6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Anggaran Secara Umum

Penganggaran (Budgeting) menunjukan suatu proses sejak tahap persiapan

yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan berbagai

data dan informasi yang diperlukan, pembagian tugas perencanaan, penyusunan

rencananya sendiri, implementasi dari rencana tersebut sampai pada akhirnya

tahap pengawasan dan evaluasi dari hasil rencana tersebut. Hasil dari kegiatan

penganggaran (Budgeting) adalah anggaran (budget).

Banyak sekali pengertian mengenai anggaran yang dikemukakan oleh para

ahli yang pada dasarnya mempunyai kesamaan, yaitu merupakan suatu rencana

yang dinyatakan dalam bentuk satuan uang dan unit mengenai kegiatan yang akan

dilaksanakan oleh suatu perusahaan maupun institusi pemerintahan untuk periode

waktu tertentu di masa yang akan datang, umumnya periode yang digunakan

dalam penyusunan anggaran adalah satu tahun.

Menurut M. Nafarin (2007:11) pengertian atau definisi anggaran (budget)

sebagai berikut :

“Anggaran adalah suatu rencana kuantitatif (satuan jumlah) periodik anggaran yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang, tetapi dapat juga dinyatakan dalam satuan barang/jasa. Anggaran merupakan alat manajemen dalam mencapai tujuan. Jadi, anggaran bukan tujuan dan tidak dapat menggantikan manajemen”.

Menurut Government Accounting Standard Board (GASB) anggaran

(budget) dapat didefinisikan sebagai berikut :

“Anggaran adalah rencana operasi keuangan daerah, yang mencakup

estimasi yang diusulkan, dan sumber pendapatan yang diharapkan

untuk membiayai dalam periode teretentu”.

7

Menurut M.Munandar (2007:1) mendefinisikan anggaran sebagai beriukut :

“Anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis, yang meliputi seluruh kegiatan yang dinyatakan dalam kesatuan (moneter) dan berlaku untuk jangka waktu di masa akan datang”.

Dari pendapat para ahli ekonomi di atas jelas bahwa anggaran merupakan

alat bantu bagi manajemen dalam melaksanakan fungsinya dan merupakan

pedoman dalam usaha bagi pencapaian tujuan di masa akan datang, sebagai

rencana dan sasaran tertentu, anggaran membandingkan hasil yang dicapai dengan

rencana yang merupakan dasar pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan dari

seluruh bagian-bagian yang ada dalam suatu pemerintahan. Dengan adanya suatu

rencana maka seluruh kegiatan yang ada saling menunjang dan secara bersama

menuju sasaran yang telah ditetapkan.

Dapat disimpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana yang terinci dan

sistematis yang meliputi seluruh kegiatan dalam instansi pemerintahan yang

dinyatakan dalam satuan moneter dan rencana masa depan untuk jangka waktu

tertentu dan disusun secara formal, artinya bahwa anggaran tersebut disusun

dengan sengaja dan bersungguh-sungguh dalam bentuk tertulis.

2.2 Anggaran Sektor Publik

2.2.1 Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik merupakan acuan dari penyusunan anggaran

pemerintah yang merupakan alat utama untuk melaksanakan semua kewajiban,

janji, dan kebijakannya dalam rencana-rencana nyata dan terintegrasi dalam hal

tindakan yang harus diambil, hasil yang akan dicapai, belanja yang dibutuhkan

dan sumber-sumber belanja tersebut.

Pengertian anggaran sektor publik terus menerus mengalami

perkembangan. Hingga kini terdapat bermacam-macam definisi yang digunakan

untuk menerangkan istilah anggaran sektor publik, namun pada dasarnya memiliki

pengertian yang hampir sama.

8

Menurut Mardiasmo (2005:62) anggaran sektor publik dapat

didefinisikan sebagai berikut :

“Anggaran sektor publik berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Dalam bentuk yang paling sederhana, anggaran sektor publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang. Setiap anggaran memberikan informasi mengenai apa yang hendak dilakukan dalam beberapa periode yang akan datang”.”

Menurut Armin Widjaya (2009:1) anggaran sektor publik dapat

didefinisikan sebagai berikut:

“Anggaran Sektor Publik adalah rencana terinci tentang pemerolehan dan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu, anggaran sektor publik menunjukkan rencana masa depan yang dinyatakan dalam kuantitatif yang formal.”

Selain referensi diatas masih banyak referensi lain yang dapat digunakan

sebagai sumber bahasan mengenai definisi anggaran sektor publik. Sekalipun

definisi-definisi tersebut berbeda dalam penyajian, semuanya memberikan

penekanan yang sama atas unsur-unsur utama dalam anggaran yaitu merupakan

suatu rencana yang tertuang dalam bentuk kuantitatif dan mencakup periode

waktu tertentu.

