Upload
nguyennhu
View
276
Download
3
Embed Size (px)
Citation preview
56 Warta BPKMEI 2011
TEMPO DOELOE
GEdunG tua dengan nuansa arsitektur Belanda tersebut pada mulanya merupakan salah satu bagian dari kantor
Karesidenan Kedu. Komplek Museum BPK berada dalam satu situs dengan Museum diponegoro terletak di sudut kota Megelang, tepatnya di Jalan diponegoro no.1.
Suasana yang tenang dan teduh, udara sejuk dengan latar belakang pegunungan, serta pepohonan yang rindang, membuat aroma kompleks museum BPK menjadi sangat mengasyikkan. Tak salah jika museum ini sering menjadi tujuan lembaga pemeriksa keuangan negara tetangga bila berkunjung ke Indonesia.
Apalagi bagi yang ingin mengetahui sejarah lahirnya infrastruktur lembaga tinggi negara pada awal berdirinya pemerintahan Republik Indonesia. Mereka bisa melihat berbagai koleksi penting serta mendapat gambaran yang lengkap tentang likuliku audit tata kelola seluruh keuangan, baik di daerah, pusat, maupun yang dikelola BuMn.
Kenapa harus kota Magelang yang dipilih sebagai tempat museum BPK? Menurut pemandu museum Listiani, pemilihan itu bertujuan memberikan data yang lebih otentik. Sekaligus juga mengabadikan sejarah perkembangan
Mengintip Museum BPK di Magelang
Sebagai sebuah monumen yang menyimpan sejarah
lembaga tinggi negara yang begitu strategis
dan penting di Tanah Air, bangunan museum BPK bisa
dikategorikan tidak terlalu besar. Luas tanah hanya
sekitar 662 meter persegi dan bangunannya hanya
262 meter persegi. Kunjungan ketua BPK Hadi Poernomo ke Museum BPK di Magelang.
BPK yang cikal bakalnya dimulai dari kota ini.
Seperti diketahui, pascaperjuangan kemerdekaan, para founding father negara ini menyadari perlunya membentuk kelengkapan infrastruktur lembaga tinggi negara yang profesional, efektif, efisien dan modern. Hal ini untuk menjalankan dan menciptakan pemerintahan yang benarbenar sempurna. Oleh karena itu, berdasarkan Penetapan Pemerintah RI no. 11/Oem tanggal 28 desember 1946, pemeritah membentuk Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam uud’ 1945.
Pertama kali dibentuk, BPK hanya mempunyai pegawai sembilan orang dengan R. Soerasno sebagai Ketua, djunaedi sebagai sekretaris dan Aboetari dan sejumlah tokoh lainnya sebagai anggota. di gedung yang sekarang menjadi Museum inilah untuk pertama kali pada 1 Januari 1947, BPK memulai aktivitas.
Meski dalam perkembangannya kantor BPK harus berpindahpindah karena adanya agresi militer dari pi
hak Belanda, akan tetapi dimanapun berada BPK selalu menjalankan tugas dan kewajibannya. Tentu saja hasilnya memang kurang maksimal. namun, yang jelas sejak saat itulah BPK sudah mulai mengabdi dan ikut mengisi kemerdekaan yang telah diproklamirkan oleh Soekarno-Hatta pada 17 Agustus 1945.
Pembangunan museum diprakarsai pimpinan BPK periode 19931998. Pada awalnya bendabenda bersejarah ini tersimpan di kantor BPK pusat di JL Gatot Soebroto Jakarta. Setelah di inventarisir jumlahnya cukup banyak, akhirnya para pimpinan BPK menunjuk Magelang sebagai kota yang tepat. Alasannya, kota ini mempunyai ikatan sejarah berdirinya BPK.
Pembangunan museum dimulai pada tanggal 4 desember 1997 dan diresmikan oleh J.B Sumarlin yang menjadi Ketua BPK saat itu.
Secara keseluruhan ruang museum yang berukuran sekitar 300 X 10 meter persegi itu terdiri dari empat ruangan. Ruang pertama adalah ruang audio visual. dalam ruangan berkapa
56 - 57 TEMPO DULU.indd 56 6/24/2011 4:22:54 PM
57Warta BPK MEI 2011
sitas sekitar 40 kursi tersebut para pengunjung bisa menyaksikan film dokumenter sejarah BPK, mulai dari didirikannya sampai pada kegiatan BPK lainnya.
“Belakangan ini pengunjung museum BPK cukup menggembirakan karena pada bulanbulan tertentu cukup ramai. Apalagi pada saat liburan sekolah. Kalau dipukul rata pada bulan liburan pengunjungnya bisa mencapai ratusan orang,” ujar Listiani.
Menurut dia, sosialisasi museum BPK tak lepas dari peran dinas Pariwisata Jawa Tengah yang selama ini terus melakukan bimbingan terhadap pengelolan museum.
“Jadi museum BPK ini sudah masuk menjadi anggota Badan Musyawarah Museum se Jawa Tengah. dengan demikian setiap ada tour ke museummuseum, mereka selalu berjunjung ke Museum BPK. Apalagi museum ini berada dalam satu Kompleks dengan Museum diponegoro yang cukup terkenal,” jelasnya.
di ruang kedua, pengunjung akan menemukan koleksi museum berupa lambanglambang organisasi dari 1961 sampai sekarang dan bukubuku laporan hasil pemeriksaan. Yang paling menarik di antara buku itu adalah notulen asli Algemeene Reken-kamer tahun 1821 dan 1826, serta beragam koleksi museum lainnya. notulen Algemeene Rekenkamer 1821 dan tahun 1826 yang masih ditulis tangan dengan bahasa Belanda. Ini merupakan cikal bakal atau sumber dari peraturan BPK yang ada saat ini.
Sementara itu di sudut ruangan berderet pataka atau benderabendera daerah Tingkat I di Indonesia. di sudut lain berdiri dua buah patung pria dan wanita, dengan pakaian dinas petugas BPK lengkap dengan pangkatnya. Seperti diketahui, pada awalnya semua aparat BPK yang bertugas diharuskan
mengenakan seragam, coklat muda lengkap dengan pangkat dan topi, seper ti laiknya para Petugas dirjen Pajak atau Petugas dirjen Imigrasi.
Ruangan ketiga terasa sangat massif. dalam ruangan ini terpampang fotofoto ketua BPK di masa lalu. Juga terdapat patung setengah badan R. Soerasno, ketua BPK pertama. Tata ruangan yang apik dan pencahayaan yang temaran, menjadi harmonisasi yang mampu mengantarkan memori ke masa silam.
Ruang ketiga itu ditata persis ruang kerja Ketua BPK R. Surasno lengkap
dengan meja kerja, kursi, lemari kecil, kursi tamu serta peralatan kantor yang masih asli. Pengunjung juga akan melihat bermacam benda etnografika yang dijadikan koleksi museum.
Selain meja dan kursi yang pernah dipakai oleh Ketua BPK dan staf/pegawai, juga dijumpai mesin ketik kuno yang pernah dipakai untuk menyelenggarakan tugastugas konstitusional BPK, pesawat telepon satusatunya yang pernah dimiliki BPK sebagai alat komunikasi kedinasan, kamera foto untuk merekam peninjauan fisik di lapangan yang mulai dipakai pada 1976, palu dan tatakan yang dipakai pada Sidang Majelis TP/TGR pada 19781983.
Ruang keempat merupakan ruangan yang paling besar. Ruangan ini dipenuhi dengan pajangan foto segala
kegiatan BPK yang terbagi dalam beberapa kelompok. Kelompok pertama adalah koleksi foto BPK tempo dulu yang menggambarkan gedung BPK lama ataupun peristiwa yang melibatkan BPK.
Kelompok kedua adalah foto aktivitas BPK. di sini pengunjung akan disuguhi fotofoto yang menggambarkan keberadaan BPK pada setiap periode, baik itu Periode Revolusi Fisik (19451950), Periode demokrasi Liberal (19501959), Periode demokrasi Terpimpin (19591966), hingga Periode 1966sekarang.
Menurut salah satu fotografer kawakan BPK, Riyanto, semua fotofoto tersebut merupakan koleksi BPK yang hingga kini arsipnya masih tersimpan dengan baik. Sementara untuk displai foto dan penempatan panel museum dirancang oleh tenaga ahli dari ITB sehingga suasana di dalam museum ini tidak terasa kaku dan melelahkan pengunjung.
Pada dinding lain, terdapat foto-foto profil
para pimpinan BPK dari awal hingga sekarang. Sebagian besar foto masih berwarna hitam putih sehingga memberikan kesan yang kuat bahwa pengunjung tengah berada dalam suatu museum, bukan ruang pameran.
di ruangan ini juga terpampang sebuah lukisan batik yang besar berukuran 275 cm X 690 cm yang berjudul Tri dharma Artasantosa. Lukisan yang dibuat oleh salah satu empu keraton yang juga dikenal sebagai pelukis, Kuswaji (almarhum) ini, menggambarkan misi dari tugas konstitusional BPK.
nah, bila Anda berlibur ke Magelang, jangan lewatkan berkunjung ke museum ini. untuk melihatlihat koleksi yang ada Anda sama sekali tidak dipungut bayaran alias gratis. Ayo, tunggu apa lagi. bd
Seragam BPK tempo doeloe
56 - 57 TEMPO DULU.indd 57 6/24/2011 4:22:55 PM
58 Warta BPKMEI 2011
REFORMASI BIROKRASI
58 Warta BPK
jabat struktural itu akan dialihtugaskan pada jabatan fungsional pemeriksa, mulai dari Ketua Tim Pemeriksa, Pengendali Teknis Pemeriksaan, sampai Pengendali Mutu Pemeriksaan.
Pelaksanaan kebijakan ini dilakukan secara bertahap. Dimulai pada level terbawah, yaitu eselon IV kemudian eselon III. Sehingga nantinya, pekerjaan struktural yang biasa ditangani oleh pejabat stuktural eselon IV akan diambil alih pejabat struktural eselon III. Pada akhirnya lengkap pekerjaan struktural lebih pada sisi manajerial sumberdaya yang akan dipegang oleh pejabat eselon I dan eselon II.
“Selama ini, yang melaksanakan fungsi pemeriksaan itu adalah dari anggota tim, ketua tim, pengendali teknis, dan pengendali mutu. Peran ini sebenarnya dapat dilaksanakan secara mandiri tanpa fungsi struktural. Karena, ketika pegawai struktural (eselon III dan eselon IV) itu bekerja, fungsi dia sebenarnya sebagai pengendali teknis, ketua tim, atau pengendali mutu. Jadi, tanpa intervensi jabatan struktural pun sebenarnya fungsi pemeriksaan ini dapat berjalan,” papar Plh Kabiro
SDM Erwin Miftah.Dengan penghapusan jabatan
struktural eselon III dan IV, akan ada perubahan dalam hal fasilitas yang sebelumnya diterima oleh jabatan eselon III dan IV seperti penyediaan rumah jabatan (untuk jabatan struktural) di perwakilan BPK. Namun, dari sisi remunerasi akan ada kenaikan dibandingkan dengan sebelumnya.
“Namun, nanti ada semacam ketentuan peralihan. Misalnya, selama setahun sejak dibebaskannya para pegawai yang menjabat eselon III dan IV, mereka masih boleh menikmatinya. Setelah itu, akan dicarikan solusi yang tidak merugikan mereka,” jelasnya.
Rencananya, kebijakan ini mulai dijalankan pada 2011 dengan diawali sosialisasi. Setelah itu, pegawai yang memegang jabatan struktural eselon IV dialihtugaskan ke jabatan fungsional. Dengan demikian, jabatan struktural kepala seksi diurut teknis pemeriksaan akan dikosongkan.
Hal yang sama juga akan diterapkan pada pegawai yang memegang jabatan struktural eselon III. Untuk jabatan eselon III, rencananya akan mulai dijalankan pada tahun 2012 nanti. Namun, semuanya akan terlebih dahulu dilihat proses restrukturisasi terhadap jabatan eselon IV.
