Metode Pengupahan atau GajiPerusahaan, dalam melakukan pengupahan kepada buruh/karyawan dapat memakai beberapa metode. Berikut ini adalah metode-metode yang bisa dilakukan oleh perusahaan.1.

Upah langsung (straight salary) Merupakan bentuk pembayaran upah yang paling sederhana, pada umumnya,

diwujudkan dalam bentuk sejumlah uang yang dibayarkan atas dasar satuan waktu tertentu, harian, mingguan, bulanan dan bahkan tahunan. Metode ini, biasanya tidak terniasuk upah lembur.2. Gaji (wage)

Dasar pembayaran metode upah ini adalah lama waktu mengerjakan suatu pekerjaan, atau dihitung menurut tingkat upah per jam, tanpa memperhatikan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Upah lembur diperhitungkan dalam metode ini. Dasar perhitungan upah lembur adalah kelebihan jam kerja buruh di atas jam kerja normal mereka. Umumnya 1 hari dihitung 8 jam kerja dan 1 Minggu dihitung 40 jam kerja. Metode semacam ini dipakai apabila perusahaan lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas barang yang dihasilkan.3.

Upah satuan (piece work) P a d a m e to d e i ni u pah y a n g d i bay ark a n ke pa d a p ar a ka rya wan menurut jumlah produk yang dihasilkan. Biasanya perusahaan men jamin adanya tingkat upah minimum. Metode upah semacam ini dapat mendorong karyawan untuk membuat barang dalam jumlah yang besar, sehingga sering berakibat rendahnya kualitas barang.

4.

Komisi Merupakan sejumlah uang yang dibayarkan (biasanya didasarkan atas persentase dan harga jual) untuk setiap unit barang yang terjual, dan bukannya unit yang dapat diproduksi.

5.

Premi shift kerja (shift premium) Merupakan upah yang diberikan kepada para karyawan karena beker ja di luar jam kerja normal, niisalnya sore atau malam hari. 'Upah semacam ini biasanya diberikan kepada para karyawan pabrik yang bekerja 24 jam sehari, yang terbagi menjadi 3 shift, yaitu : pagi, sore dan malam hari, dengan maksud agar supaya mereka yang terkena giliran bekerja di luar jam kerja normal, tetap bergairah. Premi shift ini biasanya lebih tinggi daripada tarip upah biasa.

6. Tunjangan fainbahan (fringe benefit) Untuk menarik agar supaya karyawan bersedia bekerja di perusahaan dalam waktu yang lama, seringkali memberikan tunjangan tambahan di luar upah yang biasa mereka terim a, seperti; asuransi -asuransi kesehatan, jiwa, kecelakaan; tunjangan hari raga, hari libur, cuti, pesangon, pakaian din g s, perumahan, kendaraan, jemputan, dan pensiun.

Upah InsentifInsentif menunjukkan suatu arti tentang dorongan kerja yang efektif dari karyawan. Maksud dari upah insentif ini adalah untuk mendorong karyawan agar bekerja dengan lebih produktif. Penentuan upah insentif ini tentu raja memerlukan tingkat keahlian, pengetahuan dan kebijaksa naan tentang proses produksi yang harus dilakukan. Karakteristik pokok dari upah insentif yang balk adalah 1 . H a r u s m e n u n j u k k a n p e n g h a r g a a n k e p a d a k a r y a w a n a l a s p r o d u k tivitas mereka. 2. Harus dapat dipakai untuk mencapai tujuan produktif per karyawan secara layak. 3. Tambahan upah yang diperoleh karyawan harus paling sedikit diseim bangkan dengan biaya produksi terendah.

Macam-macam Bentuk Upah Insentif1. Full Participation Plan Full P articip atio n P lan m erupakan u pah i n sentif bagi karyawan pabrik di mana kegiatan ekstra pads tugas mereka, dapat menghasilkan produksi tambahan. Karyawan diberi insentif apabila mereka dianggap bekerja dengan efisien, yang diukur dengan ratio produk yang dihasilkan dengan standardnya (100070). Setiap kenaikan 1 % output melebihi standard (1 00%), karyawan tersebut, akan menerim a tam bahan penghasilan sebe sar kenaikan itu (1%). Oleh karena itu upah insentif semacam ini, disebut jugs 1 for 1 plan.

Contoh : Standard waktu pengerjaan per unit barang adalah 2 jam. Tarip upah per jam, Rp.80,00. Jika seorang karyawan mengerjakan hanya dalam waktu 1,60 jam untuk per unit barang, maka tingkat efisiensinya :

Dengan kelebihan tingkat efisiensi 2 5% itu (125 % - 100 %) maka tingkat penghasilan karyawan tersebut, per jam Rp 80,00 + (25% x 80,00) = Rp 100,00.

2. Group Insentif Plan Insentif ini diberikan kepada sekelompok karyawan, bilamana ter bukti mereka dapat menunjukkan hasil yang menguntungkan, sepertia) b) c) d)

peningkatan produktivitas penurunan biaya tenaga kerja per unit perbaikan kualitas produk pengurangan tingkat kerusakan produk yang dihasilkan.

Pertanyaan mengenai Gaji atau Upah Kerja 1. Apa itu Upah Minimum Propinsi (UMP)?

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap provinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Provinsi.

Pasal 89 Undang-Undang Nomor 13 menyatakan bahwa penentuan upah minimum diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan kehidupan yang layak. Upah minimum ditentukan oleh Gubernur setelah mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri dari pihak pengusaha, pemerintah dan serikat buruh/serikat pekerja ditambah perguruan tinggi dan pakar.

2. Apa yang dimaksud dengan pemberian upah?

Pemberian Upah merupakan suatu imbalan/balas jasa dari perusahaan kepada tenaga kerjanya atas prestasi dan jasa yang disumbangkan dalam kegiatan produksi. Upah kerja yang diberikan biasanya tergantung pada:

Biaya keperluan hidup minimum pekerja dan keluarganya Peraturan perundang undangan yang mengikat tentang Upah Minimum Regional (UMR) Kemampuan dan Produktivitas perusahaan Jabatan, masa kerja, pendidikan, dan kompetensi. Perbedaan jenis pekerjaan

Kebijakan komponen gaji/upah ditetapkan oleh masing-masing perusahaan. Yang jelas, gaji tidak boleh lebih rendah dari Upah Minimum Propinsi (UMP) yang ditetapkan pemerintah.

3. Upah tidak perlu dibayarkan bila pekerja tidak melakukan pekerjaan, kecuali dalam situasi tertentu. Dalam situasi apa saja pengusaha tetap wajib memberikan gaji/upah?

Pekerja sakit sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan Pekerja perempuan yang sakit pada hari pertama dan kedua masa haidnyasehingga tidak dapat melakukan pekerjaan Pekerja tidak masuk bekerja karena menikah, menikahkan,mengkhitankan, membaptiskan anaknya, isteri melahirkan atau keguguran kandungan, suami atau isteri atau anak atau menantu atau orang tua atau mertua atau anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena sedang menjalankan kewajiban terhadap negara Pekerja tidak dapat melakukan pekerjaannya karena menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya Pekerja bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pengusaha tidak

mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha Pekerja melaksanakan hak istirahat/cuti

Pekerja melaksanakan tugas serikat pekerja atas persetujuan pengusaha Pekerja melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan

4. Apa yang dimaksud dengan Tunjangan?

Tunjangan adalah tambahan benefit yang ditawarkan perusahan pada pekerja nya. Ada 2 macam tunjangan, tunjangan tetap dan tidak tetap. Yang dimaksud tunjangan tetap adalah tunjangan yang diberikan secara rutin per bulan yang besarannya relatif tetap, contoh: tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi.

Sedangkan, tunjangan tidak tetap adalah tunjangan yang penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja, seperti tunjangan transportasi, tunjangan makan, insentif, biaya operasional

5. Apa ada Undang Undang yang mengatur mengenai Tunjangan pekerja?

Ada Tunjangan yang diatur ada juga yang tidak. Undang Undang tidak mengatur mengenai tunjangan tidak tetap (tunjangan makan, transportasi, dll). Kebijakan mengenai tunjangan jenis ini, tergantung perusahaan masing-masing. Untuk Tunjangan Kesejahteraan/Kesehatan, dalam UU no 13 pasal 99 mengatur adanya Jaminan Sosial untuk para pekerja.

Adapula Tunjangan Hari Raya (THR), pemberian THR Keagamaan bagi pekerja di perusahaan diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan. Menurut peraturan tersebut, pengusaha diwajibkan untuk memberi THR Keagamaan kepada pekerja yang telah mempunyai masa kerja 3 (tiga) bulan atau lebih secara terus-menerus. Pekerja yang bermasa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, mendapat THR minimal satu bulan gaji. Sedangkan Pekerja/buruh yang bermasa kerja tiga bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, mendapat secara proporsional, yaitu dengan menghitung masa kerja yang sedang berjalan dibagi 12 (dua belas) bulan dikali satu bulan upah.

6. Apakah kita bisa melakukan complain terhadap perusahaan yang terlambat membayar upah tiap bulannya atau bila kita tidak mendapat upah seperti yang dijanjikan?

Tentu saja bisa. Dalam pasal 95 Undang Undang Nomor 13 ditulis bahwa penguasaha yang karena kesengajaan atau kelalaiannya mengakibatkan keterlambatan pembayaran upah, dikenakan denda sesuai dengan persentase tertentu dari upah pekerja.

Gaji/ Upah adalah hak pekerja, kita berhak menanyakan ke bagian manajemen sumber daya manusia (HRD) mengenai upah. Jika negosiasi penyelesaian masalah dengan pihak HRD tidak berhasil, kita bisa melaporkan perusahaan ke polisi/ Departemen Tenaga Kerja. Pasal 169 Undang-Undang Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pekerja bisa mengajukan permintaan resmi kepada pemerintah untuk mendapatkan penetapan terhadap berbagai perselisihan industri mengenai pemutusan hubungan kerjanya dengan pengusaha ketika pengusaha tidak membayar upahnya pada waktu yang disepakati selama tiga bulan berturut-turut atau lebih.

7. Apakah saya tetap mendapat upah apabila saya tidak masuk kerja karena melakukan pernikahan?

Ya, pekerja tetap berhak mendapatkan upah apabila tidak masuk kerja karena sakit, menikah, menikahkan, mengkhitankan, membaptiskan anaknya, istri melahirkan, atau ada anggota keluarga yang meninggal.

Untuk perhitungan upah berbayar saat sakit bisa Anda lihat di Pertanyaan mengenai Pekerja Yang Sakit [http://www.gajimu.com/main/pekerjaan-yanglayak/pekerja-yang-sakit] dan perhitungan upah

berbayar saat sakit bisa Anda lihat di Seputar Cuti Tahunan [http://www.gajimu.com/main/pekerjaanyanglayak/cuti-tahunan]

Dalam pasal 93 ayat 4 UU no.13/2003 tentang Tenaga Kerja, upah tidak masuk kerja karena halangan adalah sebagai berikut :

Pekerja menikah, dibayar untuk 3 (tiga) hari Menikahkan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari Mengkhitankan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari Membaptiskan anaknya, dibayar untuk 2 (dua) hari Istri melahirkan/mengalami keguguran kandungan, dibayar untuk 2 (dua) hari

Suami/istri, orang tua/mertua, anak atau menantu meninggal dunia, dibayar untuk 2 (dua) hari Anggota keluarga dalam satu rumah meninggal dunia, dibayar untuk 1 (satu) hari. Pengaturan pelaksanaan tentang upah tidak masuk kerja karena berhalangan ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama (PKB).

8. Apakah upah kerja selalu harus dalam bentuk uang?

Ya, upah yang diterima pekerja umumnya dalam bentuk uang.Akan tetapi, ada kalanya perusahaan membayar sebagian dari upah dalam bentuk lain, dengan ketentuan nilainya tidak boleh melebihi 25% dari nilai upah yang seharusnya diterima.

9. Bagaimana tata cara pembayaran upah?

Pembayaran upah harus dilakukan dengan alat pembayaran yang sah. Bila pembayaran upah tidak ditentukan dalam perjanjian atau peraturan perusahaan, maka pembayaran upah dilakukan di tempat kerja atau kantor perusahaan.

Jangka waktu pembayaran upah secepat-cepatnya bisa dilakukan seminggu sekali atau selambatlambatnya sebulan sekali, kecuali dalam perjanjian kerja tertulis waktu pembayaran kurang dari satu minggu.

10. Saya bekerja di perusahaan asing. Bagaimana tata cara pembayaran upah apabila gaji yang saya terima dalam bentuk mata uang asing?

Apabila upah ditetapkan dalam mata uang asing, maka pembayaran dilakukan berdasarkan kurs resmi pada hari dan tempat pembayaran.

11. Bagaimana bila perusahaan terlambat memberi upah? Apakah perusahaan akan dikenakan sanksi?

Apabila upah terlambat dibayar, maka mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari pembayaran upah, perusahaan wajib membayar sanksi keterlambatan yakni sebesar 5% dari gaji untuk tiap hari keterlambatan. Diatas hari kedelapan, sanksi keterlambatan menjadi 1%/hari keterlambatan.

Apabila sesudah satu bulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar tambahan upah, perusahaan diwajibkan membayar bunga yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan.

12. Apabila pekerja melanggar peraturan perusahaan yang ada, apakah juga dikenakan denda/pemotongan upah?

Dalam pasal 95 UU no 13/2003 tentang Tenaga Kerja, pemerintah mengatur pengenaan denda kepada perusahaan dan/atau pekerja dalam pembayaran upah.

Perusahaan dapat mengenakan denda kepada pekerja yang melakukan pelanggaran, sepanjang hal itu diatur dalam secara tegas dalam suatu perjanjian tertulis/peraturan perusahaan. Besarnya denda untuk setiap pelanggaran harus ditentukan dan dinyatakan dalam perjanjian tertulis/peraturan perusahaan.

Apabila untuk satu perbuatan sudah dikenakan denda, perusahaan dilarang untuk menuntut ganti rugi terhadap pekerja yang bersangkutan. Ganti rugi dapat diminta oleh perusahaan dari pekerja, apabila terjadi kerusakan barang/kerugian lainnya baik milik perusahaan maupun milik pihak ketiga oleh pekerja karena kelalaian/kesengajaan. Ganti rugi harus diatur terlebih dahulu dalam perjanjian

tertulis/peraturan perusahaan dan setiap bulannya tidak boleh lebih dari 50% dari upah Denda yang dikenakan oleh perusahaan kepada pekerja tidak boleh dipergunakan untuk kepentingan pengusaha atau orang yang berwenang untuk menjatuhkan denda tersebut.

Sumber: Indonesia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja.

Indonesia. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.PER.04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Bagi Pekerja di Perusahaan

Markus Sidauruk, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia dan anggota Dewan Pengupahan Nasional Wujudkan Upah Layak di Indonesia!

Sistem upah di Indonesia memang sudah seharusnya dirubah, karena sistem ini rentan dilanggar dan tidak dipatuhi. Upah Minimum perlu tetap ada, tetapi untuk upah layak haruslah melalui negosiasi bipartit sesuai kemampuan dan produktivitas usaha masing-masing. Upah layak harus di atas upah minimum! Untuk memperbaiki standar gaji/upah tenaga kerja Indonesia, WageIndicator bersama Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) menggagas Kampanye Upah Layak sejak Oktober 2010. Pelajari lebih jauh mengenai Kampanye Upah Layak WageIndicator KSBSI

Apa itu Upah Layak? Apakah Upah Layak sama dengan Upah Minimum?

Tidak. Upah Minimum adalah upah terendah bagi mereka yang lajang dan belum berpengalaman yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Tetapi pada prakteknya, upah minimum malah dijadikan sebagai upah maksimum. Seolah-olah apabila perusahaan telah membayar upah sesuai dengan upah minimum, berarti sudah mematuhi peraturan pemerintah. Padahal upah minimum hanya untuk mereka yang bekerja dibawah satu tahun dan berstatus lajang. Pekerja yang sudah bekerja lebih dari satu tahun atau yang sudah memiliki keluarga patut mendapatkan upah di atas upah minimum.

