Upload
gembong-van-beethoven
View
48
Download
4
Embed Size (px)
DESCRIPTION
nbmk
Citation preview
1
KATA PENGANTAR
KEPALA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BEA DAN CUKAI
Sebagai bagian dari proses belajar mengajar yang berlangsung di Pusdiklat Bea dan
Cukai, kebutuhan akan modul yang mudah dan dapat dipelajari oleh para peserta Diklat
Teknis Substantif Dasar (DTSD) adalah sangat mendesak diperlukan.
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut di atas, maka disusunlah Modul Ketentuan
Barang Larangan dan Pembatasan (KBLP) untuk Kepentingan Perlindungan Bidang
Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup.
Rangkuman yang dijadikan dasar pembuatan modul terdiri dari berbagai ketentuan
dan peraturan yang sedang dan masih berlaku antara lain diambil dari Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2006 tanggal 15 Nopember 2006 tentang Perubahan atas Undang Nomor
10 Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2007 tanggal 15 Agustus 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 1995 tanggal 30 Desember 1995 tentang cukai, dan Peraturan Pemerintah RI, Surat
Keputusan Menteri Keuangan RI, Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai, dan
aturan-aturan lain yang berkaitan dengan topik bahasan dalam modul ini.
Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi
sehingga modul ini dapat disajikan. Kami menyadari akan keterbatasan prasarana dan sarana
penunjang dalam pembuatan modul ini, karena itu kami harapkan saran-saran dan kritik dari
pihak yang berkepentingan akan modul ini, yang nantinya akan dapat menyempurnakan
modul ini.
Jakarta, Nopember 2007
Kepala Pusdiklat Bea dan Cukai
ttd.
Endang Tata NIP 060044462
2
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar ...................................................................................................................... i
Daftar Isi ............................................................................................................................... ii
MODUL
KETENTUAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN (KBLP)
UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP
1. Pendahuluan ............................................................................................................... 1
1.1. Deskripsi Singkat ................................................................................................ 1
1.2. Tujuan Pembelajaran Umum .............................................................................. 3
1.3. Tujuan Pembelajaran Khusus ............................................................................ 3
1.4. Petunjuk Pembelajaran ....................................................................................... 3
2. Kegiatan Belajar (KB) 1 .............................................................................................. 4
Narkotika …………………...................................................................................... 4
2.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh ......................................................................... 4
2.2. Latihan ..……………………………………………………………….……… 7
2.3. Rangkuman ..………………………………………………………….……… 8
3. Kegiatan Belajar (KB) 2 ............................................................................................... 9
Psikotropika ….…..………............……....................………………….….……... 9
3.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh ........................................................................ 9
3.2. Latihan …..……………………………………………………………….…… 12
3.3. Rangkuman ……..………………………………………………….………… 12
3
4. Kegiatan Belajar (KB) 3 .............................................................................................. 13
Prekursor .............…..……..……......……………....................………….……... 13
4.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh ........................................................................ 13
4.2. Latihan ………………………………………………………………………… 15
4.3. Rangkuman …………………………………………………………………… 15
5. Kegiatan Belajar (KB) 4 .............................................................................................. 17
Sediaan Farmasi, Obat Tradisional dan Alat Kesehatan ................................... 17
5.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh ........................................................................ 17
5.2. Latihan ………………………………………………………………………… 21
5.3. Rangkuman …………………………………………………………………… 21
6. Kegiatan Belajar (KB) 5 ........................................................................................... 23
Makanan dan Minuman Beralkohol ................................................................... 23
6.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh ..................................................................... 23
6.2. Latihan ………………………………………………………………………… 27
6.3. Rangkuman …………………………………………………………………… 28
7. Kegiatan Belajar (KB) 6 ............................................................................................. 29
Pencemaran Lingkungan Hidup ............................................................................... 29
7.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh ........................................................................ 29
7.2. Latihan ………………………………………………………………………… 40
7.3. Rangkuman …………………………………………………………………… 40
4
8. Test Formatif ……………………………………………………………………… 42
9. Kunci Jawaban Test Formatif …………………………………………………….. 45.
10. Umpan Balik dan Tindak Lanjut ……..………………………………………… .. 45
11. Daftar Pustaka ………....………………………………………………..…….....… 46
5
MODUL
KETENTUAN BARANG LARANGAN DAN PEMBATASAN (KBLP)
UNTUK KEPENTINGAN PERLINDUNGAN BIDANG KESEHATAN
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN HIDUP
3. Pendahuluan
1.1.Deskripsi Singkat
Maraknya kasus penyelundupan dan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akhir-
akhir ini merupakan satu indikasi bahwa masalah penyalahgunaan narkotika dan
psikotropika telah mengancam generai muda kita. Hal demikian ini menuntut kita untuk
selalu waspada terhadap bahaya yang mengancam di lingkungan sekitar kita. Seperti
diketahui bahwa Indonesia telah merativikasi Konvensi PBB tentang pemberantasan
peredaran gelap narkotika dan psikotropika dengan UU NO. 7 tahun 1997. Sejalan
dengan kebijaksanaan pemerintah dalam menangani bahaya narkotika dan psikotropika
DJBC harus berperan aktif melakukan upaya pencegahan sesuai tugas dan fungsinya.
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai instasi yang bertugas paling depan baik di
darat, laut maupun udara mempunyai peran yang strategis dalam upaya pencegahan
peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Peran DJBC tidak saja terbatas pada upaya
pencegahan peredaran narkotika dan psikotropika secara ilegal, tetapi juga harus
melindungi masyarakat dari bahayanya.
Dengan teknologi yang semakin maju maka dalam mengolah atau menghasilkan suatu
produk akan lebih mudah dan waktu yang digunakan untuk menghasilkan barang itu juga
semakin singkat. Memang perkembangan teknologi mempunyai banyak dampak positif,
namun perkembangan teknologi juga bisa menimbulkan dampak negatif, penyalahgunaan
teknologi modern untuk hal- hal yang merugikan khalayak misalnya pembuatan bom atau
penggunaan bahan- bahan berbahaya yang dapat menimbulkan kerusakan alam maaupun
berbahaya bagi kehidupan manusia. Meningkatnya penggunaan bahan berbahaya sebagai
akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka penggunaan yang
menyimpang dapat berakibat ancaman terhadap kesehatan manusia/hewan/tumbuh-
tumbuhan dan merusak kelestarian lingkungan hidup, bahwa sehubungan dengan hal itu
6
maka untuk menghindari serta mengurangi resiko akibat tidak sesuainya penggunaan dan
peruntukkan bahan berbahaya maka impornya perlu dikendalikan dengan tetap
memperhatikan kelancaran arus barang. Memasuki era globalisasi dengan akan
dimulainya perdagangan bebas antar negara, tuntutan profesionalitas kinerja Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai semakin meningkat. Fungsi sebagai suatu badan yang
mengumpulkan pungutan untuk keuangan negara mungkin memang berkurang, namun
tugas utama seorang pegawai Bea dan Cukai tidaklah terpaku pada satu titik pokok yang
memang merupakan suatu dasar dibentuknya badan ini. Bea Cukai sebagai suatu lembaga
memiliki peranan yang sangat penting yang mungkin kurang disadari oleh masyarakat,
yaitu untuk melindungi masyarakat itu sendiri dari berbagai hal yang memiliki
kemungkinan untuk menciptakan kerusakan maupun membahayakan bagi lingkungan
masyarakat Indonesia pada khususnya. Sebagai gerbang pertama dari masuknya barang-
barang yang berasal dari luar negeri, pegawai Bea dan Cukai memiliki kewajiban untuk
memberlakukan peraturan dan perundang-undangan yang sesuai terhadap jenis barang
yang akan memasuki daerah pabean Indonesia.
Selain itu, sebagai fasilitator perdagangan internasional, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai menempatkan posisinya sebagai suatu organisasi yang memegang andil yang
menuntut suatu sikap profesional dalam diri setiap pegawainya. Lancar tidaknya
perdagangan atau arus lalu lintas barang sangat tergantung pada keahlian yang dimiliki
oleh seorang pegawai Bea dan Cukai.
Dalam hubungannya dengan bidang farmasi dan kesehatan, importasi barang-barang
farmasi seperti obat-obatan dan alat kesehatan sangat tinggi. Sekitar 80-90% obat-obatan
yang beredar di Indonesia berasal dari negara-negara asing. Bahkan, berdasarkan sumber
data lainnya, untuk obat-obatan yang diproduksi di dalam negeri sekitar 80% bahan
bakunya diimpor dari luar negeri.
Bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) yang berada
di bawah naungan Departemen Kesehatan, DJBC turut serta melakukan pengawasan
terhadap obat, bahan baku obat dan alat kesehatan yang akan beredar di Indonesia.
Perbedaan mendasar dari tugas Badan POM dengan DJBC itu sendiri adalah pada
perbedaan waktu dan letak di mana obat, bahan obat dan alat kesehatan itu berada. Tugas
utama dari Badan POM adalah mengawasi sediaan farmasi yang telah dan baru akan
7
beredar di dalam negeri. Sedangkan tugas DJBC adalah mengawasi, dalam hal ini,
sediaan farmasi yang akan memasuki wilayah Indonesia dan menetapkan peraturan dan
perundang-undangan yang berlaku bagi sediaan farmasi tersebut (diizinkan, dibatasi, atau
dilarang).
1.2. Tujuan Pembelajaran Umum (TPU)
Setelah mengikuti pembelajaran ini peserta diharapkan mampu melaksanakan dan
menjelaskan Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan (KBLP) untuk Kepentingan
Perlindungan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup atas pelaksanaan
penyelesaian pelanggaran Kepabeanan dan Cukai secara optimal.
1.3. Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)
Bahan ajar atau Modul Ketentuan Barang Larangan dan Pembatasan (KBLP) untuk
Kepentingan Perlindungan Bidang Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan Hidup ini
bermanfaat bagi peserta didik dan/atau peserta Diklat sebagai pedoman dalam mengikuti
ujian, evaluasi pembelajaran dan nantinya berguna bagi peserta DTSS I dalam
melaksanakan tugas dan pekerjaannya sewaktu bekerja sesuai bidang specialisasinya.
1.4. Petunjuk Pembelajaran
Baca dan pelajari modul ini dengan seksama serta teliti dan pada bagian berupa data,
definisi, pengertian, hal-hal yang dianggap penting agar dihafal dengan baik. Pelajari
terlebih dahulu sistematika penyajian modul, latar belakang, diskripsi singkat, tujuan
pembelajaran umum dan tujuan pembelajaran khusus.
Kerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar, dalam hal ada yang tidak dapat
difahami/dimengerti atas penjelasan, keterangan, data yang ada pada modul agar
dibuatkan catatan untuk ditanyakan kepada pengajar. Setiap akan belajar untuk mata
pembelajaran ini agar modul dibaca dan dipelajari, berdasarkan sistem pembelajaran KBK
(pembelajaran atau kuliah berbasiskan kompetensi), artinya sistem ini memacu peserta
diklat harus lebih aktif belajar, diskusi dan bertanya kepada pengajar, widyaiswara,
diruang pembelajaran untuk memandu diskusi sebagai moderatur atau fasilitator, untuk
memacu peserta diklat lebih maju dan kreatif.
8
4. Kegiatan Belajar (KB) 1
NARKOTIKA
2.1.Uraian, Contoh dan Non Contoh
Secara geografis Indonesia terletak diantara dua benua, yaitu Asia dan Australia dan
Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia, merupakan negara kepulauan yang terbesar di
dunia dengan 17.508 pulau. Indonesia juga memiliki garis pantai dan perbatasan yang
sangat panjang dan terbuka serta terletak relatif tidak jauh dari daerah penghasil opiun
terbesar di dunia yaitu "Segi Tiga Emas" (Laos, Thailand dan Myanmar) dan daerah
"Bulan Sabit Emas" (Iran, Afganistan dan Pakistan) serta tidak terlalu susah dicapai dari
tiga negara,Amerika Latin yang juga penghasil opium (Peru, Bolivia dan Colombia). Hal
ini merupakan potensi pasar yang besar untuk peredaran gelap narkotika dan psikotropika
dan mendorong timbulnya pengedar- pengedar yang ingin cepat kaya dengan sedikit
susah payah. Derasnya informasi dari negara-negara industri maju dan proses globalisasi
membawa pergeseran nilai-mlai perubahan selera dan gaya hidup kearah yang lebih
berorientasi kepada keangkuhan (egoismei, individualisme, konsumtifisme, dan
hedonisme. Jenis narkotika yang paling dominan dalam penyalahgunaan dan
perdagangan gelapnya di Indonesia adalah ganja disamping heroin,morphine atau putaw.
Peran serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam strategi ini adalah dengan
melakukan pengawasan atas jalur masuk/keluamya barang baik melalui laut,darat,udara.
Pengetesan narkotika di lapangan menggunakan intrumen atau peralatan yang disebut
narkotest-kit dengan ampul-ampul berisi cairan Reagent antara lain : reagent marquis,
reagent cobalt Thiocyanate, reagent KN dan reagent Koppanyi. Perlu diketahui bahwa tes
ini merupakan identifikasi awal dan untuk meyakinkan harus dikonfirmasikan dengan uji
laboratorium. Jenis-jenis narakotika adalah Candu (Opium), Morphine, Codeine,
Heroine, Cocain, Marihuana atau Ganj, dan Hashish
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik
sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan.
9
Penggolongan narkotika :
� Narkotika Golongan I
Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak
digunakan untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk
mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Opium mentah/masak, tanaman koka, daun
koka, kokain mentah, ganja.
� Narkotika golongan II
Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai plihan terakhir dan dapat
digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
Contoh: Dekstromoramida, metadonia interemdiate, dipipanona.
� Narkotika Golongan III
Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi da/atau
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan
mengakibatkan ketergantunagan. Contoh: Dihidrokodenia, etilmorphina.
Peraturan Perundang-undangan tentang Pelarangan Impor dan Ekspor Narkotika:
� Secara Internasional
� Secara Nasional:
- UU no.9 tahun 1976 jo UU no.22 tahun 1997 tentang narkotika.
- PP no.1 tahun 1990 tentang ketentuan penanaman papaver, koka, dan ganja
- Keputusan Menteri Kesehatan no.195/Menkes/SK/VIII/1977 tentang penetapan alat-
alat dan bahan sebagai barang dibawah pengawasan
- Peraturan Menkes no.28/menkes/per/I/1978 tentang penyimpanan narkotika
- Peraturan Menkes no.229/Menkes/Per/VII/1978 tentang jarum suntik, semprit suntik,
pipa pemadatan dan anhidrida asam asetat
Ketentuan Mengimpor Narkotika
Berdasarkan Undang-undang No.22 tahun 1997 disebutkan bahwa untuk tujuan
pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan, narkotika hanya dapat diimpor ke
Indonesia oleh salah satu importir pedagang besar farmasi setelah memperoleh keputusan
10
Menteri Kesehatan dan mendapat izin impor dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan,
dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, Memiliki Angka Pengenal Impor,
Memiliki surat persetujuan impor untuk setiiap kali impor dari Menteri Kesehatan,
Memiliki persetujuan pemerintah negara eksportir.
Sedangkan berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam ketentuan Undang-undang no.22
tahun 1997 yang boleh mengekspor narkotika hanyalah satu perusahaan pedagang besar
farmasi milik negara yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, Memiliki Angka
Pengenal Impor, Memiliki surat persetujuan ekspor untuk setiap kali ekspor dari Menteri
Kesehatan, Memiliki persetujuan pemerintah negara pengimpor.
Selain pemenuhan pesyaratan yang digariskan oleh Undang-undang no.22 tahun 1997
pelaksanaan impor dan ekspor tetap harus memenuhi ketentuan Undang-undang
Kepabeanan.Narkotika yang diangkut harus dilengkapi persetujuan ekspor dari
pemerintah negara eksportir.
Narkotika yang diangkut harus dilengkapi persetujuan impor dari Menteri Kesehatan.
Narkotika yang diangkut harus disimpan dalam kemasan khusus serta aman dan disegel
oleh nakhoda, Penyegelan harus disaksikan oleh pengirim dilengkapi dengan Berita
Acara Penyegelan, Nakhoda harus memberitahukan kedatangannya kapada Kepala
Kantor Pelayanan Bea dan Cukai setempat paling lambat 24 jam setelah tiba
Pembongkaran harus dilakukan pada kesempatan pertama dan disaksikan oleh Pejabat
Bea dan Cukai
Pengangkutan Narkotika
Untuk lebih menjaga kepentingan masyarakat, pemerintah juga mengatur perihal
pengangkutan narkotika di dalam bagian kedua (pasal 20-pasal 25) Undang-Undang
Nomor 22 tahun 1997. Syarat yang harus dipenuhi dalam pengangkutan narkotika, baik
melalui laut maupun udara adalah:
� Narkotika yg diangkut harus dilengkapi persetujuan ekspor dari pemerintah eksportir.
� Narkotika yang diangkur harus dilengkapi persetujuan impor dari Menteri Kesehatan
� Narkotika yang diangkut harus disimpan dalam kemasan khusus serta aman dan disegel
oleh Nakhoda
� Penyegelan harus disaksikan oleh pengirim dilengkapi dengan Berita Acara Penyegelan
11
� Nakhoda harus memberitahukan kedatangannya pada Kepala Kantor Pelayanan Bea
dan Cukai setempat paling lambat 24 jam setelah tiba.
� Pembongkaran harus dilakukan pada kesempatan pertama dan disaksikan oleh pejabat
Bea dan Cukai.
Selain mengatur mengenai pengangkutan, pemerintah jua mengatur perihal transito di
dalam bagian ketiga (pasal 26 sampai dengan 29) Undang-Undang No. 22 Th. 1997.
Syarat yang harus dipenuhi dalam transito adalah narkotika harus dilengkapi dengan
Surat Persetujuan Ekspor dan Surat Persetujuan Impor yang memuat keterangan antara
lain, Nama dan alamat importir dan eksportir, Jenis, bentuk, dan jumlah narkotika,
Negara tujuan ekspor narkotika. Lebih jauh, pemerintah juga mengatur mengenai alat-
alat bantu yang dapat dipergunakan untuk menggunakan narkotika. Objek pengawasan
pemerintah terhadap alat-alat bantu ini meliputi pipa pemadatan, jarum suntik, semprit
suntik dan peng-gunaan anhidrida asam asetat (acetic acid anhydride). Pemerintah
melalui menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan No. 229/Menkes/Per /VII/1978
tanggal 15 Juli 1978. Di dalam keputusan ini, pipa pemadatan dilarang diproduksi,
diedarkan, dijual, dimiliki, disimpan, atau digunakan.
Sedangkan produksi, impor, dan penyaluran jarum suntik, semprit suntik, produksi,
impor, ekspor, penyaluran, pemilikan, penyimpanan dan penggunaan anhidrida asam
asetat (acetic acid anhydride) harus mendapatkan ijin khusus dari Direktorat Jenderal
Pengawasan Obat dan Makanan.
2.2.Latihan
Pertanyaan: Narkotika digolongkan menjadi berapa golongan, dan jelaskan golongan
Narkotika yang termasuk berasal dari tanaman hayati.!
Jawab: Ada tiga jenis penggolongan Narkotika, yaitu Golongan I, Golongan II, dan
Golongan III. Jenis narkotika seperti Opium mentah/masak, tanaman koka, daun koka,
kokain mentah, ganja yaitu Narkotika Golongan I yang pengertiannya adalah Narkotika
yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan
untuk terapi, serta mempunyai potensi yang sangat tinggi untuk mengakibatkan
ketergantungan. Berpotensi menurunkan kesadaran manusia.
12
2.3.Rangkuman
Peran serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam strategi penanggulangan bahaya
narkotika adalah dengan melakukan pengawasan atas jalur masuk/keluarnya barang baik
melalui laut, darat, udara. Pengetesan narkotika di lapangan menggunakan intrumen atau
peralatan yang disebut narkotest-kit dengan ampul-ampul berisi cairan Reagent.
Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik
sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan
kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan.
Untuk tujuan pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan, narkotika hanya dapat
diimpor ke Indonesia oleh salah satu importir pedagang besar farmasi setelah
memperoleh keputusan Menteri Kesehatan dan mendapat izin impor dari Menteri
Perindustrian dan Perdagangan, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut,
memiliki angka pengenal impor (API/T), memiliki surat persetujuan impor untuk setiap
kali impor dari menteri kesehatan, memiliki persetujuan pemerintah negara eksportir,
berdasarkan ketentuan Undang-undang No.22 tahun 1997.
Objek pengawasan pemerintah terhadap alat-alat bantu ini meliputi pipa pemadatan,
jarum suntik, semprit suntik dan peng-gunaan anhidrida asam asetat (acetic acid
anhydride). Pemerintah melalui menteri Kesehatan mengeluarkan Peraturan No.
229/Menkes/Per /VII/1978 tanggal 15 Juli 1978.
Di dalam keputusan ini, pipa pemadatan dilarang diproduksi, diedarkan, dijual, dimiliki,
disimpan, atau digunakan. Sedangkan produksi, impor, dan penyaluran jarum suntik,
semprit suntik, produksi, impor, ekspor, penyaluran, pemilikan, penyimpanan dan
penggunaan anhidrida asam asetat (acetic acid anhydride) harus mendapatkan ijin khusus
dari Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan.