Sebelum itu, perlu dilakukanrevisi Surat Keputusan (SK) Sekjen No.39/2007. Pasalnya, dalam SK tersebut terdapat Jabatan Fungsional Auditor dengan struktur organisasi yang saat ini masih berlaku. Selain itu, (terkait restrukturisasi ini) akan disusun petunjuk teknis yang saat ini sudah dalam tahap finishing.
Jika semuanya sudah dilakukan, secara struktur organisasi, dengan pemberlakuan kebijakan restrukturisasi jabatan eselon IV dan eselon
PolA pikir dan budaya kerja birokrasi yang efisien, efektif, produktif dan profesional dalam kerangka
reformasi birokrasi mulai menjalar ke Auditorat Keuangan Negara (AKN) di Kantor Pusat dan Perwakilan BPK. Salah satunya restrukturisasi jabatan struktural di bisnis utama BPK itu. Hal ini sejalan dengan slogan reformasi birokrasi “Hemat Struktur, Kaya Fungsi”.
landasan hukum yang paling tinggi terkait dengan kebijakan ini adalah UU No. 15/2006. Salah satunya berbunyi, BPK memiliki wewenang untuk membina jabatan fungsional pemeriksa. Wewenang ini dapat membuat BPK leluasa dalam menjalankan restrukturisasi ini sehingga sejalan dengan peraturan, tantangan zaman, dan rencana strategis (renstra) terbaru.
Selain UU No. 15/ 2006, landasan yuridis lainnya adalah Peraturan BPK No. 4/2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan & RB) No.17/2010 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya. Kemudian Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal BPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.1/PB/XXIII.2/12/2010 dan No.24/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pemeriksa dan Angka Kreditnya.
Restrukturisasi ini berupa peniadaan jabatan struktural eselon IV dan III yang berada dalam lingkungan kerja AKN Kantor Pusat dan di Perwakilan BPK. Nantinya, jabatan struktural yang ada di sana hanya pada level eselon I dan eselon II.
Saat ini, jabatan Kepala Seksi (Kasie) dan Kepala Subauditorat (Kasubaud) masih terdapat dalam struktur organisasi BPK pada AKN dan BPK Perwakilan. Nantinya jabatan tersebut akan dikosongkan (tidak diisi oleh pejabat struktural yang bersangkutan) dan kemudian ditiadakan (dihapus di struktur orang BPK). Pe
Pemeriksa Lebih Fokus Tanpa Beban Struktural
Erwin Miftah
58 - 59 reformasi birokrasi.indd 58 6/24/2011 4:23:33 PM
59Warta BPK MEI 2011 59Warta BPK
III, pejabat eselon I dan eselon II di AKN akan langsung membawahi apa yang dikenal sebagai Tim Pemeriksa Mandiri, yang terdiri dari Anggota Tim, Ketua Tim, Pengendali Teknis, dan Pengendali Mutu. Hal yang sama juga berlaku di Perwakilan BPK, di
mana dari tataran teknis pemeriksaan, Kepala Perwakilan BPK langsung membawahi Tim Pemeriksa Mandiri.
Dengan restrukturisasi ini, jabatan struktural lebih ramping, dan fungsinya lebih diberdayakan. Diharapkan, peme riksa juga lebih fokus dan
berki nerja lebih baik. Karena dalam melakukan pekerjaan pokoknya, mereka tidak lagi mengurusi manajemensumberdaya, namun hanya fokus pada tugas pemeriksaan.
Dari JFA ke JFPDengan restrukturisasi jabatan
eselon III dan IV, ada peralihan konsep dari Jabatan Fungsional Auditor (JFA) ke Jabatan Fungsional Pemeriksa (JFP), seiring dengan perubahan landasan yuridis yang berlaku.
landasan hukum JFA mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19/1996 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, serta Keputusan Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keua ngan, dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 10/1996, Nomor 49/SK/S/1996, dan Nomor KEP386/K/1996 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya.
Sementara landasan hukum JFP mengacu pada Peraturan BPK No 4 Tahun 2010, (Permenpan & RB) No.17/2010 dan Peraturan Bersama Sekretaris Jenderal BPK dan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.1/PB/XXIII.2/12/2010 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya.
Ada beberapa perbedaan dan perubahan yang mendasari peralihan dari JFA ke JFP. Beberapa poin pen tingnya terletak pada struktur jabatan dan kepangkatan, besaran renumerasi yang diberikan, jenjang karier, dan ukuran kompetensi yang diterapkan. AnD
58 - 59 reformasi birokrasi.indd 59 6/24/2011 4:23:33 PM
60 Warta BPKMEI 2011
Undang-undang Intelijen ini diperlukan sejalan dengan perubahan, perkembangan situasi dan kondisi
lingkungan strategis dimana diperlukan adanya deteksi diri terhadap berbagai bentuk dan sifat ancaman bai dari dalam negeri maupun luar negeri yang bersifat kompleks serta memiliki spektrum yang sangat luas.
Intelejen Negara yang profesional sangatlah diperlukan utamanya untuk mencegah terjadinya pendadakan dari berbagai ancaman, yang tentunya dengan tidak mengabaikan nilainilai demokrasi dan HAM.
Trauma terhadap tindakan represif pada masa lalu, serta adanya potensi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menghantui, membuat sejumlah kalangan aktivis, akademisi, cendekiawan dan kelompok prodemokrasi harus ekstra hatihati.
Adanya kewenangan khusus yang diberikan kepada Intelijen Negara untuk melakukan intersepsi komunikasi dan pemeriksaan aliran dana, tentunya akan menambah waktu pembahasan agar diperoleh suatu rumusan pasal yang tidak tergantung dengan HAM dan asas praduga tak bersalah.
Berdasarkan analisa dari berbagai diskusi, baik yang diprakarsai pemerintah maupun lembaga nonpemerintah, terhadap perlu tidaknya UU Intelejen, selalu didapat kesimpulan yang menyatakan bahwa untuk membentuk negara yang kokoh, kuat dan berwibawa diperlukan UU itu.
Sebaliknya, bila sudah mulai menyentuh pada substansi isi UU, bisa dipastikan keinginan untuk mewujudkannya masih memerlukan proses yang panjang. Adanya perbedaan sudut pandang atau penafsiran tentang keberadaan, kewenangan, tugas, fungsi, kewajiban dan segala asesoris lainnya yang ada dalam RUU itu, telah menjadi rintangan tersendiri. Akibatnya, realisasi dan implementasi UU yang samasama diyakini sangat diperlukan ini menjadi terhambat.
Seperti apa yang dinyatakan oleh
RUU Intelijen, Kebutuhan atau Trauma RepresifSekalipun banyak tokoh masyarakat yang menyetujui adanya Undang Undang Intelijen, hingga saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) yang tengah dibahas di Komisi I DPR itu terus menuai kritik dari berbagai kalangan.
Direktur Eksekutif Seven Strategic Studies Mulyana W. Kusuma, bahwa naskah terakhir RUU Intelijen masih tidak sesuai harapan.
Dia bahkan membandingkan dengan naskah RUU Intelijen pada 2002. Menurut dia, RUU itu jauh lebih menjelaskan fungsi intelijen sehingga bisa dijalankan. Sementara, RUU Intelijen terakhir yang merupakan inisiatif DPR malah membuat tidak bisa menjalankan operasional mereka.
“Di satu sisi, efektivitas harus terjamin, di sisi lain harus ada ramburambu agar prinsip rule of law itu ditegakkan, karena itu soal pengawasan internal dan eksternal men
jadi bagian yang sangat penting,” tegasnya.
Mulyana menambahkan setidaknya ada tiga hal yang dibutuhkan dalam menciptakan UU Intelijen negara berwawasan ‘The Rule of Law’. Pertama, tidak berpotensi melanggar hak hidup, hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, hak sama di mata hukum, dan hak kemerdekaan berpikir, berkeyakinan dan beragama.
Kedua, perlu ditegaskan prinsipprinsip pembatasan dan pengurangan hak yang tidak membahayakan esensi hak itu sendiri. “Semua klausul pembatasan harus ditafsirkan secara te
HUKUM
Mulyana W. Kusuma
istim
ewa
60 - 62 hukum.indd 60 6/24/2011 4:24:25 PM
61Warta BPK MEI 2011
gas dan ditujukan untuk mendukung hakhak dan tidak boleh dilakukan secara sewenangwenang,” tegasnya.
Ketiga, adanya pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi intelijen, baik secara internal, pengawasan eksekutif dan legislatif. “Pengawasan terutama diarahkan terhadap pemenuhan asas profesional, kerahasiaan, netral, objektif, koordinatif, integratif,” katanya.
Namun, kenyataannya, isi RUU itu sebagian besar hanya mengatur me ngenai kewenangan personil atau para agen intelijen, dalam bertindak. Padahal saat ini, keberadaan sebuah UU seharusnya juga mengatur halhal yang menyangkut dampak, efek dan tidak lagi bersifat multitafsir.
Ketua Badan Pengurus SETARA Institut Hendardi juga melihat adanya kejanggalankejanggalan dalam RUU itu. Kegagalan itu antara lain, RUU Intelijen yang tengah dibahas DPR tidak merumuskan akuntabilitas badan intelijen itu sendiri. Oleh karena itu, dalam RUU tersebut harus ada tambahan pasalpasal yang mengatur pengawas eksternal. “Badan pengawas eksternal intelijen itu harus masuk dalam RUU Intelijen Negara,” tegasnya.
Pengawas eksternal itu, tambahnya, bisa dilakukan parlemen, pengadilan, dan badan pengawas eksternal. Di parlemen, sebaiknya dibentuk komisi khusus yang menangani masalah intelijen dan keamanan nasional. Sementara pengadilan menjadi penting dilibatkan karena menyangkut perlindungan HAM dan penegakan hukum.
Adapun, badan pengawas eksternal bisa juga dibentuk dan diberi kewenangan melakukan investigasi jika ada penyimpangan. Hasilnya dilaporkan ke parlemen. Adanya pengawas eksternal ini, diharapkan badan intelijen negara semakin akuntabel dan setiap tugas serta kerjanya bisa diper
tanggungjawabkan ke publik. Pakar kriminologi Universitas
Indonesia Muhamad Mustafa lebih detail mengemukakan penolakannya. Menurut dia, penguatan intelijen negara tidak dapat dilakukan dengan materi yang tercantum di dalam RUU Intelijen saat ini. Selain masih bermakna ganda, cetak biru fungsi intelijen negara masih bertabrakan dengan tugas kepolisian di dalam negeri.
“Perlu keterlibatan ahli bahasa di dalam memberikan makna,” ujarnya.
Mustafa mengatakan fungsi intelijen harus ditekankan kepada ancamanancaman dari luar negeri. Dia mencontohkan intelijen Indonesia
sering kali kebobolan mengetahui nasibnasib pekerja di luar negeri yang dianiaya majikan mereka. Padahal, ciri intelijen yang baik adalah mengetahui halhal tersebut.
Pada satu sisi, Mustafa menilai wewenang pemeriksaan intensif 7 x 24 jam cukup berada di tangan aparat kepolisian dan tidak perlu diberikan kepada intelijen. Bagi dia, urusan keamanan dalam negeri cukup berada di tangan Polri.
Sebaliknya, dia menyetujui fungsi penyadapan yang diperlukan bagi badan intelijen. Dia pun menentang
adanya izin pengadilan bagi praktik penyadapan oleh intelijen. Pasalnya, di dalam menjalankan fungsi utama memberi masukan informasi kepada pembuat kebijakan intelijen sering kali harus melanggar hukum.
Menyangkut rekrutmen, Mustafa mempertanyakan rekrutmen atau penerimaan agen intelijen di dalam RUU yang ditargetkan rampung Juli 2011 itu. Menurut dia, transparansi di dalam penerimaan sama saja mementahkan fungsi intelijen.
“Agen ini adalah orangorang yang tidak bisa dibuka di depan publik. Bagaimana ia bisa bekerja kalau identitasnya diketahui?” imbuhnya.
Sekalipun di sanasini masih terjadi kontroversi, Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y. Thohari tetap beranggapan UU Intelijen mutlak perlu karena hal itu akan berperan dalam menentukan kebijakan negara ke depan.
Dia sepakat bila aturan soal intelijen tersebut harus relevan baik secara ideologis maupun praktis dalam menciptakan keamanan di Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum.
Menurut dia, kekosongan UU Intelijen ini sebenarnya terjadi pada saat pembahasan soal sistem keamanan nasional berhenti pada 2004,
Demo menolak RUU intelijen
istim
ewa
60 - 62 hukum.indd 61 6/24/2011 4:24:25 PM
62 Warta BPKMEI 2011
ketika DPR dan Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan UU tentang kepolisian, pertahanan nasional, dan TNI. Itulah sebabnya dia sangat setuju bila perumusan dan pembahasan UU Intelijen dilanjutkan kembali.
“Kita memerlukan sebuah Badan Intelijen yang kuat, efektif tapi menjunjung tinggi hak azasi manusia. Itulah kenapa harus ditopang oleh sebuah landasan hukum yang kuat. Namun demikian aturan soal intelijen tersebut harus relevan, baik secara ideologis mapupun praktis dalam menciptakan keamanan di Indonesia,” ucapnya.
Pakar hukum tata negara Yenti Garnasi memandang perundangan intelijen yang saat ini berlaku, yakni Keputusan Presiden No. 39 Tahun 2009, masih rawan dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa negara atau presiden. Menurut dia, hal ini sangat berbahaya karena perundangan ini belum diatur dalam UU khusus intelijen .
Namun, yang menjadi pertanyaan, apakah UU Intelijen ini perlu buat masyarakat? Lantas apa masyarakat juga harus tahu bahwa saat ini pemerintah sedang mendorong untuk membuat aturan ini? Atas pertanyaanpertanyaan itulah, Yenti menegaskan perlunya UU Intelijen ini mempertimbangkan rasa keadilan rakyat.
“Jadi itu memang harus memenuhi kepentingan rakyat dan sesuai apa yang dibutuhkan masyarakat.” tegas Yenti.
Selain itu, adanya UU ini nantinya harus benarbenar menjadi solusi bagi masalahmasalah dalam negeri maupun luar negeri.
“UU intelijen harus ada dan bisa menjaga keutuhan negara, baik di dalam atau luar. Intelijen bukan bergerak setelah ada sesuatu. Inilah bedanya dengan aparat penegak hukum. Artinya, peraturan yang menau ngipun harus berbeda,” ujar Yenti yang juga ahli dibidang pencucian uang itu .
Secara historis dia menjelaskan 2 tahun menjelang kemerdekaan In
donesia, tepatnya 1943, lembaga intelijen sudah ada. Ini berarti untuk merdeka membutuhkan intelijen. Bahkan, pada masa Gajah Mada (Mahapatih Kerajaan Majapahit) sudah dikenal adanya telik sandi, Artinya, saat itu masyarakat membutuhkan. Hanya saja keberadaan telik sandi itu tidak berada di bawah peraturan atau perundangan. Hal ini berbahaya sekali dan bisa dimanfaatkan penguasa.
Di sisi lain, Yenti menambahkan pembentukan UU Intelijen ini seyogyanya memang bukan atas dorongan yang sematamata mengacu pada kondisi isu yang saat ini muncul atau untuk kepentingan politik 2014. Ke depan, UU Intelijen ini sebaiknya dapat mengatur kinerja intelijen, bisa
mengkoordinasi intelijenintelijen di berbagai institusi.
Hal senada diungkapkan Direktur Jenderal Peraturan PerundangUndangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Wahiduddin Adam. Dia menegaskan adanya UU ini di Indonesia justru akan lebih terjamin posisi pengaturan hak dan kewajiban intelijen Polri, TNI, kejaksaan, kementerian/lembaga, sehingga tak multitafsir.
Menurut Wahiduddin, selain sebagai alat kontrol sosial, UU Intelijen juga memperjelas tugas pokok intelijenintelijen di masingmasing
institusi pemerintah. Tak hanya itu, UU juga mengatur secara jelas sanksi bagi yang melanggarnya. “Ada sanksi terhadap aparat intel yang menyalahgunakan kekuasaan, atau membocorkan rahasia yang seharusnya dia jaga. “ katanya.
Sementara itu menanggapi kontroversi RUU Intelijen, khususnya menyangkut penyadapan, Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD mengatakan memang ada instansi penegak hukum yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk melakukan penyadapan. Namun, penyadapan itu harus ditentukan melalui UU, bukan dengan peraturan pemerintah.
“Kita lihat nanti isi undangundangnya, dari kewenangan penyadapan
itu eksesif atau tidak dan bisa melanggar konstitusi atau tidak,” kata Mahfud .
Jika UU tersebut sudah disahkan, kata Mahfud, masyarakat yang merasa hak konstitusionalnya dilanggar bisa mengajukan gugatan ke MK.
“Tetapi prinsipnya negara itu boleh melakukan penyadapan asal diatur UU termasuk UndangUndang Intelijen, termasuk juga bisa dilakukan oleh UndangUndang Kominfo kalau Menkominfo mau memasukkan, termasuk juga oleh UndangUndang KPK itu boleh saja,” katanya. BD
HUKUM
Demo menolak RUU intelijenist
imew
a
HUKUM
60 - 62 hukum.indd 62 6/24/2011 4:24:25 PM
63Warta BPK MEI 2011
Laporan perkembangan Key National Indicators (KnI) dan berbagai konsep terkait dengan hal itu, serta peran
lembaga pemeriksa dalam pemeriksaan KnI, menjadi pembahasan utama pada pertemuan tersebut.
Hasil dari pertemuan ini meliputi dua hal. Pertama, persetujuan atas rencana kegiatan 20112012. Kedua, persetujuan atas tiga subproyek KnI, dan tuan rumah pertemuan berikutnya di riga, Latvia, yang rencananya akan diselenggarakan pada april atau Mei 2012.
