146
Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 BAB II - 77 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib 1. Pendidikan Pemerintahan daerah sebagai supporting system demokrasi daerah, tentunya mempu nyai andil besar dalam penerapan maupun pelaksanaan cita- cita dan hak rakyat. Pendidikan sebagai saluran perubahan masyarakat harusnya dijadikan prioritas. Pemerintah sebgai pilar demokrasi harus menjadikan pendidikan sebagai orientasi perubahan. Tentunya prioritas ini perlu dilaksanakan pemerintah dengan sebaiknya guna mendukung pelaksanaan pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah UUD. Adapun peran pemerintah dalam melaksanakan amanah tersebut dicerminkan melalui beberapa indikator terkait pendidikan mulai tingkat pendidikan Usia Dini, tingkat Dasar dan Menengah baik itu terkait kualitas manajemen dan fasilitas infrastruktur penunjangnya. 1.1. Pendidikan Dasar 1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar atau sedang sekolah (SD-SLTP) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar. Angka partisipasi sekolah di Jawa Timur untuk anak usia 7-12 tahun dalam kurun waktu 2009-2013 menunjukan nilai yang cenderung stabil pada kisaran angka 980 per 1.000 penduduk usia 7-12 tahun. Ini memberikan gambaran bahwa di Jawa Timur dalam tiap 1.000 anak usia 7-12 tahun masih ada sekitar 20 anak diantaranya sedang tidak bersekolah. Sementara dalam kurun waktu yang sama APS usia 13-15 terus meningkat. pada tahun 2009 sebesar 880 dan terus meningkat menjadi 916 per 1.000 penduduk di Tahun 2012. dan terus meningkat ditahun 2013 menjadi 989 per 1.000 penduduk. Sebagaimana pada tabel 2.48 dapat dilihat bahwa Gabungan APS usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun atau APS pendidkan dasar menunjukkan nilai yang terus dimana pada tahun 2009 sebesar 952 per 1.000 anak usia 7-15 tahun sedangkan pada tahun 2012 sebesar 965 per 1.000 anak usia 7-15 tahun dan tahun 2013 sebesar 996 per 1.000 penduduk.

2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 77

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Wajib

1. Pendidikan

Pemerintahan daerah sebagai supporting system demokrasi daerah,

tentunya mempu nyai andil besar dalam penerapan maupun pelaksanaan cita-

cita dan hak rakyat. Pendidikan sebagai saluran perubahan masyarakat harusnya

dijadikan prioritas. Pemerintah sebgai pilar demokrasi harus menjadikan

pendidikan sebagai orientasi perubahan. Tentunya prioritas ini perlu

dilaksanakan pemerintah dengan sebaiknya guna mendukung pelaksanaan

pendidikan berdasarkan hakikat pendidikan dan amanah UUD.

Adapun peran pemerintah dalam melaksanakan amanah tersebut

dicerminkan melalui beberapa indikator terkait pendidikan mulai tingkat

pendidikan Usia Dini, tingkat Dasar dan Menengah baik itu terkait kualitas

manajemen dan fasilitas infrastruktur penunjangnya.

1.1. Pendidikan Dasar

1.1.1. Angka Partisipasi Sekolah

APS pendidikan dasar adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan

dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar

atau sedang sekolah (SD-SLTP) per 1.000 penduduk usia pendidikan dasar.

Angka partisipasi sekolah di Jawa Timur untuk anak usia 7-12 tahun

dalam kurun waktu 2009-2013 menunjukan nilai yang cenderung stabil pada

kisaran angka 980 per 1.000 penduduk usia 7-12 tahun. Ini memberikan

gambaran bahwa di Jawa Timur dalam tiap 1.000 anak usia 7-12 tahun masih

ada sekitar 20 anak diantaranya sedang tidak bersekolah.

Sementara dalam kurun waktu yang sama APS usia 13-15 terus

meningkat. pada tahun 2009 sebesar 880 dan terus meningkat menjadi 916 per

1.000 penduduk di Tahun 2012. dan terus meningkat ditahun 2013 menjadi 989

per 1.000 penduduk.

Sebagaimana pada tabel 2.48 dapat dilihat bahwa Gabungan APS usia

7-12 tahun dan 13-15 tahun atau APS pendidkan dasar menunjukkan nilai yang

terus dimana pada tahun 2009 sebesar 952 per 1.000 anak usia 7-15 tahun

sedangkan pada tahun 2012 sebesar 965 per 1.000 anak usia 7-15 tahun dan

tahun 2013 sebesar 996 per 1.000 penduduk.

Page 2: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 78

Tabel 2.49 Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar

Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

NO Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 SD/MI (7-12 tahun)

1.1. Usia 7-12 thn sedang sekolah 3.873.129 3.892.007 3.985.410 3.927.336 4.052.521

1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

3.929.141 3.941.708 4.055.928 3.983.295 4.055.766

1.3. APS SD/MI per 1.000 986 987 983 986 999

2 SMP/MTs (13-15 tahun)

2.1. Jumlah murid usia 13-15 thn 1.602.811 1.652.235 1.665.094 1.600.718 1.828.311

2.2. Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

1.821.047 1.860.266 1.849.280 1.747931 1.849.207

2.3. APS SMP/MTs per 1.000 880 888 900 916 989

3 Pendidikan Dasar SD/MI-SMP/MTs (7-15 tahun)

3.1. Jumlah murid usia 7-15 thn 5.475.940 5.544.242 5.650.504 5.528.054 5.880.832

3.2. Jumlah penduduk kelompok usia 7-15 tahun

5.750.188 5.801.974 5.905.208 5.731.226 5.904.973

3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Jika dililihat dari Angka partisipasi sekolah pendidikan dasar usia 7-15

tahun tahun 2012 per kabupaten/kota di Jawa Timur, semuanya beraada diatas

900 per 1.000. Beberapa kabupaten angka APS pendidikan dasarnya hampir

mencapai 1.000 kondisi ini memberikan gambaran capaian APS untuk

pendidikan dasar sudah baik

Tabel 2.50

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

NO Kabupaten/kota

SD/MI Usia 7-12 Thn SMP/MTs Usia 13-15 Thn Pendidikan Dasar 7-15 Thn

Sedang Sekolah

jumlah Pendudu

k

APS

Sedang Sekolah

Jumlah Pendud

uk

APS

Sedang Sekolah

Jumlah Pendudu

k APS

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Kab. Pacitan 47.343 47.988 987 22.943 25.517 899 70.286 73.505 956

2. Kab. Ponorogo 78.379 79.295 988 37.452 38.394 975 115.831 117.688 984

3. Kab. Trenggalek 60.525 62.142 974 26.925 28.470 946 87.450 90.612 965

4. Kab. Tulungagung 100.779 101.659 991 41.922 43.927 954 142.701 145.586 980

5. Kab. Blitar 123.143 125.058 985 45.379 48.615 933 168.522 173.673 970

6. Kab. Kediri 164.468 166.139 990 60.366 65.817 917 224.834 231.956 969

7. Kab. Malang 260.767 263.719 989 96.449 109.810 878 357.215 373.529 956

8. Kab. Lumajang 111.278 113.179 983 32.674 40.851 800 143.952 154.030 935

Page 3: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 79

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

1.1.2. Rasio Ketersediaan sekolah/Penduduk usia Sekolah

Rasio ketersediaan sekolah SD sederajat dan SLTP sederajat per 10.000

penduduk usia sekolah di Jawa Timur mulai tahun 2009-2013 walau berfluktuatif

namun menunjukkan peningkatan, pada tahun 2009 dari 57 per 1000 penduduk

menjadi 61 per 1000 penduduk pada tahun 2013. ini berarti rasio ketersediaan

sekolah pendidikan dasar juga meningkat. Peningkatan rasio ketersediaan

sekolah pendidikan dasar ini merupakan cerminan perhatian pemerintah dalam

menyediakan sarana belajar bagi anak usia sekolah. Dengan terus

bertambahnya jumlah penduduk tentunya juga harus diiringi penambahan

fasilitas belajar berupa sekolah.

9. Kab. Jember 261.820 265.403 987 90.279 107.810 837 352.099 373.213 943

10. Kab. Banyuwangi 170.026 171.573 991 63.693 68.367 932 233.719 239.940 974

11. Kab. Bondowoso 72.360 75.409 960 26.159 28.476 919 98.519 103.885 948

12. Kab. Situbondo 64.480 66.425 971 19.053 22.347 853 83.533 88.772 941

13. Kab. Probolinggo 114.069 116.442 980 50.449 57.499 877 164.518 173.941 946

14. Kab. Pasuruan 153.126 156.422 979 72.260 80.946 893 225.386 237.368 950

15. Kab. Sidoarjo 215.082 216.774 992 92.651 96.205 963 307.733 312.979 983

16. Kab. Mojokerto 100.672 101.821 989 42.498 45.896 926 143.170 147.717 969

17. Kab. Jombang 130.433 131.830 989 50.011 54.497 918 180.445 186.327 968

18. Kab. Nganjuk 103.892 106.285 977 47.701 50.544 944 151.593 156.829 967

19. Kab. Madiun 62.728 62.764 999 29.145 29.398 991 91.874 92.161 997

20. Kab. Magetan 57.372 57.404 999 29.061 30.342 958 86.433 87.746 985

21. Kab. Ngawi 75.646 76.341 991 35.070 37.075 946 110.716 113.417 976

22. Kab. Bojonegoro 122.971 124.048 991 46.213 50.790 910 169.184 174.839 968

23. Kab. Tuban 108.139 110.070 982 53.686 57.048 941 161.825 167.118 968

24. Kab. Lamongan 124.450 127.147 979 52.569 53.546 982 177.019 180.693 980

25. Kab. Gresik 128.069 128.908 993 60.814 62.523 973 188.883 191.431 987

26. Kab. Bangkalan 123.948 126.673 978 47.115 55.762 845 171.062 182.435 938

27. Kab. Sampang 119.394 122.530 974 52.894 64.669 818 172.289 187.198 920

28. Kab. Pamekasan 98.980 100.169 988 42.080 45.466 926 141.060 145.635 969

29. Kab. Sumenep 100.853 102.963 980 40.037 44.301 904 140.890 147.265 957

30. Kota Kediri 25.873 26.048 993 12.666 12.682 999 38.539 38.729 995

31. Kota Blitar 13.607 13.718 992 6.376 6.583 968 19.983 20.301 984

32. Kota Malang 82.208 82.602 995 32.116 34.702 925 114.323 117.303 975

33. Kota Probolinggo 23.349 23.765 983 9.306 9.920 938 32.655 33.684 969

34. Kota Pasuruan 21.479 21.619 994 8.583 9.114 942 30.062 30.733 978

35. Kota Mojokerto 13.512 13.611 993 4.240 4.432 957 17.752 18.043 984

36. Kota Madiun 16.340 16.349 999 7.930 8.295 956 24.270 24.644 985

37. Kota Surabaya 255.205 258.165 989 103.184 108.138 954 358.389 366.303 978

38. Kota Batu 20.570 20.841 987 8.772 9.156 958 29.342 29.998 978

Provinsi 3.927.33

6 3.983.295 986 1.600.718

1.747.931

916 5.528.054 5.731.226 965

Page 4: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 80

Tabel 2.51

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Pendidikan Dasar di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 -2013

NO Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 SD/MI

1.1. Jumlah gedung sekolah 26.830 26.279 25.996 26.554 27.664

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-12 tahun

3.929.141 3.941.708 4.055.928 3.983.295 4.055.766

1.3. Rasio (Per 10.000) 68 67 64 67 68

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah gedung sekolah 6.025 6.347 6.465 6.996 8.313

2.2. jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun

1.821.047 1.860.266 1.849.280 1.747.931 1.849.207

2.3. Rasio (Per 10.000) 33 34 35 40 45

3 Pendidikan Dasar (SD/MI - SMP/MTs)

3.1. Jumlah gedung sekolah 32.855 32.626 32.461 33.550 35.977

3.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-15 tahun

5.750.188 5.801.974 5.905.208 5.731.226 5.904.973

3.3. Rasio (Per 10.000) 57 56 55 59 61

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.52

Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Menurut Kab/Kota

di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

No Kabupaten/kota

SD/MI Usia 7-12 Thn SMP/MTs Usia 13-15 Thn Pendidikan Dasar Sd/SMP

usia 7 -15 Thn

Jumlah gedung sekolah

jumlah penduduk usia 7-12

th

Rasio Jumlah gedung sekolah

jumlah penduduk usia 13-15 th

Rasio Jumlah gedung sekolah

jumlah penduduk usia 7-15

th

Rasio

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Kab. Pacitan 522 47.988 109 107 25.517 42 629 73.505 86

2. Kab. Ponorogo 680 79.295 86 163 38.394 42 843 117.688 72

3. Kab. Trenggalek 550 62.142 89 98 28.470 34 648 90.612 72

4. Kab. Tulungagung 775 101.659 76 109 43.927 25 884 145.586 61

5. Kab. Blitar 911 125.058 73 148 48.615 30 1.059 173.673 61

6. Kab. Kediri 874 166.139 53 189 65.817 29 1.063 231.956 46

7. Kab. Malang 1.480 263.719 56 446 109.810 41 1.926 373.529 52

8. Kab. Lumajang 752 113.179 66 206 40.851 50 958 154.030 62

9. Kab. Jember 1.397 265.403 53 450 107.810 42 1.847 373.213 49

10. Kab. Banyuwangi 1.042 171.573 61 244 68.367 36 1.286 239.940 54

11. Kab. Bondowoso 607 75.409 80 193 28.476 68 800 103.885 77

Page 5: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 81

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

1.1.3. Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar

per 1000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan

tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk

satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

12. Kab. Situbondo 523 66.425 79 127 22.347 57 650 88.772 73

13. Kab. Probolinggo 1.062 116.442 91 327 57.499 57 1.389 173.941 80

14. Kab. Pasuruan 992 156.422 63 278 80.946 34 1.270 237.368 54

15. Kab. Sidoarjo 771 216.774 36 207 96.205 22 978 312.979 31

16. Kab. Mojokerto 694 101.821 68 182 45.896 40 876 147.717 59

17. Kab. Jombang 822 131.830 62 235 54.497 43 1.057 186.327 57

18. Kab. Nganjuk 769 106.285 72 130 50.544 26 899 156.829 57

19. Kab. Madiun 503 62.764 80 77 29.398 26 580 92.161 63

20. Kab. Magetan 569 57.404 99 86 30.342 28 655 87.746 75

21. Kab. Ngawi 676 76.341 89 109 37.075 29 785 113.417 69

22. Kab. Bojonegoro 1.027 124.048 83 206 50.790 41 1.233 174.839 71

23. Kab. Tuban 793 110.070 72 169 57.048 30 962 167.118 58

24. Kab. Lamongan 1.167 127.147 92 310 53.546 58 1.477 180.693 82

25. Kab. Gresik 801 128.908 62 232 62.523 37 1.033 191.431 54

26. Kab. Bangkalan 795 126.673 63 248 55.762 44 1.043 182.435 57

27. Kab. Sampang 1.065 122.530 87 367 64.669 57 1.432 187.198 76

28. Kab. Pamekasan 770 100.169 77 308 45.466 68 1.078 145.635 74

29. Kab. Sumenep 1.215 102.963 118 381 44.301 86 1.596 147.265 108

30. Kota Kediri 153 26.048 59 36 12.682 28 189 38.729 49

31. Kota Blitar 73 13.718 53 26 6.583 39 99 20.301 49

32. Kota Malang 316 82.602 38 115 34.702 33 431 117.303 37

33. Kota Probolinggo 143 23.765 60 38 9.920 38 181 33.684 54

34. Kota Pasuruan 84 21.619 39 34 9.114 37 118 30.733 38

35. Kota Mojokerto 67 13.611 49 19 4.432 43 86 18.043 48

36. Kota Madiun 83 16.349 51 24 8.295 29 107 24.644 43

37. Kota Surabaya 946 258.165 37 343 108.138 32 1.289 366.303 35

38. Kota Batu 85 20.841 41 29 9.156 32 114 29.998 38

Provinsi 26.554 3.983.295 67 6.996 1.747.931 40 33.550 5.731.226 59

Page 6: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 82

Tabel 2.53

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

NO Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (3)

1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru 283.929 289.808 298.475 291.963 351.137

1.2. Jumlah Murid (Pddk Usia 7-12 thn di Sedang Sekolah)

3.743.372 3.769.526 3.726.563 3.927.336 3.967.582

1.3. Rasio (per 1.000) 76 77 80 74 89

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru 150.397 114.287 149.162 156.365 170.283

2.2. Jumlah Murid (Pddk Usia 13-15 thn di Sedang Sekolah)

1.272.703 1.305.374 1.327.254 1.600.718 1.849.207

2.3. Rasio (per 1.000) 118 88 112 98 92

3 Pendidikan Dasar SD/MI - SMP/MTs

3.1. Jumlah Guru 434.326 404.095 447.637 448.328 521.420

3.2. Jumlah Murid (Pddk Usia 7-15 thn Sedang Sekolah)

5.016.075 5.074.900 5.053.817 5.528.054 5.816.789

33. Rasio (per 1.000) 87 80 89 81 90

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Rasio guru murid untuk sekolah SD sederajat pada tahun 2012 sebesar

74 per seribu ini memberikan gambaran setiap guru mengajar anak sekitar 14

murid, sedangkan pada sekolah setingkat SLTP setiap guru mengajar anak

sekitar 10. Secara umum pada jenjang pendidikan dasar setiap guru mengajar

sekitar 12 murid

Tabel 2.54

Perbandingan Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

NO Kabupaten/kota

SD/MI Usia 7-12 Thn SMP/MTs Usia 13-15 Thn Pendidikan Dasar SD-SMP

usia 7 -15 Thn

Jumlah

Guru

Jumlah

Murid

(Pddk

Usia 7-12

sdg

sekolah)

Rasio

per

1.000

Jumlah

Guru

Jumlah

Murid

(Pddk

Usia 13-

15 thn

sdg

sekolah)

Rasio

per

1.000

Jumlah

Guru

Jumlah

Murid

(Pddk

Usia 7-15

thn sdg

sekolah)

Rasi

oper

1.00

0

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1. Kab. Pacitan 5.545 47.343 117 3.069 22.943 134 8.614 70.286 123

2. Kab. Ponorogo 7.140 78.379 91 3.857 37.452 103 10.997 115.831 95

3. Kab. Trenggalek 5.335 60.525 88 2.450 26.925 91 7.785 87.450 89

4. Kab. 9.138 100.779 91 3.922 41.922 94 13.060 142.701 92

Page 7: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 83

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Tulungagung

5. Kab. Blitar 9.961 123.143 81 3.794 45.379 84 13.755 168.522 82

6. Kab. Kediri 9.945 164.468 60 4.956 60.366 82 14.901 224.834 66

7. Kab. Malang 15.544 260.767 60 8.846 96.449 92 24.390 357.215 68

8. Kab. Lumajang 8.122 111.278 73 3.920 32.674 120 12.042 143.952 84

9. Kab. Jember 16.369 261.820 63 10.445 90.279 116 26.814 352.099 76

10. Kab.

Banyuwangi 10.179 170.026 60 5.007 63.693 79 15.186 233.719 65

11. Kab. Bondowoso 5.653 72.360 78 2.219 26.159 85 7.872 98.519 80

12. Kab. Situbondo 6.989 64.480 108 2.282 19.053 120 9.271 83.533 111

13. Kab.

Probolinggo 10.915 114.069 96 5.723 50.449 113 16.638 164.518 101

14. Kab. Pasuruan 9.877 153.126 65 5.760 72.260 80 15.637 225.386 69

15. Kab. Sidoarjo 10.832 215.082 50 6.158 92.651 66 16.990 307.733 55

16. Kab. Mojokerto 7.830 100.672 78 4.529 42.498 107 12.359 143.170 86

17. Kab. Jombang 9.018 130.433 69 5.880 50.011 118 14.898 180.445 83

18. Kab. Nganjuk 7.020 103.892 68 1.141 47.701 24 8.161 151.593 54

19. Kab. Madiun 5.024 62.728 80 2.271 29.145 78 7.295 91.874 79

20. Kab. Magetan 5.411 57.372 94 2.630 29.061 90 8.041 86.433 93

21. Kab. Ngawi 6.804 75.646 90 2.918 35.070 83 9.722 110.716 88

22. Kab. Bojonegoro 9.616 122.971 78 4.828 46.213 104 14.444 169.184 85

23. Kab. Tuban 8.266 108.139 76 3.852 53.686 72 12.118 161.825 75

24. Kab. Lamongan 12.916 124.450 104 7.687 52.569 146 20.603 177.019 116

25. Kab. Gresik 9.801 128.069 77 5.944 60.814 98 15.745 188.883 83

26. Kab. Bangkalan 4.652 123.948 38 3.691 47.115 78 8.343 171.062 49

27. Kab. Sampang 10.519 119.394 88 5.364 52.894 101 15.883 172.289 92

28. Kab. Pamekasan 10.372 98.980 105 6.224 42.080 148 16.596 141.060 118

29. Kab. Sumenep 14.395 100.853 143 6.559 40.037 164 20.954 140.890 149

30. Kota Kediri 1.869 25.873 72 1.271 12.666 100 3.140 38.539 81

31. Kota Blitar 981 13.607 72 841 6.376 132 1.822 19.983 91

32. Kota Malang 4.688 82.208 57 3.029 32.116 94 7.717 114.323 68

33. Kota

Probolinggo 1.510 23.349 65 914 9.306 98 2.424 32.655 74

34. Kota Pasuruan 1.293 21.479 60 869 8.583 101 2.162 30.062 72

35. Kota Mojokerto 950 13.512 70 648 4.240 153 1.598 17.752 90

36. Kota Madiun 1.258 16.340 77 854 7.930 108 2.112 24.270 87

37. Kota Surabaya 15.081 255.205 59 11.250 103.184 109 26.331 358.389 73

38. Kota Batu 1.145 20.570 56 763 8.772 87 1.908 29.342 65

Provinsi 291.963 3.927.33

6 74

156.36

5 1.600.718 98 448.328 5.528.054 81

Page 8: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 84

1.2. Pendidikan Menengah

1.2.1 Angka Partisipasi Sekolah

APS Pendidikan Menengah adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan

menengah (16-19 tahun) yang masih menempuh pendidikan menengah per

1.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah.

Tabel 2.55

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menegah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

NO Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 SLTA sederajat (16-18 tahun)

1.1. Jumlah murid usia 16-19 thn 1.074.898 1.095.768 1.136.246 1.321.620 1.041.787

1.2. Jumlah penduduk kelompok usia 16-19 tahun

2.168.072 2.162.292 2.238.998 2.451.640 1.742.716

1.3. APS Pendidikan Menengah (16-19 tahun) per 1.000

496 507 507 539 598

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas

Angka partisipasi sekolah pendidikan menegah di Jawa Timur untuk anak usia

16-19 tahun kurun waktu 2009 - 2013 menunjukan nilai yang terus meningkat.

Pada tahun 2009 APS usia 16-19 tahun sebesar 496 dan terus meningkat hingga

pada tahun 2012 menjadi 539 per 1.000 penduduk usia 16-19 tahun dan

meningkat kembali menjadi 598 pada tahun 2013. Walaupun APS pendidikan

menengah terus meningkat namun capaian pada tahun 2012 masih rendah.

Tabel 2.56

Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Menengah Usia 16-19 Tahun per Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012

NO Kabupaten/kota

SLTA 16-19 Tahun

Sedang Sekolah

Jumlah Penduduk

APS

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kab. Pacitan 15.322 29.305 523

2. Kab. Ponorogo 33.985 51.709 657

3. Kab. Trenggalek 23.316 43.365 538

4. Kab. Tulungagung 30.854 61.742 500

5. Kab. Blitar 33.173 59.927 554

6. Kab. Kediri 51.051 93.292 547

7. Kab. Malang 68.638 163.105 421

8. Kab. Lumajang 24.872 59.355 419

9. Kab. Jember 66.865 148.777 449

10. Kab. Banyuwangi 47.805 92.885 515

11. Kab. Bondowoso 23.349 42.954 544

12. Kab. Situbondo 20.421 42.339 482

13. Kab. Probolinggo 24.905 67.109 371

14. Kab. Pasuruan 48.688 111.977 435

15. Kab. Sidoarjo 79.553 115.818 687

16. Kab. Mojokerto 44.147 80.619 548

Page 9: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 85

NO Kabupaten/kota

SLTA 16-19 Tahun

Sedang Sekolah

Jumlah Penduduk

APS

(1) (2) (3) (4) (5)

17. Kab. Jombang 52.301 85.042 615

18. Kab. Nganjuk 35.323 60.392 585

19. Kab. Madiun 27.540 40.277 684

20. Kab. Magetan 21.159 30.559 692

21. Kab. Ngawi 31.205 47.081 663

22. Kab. Bojonegoro 34.697 79.920 434

23. Kab. Tuban 38.552 72.543 531

24. Kab. Lamongan 42.332 71.753 590

25. Kab. Gresik 52.002 80.294 648

26. Kab. Bangkalan 29.337 77.872 377

27. Kab. Sampang 21.384 64.436 332

28. Kab. Pamekasan 36.122 62.944 574

29. Kab. Sumenep 37.761 67.946 556

30. Kota Kediri 12.685 19.565 648

31. Kota Blitar 6.248 9.225 677

32. Kota Malang 43.151 62.374 692

33. Kota Probolinggo 7.272 11.251 646

34. Kota Pasuruan 9.855 13.808 714

35. Kota Mojokerto 5.544 8.025 691

36. Kota Madiun 7.457 10.652 700

37. Kota Surabaya 125.375 199.341 629

38. Kota Batu 7.377 12.065 611

Provinsi 1.321.620 2.451.640 539

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Sedangkan dilihat dari data APS pendidikan menengah (16-19 tahun) per

kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2012 terlihat sangat berfluktuasi dan

kesenjangannya antar kab/kota sangat tinggi. APS pendidikan menengah yang

terendah adalah Kabupaten Sampang sebesar 332 dan yang tertinggi adalah

Kota Pasuruan yaitu sebesar 714 per 1.000 penduduk usia 16-19 tahun

1.2.2 Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan

menengah per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan menengah. Rasio ini

mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia

pendidikan menengah.

