (Performance Result) yang dicapai oleh organisasi

yang bersangkutan. Selanjutnya dilakukan analisis terhadap

penyebab terjadinya Kesenjangan Kinerja (Performance Gap)

antara rencana kinerja dan realisasinya serta tindakan koreksi

yang diperlukan dimasa mendatang. Metode pengukuran ini

dapat bermanfaat dalam memberikan gambaran kepada pihak-

pihak eksternal tentang pelaksanaan kegiatan sesuai dengan

program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan

untuk mewujudkan Visi dan Misi organisasi Instansi Pemerintah.


Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 ini

menyajikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisa pencapaian

strategis, sebagai berkut. :

vii


40

a. Pengukuran evaluasi dan analisa capaian sasaran strategis

dilakukan terhadap 7 sasaran yang mencakup 7 indikator

kinerja setingkat Out Comes.

b. Hasil analisis terhadap 7 sasaran strategis menunjukan bahwa

5 sasaran dapat mencapai hasil 100 %, dan terdapat 2 sasaran

tercapai diatas 100 %.

Dalam mencapai target sasaran indikator 100 % terdapat beberapa

hambatan – hambatan, akan tetapi hambatan tersebut dapat

dilalui dengan tahapan-tahapan pencapaian program dan kegiatan

yang sesuai dengan kondisi.

viii

Documents

BAB I PENDAHULUAN - Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan ... · PANGAN PRODUKSI TAN PANGAN DAN HORTI SEKSI PETERNAKAN SEKSI KESEHATAN SEKSI PERBENIHAN SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN