IR Dan Pengupahan APHALI

  • Published on
    17-Feb-2018

  • View
    220

  • Download
    0

Embed Size (px)

Transcript

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    1/22

    The Energy Company of Choice

    Sharing dan Diskusi

    Industrial Relations dan Pengupahan

    Didik Masadi, S.H., IRCP

    Industrial Relations Dept, PT Medco E&P Indonesia

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    2/22

    PERKENALAN

    Didik Masadi, S.H, IRCP

    Praktisi Industrial Relations/ Human ResourcesHP : +62 813 1963 4004/ +62 815 8421 3950

    Email : didik_masadi@yahoo.com

    Didik.Masadi@medcoenergi.com

    S1 Fakultas Hukum, UGM Yogyakarta

    Industrial Relations Certifications (FH UI, HIDA Japan, ILO)

    Head, Industrial Relations/ Advocacy and Public Policy DPN APINDO (2004-2007)

    Anggota/ Badan Pekerja LKS Tripartit Nasional (2007)

    Head, Industrial Relations PT Astra Daihatsu Motor (2007-2011)

    Manager, Industrial Relations, PT General Motors Indonesia Manufacturing (2011-2012)

    Corporate Industrial Relations, PT Medco E&P Indonesia

    Koordinator Industrial Relations, KK 2, SKK Migas Ketua Task Force PKWT Migas

    Mengikuti berbagai Conference/Training/ Workshop/ Seminar di bidang Industrial

    Relations/ Human Resources baik di luar negeri/dalam negeri (ILO, HIDA Japan, NICC,

    APINDO, Kemenaker RI, Disnaker dll)

    MAN JADDA WAJADA

    mailto:didik_masadi@yahoo.commailto:didik_masadi@yahoo.com
  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    3/22

    Definisi Industrial Relations (Hubungan Industrial) :

    Suatu sistem hubungan antara pekerja dan pengusaha dan pemerintah

    Untuk membentuk hubungan ketenagakerjaan yang harmonis

    Sesuai dengan nilai Pancasila dan UUD 1945

    (disadur dari UU 13 thn 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 1 (16) )

    Para Pihak Pekerja, Pengusaha, Pemerintah

    Hubungan Ketenagakerjaan Harmonis

    Kepatuhan terhadap peraturan perundangan

    Intisaridefinisi

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    4/22

    Undang-Undang No. 13 Thn 2003 Tentang Ketenagakerjaan

    Undang-Undang No. 21 Thn 2000 Tentang

    Serikat Pekerja/ Serikat Buruh

    Undang-Undang No. 2 Thn 2004 Tentang Penyelesaian

    Perselisihan Hubungan Industrial

    Hierarki Penggunaan Peraturan Ketenagakerjaan :

    1. Undang-undang (UU)2. Keputusan / Peraturan Menteri (Kepmen/ Permen)

    3. Peraturan Daerah (Perda)

    4. Perjanjian Kerja Bersama/ Peraturan Perusahaan

    5. Memo/ Ketentuan Internal Perusahaan.

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    5/22

    Industrial Relations

    Company Object ives on Indus tr ial Relations : to achieve

    Harmonious Labor Management Relat ions

    Employment

    Security

    Better WorkingConditions

    Better Quality

    Of Live

    Workers

    Cooperation

    Better Operation

    Better

    BusinessWO

    R

    K

    E

    R

    S

    E

    M

    P

    L

    O

    Y

    E

    RS

    DASAR PEMIKIRAN

    Harmonious Labor Management Relations

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    6/22

    Integration

    & alignment

    HR

    management

    process

    HR

    key drivers

    INDUSTRIAL RELATIONS MANAGEMENT

    Conducive working climate& industrial peace

    REWARD MANAGEMENT

    Attract, motivate andretain best talent

    RECRUITMENT

    MANAGEMENT

    The right number,

    the right

    qualification,

    at the right time

    PEOPLE

    DEVELOPMENT

    MANAGEMENT

    Competence

    & character

    as required

    PERFORMANCE

    MANAGEMENT

    Optimal

    Performance

    TERMINATION

    MANAGEMENT

    Best possible

    manner &

    legal compliance

    ORGANIZATION DEVELOPMENT MGT

    Effective & Efficient Organization

    BUSINESS VISION

    * AHRM

    Astra Human Resources Management

    Astra Human Resources Management

    (AHRM) Framework

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    7/22

    STRATEGY

    ORGANIZATION

    PEOPLE

    STANDARD

    NETWORKING

    BUSINESS

    ALIGNMENT

    COMPETENCE

    DEVELOPMENT

    LEGAL

    COMPLIANCE

    COMMUNICATION

    DEVELOPMENT

    ORGANIZATION

    DEVELOPMENTThe

    conducive

    workingclimate

    that

    ensure

    industrial

    peace

    IR as

    Business

    Partner

    Business

    Vision

    INDUSTRIAL RELATIONS MANAGEMENT Scope

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    8/22

    INDUSTRIAL RELATIONS MANAGEMENT - Environment

    IRs Constelations in the world

    Union Plan Other Country

    Information Access

    Investor Driven

    HAM Issues

    NGO Plan

    Employee

    Company

    Union

    RM

    Job SecurityDecent Work

    Productivity & Prosperity

    Freedom of Association

    Internal IRs Constelations

    Safety, health & Environment

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    9/22

    Industrial Relations Risk

    Memasuki 2016, ada beberapa permasalahan Hubungan

    Industrial yang patut untuk menjadi perhatian kita,permasalahan yang telah kita kaji dan telaah ada 4

    masalah utama, bila tidak di kelola dengan baik akan

    mempunyai resiko bagi Hubungan Industrial di lingkungan

    kerja :