Rasio ketersediaan sekolah SLTA sederajat tahun 2009-2012 menunjukkan

angka yang meningkat, ini berarti untuk rasio ketersediaan sekolah pendidikan

menengah juga meningkat. Pada tahun 2009 setiap 10.000 penduduk usia 16-19

tahun tersedia 15 sekolah sedangkan pada tahun 2012 tersedia 22 sekolah ini

berarti pada tahun 2009 setiap sekolah menampung sekitar 660 murid dan

pada tahun 2012 menampung sekitar 455 murid.

Page 10: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 86

Tabel 2.57 Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 -2013

NO Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Pendidikan Menengah (SLTA)

1.1. Jumlah sekolah 3.299 3.482 3.615 5.345 5.372

1.2. jumlah penduduk kelompok

usia 16-19 tahun 2.168.072 2.162.292 2.238.998 2.451.640 1.742.716

1.3. Rasio (per 10.000) 15 16 16 22 31

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.58

Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Pendidikan Menengah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

NO Kabupaten/kota

SLTA 16-19 Tahun

Jumlah

Sekolah

Jumlah

Penduduk

Rasio per

10.000

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kab. Pacitan 120 29.305 41

2. Kab. Ponorogo 137 51.709 26

3. Kab. Trenggalek 127 43.365 29

4. Kab. Tulungagung 133 61.742 22

5. Kab. Blitar 145 59.927 24

6. Kab. Kediri 137 93.292 15

7. Kab. Malang 179 163.105 11

8. Kab. Lumajang 141 59.355 24

9. Kab. Jember 172 148.777 12

10. Kab. Banyuwangi 158 92.885 17

11. Kab. Bondowoso 132 42.954 31

12. Kab. Situbondo 125 42.339 30

13. Kab. Probolinggo 149 67.109 22

14. Kab. Pasuruan 144 111.977 13

15. Kab. Sidoarjo 168 115.818 15

16. Kab. Mojokerto 144 80.619 18

17. Kab. Jombang 157 85.042 18

18. Kab. Nganjuk 138 60.392 23

19. Kab. Madiun 123 40.277 31

20. Kab. Magetan 123 30.559 40

21. Kab. Ngawi 130 47.081 28

22. Kab. Bojonegoro 158 79.920 20

23. Kab. Tuban 146 72.543 20

24. Kab. Lamongan 176 71.753 25

25. Kab. Gresik 158 80.294 20

Page 11: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 87

NO Kabupaten/kota

SLTA 16-19 Tahun

Jumlah Sekolah

Jumlah Penduduk

Rasio

per 10.000

(1) (2) (3) (4) (5)

26. Kab. Bangkalan 149 77.872 19

27. Kab. Sampang 138 64.436 21

28. Kab. Pamekasan 156 62.944 25

29. Kab. Sumenep 155 67.946 23

30. Kota Kediri 130 19.565 66

31. Kota Blitar 118 9.225 128

32. Kota Malang 152 62.374 24

33. Kota Probolinggo 121 11.251 108

34. Kota Pasuruan 119 13.808 86

35. Kota Mojokerto 121 8.025 151

36. Kota Madiun 123 10.652 115

37. Kota Surabaya 244 199.341 12

38. Kota Batu 119 12.065 99

Provinsi 5.345 2.451.640 22

Sumber: Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur

1.2.3 Rasio Guru terhadap Murid

Seperti halnya pada pendidikan dasar, Rasio guru terhadap murid

pendidikan menengah dalam empat tahun terakhir (tahun 2009-2012)

menunjukkan kecenderungan yang terus menurun, Sejak tahun 2009 rasio guru

terus menurun hingga tahun 2012, yaitu dari 992 menjadi 855 per 10.000

jumlah murid pendidikan menengah (16-19 tahun), ini berarti bahwa pada

tahun 2009 seorang guru membawahi sekitar 10 murid dan pada tahun 2012

seorang guru membawahi sekitar 12 murid. Penurunan rasio guru murid untuk

pendidikan menengah ini ada indikasi jumlah pertumbuhan murid tidak

diimbangi oleh pertambahan guru. Jika dibiarkan terus kondisi ini akan

menjadikan mutu pendidikan berkurang, karena beban guru semakin besar.

Tabel 2.59

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

NO Jenjang

Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Pendidikan Menengah (SLTA ) usia 16-19 Tahun

1.1. Jumlah Guru 106.602 106.199 107.312 112.954 130.810

1.2. Jumlah Murid 1.074.898 1.095.768 1.136.246 1.321.620 1.362.972

1.3. Rasio (per 10.000) 992 969 944 855 960

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Page 12: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 88

Sedangkan untuk Rasio guru murid tahun 2012 per kabupaten/kota di Jawa

Timur sangat beragam, yang tertinggi adalah Kota Madiun sebesar 2.245 dan

terendah adalah Kabupaten Kediri yaitu sebesar 553 per 10.000 murid usia 16-

19 tahun.

Tabel 2.60

Perbandingan Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Menengah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

NO Kabupaten/kota

Pendidikan Menengah

Jumlah Guru

Jumlah Murid (Pddk

Usia 16-19 sdg

sekolah)

Rasio per 10.000

(1) (2) (3) (4) (5) 1. Kab. Pacitan 1.399 15.322 913

2. Kab. Ponorogo 3.182 33.985 936

3. Kab. Trenggalek 1.484 23.316 636

4. Kab. Tulungagung 2.441 30.854 791

5. Kab. Blitar 2.104 33.173 634

6. Kab. Kediri 2.824 51.051 553

7. Kab. Malang 5.597 68.638 815

8. Kab. Lumajang 2.177 24.872 875

9. Kab. Jember 5.839 66.865 873

10. Kab. Banyuwangi 3.692 47.805 772

11. Kab. Bondowoso 1.536 23.349 658

12. Kab. Situbondo 1.799 20.421 881

13. Kab. Probolinggo 2.562 24.905 1.029

14. Kab. Pasuruan 3.952 48.688 812

15. Kab. Sidoarjo 4.654 79.553 585

16. Kab. Mojokerto 3.785 44.147 857

17. Kab. Jombang 5.532 52.301 1.058

18. Kab. Nganjuk 2.557 35.323 724

19. Kab. Madiun 1.749 27.540 635

20. Kab. Magetan 1.972 21.159 932

21. Kab. Ngawi 2.137 31.205 685

22. Kab. Bojonegoro 3.732 34.697 1.076

23. Kab. Tuban 2.613 38.552 678

24. Kab. Lamongan 6.146 42.332 1.452

25. Kab. Gresik 4.574 52.002 880

26. Kab. Bangkalan 2.027 29.337 691

27. Kab. Sampang 2.240 21.384 1.047

28. Kab. Pamekasan 4.102 36.122 1.136

29. Kab. Sumenep 4.411 37.761 1.168

30. Kota Kediri 2.255 12.685 1.778

31. Kota Blitar 1.176 6.248 1.882

32. Kota Malang 4.026 43.151 933

33. Kota Probolinggo 1.192 7.272 1.639

34. Kota Pasuruan 868 9.855 881

35. Kota Mojokerto 940 5.544 1.696

36. Kota Madiun 1.674 7.457 2.245

37. Kota Surabaya 8.645 125.375 690

38. Kota Batu 758 7.377 1.028

Provinsi 112.954 1.321.620 855

Sumber : Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur

Page 13: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 89

1.2.4 Penduduk yang Berusia > 15 Tahun Melek Huruf (Tidak Buta

Aksara)

Tabel 2.61

Perkembangan Angka Melek Huruf Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009-2013

NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1

Jumlah penduduk

usia diatas 15 tahun

yang bisa membaca dan menulis

24.492.836 24.984.639 25.077.871 25.773.409 28.709.051

2 Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas

27.896.169 28.282.363 28.244.026 28.963.661 31.774.092

3 Angka melek huruf (persen)

87,8 88,34 88,79 89,0 90,35

4 Angka buta Huruf

(persen) 12,20 11,66 11,21 11,0 9,65

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Angka melek huruf penduduk berusia 15 tahun ke atas di Jawa Timur,

selama kurun waktu 2009-2012 terjadi peningkatan dari 87,80 persen di tahun

2009 menjadi 88,34 di tahun 2010 dan menjadi 88,79 persen di tahun 2011.

Pada tahun 2012 angka melek huruf 89,0 persen. dan tahun 2013 meningkat

kembali menjadi 90,35 persen.

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Capaian melek huruf penduduk usia 15 tahun ke atas menurut jenis

kelamin, secara umum laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Kalau

dilihat menurut kelompok umur antara laki-laki dan perempuan semakin tinggi

87,8 88,34 88,79 89,0

95,00

95,20 95,40 95,60 95,80

95,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Grafik 4.19Persentase Penduduk Usia 15 tahun Keatas Yang Melek

Huruf 2009 - 2012

Capaian Jatim Sasaran RPJMN Kemdiknas Target PUS

Gambar 2.33

Grafik Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Yang Melek Huruf 2009 - 2013

90,35

Page 14: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 90

99,6799,02

98,86 98,58 97,81

93,2290,12

82,1478,52

73,63

54,43

40

50

60

70

80

90

100

15-

19

20-

24

25-

29

30-

34

35-

39

40-

44

45-

49

50-

54

55-

59

60-

64

65+

Grafik ...Persentase Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas yang

Melek Huruf Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin di Jawa Timur 2012. (Persen)

L P L+P

kelompok umur semakin besar perbedaan capaian melek hurup antara laki-laki

dan perempuan. Capaian melek huruf laki-laki mulai kelompok umur 15-19

tahun hingga 45-49 tahun diatas 90 persen, sedangkan pada perempuan mulai

kelompok umur 15-19 tahun hingga 35-39 tahun diatas 90 persen. Kondisi ini

memberikan gambaran bahwa penduduk perempuan yang buta huruf lebih

banyak dibanding penduduk laki-laki.

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Kalau dilihat antar daerah angka melek huruf tahun 2012 di Jawa Timur

yang tertinggi adalah Kota Malang yaitu sebesar 98,3 persen dan terendah

adalah Kabupaten Sampang 70,7 persen. Sebaran capaian melek huruf usia 15

tahun ke atas di Jawa Timur jika mengacu pada sasaran RPJMN 2012 seperti

yang terlihat pada gambar dibawah ini, kabupaten dengan warna merah adalah

prioritas pemberantasan buta huruf di Jawa Timur, karena di wilayah tersebut

masih dibawah target RPJMN 2012. Wilayah di Jawa Timur yang telah mencapai

sasaran melek huruf dalam RPJMN 2012 sebanyak 8 Kabupaten/Kota, yaitu

wilayah dengan warna hijau.

Gambar 2.34

Grafik Presentase Penduduk Usia 15 Tahun Keatas

Yang Melek Huruf Menurut Umur dan jenis

Kelamin di Jawa Timur 2012

Page 15: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 91

Gambar 2.35

Sebaran Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota dan capaian terhadap Target RPJMN Kemdiknas

di Jawa Timur Tahun 2012 (Juni)

Tabel 2.62

Angka Melek Huruf Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2012

NO Kabupaten/kota

Jumlah penduduk

usia diatas 15

tahun yang bisa membaca dan

menulis

Jumlah penduduk usia

15 tahun keatas

Angka melek

huruf

1. Kab. Pacitan 373.358 426.801 87,5

2. Kab. Ponorogo 611.314 674.753 90,6

3. Kab. Trenggalek 489.933 529.610 92,5

4. Kab. Tulungagung 720.633 762.829 94,5

5. Kab. Blitar 785.109 858.810 91,4

6. Kab. Kediri 1.048.606 1.143.291 91,7

7. Kab. Malang 1.704.467 1.883.845 90,5

8. Kab. Lumajang 640.890 777.144 82,5

9. Kab. Jember 1.463.753 1.778.614 82,3

10. Kab. Banyuwangi 1.078.207 1.194.979 90,2

11. Kab. Bondowoso 463.374 577.866 80,2

12. Kab. Situbondo 394.822 512.577 77,0

13. Kab. Probolinggo 671.949 840.912 79,9

14. Kab. Pasuruan 1.058.708 1.164.719 90,9

15. Kab. Sidoarjo 1.485.632 1.522.964 97,5

16. Kab. Mojokerto 745.536 794.998 93,8

17. Kab. Jombang 855.477 912.817 93,7

18. Kab. Nganjuk 704.909 780.474 90,3

19. Kab. Madiun 452.852 517.736 87,5

20. Kab. Magetan 443.620 488.041 90,9

Page 16: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 92

NO Kabupaten/kota

Jumlah penduduk usia diatas 15

tahun yang bisa

membaca dan menulis

Jumlah

penduduk usia 15 tahun

keatas

Angka melek huruf

21. Kab. Ngawi 541.211 637.787 84,9

22. Kab. Bojonegoro 795.752 943.980 84,3

23. Kab. Tuban 726.246 873.128 83,2

24. Kab. Lamongan 810.204 918.933 88,2

25. Kab. Gresik 869.760 905.259 96,1

26. Kab. Bangkalan 531.208 665.031 79,9

27. Kab. Sampang 455.468 644.078 70,7

28. Kab. Pamekasan 510.660 609.762 83,7

29. Kab. Sumenep 641.745 824.473 77,8

30. Kota Kediri 202.103 208.873 96,8

31. Kota Blitar 98.357 101.662 96,7

32. Kota Malang 636.712 647.468 98,3

33. Kota Probolinggo 152.103 165.351 92,0

34. Kota Pasuruan 135.767 140.026 97,0

35. Kota Mojokerto 89.507 92.582 96,7

36. Kota Madiun 129.429 133.681 96,8

37. Kota Surabaya 2.112.947 2.160.062 97,8

38. Kota Batu 141.081 147.745 95,5

Provinsi 25.773.409 28.963.661 89,0

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

1.3. Fasilitas Pendidikan

1.3.1. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Ruang Kelas Baik

Jumlah ruang kelas untuk sekolah setingkat SD sederajat dalam kurun

waktu 2009 – 2012 berkisar antara 160 ribu hingga 170 ribu kelas. Dari jumlah

ruang kelas keseluruhan rata-rata sekitar 80 persen kondisinya baik (baik dan

rusak ringan) sementara sekitar 20 persen kondisinya rusak berat.

Tabel 2.63

Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Bangunan Pada Sekolah SD Sederajat Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2013

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Ruang kelas kondisi baik 91.677 94.881 107.497 99.988 121.678

2 Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan

47.763 39.401 36.590 39.212 32.431

3 Ruang Kelas Kondisi Rusak

Berat

29.535 29.439 26.487 27.417 25.269

4 Jumlah Ruang Kelas 168.975 163.721 170.574 166.617 179.378

5 Persentase Ruang kelas Kondisi

Baik dan Rusak Ringan

82,52 82,02 84,47 83,54 85,91

Page 17: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 93

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Sedangkan Kondisi ruang kelas sekolah SD sederajat di kabupaten/kota di

Jawa Timur pada tahun 2012 yang kondisinya baik (baik dan rusak ringan) rata-

rata 83,54 persen. Kabupaten Bojonegoro merupakan daerah yang ruang kelas

sekolah setingkat SD sederajat paling rendah persentasenya yaitu sebesar

70,86 persen sedangkan Kota Malang merupakan daerah paling tinggi

persentasenya yaitu sebesar 97,61 persen.

Tabel 2.64

Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Bangunan Pada Sekolah SD Sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012

NO Kabupaten/kota

Kondisi Ruang Kelas

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat Jumlah

Pesentase Ruang

Kelas Baik dan Rusak

Ringan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Kab. Pacitan 349 2.152 519 3.020 82,81

2. Kab. Ponorogo 2.368 902 896 4.166 78,49

3. Kab. Trenggalek 2.145 880 653 3.678 82,25

4. Kab. Tulungagung 3.413 892 693 4.998 86,13

5. Kab. Blitar 3.617 1.010 1.114 5.741 80,60

6. Kab. Kediri 3.719 1.581 882 6.182 85,73

7. Kab. Malang 6.085 1.870 1.504 9.459 84,10

8. Kab. Lumajang 3.392 775 788 4.955 84,10

9. Kab. Jember 5.338 2.696 1.688 9.722 82,64

10. Kab. Banyuwangi 4.514 1.545 901 6.960 87,05

11. Kab. Bondowoso 1.473 644 732 2.849 74,31

12. Kab. Situbondo 1.940 512 558 3.010 81,46

13. Kab. Probolinggo 3.208 1.342 1.288 5.838 77,94

14. Kab. Pasuruan 3.931 1.118 873 5.922 85,26

15. Kab. Sidoarjo 4.444 1.109 745 6.298 88,17

16. Kab. Mojokerto 2.808 786 767 4.361 82,41

17. Kab. Jombang 3.036 1.251 996 5.283 81,15

18. Kab. Nganjuk 2.687 1.168 690 4.545 84,82

19. Kab. Madiun 1.787 774 588 3.149 81,33

20. Kab. Magetan 2.304 781 492 3.577 86,25

21. Kab. Ngawi 268 2.220 966 3.454 72,03

22. Kab. Bojonegoro 2.448 1.627 1.676 5.751 70,86

23. Kab. Tuban 2.733 1.246 939 4.918 80,91

24. Kab. Lamongan 4.573 1.324 1.183 7.080 83,29

25. Kab. Gresik 3.439 1.250 685 5.374 87,25

26. Kab. Bangkalan 2.290 585 479 3.354 85,72

27. Kab. Sampang 3.597 1.564 1.303 6.464 79,84

28. Kab. Pamekasan 3.514 1.150 510 5.174 90,14

29. Kab. Sumenep 3.230 2.026 1.483 6.739 77,99

Page 18: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 94

NO Kabupaten/kota

Kondisi Ruang Kelas

Baik Rusak

Ringan

Rusak

Berat Jumlah

Pesentase

Ruang

Kelas Baik dan Rusak

Ringan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

30. Kota Kediri 724 171 51 946 94,61

31. Kota Blitar 486 72 19 577 96,71

32. Kota Malang 2.311 339 65 2.715 97,61

33. Kota Probolinggo 744 99 23 866 97,34

34. Kota Pasuruan 634 136 53 823 93,56

35. Kota Mojokerto 405 162 89 656 86,43

36. Kota Madiun 638 74 26 738 96,48

37. Kota Surabaya 4.927 1.257 472 6.656 92,91

38. Kota Batu 469 122 28 619 95,48

Provinsi 99.988 39.212 27.417 166.617 83,54

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1.3.2. Sekolah Pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA Kondisi Bangunan

Ruang Kelas Baik

Kondisi ruang kelas sekolah setingkat SLTP dan SLTA sederajat kondisinya

lebih baik jika dibanding pada sekolah setingkat SD sederajat. Untuk sekolah

setingkat SLTP sederajat dalam empat tahun terakhir (tahun 2009-2012) yang

kondisinya baik (baik dan rusak ringan) rata-rata sekitar 95 persen, sedangkan

sekolah setingkat SLTA sederajat dalam empat tahun terakhir (tahun 2009-

2012) yang kondisinya baik (baik dan rusak ringan) rata-rata sekitar 97 persen.

Kalau dlihat dari wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur untuk sekolah

setingkat SLTP sederajat Kabupaten Pamekasan merupakan daerah yang paling

sedikit ruang kelasnya dalam kondisi baik yaitu sebesar 90 persen sedangkan

Kota Mojokerto daerah yang paling banyak ruang kelasnya dalam kondisi baik

yaitu sebesar 99,62 persen.

Sedangkan untuk sekolah setingkat SLTA sederajat Kota Blitar merupakan

daerah yang paling sedikit ruang kelasnya dalam kondisi baik yaitu sebesar

99,80 persen sedangkan Kota Batu daerah yang paling banyak ruang kelasnya

dalam kondisi baik yaitu sebesar 99,92 persen.

Page 19: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 95

Tabel 2.65

Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Bangunan Pada Sekolah SLTP Sederajat dan SLTA Sederajat di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013

NO

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Sekolah Pendidikan SLTP Sederajat

1 Ruang kelas kondisi baik 38.881 40.945 41.350 58.687 64.489

2 Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan 5.231,83 5.858 7.223 9.590

5.754

3 Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat 2.614 2.134 2.127 3.535

2.495

4 Jumlah Ruang Kelas 46.727 48.937 50.700 71.812 72.738

5 Persentase Ruang kelas Kondisi Baik dan Rusak Ringan 94,41 95,64 95,80 95,08

96,57

Sekolah Pendidikan SLTA Sederajat

1 Ruang kelas kondisi baik 25.172 27.468 27.538 30.982 31.400

2 Ruang Kelas Kondisi Rusak Ringan 2.099 2.449 2.611 2.957

2.556

3 Ruang Kelas Kondisi Rusak Berat 720 712 722 862

912

4 Jumlah Ruang Kelas 27.991 30.629 30.871 34.801 34.868

5 Persentase Ruang kelas Kondisi Baik dan Rusak Ringan 97,43 97,68 97,66 97,52

97,38

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.66

Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Bangunan Pada Sekolah SLTP Sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012

NO Kabupaten/kota

Kondisi Ruang Kelas

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

Jumlah

Pesentase Ruang kelas

Baik dan Rusak Ringan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Kab. Pacitan 639 143 46 828 94,44

2. Kab. Ponorogo 1.004 214 73 1.291 94,35

3. Kab. Trenggalek 746 109 42 897 95,32

4. Kab. Tulungagung 1.130 168 46 1.344 96,58

5. Kab. Blitar 1.119 185 96 1.400 93,14

6. Kab. Kediri 1.514 209 72 1.795 95,99

7. Kab. Malang 4.658 1.309 299 6.266 95,23

8. Kab. Lumajang 997 232 115 1.344 91,44

9. Kab. Jember 11.664 1.889 902 14.455 93,76

10. Kab. Banyuwangi 1.723 225 111 2.059 94,61

11. Kab. Bondowoso 605 72 17 694 97,55

12. Kab. Situbondo 6.290 638 161 7.089 97,73

13. Kab. Probolinggo 1.189 253 159 1.601 90,07

Page 20: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 96

NO Kabupaten/kota

Kondisi Ruang Kelas

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

Jumlah

Pesentase Ruang kelas

Baik dan Rusak Ringan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

14. Kab. Pasuruan 1.522 224 62 1.808 96,57

15. Kab. Sidoarjo 2.398 173 33 2.604 98,73

16. Kab. Mojokerto 1.155 235 65 1.455 95,53

17. Kab. Jombang 1.661 234 77 1.972 96,10

18. Kab. Nganjuk 1.201 172 57 1.430 96,01

19. Kab. Madiun 872 88 21 981 97,86

20. Kab. Magetan 797 192 57 1.046 94,55

21. Kab. Ngawi 795 209 90 1.094 91,77

22. Kab. Bojonegoro 1.315 279 92 1.686 94,54

23. Kab. Tuban 1.094 173 76 1.343 94,34

24. Kab. Lamongan 1.698 281 71 2.050 96,54

25. Kab. Gresik 1.468 259 68 1.795 96,21

26. Kab. Bangkalan 750 193 89 1.032 91,38

27. Kab. Sampang 807 198 70 1.075 93,49

28. Kab. Pamekasan 566 190 84 840 90,00

29. Kab. Sumenep 1.169 359 126 1.654 92,38

30. Kota Kediri 472 7 4 483 99,17

31. Kota Blitar 247 48 4 299 98,66

32. Kota Malang 1.086 84 18 1.188 98,48

33. Kota Probolinggo 316 41 10 367 97,28

34. Kota Pasuruan 257 63 10 330 96,97

35. Kota Mojokerto 229 34 1 264 99,62

36. Kota Madiun 281 39 5 325 98,46

37. Kota Surabaya 2.998 153 199 3.350 94,06

38. Kota Batu 255 16 7 278 97,48

Provinsi 58.687 9.590 3.535 71.812 95,08

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.67

Jumlah Ruang Kelas Menurut Kondisi Bangunan Pada Sekolah SLTA Sederajat Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012