Pengertian Upah Layak dapat ditelusuri dalam Undang Undang 13 tahun 2003 pasal 88 yang menyatakan :

a). Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

b). Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.

Upah Layak bukan hanya upah minimum tetapi satu kesatuan mekanisme upah yang diatur dalam UU 13/2003.

Kebijakan Pengupahan untuk mewujudkan Upah Layak berdasarkan UU 13/2003 :

1.

Penetapan Upah Minimum

Upah Minimum adalah upah terendah bagi mereka yang lajang dan belum berpengalaman yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah Minimum ditetapkan berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan, yang didalamnya ada perwakilan dari Serikat Pekerja, APINDO dan Pemerintah)

Sekalipun Upah Minimum yang ditetapkan di suatu daerah terdapat lebih dari satu upah minimum namun yang berlaku tetap hanya satu upah minimum saja.

Contoh: Bila kabupaten tersebut telah ditetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), maka yang berlaku adalah UMK Kabupaten tersebut. Tetapi bila kabupaten tersebut belum memiliki UMK maka yang berlaku adalah Upah Minimum Propinsi (UMP).

Sistem upah minimum juga menyamakan semua usaha. Upah dari perusahaan asing eksport disamakan dengan upah dari perusahaan domestik

2.

Perundingan Upah

Penetapan upah dapat juga lakukan melalui perundingan upah (di atas upah minimum).

Perundingan Upah dapat dilakukan secara :

Individu : antara seorang karyawan dengan Manajemen/Perusahaan, biasanya diatur dalam perjanjian kerja Kolektif : antara Serikat Pekerja dengan Manajemen/Perusahaan, biasanya diatur dalam Perjanjian Kerja Bersama 3. Struktur dan Skala Upah

Dalam UU 13/2003 pasal 92 menyebutkan Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompetensi.

Penyusunan ini penting karena :

Mencegah diskriminasi upah (gender, suku, ras dan agama) Kesetaraan upah untuk pekerjaan yang nilainya sama

Dasar dalam menetapkan upah seorang karyawan Gambaran masa depan pekerja di perusahaan tersebut Acuan dalam perundingan upah secara kolektif Perhitungan premi Jamsostek dan Pajak Penghasilan 4. Peninjauan Upah secara berkala

Peninjauan Upah secara berkala merupakan kelanjutan dari Ketentuan penyusunan struktur dan skala upah Hal ini diatur dalam UU 1/2003 pasal 92 ayat 2.

Peninjauan ini dapat dilakukan dengan baik karena alasan kenaikan upah minimum, kenaikan produktivitas maupun meningkatnya kekayaan perusahaan.

Mengapa Upah Pekerja masih belum layak?

a).

Mekanisme Upah masih terpaku pada penetapan upah minimum

Padahal Upah Minimum hanya berlaku bagi mereka yang lajang dan belum berpengalaman b). Perusahaan yang menerapkan struktur dan skala upah masih terbatas pada perusahaan besar.

Ketentuan tentang penyusunan struktur skala upah belum bersifat wajib (tidak ada sanksi) c). Perundingan Upah secara kolektif belum berjalan optimal.

Dari 207.000 perusahaan yang terdaftar, hanya sekitar 10 20 % perusahaan yang mempunyai Serikat Pekerja. Dan dari jumlah tersebut hanya 5,15% yang memiliki Perjanjian Kerja Bersama (PKB) Tim WageIndicator KSBSI telah melakukan sosialisasi mengenai Kampanye Upah Layak di beberapa kota di Indonesia. Tim Kampanye Upah Layak telah menemukan banyak kasus pelanggaran upah minimum. Dari data-data yang didapatkan, WageIndicator melakukan penelitian mengenai Pelanggaran Upah Minimum Indonesia yang hasilnya dapat Anda unduh di Gajimu.com.

Sumber:

Indonesia. WageIndicator dan KSBSI tim Kampanye Upah Layak