Dalam keikutsertaannya sebagai anggota KKnI WG, BpK mengirimkan delegasi yang diwakili oleh anggota III BpK Hasan Bisri sebagai ketua delegasi, Kepala Ditama revbang Daeng M. nazier, dan Kabiro Humas dan Luar negeri Bahtiar arief. Secara keseluruhan, peserta pertemuan ini mencapai 37 peserta dari perwakilan SaI di 16 negara anggota kelompok kerja InToSaI ini, tiga pengamat dan satu tamu undangan dari Global Reporting Initiative.
Dalam sesi acara, delegasi BpK berkesempatan mempresentasikan hal yang terkait dengan topik yang diangkat. Materi presentasi delegasi BpK disampaikan Kepala Ditama revbang BpK Daeng M. nazier.
Dalam presentasinya, diuraikan mengenai metodologi seleksi dalam penggunaan KnI untuk kegiatan Supreme audit Institution (SaI/BpK). Metodologi seleksi meliputi tiga kegiatan yaitu perolehan informasi mengenai KnI, penentuan criteria, dan penyeleksian dan penetapan KnI berdasarkan kriteria.
Catatan akhir meliputi pelajaran yang dapat diambil terkait mandat SaI dan peran dalam KnI, dan langkah ke depan berupa piloting dan implementasi metodologi seleksi serta perbaikan ke depan.
Sebagai latar belakang, Daeng menjelaskan mandat BpK untuk memeriksa keuangan negara, rencana pembangunan jangka menengah nasional (rpJMn) yang me
Peran Penting BPK Dalam Pertemuan INTOSAIPada 13-14 April 2011, bertempat di Helsinki, Finlandia, INTOSAI Working Group on Key National Indicators (Key National Indicator on Working Group/KNI WG) kembali menggelar pertemuannya yang keempat. Acara ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan ketiga KNI WG di Astana, Kazakhstan pada tanggal 7-8 April 2010.
muat KnI, pemeriksaan kinerja oleh BpK terkait dengan rpJMn.
Kerangka peran SaI dalam KnI meliputi empat pertimbangan yakni dasar hukum, kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, praktik terbaik, dan kebijakan SaI. Keempat pertimbangan untuk menentukan peran SaI dikaitkan dengan proses pemeriksaan dari perencanaan sam
pai dengan evaluasi pemeriksaan. Hasil yang didapatkan dalam per
temuan keempat KnI WG ini, bagi BpK dapat melakukan pengembangan pemeriksaan kinerja. Selain itu, BpK juga dapat mengembangkan metodologi seleksi serta knowledge base terkait KnI.
Di sisi lain, BpK bisa berperan aktif dalam pengembangan meto
INTERNASIONAL
Para delegasi Pertemuan ke-4 INTOSAI Working Group On Key National Indicators
63 - 65 internasional.indd 63 6/24/2011 4:24:58 PM
64 Warta BPKMEI 2011
INTERNASIONAL
dologi seleksi pada kerangka penggunaan KnI untuk aktivitas SaI. Juga, pengembangan knowledge base indikator nasional di Indonesia.
BpK sendiri menyampaikan usulan tindak lanjut hasil pertemuan keempat KnI WG itu. peran BpK dalam KnI WG untuk mengembangkan meto dologi seleksi dalam penggunaan KnI untuk aktivitas SaI. pengembangan metodologi tersebut merupakan salah satu dari tiga subproyek KnI WG untuk 2011.
peran yang dibutuhkan dalam pengembangan metodologi meliputi perumusan konsep seleksi dalam penggunaan KnI untuk aktivitas SaI. Hasil perumusan akan menjadi salah satu bagian dari white paper KnI yang akan disampaikan pada InToSaI ke21 di Beijing China pada 2013. Selain itu, BpK juga melakukan inisiatif pengembangan knowledge base atau pusat informasi indikator nasional berbasis website.
Pembentukan KNI WGKnI WG merupakan salah satu
kelompok kerja InToSaI yang dibentuk pada Kongres InToSaI ke19 di Mexico pada 2007. Kelompok kerja ini merupakan salah satu penjabaran dari tujuan ke3 rencana strategis InToSaI, yakni menyediakan informasi dan berbagi pengetahuan (knowl-edge sharing) di antara anggota InToSaI dan patner. Tujuannya, untuk melakukan evaluasi dan menyediakan bantuan dalam memperoleh pengetahuan yang terkait dengan sistem audit.
Tujuan KnI WG sendiri untuk mendukung peran badan pemeriksa di dalam menilai efisiensi dan keefektifan sumber daya negara. Di samping itu, untuk meningkatkan kredibilitas InToSaI di dalam arena internasional. Khususnya, di dalam perancangan dan pengendalian indikator utama nasional melalui berbagai cara.
Dalam jangka panjang, KnI WG mendorong suatu negara untuk meningkatkan efisiensi, keefektifan, transparansi, kepercayaan publik un
tuk menanggulangi korupsi dan menilai pengelolaan sumber daya demi kepentingan negara dan masyarakat. Di samping menjadi indikator untuk mengantisipasi krisis global yang kerap terjadi dan berimbas pula di
Indonesia.KnI WG memiliki 23 anggota
dan empat pengamat. Ketua KnI WG adalah badan pemeriksa atau SaI rusia (Accounts Cambers of Russian Federation). BpK bergabung sebagai
KnI WG terdiri dari kelompok kerja (working group), pengamat (observer), dan patner.
Kelompok KerjaKetua : accounts Chamber of the russian Federationanggota : SaI armenia, austria, Bulgaria, China, Denmark, Finlandia, Hongaria, Indonesia, Italia, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Meksiko, Selandia Baru, pakistan, polandia, Slovakia, afrika Selatan, Swiss, Ukraina, amerika Serikat.
Pengamat:Badan pemeriksa dari Belarus, Kanada, Kyrgyzstan, dan Moldova.