No. Kabupaten/kota

Kondisi Ruang Kelas

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

Jumlah

Pesentase Ruang kelas

Baik dan Rusak Ringan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Kab. Pacitan 384 59 25 468 94,66

2. Kab. Ponorogo 771 97 22 890 97,53

3. Kab. Trenggalek 463 121 6 590 98,98

4. Kab. Tulungagung 658 24 6 688 99,13

5. Kab. Blitar 553 24 22 599 96,33

6. Kab. Kediri 1.672 92 90 1.854 95,15

7. Kab. Malang 1.420 175 42 1.637 97,43

Page 21: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 97

No. Kabupaten/kota

Kondisi Ruang Kelas

Baik Rusak Ringan

Rusak Berat

Jumlah

Pesentase Ruang kelas

Baik dan Rusak Ringan

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

8. Kab. Lumajang 746 73 20 839 97,62

9. Kab. Jember 1.461 203 36 1.700 97,88

10. Kab. Banyuwangi 1.081 104 29 1.214 97,61

11. Kab. Bondowoso 330 34 13 377 96,55

12. Kab. Situbondo 411 50 10 471 97,88

13. Kab. Probolinggo 551 70 25 646 96,13

14. Kab. Pasuruan 958 74 13 1.045 98,76

15. Kab. Sidoarjo 1.566 55 24 1.645 98,54

16. Kab. Mojokerto 885 76 27 988 97,27

17. Kab. Jombang 1.468 107 14 1.589 99,12

18. Kab. Nganjuk 737 123 19 879 97,84

19. Kab. Madiun 522 26 6 554 98,92

20. Kab. Magetan 581 58 29 668 95,66

21. Kab. Ngawi 554 73 25 652 96,17

22. Kab. Bojonegoro 972 99 53 1.124 95,28

23. Kab. Tuban 584 80 19 683 97,22

24. Kab. Lamongan 1.377 119 31 1.527 97,97

25. Kab. Gresik 1.116 123 24 1.263 98,10

26. Kab. Bangkalan 331 36 19 386 95,08

27. Kab. Sampang 393 62 12 467 97,43

28. Kab. Pamekasan 559 132 27 718 96,24

29. Kab. Sumenep 842 145 42 1.029 95,92

30. Kota Kediri 636 28 40 704 94,32

31. Kota Blitar 333 44 32 409 92,18

32. Kota Malang 1.121 129 4 1.254 99,68

33. Kota Probolinggo 321 13 3 337 99,11

34. Kota Pasuruan 238 22 3 263 98,86

35. Kota Mojokerto 265 7 1 273 99,63

36. Kota Madiun 479 22 18 519 96,53

37. Kota Surabaya 2.450 160 30 2.640 98,86

38. Kota Batu 1.193 18 1 1.212 99,92

Provinsi 30.982 2.957 862 34.801 97,52

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1.4. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Di Jawa Timur Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sangat digalakkan

diberbagai daerah kabupaten maupun kota. Jumlah lembaga PAUD terus

bertambah dari 16.247 pada tahun 2009 bertambah terus setiap tahunnya

menjadi 17.691 pada tahun 2012 dan semakin meningkat menjadi 18.217 pada

tahun 2013. Begitu pula jumlah murid PAUD dari 761.476 pada tahun 2009 terus

meningkat hingga menjadi sebanyak 754.094 pada tahun 2012. Pada tahun

2012 ini jumlah murid PAUD mengalami penurunan jika dibanding tahun 2011,

Page 22: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 98

salah satu penyebabnya adanya perbedaan cakupan data yaitu murid PAUD

selain di Taman Kanak Kanak tidak dimasukkan lagi.

Tenaga pendidik PAUD pada tahun 2009 sebanyak 53.888 terus bertambah

hingga menjadi 70.121 pada tahun 2012 atau dengan kata lain rata-rata

pertambahan tenaga pendidik per tahunnya sekitar 5.000. Kalau kita lihat rasio

tenaga pendidik dan murid PAUD dalam empat tahun terakhir (tahun 2009-

2012) berkisar antara 6 hingga 9 per 100 murid, ini memberi gambaran bahwa

seorang tenaga pendidik PAUD mendampingi sekitar 11 hingga 16 murid PAUD

Tabel 2.68

Jumlah Lembaga, Murid, Tenaga Pendidikan PAUD di Jawa Timur Tahun 2009-2012

No. Uraian 2009 2010 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 Jumlah Lembaga PAUD 16.247 17.186 17.353 17.691

2 Jumlah Tenaga Pendidik

PAUD

53.888 54.833 64.431 70.121

3 Jumlah Murid PAUD (4-6

Tahun)

761.476 767.224 808.947 754.094

4 Jumlah Anak Usia 4-6

Tahun

1.787.722 1.704.502 1.807.077 1.844.425

5 Angka Partisipasi PAUD 42,59 45,01 44,77 40,98

6 Rasio Tenaga Pendidik

dan Murid

7,08 7,15 7,96 9,30

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan BPS Jawa Tmur

Jumlah lembaga pendidikan PAUD pada wilayah kabupaten/kota di Jawa

Timur pada tahun 2012 terbanyak adalah Kota Surabaya yaitu sebesar 1.295

dan yang paing sedikit adalah Kota Mojokerto sebanyak 59.

Rasio tenaga pendidik terhadap murid jenjang PAUD pada wilayah

kabupaten/kota di Jawa Timur yang terendah adalah di Kabupaten Trenggalek

yaitu sebesar 5 per 100 murid dan yang terbesar adalah pada Kota Surabaya

yaitu 22 per 100 murid. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa di Kabupaten

Trenggalek seorang tenaga pendidik PAUD menangani sekitar 20 murid

sedangkan di Kota Surabaya seorang tenaga pendidik menangani sekitar 5

murid.

Page 23: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 99

Tabel 2.69

Jumlah Lembaga, Murid PAUD, Tenaga Pendidikan PAUD Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012

No. Kabupaten/kota

Tahun 2012

Jumah

Lembaga

Murid

PAUD

Tenaga

Pendidik

Rasio Tenaga

pendidik per 100 murid

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Kab. Pacitan 298 7.088 912 13

2. Kab. Ponorogo 407 13.783 1.394 10

3. Kab. Trenggalek 386 11.719 549 5

4. Kab. Tulungagung 581 21.096 1.774 8

5. Kab. Blitar 795 28.664 2.534 9

6. Kab. Kediri 700 35.265 2.568 7

7. Kab. Malang 1.093 62.399 4.056 7

8. Kab. Lumajang 517 19.668 1.611 8

9. Kab. Jember 818 45.436 3.348 7

10. Kab. Banyuwangi 666 34.191 2.869 8

11. Kab. Bondowoso 354 12.609 1.436 11

12. Kab. Situbondo 243 10.490 965 9

13. Kab. Probolinggo 482 20.542 1.768 9

14. Kab. Pasuruan 589 28.979 2.212 8

15. Kab. Sidoarjo 924 49.527 4.037 8

16. Kab. Mojokerto 551 21.562 1.730 8

17. Kab. Jombang 384 19.980 1.661 8

18. Kab. Nganjuk 567 21.293 1.555 7

19. Kab. Madiun 319 10.394 930 9

20. Kab. Magetan 380 10.911 1.024 9

21. Kab. Ngawi 445 10.688 1.300 12

22. Kab. Bojonegoro 754 27.145 2.082 8

23. Kab. Tuban 448 22.600 1.543 7

24. Kab. Lamongan 942 31.069 3.314 11

25. Kab. Gresik 705 30.505 2.456 8

26. Kab. Bangkalan 283 7.848 784 10

27. Kab. Sampang 201 8.156 894 11

28. Kab. Pamekasan 246 9.500 1.283 14

29. Kab. Sumenep 386 14.651 1.901 13

30. Kota Kediri 116 7.991 667 8

31. Kota Blitar 81 4.569 385 8

32. Kota Malang 320 19.422 1.799 9

33. Kota Probolinggo 88 4.938 451 9

34. Kota Pasuruan 91 5.431 423 8

35. Kota Mojokerto 59 4.240 314 7

36. Kota Madiun 93 5.352 545 10

37. Kota Surabaya 1.295 48.726 10.608 22

38. Kota Batu 84 5.667 439 8

Provinsi 17.691 754.094 70.121 9

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Page 24: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 100

0,24 0,26

0,56

0,150,19

0,55

0,18

0,41

0,84

0,13

0,40

0,80

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK

2009 2010 2011 2012

1.5. Angka Putus Sekolah

Salah satu tujuan dari program-program pendidikan salah satunya untuk

mengurangi angka putus sekolah. Angka putus sekolah penduduk usia 7-12

tahun SD/MI selama kurun waktu tahun 2009 - 2012 menunjukkan

kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2009 angka putus sekolah

tingkat SD/MI sebesar 0,24 persen dan semakin menurun hingga mencapai

sebesar 0,13 persen pada tahun 2012, dan menurun kembali menjadi 0,12 pada

tahun 2013, dengan kata lain pada tahun 2012 dalam tiap 1000 anak usia 7-12

tahun terdapat 1 sampai 2 anak yang putus sekolah.

Salah satu tujuan dari program-program pendidikan salah satunya untuk

mengurangi angka putus sekolah. Angka putus sekolah penduduk usia 7-12

tahun SD/MI selama kurun waktu tahun 2009 - 2012 menunjukkan

kecenderungan yang semakin menurun. Pada tahun 2009 angka putus sekolah

tingkat SD/MI sebesar 0,24 persen dan semakin menurun hingga mencapai

sebesar 0,13 persen pada tahun 2012, dengan kata lain pada tahun 2012 dalam

tiap 1000 anak usia 7-12 tahun terdapat 1 sampai 2 anak yang putus sekolah.

Gambar 2.36

Grafik Angka Putus Sekolah Pada Jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan

SMA/SMK/MA Jawa Timur Tahun 2009 – 2012.

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Dalam kurun waktu 2009-2012 angka putus sekolah penduduk usia 13-15

tahun menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Pada tahun 2009

sebesar 0,26 persen dan meningkat hingga pada tahun 2012 sebesar 0,40

persen, dan menurun kembali menjadi 0,37 pada tahun 2013.

Page 25: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 101

Sedangkan pada sekolah SMA/SMK/MA angka putus sekolah penduduk usia

16-18 tahun pada tahun 2009-2012 juga menunjukkan kecenderungan yang

semakin meningkat. Pada tahun 2009 sebesar 0,56 persen dan meningkat

hingga sebesar 0,80 persen (2012), dengan kata lain dalam tiap 1000 anak usia

16-18 tahun terdapat sekitar 8 anak yang putus sekolah.

Jika dilihat per Kabupaten/Kota di Jawa Timur, angka putus sekolah untuk

jenjang sekolah setingkat SD tertinggi adalah Kabupaten Sampang yaitu sebesar

0,46 persen sedangkan terendah sebesar 0,03 persen yaitu di Kabupaten

Madiun, Lamongan, Kota Mojokerto dan Kota Madiun.

Angka putus sekolah setingkat SLTP tertinggi adalah Kabupaten Sampang

dengan capaian angka 0,79 persen dan terendah Kabupaten Lamongan sebesar

0,11 persen.

Sedangkan angka putus sekolah setingkat SLTA tertinggi juga Kabupaten

Sampang yaitu sebesar 1,53 persen sementara terendah Kabupaten Lamongan

sebesar 0,50 persen

1.5.1. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI

Tabel 2.70

Angka Putus Sekolah SD/MI (Usia 7-12 Tahun)

Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 – 2013

NO Kabupaten/kota Tahun

2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kab. Pacitan 0,06 0,03 0,05

2. Kab. Ponorogo 0,09 0,05 0,07

3. Kab. Trenggalek 0,17 0,02 0,15

4. Kab. Tulungagung 0,21 0,04 0,08

5. Kab. Blitar 0,22 0,02 0,13

6. Kab. Kediri 0,15 0,02 0,05

7. Kab. Malang 0,21 0,13 0,10

8. Kab. Lumajang 0,17 0,07 0,11

9. Kab. Jember 0,26 0,08 0,21

10. Kab. Banyuwangi 0,16 0,05 0,07

11. Kab. Bondowoso 0,35 0,03 0,25

12. Kab. Situbondo 0,29 0,05 0,20

13. Kab. Probolinggo 0,40 0,04 0,23

14. Kab. Pasuruan 0,23 0,04 0,16

15. Kab. Sidoarjo 0,05 0,09 0,03

16. Kab. Mojokerto 0,07 0,02 0,05

17. Kab. Jombang 0,08 0,02 0,04

18. Kab. Nganjuk 0,08 0,05 0,06

19. Kab. Madiun 0,05 0,04 0,02

20. Kab. Magetan 0,08 0,07 0,04

Page 26: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 102

NO Kabupaten/kota Tahun

2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5)

21. Kab. Ngawi 0,07 0,05 0,05

22. Kab. Bojonegoro 0,06 0,05 0,04

23. Kab. Tuban 0,15 0,06 0,09

24. Kab. Lamongan 0,04 0,13 0,02

25. Kab. Gresik 0,09 0,08 0,05

26. Kab. Bangkalan 0,27 0,15 0,22

27. Kab. Sampang 0,61 0,10 0,44

28. Kab. Pamekasan 0,31 0,16 0,20

29. Kab. Sumenep 0,41 0,23 0,31

30. Kota Kediri 0,06 0,11 0,04

31. Kota Blitar 0,07 0,25 0,02

32. Kota Malang 0,12 0,20 0,05

33. Kota Probolinggo 0,11 0,21 0,07

34. Kota Pasuruan 0,21 0,07 0,13

35. Kota Mojokerto 0,04 0,20 0,02

36. Kota Madiun 0,05 0,44 0,02

37. Kota Surabaya 0,06 0,31 0,03

38. Kota Batu 0,13 0,22 0,08

Provinsi 0,18 0,13 0,12

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1.5.2. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs

Tabel 2.71

Angka Putus Sekolah SMP/MTs (Usia 13-15 Tahun)

Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

NO Kabupaten/kota Tahun

2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kab. Pacitan 0,44 0,04 0,42

2. Kab. Ponorogo 0,37 0,22 0,33

3. Kab. Trenggalek 0,50 0,13 0,45

4. Kab. Tulungagung 0,36 0,35 0,33

5. Kab. Blitar 0,52 0,11 0,48

6. Kab. Kediri 0,43 0,14 0,41

7. Kab. Malang 0,55 0,37 0,52

8. Kab. Lumajang 0,68 0,29 0,60

9. Kab. Jember 0,57 0,41 0,54

10. Kab. Banyuwangi 0,43 0,22 0,40

11. Kab. Bondowoso 0,60 0,12 0,58

12. Kab. Situbondo 0,71 0,38 0,68

13. Kab. Probolinggo 0,75 0,22 0,72

Page 27: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 103

NO Kabupaten/kota Tahun

2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5)

14. Kab. Pasuruan 0,44 0,30 0,42

15. Kab. Sidoarjo 0,15 0,28 0,12

16. Kab. Mojokerto 0,41 0,09 0,36

17. Kab. Jombang 0,26 0,13 0,21

18. Kab. Nganjuk 0,55 0,10 0,53

19. Kab. Madiun 0,16 0,12 0,13

20, Kab, Magetan 0,15 0,35 0,12

21. Kab. Ngawi 0,13 0,42 0,10

22. Kab. Bojonegoro 0,35 0,41 0,30

23. Kab. Tuban 0,31 0,53 0,26

24. Kab. Lamongan 0,12 0,48 0,08

25. Kab. Gresik 0,25 0,33 0,20

26. Kab. Bangkalan 0,56 0,46 0,54

27. Kab. Sampang 0,80 0,52 0,78

28. Kab. Pamekasan 0,61 0,42 0,59

29. Kab. Sumenep 0,59 0,72 0,57

30. Kota Kediri 0,37 0,60 0,35

31. Kota Blitar 0,18 0,58 0,14

32. Kota Malang 0,27 0,68 0,22

33. Kota Probolinggo 0,33 0,54 0,29

34. Kota Pasuruan 0,40 0,40 0,37

35. Kota Mojokerto 0,15 0,59 0,11

36. Kota Madiun 0,22 0,78 0,13

37. Kota Surabaya 0,19 0,57 0,04

38. Kota Batu 0,45 0,54 0,41

Provinsi 0,41 0,40 0,37

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1.5.3. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA

Tabel 2.72

Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA (Usia 16-18 Tahun)

Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

No. Kabupaten/kota Tahun

2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kab. Pacitan 0,61 0,59 0,15

2. Kab. Ponorogo 0,86 0,82 0,61

3. Kab. Trenggalek 0,86 0,80 0,55

4. Kab. Tulungagung 0,97 0,91 0,58

5. Kab. Blitar 0,98 0,93 0,87

6. Kab. Kediri 0,92 0,87 0,79

7. Kab. Malang 0,95 0,91 0,81

Page 28: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 104

No. Kabupaten/kota Tahun

2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5)

8. Kab. Lumajang 0,97 0,95 0,78

9. Kab. Jember 1,03 0,99 0,75

10. Kab. Banyuwangi 0,85 0,82 0,38

11. Kab. Bondowoso 1,49 1,44 0,36

12. Kab. Situbondo 1,20 1,18 0,62

13. Kab. Probolinggo 1,24 1,22 0,71

14. Kab. Pasuruan 0,63 0,56 0,78

15. Kab. Sidoarjo 0,56 0,51 0,58

16. Kab. Mojokerto 0,70 0,65 0,48

17. Kab. Jombang 0,87 0,80 0,52

18. Kab. Nganjuk 0,80 0,74 0,47

19. Kab. Madiun 0,66 0,57 0,44

20. Kab. Magetan 0,60 0,53 0,66

21. Kab. Ngawi 0,70 0,61 0,58

22. Kab. Bojonegoro 0,90 0,83 0,62

23. Kab. Tuban 0,63 0,60 0,58

24. Kab. Lamongan 0,58 0,50 0,79

25. Kab. Gresik 0,58 0,51 0,89

26. Kab. Bangkalan 1,12 1,08 0,67

27. Kab. Sampang 1,54 1,53 0,75

28. Kab. Pamekasan 1,28 1,27 0,46

29. Kab. Sumenep 1,46 1,44 1,15

30. Kota Kediri 0,75 0,69 0,91

31. Kota Blitar 0,88 0,82 1,27

32. Kota Malang 0,83 0,79 1,11

33. Kota Probolinggo 0,89 0,81 0,93

34. Kota Pasuruan 0,87 0,84 0,79

35. Kota Mojokerto 0,92 0,90 1,13

36. Kota Madiun 0,76 0,73 1,32

37. Kota Surabaya 0,54 0,50 1,30

38. Kota Batu 0,91 0,85 1,01

Provinsi 0,84 0,80 0,68

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1.6. Angka Kelulusan

Selama kurun waktu tahun 2009-2012 kelulusan sekolah SD/MI angkanya

berfluktuasi, namun dalam tiga tahun terakhir memperlihatkan kecenderungan

yang semakin meningkat. Berbeda halnya dengan angka kelulusan sekolah

SMP/MTs, dalam empat tahun terakhir sangat berfluktuasi bahkan pada tahun

2010 terjadi penurunan yang cukup tajam, tahun 2009 sebesar 99,65 persen

menjadi 96,16 persen pada tahun 2010. Sedangkan angka kelulusan sekolah

Page 29: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 105

Tabel 2.73

Angka Kelulusan SD/MI Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

99,65 99,65

97,05

99,38

96,16

97,6099,45

98,31

97,73

99,9198,88

98,14

94

95

96

97

98

99

100

SD/MI SMP/MTs SMA/MA/SMK2009 2010 2011 2012

setingkat SMA/SMK/MA angka kelulusannya dalam empat tahun terakhir terus

meningkat, tahun 2009 sebesar 97,05 persen terus meningkat menjadi 98,14

persen pada tahun 2012.

Gambar 2.37

Grafik Angka Kelulusan Pada Jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK/MA

di Jawa Timur Tahun 2009 – 2012

Sumber: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

1.6.1. Angka Kelulusan (AL) SD/MI

NO Kabupaten/kota Tahun

2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5)

1. Kab. Pacitan 100,00 100,00 100,00

2. Kab. Ponorogo 99,33 99,89 99,92

3. Kab. Trenggalek 100,00 100,00 100,00

4. Kab. Tulungagung 99,87 99,98 99,98

5. Kab. Blitar 99,47 99,92 99,93

6. Kab. Kediri 99,72 99,94 99,95

7. Kab. Malang 100,00 100,00 100,00

8. Kab. Lumajang 100,00 100,00 100,00

9. Kab. Jember 98,68 99,75 99,76

10. Kab. Banyuwangi 99,57 99,97 99,97

11. Kab. Bondowoso 98,49 99,70 99,71

12. Kab. Situbondo 98,67 99,76 99,77

Page 30: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 106

Tabel 2.74 Angka Kelulusan SMP/MTs Menurut

Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

Angka kelulusan sekolah SD/MI menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur

pada tahun 2012 semuanya sudah diatas 99 persen dengan kata lain hampir

semua siswa yang mengikuti ujian akhir pada sekolah setingkat SD/MI

semuanya lulus bahkan angka kelulusan sekolah SD/MI mencapai 100 persen.

Ada 11 Kabupaten, diantaranya adalah Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Malang,

Lumajang, Pasuruan, Sidoarjo, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Gresik

dan 4 Kota yaitu Kota Blitar, Mojokerto, Madiun dan Surabaya.

1.6.2. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs

13. Kab. Probolinggo 98,52 99,71 99,72

14. Kab. Pasuruan 99,84 100,00 100,00

15. Kab. Sidoarjo 100,00 100,00 100,00

16. Kab. Mojokerto 99,74 99,88 99,89

17. Kab. Jombang 99,87 99,99 99,99

18. Kab. Nganjuk 99,55 99,91 99,92

19. Kab. Madiun 99,54 99,96 99,97

20. Kab. Magetan 99,91 100,00 100,00

21. Kab. Ngawi 99,89 100,00 100,00

22. Kab. Bojonegoro 100,00 100,00 100,00

23. Kab. Tuban 99,87 99,92 99,93

24. Kab. Lamongan 100,00 100,00 100,00

25. Kab. Gresik 100,00 100,00 100,00

26. Kab. Bangkalan 98,96 99,84 99,85

27. Kab. Sampang 97,44 99,50 99,52

28. Kab. Pamekasan 98,61 99,73 99,74

29. Kab. Sumenep 97,65 99,65 99,67

30. Kota Kediri 99,80 99,98 100,00

31. Kota Blitar 100,00 100,00 100,00

32. Kota Malang 99,81 99,97 99,98

33. Kota Probolinggo 99,49 99,97 99,97

34. Kota Pasuruan 99,41 99,89 99,94

35. Kota Mojokerto 100,00 100,00 100,00

36. Kota Madiun 99,83 100,00 100,00

37. Kota Surabaya 99,89 100,00 100,00

38. Kota Batu 99,36 99,91 99,93

Provinsi 99,45 99,91 99,92

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timu

NO Kabupaten/kota Tahun

2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5)

1. Kab. Pacitan 96,97 98,68 98,73

Page 31: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 107

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Secara umum pada tahun 2011-2012 angka kelulusan sekolah SMP/MTs

menurut kabupaten/kota terjadi peningkatan. Pada tahun 2011 angka kelulusan

SMP/Mts terendah ada di Kabupaten Sampang yaitu sebesar 95,30 persen, dan

2. Kab. Ponorogo 97,94 98,04 98,52

3. Kab. Trenggalek 97,42 98,44 98,54

4. Kab. Tulungagung 98,01 98,32 98,49

5. Kab. Blitar 98,03 98,43 98,51

6. Kab. Kediri 97,30 98,83 98,90

7. Kab. Malang 98,81 98,94 98,99

8. Kab. Lumajang 98,48 98,98 99,04

9. Kab. Jember 98,43 98,55 98,57

10. Kab. Banyuwangi 98,89 99,26 99,34

11. Kab. Bondowoso 97,16 97,18 97,38

12. Kab. Situbondo 97,80 98,03 98,06

13. Kab. Probolinggo 97,03 97,88 97,95

14. Kab. Pasuruan 98,98 99,22 99,27

15. Kab. Sidoarjo 99,05 99,72 99,75

16. Kab. Mojokerto 97,93 98,69 98,73

17. Kab. Jombang 98,96 99,20 99,24

18. Kab. Nganjuk 97,79 98,60 98,73

19. Kab. Madiun 98,07 98,61 98,79

20. Kab. Magetan 98,42 99,74 99,76

21. Kab. Ngawi 98,67 99,56 99,59

22. Kab. Bojonegoro 98,95 99,06 99,10

23. Kab. Tuban 98,79 98,82 98,83

24. Kab. Lamongan 98,89 99,83 99,84

25. Kab. Gresik 98,88 99,81 99,85

26. Kab. Bangkalan 97,61 98,38 98,43

27. Kab. Sampang 95,30 96,37 96,41

28. Kab. Pamekasan 98,12 98,46 98,48

29. Kab. Sumenep 97,51 97,84 97,88

30. Kota Kediri 98,78 99,89 99,91

31. Kota Blitar 98,63 99,22 99,27

32. Kota Malang 98,30 99,14 99,24

33. Kota Probolinggo 98,07 98,98 99,05

34. Kota Pasuruan 97,80 99,21 99,25

35. Kota Mojokerto 97,56 99,04 99,08

36. Kota Madiun 98,05 99,27 99,32

37. Kota Surabaya 99,31 99,78 99,80

38. Kota Batu 98,05 98,73 98,98

Provinsi 98,31 98,88 98,99

Page 32: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 108

Tabel 2.75 Angka Kelulusan SMP/MTs Menurut

Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

tertinggi Kota Surabaya sebesar 99,31 persen. Sedangkan pada tahun 2012

angka kelulusan terendah juga ada di Kabupaten Sampang dengan capaian

angka 96,37 persen sementara tertinggi adalah Kota Kediri yaitu sebesar 99,89

persen.

Pada tahun 2011 dan 2012 capaian angka kelulusan SMP/MTs terendah di

Jawa Timur ada di Kabupaten Sampang, tentunya hal ini perlu menjadikan

perhatian pemerintah provinsi untuk dicari pemecahannya.

1.6.3. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA

NO Kabupaten/kota Tahun

2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5)

1. Kab. Pacitan 96,97 97,15 97,80

2. Kab. Ponorogo 97,93 98,11 98,28

3. Kab. Trenggalek 96,95 97,17 97,84

4. Kab. Tulungagung 97,12 97,78 97,92

5. Kab. Blitar 96,92 97,03 97,35

6. Kab. Kediri 97,39 97,73 97,79

7. Kab. Malang 98,15 98,85 98,97

8. Kab. Lumajang 97,18 97,29 97,74

9. Kab. Jember 97,82 98,86 98,88

10. Kab. Banyuwangi 98,48 98,70 98,85

11. Kab. Bondowoso 95,55 95,78 96,69

12. Kab. Situbondo 96,54 96,85 97,05

13. Kab. Probolinggo 97,33 97,68 97,71

14. Kab. Pasuruan 98,12 98,44 98,68

15. Kab. Sidoarjo 99,11 99,17 99,23

16. Kab. Mojokerto 96,58 96,68 96,70

17. Kab. Jombang 98,82 98,94 99,00

18. Kab. Nganjuk 98,06 98,10 98,35

19. Kab. Madiun 96,80 97,19 97,51

20. Kab. Magetan 97,17 97,35 97,38

21. Kab. Ngawi 97,54 97,74 97,83

22. Kab. Bojonegoro 98,39 98,54 98,59

23. Kab. Tuban 97,57 97,98 98,01

24. Kab. Lamongan 98,39 98,82 98,99

Page 33: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 109

Sumber :

Dinas

Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Tidak berbeda jauh dengan angka kelulusan SMP/MTs, angka kelulusan

sekolah SMA/SMK/MA tahun 2011 - 2012 menurut kabupaten/kota di Jawa

Timur secara umum juga terjadi peningkatan. Pada tahun 2011 angka kelulusan

SMA/SMK/MA terendah adalah Kota Batu yaitu sebesar 92,14 persen dan yang

tertinggi Kabupaten Sidoarjo sebesar 99,11 persen. Sedangkan pada tahun 2012

angka kelulusan terendah juga Kota Batu yaitu sebesar 92,54 persen sementara

tertinggi adalah Kota Surabaya sebesar 99,30 persen.

Pada tahun 2011 dan 2012 Kota Batu capaian angka kelulusan

SMA/SMK/MA terendah di Jawa Timur, tentunya hal ini menjadikan perhatian

untuk dicari pemecahannya.

1.6.4. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs

Tingginya angka kelulusan suatu jenjang pendidikan hendaknya diimbangi

dengan penyediaan sarana pendidikan pada jenjang diatasnya. Penyediaan

sarana ini sangat dimungkinkan untuk menampung mereka yang melanjutkan ke

jenjang yang lebih tinggi. Dengan tersediannya sarana pendidikan pada jenjang

diatasnya akan meningkatkan angka melanjutkan sekolah pada suatu jenjang

pendidikan. Angka melanjutkan sekolah dari jenjang yang rendah ke jenjang

diatasnya pada akhirnya akan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.

25. Kab. Gresik 98,28 98,45 98,51

26. Kab. Bangkalan 96,79 97,27 97,32

27. Kab. Sampang 95,54 96,42 96,49

28. Kab. Pamekasan 97,28 97,68 97,76

29. Kab. Sumenep 97,38 98,06 98,18

30. Kota Kediri 98,30 98,51 98,53

31. Kota Blitar 96,48 96,95 98,07

32. Kota Malang 97,06 98,81 98,90

33. Kota Probolinggo 95,84 96,08 96,44

34. Kota Pasuruan 95,09 95,70 95,95

35. Kota Mojokerto 95,42 95,84 95,99

36. Kota Madiun 97,33 97,44 97,90

37. Kota Surabaya 98,77 99,30 99,32

38. Kota Batu 92,14 92,54 93,33

Provinsi 97,73 98,14 98,27

Page 34: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 110

Tabel 2.76

Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs Menurut

Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 - 2013

98,67

87,69

98,85

87,78

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

SD/MI keMP/MTs SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

2011 2012

Dengan tingginya pendidikan masyarakat akan membawa kemajuan pada

wilayah tersebut.

Gambar 2.38

Grafik Angka Melanjutkan Pada Jenjang pendidikan SD/MI ke SMP/MTs

Dan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA di Jawa Timur Tahun 2011 – 2012

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs di Jawa Timur pada

tahun 2012 terjadi peningkatan, walupun peningkatannya kecil, yaitu pada

tahun 2011 angka melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs sebesar 98,67 persen

menjadi 98,85 persen. Hal ini memberikan gambaran bahwa setiap 100 anak

lulusan SD/MI terdapat sekitar 2 anak yang tidak melanjutkan sekolah ke

SMP/MTs.

NO Kabupaten/kota Tahun

2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5)

1. Kab. Pacitan 99,04 99,34 99,76

2. Kab. Ponorogo 99,17 99,21 99,57

3. Kab. Trenggalek 98,73 98,87 99,77

4. Kab. Tulungagung 98,48 98,91 99,51

5. Kab. Blitar 98,57 98,73 99,47

6. Kab. Kediri 99,56 99,61 99,92

7. Kab. Malang 98,43 98,96 99,40

8. Kab. Lumajang 98,56 98,76 99,85

9. Kab. Jember 98,12 98,19 99,32

10. Kab. Banyuwangi 98,99 99,03 99,37

11. Kab. Bondowoso 97,96 98,01 99,19

12. Kab. Situbondo 98,02 98,07 98,96

Page 35: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 111

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Sedangkan angka melanjutkan sekolah SMP/MTs ke SMA/SMK/MA jauh

lebih rendah dibanding pada SD/MI ke SMP/MTs yaitu pada tahun 2011 sebesar

87,69 persen dan setahun kemudian (2012) sebesar 87,78. Kondisi ini

memberikan gambaran bahwa setiap 100 anak lulusan SMP/MTs terdapat

sekitar 12 anak tidak melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA.

Angka melanjutkan sekolah dari SD/MI ke SMP/MTs secara umum menurut

kabupaten/kota Jawa Timur pada tahun 2011–2012 menunjukkan adanya

peningkatan, rata-rata sebesar 0,17 persen poin. Peningkatan tertinggi adalah

Kabupaten Malang yaitu sebesar 0,53 persen poin.

13. Kab. Probolinggo 97,88 97,90 99,25

14. Kab. Pasuruan 98,59 98,82 98,92

15. Kab. Sidoarjo 98,65 98,80 98,98

16. Kab. Mojokerto 98,42 98,92 99,22

17. Kab. Jombang 99,08 99,23 99,06

18. Kab. Nganjuk 99,16 99,49 99,03

19. Kab. Madiun 98,94 99,02 98,99

20. Kab. Magetan 98,66 98,77 99,23

21. Kab. Ngawi 98,75 98,91 99,37

22. Kab. Bojonegoro 98,32 98,64 99,63

23. Kab. Tuban 98,82 98,96 99,51

24. Kab. Lamongan 99,08 99,16 98,91

25. Kab. Gresik 99,32 99,36 99,07

26. Kab. Bangkalan 98,05 98,11 98,91

27. Kab. Sampang 97,20 97,21 99,01

28. Kab. Pamekasan 98,06 98,14 99,02

29. Kab. Sumenep 97,24 97,36 97,95

30. Kota Kediri 99,37 99,48 99,06

31. Kota Blitar 99,63 99,89 98,11

32. Kota Malang 99,15 99,50 98,15

33. Kota Probolinggo 99,67 99,82 98,24

34. Kota Pasuruan 99,09 99,35 99,11

35. Kota Mojokerto 99,15 99,43 98,19

36. Kota Madiun 99,62 99,76 97,52

37. Kota Surabaya 99,57 99,74 97,73

38. Kota Batu 99,01 99,28 98,27

Provinsi 98,67 98,85 98,92

Page 36: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 112

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.77

Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA Menurut

Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Tahun 2011 - 2013

1.6.5. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/ MTs ke SMA/SMK/MA

NO Kabupaten/kota Tahun

2011 2012 2013 (1) (2) (3) (4) (5) 1. Kab. Pacitan 78,87 92,05 92,05

2. Kab. Ponorogo 87,88 90,82 90,82

3. Kab. Trenggalek 79,06 92,84 92,84

4. Kab. Tulungagung 89,05 93,48 93,48

5. Kab. Blitar 86,48 95,37 95,37

6. Kab. Kediri 86,80 96,72 96,72

7. Kab. Malang 86,81 93,89 93,89

8. Kab. Lumajang 89,82 92,00 92,00

9. Kab. Jember 87,86 91,11 91,11

10. Kab. Banyuwangi 89,34 91,97 91,97

11. Kab. Bondowoso 79,70 93,08 93,08

12. Kab. Situbondo 89,60 89,19 89,19

13. Kab. Probolinggo 83,75 91,32 91,32

14. Kab. Pasuruan 82,85 92,35 92,35

15. Kab. Sidoarjo 92,39 86,00 86,00

16. Kab. Mojokerto 88,32 90,27 90,27

17. Kab. Jombang 90,77 86,89 86,89

18. Kab. Nganjuk 81,48 85,58 85,58

19. Kab. Madiun 86,26 88,36 88,36

20. Kab. Magetan 87,73 88,31 88,31

21. Kab. Ngawi 84,44 81,75 81,75

22. Kab. Bojonegoro 91,36 87,13 87,13

23. Kab. Tuban 85,54 82,92 82,92

24. Kab. Lamongan 89,95 86,93 86,93

25. Kab. Gresik 91,52 89,47 89,47

26. Kab. Bangkalan 78,37 82,08 82,08

27. Kab. Sampang 78,00 87,11 87,11

28. Kab. Pamekasan 82,24 84,45 84,45

29. Kab. Sumenep 81,55 83,84 83,84

30. Kota Kediri 92,33 90,29 90,29

31. Kota Blitar 95,21 79,90 79,90

32. Kota Malang 90,18 89,64 89,64

33. Kota Probolinggo 90,56 87,97 87,97

34. Kota Pasuruan 92,26 89,70 89,70

35. Kota Mojokerto 93,65 82,33 82,33

36. Kota Madiun 91,34 78,53 78,53

37. Kota Surabaya 91,77 81,60 81,60

38. Kota Batu 89,18 79,02 79,02

Provinsi 87,69 87,78 87,89

Page 37: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 113

54,37

79,32

59,29

69,41

89,71

73,64

65,22

91,43

70,29

68,92

92,47

73,66

0,0010,0020,0030,0040,0050,0060,0070,0080,0090,00

100,00

Pendidikan Dasar Pendidikan Menengah Pendidikan Dasar dan Menegah

2009 2010 2011 2012

Angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA

kabupaten/kota di Jawa Timur tahun 2011 – 2012 secara umum menunjukkan

adanya peningkatan, rata-rata sebesar 0,12 persen poin. Peningkatan tertinggi

adalah Kabupaten Bojonegoro yaitu sebesar 0,67 persen poin.

Pada tahun 2011 angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA yang tertinggi adalah Kota Blitar yaitu sebesar 95,21 persen dan

yang terendah adalah Kabupaten Sampang yaitu sebesar 78,00 persen.

Sedangkan pada tahun 2012 angka melanjutkan sekolah dari SMP/MTs ke

SMA/SMK/MA yang tertinggi adalah Kota Blitar yaitu sebesar 95,24 persen dan

terendah adalah Kabupaten Sampang yaitu sebesar 78,19 persen.

1.6.6. Guru yang memenuhi kualifiksi S1/D-IV

Kemampuan seorang tenaga pendidik/guru sangat dipengaruhi pendidikan

yang ditamatkan, semakin tinggi pendidikan seorang guru maka dia akan

mempunyai kemampuan lebih dibandingkan dengan yang pendidikannya

rendah. Tingginya pendidikan seorang tenaga pendidik pada akhirnya akan

meningkatkan kualitas pendidikan.

Gambar 2.39

Grafik Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1-DIV Pada Jenjang

Pendidikan Dasar (SD/MI dan SMP/MTs), Pendidikan Menengah

(SMA/SMK/MA) dan Pendidikan Dasar dan Menengah di Jawa Timur

Tahun 2009 – 2012

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV pada

jenjang Pendidikan Dasar dalam empat tahun terakhir menunjukkan adanya

peningkatan, dari 54,37 persen pada tahun 2009 menjadi 68,92 persen pada

tahun 2012. Begitu juga pada jenjang Pendidikan Menengah terjadi

peningkatan, dari 79,32 persen pada tahun 2009 menjadi 92,47 persen pada

tahun 2012. Guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV pada jenjang

Page 38: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 114

Pendidikan Menengah jumlahnya lebih tinggi jika dibanding pada Pendidikan

Dasar. Secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi

pendidikan S1-DIV terus mengalami peningkatan, hal ini merupakan tuntutan

jaman serta adanya sistem sertifikasi guru sehingga mau tidak mau seorang

guru harus meningkatkan tingkat pendidikannya.

Tabel 2.78

Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1- DIV Per Jenjang Pendidikan di Jawa Timur Tahun 2009 – 2012

NO Jenjang Pendidikan 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Pendidikan Dasar (SD/MI - SMP/MTs)

1.1. Jumlah Guru 434.326 404.095 447.637 448.328 507.018

1.2. Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV

236.162 280.493 291.938 308.983 381.992

1.3. Persentase 54,37 69,41 65,22 68,92 75,34

2 Pendidikan Menengah (SMA/MA/SMK)

2.1. Jumlah Guru 106.602 106.199 107.312 112.954 122.791

2.2. Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV

84.556 95.267 98.119 104.445 113.841

2.3. Persentase 79,32 89,71 91,43 92,47 92,71

3 Semua Jenjang Pendidikan (SD/MI, SMO/MTs dan SMA/MA/SMK)

3.1. Jumlah Guru 540.928 510.294 554.949 561.282 629.809

3.2. Jumlah Guru Memenuhi Kualifikasi S1 -DIV

320.718 375.760 390.057 413.428 494.833

33. Persentase 59,29 73,64 70,29 73,66 78,56

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Jika dilihat secara keseluruhan persentase guru yang memenuhi kualifikasi

pendidikan S1-DIV menurut kabupaten/kota di Jawa Timur pada tahun 2012

berkisar antara 47 hingga 88 persen. Persentase tertinggi adalah Kota

Mojokerto 88,89 persen dan terendah Kabupaten Sampang 47,06 persen.

Perbedaan persentase guru yang memenuhi kualifikasi pendidikan S1-DIV antar

kabupaten/kota di Jawa Timur antara yang terendah dan tertinggi sangat besar

(hampir dua kali lipatnya), kondisi ini memberikan gambaran adanya

kesenjangan tingkat pendidikan guru.

Page 39: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 115

Tabel 2.79

Persentase Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1- DIV (SD - SLTA) Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 – 2012

NO Kabupaten/kota Tahun

2009 2010 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Kab. Pacitan 52,38 66,44 70,59 69,29

2. Kab. Ponorogo 63,24 66,40 65,97 78,99

3. Kab. Trenggalek 67,45 78,61 78,13 82,86

4. Kab. Tulungagung 66,72 78,06 71,56 77,81

5. Kab. Blitar 58,43 59,01 68,58 73,51

6. Kab. Kediri 51,99 56,22 75,26 78,51

7. Kab. Malang 66,07 82,48 72,15 70,88

8. Kab. Lumajang 52,51 69,53 67,42 71,32

9. Kab. Jember 47,47 77,42 64,60 70,69

10. Kab. Banyuwangi 56,15 92,08 73,58 77,47

11. Kab. Bondowoso 52,87 64,86 59,11 62,09

12. Kab. Situbondo 49,97 72,56 58,94 61,22

13. Kab. Probolinggo 51,64 60,11 60,14 60,24

14. Kab. Pasuruan 56,06 74,51 70,88 72,67

15. Kab. Sidoarjo 66,04 81,53 82,47 84,58

16. Kab. Mojokerto 63,11 72,68 72,28 79,57

17. Kab. Jombang 69,19 78,27 78,60 82,31

18. Kab. Nganjuk 57,88 84,08 76,37 75,80

19. Kab. Madiun 59,06 71,21 78,01 82,92

20. Kab. Magetan 58,72 72,61 79,75 82,45

21. Kab. Ngawi 53,56 62,64 61,98 61,73

22. Kab. Bojonegoro 51,67 62,91 61,06 74,64

23. Kab. Tuban 59,21 74,46 74,34 74,65

24. Kab. Lamongan 63,03 80,26 81,39 84,78

25. Kab. Gresik 61,05 89,93 83,52 86,18

26. Kab. Bangkalan 60,97 69,87 69,26 65,89

27. Kab. Sampang 34,75 40,78 40,76 47,06

28. Kab. Pamekasan 54,60 56,41 54,07 59,84

29. Kab. Sumenep 44,71 50,90 48,65 52,43

30. Kota Kediri 71,60 97,40 84,11 86,82

31. Kota Blitar 72,78 82,71 85,23 87,59

32. Kota Malang 70,29 91,53 85,96 87,14

33. Kota Probolinggo 68,02 76,43 77,23 80,25

34. Kota Pasuruan 68,25 86,92 60,96 82,38

35. Kota Mojokerto 72,31 84,85 90,65 88,89

36. Kota Madiun 74,03 85,87 89,86 78,34

37. Kota Surabaya 77,63 96,32 81,73 81,05

38. Kota Batu 70,19 89,89 57,72 80,68

Provinsi 59,29 73,64 70,29 73,66

Sumber : Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur

Page 40: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 116

2. Kesehatan

Bidang kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang

perlu mendapatkan penanganan ddan menjadi urusan wajib bagi Pemerintah

baik pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sarana dan prasarana

kesehatan baik itu menyangkut prasarana kesehatan dan tenaga medis menjadi

perhatian yang harus disiapkan oleh pemerintah.

2.1. Rasio posyandu persatuan balita

Selama tahun 2010-2012, jumlah posyandu mengalami peningkatan antara

0,07 persen sampai dengan 0,65 persen. Rasio posyandu per satuan balita

selama 3 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, rasio posyandu

terhadap balita sebesar 15,6 dan mengalami penurunan menjadi 14,57 di tahun

2011. Pada tahun 2012, rasio posyandu terhadap balita mengalami peningkatan

0,15 poin dari tahun sebelumnya. Angka 14,72 menunjukkan setiap 1000 balita

dilayani oleh 14,72 posyandu.

Tabel 2.80

Jumlah Posyandu dan Balita di Jawa Timur Tahun 2010-2012

Uraian 2010 2011 2012 2013

Jumlah

Posyandu 45.603 45.637 45.870 46,016

Jumlah Balita 2.923.910 3.132.404 3.116.861 3,072,582

Rasio

Posyandu 15,60 14,57 14,72 14.90

Sumber: Dinas Kesehatan Prov Jatim dan BPS

2.2. Rasio Puskesmas, Poliklinik, Pustu Persatuan Penduduk

Pelayanan kesehatan kepada masyarakat terkait erat dengan jumlah

fasilitas kesehatan. Selama 4 tahun terakhir, rasio puskesmas, poliklinik dan

pustu mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009, rasio tersebut sebesar 0,108 dan

pada tahun 2011 mengalami peningkatan 0,002 poin. Sementara pada tahun

2012, rasio tersebut mengalami penurunan sebesar 0,002 poin atau menjadi

0,108. Penurunan ini didominasi akibat berkurangnya poliklinik di Kabupaten

Jember, Jombang dan Kota Malang. Angka 0,108 menunjukkan bahwa setiap

0,108 unit (puskesmas, poliklinik dan pustu) melayani setiap 1.000 penduduk.

Page 41: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 117

Tabel 2.81

Jumlah Puskesmas, Poliklinik dan Pustu di Jawa Timur Tahun 2009-2012

Uraian 2009 2010 2011 2012

Puskesmas, Poliklinik

dan Pustu 3.902 4.036 4.150 4.093

Jumlah Penduduk 36.015.370 37.476.757 37.687.622 38.052.950

Rasio 0.108 0,108 0,110 0,108

Sumber: Dinkes Kab/Kota dan BPS

2.3. Rasio Rumah Sakit Persatuan Penduduk

Rumah sakit di Jawa Timur terbagi dalam 4 kategori pengelolaan yaitu

Rumah Sakit Pemerintah (Kabupaten/Kota/Provinsi), TNI/Polri, BUMN dan

Swasta. Jumlah rumah sakit pada tahun 2012 sebesar 346 rumah sakit atau

bertambah sebesar 17 rumah sakit dalam kurun waktu setahun. Peningkatan

tersebut terjadi pada rumah sakit pemerintah sebanyak 2 rumah sakit, 1 rumah

sakit BUMN dan swasta 14 rumah sakit. Peningkatan jumlah rumah sakit

tersebut menggambarkan adanya upaya pemenuhan fasilitas kesehatan sebagai

bagian dari pemenuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Tabel 2.82

Jumlah Rumah Sakit di Jawa Timur Tahun 2011-2012

Uraian 2011 2012

Rumah Sakit Pemerintah 64 66

Rumah Sakit TNI/Polri 28 28

Rumah Sakit BUMN 12 13

Rumah Sakit Swasta 226 240

Jumlah Rumah Sakit 330 347

Jumlah Penduduk 37.687.622 38.052.950

Rasio 0,0876 0,0912

Sumber: Dinas Kesehatan Prov Jatim dan BPS

Rasio rumah sakit terhadap penduduk pada tahun 2012 sebesar 0,0912

atau mengalami peningkatan sebesar 0,0036 poin dari tahun sebelumnya. Angka

rasio tersebut menunjukkan setiap 10.000 penduduk akan dilayani 0,091 unit

rumah sakit.

Page 42: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 118

2.4. Rasio Dokter Persatuan Penduduk

Dimensi kualitas pelayanan kesehatan masyarakat sangat ditentukan oleh

jumlah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang ada terdiri dari berbagai

spesialisasi diantaranya dokter.

Pada tahun 2012, jumlah dokter yang ada di Jawa Timur sebanyak 11.412

orang atau mengalami peningkatan 0,96 persen dari tahun sebelumnya.

Keterbandingan jumlah dokter terhadap jumlah penduduk atau rasio dokter

sebesar 0,2999 di tahun 2011 dan turun 0,0001 poin pada tahun 2012 atau

menjadi 0,2998. Angka 0,2999 menunjukkan setiap 0,2999 dokter akan

melayani seribu penduduk atau 2,9 dokter akan melayani sepuluh ribu

penduduk.

Tabel 2.83

Jumlah dan Rasio Dokter di Jawa Timur Tahun 2011-2012

Uraian 2011 2012

Jumlah Dokter 11.303 11.412

Jumlah Penduduk 37.687.622 38.052.950

Rasio 0,2999 0,2998

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota dan BPS

2.5. Rasio Tenaga Medis Persatuan Penduduk

Tenaga kesehatan yang dicakup dalam hal ini adalah tenaga dokter dan

paramedis. Jumlah tenaga kesehatan di Jawa Timur pada tahun 2012 sebanyak

46.731 orang atau mengalami penurunan sebanyak 0,83 persen dibanding tahun

sebelumnya. Hal ini disebabkan adanya penurunan tenaga paramedis yang ada

di rumah sakit swasta di Kabupaten Jember, Banyuwangi, Tuban dan Kota

Surabaya. Penurunan yang terjadi di Kota Surabaya mencapai 80,42 persen dari

total penurunan tenaga paramedis di rumah sakit swasta.

Sementara itu rasio tenaga medis sebesar 1,25 di tahun 2011 dan menjadi

1,23 pada tahun 2012. Angka ini menunjukkan pada tahun 2012 sebanyak 1,23

bidan akan melayani 1000 penduduk. Penurunan angka rasio ini diduga lebih

disebabkan adanya laporan registrasi yang tidak kontinyu dari rumah sakit

swasta ke pemerintah Kota Surabaya.

Page 43: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 119

Tabel 2.84

Jumlah dan Rasio Tenaga Medis di Jawa Timur Tahun 2011-2012

Uraian 2011 2012

Jumlah Tenaga Medis 47.120 46.731

Jumlah Penduduk 37.687.622 38.052.950

Rasio 1,25 1,23

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota dan BPS

2.6. Cakupan Pemenemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Jumlah penderita baru TBC di Jawa Timur tahun 2012 mencapai 20.327

kasus atau turun sebesar 0,61 persen dari tahun 2011. Dalam kurun waktu 5

tahun ini hanya pada tahun 2012 jumlah penderita TBC baru mengalami

penurunan dan pada tahun-tahun sebelumnya menunjukkan peningkatan.

Peningkatan tertinggi untuk kasus ini terjadi di Tahun 2010, ada 11 kabupaten

yang peningkatan penderita TBC baru di atas 100 kasus yaitu Jember, Malang,

Pamekasan, Jombang, Bojonegoro, Mojokerto, Kediri, Pasuruan, Gresik, Malang

dan Sampang. Sementara di tahun 2012 penurunan yang terjadi di atas 100

kasus adalah Sidoarjo, Lumajang, Jember, Tulungagung dan Pacitan.

Tabel 2.85

Jumlah Penderita TBC Baru Menurut Kriteria di Jawa Timur Tahun 2009-2012

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlahpenderita baru TBC BTA (+)

yang ditemukan dan diobati 18.119 19.599 21.475 20.157

23,703

2 Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (+)

17.433 19.130 20.452 20.327

41,001

3 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit TBC BTA

103,94 102,45 105,00 99,16 91.36

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota Se Jawa Timur

2.7. Cakupan Pemenemuan Dan Penanganan Penderita Penyakit DBD

Penderita DBD di Jawa Timur mencapai 6.141 kasus pada tahun 2012.

Kasus pada tahun ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2011, ada 3 kabupaten

yang memberikan konstribusi kenaikan kasus DBD selama tahun 2012 yaitu

Kabupaten Kediri, Bojonegoro dan Jember. Sementara itu cakupan dan

penanganan penderita DBD pada tahun 2012 mencapai 99,61 persen. Angka ini

menunjukkan setiap 100 kasus DBD ada 99,61 jiwa yang mendapat

penanganan. Angka cakupan di bawah 100 terjadi di semua Kabupaten/Kota se

Page 44: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 120

Jawa Timur kecuali Kabupaten Tulungagung dan Situbondo yang angka

capaiannya pada kisaran 94 dan 84.

Tabel 2.86

Jumlah dan Penanganan DBD di Jawa Timur Tahun 2009-2012

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlah penderita DBD yang

ditangani sesuai SOP 15.730 20.502 4.495 6.117

14,682

2 Jumlah penderita DBD yang

ditemukan 15.660 21.812 4.495 6.141

14,682

3 Cakupan penemuan dan

penanganan penderita penyakit DBD (%)

100,45 93,99 100,00 99,61 100.00

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota Se Jawa Timur

2.8. Cakupan Puskesmas

Jumlah puskesmas di Jawa Timur pada tahun 2012 sebanyak 960

puskesmas yang tersebar di 662 kecamatan. Angka cakupan puskesmas sebesar

145,02 persen atau setiap 100 kecamatan yang ada akan dilayani oleh 145

puskesmas. Angka cakupan ini meningkat 0,6 persen poin dibandingkan tahun

2011. Keberadaan puskesmas yang menjangkau semua kecamatan akan

mendekatkan pelayanan kesehatan masyarakatnya. Kondisi ini akan memberikan

dukungan terhadap pencapaian pelayanan kesehatan masyarakat yang

menjangkau semua pelosok di Jawa Timur.

Tabel 2.87

Jumlah dan Cakupan Puskesmas di Jawa Timur Tahun 2011-2012

Uraian 2011 2012 2013

Jumlah Puskesmas 956 960 960

Jumlah Kecamatan 662 662 662

Cakupan Puskesmas

(%) 144,41 145,02 145

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota dan BPS Provinsi Jawa Timur

2.9. Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas pembantu (pustu) adalah unit pelayanan kesehatan sederhana

dan berfungsi menunjang dan membantu memperluas jangkauan puskesmas

dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam

Page 45: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 121

ruang lingkup wilayah yang lebih kecil serta jenis dan kompetensi pelayanan

yang disesuaikan dengan kemampuan tenaga dan sarana yang tersedia.

Jumlah pustu yang ada di Jawa Timur sebanyak 2.279 unit di tahun 2011

dan menjadi 2.274 unit di tahun 2012. Keberadaan pustu ini belum tersebar di

semua desa yang ada di Jawa Timur. Hal ini dapat ditunjukkan dari angka

cakupan pembantu puskesmas yang mencapai 26,81 persen di tahun 2011 dan

pada tahun 2012 mencapai 26,74 persen. Pada tahun 2012 angka cakupan

pustu rata-rata di semua Kabupaten/Kota di bawah 50 persen kecuali 8

kabupaten kota yaitu Jember dan semua kota kecuali kota Surabaya dan Batu.

Tabel 2.88

Jumlah dan Cakupan Puskesmas Pembantu di Jawa Timur Tahun 2011-2012

Uraian 2011 2012 2013

Jumlah Puskesmas

Pembantu 2.279 2.274

2,274

Jumlah Desa 8.502 8.503 8,505

Cakupan Pustu (%) 26,81 26,74 26.74

Sumber: Dinas Kesehatan Kab/Kota dan BPS

3. Pekerjaan Umum

3.1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Arah pengembangan prasarana transportasi jalan di Jawa Timur adalah

untuk mewujudkan pembangunan ekonomi wilayah yang berdaya saing, melalui

peningkatan prasarana angkutan barang/massal yang terintegrasi, mewujudkan

perluasan pasar dan menciptakan kompetisi melalui keamanan, kenyamanan

dan kemudahan konektivitas menuju pusat-pusat aktivitas ekonomi agar dapat

berinteraksi antara satu dengan yang lainnya.

Proporsi panjang jalan dalam Kondisi Baik mempunyai andil besar terhadap

kemudahan mobilitas perdagangan barang, mobilitas penumpang, mobilitas

sosial, kemudahan akses terhadap sarana- transportasi lainnya seperti Bandara,

Pelabuhan dan Kereta Api maupun kemudahan akses terhadap sarana-prasarana

Pendidikan maupun Kesehatan yang pada ahkirnya akan meningkatkan kualitas

kesehatan dan pendidikan masyarakat.

Page 46: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 122

Tabel 2.89

Panjang Jalan Menurut Status dan Kondisi Jalan di Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 (km)

Panjang

(Km)

Kondisi

Baik

Panjang

(Km)

Kondisi

Baik

Panjang

(Km)

Kondisi

Baik

Panjang

(Km)

Kondisi

Baik

Panjang

(Km)

Kondisi

Baik

Kab/Kota 31,593.30 17,486.03 33,938.03 23,411.91 34,183.46 27,759.70 34,183.46 27,027.21 34,183.46 27,027.21

Provinsi 2.000.98 1.602.70 2.000.98 1.548.42 1.760.91 1.376.28 1.760.91 1.509.64 1,760.91 1,509.81

Nasional 2.027.01 1,831.12 2.027.01 1,843.77 2.027.01 1,857.98 2.027.01 1,857.98 1,934.23 1,841.63

Jumlah 31,593.30 19,317.15 33,938.03 25,255.68 34,183.46 29,617.68 34,183.46 28,885.19 37,878.60 30,378.65

2013Status

Jalan

2009 2010 2011 2012

Sumber : 1. Dinas PU Bina Marga Kab/Kota

2. Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim

3. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V

Secara garis besar total panjang kondisi jalan dalam keadaan baik

meskipun belum handal, namun telah menunjukkan kinerja yang

membanggakan. Terjadi peningkatan tajam total kondisi jalan dalam keadaan

baik, dari 58,73% di tahun 2009 menjadi 80,00% di tahun 2013, Pertumbuhan

total panjang jalan tertinggi terjadi di tahun 2010 sebesar 6,18% atau 2.344 Km

dari kondisi semula di tahun 2009 dengan panjang 35.621,29 Km..

Kebutuhan akan panjang jalan dalam kondisi baik dan pertambahan

Panjang Jalan sudah sangat sangat mendesak untuk segera dilakukan, baik jalan

Nasional Tol/Non Tol/Flyover, jalan Provinsi maupun jalan Kabupaten/Kota.

Kebutuhan tersebut adalah sebagai konsekwensi dari tingginya aktivitas

perekonomian masyarakat yang tercermin pada tingginya Pertumbuhan Ekonomi

di Jawa Timur. Hal tersebut menggambarkan terjadinya peningkatan aktivitas

perdagangan yang berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, sehingga

berdampak pada meningkatnya permintaan kendaraan bermotor yang cukup

tajam.

Terkait pengembangan wilayah Kota, percepatan pembangunan Flyover

sangat dibutuhkan untuk mengatasi kemacetan lalu lintas serta mengurangi

resiko terjadinya kecelakaan perlintasan sebidang. Flyover tersebut adalah :

Flyover Pasar Kembang (Konstruksi), Flyover Wonokromo (DED), Flyover

Jemursari (FS), Flyover Kenjeran (DED), Flyover Margorejo (FS), Flyover Waru

(DED), Flyover Demak Kalibutuh (DED), Flyover Letjend. Suprapto (Studi

JETRO), Flyover Diponegoro/Darmoraya (Studi JETRO). Sementara kebutuhan

Flyover yang sudah sangat mendesak namun belum mendapat penanganan

adalah : Flyover perempatan Raya Gedangan Sidoarjo, Flyover Pasar Induk

Agribisnis, Flyover Medaeng dan Flyover Kertosono.

Page 47: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 123

Pembangunan jalan Tol yang perlu didorong percepatan pembebasan

lahannya adalah Pembangunan Jalan Tol Solo – Ngawi (90,10 Km), Tol Ngawi –

Kertosono (87,02 Km), Tol Kertosono – Mojokerto (40,05 km), Tol Surabaya-

Mojokerto 36,27 km, Jalan Tol Gempol – Pandaan (13,61 Km) dan Tol Pandaan

– Malang (sudah habis masa berlaku SP2LP-nya). Untuk mendukung percepatan

pembangunan Jalan Tol Dan Infrastruktur lainnya yang memerlukan

pembebasan tanah, Pemerintah Provinsi telah membentuk Tim Koordinasi

Percepatan Pembangunan Jalan Tol dan Jalan Arteri Provinsi Jawa Timur melalui

Keputusan Gubernur 188/94/KPTS/013/2013.

Sementara, terkait Dana Alokasi Khusus Bidang Infrastruktur yang

dilaksanakan melalui koordinasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Kabupaten/Kota, sesuai Juknis Permen PU, Pemerintah Provinsi juga telah

membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Bidang

Infrastruktur melalui Keputusan Gubernur Jawa Timur, nomor

188/369/KPTS/013/2013.

Program strategis nasional pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS)

sepanjang 614 Km, melalui delapan Kabupaten sepanjang pantai Selatan,

dilaksanakan melalui sharing pembiayaan antara APBN, APBD Provinsi dan

delapan APBD Kabupaten. Ganti rugi penggunaan tanah milik Perhutani pada

awalnya memang sangat sulit dilakukan, namun dengan terbitnya surat dispensasi

dari Kementerian Kehutanan, target percepatan pembangunan Jalan Lintas

Selatan Jawa Timur dapat ditingkatkan. Tuntasnya penggantian lahan kompensasi

Kabupaten Pacitan tahun 2013 akan segera diikuti tuntasnya pembangunan fisik

jalan di tahun 2014, sehingga menambah kemudahan aksesibilitas dari Provinsi

Jawa Timur ke Provinsi Jawa Tengah dan sebaliknya. Agar pembangunan fisik JLS

di tujuh kabupaten lainnya dapat segera tuntas, dibutuhkan peningkatan

percepatan penggantian lahan kompensasi milik perhutani.

Page 48: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 124

Tabel 2.90

Perkembangan Penggunan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Jalan

Lintas Selatan (JLS)

Desember 2013

NO KABUPATEN

KAWASAN HUTAN LAHAN KOMPENSASI

LUAS PERSETUJUAN PRINSIP

(Ha)

LUAS HASIL PENGUKUR

AN (Ha)

DISPENSASI (Ha) BERLAKU S/D

TERLETAK DI LUAS (Ha)

1 PACITAN 17,891 17,8906 17,6227

No. 17/Menhut-VII/2013, tgl. 30 Juni 2013

Ds. Jeruk, Kec. Bandar, Kab. Pacitan

17,891 (TUNTAS)

2 TRENGGALEK 111,744 Belum

dilaksanakan pengukuran

-

Ds. Cangkring dan Walidono, Kec. Prajekan, Kab.

Bondowoso

75,887

3 TULUNGAGUNG 116,8647 116,8647 - Ds. Wonoboyo dan

Leprak, Kec. Klabang, Kab. Bondowoso

19,51

4 BLITAR 109,0015 109,0015

34,3720 SK. 24/Menhut-II/2011 berlaku s/d tgl. 15 Juni

2011

- -

5 MALANG 148,14 147,083

89,7951 S.638/Menhut-VII/2013 berlaku s/d tgl. 30 Mei

2015

Ds. Gentong, Kec. Tamankrocok, Kab.

Bondowoso 150,00

6 LUMAJANG 29,6124 29,6124

29,6124 S.522/Menhut-VII/2013 berlaku s/d tgl. 31 Mei

2013

- -

7 JEMBER 73,3392 73,3392

73,3392 S.521/Menhut-VII/2012 berlaku s/d tgl. 22 Juni

2013

- -

8 BANYUWANGI 27,3984 27,3984

27,3984 S.519/Menhut-VII/2012 berlaku s/d tgl. 19 Ags

2013

Ds. Bangsring, Kec. Wongsorejo dan Ds.

Wonorejo, Kec. Wongsorejo, Kab.

Banyuwangi

27,29

(Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi, data diolah)

3.2. Rasio Kondisi Fisik Saluran Irigasi

Rasio kondisi fisik saluran irigasi adalah perbandingan panjang saluran

irigasi dalam kondisi baik terhadap panjang saluran irigasi keseluruhan. Panjang

saluran irigasi meliputi saluran primer, sekunder, dan pembuang. Rasio kondisi

fisik saluran irigasi ini memberikan gambaran ketersediaan saluran irigasi untuk

kebutuhan pertanian. Data ini diperoleh dari dinas terkait seperti Dinas

Pekerjaan Umum yang menangani Pengairan di Kabupaten/ Kota se Jawa Timur

dan dari dinas Pekerjaan Umum pengairan Provinsi Jawa Timur.

Pada tahun 2012, panjang saluran irigasi primer sepanjang 283,38 km,

panjang saluran irigasi sekunder 1.329,02 km dan saluran pembuang 129,30

km, sehingga total panjang saluran irigasi adalah 1.741,7 km. Besarnya rasio

kondisi fisik jaringan irigasi adalah 69,05 persen yang diperoleh dari

Page 49: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 125

perbandingan total panjang saluran irigasi berkondisibaik dengan total panjang

jaringan irigasi.

3.3. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Tempat ibadah merupakan tempat untuk melakukan persembahyangan

/peribadatan menurut ajaran masing-masing agama. Ketersediaan tempat

ibadah merupakah salah satu dari pelayanan sarana dan prasarana umum yang

disediakan baik oleh pemerintah maupun masyarakat.

Tabel 2.91 Tempat Ibadah di Jawa Timur Tahun 2009-2013

Tempat Ibadah 2009 2010 2011 2012*) 2013**)

Jumlah Tempat Ibadah 194.860 199.708 202.644 203.538 204.432

Rasio per 1.000 penduduk 5,23 5,33 5,38 5,35 5,34

Sumber : Depag Kab/Kota Se Jawa Timur

Keterangan : *) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Berdasarkan tabel 2.87 tempat beribadah umat beragama pada tahun 2012

sekitar 203.538 buah dan pada tahun 2013 meningkat menjadi sekitar 204.432

buah. Tempat ibadah tersebut meliputi masjid (19,29 persen), musholla (79,14

persen), gereja (1,30 persen), pura (0,18 persen), vihara (0,07 persen), dan

klenteng (0,02 persen). Selama periode tahun 2009-2013 rasio tempat ibadah

masih sekitar 5 tempat ibadah per seribu penduduk.

3.4. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Berdasarkan data Susenas 2012, rumah tangga di Jawa Timur yang

menggunakan fasilitas tempat buang air besar sendiri sebesar 64,31 persen,

mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Dengan demikian secara

keseluruhan persentase rumah tinggal yang bersanitasi (mempunyai fasilitas

tempat buang air besar sendiri, bersama, umum) ada peningkatan

dibandingkan tahun sebelumnya, dari 78,26 persen tahun 2011 menjadi 80,31

persen pada tahun 2012. Peningkatan persentase rumah tangga yang

bersanitasi tentunya akan meningkatan pula tingkat kesehatan masyarakat.

Namun demikian masih ada beberapa daerah di Jatim terutama wilayah tapal

kuda seperti Situbondo, Bondowoso, Probolinggo yang merupakan daerah

persentase penggunaan jamban milik sendiri paling kecil dibandingkan daerah

lainnya di Jatim.

Page 50: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 126

Tabel 2.92

Persentase Rumah Tangga Berdasar Penggunaan Fasilitas Tempat Buang Air Besar Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur

Tahun 2012

NO Kabupaten/kota Sendiri Bersama Umum Tidak Ada

Jumlah Rumah tangga

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1. Kab. Pacitan 81,54 10,84 4,82 2,80 100,00 155.467

2. Kab. Ponorogo 75,45 15,99 0,75 7,82 100,00 248.862

3. Kab. Trenggalek 66,11 15,28 1,00 17,62 100,00 196.877

4. Kab. Tulungagung 70,77 21,37 1,28 6,57 100,00 280.893

5. Kab. Blitar 74,64 13,76 0,70 10,90 100,00 333.009

6. Kab. Kediri 68,50 17,28 1,32 12,90 100,00 422.824

7. Kab. Malang 78,66 10,47 1,36 9,51 100,00 677.344

8. Kab. Lumajang 68,08 8,66 0,72 22,54 100,00 288.775

9. Kab. Jember 46,73 7,50 0,83 44,94 100,00 678.637

10. Kab. Banyuwangi 61,00 9,01 1,30 28,69 100,00 483.361

11. Kab. Bondowoso 23,94 11,82 2,40 61,84 100,00 246.206

12. Kab. Situbondo 24,62 13,73 1,31 60,35 100,00 218.863

13. Kab. Probolinggo 28,41 20,63 1,56 49,41 100,00 317.391

14. Kab. Pasuruan 54,73 8,65 3,52 33,10 100,00 429.996

15. Kab. Sidoarjo 69,60 14,91 2,43 13,06 100,00 554.232

16. Kab. Mojokerto 70,47 9,30 0,52 19,70 100,00 282.335

17. Kab. Jombang 65,06 14,08 2,18 18,68 100,00 341.302

18. Kab. Nganjuk 68,43 19,54 1,44 10,59 100,00 297.079

19. Kab. Madiun 71,82 15,63 0,24 12,30 100,00 202.196

20. Kab. Magetan 76,98 10,78 1,11 11,13 100,00 177.586

21. Kab. Ngawi 74,04 13,45 0,79 11,72 100,00 259.849

22. Kab. Bojonegoro 60,13 11,48 0,42 27,97 100,00 343.740

23. Kab. Tuban 59,08 7,52 0,68 32,71 100,00 316.724

24. Kab. Lamongan 76,77 7,54 1,41 14,28 100,00 308.058

25. Kab. Gresik 86,52 9,23 1,10 3,15 100,00 316.820

26. Kab. Bangkalan 75,95 16,02 2,52 5,52 100,00 232.179

27. Kab. Sampang 48,77 21,44 0,37 29,42 100,00 228.093

28. Kab. Pamekasan 53,72 24,41 1,36 20,51 100,00 211.480

29. Kab. Sumenep 38,80 29,95 5,02 26,23 100,00 320.777

30. Kota Kediri 80,33 14,90 3,14 1,63 100,00 73.600

31. Kota Blitar 80,71 15,25 1,32 2,72 100,00 37.665

32. Kota Malang 80,56 16,99 1,69 0,77 100,00 230.310

33. Kota Probolinggo 67,55 18,15 4,71 9,58 100,00 52.793

34. Kota Pasuruan 71,48 4,52 7,45 16,54 100,00 50.358

35. Kota Mojokerto 81,21 12,74 3,99 2,06 100,00 33.586

36. Kota Madiun 79,31 16,43 3,56 0,70 100,00 48.468

37. Kota Surabaya 72,96 22,41 4,63 0,00 100,00 736.445

38. Kota Batu 90,20 4,22 1,14 4,44 100,00 52.779

Provinsi 64,31 14,18 1,81 19,69 100,00 10.686.958

Sumber : BPS Jawa Timur

Page 51: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 127

Tempat pembuangan akhir tinja masyarakat di Jawa Timur tahun 2012

dapat dilihat pada Tabel 2.89 Dari tabel tersebut terlihat bahwa tempat

pembuangan akhir tinja sebagian besar masyarakat adalah di tangki/SPAL yang

mencapai 60,91 persen, yang tingkat kesehatan sanitasinya lebih baik daripada

tempat akhir pembuangan tinja lainnya. Semakin meningkatnya kesadaran

masyarakat akan pentingnya membangun rumah sehat dan kondisi lingkungan

perumahan yang sehat ini tercermin dari semakin meningkatnya pengadaan

fasilitas buang air besar meskipun masih ada sebagian masyarakat yang

menggunakan lahan pekarangan atau lahan kosong lainnya sebagai tempat

pembuangan akhir kotoran manusia.

Disisi lain menurut kabupaten/kota di Jawa Timur dari rumah tangga yang

menggunakan jamban, tempat pembuangan akhir tinjanya belum semua

menggunakan tangki septik. Bahkan dibeberapa kabupaten seperti Pacitan dan

wilayah Madura masih banyak yang pembuangan akhir tinjanya di lubang tanah.

Sementara di Kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Probolinggo lebih banyak

yang menggunakan kolam/sawah dan sungai.