13
3. Kegiatan Belajar (KB) 2
PSIKOTROPIKA
3.1.Uraian, Contoh dan Non Contoh
Maraknya penyalahgunaan narkotika dan psikotropika merupakan suatu indikasi
mengancam generasi yang akan datang. Permasalahan penyalahgunaan dan
pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika beserta prekursor narkotika
dan prekursor psikotropika merupakan permasalahan yang demikian kompleks, sehingga
memerlukan penanggulangan secara komperehensif dan terpadu antara berbagai disiplin
ilmu dan profesi, agama dan social budaya, antara berbagai sektor terkait baik pemerintah
maupun masyarakat dan kerjasama luar negeri secara terarah,berencana dan
berkelanjutan. Dalam modul ini akan dibahas secara lebih khusus mengenai psikotropika.
Oleh karena itu pengenalan terhadap psikotropika tersebut sangat diperlukan dalam upaya
mencegah dan melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan psikotropika. Melalui
tulisan ini diharapkan para pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai khususnya dan
masyarakat umumnya dapat lebih mengenal tentang jenis-jenis psikotropika, sehingga
memiliki pengetahuan untuk menangkal bahaya yang ditimbulkannya.
Melalui tulisan ini dimaksudkan untuk menambah pengetahuan pegawai DJBC tentang
beberapa modus operandi yang selalu berkembang dan kadang berulang, sehingga dapat
melakukan pencegahan dengan lebih baik. Melalui tulisan ini pula dimaksudkan untuk
membekali pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan beberapa
peraturan yang terkait dengan psikotropika beserta prekursornya, sehingga dengan
demikian memiliki landasan yang jelas dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap
perdagangan gelap psikotropika
Pengertian Psikotropika
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang
berkhasiat psikotropika aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dari pengertian
psikotropika bisa berasal dari bahan-bahan alami maupun non alami. Psikotropika ada
yang mengakibatkan sindroma ketergantungan ada juga yang tidak.
14
Penggolongan Psikotropika
Undang-Undang No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika menggolongkan Psikotropika
yang mengakibatkan sindroma ketergantungan sebagai berikut:
Psikotropika Golongan I
Psikotropika yang termasuk golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu
pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi amat kuat
mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan ini terdiri dari 27 macam.
Psikotropika Golongan II
Psikotropika yang termasuk golongan II yang berkhasiat pengobatan dan dapat digunakan
dalam terapi, dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi kuat
mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan II ini terdiri dari 14 macam.
Psikotropika Golongan III
Psikotropika yang termasuk golongan III ialah yang berkhasiat pengobatan dan banyak
digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi
sedang mengakibatkan sindroma ketergantungan. Golongan III ini terdiri dari 11 macam.
Psikotropika Golongan IV
Psikotropika yang termasuk golongan IV ini adalah psikotropika yang berkhasiat
pengobatan dan sangat luas digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan ilmu
pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan sindroma ketergantungan.
Golongan IV ini terdiri dari 60 macam.
Secara lebih detail jenis-jenis psikotropika dan penggolongannya dirinci dalam lampiran
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tanggal 11 Maret 1997. Perubahan jumlah dari
setiap golongan psikotropika ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan
disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan.
Transito Psikotropika
Seperti layaknya dalam transito narkotika, untuk transito psikotropika juga memiliki
persyaratan khusus, antara lain:
� Persetujuan ekspor dari negara pengekspor
15
� Persetujuan impor dari negara tujuan
� Perubahan persetujuan impor dapat diberikan, Negara Pengekspor, Negara pengimpor
semula, Negara pengimpor terakhir
Tidak hanya psikotropika, akan tetapi zat atau bahan pemula atau bahan kimia (disebut
juga prekursor psikotropika) yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika juga
termasuk kedalam objek pelarangan ekspor dan impor. Hal ini dipandang perlu
mengingat penyalahgunaan psikotropika yang semakin meluas dan berdimensi
internasional dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bahan
tersebut untuk pembuatan dan produksi psikotropika.
Secara lebih detail jenis-jenis prekursor psikotropika dan penggolongan pos tarifnya
dirinci dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan No. 917/MENKES/VIII/1997
tanggal 25 Agustus 1997 tentang Jenis-jenis prekursor Psikotropika. Penambahan dan
perubahan jenis prekursor psikotropika ini ditetapkan oleh badan internasional di bidang
psikotropika.
Sesuai dengan undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika,yang dimaksud
dengan psikotropika adalah Zat atau Obat,baik alamiah atau sintetis bukan narkotika yang
berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang
menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dalam Undang-undang
tersebut psikotropika digolongkan menjadi 4 (empat) golongan sesuai dengan akibat yang
dapat ditimbulkannya. Golongan I ada 26 jenis, golongan II ada 14 jenis, golongan III
ada 9 jenis dan golongan IV sebanyak ada 60 jenis. Berikut ini adalah beberapa jenis
psikotropika dengan penyebutan berdasarkan nama di dalam perdagangannya,
Benzedrine, Biphethamine, Dexedrine, Desoxyn, Preludin, Ritalin, Tranxene, Valium,
Morphine Sulfate, Ecstasy / XTC. Salah satu fungsi Direktorat Bea dan Cukai sebagai
"border enforcement agency", adalah mencegah lalu-lintas ilegal barang-barang larangan
yang dapat membahayakan masyarakat,diantaranya pencegahan impor atau ekspor ilegal
psikotropika.
16
3.2.Latihan
Pertanyaan: Jelaskan apa yang dimaksud dengan Psikotropika dan bagaimana ketentuan
impor Psikotropika!
Jawab: Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika,
yang berkhasiat psikotropika aktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Dari pengertian
psikotropika bisa berasal dari bahan-bahan alami maupun non alami. Psikotropika ada
yang mengakibatkan sindroma ketergantungan ada juga yang tidak. Impor dan ekspor
Psikotropika hanya untuk tujuan pengobatan dan/atau tujuan ilmu pengetahuan, hanya
dapat diimpor oleh salah satu importir pedagang besar farmasi setelah memperoleh
keputusan Menteri Kesehatan dan izin impor dari Menteri Perdagangan, dengan
memenuhi syarat-syarat : memiliki angka pengenal impor (API/T), memiliki surat
persetujuan impor untuk setiap kali impor dari menteri kesehatan, memiliki persetujuan
pemerintah negara eksportir, berdasarkan ketentuan UU No.22 tahun 1997.
3.3.Rangkuman
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika, yang
dimaksud dengan psikotropika adalah Zat atau Obat, baik alamiah atau sintetis bukan
narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat
yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
Dalam UnU tersebut psikotropika digolongkan menjadi 4 (empat) golongan sesuai
dengan akibat yang dapat ditimbulkannya, yaitu Psikotropika Golongan I, II, III dan IV.
Tidak hanya psikotropika, akan tetapi zat atau bahan pemula atau bahan kimia (disebut
juga prekursor psikotropika) yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika juga
termasuk kedalam objek pelarangan ekspor dan impor. Hal ini dipandang perlu
mengingat penyalahgunaan psikotropika yang semakin meluas dan berdimensi
internasional dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan bahan
tersebut untuk pembuatan dan produksi psikotropika.Salah satu fungsi Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai sebagai "border enforcement agency", adalah mencegah lalu-
lintas ilegal barang-barang larangan yang dapat membahayakan masyarakat, diantaranya
pencegahan impor atau ekspor ilegal psikotropika.
17
4. Kegiatan Belajar (KB) 3
PREKURSOR
4.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh
Peraturan larangan dan pembatasan yang melindungi kepentingan kesehatan masyarakat,
dilatarbelakangi sifatnya yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat serta
lingkungan hidup. Beberapa komoditi yang termasuk dalam objek larangan dan
pembatasan ini dapat mempengaruhi perilaku pemakai kearah negatif dan memiliki
kecenderungan addiktif. Sebagai contoh, narkotika yang dapat mempengaruhi
pemakainya kearah perbuatan negatif dan destruktif.
Lebih jauh, pelarangan dan pembatasan terhadap narkotika ini bertujuan untuk
menyelamatkan masyarakat dari kehancuran kesehatan, kahancuran kehidupan,
kehancuran moral dan akhlak serta menurunkan kejahatan, bahka lebih jauh lagi dapat
pula menghancurkan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat
melemahkan ketahanan nasional.
Mengingat pentingnya hal tersebut, prekursor sebagai bahan-bahan pembuat narkotika
dan psikotropika diatur tersendiri dalam peraturan hukum, baik dalam keputusan
setingkat menteri maupun yang lebih rendah. Hal ini dimaksudkan agar nantinya tidak
terjadi penyalahgunaan prekursor untuk hal-hal yang negatif dan merusak, misalnya
untuk membuat narkoba sehingga nantinya akan dikonsumsi oleh masyarakat umum dan
akan berakibat kepada hancurnya moral dan kepribadian bangsa, khususnya generasi
muda. Dalam Modul ini akan dikemukakan mengenai prekursor dan peraturan-peraturan
yang mengaturnya. Hal ini dimaksudkan agar nantinya pengertian dan pemahaman
tentang prekursor, baik mengenai prekursor narkotika maupun prekursor psikotropika
dapat dipahami dengan tepat dan lebih mendalam.
18
Pengertian Prekursor
Prekursor dalam hal ini diartikan sebagai zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang
dapat digunakan dalam pembuatan narkotika (Prekursor Narkotika) atau yang dapat
digunakan dalam pembuatan Psikotropika (Prekursor Psikotropika).
Prekursor Narkotika, ialah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan
dalam pembuatan narkotika. Prekursor Psikotropika, ialah zat atau bahan pemula atau
bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan psikotropika.
Prekursor, baik prekursor narkotika maupun prekursor psikotropika merupakan salah satu
objek pelarangan dan pembatasan impor dan ekspor. Prekursor Psikotropika adalah zat
atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan
Psikotropika. Prekursor perlu dilakukan pemantauan untuk mencegah penyalahgunaan
pembuatan Psikotropika. Penambahan dan perubahan jenis prekursor mengacu kepada
jenis prekursor yang ditetapkan oleh internasional di bidang psikotropika. Keputusan
Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No. HK.00.06.6.03181 tanggal 18
Desember 1997 Tentang Pemantauan Prekursor Psikotropika. Berdasarkan Keputusan
Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan Departemen Kesehatan tentang
Pemantauan Prekursor Psikotropika.
Daftar Jenis Prekursor
Kelompok I
Anhidrida asetat, Asam Fenil asetat, Asam Lisergat, Asam N asetil antranilat, Ephedrin,
Ergometrin, Ergotamin, 1-fenil 2-propanon, Isosafrol,Kalium Permanganat,
3,4-Metilon dioksi fenil-2 propanon, Norefedrin, Piperonal, Pseudoefedrin, Safrol.
Kelompok II
Asam antranilat, Asam klorida, Asam sulfat, Aseton, Etil eter, Metil etil keton,
Piperidin, Toluen. Termasuk garam-garam dan sediaan-sediaannya yang mengandung
satu atau lebih bahan tersebut kecuali asam klorida dan asam sulfat.
19
4.2.Latihan
Pertanyaan: Prekursor, baik prekursor narkotika maupun prekursor psikotropika
merupakan salah satu objek pelarangan dan pembatasan impor dan ekspor. Terhadap
prekursor jenis apakah yang harus dilakukan pemantauan dan pengawasan? Jelaskan.
Bagaimanakah wujud pengawasan dan pemantauan terhadap impor dan ekspor
prekursor? Dan sebutkan jenis prekursor yang apabila diimpor atau diekspor wajib
dilaporkan kepada Kepala Kantor?
Jawab: Pemantauan dan Pengawasan precursor dilakukan terhadap semua jenis
precursor. Hal ini dipandang perlu mengingat penyalahgunaan narkotika dan psikotropika
yang semakin meluas dan berdimensi internasional dan untuk mencegah kemungkinan
terjadinya penyalahgunaan bahan tersebut untuk pembuatan dan produksi psikotropika
dan narkotika. Pemantauan dan Pengawasan terhadap impor dan ekspor prekursor
diwujudkan dengan jalan pemberian Surat Persetujuan Impor setiap kali mengimpor;
pemberian Surat Persetujuan Ekspor setiap kali mengekspor; pem-beritahuan ekspor dari
pemerintah negara pengekspor (pre ekspor notifikasi), kewajiban menyampaikan catatan
dan laporan bagi sarana pengelola precursor; Jenis prekursor yang apabila diimpor atau
diekspor wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor adalah Asam N-Asetil Antranilat,
Efedrin, Ergometrin, Ergotamin, Isosafrol, Asam Lisergat, 3,4-metilen dioksifenil 2-
propanon, 1-Fenil–2 Propanon, Piperonal, Pseudoefedrine, Safrol,Anhidrida Asam
Asetat, Asam Fenil Asetat,Kalium Permanganat, Metil etil keton.
4.3.Rangkuman
Peraturan larangan dan pembatasan yang melindungi kepentingan kesehatan masyarakat,
dilatarbelakangi sifatnya yang dapat mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakat serta
lingkungan hidup. Beberapa komoditi yang termasuk dalam objek larangan dan
pembatasan ini dapat mempengaruhi perilaku pemakai kearah negatif dan memiliki
kecenderungan addiktif. Sebagai contoh, narkotika yang dapat mempengaruhi
pemakanya kearah perbuatan negatif dan destruktif. Lebih jauh, pelarangan dan
pembatasan terhadap narkotika ini bertujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari
kehancuran kesehatan, kahancuran kehidupan, kehancuran moral dan akhlak serta
menurunkan kejahatan, bahka lebih jauh lagi dapat pula menghancurkan nilai-nilai
20
budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional. Tidak
kalah pentingnya ialah pengawasan terhadap pentingnya ialah pengawasan terhadap
prekursor yaitu bahan-bahan kimia yang dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan
narkotika dan psikotropika. Terhadap impor dan ekspor precursor dilakukan pengawasan
lebih lanjut setelah mendapat persetujuan impor atau ekspor dari Pejabat Bea dan Cukai.
Pengawasan sebagaimana dimaksud dilakukan secara tertutup/ surveillance dan
dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan dan Kantor Wilayah. Ada 15 jenis Prekursor yang
diimpor atau diekspor yang wajib dilaporkan kepada Kepala Kantor Pabean. Laporan
sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya memuat tentang, Nama, NPWP dan alamat
perusahaan, yang mengimpor atau mengekspor, Jenis dan jumlah dari tiap jenis
precursor, Nomor dan tanggal dokumen Impor (PIB)/ dokumen ekspor (PEB), Nomor
dan tanggal Surat Persetujuan Impor (SPI)/ Surat Persetujuan Ekspor(SPE), Negara Asal/
Negara Tujuan.
21
5. Kegiatan Belajar (KB) 4
SEDIAAN FARMASI, OBAT TRADISIONAL
DAN ALAT KESEHATAN
5.1. Uraian, Contoh dan Non Contoh
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai suatu lembaga memiliki peranan yang sangat
penting yang mungkin kurang disadari oleh masyarakat, yaitu untuk melindungi
masyarakat itu sendiri dari berbagai hal yang memiliki kemungkinan untuk menciptakan
kerusakan maupun membahayakan bagi lingkungan masyarakat Indonesia pada
khususnya.
Sebagai gerbang pertama dari masuknya barang-barang yang berasal dari luar negeri,
pegawai Bea dan Cukai memiliki kewajiban untuk memberlakukan peraturan dan
perundang-undangan yang sesuai terhadap jenis barang yang akan memasuki daerah
pabean Indonesia.
Selain itu, sebagai fasilitator perdagangan internasional, Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai menempatkan posisinya sebagai suatu organisasi yang memegang andil yang
menuntut suatu sikap profesional dalam diri setiap pegawainya. Lancar tidaknya
perdagangan atau arus lalu lintas barang sangat tergantung pada keahlian yang dimiliki
oleh seorang pegawai Bea dan Cukai.
Bekerjasama dengan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (Badan POM) yang berada
di bawah naungan Departemen Kesehatan, DJBC turut serta melakukan pengawasan
terhadap obat, bahan baku obat dan alat kesehatan yang akan beredar di Indonesia.
Perbedaan mendasar dari tugas Badan POM dengan DJBC itu sendiri adalah pada
perbedaan waktu dan letak di mana obat, bahan obat dan alat kesehatan itu berada. Tugas
utama dari Badan POM adalah mengawasi sediaan farmasi yang telah dan baru akan
beredar di dalam negeri.
Sedangkan tugas DJBC adalah mengawasi, dalam hal ini, sediaan farmasi yang akan
memasuki wilayah Indonesia dan menetapkan peraturan dan perundang-undangan yang
berlaku bagi sediaan farmasi tersebut (diizinkan, dibatasi, atau dilarang).
22
Pengertian
Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Alat Kesehatan
adalah instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat yang
digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit,
merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk
membentuk struktur dan mampu memperbaiki fungsi tubuh.
Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan
hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang
secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
Sediaan farmasi yang berupa obat tradisional dan kosmetika serta alat kesehatan harus
memenuhi standar dan/atau persyaratan yang ditentukan.
Standar-standar yang berlaku:
� Standar untuk obat adalah buku farmakope Indonesia. Apabila belum ditetapkan,
digunakan standar dari buku farmakope lain atau buku standar lain.
� Standar untuk obat tradisional adalah buku Materia Medika.
� Standar untuk kosmetika adalah buku Kodeks Kosmetika Indonesia.
� Untuk alat kesehatan ditetapkan berdasarkan persyaratan yang berlaku.
Standardisasi obat tradisional hanya diberlakukan bagi industri obat tradisional yang
diproduksi dalam skala besar. Bagi industri rumah tangga seperti jamu racik dan jamu
gendong masih dalam tahap pembinaan dan belum diberlakukan ketentuan pidana
sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
Ketentuan Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Lainnya Menurut PP No.
72/1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diproduksi oleh badan usaha yang telah
memenuhi izin usaha industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
23
Ketentuan dimaksud tidak berlaku bagi sediaan farmasi yang berupa obat tradisional
yang diproduksi oleh perorangan. Peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan terdiri
dari penyaluran dan penyerahan.
Ketentuan Pemasukan dan Pengeluaran Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan ke Dalam
dan Dari Wilayah Indonesia
Ketentuan-ketentuan yang sekarang ini berlaku di Indonesia mengenai pemasukan dan
pengeluaran sediaan farmasi dan alat kesehatan ke dalam dan dari wilayah Indonesia,
antara lain:
� Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam dan dikeluarkan dari
wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memenuhi persyaratan mutu, keamanan dan
kemanfaatan.
� Pemasukan dan pengeluaran sediaan farmasi dan alat kesehatan ke dalam dan dari
wilayah Indonesia harus dapat dilakukan oleh badan usaha yang telah memiliki izin
sebagai importir dan/atau eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
� Lembaga penelitian dan/atau lembaga pendidikan dapat memasukkan sediaan farmasi
dan alat kesehatan ke dalam wilayah Indonesia untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
� Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia
untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri. Terhadap sediaan farmasi
yang berupa obat yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan serta belum
diproduksi di Indonesia, dapat dilakukan pemasukan ke dalam wilayah Indonesia
selain oleh importir tersebut.
Ketentuan Impor Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Dilakukan oleh badan usaha dan lembaga pendidikan atau lembaga penelitian. Memiliki
Angka Pengenal Impor (API). Dilindungi oleh Certificate of Analysis dari instansi yang
berwenang di negara pengekspor (pabrik yang memproduksi).
Bila tidak memiliki ‘Certificate of Analysis’, maka Pejabat Bea dan Cukai dapat
mengambil contoh untuk obat jadi masing-masing 5 bungkus, dan untuk bahan obat
masing-masing 50 sampai dengan 100 gram. Mengirim contoh ke Badan POM, paling
lambat 3 x 24 jam setelah pengambilan contoh tersebut.
24
Badan POM akan meneliti contoh barang dan kemudian memberikan keputusan yang
dituangkan dalam surat. Surat dikirimkan ke petugas Bea dan Cukai yang digunakan
untuk melindungi pengeluaran barang ke peredaran bebas.
Impor atau Ekspor Obat Tradisional
Berdasarkan Peraturan Menteri kesehatan Nomor 246/Menkes/Per/V/1990 tahun 1990
serta disempurnakan dengan Peraturan Menteri kesehatan No1297/Menkes/ Per/XI/1998
tanggal 23 Nopember 1998 tentang peredaran obat tradisional impor bahwasanya badan
usaha yang dapat melakukan kegiatan ekspor dan impor adalah produsen obat tradisional
atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen luar negeri. Permohonan impor dan
ekspor ditujukan kepada Badan POM yang dilengkapi Certificate OF Free Sale, sertifikat
uji keamanan, dan surat penunjukan dari produsen luar negeri.
Ketentuan-ketentuan untuk mengimpor/mengekspor obat-obatan tradisional, a.l:
� Dilakukan oleh produsen obat tradisional.
� memiliki izin impor atau ekspor dari Kepala Badan POM.
� Harus dibungkus atau memiliki wadah pengemas yang memuat informasi yang
lengkap di dalamnya mengenai:
- nama obat;
- komposisi;
- bobot, isi atau jumlah tiap kemasan;
- dosis pemakaian;
- khasiat,kegunaan dan kontradiksi;
- masa kadaluwarsa;
- nomor pendaftaran;
- nama dan alamat pabrik yang bertanggung jawab di Indonesia, dan
- dibuat dalam Bahasa Indonesia
Tindak Pidana Pelanggaran Ketentuan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan
Tindak pidana yang dapat terjadi berkenaan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan
dapat dibedakan berdasarkan dua peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bila tindak
25
pidana itu terjadi dalam hal peristiwa terjadinya tindak pidana berlangsung di dalam
wilayah Indonesia, dan Undang-undang Kepabeanan bila tindak pidana itu terjadi dalam
hal peristiwa terjadinya tindak pidana itu pada saat memasuki atau keluar dari Daerah
Pabean Indonesia (sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan barang impor atau
ekspor).
5.2.Latihan
Pertanyaan: Jelaskan apa yang dimaksud dengan sediaan farmasi, obat tradisional, dan
alat kesehatan!
Jawab: Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetik. Obat
Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan,
bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara
turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman. Alat
Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, atau implan yang tidak mengandung obat
yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan
penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau untuk
membentuk struktur dan mampu memperbaiki fungsi tubuh.
5.3.Rangkuman
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menempatkan posisinya sebagai suatu organisasi yang
memegang andil yang menuntut suatu sikap profesional dalam diri setiap pegawainya.
Lancar tidaknya perdagangan atau arus lalu lintas barang sangat tergantung pada keahlian
yang dimiliki oleh seorang pegawai Bea dan Cukai.
Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Ditjen POM)
yang berada di bawah naungan Departemen Kesehatan, DJBC turut serta melakukan
pengawasan terhadap obat, bahan baku obat dan alat kesehatan yang akan beredar di
Indonesia. Perbedaan mendasar dari tugas Ditjen POM dengan DJBC itu sendiri adalah
pada perbedaan waktu dan letak di mana obat, bahan obat dan alat kesehatan itu berada.
Tugas utama dari Ditjen POM adalah mengawasi sediaan farmasi yang telah dan baru
akan beredar di dalam negeri.
26
Tindak pidana yang dapat terjadi berkenaan dengan sediaan farmasi dan alat kesehatan
dapat dibedakan berdasarkan dua peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan bila tindak
pidana itu terjadi dalam hal peristiwa terjadinya tindak pidana berlangsung di dalam
wilayah Indonesia, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan bila tindak pidana itu
terjadi dalam hal peristiwa terjadinya tindak pidana itu pada saat memasuki atau keluar
dari Daerah Pabean Indonesia (sediaan farmasi dan alat kesehatan merupakan barang
impor atau ekspor).
27
6. Kegiatan Belajar (KB) 5
MAKANAN DAN MINUMAN BERALKOHOL
6.1.Uraian, Contoh dan Non Contoh
Berdasarkan Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1996 tanggal 04 Nopember 1996
Tentang Pangan, menyatakan Pembangunan nasional merupakan pencerminan
kehendak untuk terus-menerus meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat
Indonesia secara adil dan merata dalam segala aspek kehidupan serta diselenggarakan
secara terpadu, terarah, dan berkesinambungan dalam rangka mewujudkan suatu
masyarakat yang adil dan makmur, baik material maupun spiritual, berdasarkan Pancasila
dan Undang- Undang Dasar 1945.
Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak
diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia,
termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan
dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman
disebut Pangan. Minuman yang beralkohol, yang lazim disebut sebagai minuman keras
atau khamr adalah produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan
menggunakan khamir (ragi sacharomyces cereviciae), pada bahan yang mengandung pati
atau mengandung gula tinggi.
Proses fermentasi adalah proses yang sudah dikenal sejak berabad tahun yang lalu. Pada
zaman kehidupan Rasulullah saw, beliau melarang para sahabat untuk mengkonsumsi jus
buah yang umurnya lebih dari tiga hari, atau ketika saribuah tersebut dalam kondisi
menggelegak (berbuih). Berdasarkan fakta inilah kemudian komisi Fatwa MUI
menetapkan batas maksimal kandungan alkohol (sebagai senyawa tunggal, ethanol) yang
digunakan sebagai pelarut dalam produk pangan yaitu satu persen. Bagi konsumen
muslim, minuman yang merupakan hasil fermentasi yang menghasilkan minuman
beralkohol adalah haram untuk dikonsumsi.
28
Berkaitan dengan hal itu maka Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sesuai dengan
komitmennya, sebagai “Community Protector”, memasukkan alkohol sebagai salah satu
barang kena cukai. Karena sifatnya, maka alkohol dimasukkan dalam barang yang
dibatasi dan diawasi. Berkaitan dengan hal itu maka pemerintah juga menetapkan
beberapa peraturan tentang hal tersebut.
Menurut peraturan Menteri Kesehatan No 86 tahun 1997, minuman beralkohol dibedakan
menjadi tiga golongan. Proses produksi fermentasi karbohidrat mencakup tiga tahapan
yaitu tahapan pertama pembuatan larutan nutrien, tahapan kedua proses fermentasi, dan
tahapan ketiga destilasi etanol.
Pengertian
Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah
maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi
manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang
digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau
minuman. Kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau
membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung dengan pangan maupun tidak.
Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari
bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi
atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu
atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara
mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan
ethanol. Importir Minuman Beralkohol adalah perusahaan Importir Toko Bebas Bea
(Duty Free Shop) adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat dan
Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/KMK.00/1993
tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), yang menjual Minuman Beralkohol secara
eceran dalam kemasan. Pengecer adalah perusahaan yang menjual secara eceran
Minuman Beralkohol khusus dalam kemasan.
29
Dalam pengawasan dan pengendalian makanan dan minumam mengandung etil alkohol,
minuman mengandung alkohol di bedakan menjadi 3 golongan :
� Minuman Beralkohol golongan A adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol
(C2H5OH) 1% (satu perseratus) sampai dengan 5% (lima perseratus); misalnya Bir
� Minuman Beralkohol golongan B adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol
(C2H5OH) lebih dari 5% (lima perseratus) dengan 20% (dua puluh perseratus);
misalnya anggur.
� Minuman Beralkohol golongan C adalah Minuman Beralkohol dengan kadar ethanol
(C2H5OH) lebih dari 20 % (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh
lima perseratus); misalnya whisky dan brandy.
� Dalam melaksanakan produksinya, industri minuman mengandung alkohol hanya
diperbolehkan menggunakan proses fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa
destilasi dalam produksinya untuk memperoleh kadar alkohol yang diinginkan.
Pada setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang
diproduksi untuk konsumsi di dalam negeri wajib dilengkapi label, lebel wajib
menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin dan sekurang-kurangnya
memuat keterangan mengenai, nama produk; kadar alkohol; daftar bahan yang
digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi;
tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol".
Pada label Minuman Beralkohol golongan A, B dan C yang diproduksi di dalam negeri
dilarang mencantumkan kata "halal".
Larangan dalam importasi minuman beralkohol antara lain:
� Mengimpor Minuman Beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus
delapan puluh) ml, kecuali untuk keperluan penjualan dikamar hotel.
� Bahan baku Minuman Beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.
� Minuman Beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol golongan A, B dan
C dilarang diimpor.
30
� Siapapun dilarang membawa Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari luar
negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-
banyaknya 1000 (seribu) ml per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180
(seratus delapan puluh) ml.
Pengecer atau Penjual Langsung Untuk Diminum dilarang menjual Minuman Beralkohol
golongan A, B dan C, kecuali kepada Warga Negara Indonesia yang telah berusia 21
(dua puluh satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan Warga
Negara Asing yang telah dewasa.
Toko Bebas Bea dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan B dan C, kecuali
secara eceran kepada Anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1957; Tenaga (Ahli) Bangsa Asing yang
bekerja pada Lembaga-lembaga Internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955; Mereka yang akan bepergian ke
luar negeri; dan Mereka yang baru tiba dari luar negeri.
Larangan
� Melakukan pengemasan ulang (repacking), atau melakukan proses produksi dengan
cara pengenceran dan atau pencampuran dengan ethanol (C2H5OH).
� Memproduksi Minuman Beralkohol yang isi kemasannya kurang dari 180 (seratus
delapan puluh) ml, kecuali untuk memenuhi kebutuhan penjualan langsung untuk
diminum dikamar hotel
� Menyimpan dan menggunakan ethanol (C2H5OH) sebagai bahan baku dalam
pembuatan Minuman Beralkohol.
� Minuman Beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol golongan A, B dan
C diproduksi di dalam negeri.
� Bahan baku Minuman Beralkohol dalam bentuk konsentrat dilarang diimpor.
� Minuman Beralkohol yang tidak termasuk Minuman Beralkohol golongan A, B dan
C dilarang diimpor.
31
� Siapapun dilarang membawa Minuman Beralkohol golongan A, B dan C dari luar
negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-
banyaknya 1000 (seribu) ml per orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180
(seratus delapan puluh) ml.
� Mencantumkan label halal pada kemasan minuman mengandung alkohol.
6.2.Latihan
Pertanyaan: Jelaskan apa yang dimaksud dengan Pangan, dan jelaskan ketentuan impor
dan ekspor untuk Toko Bebas Bea di Indonesia.
Jawab: Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang
diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi
konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan
lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan
atau minuman. Toko Bebas Bea dilarang menjual Minuman Beralkohol golongan B dan
C, kecuali secara eceran kepada Anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1957; Tenaga (Ahli)
Bangsa Asing yang bekerja pada Lembaga-lembaga Internasional sebagaimana dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1955; Mereka yang
akan bepergian ke luar negeri; dan Mereka yang baru tiba dari luar negeri. Toko Bebas
Bea (Duty Free Shop) adalah perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 1996 tentang Tempat Penimbunan
Berikat dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
109/KMK.00/1993 tentang Toko Bebas Bea (Duty Free Shop), yang menjual Minuman
Beralkohol secara eceran dalam kemasan
32
6.3.Rangkuman
Pembangunan nasional merupakan pencerminan kehendak untuk terus-menerus
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia secara adil dan merata
dalam segala aspek kehidupan serta diselenggarakan secara terpadu, terarah, dan
berkesinambungan dalam rangka mewujudkan suatu masyarakat yang adil dan
makmur, baik material maupun spiritual. Segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati
dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau
minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan,
dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan
makanan atau minuman disebut Pangan.
Minuman yang beralkohol, yang lazim disebut sebagai minuman keras atau khamr adalah
produk yang dihasilkan melalui proses fermentasi dengan menggunakan khamir (ragi
sacharomyces cereviciae), pada bahan yang mengandung pati atau mengandung gula
tinggi. Karena sifatnya, maka alkohol dimasukkan dalam barang yang dibatasi dan
diawasi. Pada setiap kemasan atau botol Minuman Beralkohol golongan A, B dan C
yang diproduksi untuk konsumsi di dalam negeri wajib dilengkapi label, lebel wajib
menggunakan bahasa Indonesia, angka Arab dan huruf Latin dan sekurang-kurangnya
memuat keterangan mengenai, nama produk; kadar alkohol; daftar bahan yang
digunakan; berat bersih atau isi bersih; nama dan alamat pihak yang memproduksi;
tanggal, bulan, dan tahun kadaluwarsa; pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol
33
7. Kegiatan Belajar (KB) 6
PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP
7.1.Uraian, Contoh dan Non Contoh
Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 Tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup,bahwa Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerah kan
Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan
rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap
menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk
hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Pancasila,
sebagai dasar dan falsafah negara, merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang
memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia bahwa kebahagiaan hidup
akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian, dan keseimbangan, baik dalam
hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia,
manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan
lahir dan kebahagiaan batin.
Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan hidup terdapat hubungan timbal balik, yang
selalu harus dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keselarasan, keserasian,
dan keseimbangan yang dinamis.
Akan tetapi, lingkungan hidup yang berkaitan dengan pengelolaan harus jelas batas
wilayah wewenang pengelolaannya.
Di antara dampak yang timbul dari kegiatan ini, yang sengat menonjol adalah masalah
pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan menurut pengertian dalam Undang-
Undang Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup, menegaskan bahwa, Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan
hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
34
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku ada beberapa barang-barang yang berbahaya bagi
lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat yang dapat dikelompokkan menjadi Bahan
Berbahaya dan Beracun (B3), Limbah, dan Radioaktif.
Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001 26 November 2001 Tentang
Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun. Dengan meningkatnya kegiatan
pembangunan di berbagai bidang terutama bidang industri dan perdagangan, terdapat
kecenderungan semakin meningkat pula penggunaan bahan berbahaya dan beracun;
Sampai saat ini terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur
pengelolaan bahan berbahaya dan beracun, akan tetapi masih belum cukup memadai
terutama untuk mencegah terjadinya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup;
Untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan
manusia, dan makhluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan bahan berbahaya dan
beracun secara terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko
dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.
Pengelolaan B3 yang tidak termasuk dalam lingkup Peraturan Pemerintah ini adalah
pengelolaan bahan radioaktif, bahan peledak, hasil produksi tambang serta minyak dan
gas bumi dan hasil olahannya, makanan dan minuman serta bahan tambahan makanan
lainnya, perbekalan kesehatan rumah tangga dan kosmetika, bahan sediaan farmasi,
narkotika, psikotropika, dan prekursornya serta zat adiktif lainnya, senjata kimia dan
senjata biologi.
Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib mencegah terjadinya
pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Setiap orang yang melakukan
kegiatan ekspor B3 yang terbatas dipergunakan, wajib menyampaikan notifikasi ke
otoritas negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yang bertanggung
jawab. Ekspor B3 hanya dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan dari otoritas
negara tujuan ekspor, otoritas negara transit dan instansi yang bertanggung jawab.
Persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab merupakan dasar untuk penerbitan atau
penolakan izin ekspor dari instansi yang berwenang di bidang perdagangan.
35
Pengertian.
Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang
karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya, baik secara langsung maupun
tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat
membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk
hidup lainnya;
Tata cara notifikasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi yang bertanggung
jawab.Setiap orang yang memproduksi B3 wajib membuat Lembar Data Keselamatan
Bahan (Material Safety Data Sheet). Setiap penanggung jawab pengangkutan,
penyimpanan, dan pengedaran B3 wajib menyertakan Lembar Data Keselamatan Bahan
(Material Safety Data Sheet). Pengangkutan B3 wajib menggunakan sarana
pengangkutan yang laik operasi serta pelaksanaannya sesuai dengan tata cara
pengangkutan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persyaratan sarana pengangkutan dan tata cara pengangkutan ditetapkan oleh instansi
yang berwenang di bidang transportasi.
Setiap B3 yang dihasilkan, diangkut, diedarkan, disimpan wajib dikemas sesuai dengan
klasifikasinya. Setiap kemasan B3 wajib diberikan simbol dan label serta dilengkapi
dengan Lembar Data Keselamatan Bahan (Material Safety Data Sheet). Tata cara
pengemasan, pemberian simbol dan label ditetapkan dengan Keputusan Kepala instansi
yang bertanggung jawab.
Wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 dilakukan oleh instansi yang
bertanggung jawab dan instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-
masing. Dalam hal tertentu, wewenang pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3
dapat diserahkan menjadi urusan daerah Propinsi/Kabupaten/Kota. Penyerahan
wewenang pengawasan ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan atau
instansi yang berwenang di bidang tugasnya masing-masing. Pengawas dalam
melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan B3 wajib dilengkapi tanda
pengenal dan surat tugas yang dikeluarkan oleh instansi yang bertanggung jawab dan
instansi yang berwenang sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
36
Setiap orang yang melakukan kegiatan pengelolaan B3 wajib:
� mengizinkan pengawas untuk memasuki lokasi kerja dan membantu terlaksananya
tugas pengawasan;
� mengizinkan pengawas untuk mengambil contoh B3;
� memberikan keterangan dengan benar baik lisan maupun tertulis;
� mengizinkan pengawas untuk melakukan pemotretan di lokasi kerja dan atau
mengambil gambar.
Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances)
Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor:
410/Mpp/Kep/9/1998 Tanggal 27 Januari 1998 Tentang Perubahan Keputusan Menteri
Perindustrian dan Perdagangan No. 110/Mpp/Kep/1/1998 3 September 1998 Tentang
Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan Ozon Serta
Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan Bahan Perusak
Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances) Menteri Perindustrian Dan Perdagangan
Republik Indonesia. Metil Bromida ditetapkan sebagai salah satu bahan perusak lapisan
ozon yang dilarang diproduksi dan diperdagangkan; mengingat Metil Bromida masih
diperlukan sebagai fumigan untuk karantina, penggunaan di gudang dan pra pengapalan
dan sesuai dengan pengecualian dari Copenhagen Amandemen, penggunaan bahan
tersebut tetap diperkenankan. Khusus Metil Bromida No. HS. 2903.30.000
diperkenankan untuk diperdagangkan, sepanjang penggunaannya sebagai fumigan untuk
karantina, di gudang dan pra pengapalan. Metil Bromida yang diperdagangkan wajib
mencantumkan label dengan tulisan digunakan hanya untuk karantina, di gudang dan pra
pengapalan.
Pasir Laut
Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 33 Tahun 2002 tanggal
23 Mei 2002 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pungusahaan Pasir Laut
Kegiatan penambangan, pengerukan, pengangkutan, dan perdagangan pasir laut,yang
selama ini berlangsung tidak terkendali, telah menyebabkan kerusakan ekosistem pesisir
dan laut, keterpurukan nelayan dan pembudidaya ikan, serta jatuhnya harga pasir laut;
37
Untuk mencegah dampak negatif dan untuk melindungi dan member-dayakan nelayan,
pembudidaya ikan , dan masyarakat pesisir umumnya, serta memperbaiki nilai jual pasir
laut, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusahaan pasir laut;
Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap pengusahaan pasir laut masih
diselenggarakan secara sektoral sehingga penegakan hukum belum terkoordinasi
sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Pengertian
Pasir laut adalah bahan galian pasir yang terletak pada wilayah perairan Indonesia yang
tidak mengandung unsur mineral golongan A dan/atau golongan B dalam jumlah yang
berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan. Perusakan laut adalah tindakan yang
menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan/atau
hayatinya yang melampaui kriteria baku kerusakan laut.
Perdaganan Ekspor Pasir Laut
Ekspor pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya. Pasir
laut yang ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah
menjadi komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim
Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut. Ekspor pasir laut hanya dapat
dilakukan oleh perorangan atau badan hukum setelah mendapatkan persetujuan ekspor
dari menteri yang bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan.
Bahan-Bahan Galian
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tanggal
15 Agustus 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian Dengan mencabut
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1964 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian
(Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 57);
Bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan:
a. Golongan bahan galian yang strategis adalah:
- minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- bitumen padat, aspal;
38
- antrasit, batubara, batubara muda;
- uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktip lainnya;
- nikel, kobalt;
- timah.
b. Golongan bahan galian yang vital adalah:
- besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
- bauksit, tembaga, timbal, seng;
- emas, platina, perak, air raksa, intan;
- arsin, antimon, bismut;
- yttrium, rhutenium, cerium dan logam-logam langka lainnya;
- berillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa;
- kriolit, fluorpar, barit;
- yodium, brom, khlor, belerang;
c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan a atau b adalah:
- nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu (halite);
- asbes, talk, mika, grafit, magnesit;
- yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
- batu permata, batu setengah permata;
- pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth);
- marmer, batu tulis;
- batu kapur, dolomit, kalsit;
- granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, dan pasir sepanjang tidak mengandung unsur-
unsur mineral golongan a amupun golongan b dalam jumlah yang berarti ditinjau dari
segi ekonomi pertambangan.
Pemegang Kuasa Pertambangan wajib memasang alat pantau produksi pada kapal yang
telah didaftarkan. Nakhkoda kapal wajib mengaktifkan dan memelihara alat pantau
produksi agar berfungsi sesuai dengan peruntukannya.
39
Setiap pelanggaran atas kewajiban dalam pengusahaan pasir laut yang ditemukan dalam
pelaksanaan operasi pengawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Bagi bahan-bahan galian sepanjang terletak di lepas
pantai, izin usaha pertambangannya diberikan oleh Menteri.
Pabrikasi Pelumas dan Pengolahan Pelumas Bekas Serta Penetapan Mutu Pelumas
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 1693 K/34/Mem/2001
Tanggal 22 Juni 2001 Tentang Pelaksanaan Pabrikasi Pelumas Dan Pengolahan Pelumas
Bekas Serta Penetapan Mutu Pelumas Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral.
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 2001 Tanggal 22 Juni 2001, dan
Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Tentang Pelaksanaan Pabrikasi
Pelumas Dan Pengolahan Pelumas Bekas Serta Penetapan Mutu Pelumas.
Pengertian
Pelumas Bekas adalah pelumas yang pernah dipakai dan atau tidak memenuhi spesifikasi
dan/atau mutu pelumas yang ditetapkan. Nomor Pelumas Terdaftar (NPT) adalah nomor
yang diberikan oleh Direktur Jenderal terhadap Pelumas dengan Nama Dagang Pelumas
yang didaftarkan setelah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Nama Dagang Pelumas
adalah merek dari suatu Pelumas disertai identitas klasifikasi mutu dan ketentuan yang
dicantumkan pada Kemasan Pelumas dan atau sertifikat mutu atau dokumen pelumas.
Daftar Umum Pelumas adalah daftar yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal mengenai
NPT, memuat Nama Dagang Pelumas yang dapat diedarkan dan dipasarkan di dalam
negeri serta keterangan penggunaan dan klasifikasinya. Pengemasan Pelumas, adalah
kegiatan atau usaha menempatkan Pelumas yang diperoleh bukan dari hasil Pabrikasi
Pelumas (Blending) milik sendiri ke dalam Kemasan Pelumas. Kemasan Pelumas adalah
wadah atau tempat berukuran tertentu untuk menempatkan
Pelumas disertai identitas Pelumas antara lain tentang klasifikasi mutu dan kekentalan,
nama Perusahaan, Nomor Batch, NPT dan tujuan penggunaan yang ditempelkan dan/atau
dituliskan pada kemasan tersebut. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang
mempunyai kemampuan teknis dan tenaga ahli untuk melaksanakan pengujian mutu
Pelumas dan telah mendapatkan akreditasi dari instansi yang berwenang.
40
Sebelum mendapatkan izin usaha untuk mendirikan pabrik dan melaksanakan Pabrikasi
Pelumas (Blending) dan atau Pengolahan Pelumas Bekas dari Menteri yang
bertanggungjawab di bidang perindustrian, Perusahaan terlebih dahulu wajib mendapat
pertimbangan tertulis dari Menteri.
Limbah
Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang
dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada
pembangunan di bidang industri. Pembangunan di bidang industri tersebut di satu pihak
akan menghasilkan barang yang bermanfaat bagi kesejahteraan hidup rakyat, dan di lain
pihak industri itu juga akan menghasilkan limbah.
Untuk mengindentifikasi limbah sebagai limbah bahan beracun dan berbahaya (B3)
diperlukan uji karakteristik dan uji toksikologi atas limbah tersebut. Pengujian ini
meliputi karakterisasi limbah atas sifat-sifat mudah meledak dan atau mudah terbakar dan
atau bersifat reaktif, dan atau beracun dan atau menyebabkan infeksi, dan atau bersifat
korosif.
Sedangkan uji toksikologi digunakan untuk mengetahui nilai akut dan atau kronik
limbah. Penentuan sifat akut limbah dilakukan dengan uji hayati untuk mengetahui
hubungan dosis-respon antara limbah dengan kematian hewan uji untuk menetapkan nilai
LD50. Apabila suatu limbah tidak tercantum dalam Lampiran I Peraturan Pemerintah ini,
lolos uji karakteristik limbah bahan beracun dan berbahaya (B3), lolos uji LD50, dan
tidak bersifat kronis maka limbah tersebut bukan limbah bahan beracun dan berbahaya
(B3), namun pengelolaannya harus memenuhi ketentuan. Limbah bahan beracun dan
berbahaya (B3) yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya
terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.
Mengingat resiko tersebut, perlu diupayakan agar setiap kegiatan industri dapat
meminimalkan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) yang dihasilkan dan
mencegah masuknya limbah bahan beracun dan berbahaya (B3) dari luar Wilayah
Indonesia. Pemerintah Indonesia dalam pengawasan perpindahan lintas batas limbah B3
telah meratifikasi Konvesi Basel pada tanggal 12 Juli 1993 dengan Keputusan Presiden
Nomor 61 Tahun 1993.
41
Untuk menghilangkan atau mengurangi resiko yang dapat ditimbulkan dari limbah B3
yang dihasilkan maka limbah B3 yang telah dihasilkan perlu dikelola secara khusus.
Dalam rangkaian kegiatan tersebut terkait beberapa pihak yang masing-masing
merupakan mata rantai dalam pengelolaan limbah B3, yaitu Penghasil Limbah B3;
Pengumpul Limbah B3; Pengangkut Limbah B3; Pemanfaat Limbah B3; Pengolah
Limbah B3; Penimbun Limbah B3.
Pengertian
Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan; Limbah bahan berbahaya dan beracun,
disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan
berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau
merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
Sedangkan ketentuan nasional ada beberapa yang mengatur tentang limbah yakni :
� Undang undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan tentang lingkungan hidup
tanggal 19 september 1997 sbg. pengganyi undang undang No 4 tahun 1982
� Peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 tanggal 7 oktober 1999 tentang
pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya sebagai pengganti peraturan
pemerintah nomor 18 tahun 1999.
� Surat keputusan menteri perdagangan dan perindustrian Nomor 230/MPP/Kep/7/
1997 tanggal 4 juli 1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya .
� Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 231/MPP/KEP/7/
1997 tanggal 4 juli 1997 tentang Prosedure Impor Limbah.
Dari berbagai ketentuan di atas limbah dapat diartikan sebagai bahan sisa pada suatu
kegiatan dan atau proses produksi, sedangkan limbah bahan beracun dan berbahaya
adalah setiap limbah yang mengandung bahan berbahaya dan atau beracun yang karena
sifat atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak
langsung dapat merusak dan atau dapat membahayakan kesehatan umat manusia. Limbah
bahan beracun dan berbahaya mengandung beberapa karakteristik yaitu Mudah Meledak,
dan Mudah Terbakar.
42
Limbah Beracun
Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia
dan lingkungan . limbah bahan beracun dan berbahaya ini dapat menyebabkan kematian
dan yang serius pada semua organisme hidup, apabila masuk ke dalam tubuh melalui
pernafasan, kulit, atau mulut . Penentuan sifat racun untuk identifikasi limbah ini dapat
menggunakan baku mutu konsentrasi TCLP (Toxicity Characteristic Leaching
Prosedure). Pencemar organic dan an organic dalam limbah.
Limbah jenis lainnya
Limbah jenis lainnya adalah limbah lain yang apabila diujii dengan metode toksilogi
dapat diketahui termasuk dalam jenis limbah B3, misalnya dengan metode LD 50(Lethal
Dose Fifty), yaitu perhitungan dosis (Gram pencemar per kilogram berat bahan) yang
dapat menyebabkan kematian 50% populasi mahluk hidup yang dijadikan percobaan.
Menteri Perindustrian dan Perdagangan atas persetujuan Kepala Badan Pengendalian
dampak lingkungan telah menyepakati tentang limbah bahan beracun dan berbahaya yang
masih dimungkinkan untuk diimpor, yaitu:
� Sisa dan skrap timah hitam (HS 7802.00.0000)
� Sisa dan skrap dari sel primer, baterei primer, dan akumulator listrik, sel primer habis
pakai, baterai primer habis pakai dan akimulator listrik habis pakai (HS 8548.10.000)
Dari sisi status perusahaan dikenal tiga macam importir limbah:
� Importir umum limbah adalah importir umum yang diakui dan disetujui oleh
direktorat Jenderal Perdagangan Internasional untuk mengimpor limbah ada sejumlah
18 (delapan belas )tarip pos yang diizinkan untuk diimpor
� Importir Produsen Limbah Bahan beracun dan berbahaya adalah produsen yg diakui
dan disetujui oleh menteri perindustrian dan perdagangan untuk mengimpor sendiri
limbah bahan beracun dan berbahaya diperlukan hanya untuk semata mata keperluan
proses produksinya ada 2 macam tarip pos yang diizinkan untuk diimpor.
43
� Importir produsen limbah non bahan beracun dan berbahaya,adalah produsen yang
diakui dan disetujui oleh direktorat jenderal perdagangan internasional untuk
mengimpor sendiri limbah bahan beracun dan berbahaya yang diperlukan hanya untuk
semata mata keperluan proses produksinya.ada 2 macam tarip pos yang diizinkan
untuk diimpor.
Ketentuan larangan dan pembatasan untuk mengimpor limbah beracun dan berbahaya
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 yakni:
� Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan beracun dan berbahaya
� Pengangkutan limbah bahan beracun dan berbahaya dari luar negeri melalui wilayah
negara RI dengan transit wajib memiliki persetujuan tertulis dari kepala badan
pengendalian dampak lingkungan.
� Pengangkutan limbah bahan beracun dan berbahaya dari luar negeri melalui wilayah
negara RI wajib diberitahukan terlebih dulu.
� Pengiriman limbah bahan beracun dan berbahaya ke luar negeri dapat dilakukan
setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pengimpor dan juga dari
kepala badan pengendalian lingkungan.
� Ketentuan lebih lanjut mengenai tata niaga impr limbah ditetapkan oleh menteri
perindustrian dan perdagangan setelah mendapat persetujuan dari kepala badan
pengendalian dampak lingkungan.
Ketentuan Pidana
Setiap orang yang melanggar ketentuan yang mengakibatkan terjadinya pencemaran dan
atau perusakan lingkungan hidup, diancam dengan pidana berdasarkan Undang-undang
Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal terdapat B3
yang telah beredar tetapi belum diregistrasikan maka wajib diregistrasikan oleh
penyimpan, pengedar dan atau pengguna menurut ketentuan.
44
7.2.Latihan
Pertanyaan: Jelaskan barang atau benda apa saja yang dapat mengakibatkan pencemaran
lingkungan hidup. Jelaskan ketentuan pengawasan atau penegakan hukumnya atas salah
satu barang atau benda yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, dan
merugikan manusia.
Jawab:Yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup, adalah Bahan-bahan
berbahaya bagi kesehatan masyarakat (meliputi: bahan berbahaya dan beracun/B3; Bahan
perusak lapisan ozon; pasir laut, pelumas, dan pupuk); Limbah; dan Radio Aktif.
Pengawasan atau penegakan hukumnya dengan cara menetapkan ketentuan larangan dan
pembatasan untuk mengimpor limbah beracun dan berbahaya berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 yakni setiap orang dilarang melakukan impor limbah
bahan beracun dan berbahaya; pengangkutan limbah bahan beracun dan berbahaya dari
luar negeri melalui wilayah negara RI dengan transit wajib memiliki persetujuan tertulis
dari kepala badan pengendalian dampak lingkungan.; pengangkutan limbah bahan
beracun dan berbahaya dari luar negeri melalui wilayah negara RI wajib diberitahukan
terlebih dulu.; pengiriman limbah bahan beracun dan berbahaya ke luar negeri dapat
dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pengimpor dan
juga dari kepala badan pengendalian lingkungan.; dan ketentuan lebih lanjut mengenai
tata niaga impr limbah ditetapkan oleh menteri perindustrian dan perdagangan setelah
mendapat persetujuan dari kepala badan pengendalian dampak lingkungan.