2.2.2 Konsep Anggaran Sektor Publik

Aspek-aspek yang harus tercakup dalam anggaran sektor publik meliputi,

aspek perencanaan, aspek pengendalian, dan aspek akuntabilitas publik. Oleh

karena itu penganggaran sektor publik harus diawasi mulai tahap perencanaan,

pelaksanaan dan pelaporan.

Anggaran publik berisi rencana kegiatan yang direpresentasikan dalam

bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Dalam

9

bentuk yang paling sederhana, anggaran publik merupakan suatu dokumen yang

menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi

mengenai pendapatan, belanja, dan aktivitas. Anggaran berisi mengenai estimasi

apa yang akan dilakukan organisasi di masa yang akan datang.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa anggaran sektor publik merupakan

suatu rencana finansial yang menyatakan beberapa biaya atas rencana-rencana

yang dibuat (pengeluaran/belanja) dan berapa banyak dan bagaimana cara

memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut (pendapatan) (Mardiasmo,

2005:62). Anggaran sektor publik harus harus bisa memenuhi kriteria yaitu

merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat, dan

menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah,

pemerintah propinsi atau daerah.

Menurut (Mardiasmo, 2005:65) Anggaran sektor publik penting karena

beberapa alasan, yaitu :

1. Anggaran merupakan alat bagi pemerintah untuk mengarahkan pembangunan

sosial, ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup

masyarakat.

2. Anggaran diperlukan karena adanya kebutuhan dan keinginan masyarakat

yang tak terbatas dan terus berkembang, sedangkan sumber daya yang ada

terbatas.

3. Anggaran diperlukan untuk menyatakan bahwa pemerintah telah bertanggung

jawab terhadap rakyat.

2.2.3 Fungsi Anggaran Sektor Publik

Anggaran hanya suatu alat. Sebaik apapun alat (dalam hal ini

sebaik apapun anggaran) tidak akan berfungsi dengan baik bila manusia

yang menggunakan alat (anggaran) tersebut tidak dapat menggunakannya dengan

baik.

10

Menurut Mardiasmo (2005:63) fungsi anggaran sektor publik dapat

disebutkan sebagai berikut :

1. Anggaran sebagai Alat Perencana (Planning Tool)

Anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan

organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa

yang akan dilakukan oleh pemerintah, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan

berapa hasil yang diperoleh dari belanja pemerintah tersebut.

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan untuk :

a. Merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan

misi yang diterapkan.

b. Merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan

organisasi serta merencanakan alternatif sumber pembiayaannya.

c. Mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah

disusun.

d. Menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2. Anggaran sebagai Alat Pengendali (Control Tool)

Sebagai alat pengendali, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan

dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat

dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak

dapat mengendalikan pemborosan-pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak

berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan

manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor

publik dapat digunakan untuk mengendalikan (membatasi kekuasaan)

eksekutif.

Pengendalian anggaran publik dapat dilakukan dengan empat cara, yaitu :

a. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dianggarkan

b. Menghitung selisih anggaran

c. Menemukan penyebab yang dapat dikendalikan (controllable) dan tidak

dapat dikendalikan (incontrollable)

d. Merevisi standar biaya atau target anggaran untuk tahun berikutnya

11

3. Anggaran sebagai Alat Kebijakan Fiskal (Fiscal Tool)

Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk

menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui

anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah,

sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran

dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan

kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan

ekonomi.

4. Anggaran sebagai Alat Politik (Political Tool)

Anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan

keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan

dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan

legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Anggaran

bukan sekedar masalah teknis akan tetapi lebih merupakan alat politik

(political tool). Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan

political skill, coalition building, keahlian bernegosiasi, dan pemahaman

tentang prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik.

Manajer publik harus sadar sepenuhnya bahwa kegagalan dalam

melaksanakan anggaran yang telah disetujui dapat menjatuhkan

kepemimpinannya, atau paling tidak menurunkan kredibilitas pemerintahan.

5. Anggaran sebagai Alat Koordinasi dan Komunikasi (Coordination and

Communication Tool)

Setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran.

Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.

Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi

terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi.

Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar

unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke

seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan.

12

6. Anggaran sebagai Alat Penilai Kinerja (Performance Measurement Tool)

Anggaran merupakan wujud komitmen dari budget holder (eksekutif) kepada

pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan

pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Kinerja

manajer publik dinilai berdasarkan berapa yang berhasil ia capai dikaitkan

dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif

untuk pengendalian dan penilaian kinerja.

7. Anggaran sebagai Alat Motivasi (Motivation Tool)

Anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya

agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan

tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Agar dapat memotivasi pegawai,

anggaran hendaknya bersifat challenging but attainable atau demanding but

achieveable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jarang terlalu

tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah

sehingga terlalu mudah untuk dicapai.

8. Anggaran sebagai Alat untuk Menciptakan Ruang Publik (Public Sphere)

Anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat, dan

DPR/DPRD, Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi

kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik. Kelompok

masyarakat yang terorganisir akan mencoba mempengaruhi anggaran

pemerintah untuk kepentingan mereka. Kelompok lain dari masyarakat yang

kurang terorganisasi akan mempercayakan aspirasinya melalui proses politik

yang ada.

2.2.4 Jenis-jenis Anggaran Sektor Publik

Mengelompokkan anggaran sangatlah penting dalam menyusun anggaran.

Dengan mengelompokkan anggaran maka akan lebih mudah dalam menyusun

jenis anggaran yang diinginkan sesuai dengan keperluan.

13

Menurut M. Nafarin (2007:31) jenis-jenis anggaran sektor publik adalah

sebagai berikut :

1. Dilihat dari segi penyusunan, anggaran terdiri atas :

a. Anggaran Variabel (Variabel Budget)

Anggaran variabel adalah anggaran yang disusun berdasarkan interval

(kisaran) kapasitas (aktivitas) tertentu pada intinya merupakan suatu seri

anggaran yang dapat disesuaikan pada tingkat aktivitas (kegiatan) yang

berbeda.

b. Anggaran Tetap (Fixed Budget)

Anggaran tetap adalah anggaran yang disusun berdasarkan suatu tingkat

kapasitas tertentu, anggaran tetap disebut juga dengan anggaran statis.

2. Dilihat dari segi cara penyusunan, anggaran terdiri atas :

a. Anggaran Periodik (Periodic Budget)

Anggaran periodik adalah anggaran yang disusun untuk satu periode

tertentu. Pada umumnya periodenya satu tahun yang disusun setiap akhir

periode anggaran.

b. Anggaran Kontinyu (Continuous Budget)

Anggaran kontinyu adalah anggaran yang dibuat untuk mengadakan

perbaikan perbaikan atas anggaran yang pernah dibuat. Misalnya tiap

bulan diadakan perbaikan sehingga anggaran yang dibuat dalam setahun

mengalami perubahan.

3. Dilihat dari segi jangka waktu, anggaran terdiri atas :

a. Anggaran Jangka Pendek (Short-range Budget)

Anggaran jangka pendek adalah anggaran yang dibuat dengan jangka

waktu paling lama sampai satu tahun. Anggaran untuk keperluan modal

kerja merupakan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek

disebut juga.

b. Anggaran Jangka Panjang (Long-range Budget)

Anggaran jangka panjang adalah anggaran yang dibuat dengan jangka

waktu lebih dari satu tahun. Anggaran untuk keperluan investasi barang

modal merupakan anggaran jangka panjang yang disebut dengan anggaran

14

modal (capital budget). Anggaran jangka panjang diperlukan sebagai dasar

penyusunan anggaran jangka pendek. Anggaran jangka pendek disebut

juga dengan anggaran strategis.

4. Dilihat dari segi bidangnya, anggaran terdiri atas :

a. Anggaran Operasional (Operational Budget)

Anggaran operasional adalah anggaran untuk menyusun anggaran laba

rugi yang terdiri dari :

1) Anggaran penjualan

2) Anggaran biaya pabrik

a) Anggaran biaya bahan baku

b) Anggaran biaya overhead pabrik

3) Anggaran beban usaha

4) Anggaran laporan laba rugi

b. Anggaran Keuangan (Financial Budget)

Anggaran keuangan adalah anggaran untuk menyusun anggaran neraca

yang terdiri dari :

1) Anggaran kas

2) Anggaran piutang

3) Anggaran sediaan

4) Anggaran utang

5) Anggaran neraca.

5. Dilihat dari segi kemampuan menyusun, anggaran terdiri atas :

a. Anggaran Komprehensif (Comprehensive Budget)

Anggaran komprehensif adalah rangkaian dari berbagai jenis anggaran

yang disusun secara lengkap. Anggaran komprehensif merupakan

perpaduan dari anggaran operasional dan anggaran keuangan yang disusun

secara periodik.

b. Anggaran Parsial (Partially Budget)

Anggaran parsial adalah anggaran yang disusun secara tidak lengkap atau

anggaran yang hanya menyusun bagian anggaran tertentu saja.

15

6. Dilihat dari segi fungsi, anggaran terdiri atas :

a. Anggaran Tertentu (Appropriation Budget)

Anggaran tertentu adalah yang diperuntukkan bagi tujuan tertentu dan

tidak boleh digunakan untuk manfaat lain.

b. Anggaran Kinerja (Performance Budget)

Anggaran kinerja adalah anggaran yang disusun berdasarkan fungsi

kegiatan yang dilakukan dalam organisasi (perusahaan), misalnya untuk

menilai apakah biaya (beban) yang dilakukan oleh masing-masing

aktivitas tidak melampaui batas.

Menurut Mardiasmo (2005:66) jenis-jenis anggaran sektor publik, yaitu :

1. Anggaran Operasional (Operational Budget)

Anggaran operasional digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari

dalam menjalankan pemerintahan. Pengeluaran pemerintahan yang dapat

dikategorikan dalam anggaran operasional adalah belanja rutin. Belanja rutin

adalah pengeluaran yang manfaatnya hanya untuk satu tahun anggaran dan

tidak dapat menambah aset atau kekayaan bagi pemerintah. Disebut "rutin"

karena sifat pengeluaran tersebut berulang-ulang ada setiap tahun. Secara

umum, pengeluaran yang masuk kategori anggaran operasional antara lain

belanja Administrasi Umum dan Belanja Operasi dan pemeliharaan.

2. Anggaran Modal/Investasi (Capital/Investment Budget)

Anggaran modal menunjukkan rencana jangka panjang dan pembelanjaan atas

aktiva tetap seperti gedung, peralatan, kendaraan, perabot dan sebagainya.

Pengeluaran modal yang besar biasanya dilakukan dengan menggunakan

pinjaman. Belanja Investasi/Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya

cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah anggaran rutin

untuk biaya operasional dan pemeliharaannya.

16

2.2.5 Tujuan dan Manfaat Anggaran Sektor Publik

Anggaran diperlukan karena ada tujuan dan manfaatnya. Anggaran

merupakan alat manajemen yang sangat bermanfaat bagi manajemen dalam

melaksanakan dan mengendalikan organisasi agar tujuan organisasi tercapai

secara efektif dan efisien. Tujuan dan manfaat anggaran, yaitu :

1. Tujuan Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2005:68) tujuan penyusunan anggaran sektor publik

yaitu :

a. Membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan

koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah.

b. Membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang

dan jasa publik melalui proses pemrioritasan.

c. Memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja.

d. Meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada

DPR atau MPR dan masyarakat.

2. Manfaat Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Menurut M. Nafarin (2007:19) manfaat anggaran Sektor Publik, yaitu :

a. Semua kegiatan dapat mengarah pada pencapaian tujuan bersama

b. Dapat digunakan sebagai alat menilai kelebihan dan kekurangan karyawan

c. Dapat memotivasi karyawan

d. Menimbulkan tanggungjawab tertentu pada karyawan

e. Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu

f. Sumber daya seperti tenaga kerja, peralatan, dan dana dapat dimanfaatkan

seefisien mungkin

g. Alat pendidikan bagi para manajer

2.2.6 Isi Anggaran Sektor Publik

Suatu anggaran kas pemerintah yang baik haruslah mencakup seluruh

kegiatan instansi pemerintahan, sehingga fungsi-fungsi anggaran (pedoman kerja,

alat pengkoordinasian kerja, dan alat pengawasan kerja) benar-benar dapat

berjalan dengan baik yaitu anggaran yang menyeluruh semacam itu.

17

2.2.7 Kelebihan dan Kelemahan Anggaran Sektor Publik

A. Kelebihan Anggaran Sektor Publik

Anggaran dihasilkan dari suatu proses penyusunan rencana-rencana yang

telah ditetapkan. Dari penggunaan anggaran memberikan beberapa kelebihan

anggaran.

Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:8) kelebihan anggaran

sektor publik, yaitu :

1. Hasil yang diharapkan dari suatu rencana tertentu diproyeksikan sebelum

rencana tersebut dilaksanakan. Bagi manajemen hasil proyeksi ini

menciptakan peluang untuk memilih rencana yang paling menguntungkan

untuk dilaksanakan.

2. Dalam menyusun anggaran, diperlukan analisis yang sangat teliti terhadap

setiap tindakan yang akan dilakukan. Analisis ini sangat bermanfaat bagi

manajemen sekalipun ada pilihan untuk melanjutkan keputusan tersebut.

3. Anggaran merupakan penelitian untuk kerja sehingga dapat dijadikan patokan

untuk menilai baik buruknya suatu hasil yang diperoleh.

4. Anggaran memerlukan adanya dukungan organisasi yang baik sehingga setiap

manajer mengetahui kekuasaan, kewenangan, dan kewajibannya. Anggaran

sekaligus berfungsi sebagai alat pengendalian pola kerja karyawan dalam

melakukan suatu kegiatan.

5. Mengingat setiap manajer dan penyelia dilibatkan dalam penyusunan

anggaran, maka memungkinkan terciptanya perasaan ikut berperan serta.

B. Kelemahan Anggaran Sektor Publik Menurut Tendi Haruman dan Sri Rahayu (2007:8) kelemahan anggaran

sektor publik yaitu :

1. Karena anggaran disusun berdasarkan estimasi, maka terlaksananya dengan

baik.

2. Anggaran hanya merupakan rencana, dan rencana tersebut baru berhasil

apabila dilaksanakan dengan sungguh-sungguh.

3. Anggaran hanya merupakan suatu alat yang dipergunakan untuk membantu

manajer dalam melaksanakan tugas-tugasnya, bukan menggantikannya.

18

4. Kondisi yang terjadi tidak selalu seratus persen sama dengan yang diramalkan

sebelumnya, sebab itu anggaran perlu memiliki sifat yang luwes.

2.2.8 Karakteristik Anggaran Sektor Publik

Menurut Indra Bastian (2005:81) karakteristik anggaran sektor publik

yaitu :

1. Anggaran dinyatakan dalam satuan keuangan dan satuan selain keuangan.

2. Anggaran umumnya mencakup jangka waktu tertentu, satu atau beberapa

tahun.

3. Anggaran berisi komitmen atau kesanggupan manajeman untuk mencapai

sasaran yang ditetapkan.

4. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh pihak yang berwenang lebih

tinggi dari penyusunan anggaran.

5. Sekali disusun, anggaran hanya dapat diubah dalam kondisi tertentu.

2.2.9 Prinsip-prinsip Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2005:67) prinsip-prinsip di dalam anggaran sektor

publik meliputi :

1. Otorisasi oleh legislatif

Anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu

sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.

2. Komprehensif

Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran

pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non budgetair pada dasarnya

menyalahi prinsip anggaran yang bersifat komprehensif.

3. Keutuhan anggaran

Semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana

umum.

4. Nondiscretionary Appropriation

Jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara

ekonomis, efisien dan efektif.

19

5. Periodik

Anggaran merupakan suatu proses yang periodik, bisa bersifat tahunan

maupun multi tahunan.

6. Akurat

Estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi,

yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan in efisiensi

anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya understimate pendapatan

dan over estimate pengeluaran.

7. Jelas

Anggaran hendaknya sederhana, dapat difahami masyarakat dan tidak

membingungkan.

8. Diketahui publik

Anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

2.2.10 Tahap-tahap Penyusunan Anggaran Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2005:70) tahap-tahap penyusunan anggaran sektor

publik yaitu :

1. Tahap persiapan anggaran

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar

taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait dengan masalah tersebut, yang

perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran,

hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih

akurat. Selain itu, harus disadari adanya masalah yang cukup berbahaya jika

anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan drengan pembuatan

keputusan tentang anggaran pengeluaran.

2. Tahap ratifikasi

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup

rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya

memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political

20

skill, salesman ship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan

kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal

tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai

kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas

segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.

3. Tahap implementasi/pelaksanaan anggaran

Dalam tahap ini yang paling penting adalah yang harus diperhatikan

oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi

dan sistem pengendalian manajemen.

4. Tahap pelaporan dan evaluasi

Tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap

implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem

pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting

and evaluation tidak akan menemukan banyak masalah.

2.2.11 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penyusunan Anggaran Sektor

Publik

Menurut Mardiasmo (2005:78) faktor-faktor yang terdapat dalam

penyusunan anggaran sektor publik adalah :

1. Tujuan dan target yang hendak dicapai

2. Ketersediaan sumber daya (faktor produksi yang dimiliki pemerintah)

3. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan target

4. Faktor-faktor lain yang memperngaruhi anggaran, seperti munculnya

peraturan pemerintah yang baru, fluktuasi pasar, perubahan sosial dan politik,

bencana alam.

Pengelolaan keuangan publik melibatkan beberapa aspek yaitu aspek

penganggaran, aspek pengendalian, dan aspek auditing. Aspek penganggaran

mengantisipasi pengeluaran dan belanja (revenue and expenditure), sedangkan

aspek akuntansi terkait dengan proses mencatat, mengolah dan melaporkan segala

21

aktivitas penerimaan dan pengeluaran (receipt and distribution) atas dana pada

saat anggaran dilaksanakan.

2.3 Kas

Kas merupakan harta atau aktiva yang paling lancar dalam kelompok

aktiva lancar. Dalam kenyataannya pos ini termasuk aktiva yang paling sering

mengalami perubahan atau mutasi, hal ini terjadi karena hampir sebagian besar

transaksi yang dilakukan perusahaan akan mempengaruhi jumlah kas.

2.3.1 Pengertian Kas

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009;2,2.2) Pernyataan Standar

Akuntansi Keuangan (PSAK) no 2 kas diartikan sebagai berikut :

05 Defenisi

“Kas terdiri dari saldo kas (cash on hand) dan rekening giro”

“Setara kas (cash equivalent) adalah investasi yang sifatnya likuid.

Berjangka panjang dan dengan cepat dapat dijadikan kas dalam

jumlah tertentu tanpa menghadapi resiko perubahan nilai yang

signifikan.”

Menurut Donald E. Kieso, Jerry J. Weygandt, Terry D. Warvield

(2007;313) Kas diartikan sebagai berikut:

”Kas yaitu aktiva yang paling likuid, merupakan media pertukaran

standard dan dasar pengukuran serta akuntansi untuk semua pos-

pos lainnya.”

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (2005;2.3), kas diartikan

sebagai berikut:

“Kas daerah adalah tempat peyimpanan uang yg di tentukan oleh

bendaharawan umum daerah untuk menampung seluruh penerimaan

dan pengeluaran pemerintah pusat.”

22

Menurut Permendagri No 59 tahun 2007 pasal 1 pengertian kas adalah

sebagai berikut:

“Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.”

Menurut M. Manulang (2005:24) pengertian kas dapat diartikan sebagai

berikut:

“Kas dapat diartikan sebagai uang beserta pos-pos lain yang dalam

jangka waktu dekat dapa diuangkan sehingga dipakai sebagai alat

untuk membayar kebutuhan finansialnya.”

Dari pendapat para ahli ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa kas

adalah suatu bentuk kekayaan dari suatu instansi pemerintahan yang paling likuid.

Suatu intitusi pemerintahan yang tidak mempunyai persediaan kas yang cukup

akan menemui kesulitan di dalam malakukan suatu kegiatan baik itu kegiatan

rutin belanja aset pemerintah ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak rutin

seperti pemberian dana bantuan kepada masyarakat.

2.4 Anggaran Kas

Anggaran kas menunjukkan arus uang masuk dan keluar yang

direncanakan dan posisi terakhir pada periode tertentu, misalnya akhir bulan.

Sebagian besar instansi pemerintahan harus membuat baik rencana jangka pendek

maupun jangka panjang untuk arus uang pemerintah. Merencanakan arus uang

masuk dan keluar memberikan saldo awal dan akhir kas untuk suatu jangka waktu

tertentu. Perencanaan arus uang masuk dan keluar akan menunjukkan kebutuhan

untuk membiayai kekurangan kas yang mungkin terjadi dan kebutuhan terhadap

perencanaan investasi untuk menanamkan kelebihan uang pada penggunaan yang

menguntungkan.

Anggaran kas sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Hal ini

untuk menjamin ketersediaan dana pada saat dibutuhkan, sehingga pelaksanakan

23

program/kegiatan yang pada akhirnya berdampak pada pelayanan publik dan

pemerintahan dapat berjalan lancar seperti yang direncanakan, sesuai dengan

jadwal pelaksanaan dan target kinerja.

Pada dasarnya, anggaran kas menggambarkan rencana penerimaan dan

pengeluaran selama satu periode anggaran (umumnya satu tahun, mulai 1 Januari

s.d. 31 Desember). Pada pemerintahan daerah, anggaran kas dibuat oleh Pejabat

Penatausahaan Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah

(BUD) dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Karena SKPD merupakan

bagian dari Pemda, maka agregasi dari anggaran kas seluruh SKPD akan menjadi

anggaran kas Pemda.

2.4.1 Pengertian Anggaran Kas

Berikut ini terdapat beberapa pengertian tentang kas yang dikemukakan

oleh para ahli ekonomi, diantaranya G. Sugiarso dan F. Winarni (2005:26) :

“Anggaran kas adalah suatu rencana yang menunjukkan estimasi aliran kas masuk dan kas keluar dalam suatu perusahaan atau pemerintahan untuk suatu periode tertentu pada waktu yang akan datang.”

Sedangkan menurut Permendagri No 59 tahun 2007 pasal 126

pengertian anggaran kas adalah sebagai berikut :

“Anggaran kas adalah perkiraan arus kas masuk yang bersumber

dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna

mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.”

Dari pendapat para ahli ekonomi di atas dapat disimpulkan bahwa

anggaran kas merupakan rencana terinci mengenai perputaran kas yang ada di

dalam suatu instansi pemerintahan, yaitu tentang jumlah uang yang akan diterima

dan dikeluarkan suatu instansi pemerintahan akibat dari suatu aktiva pada masa

yang akan datang (estimasi) yang berhubungan dengan rencana keuangan

pemerintah daerah.

24

Adapun hal-hal yang terkandung dalam anggaran kas itu sendiri, yaitu :

1. Estimasi penerimaan kas dari beberapa sumber

2. Estimasi pengeluaran kas untuk berbagai tujuan

3. Estimasi meliputi periode tertentu di masa yang akan datang

4. Estimasi posisi kas pada suatu periode.

Adapun estimasi penerimaan dan pengeluaran kas yang terjadi akan

memungkinkan manajemen untuk dapat memperkirakan posisi dalam suatu

periode anggaran sehingga dapat menentukan :

1. Kebutuhan perencanaan untuk menempatkan kelebihan kas yang mungkin

terjadi.

2. Kebutuhan pembelajaran untuk menutupi kekurangan.

2.4.2 Kegunaan Anggaran Kas

Menurut M.Munandar (2001:312) kegunaan dari penyusunan anggaran

kas adalah sebagai berikut :

1. Secara umum mempunyai tiga kegunaan, yaitu :

a. Sebagai pedoman kerja

b. Sebagai alat pengkoordinasian kerja

c. Sebagai pengawasan kerja

2. Secara khusus anggaran kas berguna sebagai dasar untuk penyusunan Master

Balance Sheet Budget (Anggaran Induk Neraca)

2.4.3 Tujuan Penyusunan Anggaran Kas

Menurut Jajuk Herawati dan Sunarto (2004:85) tujuan dari penyusunan

anggaran kas adalah sebagai berikut :

1. Menentukan posisi kas pada berbagai waktu dengan membandingkan uang kas

yang masuk dengan uang kas keluar.

2. Memperkirakan kemungkinan terjadinya defisit atau surplus.

3. Mempersiapkan keputusan pembelanjaan jangka pendek dan jangka panjang.

25

4. Sebagai dasar kebijakan pemberian kredit.

5. Sebagai dasar otorisasi dana anggaran yang disediakan.

6. Sebagai dasar penilaian terhadap realisasi pengeluaran kas sebelumnya.

2.4.4 Metode Penyusunan Anggaran Kas

Metode penyusunan anggaran kas adalah sebagai berikut :

1. Metode perkiraan kas atau metode langsung

Metode ini didasarkan pada analisis peningkatan dan pengurangan secara rinci

atas rekening kas yang dianggarkan yang akan mencerminkan semua arus

masuk dan keluar dari anggaran, seperti pendapatan, biaya pengeluaran untuk

belanja pemerintah. Metode ini sering dipergunakan untuk perencanaan kas

jangka pendek sebagai bagian dari rencana tahunan.

2. Metode ikhtisar laba rugi atau metode tidak langsung

Titik tolak dalam metode ini adalah laba bersih yang direncanakan yang

terlihat pada ikhtisar laba rugi yang dianggarkan. Pada dasarnya laba bersih

yang direncanakan diubah dari dasar akrual menjadi dasar kas artinya

disesuaikan dengan perubahan rekening modal kerja non kas. Metode ini lebih

cocok untuk proyeksi kas dalam jangka panjang, untuk jumlah perencanaan

kedua penekatan akan memberikan arus kas yang sama hanya berbeda dalam

jumlah rincian yang diberikan.

2.4.5 Langkah-langkah Penyusunan Anggaran Kas

Anggaran kas merupakan komponen dari manajemen kas. Pengelolaan kas

dierencanakan melalui anggaran kas berupa prakiraan atas aliran masuk dan aliran

keluar kas. Aliran masuk kas di bendahara umum daerah (BUD) bersumber dari

pendapatan dan pembiayaan serta transaksi/kejadian non anggaran. Sementara

aliran masuk kas SKPD umumnya bersumber dari BUD, kecuali bagi SKPD yang

memiliki fungsi sebagai pemungut/penerima pendapatan yang bersumber dari

potensi daerah sendiri, seperti pajak dan retribusi. Bagi SKPD, beberapa langkah

yang harus dilakukan dalam penyusunan anggaran kas adalah sebagai berikut:

1. Menentukan batas atas (plafon)

26

Anggaran yang ditetapkan dalam APBD untuk SKPD bersangkutan. Plafon ini

merupakan batas maksimal kas yang bisa dikeluarkan atau dibayarkan oleh

SKPD. Dalam proses penyusunan anggaran menurut Permendagri 13/2006,

setelah APBD disahkan SKPD diminta menyusun dokumen pelaksanaan

anggaran (DPA) dan dilampiri dengan anggaran kas. Artinya, rencana kegiatan

dan anggaran (RKA) yang sudah disetujui harus direncanakan lagi kapan

pelaksanaan dan pencairan dananya.

2. Menyusun jadwal pelaksanaan program dan kegiatan

Dengan adanya jadwal pelaksanaan kegiatan dapat ditentukan kapan pencairan

akan dilakukan. Pelaksanaan kegiatan sangat tergantung pada kemampuan

sumberdaya yang dimiliki SKPD berupa personil, peralatan, dokumen, dan

masukan lainnya. Jika jumlah personil di SKPD tidak banyak, maka

pelaksanaan beberapa kegiatan dalam waktu bersamaan mungkin sesuatu yang

tidak mungkin dilakukan.