Tabel 2.94

Persentase Rumah tangga berdasar Tempat Pembuangan Akhir Tinja

Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2012

NO Kabupaten/kota Tangki Septik

Kolam/Sawah/Sungai

Lubang Tanah

Lainnya Jumlah

Ruta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Kab. Pacitan 40,42 1,19 57,28 1,11 155.467

2. Kab. Ponorogo 68,71 8,49 22,68 0,12 248.862

3. Kab. Trenggalek 50,73 16,92 31,59 0,76 196.877

4. Kab. Tulungagung 71,03 8,87 19,45 0,65 280.893

5. Kab. Blitar 54,99 12,46 32,08 0,47 333.009

6. Kab. Kediri 64,24 16,04 19,48 0,24 422.824

7. Kab. Malang 61,20 11,67 26,8 0,34 677.344

Tabel 2.93

Persentase Rumah Tangga menurut Tempat Akhir Pembuangan Tinja, Tahun 2010–2012

Tempat Akhir Pembuangan Tinja

2010 2011 2012

Tangki/SPAL 56,87 57,73 60,91

Kolam/sawah/ sungai/danau/laut

20,53 20,18 18,55

Lubang tanah 19,03 18,70 17,36

Pantai/tanah lapang /kebun/Lainnya

3,57 3,39 3,18

Sumber : BPS Jawa Timur

Page 52: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 128

NO Kabupaten/kota Tangki Septik

Kolam/Sawah/Sungai

Lubang Tanah

Lainnya Jumlah

Ruta

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

8. Kab. Lumajang 43,68 22,60 32,42 1,30 288.775

9. Kab. Jember 45,04 45,57 8,10 1,30 678.637

10. Kab. Banyuwangi 58,98 32,93 7,88 0,21 483.361

11. Kab. Bondowoso 26,71 61,15 10,57 1,57 246.206

12. Kab. Situbondo 32,12 49,50 6,62 11,76 218.863

13. Kab. Probolinggo 26,69 50,34 21,54 1,43 317.391

14. Kab. Pasuruan 48,65 26,21 18,19 6,94 429.996

15. Kab. Sidoarjo 85,95 13,88 0,17 0.00 554.232

16. Kab. Mojokerto 72,55 18,69 8,37 0,39 282.335

17. Kab. Jombang 75,49 18,62 4,85 1,03 341.302

18. Kab. Nganjuk 66,53 11,34 21,98 0,14 297.079

19. Kab. Madiun 64,49 16,02 19,34 0,15 202.196

20. Kab. Magetan 76,82 10,09 12,31 0,79 177.586

21. Kab. Ngawi 48,09 13,3 37,15 1,46 259.849

22. Kab. Bojonegoro 50,91 21,88 21,03 6,18 343.740

23. Kab. Tuban 53,03 19,97 14,6 12,4 316.724

24. Kab. Lamongan 74,73 7,70 10,13 7,44 308.058

25. Kab. Gresik 88,75 4,20 5,64 1,41 316.820

26. Kab. Bangkalan 35,18 2,06 57,27 5,49 232.179

27. Kab. Sampang 40,86 10,5 30,28 18,36 228.093

28. Kab. Pamekasan 45,52 8,45 34,61 11,41 211.480

29. Kab. Sumenep 25,35 13,9 41,27 19,48 320.777

30. Kota Kediri 90,70 2,83 6,46 0.00 73.600

31. Kota Blitar 94,90 4,48 0,61 0.00 37.665

32. Kota Malang 85,94 11,96 0,88 1,21 230.310

33. Kota Probolinggo 83,19 13,6 3,02 0,20 52.793

34. Kota Pasuruan 75,33 24,19 0,28 0,19 50.358

35. Kota Mojokerto 94,46 5,44 0.00 0,10 33.586

36. Kota Madiun 98,12 0,70 0,82 0,36 48.468

37. Kota Surabaya 97,12 1,64 0.00 1,24 736.445

38. Kota Batu 91,17 8,54 0,29 0.00 52.779

Provinsi 60,91 18,55 17,36 3,18 10.686.958

Sumber : BPS Jawa Timur

Pembangunan infrastruktur air limbah di Jawa Timur, sampai dengan akhir

tahun 2012 menunjukkan cakupan layanan air limbah perkotaan mencapai

77,19% dan di perdesaan mencapai 46,49%.

Page 53: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 129

Tabel 2.95

Persentase Capaian Pelayanan Air Limbah di Perkotaan dan Perdesaaan

Jawa Timur tahun 2009-2013

No Tahun Perkotaan Perdesaan

1 2009 72,50 42,30

2 2010 73,88 43,90

3 2011 76,54 46,38

4 2012 77,19 46,49

5 2013*) 31,21 21,96

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim Keterangan*) : Angka Sementara s/d Semester I Tahun 2013.

3.5. Panjang jalan dilalui Roda 4

Tabel 2.96

Panjang Jalan Dilalui Roda 4 di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2012 (km)

No. Status Jalan 2009 2010 2011 2012

1. Jalan Kabupaten/Kota 31.593,30 33.938,03 34.183,46 34.183,46

2. Jalan Provinsi 2.000,98 2.000,98 1.760,91 1.760,91

3. Jalan Nasional 2.027,01 2.027,01 2.027,01 2.027,01

Jumlah 35.621,29 37.966,02 37.971,38 37.971,38

Sumber : 1. Dinas PU Bina Marga Kab/Kota

2. Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim

3. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V

Sampai tahun 2010 terjadi penambahan total panjang jalan yang cukup

signifikan, yaitu 2.344,73 Km namun mengalami penurunan pertumbuhan

ditahun-tahun berikutnya, sementara angka pertumbuhan kendaraan bermotor

meningkat tajam.

3.6. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik ( > 40 KM/Jam )

Tabel 2.97

Panjang dan Status Jalan Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2009 – 2012 (km)

No. Status Jalan

2009 2010 2011 2012

Panjang Kondisi

Baik Panjang

Kondisi Baik

Panjang Kondisi

Baik Panjang

Kondisi Baik

1. Kab/Kota 31.593,30 17.486,03 33.938,03 23.411,91 34.183,46 27.759,7

0 34.183,4

6 27.027,2

1

Sumber : 1. Dinas PU Bina Marga Kab/Kota

2. Dinas PU Bina Marga Prov. Jatim

3. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V

Page 54: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 130

Selama 4 (empat) tahun terakhir, perkembangan panjang jalan

kabupaten/kota dalam kondisi baik (> 40 km/jam) menujukkan peningkatan.

Panjang kondisi jalan dalam keadaan baikpun meningkat tajam dari 55,35%

ditahun 2009 menjadi 79,07%, namun sedikit menurun sebesar 2,14 persen dari

tahun sebelumnya.

4. Perumahan

4.1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Penduduk yang memiliki akses air bersih di Jawa Timur pada tahun 2009-

2012, mengalami peningkatan walaupun kecil. Pada tahun 2009 sekitar 93,15

persen dan meningkat menjadi sekitar 93,54 persen di tahun 2012. Jadi dalam

hal ini pada tahun 2012 masih ada sekitar 6,46 persen rumah tangga yang

masih memerlukan perhatian dalam pemenuhan akses air bersih. Berdasar data

Susenas 2012, di Jawa Timur terdapat 9 kabupaten/kota yang seluruh

penduduknya sudah mengkonsumsi air bersih yaitu Kota Mojokerto, Kota Kediri,

Kota Batu, Kota Surabaya, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Malang, Kota

Madiun dan Kabupaten Madiun.

Tabel 2.98

Persentase Rumah Tangga Menggunakan Air Bersih Di Jawa Timur tahun 2009-2012*

No Tahun Persentase Rumah

Tangga Menggunakan Air Bersih

Jumlah Rumah Tangga

1 2009 93,15 11.187.245

2 2010 93,73 10.483.105

3 2011 93,42 10.555.938

4 2012 93,54 10.574.332

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Susenas. Keterangan *) : Angka Sementara

Sedangkan kabupaten yang penduduknya masih mengkonsumsi air tidak

bersih lebih dari 10 persen sebanyak 8 kabupaten, yaitu Kabupaten Pamekasan,

Ponorogo, Sampang, Situbondo, Sumenep, Pacitan, Probolinggo dan Trenggalek.

Kabupaten yang persentase penduduknya paling rendah dalam mengkonsumsi

air bersih adalah Trenggalek, Probolinggo dan Pacitan (tiga terendah).

Page 55: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 131

63.98

71.50

75.29

87.50

88.00

88.65

88.83

90.00

90.82

91.12

91.32

91.35

91.44

93.54

93.91

94.47

94.83

94.92

95.17

95.34

96.20

97.14

97.71

97.88

98.13

98.48

98.98

99.04

99.19

99.48

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

100.00

50.00 60.00 70.00 80.00 90.00 100.00

03. Trenggalek

13. Probolinggo

01. Pacitan

29. Sumenep

12. Situbondo

27. Sampang

02. Ponorogo

28. Pamekasan

05. Blitar

09. Jember

10. Banyuwangi

26. Bangkalan

11. Bondowoso

Jawa Timur

21. Ngawi

22. Bojonegoro

72. Kota Blitar

08. Lumajang

23. Tuban

18. Nganjuk

06. Kediri

24. Lamongan

20. Magetan

14. Pasuruan

07. Malang

25. Gresik

04. Tulungagung

17. Jombang

15. Sidoarjo

16. Mojokerto

77. Kota Madiun

19. Madiun

73.Kota Malang

74. Kota …

75. Kota Pasuruan

78. Kota Surabaya

79. Kota Batu

71. Kota Kediri

76. Kota Mojokerto

Gambar 2.40Gambar Persentase Rumah tangga

Yang Menggunakan Air Bersih di Jawa Timur Tahun 2012.

Secara umum rasio pelayanan infrastruktur air minum sampai dengan

tahun 2012 untuk perkotaan mencapai 62,51 % dan perdesaan mencapai

56,88%. Berbagai upaya telah dan sedang dilakukan untuk meningkatkan

pemenuhan kebutuhan masyarakat akan air minum antara lain dengan

pengembangan pengelolaan air minum di masing-masing Kab/Kota (lokal)

maupun lintas wilayah (regional).

Page 56: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 132

Tabel 2.99

Persentase Capaian Pelayanan Air Bersih di Perkotaan dan Perdesaaan Jawa Timur tahun 2009-2013*)

No Tahun Perkotaan Perdesaan

1 2009 53,80 46,80

2 2010 56,79 49,89

3 2011 61,81 55,43

4 2012 62,51 56,88

5 2013*) 27,36 24,98

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim Keterangan*) : Angka Sementara s/d Semester I Tahun 2013

Potensi Pengembangan SPAM Regional di Jawa Timur antara lain : (1)

SPAM Regional Pantura memanfaatkan Sungai Bengawan Solo (Kab.

Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik dan Bangkalan), (2) SPAM Regional

Lintas Tengah memanfaatkan Sungai Brantas (Kab./Kota Kediri, Kab. Nganjuk,

dan Jombang), (3) SPAM Regional Malang Raya memanfaatkan mata air

Ngepoh, Wendit, Waduk Karangkates (Kab./Kota Malang dan Kota Batu), (4)

SPAM Regional Umbulan memanfaatkan mata air Umbulan (Kab./Kota Pasuruan,

Kab. Sidoarjo, Kota Surabaya, dan Kab. Gresik), (5) SPAM Regional Lintas

Madura memanfaatkan waduk dan sungai (Kab.Bangkalan, Sampang,

Pamekasan dan Sumenep), (6) SPAM Regional Timur (Kab. Situbondo,

Bondowoso, Jember dan Banyuwangi), dan (7) SPAM Regional Selatan (Kab.

Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung) .

Gambar 2.41

Peta Potensi Pengembangan SPAM Regional Jawa Timur

Page 57: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 133

Pemanfaatan dan pengelolaan mata air Umbulan (SPAM Regional Umbulan)

akan dilaksanakan melalui mekanisme Kerjasama Pemerintah dan Swasta.

Pemerintah Provinsi telah melakukan beberapa fasilitasi dalam rangka

implementasi pemanfaatan dan pengelolaan Umbulan yang nantinya akan

didistribusikan antara lain untuk pemenuhan kebutuan air minum domestik

maupun industri yang terdapat di Kab./Kota Pasuruan, Kab. Sidoarjo, Kota

Surabaya dan Kab. Gresik.

4.2. Rumah Layak Huni

Rumah merupakan kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia, namun

pada kenyataannya di Jawa Timur masih banyak masyarakat yang belum

mampu menikmati kehidupannya dalam rumah yang layak, sehat, aman dan

berada pada lingkungan yang sehat dan layak huni. Sampai dengan tahun 2010

kondisi kebutuhan rumah (back log) di Jawa Timur masih mencapai 530.000

unit, yang terdiri 218.000 unit di perdesaan dan 212.000 unit di perkotaan

sedangkan rasio capaian rumah dibanding KK pada tahun 2012 sebesar 83,37 %

di perkotaan dan 84,45 % di perdesaan.

Tabel 2.100

Persentase Capaian Rasio Rumah dibanding KK di Jawa Timur tahun 2009-2013*)

No Tahun Perkotaan Perdesaan

1 2009 91,17 84,57

2 2010 86,93 86,93

3 2011 84,12 88,48

4 2012 83,37 84,45

5 2013*) 30,83 37,10

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim Keterangan*) : Angka Sementara s/d Semester I Tahun 2013

4.2.1. Rumah Sederhana Sehat ( RSH )

Pembanguan Rumah Sederhana Sehat (RSH) di Jawa Timur sampai

dengan tahun 2013 telah mencapai 169.176 unit mengalami peningkatan dari

tahun 2012 sebesar 148.015, sedangkan pada tahun 2014 ditargetkan

penambahan RSH sebanyak 25.000 unit.

Page 58: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 134

Tabel 2.101

Target dan Capaian Pelaksanaan Pembangunan RSH Tahun 2009-2013

Tahun Target (unit) Realisasi

(Unit) Realisasi s/d Tahun (Unit)

2009 15.000 12.835 94.583

2010 15.000 14.000 108.583

2011 15.000 19.250 127.833

2012 25.000 20.182 148.015

2013 25.000 21.161 169.176

Sumber : Dinas PU CK & TR Prov. Jatim

4.2.2. Rumah Susun Sewa

Untuk menyediakan hunian yang sehat bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah yang berada di Kawasan Perkotaan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur

telah membangun Rumah Susun Sewa sebanyak 9 (sembilan) Blok dengan

kapasitas daya tampung sebanyak 485 unit hunian.

Tabel 2.102

Realisasi Pelakanaan Pembangunan Rusun Sewa

Tahun 2010 – 2012

No Tahun Rusun Sewa Jumlah

Blok Jumlah Hunian

1. 2010 Gunungsari Surabaya

3 Blok 268 hunian

2. 2011-2012 Jemundo Sidoarjo 4 Blok 152 hunian

SIER Surabaya 2 Blok 65 hunian

TOTAL 9 Blok 485 hunian

Sumber : Dinas PU CK Prov Jatim

Pada tahun 2010 telah terbangun 3 (tiga) Blok rusun sewa Gunung Sari

dengan jumlah hunian 268 Unit, dan pada tahun 2011/2012 telah dibangun 6

(enam) Blok terdiri dari Rusun Jemundo dengan 4 (empat) Blok dengan jumlah

hunian 152 unit, serta Rusun SIER 2 (dua) Blok dengan jumlah hunian 65 unit,

beserta sarana dan prasarana lingkungannya.

4.2.3. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Disamping itu dalam rangka mengupayakan rumah yang sehat dan layak

huni bagi masyarakat perdesaan telah dilakukan pendataan awal rumah tidak

layak huni sebanyak 324.000 unit di 29 Kabupaten se Jawa Timur. Pemerintah

Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan Renovasi RTLH bekerja sama

dengan KODAM V Brawijaya yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun

Page 59: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 135

2009. Sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan renovasi sebanyak 71.049

unit dan diperkirakan masih terdapat sekitar 252.951 unit RTLH yang tersebar di

29 Kabupaten.

Tabel 2.103

Pelaksanaan Program Renovasi RTLH di Jawa Timur

Tahun 2009-2013

NO K E G I A T A N Jumlah

kab/kota

Target Renovasi

RTLH (unit)

Realisasi Renovasi

RTLH (unit)

1. Tahun 2009 (Tahap I & II) 20 20.000 20.000

2. Tahun 2010 (Tahap III &

IV) 20 15.000 15.045

3. Tahun 2011 (Tahap V & VI) 20 15.000 15.106

4. Tahun 2012 (Tahap VII &

VIII) 14 11.400 11.498

5. Tahun 2013 (Tahap IX) 12 9.400 9.400

TOTAL 70.800 71.049

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

4.2.4. Renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)

Disamping itu dalam rangka mengupayakan rumah yang sehat dan layak

huni bagi masyarakat perdesaan telah dilakukan pendataan awal rumah tidak

layak huni sebanyak 324.000 unit di 29 Kabupaten se Jawa Timur. Pemerintah

Provinsi Jawa Timur telah melakukan kegiatan Renovasi RTLH bekerja sama

dengan KODAM V Brawijaya yang dilaksanakan secara bertahap mulai tahun

2009. Sampai dengan tahun 2013 telah dilaksanakan renovasi sebanyak 71.049

unit dan diperkirakan masih terdapat sekitar 252.951 unit RTLH yang tersebar di

29 Kabupaten.

Tabel 2.104

Pelaksanaan Program Renovasi RTLH di Jawa Timur Tahun 2009-2013

NO K E G I A T A N

Jumlah

kab/kota

Target

Renovasi

RTLH (unit)

Realisasi

Renovasi RTLH

(unit)

1. Tahun 2009 (Tahap I & II) 20 20.000 20.000

2. Tahun 2010 (Tahap III & IV) 20 15.000 15.045

3. Tahun 2011 (Tahap V & VI) 20 15.000 15.106

4. Tahun 2012 (Tahap VII & VIII) 14 11.400 11.498

5. Tahun 2013 (Tahap IX) 12 9.400 9.400

TOTAL 70.800 71.049

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim

Page 60: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 136

5. Penataan Ruang

5.1. Rasio Ruang Terbuka Luas Hijau Per Satuan Wilayah Ber HPL/HGB

Di tengah berkurangnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di kota-kota besar di

Indonesia termasuk Jawa Timur yang diakibatkan oleh perubahan yang terjadi

pada infrastruktur perkotaan lainnya, seperti pusat perbelanjaan, sarana

komersial, kawasan pemukiman termasuk apartemen, maupun infrastruktur

jalan.

Ruang terbuka hijau (RTH) yang ada di Jawa Timur meliputi RTH Taman

dan Hutan Kota, RTH Jalur Hijau jalan, dan RTH Fungsi Tertentu (Sempadan).

Dari Hasil pengumpulan data yang diperoleh dari Kabupaten/Kota diperoleh rasio

Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebesar 10,28 persen dari luas kawasan perkotaan

di Jawa Timur atau 68.579 Ha, yaitu perbandingan luas lahan hijauan

dibandingkan dengan total luas wilayah perkotaan (Sumber Rekapitulasi luasan

RTH Kabupaten/Kota, 2013)

6. Perencanaan Pembangunan

Provinsi Jawa Timur secara nasional tercatat sebagai provinsi dengan

kualitas perencanaan terbaik, hal ini perlu dikembangkan hingga tingkat

kabupaten/kota, sehingga kualitas perencanaan pembangunan di Jawa Timur

merata ke seluruh penjuru provinsi.

Dari data yang telah dihimpun sampai dengan tahun 2013 dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten/Kota di

Jawa Timur yang sudah menetapkan dengan Peraturan Daerah sebanyak 34

atau 89.49 persen dan yang belum sebanyak 4 atau 10.51 persen. Sedangkan

Kabupaten/Kota yang sudah menetapkan dokumen Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Peraturan Daerah sebanyak 36 atau

94.73 persen dan dengan Peraturan Kepala Daerah sebanyak 2 atau 5.27

persen.

7. Perhubungan

Keselamatan, kenyamanan dan keamanan dari berbagai moda

transportasi sangat dibutuhkan oleh penumpang maupun pelaku transportasi,

baik pada transportasi jalan, Kereta Api, Sungai, Danau dan Penyeberangan,

Laut dan Udara meskipun dalam tingkat yang berbeda.

Page 61: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 137

7.1. Jumlah Armada Angkutan Umum

Pengelolaan Armada Angkutan umum merupakan alternatif pembenahan

transportasi yang jika dikelola dengan baik akan meningkatkan effisiensi dan

effektivitas transportasi perkotaan.

Tabel 2.105

Perkembangan Armada Angkutan Umum Di Jawa Timur

NO JENIS PELAYANAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 ANGKUTAN KOTA ANTAR PROVINSI (AKAP)

Perusahaan Perusahaan 63 64 64 68 69

Kendaraan / Armada Unit 1,632 1,860 1,149 1,673 1.713

2 ANGKUTAN KOTA DALAM PROVINSI (AKDP)

Perusahaan Perusahaan 149 151 143 144 136

Kendaraan / Armada Unit 4,021 4,032 3,732 3,700 3.826

3 ANGKUTAN PARIWISATA

Perusahaan Perusahaan 146 167 187 200 240

Kendaraan / Armada Unit 962 1,035 1,874 1,396 1.663

4 ANGKUTAN ANTAR JEMPUT

Perusahaan Perusahaan 32 35 36 37 41

Kendaraan / Armada Unit 122 149 166 174 199

5 ANGKUTAN SEWA

Perusahaan Perusahaan 12 13 14 16 17

Kendaraan / Armada Unit 36 48 50 114 182

6 Taxi

Perusahaan Perusahaan 8 8 8 8 11

Kendaraan / Armada Unit 1,010 1,013 1,013 973 977

7 Mobil Penumpang Umum (MPU) / Mikrolet / Mikrobus

Kendaraan / Armada Unit 10,359 10,351 10,354 6,471 6.471

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Selama periode 2009-2013, terjadi peningkatan Perusahaan pariwisata

yang cukup tinggi yang diikuti dengan pertambahan armada pariwisata yang

tinggi pula.

7.2. Load Factor Angkutan Umum AKDP

Load Faktor / Tingkat Keterisian Penumpang AKDP adalah rasio

perbandingan antara jumlah penumpang yang diangkut dalam kendaraan

terhadap jumlah kapasitas tempat duduk penumpang di dalam kendaraan pada

periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam persen. Dalam indikator load

factor dihitung pada saat jam sibuk dan jam tidak sibuk. Tarif angkutan Bus

sudah berada di koridor tarif batas bawah dan atas yang ditetapkan pemerintah.

Sebagai langkah pembinaan, telah diberlakukan sanksi bertingkat, mulai dari

Page 62: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 138

memberikan peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga sampai

pembekuan dan pencabutan ijin trayek bus yang bermasalah, agar para

pengusaha atau pemilik PO menjadi jera dan segera mematuhi aturan

perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 2.106

Data Load Faktor Angkutan Umum AKDP Di Jawa Timur

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 LOAD FACTOR RATA-RATA % 38 38 49.9 54 57

2 LOAD FACTOR TERTINGGI % 97 97 90 94 98

3 LOAD FACTOR TERENDAH % 11 11 10 25 28

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

7.3. Prasarana Pengawasan Pengendalian Angkutan Barang dan

Penumpang

Lalu-lintas angkutan barang perlu diawasi tonasenya dan jenis barangnya,

agar Pemerintah dapat mengawasi perkembangan permintaan dan penawaran

dari barang tersebut. Keberadaan Jembatan Timbang sangat dibutuhkan

pengawasan jalan ataupun untuk mengukur besarnya muatan dengan cara

menimbang kendaraan barang/truk sehingga dapat diketahui berat kendaraan

beserta muatannya.

Tabel 2.107

Jumlah Prasarana Pengawasan Pengendalian Angkutan Barang Dan Penumpang LLAJ Di Jawa Timur

No Uraian Satuan 2009 2010 2011 2012 2013

1. Jumlah Jembatan Timbang Unit 20 20 20 20 20

2. Jumlah UPT LLAJ Unit 11 11 11 11 11 Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Selama 5 tahun tidak ada pertambahan jumlah jembatan timbang

maupun UPT-nya. Mengingat tingginya jumlah armada angkutan besar, sudah

saatnya UPT Jembatan Timbang di Jawa Timur dilengkapi dengan fasilitas

jembatan timbang modern dan terkoneksi langsung dengan Dinas Perhubungan

Jawa Timur, Dispenda Jawa Timur maupun Jawa Tengah dan Bali serta

Kementerian Perhubungan, agar secara otomatis menimbang kendaraan yang

lewat untuk informasi dan perencanaan kebijakan kedepan yang lebih baik.

7.4. Perkembangan Jumlah Bengkel Karoseri di Jatim

Jumlah industri karoseri berkurang drastis saat krisis ekonomi, keuangan,

dan politik pada kurun 1996-1999. Keberadaan industri pembuatan karoseri

sangat berkompeten, karena dengan melalui standarisasi yang sudah dimiliki

Page 63: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 139

masing- masing perusahaan karoseri yang sudah mempunyai Serifikat Regristasi

Uji Tipe, mampu menigkatkan jaminan keselamatan secara teknis terhdap

pengguna kendaraan bermotor dijalan yang meliputi pemeriksaan dan penelitian

kesesuaian fisik kendaraan sesuai dengan SK rancang bangun yang dilakukan

terhadap setiap unit kendaraan.

Tabel 2.108

Data Perkembangan Jumlah Bengkel Karoseri di Jawa Timur

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 Bengkel Karoseri Bengkel 69 83 90 98 111

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

7.5. Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe di Jawa Timur

Pelaksanaan penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe (SRUT) adalah

merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang didekonsentrasikan ke

Pemerintah Provinsi. Kendala pelaksanaannya adalah belum adanya SPM /

keseragaman secara nasional serta peralatan uji yang kurang memadai.

Tabel 2.109

Data Penerbitan Sertifikat Registrasi Uji Tipe di Jawa Timur

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 JBB < 3.500 Kg Surat 4,539 4,601 5,054 5,852 5268

2 JBB > 3.500 Kg Surat 16,839 20,902 23,881 30,371 34783

3 Kereta Gandeng / Tempel

Surat 887 1,173 1,175 1,958 1213

JUMLAH

SERTIFIKAT

Surat 22,265 26,676 30,110 38,181 41,264

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

7.6. Perkembangan Angkutan Penyeberangan Jawa Timur

Prasarana penyeberangan mempunyai peran yang sangat penting dalam

mendukung berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik internal propinsi

maupun antar propinsi. Pada pelabuhan penyeberangan digunakan angkutan

penyeberangan khusus dengan menggunakan Kapal Ro-Ro.