Patner:patner KnI WG terdiri dari lembaga dukungan administrasi dan organisasi internasional, sebagai berikut:
1) Lembaga Dukungan administrasi Lembaga administrasi Kepresidenan rusia Federal assemby of russioan Federation Biro Statistik rusia
2) organisasi Internasional organization for Economic Cooperation and Development (oECD) Bank Dunia persatuan Bangsa Bangsa (Un) Global Reporting Initiative
Struktur Organisasi KNI WG
Delegasi BPK Hasan Bisri, Daeng M Nazier dan Bahtiar Arif.
63 - 65 internasional.indd 64 6/24/2011 4:24:59 PM
65Warta BPK MEI 2011
anggota KnI WG pada 2008 dan mengikuti pertemuan kedua di Beijing tanggal 2123 april 2009, pertemuan ketiga di astana, Kazakhstan 78 april 2010, dan pertemuan keempat di Helsinki, Finlandia, 1314 april 2011.
KnI WG juga telah melakukan kerja sama dengan Organization of Economic Cooperation and Develop-ment (oECD) dan organisasi terkait lainnya. KnI WG dan oECD memiliki kesamaan perhatian dan kepentingan dalam pengembangan KnI.
Hal ini diperkuat dengan kondisi krisis ekonomi global saat ini yang sepertinya tidak terantisipasi oleh negaranegara, termasuk oleh SaInya. Keperluan dan kepentingan adanya suatu KnI bagi suatu negara terutama adanya krisis global saat ini, SaI melalui InToSaI WG mengambil inisiatif untuk mengembangkan pedoman terkait KnI.
Hasil penting dalam pertemuan pertama yakni terdapat misi KnI WG yaitu mendukung SaI dan InToSaI dalam mengembangkan dan menggunakan indikator kunci nasional di bidang ekonomi, ekologi, dan sosial baik tingkat nasional maupun internasional.
Juga penentuan sasaran KnI WG di antaranya peningkatan kewenangan InToSaI di arena internasional dalam perancangan dan penggunaan indikator kunci nasional dan supranasional. Selain itu, membangun website yang telah dibuat oleh BpK rusia http://www.ach.gov.ru/en/intosaikni.
pertemuan kedua berlangsung pada 21–23 april 2009 di Beijing, China. pertemuan dihadiri oleh 15 anggota, satu pengamat, dan satu organisasi internasional. Hasil pentingnya adalah penerimaan penggunaan KnI oleh SaI dalam menilai upaya pemerintah mengatasi krisis dan persetujuan ‘Glossary KnI’ yang dibuat oleh delegasi SaI amerika Serikat (US Gao) diubah menjadi Guide to Terms and Concepts.
pertemuan ketiga pada 7–8 april
2010 di astana, Kazakhstan. pertemuan dihadiri oleh 13 anggota dan satu pengamat. Hasil pertemuan ketiga meliputi persetujuan atas konsep white paper, knowledge base, dan penunjukkan tuan rumah pertemuan keempat di Helsinki, Finlandia.
Delegasi BpK, selain menghadiri pertemuan KnI WG ke4, juga me
nyempatkan bertemu dengan Duta Besar rI untuk Finlandia Harry purwanto. Dalam pertemuan informal itu dibicarakan banyak hal. Termasuk informasi umum mengenai Finlandia, juga terkait dengan dampak krisis keuangan global terhadap ekonomi, keuangan, dan perbankan di negara tersebut. aNd
Delegasi BPK berdiskusi dengan delegasi Finland dan South Africa.
Ketua Delegasi BPK bersama Auditor General Finland Sekretaris KNI WG SAI Rusia dan Deputi Auditor General South Africa.
63 - 65 internasional.indd 65 6/24/2011 4:25:00 PM
Rapat Anggota IAI KASP V-2011
dan Dialog Pengelolaan
Keuangan Negara Tema: “Peningkatan Nilai Guna Informasi Keuangan Negara
Menuju Indonesia yang Maju dan Mandiri”
Informasi: Triana MienarsihIKATAN AKUNTAN INDONESIA KOMPARTEMEN AKUNTAN SEKTOR PUBLIKGrha Akuntan, Jl. Sindanglaya No. 1, Menteng, Jakarta Pusat 10310Telp. (021) 319 04232 ext. 109/211, Fax. (021) 724 5078Web: www.iaiglobal.or.id — Email: [email protected]
Rapat anggota merupakan pertemuan akbar seluruh ang-gota IAI KASP yang dilaksanakan setiap tiga tahun sekali.
Kegiatan ini akan diikuti oleh akuntan yang beraktivitas di sektor publik, baik di instansi pemerintah pusat dan daerah, BUMN/BUMD, dan lembaga non profit lainnya di seluruh Indonesia.
Rapat Anggota V IAI KASP akan dirangkai dengan dialog se luruh pengelola keuangan negara/daerah untuk merumuskan solusi terhadap semua permasalahan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Dialog pengelolaan keuangan negara ini tidak hanya akan memberikan wawasan, pengetahuan praktis dan informasi terkini bagi para pengelola keuangan dalam melaksanakan tugasnya, tetapi memberikan alternatif solusi untuk secara bersama-sama menata penge-lolaan keuangan negara menjadi lebih baik.
Keynote Speaker I Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI:Tema: Peran BPK dalam meningkatkan peran birokrasi untuk
me manfaatkan informasi keuangan negara menuju Indonesia yang maju dan mandiri.
Keynote Speaker II Menteri Dalam Negeri RI:Tema: Peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Mening-
kat kan nilai guna informasi keuangan menuju Indonesia yang maju dan mandiri.
Dialog Pengelolaan Keuangan Negara:Dialog I : Seberapa Kompetenkah Anda Mengelola Keuangan
Negara?Dialog II : Pusingnya Pemda Menyusun Laporan Pertanggung-
jawab an
Dialog III : Sudahkan Anda Memanfaatkan Informasi Keuang-an dalam Laporan Keuangan Anda?
Dialog IV : Siapkan Anda Masuk Penjara Apabila Salah Menge-lola Keuangan Negara?