    1. Pengupahan : Regulasi & Kebijakan

    2. Hubungan Kerja : Outsourcing /PKWT

    3. Reposisi Serikat Pekerja

    4. Perundingan PP/PKB

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    10/22

    Re-Posisi Serikat Pekerja

    Beberapa Point Penting terkait permasalahan Reposisi Serikat Pekerja :

    1. Komunikasi internal yang belum optimal2. Adanya Persepsi dari pihak SP bahwa management tidak menghargai

    keberadaan SP/SB

    3. Intervensi aliansi kepentingan SP/SB Pemahaman mengenai kewenanganpara pihak terkait dengan keberadaan SP/SB

    4. Compliance kebijakan perusahaan terhadap keberadaan regulasi mengenai union

    (UU 21/2000)

    Perlu untuk didiskusikan :

    1. Reposisi Serikat Pekerja ke Aliansi Kepentingan

    2. Ada persepsi dari pihak SP bahwa mgt tidak menghargai keberadaan SP3. Approach seperti apa yang sesuai dengan kondisi SP masing masing perusahaan

    agar tercipta mutual trust commitment dan integritas

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    11/22

    Employee Union

    Mutual Trust

    Respect to Other

    Commitment

    Time

    LKS Bipartit view2 Way

    Focus to Need

    Fair & Objective

    Care & Sincere

    Loyalty & Integrity

    Company

    RM

    Industrial Relations Management - Communication

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    12/22

    The Energy Company of Choice

    QUO VADIS PENGUPAHAN ?

    Didik Masadi, S.H., IRCP

    Industrial Relations Dept, PT Medco E&P Indonesia

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    13/22

    LegalitasUpah

    Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima

    dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagaiimbalan dari pengusaha atau pemberi kerja

    kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan

    dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja,

    kesepakatan, atau peraturan perundang-

    undangan, termasuk tunjanganbagipekerja/buruh dan keluarganya atas suatupekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan

    dilakukan (UU78/2015).

    No.13/2003 dan PP No.

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    14/22

    LegalitasUpah

    Dengan demikian UU No. 13/2003 dan78/2015 menegaskan adanya proses

    PPNo.

    pertukaran dalamupah:

    Pekerja/buruhbekerja dan/atau

    memberikan jasa

    Pengusaha/pemberikerja memberikan

    imbalan uang

    3

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    15/22

    LegalitasUpah

    Upah minimum adalah upah bulanan terendahyang terdiri atas upah pokok termasuktunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur

    sebagai jaring pengaman (Permenakertrans

    No.7/2013).Pemerintah menetapkan upah minimum

    berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan

    memperhatikan produktivitas danpertumbuhan ekonomi (UU No. 13/2003 dan

    PP No. 78/2015).4

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    16/22

    LegalitasUpah

    Dengan demikian UU No. 13/2003 dan PP78/2015 menegaskan adanya proses

    No.

    pertukaran plusdalam upah minimum:

    Pertumbuhan ekonomi

    Pekerja/buruh

    memperolehkehidupan layak

    Pengusaha/pemberi

    kerja memperolehproduktivitas

    5

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    17/22

    LegalitasUpah

    Formula perhitungan upah minimumsebagai berikut: UMn = UMt + {UMt x

    % PDBt)} (PP No. 78/2015).Upah minimum hanya berlaku bagi

    adalah(Inflasit +

    pekerja/buruh dengan masa kerja kurang dari 1(satu) tahun pada perusahaan yangbersangkutan (PP No. 78/2015).Pengusaha dilarang membayar upah lebih

    rendah dari upah minimum (UU No. 13/2003).

    6

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    18/22

    UpahMasaDepan

    Di masa depan, upah (minimum) akanmenghadapi era sharing economy.

    SharingeconomydiIndonesia:

    8

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    19/22

    UpahMasaDepan

    Upah Masa Depan:-Tergantung Diri Sendiri.

    -Mendorong Entrepreneurship.

    Upah (Minimum) MasaKini:-Tergantung Pemerintah.

    -Mendorong Kemapanan.

    3

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    20/22

    Min. Wages Research SharingMin. Wages Topics

    1.2.

    3.

    4.

    5.

    Sistem Pengupahan NasionalFormula penetapan Upah Minimum

    Mempertahankan daya saing Global dan Daya Beli Pekerja

    Dewan Pengupahan yang Kredibel dan Kompeten

    Upah Sektoral mengacu kepada add value & Productivity

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    21/22

    Perusahaan memilih apakah akan mengikuti

    UMK atau UMP apabila ada perbedaan di

    lapangan

    1. Upah minimum sektoral mengikuti

    sektor, bukan lokasi

    2. Review Permenaker No. 7 / 2013

    DISKUSIUPAHMINIMUM

    POIN KENDALA SOLUSIKonsistensi

    pengupahan untuk bisa mengimplementasikan sesuai

    Pergub mengatur upah bagi karyawanyang memiliki masa kerja di atas 1 (satu)

    tahun sebesar 5% di atas UMK.Ada penyimpangan aturan Review Permenaker No. 7 / 2013

    1. Upah minimum masih diperlukan asaldikembalikan ke definisi awal,

    2. Review terhadap UU No. 13 / 2003Apakah sebagai safety net atau sebagaiimbalan bagi produktivitas minimumRelevansi upah minimum

    . Konsistensi implementasi

    Perlu dorongan dari APINDO kepada

    Implementasi PP 78 / 2015 mengenai pemerintah (depnaker, kemendagri)

    dengan yang diatur dalam PP

  • 7/23/2019 IR Dan Pengupahan APHALI

    22/22

Recommended

View more >