Tabel 2.110

Data Perkembangan Angkutan Penyeberangan Jawa Timur

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 LINTAS UJUNG - KAMAL

RIT Rit 89,055 37,005 34,009 29,645 31,603

PENUMPANG orang 7,874,859 3,938,535 3,592,036 2,952,751 2,312,405

RODA 4 Kendaraan 796,966 140,894 212,320 177,725 185,253

Page 64: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 140

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

RODA 2 Kendaraan 2,724,004 1,630,743 1,578,338 1,458,721 1,439,331

2 LINTAS GILIMANUK - KETAPANG

RIT Rit 117,806 125,964 118,175 154,156 167,552

PENUMPANG orang 7,347,201 9,585,682 1,669,225 1,005,321 11,982,106

RODA 4 Kendaraan 1,676,368 1,699,225 1,549,082 2,086,590 2,214,453

RODA 2 Kendaraan 854,114 1,005,321 932,497 1,271,385 1,435,509

3 LINTAS JANGKAR - KALIANGET

RIT Rit 600 610 642 676 689

PENUMPANG orang 46,267 45,401 55,128 66,534 79,840

RODA 4 Kendaraan 742 722 754 829 870

RODA 2 Kendaraan 12,631 13,037 14,897 18,404 22,084

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

7.7. Perkembangan Jumlah Penumpang Kereta Api

Minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan massal Kereta Api

sangat besar, terutama nampak menjelang mudik dan arus balik pasca hari raya.

Terselesaikannya jalur rel ganda di Pantura Jawa, juga patut dilihat sebagai

peluang terjadinya perpindahan angkutan barang dari angkutan jalan menjadi

angkutan Kereta Api yang lebih effisien. Besarnya peluang potensi bisnis

perkeretaapian untuk tumbuh besar juga tersedia bagi investor mana pun untuk

membangun perusahaan kereta tersendiri, baik kereta penumpang maupun

kereta barang. Sudah saatnya Jawa Timur menentukan jenis prasarana

angkutan trasportasi massal yang akan digunakan, berbasis Tol atau Kereta Api.

Tabel 2.111

Data Perkembangan Jumlah Penumpang Kereta Api

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 DAOP 7 MADIUN

KA Eksekutif orang 169,035 204,458 202,338 195,308 218,421

KA Bisnis orang 227,587 223,406 213,974 151,397 86,364

KA Ekonomi / Lokal orang 2,938,567 3,077,492 3,030,733 2,667,016 2,490,631

JUMLAH orang 3,335,189 3,505,356 3,447,045 3,013,721 2,795,416

2 DAOP 8 SURABAYA

KA Eksekutif orang 306,758 807,673 687,523 769,103 852,508

KA Bisnis orang 245,104 594,118 470,994 482,463 452,149

KA Ekonomi orang 827,380 2,058,422 1,654,491 1,324,517 1,399,262

KA Lokal orang 2,462,215 9,257,265 8,194,395 6,606,633 4,691,904

JUMLAH orang 3,841,457 12,717,478 11,007,403 9,182,716 7,395,824

3 DAOP 9 JEMBER

KA Eksekutif orang 116,573 108,429 118,334 149,957 121,897

Page 65: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 141

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

KA Bisnis orang 209,587 165,736 161,117 135,042 127,283

KA Ekonomi orang 732,835 792,614 776,320 790,778 602,903

KA Lokal orang 778,029 705,719 689,080 699,786 601,058

JUMLAH orang 1,837,024 1,772,498 1,744,851 1,775,563 1,453,141

TOTAL JAWA TIMUR orang 9,013,670 17,995,332 16,199,299 13,972,000 11,644,381

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

7.8. Perkembangan Jumlah Perlintasan Sebidang

Pintu perlintasan KA penting dijaga untuk menjaga keselamatan

pengguna jalan. Semakin sedikit perlintasan sebidang berarti semakin aman bagi

penduduk disekitar jaringan rel. Setiap perlintasan sebidang membutuhkan

persinyalan, instalasi listrik, pusat kontrol, hingga perangkat satelit terbaru, serta

dibutuhkan pula, investasi pendidikan masinis dan kru, serta sosialisasi bagi

pengguna.

Tabel 2.112

Data Perkembangan Jumlah Perlintasan Sebidang

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 DAOP 7 MADIUN

Dijaga Titik 63 63 63 63 63

Tidak dijaga Titik 172 172 172 172 172

Liar Titik - - - - -

JUMLAH Titik 235 235 235 235 235

2 DAOP 8 Surabaya

Dijaga Titik 179 179 179 179 179

Tidak dijaga Titik 477 477 477 477 477

Liar Titik 26 26 26 26 26

JUMLAH Titik 682 682 682 682 682

3 DAOP 9 Jember

Dijaga Titik 108 108 108 108 108

Tidak dijaga Titik 399 399 399 399 399

Liar Titik 7 7 7 7 7

JUMLAH Titik 514 514 514 514 514

TOTAL JAWA TIMUR Titik 1,431 1,431 1,431 1,431 1,431

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

7.9. Perkembangan Jumlah Alarm Early Warning System (AEWS)

Terpasang

Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) mengembangkan sistem

peringatan dini (Early Warning System) di perlintasan rel Kereta Api (KA) yang

tidak berpalang pintu. Sistem ini diyakini bisa menjadi solusi untuk mengurangi

tingkat kecelakaan yang terjadi di perlintasan sebidang rel kereta api.

Page 66: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 142

Tabel 2.113

Data Perkembangan Jumlah Alarm Early Warning System (Aews) Terpasang

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 DAOP 7 Madiun Titik 13 43 48 53 62

2 DAOP 8 Surabaya Titik 25 25 30 35 41

3 DAOP 9 Jember Titik 11 19 26 32 42

JUMLAH Titik 49 87 104 120 145

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

7.10. Arus Perdagangan melalui 4 (empat) Pelabuhan Laut Utama di Jawa

Timur

Perkembangan perekonomian menuntut pergerakan barang yang semakin

banyak volumenya, dan semakin cepat. Pada empat pelabuhan di Jawa Timur

digambarkan terjadi peningkatan volume peti kemas yang bongkar muat yang

tinggi. Sehingga diperlukan lahan pelabuhan yang cukup luas dan efisiensi

aktivitas pelabuhan yang dikelola oleh operator. Tanpa itu semua, dikuatirkan

kapal-kapal besar dari berbagai negara lebih memilih untuk bongkar muat di

negara tetangga yang pada kenyataannya dapat memberikan pelayanan

pelabuhan yang lebih efisien.

Tabel 2.114

Arus Perdagangan melalui 4 (empat) Pelabuhan Laut Utama di Jawa Timur

Antar Pulau

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 PELABUHAN TANJUNG PERAK

BONGKAR TON 1,934,796 1,602,470 2,153,341 2,124,535 2,273,252

MUAT TON 4,320,955 4,021,325 4,591,105 4,119,673 4,325,657

JUMLAH TJ. PERAK

TON 6,255,751 5,623,795 6,744,446 6,244,208 6,598,909

2 PELABUHAN GRESIK

BONGKAR TON 1,609,631 1,520,923 1,737,743 1,319,233 1,372,002

MUAT TON 3,078,463 3,232,386 3,361,682 3,596,999 3,776,849

JUMLAH GRESIK

TON 4,688,094 4,753,309 5,099,425 4,916,232 5,148,852

3 PELABUHAN PROBOLINGGO

BONGKAR TON 63,551 86,892 100,604 119,719 126,902

MUAT TON 132,373 125,017 175,296 208,602 219,032

JUMLAH PROBOLINGGO

TON 195,924 211,909 275,900 328,321 345,934

4 PELABUHAN TANJUNG WANGI

BONGKAR TON 241,869 932,711 812,183 749,425 771,908

MUAT TON 1,306,271 1,873,208 1,777,139 1,986,706 2,086,041

JUMLAH TJ.

WANGI TON 1,548,140 2,805,919 2,589,322 2,736,131 2,857,949

TOTAL JAWA TIMUR TON 12,687,909 13,394,932 14,709,093 14,224,892 14,951,644

Page 67: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 143

Eksport Import

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 PELABUHAN TANJUNG PERAK

EKSPORT TON 863,967 811,002 678,793 694,990 729,740

IMPORT TON 3,302,189 3,939,264 5,654,802 7,116,262 8,539,514

JUMLAH TJ. PERAK

TON 4,166,156 4,750,266 6,333,595 7,811,252 9,269,254

2 PELABUHAN GRESIK

EKSPORT TON - - - - -

IMPORT TON - - - - -

JUMLAH GRESIK

TON - - - - -

3 PELABUHAN PROBOLINGGO

EKSPORT TON - - - - -

IMPORT TON - - - - -

JUMLAH PROBOLINGGO

TON - - - - -

4 PELABUHAN TANJUNG WANGI

EKSPORT TON 7,085 18,580 25,279 23,328 24,494

IMPORT TON 828,763 1,090,414 1,112,877 1,258,481 1,384,329

JUMLAH Tg. WANGI

TON 835,848 1,108,994 1,138,156 1,281,809 1,408,824

TOTAL JAWA TIMUR TON 5,002,004 5,859,260 7,471,751 9,093,061 10,678,077

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Keterangan : pelabuhan Gresik dan Probolinggo merupakan pelabuhan interinsuler (antar

pulau). Sarana dan prasarana eksisting belum mampu untuk mengakomodasi kegiatan ekspor impor

7.11. Arus Penumpang melalui 4 (empat) Pelabuhan Laut Utama di Jawa

Timur

Perkembangan arus penumpang di empat Pelabuhan tidak menunjukkan

pertumbuhan tinggi kecuali pada Pelabuhan Gresik. Namun demikian dibutuhkan

adanya Renovasi dan pemberian fasilitas tambahan agar penumpang merasa

nyaman dan aman sekaligus dapat menampung penumpang lebih banyak dari

kapasitas eksisting.

Tabel 2.115

Arus Penumpang melalui 4 (empat) Pelabuhan Laut Utama di Jawa Timur

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 PELABUHAN TANJUNG PERAK

NAIK orang 510,795 489,637 506,871 432,901 454,546

Page 68: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 144

TURUN orang 476,957 428,399 514,445 466,615 513,277

JUMLAH TJ. PERAK

orang 987,752 918,036 1,021,316 899,516 967,823

2

PELABUHAN GRESIK

NAIK orang 49,755 49,949 52,868 51,689 53,240

TURUN orang 39,756 37,732 45,364 41,831 43,923

JUMLAH GRESIK

orang 89,511 87,681 98,232 93,520 97,162

3

PELABUHAN PROBOLINGGO

NAIK orang - - - - -

TURUN orang - - - - -

JUMLAH

PROBOLINGGO orang - - - - -

4

PELABUHAN TANJUNG WANGI

NAIK orang 4,233 5,252 6,648 5,483 5,702

TURUN orang 3,780 3,804 5,729 4,504 4,729

JUMLAH TJ. WANGI

orang 8,013 9,056 12,377 9,987 10,432

TOTAL JAWA TIMUR

orang 1,085,276 1,014,773 1,131,925 1,003,023 1,075,416

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Keterangan : Pelabuhan Probolinggo dikhususkan sebagai pelabuhan multipurpose yang hanya

melayani kegiatan bongkar muat barang sehingga tidak terdapat kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang

7.12. Arus Lalu Lintas Pesawat melalui 3 (Tiga) Bandara di Jawa Timur

Bandara Juanda dan Bandara Abd. Saleh adalah Bandara Enclave, yaitu

pangkalan udara yang digunakan bersama antara Direktorat Jenderal

Perhubungan Udara dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Pada sisi darat Bandara Juanda, sesuai predikatnya sebagai Bandara

Internasional, maka pada sisi darat dibutuhkan segera percepatan

pengoperasian Gedung terminal penumpang, transportasi angkutan untuk

perpindahan penumpang antar terminal, otomatisasi otorisasi ID, terminal

angkutan untuk kargo domestik dan kargo internasional serta perluasan Lahan

Parkir kendaraan para penumpang dan pengantar/penjemput, termasuk taksi.

Pada sisi udara Bandara Juanda, jarak antara pesawat yang landing

dengan yang take off (headway) sudah 1 menit 20 detik atau sudah pada titik

optimal kapasitas (idealnya headway 2 menit), berpotensi membahayakan

keselamatan penerbangan sisi udara (Hazzard). Keselamatan penerbangan

adalah hal yg tidak dapat ditoleransi dan bukan merupakan tanggung jawab

hanya dari satu pihak saja. Sebagai Bandara Internasional seharusnya sudah

mempunyai lebih dari satu landasan untuk mengantisipasi ramainya lalu-lintas

pesawat. Pada sisi udara dibutuhkan segera pembangunan double/twin runway,

apron, taxi way dan exit taxiway. Untuk meningkatkan keselamatan

penerbangan, operator penyelenggara hendaknya meningkatkan usia pesawat,

Page 69: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 145

standar penerbangan dan sebagainya. Sedang pengelola bandara diharap segera

mengimbanginya dengan peningkatan prasarana bandara sehingga misalnya

dapat mengganggu ketepatan waktu terbang sehingga didapat Low-Cost Carrier.

Tabel 2.116

Arus Lalu Lintas Pesawat melalui 3 (Tiga) Bandara di Jawa Timur

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 BANDARA JUANDA

Internasional Pergerakan 9,855 8,974 10,314 15,059 14,183

Domestik Pergerakan 84,541 91,823 105,624 124,187 125,515

JUMLAH JUANDA

Pergerakan 94,396 100,797 115,938 139,246 139,698

2 BANDARA ABD. SALEH

Domestik Pergerakan 2,614 3,262 4,567 4,784 4,812

3 BANDARA BANYUWANGI

Domestik Pergerakan 0 0 1,223 534 714

TOTAL JAWA TIMUR Pergerakan 97,010 104,059 121,728 144,564 145,224

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

Keterangan : Launching penerbangan komersiap perdana di bandara Blimbingsari Banyuwangi

adalah 29 Desember 2010.

7.13. Arus Penumpang melalui 3 (Tiga) Bandara di Jawa Timur

Di Pulau Jawa, hanya Provinsi Jawa Timur belum mempunyai Bandara

Internasional Sipil/Komersiil, sementara Bandara Enclave yang ada sangat sulit

untuk dikembangkan maupun diminati oleh para investor.

Mengingat jumlah penumpang Bandara Juanda sudah jauh melebihi

kapasitas yang seharusnya, maka bandara tersebut seharusnya sudah diperluas

dari 477,3 Ha menjadi 1.000 Ha. Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) dan

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik daerah tentunya sangat mungkin dilakukan

karena traffic-nya sudah tinggi dan yang memiliki potensi peningkatan yang

tinggi dengan gambaran keuntungannya sudah lebih jelas.

Tabel 2.117

Arus Penumpang melalui 3 (Tiga) Bandara di Jawa Timur

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 BANDARA JUANDA

INTERNASIONAL Orang 1,105,632 1,217,679 1,325,863 1,505,959 1,822,604

- Naik Orang 568,531 647,685 722,039 771,502 901,187

- Turun Orang 537,101 569,994 603,824 734,457 921,417

DOMESTIK Orang 8,823,707 9,980,846 11,401,383 13,798,626 15,839,989

- Naik Orang 4,565,953 5,103,305 5,869,879 7,271,174 7,934,139

Page 70: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 146

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

- Turun Orang 4,257,754 4,877,541 5,540,504 6,527,452 7,905,850

JUMLAH JUANDA

Orang 9,929,339 11,198,525 12,727,246 15,304,585 17,662,593

2 BANDARA ABD. SALEH

DOMESTIK Orang 261,010 363,059 463,225 509,495 526,036

- Naik Orang 128,553 178,586 230,785 253,496 260,288

- Turun Orang 132,457 184,473 232,440 255,999 265,748

JUMLAH ABD. SALEH

Orang 261,010 363,059 463,225 509,495 526,036

2 BANDARA BLIMBINGSARI

DOMESTIK Orang - - 7,313 20,439 44,052

- Naik Orang 3,677 9,980 21,685

- Turun Orang 3,636 10,459 22,367

JUMLAH Banyuwangi

Orang - - 7,313 20,439 44,052

TOTAL JAWA

TIMUR orang 10,190,349 11,561,584 13,197,784 15,834,519 18,232,681

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Keterangan : Launching penerbangan komersiap perdana di bandara Blimbingsari Banyuwangi adalah

29 Desember 2010.

Tabel 2.118

Arus Perdagangan melalui Bandara di Jawa Timur

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 BANDARA JUANDA

- Impor Kg 8,496,193 10,098,489 9,798,461 10,309,450

16,221,221

- Ekspor Kg 8,593,806 9,632,158 8,964,965 9,511,607

11,462,767

TOTAL JAWA

TIMUR Kg

17,089,999 19,730,647 18,763,426 19,821,057 27,683,988

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur

PERDAGANGAN DALAM NEGERI

NO URAIAN SATUAN TAHUN

2009 2010 2011 2012 2013

1 BANDARA JUANDA

- Bongkar Kg 22,112,574 26,460,270 37,465,395 35,063,411 55,419,165

- Muat Kg 25,687,688 30,230,231 49,186,810 51,344,021 72,136,436

TOTAL JUANDA Kg 47,800,262 56,690,501 86,652,205 86,407,432

127,555,601

2 BANDARA ABD SALEH

Page 71: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 147

- Bongkar Kg 482,618 662,735 923,161 1,317,453 1,382,239

- Muat Kg 152,058 84,779 204,767 224,481 303,178

TOTAL ABD. SALEH Kg 634,676 747,514 1,127,928 1,541,934 1,685,417

3 BANDARA BANYUWANGI

- Bongkar Kg - - - - -

- Muat Kg - - - - -

TOTAL BANYUWANGI

Kg - - - - -

TOTAL JAWA TIMUR Kg 48,434,938 57,438,015 87,780,133 87,949,366 129,241,018

Sumber : Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Jawa Timur Keterangan : Bandara Blimbingsari Banyuwangi masih difokuskan pada kegiatan pengangkutan penumpang

sehingga belum terdapat kegiatan bongkar muat barang

8. Lingkungan Hidup

Percepatan pembangunan biasanya berkonsekuensi pada kontaminasi

lingkungan. Karena itu, memperhatikan kelestarian sebagai bagian dari

penyeimbang pembangunan adalah keniscayaan. Dalam konteks pelestarian

lingkungan hidup di Jawa Timur, indikator-indikator yang dipergunakan rata-rata

menunjukkan perkembangan yang relatif baik. Utamanya pada penanganan

sampah. Namun indikator ini hanya sesuai untuk perkotaan saja. Sehingga

masih perlu ditambah antara lain indikator luas kawasan konservasi dibanding

dengan luas administrasi wilayah Jawa Timur mengacu pada Perpres 61 Tahun

2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dan

Perpres Nomor 71 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Inventarisasi Gas

Rumah Kaca Nasional. Hal tersebut (lingkungan dan penanganan sampah)

penting diprioritaskan mengingat kualitas lingkungan berdampak terhadap

kualitas kesehatan. Sedangkan kualitas kesehatan masyarakat akan berimplikasi

terhadap indeks pembangunan manusia.

8.1. Persentase Penanganan Sampah

Tingkat pelayanan persampahan di Jawa Timur secara umum masih

rendah dimana cakupan penanganan sampah pada tahun 2012 sebesar 50,15%.

Angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2011 yang

sebesar 48,93%. Upaya untuk pembangunan TPA serta penyediaan sarana dan

prasarana pendukungnya telah dilakukan oleh pemerintah, tindakan ini juga

diikuti dengan upaya-upaya untuk mengurangi volume sampah dan mengolah

sampah dengan tepat.

Page 72: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 148

Gambar 2.42

Grafik Persentase Pengelolaan Sampah di Jawa Timur Tahun 2009-2012

Sumber: Dinas Kebersihan/BLH Kab/Kota Se Jawa Timur Keterangan : *) Angka diperbaiki **) Angka sementara

Berdasarkan data dari Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, sampai

dengan tahun 2012 cakupan layanan persampahan khususnya di perkotaan

mencapai 83,19% sedangkan di perdesaan mencapai 82,76 %.

Tabel 2.119

Persentase Target dan Capaian Pelayanan Persampahan di Perkotaan Jawa Timur tahun 2009-2013*)

No Tahun Perkotaan Perdesaan

1 2009 79,88 77,67

2 2010 79,53 79,53

3 2011 80,30 80,30

4 2012 83,19 82,76

5 2013*) 85,11 34,04

Sumber : Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Prov. Jatim Keterangan*) : Angka Sementara s/d Semester I Tahun 2013.

Sejalan dengan rencana penerapan sistem pengolahan persampahan

regional, RTRWP Jawa Timur 2011-2021 telah mengakomodir rencana

pengembangan TPA Regional di 8 (delapan) wilayah antara lain : (1) Surabaya

(Kab Gresik- Sidoarjo dan Kota Surabaya), (2) Malang (Kab./Kota Malang dan

Kota Batu), (3) Mojokerto (Kab./Kota Mojokerto), (4) Madiun (Kab./Kota

Madiun), (5) Kediri (Kab./Kota Kediri, (6) Blitar (Kab./Kota Blitar), (7) Pasuruan

(Kab./Kota Pasuruan), serta (8) Probolinggo (Kab./Kota Probolinggo).

Page 73: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 149

8.2. Pencemaran Status Mutu Air

Pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan ekonomi memberikan

kontribusi bagi kenaikan pendapatan per kapita penduduk Jawa Timur.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan penduduk memberikan dorongan

ekspansi ekonomi, sehingga secara tidak langsung turut mendorong

kebutuhan perumahan dan perluasan kawasan industri. Kondisi ini akan

memberikan tekanan kepada lingkungan.

Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber data air yang

dipantau mutu airnya pada tahun 2012 sebanyak 663 kawasan. Angka ini

lebih tinggi 18,82 persen dari tahun 2011. Jumlah kawasan tersebut

memberikan konstribusi terhadap meningkatnya angka pencemaran status

mutu air. Angka pencemaran status mutu air pada tahun 2011 sebesar 41,74

persen dan meningkat 5,18 persen poin di tahun 2012 atau menjadi 46,92

persen, sebagaimana tabel.

Tabel 2.120

Jumlah Kawasan Perumahan atau Industri dan Sumber Data Air yang Dipantau di Jawa Timur Tahun 2012

Sumber: BLH dan Kantor Lingkungan Pemkab/Pemkot Se Jawa Timur

Pemantauan kualitas air merupakan salah satu implementasi Standar

Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup, terkait Pelayanan Informasi

Status Mutu Air. Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan pemantauan

kualitas air di DAS Brantas sebanyak 25 (dua puluh lima) lokasi dengan periode

pemantauan sebanyak 12 (dua belas) bulan dalam waktu setahun yang mewakili

DAS Brantas bagian hulu, tengah dan hilir. Lokasi pemantauan DAS Brantas

meliputi Kali Brantas sebanyak 11 (sebelas) lokasi, Kali Surabaya sebanyak 8

(delapan) lokasi, Kali Porong sebanyak 3 (tiga) lokasi, dan Kali Tengah sebanyak

3 (tiga) lokasi (Sumber : BLH Provinsi Jawa Timur)..

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber data air yang dipantau mutuairnya

267 363 558 663

2 Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air

1.027 1.191 1.337 1.413

3 Pencemaran status mutu air (%)

26,00 30,48 41,74 46,92

Page 74: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 150

8.3. Cakupan Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Amdal

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian

mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang

direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses

pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL bukan suatu proses yang berdiri sendiri melainkan bagian dari proses

AMDAL yang lebih besar dan penting, menyeluruh dan utuh dari perusahaan

dan lingkungannya, sehingga AMDAL dapat dipakai untuk mengelola dan

memantau proyek dan lingkungannya dengan menggunakan dokumen yang

benar.

Pada tahun 2011, cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

sebesar 97,95 persen dan cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

tahun 2012 turun menjadi sebesar 85,97 persen, yang menunjukkan dari 100

perusahaan wajib amdal ada 85 perusahaan yang sudah diawasi.

8.4. Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum terhadap kasus lingkungan pada tahun 2012

mencapai 82,14 persen atau menurun 5,21 persen poin dari tahun 2011.