7.3.Rangkuman
Untuk mencegah terjadinya dampak yang dapat merusak lingkungan hidup, kesehatan
manusia, dan makhluk hidup lainnya diperlukan pengelolaan bahan berbahaya dan
beracun secara terpadu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
Pengaturan pengelolaan B3 bertujuan untuk mencegah dan atau mengurangi risiko
dampak B3 terhadap lingkungan hidup, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya;
Metil Bromida ditetapkan sebagai salah satu bahan perusak lapisan ozon yang dilarang
diproduksi dan diperdagangkan; mengingat Metil Bromida masih diperlukan sebagai
fumigan untuk karantina, penggunaan di gudang dan pra pengapalan dan sesuai dengan
45
pengecualian dari Copenhagen Amandemen, penggunaan bahan tersebut tetap
diperkenankan. Khusus Metil Bromida No. HS. 2903.30.000 diperkenankan untuk
diperdagangkan, sepanjang penggunaannya sebagai fumigan untuk karantina, di gudang
dan pra pengapalan. Metil Bromida yang diperdagangkan wajib mencantumkan label
dengan tulisan digunakan hanya untuk karantina, di gudang dan pra pengapalan. Ekspor
pasir laut ditetapkan menjadi komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya. Pasir laut yang
ditetapkan sebagai komoditi yang diawasi tata niaga ekspornya dapat diubah menjadi
komoditi yang dilarang ekspornya setelah mempertimbangkan usulan dari Tim
Pengendali dan Pengawas Pengusahaan Pasir Laut. Ekspor pasir laut hanya dapat
dilakukan oleh perorangan atau badan hukum setelah mendapatkan persetujuan ekspor
dari menteri yang bertanggung jawab dibidang perindustrian dan perdagangan. Setiap
pelanggaran atas kewajiban dalam pengusahaan pasir laut yang ditemukan dalam
pelaksanaan operasi pengawasan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Bagi bahan-bahan galian sepanjang terletak di lepas
pantai, izin usaha pertambangannya diberikan oleh Menteri.
Pelumas disertai identitas Pelumas antara lain tentang klasifikasi mutu dan kekentalan,
nama Perusahaan, Nomor Batch, NPT dan tujuan penggunaan yang ditempelkan dan/atau
dituliskan pada kemasan tersebut. Laboratorium Uji adalah laboratorium yang
mempunyai kemampuan teknis dan tenaga ahli untuk melaksanakan pengujian mutu
Pelumas dan telah mendapatkan akreditasi dari instansi yang berwenang.
Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan; Limbah bahan berbahaya dan beracun,
disingkat limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan
berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau
jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau
merusakkan lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup,
kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain;
Selain itu, bahan nuklir harus dimiliki dan dikuasai oleh negara, sedangkan jual beli
bahan tersebut sudah dilakukan secara internasional sehingga persyaratan yang harus
dimiliki oleh negara akan menghambat perkembangan pemanfaatan tenaga nuklir.
46
8. Test Formatif
Pilihlah jawaban yang saudara anggap paling benar, dengan cara memberi tanda bulatan
atau lingkaran pada salah satu huruf yang tersedia didepan kalimat soal pilihan ganda.
1. Narkotika golongan I yaitu golongan narkotika yang mempunyai potensi sangat
tinggi yang mengakibatkan ketergantungan, dan ...
a hanya dapat dipergunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan
untuk terapi
b berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan
dalam terapi
c berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi
tinggi mengakibatkan ketergantungan
d berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi
2. Zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat aktif
melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan
khas pada aktivitas mental dan perilaku adalah ...
a prekusor
b narkotika
c psikotropika
d obat tradisional
3. Zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam memproses
pembuatan narkotika atau psikotropika adalah ...
a bahan narkotik
b bahan psikotropika
c bahan obat narkotika dan psikotropika
d prekursor
47
4. Berdasarkan undang-undang no. 23 tahun 1992 tentang kesehatan, dan peraturan
pemerintah no. 72 tahun 1998 tentang penanganan sediaan farmasi dan alat
kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah ...
a obat, alat mendiagnosa
b bahan obat, instrumen
c kosmetika, dan obat tradisionil
d obat tradisionil, alat meringankan penyakit
5. Salah satu ketentuan impor sediaan farmasi dan alat kesehatan dilindungi oleh
certificate of analysis dari instansi yang berwenang di negara pengekspor (pabrik
yang memproduksi), mengirim contoh ke badan pengawas obat dan makanan (pom),
bila tidak memiliki ‘certificate of analysis’ maka pejabat bea dan cukai dapat
mengambil contoh ...
a obat jadi masing-masing 5 bungkus, bahan obat masing-masing 50 sampai
dengan 100 gram
b obat jadi masing-masing 5 bungkus, bahan obat masing-masing 50 gram
c obat jadi masing-masing 5 bungkus, bahan obat masing-masing 100 gram
d obat jadi masing-masing 10 bungkus, bahan obat masing-masing 100 gram
6. Golongan minuman beralkohol, untuk golongan B adalah minuman beralkohol
dengan kadar ethanol ...
a. dari 5% sampai dengan 20%
b. lebih dari 5% sampai dengan 20%
c. dari 10% sampai dengan 20%
d. lebih dari 10% sampai dengan 20%
7. Barang-barang berbahaya bagi lingkungan hidup, meliputi ...
a B3, limbah, dan radio aktif
b Non B3, B3, dan radio aktif
c Bahan-bahan berbahaya, Non B3, dan B3
d Bahan-bahan berbahaya, limbah, dan radio aktif
48
8. Ada tiga macam importir limbah melakukan kegiatan impor di Indonesia, yaitu ...
a Importir umum limbah, importir produsen limbah B3, importir produsen limbah
non B3
b Importir umum limbah, importir produsen limbah, importir produsen non limbah
c Importir limbah, importir produsen limbah , importir produsen non limbah
d Importir umum limbah, importir produsen limbah B3, importir limbah radio aktif
9. Berdasarkan Undang-undang no. 7 tahun 1996 tanggal 4 Nopember 1996 tentang
pangan, Undang-undang no.23 th 1992 tentang kesehatan, dan peraturan pemerintah
No. 329/Menkes/Per/1985 tentang makanan kadaluarsa, ketentuan impor makanan
dan minuman sebelum impor harus didaftarkan dahulu pada badan POM, impor harus
mendapatkan izin impor dari badan POM, dilampiri sertifikat kesehatan, dan
dilampiri...
a. nama perusahaan yang memproduksi
b. negara asal barang yang di impor
c. label dengan memuat keterangan yang jelas tentang obat tersebut
d. nama perusahaan yang mengimpor
10. Ketentuan larangan dan pembatasan untuk mengimpor limbah beracun dan berbahaya
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 yakni:
a. Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan beracun dan berbahaya
b. Setiap orang dilarang melakukan impor limbah bahan berbahaya dan beracun.
c. Setiap orang dilarang melakukan impor bahan berbahaya dan beracun.
d. Setiap orang dilarang melakukan impor bahan beracun dan berbahaya
49
9. Kunci Jawaban Test Formatif
1. a 6. b
2. c 7. d
3. d 8. a
4. c 9. c
5. a 10. a
10. Umpan Balik dan Tindak Lanjut
Cocokkan hasil jawaban dengan kunci jawaban yang disediakan pada modul ini. Hitung
jawaban Anda yang kedapatan benar. Kemudian gunakan rumus untuk mengetahui
tingkat pemahaman terhadap materi. Perhatikan dan cocokan hasil jawaban Anda dengan
hasil perhitungan sesuai rumus dengan hasil pencapaian prestasi belajar sebagaimana data
pada kolom dibawa ini.
TP = Jumlah Jawaban Yang Benar X 100%
Jumlah keseluruhan Soal
Apabila tingkat pemahaman Anda dalam memahami materi yang sudah dipelajari
mencapai
91 % s.d 100 % : Amat Baik
81 % s.d. 90,00 % : Baik
71 % s.d. 80,99 % : Cukup
61 % s.d. 70,99 % : Kurang
Bila tingkat pemahaman belum mencapai 81 % ke atas (kategori “Baik”), maka
disarankan mengulangi materi.
50
11. Daftar Pustaka
1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 Tanggal 15 Nopember 2006 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 Tanggal 30 Desember 1995
tentang Kepabeanan.
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Tahun 1997
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara
Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations
Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychothropic Substances,
1998 (Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran
Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998) (Lembaran Negara Tahun 1997 No.17,
Tambahan Lembar Negara No. 3673);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan
7. Undang undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup,
tanggal 19 september 1997 sebagai pengganti undang– undang no. 4 tahun 1982.
8. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1997, Tentang Ketenaga nukliran
9. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 917/MENKES/SK/VIII/1997 tanggal 25
Agustus 1997 tentang Jenis Prekursor Psikotropika.
10. Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan No.
HK.00.06.6.03181 tanggal 18 Desember 1997 tentang pemantauan Prekursor
Psikotropika.
11. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 890/MENKES/SK/VIII/199824 Agustus
1998 tentang Jenis Prekursor Narkotika.
12. Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: KEP–32/BC/2001 Tentang
Pengawasan Impor dan Ekspor Prekursor
13. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor :
HK.00.05.35.02771 Tentang Pemantauan dan Pengawasan Prekursor
51
14. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor
HK.00.05.350.02770 tentang Penambahan Jenis Prekursor Tahun 2002.
15. Keputusan Menteri Peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 tanggal 7 oktober
1999 tentang pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya sebagai pengganti
peraturan pemerintah nomor 18 tahun 1999.
16. Surat keputusan menteri perdagangan dan perindustrian Nomor 230/MPP/Kep
/7/1997 tanggal 4 juli 1997 tentang barang yang diatur tata niaga impornya .
17. Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 231/MPP/KEP
/7/1997 tanggal 4 juli 1997 tentang Prosedur Impor Limbah.
18. Perindustrian dan Perdagangan RI No.254/MPP/KEP/7/2000 tanggal 4 Juli 2000 ttg
Tata Niaga Impor dan Peredaran Bahan Berbahaya Tertentu Tgl.4 Juli 2000
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi
dan Alat Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 920/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan
Pendaftaran Obat Jadi Impor, dan
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1297/Menkes/Per/XI/1998 tentang Peredaran
Obat Tradisional Impor.
22. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian
Minuman Beralkohol
23. Peraturan Pemerintah No. 5 Th 1998 Tentang Nomor Pokok Pengusaha Kena Cukai
24. Keputusan Menkes Nomor 282/Menkes/SK/1998 Tentang Standar Mutu Produksi
Minuman Beralkohol
25. Peraturan Menkes Nomor 86/Menkes/SK/1997 Tentang Penggolongan Minuman
Beralkohol
26. Keputusan Memperindag Nomor 359/MPP/KEP/10/1997 Tentang Pengawasan dan
Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran, Penjualan Minuman Beralkohol
27. Keputusan Memperindag Nomor 360/MPP/KEP10/1997 Tentang Tata Cara
Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol.
28. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun1 999 Tentang Label
Dan Iklan Pangan
52
29. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 711/Kpts/TP.270/7/1997 tentang
Perpanjangan dan Pemberian Izin Pestisida Berbahan Aktif Metil Bromida;
30. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 110/MPP/Kep/1/1998
tentang Larangan Memproduksi dan Memperdagangkan Bahan Perusak Lapisan
Ozon Serta Memproduksi dan Memperdagangkan Barang Baru Yang Menggunakan
Bahan Perusak Lapisan Ozon (Ozone Depleting Substances)