3. Menentukan jumlah pencairan setiap bulan

Jumlah pencairan setiap bulan ditentukan oleh banyaknya kegiatan atau

kontrak yang harus dipenuhi. Adakalanya dalam satu bulan dilaksanakan

beberapa kegiatan sekaligus. Saat pencairan atau pembayaran mungkin berbeda

untuk kegiatan yang sifatnya sikontrakkan kepada pihak ketiga dengan yang

dilaksanakan sendiri, atau untuk kegiatan yang bersifat pengadaan (melalui

pembelian atau membuat/membangun sendiri) dengan non pengadaan (seperti

pelatihan, penelitian, penyuluhan, pemberian bantuan, dan studi banding).

4. Membuat tabel anggaran kas

Tabel anggaran kas dibuat untuk memberikan gambaran tentang jumlah dan

waktu pencairan dana. Secara umum anggaran kas memuat sumber penerimaan

kas atau aliran masuk kas dan penggunaan kas atau aliran keluar kas setiap

bulan. Apabila penerimaan kas dari BUD dilakukan setiap tiga bula (per

triwulan), maka harus disesuaikan penggunaannya per bulan. Untuk bagian

27

pengeluaran kas perlu dipisahkan antara pembayaran untuk belanja tidak

langsung (belanja pegawai) dan belanja langsung (kegiatan).

2.4.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anggaran Kas

Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 terdapat beberapa faktor yang

mempengaruhi anggaran kas Pemda, yakni:

1. Sumber penerimaan. Aliran kas masuk mencakup pendapatan asli daerah

(PAD), dana perimbangan, lain-lain pendapatan, dan penerimaan dalam

pembiayaan (SILPA tahun lalu, pinjaman, penerimaan piutang/pinjaman yang

pernah diberikan, hasil penjualan aset yang dipisahkan).

2. Musim. Penentuan jadwal kegiatan ada kalanya tergantung pada “musim”,

seperti untuk kesehatan (pancaroba), pendidikan (ujian nasional), pekerjaan

umum (kemarau/hujan).

3. Katerkaitan dengan kegiatan/anggaran tahun lalu. Pengeluaran kas ini terkait

dengan belanja yang bersifat mengikat, yaitu kegiatan yang telah dikontrakkan

dengan pihak ketiga, namun belum dibayar klaim mereka atas beban APBD.

4. Urgensi kegiatan di luar keadaan luar biasa atau darurat. Ada kalanya

pelaksanaan suatu kegiatan didahulukan/diprioritaskan karena kepala daerah

yang baru dituntut merealisasikan janji kampanyenya.

2.4.7 Keterkaitan Anggaran Kas dengan Dokumen Penatausahaan

Dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 keterkaitan antara anggaran

kas dengan penatausahaan, baik di PPKD maupun di SKPD tidak terlihat dengan

jelas. Hal ini dapat dilihat dari, misalnya:

1. Dalam surat penyediaan dana (SPD), yakni dokumen yang “menghubungkan”

antara rencana kegiatan dengan alokasi yang bisa dicairkan untuk

melaksanakan kegiatan tsb, tidak disebutkan adanya anggaran kas, kecuali

plafon menurut Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat

Daerah (DPA-SKPD).

28

2. Dalam pembuatan surat permintaan pembayaran (SPP) oleh Bendahara

Pengeluaran, format yang ada juga tidak menunjukkan adanya dokumen

anggaran kas yang perlu diacu atau diikuti.

3. Selaku Pengguna Anggaran (PA) dan Pengguna Barang (PB), kepala SKPD

memang seolah-olah tidak memiliki hubungan langsung dengan anggaran

kas. Hal ini dapat dilihat dari format surat perintah membayar (SPM) yang

ditandatanganinya yang sama sekali tidak memuat informasi tentang

ketersediaan dana sesuai anggaran kas SKPD. Jika melihat jabatannya, kepala

SKPD memang bukanlah pengguna kas karena pengguna kas adalah

Bendahara Pengeluaran.

Anggaran kas merupakan patokan untuk pencairan dana oleh SKPD.

Mengingat kepala SKPD adalah PA, maka pencairan dana dari Bendahara Umum

Daerah (BUD) pun adalah dalam kapasitas kewenangannya sebagai PA. Artinya,

maksimal pencairan adalah sebesar anggaran kas yang telah disetujui oleh BUD,

yang memuat skedul pelaksanaan kegiatan beserta kebutuhan dananya secara

kronologis.

2.5 Laporan Realisasi Anggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan perubahannya, Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 bahwa Laporan Realisasi Anggaran

adalah laporan yang menyajikan informasi anggaran dan realisasi pendapatan dan

belanja pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu yaitu satu tahun.