Pembicara antara lain: Anggota DPR RI dan DPRD Propinsi DKI Jakarta Gubernur Propinsi Jawa Barat Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi Kementerian Keuangan, Kementerian Pendayagunaan Apa-ratur Negara, BAPPENAS
dll.
Rapat Anggota:Agenda:*1. Pertanggungjawaban Pengurus IAI KASP periode 2008 -
20112. Pemilihan Pengurus Baru
*) Bagi anggota yang pernah terdaftar sebagai anggota IAI KASP namun tidak aktif dapat melakukan registrasi ulang anggota
Waktu dan Tempat:Selasa-Rabu, 5-6 Juli 2011 Aula Gandhi Gedung BPKP PusatJl. Pramuka No. 33 Jakarta Timur 13120
BPK Agar Audit Investigasi Pembelian MA-60
DPD Usulkan Pengiriman TKI Hanya Laki-Laki
JAKARTA: Kalangan anggota DPR meminta BPK melaku-kan audit investigasi atas PT Merpati Nusantara Airlines terkait pembelian pesawat MA-60 dari China. Audit itu di-pandang perlu karena DPR belum memperoleh penjelasan rinci dari manajemen Merpati mengenai kronologis dan pen-anggung jawab pembelian selama berlangsungnya audiensi pada awal pekan lalu.
Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI dari Fraksi Partai Golkar Harry Azhar Aziz di Jakarta Sabtu (14/5). Menurut dia, pelaksanaan audit ini sudah menjadi keputusan Komisi XI.
“Kami sudah mengirimkan surat resmi kepada BPK untuk melangsungkan audit khusus pos subsidiary loan agreement [perjanjian penerusan pinjaman] MA-60. Kami menunggu respons BPK secepatnya,” kata Harry seperti dikutip Kompas,
16 Mei 2011. Dia menjelaskan Komisi XI belum puas meski telah
melaksanakan dua kali rapat dengar pendapat dengan manajemen Merpati, kementerian BUMN, dan kementerian keuangan. Selama rapat, Harry dan anggota Komisi XI lain-nya sudah meminta penjelasan secara detail soal kronologi dan mekanisme pembelian. Namun, pemerintah dan Merpat belum bisa memberikan jawaban secara rinci.
Di sisi lain, Komisi XI justru menemukan sejumlah ke-janggalan saat mendengarkan penjelasan dari manajemen Merpati, di antaranya keputusan membeli 15 pesawat di saat keuangan Merpati sedang bangkrut. Padahal, belum ada persetujuan dari DPR serta dugaan penggelembungan harga didasarkan pada laporan resmi lembaga sosial ataupun in-formasi resmi dari negara lain. DR
JAKARTA: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mengusul-kan agar tenaga kerja Indonesia yang dikirim ke luar negeri seluruhnya laki-laki sebagaimana yang dilakukan oleh India dan Banglades mengingat masih rendahnya perlindungan terhadap tenaga kerja wanita.
Wakil Ketua Komite III DPD Ahmad Jajuli mengatakan usulan tersebut akan disampaikannya pada masa sidang ke-IV tahun ini. Selain masalah TKI, DPD juga akan membahas RUU tentang sistem Peradilan Pidana Anak, RUU tentang Perguruan Tinggi dan sejumlah RUU lainnya pada sidang tersebut.
Menurut dia, pelaksanaan UU Nomor 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di luar negeri belum memberikan perlindungan yang maksimal terhadap tenaga
kerja, terutama tenaga kerja wanita Indonesia (TKW). Kondisi itu, ujarnya, disebabkan Undang-undang itu ti-
dak bisa memastikan bahwa TKW yang dikirim benar-benar memiliki spesifikasi tertentu selain tidak mendapatkan pembelaan hukum yang memadai dari pemerintah.
“Kita bisa meniru India dan Banglades yang tidak men-gizinkan tenaga kerja yang dikirim itu wanita. Seharusnya laki-laki sebagai tulang punggung ekonomi menjadi priori-tas,” ujarnya pada satu acara silaturahim Komite III DPD dengan wartawan seperti dikutip Bisnis.com, belum lama ini.
Menurut dia, kalaupun usulan seluruh TKI yang dikirim wanita, pihaknya akan mengupayakan pengurangan secara bertahap pengiriman TKW ke negara-negara lain. DR/lIF
JAKARTA: Hingga April 2011, total utang pemerintah mencapai Rp1.697,44 triliun, naik Rp2,81 triliun dari bulan sebelumnya Rp1.694,63 triliun.
Jumlah utang meningkat seiring dengan banyaknya utang-utang baru yang diperoleh pemerintah. “Iya banyak utang-utang baru,” kata Dirjen Pengelolaan Utang kementerian Keuangan Rahmat Waluyanto di Jakarta seperti dikutip Seputar Indonesia , belum lama ini.
Namun, dia tidak merinci lebih detil utang-utang baru itu. Berdasarkan data Dirjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan, bila dibandingkan dengan jumlah utang pada Desember 2010 sebesar Rp1.676,85 triliun, jumlah utang pada April 2011 bertambah Rp20,59 triliun.
Jika dihitung dalam denominasi dolar AS, jumlah
utang pemerintah hingga April 2011 mencapai US$197,97 miliar. Nilai itu naik dibandingkan dengan Maret 2011 sebesar US$194,58 miliar. Sementara akhir tahun lalu, Ditjen Pengelolaan Utang mencatat utang pemerintah sebesar US$186,5 miliar.
Berdasarkan data itu, utang pemerintah terdiri dari pinjaman sebesar US$69,49 miliar dan surat berharga US$128,49 miliar.
Pinjaman pemerintah di antaranya adalah pinjaman bilateral sebesar US$42,98 miliar, multilateral US$23,18 miliar, pinjaman komersial US$3,21 miliar, supplier US$60 juta, dan pinjaman dalam negeri US$60 juta. Untuk jumlah total surat utang yang belum dilunasi hingga April 2011 mencapai US$128,49 miliar, naik dari 2010 sebesar US$118,39 miliar. DR
Total Utang Pemerintah Naik Rp2,81 triliun
67Warta BPK MEI 2011
LINTAS PERISTIWA