Penurunan ini menunjukkan bahwa perusahaan atau industri sudah

memperhatikan kualitas lingkungan dengan berpedoman pada amdal yang

telah dibuat. Adapun jumlah kasus dan jenis penegakan hukum lingkungan

yang telah dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat disajikan pada

Tabel 2.120 dan Tabel 2.121

Tabel 2.121

Jumlah Kasus dan Penegakan Hukum Lingkungan di Jawa Timur Tahun 2009-2012

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1 Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan

57 44 76 69

2 Jumlah kasus lingkungan yang ada

62 51 87 84

3 Penegakan hukum lingkungan

91,94 86,27 87,36 82,14

Sumber: BLH Jatim dan BLH/Kantor Lingkungan Se Jatim

Page 75: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 151

Adapun penegakan hukum lingkungan yang telah dilakukan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur menurut jenisnya disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.122

Jenis Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2010 - 2013

No. Jenis 2010 2011 2012 2013

1 Sanksi Administrasi - 6 5 8

2 Pidana 4 7 7 4

Total 4 13 12 12

Sumber: BLH Jatim

9. Pertanahan

9.1. Persentase luas lahan bersertifikat

Persentase luas lahan bersertifikat adalah proporsi jumlah luas lahan

bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL) terhadap luas wilayah daratan. Kepemilikan

sertifikat telah diatur dalam Undang-Undang Agraria 1960 yang menjamin

kepastian hukum hak atas tanah yang dimiliki oleh setiap orang. Ada dua

jaminan kepastian hak atas tanah, yang pertama adalah orang atau pemilik

tanah, sedangkan yang kedua adalah objek atau tanah. Bagi pemilik tanah

mempunyai kewajiban untuk memasang tanda batas dan memelihara tanah

tersebut.

Data dari Kantor Badan Pertanahan Nasional Jawa Timur, pada tahun

2012 luas lahan bersertifikat di Jawa Timur seluas 1.704 Km2, dengan demikian

rasio luas lahan bersertifikat di Jawa Timur adalah 36,14 persen, hal ini berarti

luas lahan yang bersertifikat di Jawa Timur mendekati 37 persen.

10. Kependudukan dan Catatan Sipil

Terkait dengan tertib administrasi kependudukan, Pemerintah Jawa Timur

telah menyiapkan pembangunan database kependudukan melalui SIAK (Sistem

Administrasi Kependudukan) dan penerapan e-KTP berbasis NIK secara nasional.

Di bidang Pendudukan dan Catatan Sipil menunjukkan bahwa pada indikator

penduduk ber-KTP dan kepemilikan akta nikah terus mengalami peningkatan.

10.1. Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk sebagai

bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Page 76: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 152

Pada tahun 2010 penduduk yang mempunyai KTP sebanyak 55,51 persen

dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 66,94 persen, sedangkan di tahun

2012 meningkat cukup besar menjadi 97,40 persen dari penduduk kelompok

sasaran KTP. Hal ini ditunjang juga dengan dimulainya sistem pencetakan KTP

yang lebih baik dan inovatif seperti e-KTP atau KTP Elektronik yang merupakan

suatu dokumen kependudukan yang dapat digunakan sebagai alat untuk

mengidentifikasi seorang penduduk.

Peningkatan kepemilikan KTP selama 3 tahun terakhir menunjukkan

semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan KTP.

Selain itu, pada saat ini pelayanan KTP maupun Kartu Keluarga (KK) sudah

dipermudah, karena penduduk dapat mengurusnya di kantor kecamatan

setempat.

Gambar 2.43

Grafik Persentase Penduduk Jawa Timur yang memiliki KTP, 2010-2012

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota

10.2. Rasio Bayi Berakte Kelahiran

Dalam Konvensi Hak Anak salah satu hak anak adalah hak atas identitas

dengan diterbitkannya Kutipan Akta Kelahiran. Akta kelahiran merupakan produk

catatan sipil yang harus dipenuhi oleh setiap warga negara.

Gambar 2.44

Page 77: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 153

Berdasarkan data Susenas 2012 jumlah bayi di Jawa Timur yang berakte

kelahiran dari catatan sipil sebesar 59,84 persen sedangkan balita yang sudah

berakte kelahiran mencapai 76,38 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya

peningkatan jika dibandingkan tahun 2011, yaitu bayi berakte kelahiran sebesar

52,13 persen sedangkan balita berakte kelahiran sebesar 68,29 persen. Jika

dilihat menurut kabupaten/kota di Jawa Timur Banyak akte kelahiran baru

dimiliki seorang anak yang usianya lebih 1 tahun.

Tabel 2.122

Persentase Bayi dan Balita yang Mempunyai Akte Kelahiran Menurut Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2011 - 2012

NO Kabupaten/kota Bayi Balita

2011 2012 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Kab. Pacitan 73,76 86,21 91,88 93,02

2. Kab. Ponorogo 69,07 73,39 82,10 89,31

3. Kab. Trenggalek 58,22 65,81 82,75 84,75

4. Kab. Tulungagung 65,97 71,65 79,11 87,71

5. Kab. Blitar 23,50 50,31 57,41 74,03

6. Kab. Kediri 79,43 78,22 90,46 92,83

7. Kab. Malang 26,20 28,84 53,92 59,33

8. Kab. Lumajang 26,95 49,89 61,10 71,45

9. Kab. Jember 16,91 35,58 32,69 40,72

10. Kab. Banyuwangi 51,98 40,91 61,31 69,30

11. Kab. Bondowoso 32,31 48,20 47,78 58,23

12. Kab. Situbondo 59,26 59,23 61,98 59,15

13. Kab. Probolinggo 41,39 37,02 62,46 64,30

14. Kab. Pasuruan 26,78 43,03 48,38 62,07

15. Kab. Sidoarjo 77,46 82,60 86,65 93,36

16. Kab. Mojokerto 58,49 45,69 81,65 75,35

17. Kab. Jombang 57,64 68,91 81,74 85,32

18. Kab. Nganjuk 76,46 80,56 84,28 90,50

19. Kab. Madiun 80,40 48,45 82,74 83,46

20. Kab. Magetan 71,21 94,42 88,53 94,37

21. Kab. Ngawi 80,57 80,31 91,93 91,85

22. Kab. Bojonegoro 42,10 68,85 68,35 80,78

23. Kab. Tuban 50,10 54,57 74,69 77,36

24. Kab. Lamongan 71,17 82,12 90,65 92,10

25. Kab. Gresik 66,29 72,96 77,33 93,19

26. Kab. Bangkalan 21,65 72,94 31,18 53,50

27. Kab. Sampang 22,29 44,45 35,02 49,22

28. Kab. Pamekasan 37,89 23,42 52,01 51,47

29. Kab. Sumenep 33,03 49,60 54,62 71,08

30. Kota Kediri 71,73 88,22 91,04 96,67

31. Kota Blitar 72,14 95,01 87,26 97,42

32. Kota Malang 74,42 78,59 81,87 94,17

33. Kota Probolinggo 86,78 77,59 89,23 93,87

Page 78: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 154

NO Kabupaten/kota Bayi Balita

2011 2012 2011 2012

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

34. Kota Pasuruan 41,22 58,76 66,34 81,79

35. Kota Mojokerto 75,11 83,24 90,94 92,73

36. Kota Madiun 95,33 100,00 92,25 97,65

37. Kota Surabaya 69,14 81,18 76,07 92,76

38. Kota Batu 47,04 71,66 85,12 87,81

Provinsi 52,13 59,84 68,29 76,38

10.3. Rasio Pasangan Berakte Nikah

Berdasarkan data dari Dinas Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama

Kabupaten/Kota Se Jawa Timur, pada tahun 2011 rasio pasangan yang berakte

nikah terhadap rumah tangga di Jawa Timur sekitar 3,33 persen dan pada tahun

2012 sekitar 2,47 persen (data sampai bulan September 2012). Pasangan

berakte nikah yang dimaksud di sini adalah pasangan baru yang mendapat akte

nikah.

Tabel 2.123

Perkembangan Rasio Pasangan berakte Nikah di Jawa Timur Tahun 2009-2012

Tahun Jumlah Pasangan

yang Berakte Nikah Rasio Pasangan Berakte

Nikah (%)

2009 390.103 3,49

2010 368.979 3,55

2011*) 351.463 3,33

2012**) 264.086 2,50

Sumber : Dinas Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama Kab/Kota Se Jawa Timur

Keterangan : *) Angka diperbaiki

**) Angka sementara, data sampai dengan bulan September 2012

Bila diperhatikan dari jumlah pasangan baru berakte nikah yang semakin

menurun selama 4 tahun terakhir dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

umur awal pernikahan yang semakin meningkat sehingga jumlah pernikahan

menurun serta mahalnya biaya pernikahan.

10.4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Pembangunan database kependudukan skala Provinsi di Jawa Timur telah

dikembangkan oleh Pemerintah Jawa Timur melalui Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK).

Sampai dengan tahun 2012, ketersediaan data base kependudukan sudah

terbangun pada 38 kab/kota Se Jawa Timur, namun yang online ke Propinsi

baru 5 kabupaten (Gresik, Lamongan, Bangkalan, Pasuruan dan Mojokerto),

karena bergantung pada ketersediaan anggaran pada masing-masing kab/kota.

Page 79: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 155

10.5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP elektronik berbasis NIK merupakan upaya pemerintah

yang sangat strategis untuk menuju tertib administrasi kependudukan yang

mengamanatkan adanya identitas tunggal bagi setiap penduduk dalam

terbangunnya database kependudukan lengkap dan akurat untuk mewujudkan

Administrasi Kependudukan.

Penerapan KTP elektronik atau e-KTP merupakan salah satu dari 3

Program Strategis Nasional di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil,

meliputi Pemutakhiran data penduduk, Penerbitan dan pemberian NIK bagi

seluruh penduduk, serta Penerapan KTP elektronik atau e-KTP, yang sekaligus

juga merupakan penjabaran visi untuk mewujudkan “tertib administrasi

kependudukan di tahun 2015”.

Berdasarkan data Dinas Kependudukan Propinsi Jawa Timur, pelaksanaan

e-KTP di Jawa Timur hingga tahun 2012 mencapai 87 persen. Dari 38

Kabupaten/kota di Jawa Timur baru 5 kabupaten/kota yang sudah

melaksanakan perekaman data hingga 100 persen, yaitu Kota Batu, Mojokerto,

Kediri, kabupaten Tulungagung dan Lumajang. Sedangkan tahun 2013,

pelaksanaan e-KTP mencapai 88.05 persen.

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

11.1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Saat ini perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam

berbagai hal. Dalam bidang politik, perempuan memiliki jatah 30% dalam

kursi parlemen. Meskipun saat ini, jatah tersebut belum terisi secara

maksimal. Dalam UU Pemilu No. 10 Tahun 2008 Pasal 53 telah mensyaratkan

partai politik menominasikan setidaknya 30 persen perempuan dalam daftar

calon legislatif terbuka di Pemilu 2009.

Selama 2 periode terakhir, keterwakilan perempuan dalam parlemen di

Jawa Timur masih kurang dari 30 persen. Akan tetapi, sudah terlihat adanya

peningkatan wakil perempuan sebagai anggota DPRD Tingkat II di Jawa

Timur dalam periode 2009-2014. Jumlah anggota DPRD perempuan pada

periode 2004-2009 hanya sekitar 9,17 persen dan angka ini mengalami

peningkatan menjadi sekitar 15,38 persen pada periode 2009-2014.

Peningkatan ini diduga antara lain adanya penggantian anggota antar waktu

(PAW), keterbukaan masyarakat kewajiban memenuhi kuota 30 persen

perempuan di Pemilu 2009.

Page 80: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 156

Gambar 2.45 Grafik Perempuan di Pemerintahan

Jawa Timur, Tahun 2010-2012

Sumber : BKN Jawa Timur

Keterangan : *) Angka diperbaiki

**) Angka sementara

Pada bidang pemerintahan, peranan perempuan antara lain tercermin dari

keterlibatannya sebagai pegawai negeri sipil (PNS). Dari tahun ke tahun,

jumlah PNS perempuan semakin meningkat, hal ini bisa dilihat dari persentase

PNS perempuan terhadap jumlah seluruh PNS pada tahun 2010 sekitar 44,93%

dan terus meningkat menjadi 46,26% pada tahun 2012. Selain itu partisipasi

perempuan di pemerintahan dapat ditunjukkan dari besarnya persentase PNS

perempuan di antara pekerja perempuan. Selama tiga tahun terakhir partisipasi

perempuan di pemerintahan menunjukkan angka sekitar 2 persen, ini berarti

masih sedikit perempuan Jawa Timur yang bekerja sebagai PNS.

11.2. Rasio KDRT

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat disebabkan beberapa

hal antara lain faktor ekonomi, psikologis, pendidikan yang rendah, pihak

ketiga atau faktor pemicu lainnya. Pada tahun 2010 rasio KDRT terhadap

jumlah rumahtangga di Jawa Timur sebesar 0,0091 persen. Angka rasio

tersebut menunjukkan bahwa setiap 10.000 rumahtangga terdapat sekitar 9

kejadian KDRT di tahun 2010. Angka rasio KDRT ini menunjukkan penurunan

pada 2 tahun terakhir. Pada tahun 2012 rasio KDRT mencapai 0,0080 persen

atau sekitar 8 kejadian KDRT pada setiap 10.000 rumah tangga. Semakin

banyaknya lembaga pengawasan KDRT menjadi salah satu faktor turunnya

kasus KDRT di Jawa Timur.

Page 81: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 157

Gambar 2.46

Grafik Rasio KDRT di Jawa Timur

Tahun 2009-2012

Sumber : Polres Kab/Kota Se Jatim dan Polda Jatim

Catatan : * ) Angka Diperbaiki

11.3. Persentase Jumlah Tenaga Kerja di Bawah Umur

Dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, anak

didefinisikan sebagai orang yang berusia kurang dari 18 tahun, sementara

konvensi ILO menetapkan, batas minimal usia pekerja di bawah umur adalah

15 tahun.

Berdasarkan data BPS dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

dalam kurun waktu tahun 2009 – 2012, jumlah pekerja di bawah umur pada

tahun 2009 sebesar 500.996 orang dan terus menurun dari tahun ketahun

dan pada 2012 menjadi 366.950 orang dengan rasio sebesar 2,60 pada

tahun 2009 dan pada tahun 2012 sebesar 1,92 yang berarti dari 100 pekerja

berusia 10 tahun ke atas terdapat sekitar 2 orang penduduk usia 10-17 tahun

yang bekerja.

Dari sejumlah pekerja di bawah umur, sebagian besar adalah anak laki-

laki dengan sex ratio sebesar 164,93 yang berarti dari 100 pekerja

perempuan terdapat 165 pekerja laki-laki.

Tabel 2.124

Jumlah Pekerja Di bawah Umur (10-17 Tahun)

Tahun 2009-2012 di Jawa Timur

Tahun Laki-Laki Perempuan Jumlah

Rasio

Pekerja di

bawah umur

(1) (2) (3) (4) (5)

2009 317.618 183.378 500.996 2,60

2010 276.990 194.406 471.396 2,39

2011 244.099 141.053 385.152 2,02

2012 228.444 138.950 366.950 1,92

Sumber: Hasil Sakernas 2009 – 2012, BPS Jawa Timur

Page 82: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 158

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,0044,53

0,75

16,61

4,71

22,75

0,40 1,34

Gambar 36 Persentase Pekerja Anak (10 - 17 tahun) Menurut Sektor di Jawa Timur Tahun 2012

Pertanian Pertambangan Industri Konstruksi

Perdagangan Transportasi Lemb. Keuangan

Jika dilihat dari gambar 2.46 ada 5 sektor yang mempekerjakan

pekerja di bawah umur. Sektor Pertanian merupakan sektor yang terbesar

menyerap pekerja anak. Dari enam kategori status pekerjaan, sebagian

besar mereka bekerja sebagai pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar yaitu

sebesar 59,78 persen. Selebihnya sebagai buruh (26,69 persen) dan

pekerja bebas (8,93 persen).

11.4. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Pada tahun 2012 (Hasil Sakernas, 2012), angka TPAK perempuan

sebesar 55,20 yang berarti dari 100 penduduk usia kerja terdapat sekitar

55 orang aktif dalam kegiatan ekonomi (bekerja dan pencari kerja). Dari

tahun ke tahun angka TPAK perempuan mengalami peningkatan, sejalan

dengan perkembangan teknologi dan pendidikan, dimana perempuan

dapat mengoptimalkan perannya sehigga lebih produktif dan bermanfaat

bagi keluarga dan lingkungannya.

Gambar 2.47

Prosentase Pekerja Anak (10-17 Tahun)

Menurut Sektor di jawa Timur Tahun 2012

Page 83: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 159

Gambar 2.48

Grafik TPAK Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 – 2012 di Jawa Timur

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, yang ditunjukkan

dengan rata-rata jumlah anak per keluarga. Pencanangan Program tersebut

diharapkan mampu mengendalikan ledakan jumlah penduduk di Jawa Timur

yang dikuatirkan akan menjadi “bom waktu” dan beban pembangunan.

12.1. Rata-rata jumlah anak per keluarga

Jawa Timur merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar

kedua setelah Jawa Barat. Menurut hasil sensus penduduk tahun 2010, jumlah

penduduk Jawa Timur sebesar 37,476 juta orang dan terus bertambah pada

tahun 2012 diperkirakan mencapai 38,052 juta orang. Rata-rata pertumbuhan

penduduk pertahun sekitar 0,716 persen (2011 – 2012) dan rata-rata jumlah

anak tiap keluarga yang diukur melalui TFR (SDKI2012, BPS RI) sebesar 2,3

atau rata - rata keluarga memiliki lebih dari dua anak. Berdasarkan hasil SP-

2010 di Jawa Timur terdapat sekitar 1.500 bayi lahir setiap harinya, sehingga

dalam 1 tahun hampir mencapai 600.000 kelahiran. Hal Ini harus menjadi

perhatian untuk dikendalikan.

Sedangkan berdasarkan hasil Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh

BKKBN pada tahun 2009 – 2012, diketahui bahwa rata-rata jumlah anggota

keluarga pada periode 2010 – 2012 di Jawa Timur sekitar 4 orang. Jika

diasumsikan bahwa tiap keluarga merupakan keluarga inti yang terdiri dari

ayah, ibu dan anak, maka dapat dikatakan bahwa rata-rata jumlah anak per

keluarga di Jawa Timur sekitar 2 - 3 anak, angka tersebut sejalan dengan

estimasi angka TFR dari data BPS yaitu sebesar 2,3 pada tahun 2012.

84.69 84.7 84.77

54.27 55.01 55.2

69.08 69.49 69.62

0102030405060708090

2010 2011 2012Laki-laki Perempuan Lk+Pr

Page 84: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 160

0

20

40

60

80

100

Akseptor KB Peserta KB Aktif

Tidak Pernah KB

81,4

3

64

,16

18

,57

82

,74

64

,89

17

,26

83,3

5

64,1

5

16,6

5Gambar .....

Persentase Akseptor KB dan Peserta KB Aktif di Jawa Timur, 2010-2012

2010 2011 2012

Tabel 2.125

Rata-rata Jumlah Anak Per Keluarga di Jawa Timur

Tahun 2010 – 2012

No. Tahun Jumlah

Keluarga

Jumlah

Anggota

Keluarga

Rata-rata

Anggota per

keluarga

1. 2010 11.070.038 48.709.449 4,40

2. 2011 11.201.698 49.207.876 4,39

3. 2012 11.325.197 49.385.288 4,36

Sumber : BKKBN Propinsi Jawa Timur

12.2. Rasio akseptor KB

Salah satu program pemerintah dalam menekan menekan laju

pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana (KB). Keluarga

Berencana dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia

Subur (PUS) terhadap penggunaan alat/cara KB. Besarnya angka partisipasi KB

(akseptor KB) menunjukkan adanya keberhasilan program KB dan

pengendalian jumlah penduduk.

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selama tiga tahun terakhir, jumlah pasangan usia subur (wanita usia 15-

49 tahun yang berstatus kawin) di Jawa Timur mengalami peningkatan, dari

7.686.730 pasangan pada tahun 2010, menjadi 7.884.543 pasangan pada

tahun 2011, dan pada tahun 2012 menjadi 7.908.398 pasangan.

Gambar 2.49

Prosentase Akseptor KB dan peserta KB Aktif

Di Jawa Timur 2010- 2012

Page 85: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 161

12.3. Cakupan Peserta KB Aktif

Dilihat dari persentase pasangan usia subur yang menjadi akseptor KB

dalam tiga tahun terakhir terus meningkat dari 81,43 persen di tahun 2010

menjadi 83,35 persen pada tahun 2012. Sedangkan dari persentase KB aktif

dalam tiga tahun terakhir berkisar pada angka 64 persen. Disisi lain masih

terdapat pasangan usia subur di Jawa Timur yang tidak pernah ikut KB namun

jumlahnya terus menurun dari 18,57 persen pada tahun 2010 turun menjadi

17,26 persen pada tahun 2011 dan tahun 2012 tinggal 16,65 persen.

Kalau dilihat Pasangan Usia Subur menurut kabupaten/kota di Jawa

Timur berdasarkan penggunaan alat/cara KB, pada tahun 2012 Kabupaten

Bangkalan merupakan kabupaten tertinggi yang PUS nya tidak pernah

menggunakan KB yaitu mencapai 48,01 persen. PUS yang sedang

menggunakan KB/akseptor KB aktif tertinggi dicapai oleh Kabupaten Jombang

yaitu mencapai 75,13 persen sedangkan Kabupaten Bangkalan akseptor KB

aktifnya terendah yaitu sebesar 39,82 persen. Dilihat berdasarkan akseptor KB

secara keseluruhan, Kabupaten Ngawi berada diurutan tertinggi yaitu mencapai

92,22 persen. Sedangkan Kabupaten Bangkalan memiliki akseptor KB terendah

yaitu sebesar 51,99 persen.

Tabel 2.126

Persentase PUS Menurut Penggunaan Cara/Alat KB Di Jawa Timur Tahun

2012

NO Kabupaten/kota

Jumlah PUS dab Persentase PUS ber KB

PUS Persentase

Akseptor KB

Persentase

Peserta KB Aktif

Tidak

ber KB

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Kab. Pacitan 109.823 90,36 66,90 9,64

2. Kab. Ponorogo 163.363 84,33 59,94 15,67

3. Kab. Trenggalek 146.563 87,05 68,17 12,95

4. Kab. Tulungagung 205.953 85,32 58,37 14,68

5. Kab. Blitar 219.604 86,56 62,83 13,44

6. Kab. Kediri 300.594 77,77 63,23 22,23

7. Kab. Malang 516.350 85,77 69,90 14,23

8. Kab. Lumajang 217.641 82,23 68,81 17,77

9. Kab. Jember 500.435 84,17 65,69 15,83

10. Kab. Banyuwangi 321.813 86,50 67,53 13,50

11. Kab. Bondowoso 163.003 91,54 74,26 8,46

12. Kab. Situbondo 146.627 86,46 69,78 13,54

13. Kab. Probolinggo 253.258 88,54 66,80 11,46

14. Kab. Pasuruan 323.394 86,98 70,90 13,02

15. Kab. Sidoarjo 435.457 87,44 72,42 12,56

16. Kab. Mojokerto 225.827 86,34 73,07 13,66

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (Juni 2012)

Page 86: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 162

D

Sumber: BPS Provinsi Jatim

13. Sosial

Kompleksnya masalah sosial dapat menghambat kemajuan bangsa.

Berbagai program pembangunan pun akan terganggu ketika masalah sosial

tidak bisa diredam dan diatasi. Dalam UU No.11 Tahun 2009 tentang

Kesejahteraan Sosial pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa perlindungan sosial

dimaksudkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan

kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok dan atau masyarakat agar

kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar

minimal. Berdasarkan hal tersebut pemerintah perlu mengupayakan

permasalahan tentang kesejahteraan sosial sebagai permasalahan yang perlu

mendapat perhatian khusus.

17. Kab. Jombang 249.732 86,13 75,13 13,87

18. Kab. Nganjuk 201.800 91,50 71,20 8,50

19. Kab. Madiun 128.809 80,01 55,69 19,99

20. Kab. Magetan 117.266 82,41 65,33 17,59

21. Kab. Ngawi 165.320 92,22 70,46 7,78

22. Kab. Bojonegoro 273.977 85,67 68,90 14,33

23. Kab. Tuban 249.416 88,29 61,16 11,71

24. Kab. Lamongan 252.609 86,34 63,62 13,66

25. Kab. Gresik 262.888 84,15 60,93 15,85

26. Kab. Bangkalan 167.864 51,99 39,82 48,01

27. Kab. Sampang 190.330 77,63 45,20 22,37

28. Kab. Pamekasan 173.893 87,13 64,02 12,87

29. Kab. Sumenep 241.152 57,19 41,75 42,81

30. Kota Kediri 51.440 82,37 64,35 17,63

31. Kota Blitar 25.475 86,02 65,12 13,98

32. Kota Malang 147.054 74,25 50,93 25,75

33. Kota Probolinggo 41.706 89,08 68,24 10,92

34. Kota Pasuruan 37.246 82,02 61,16 17,98

35. Kota Mojokerto 24.314 79,42 59,98 20,58

36. Kota Madiun 32.278 85,00 65,25 15,00

37. Kota Surabaya 551.849 79,63 58,16 20,37

38. Kota Batu 40.014 82,40 61,20 17,60

Provinsi 7.876.137 83,35 64,15 16,65

Page 87: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 163

13.1. Sarana Sosial Seperti Panti Asuhan, Panti Jompo Dan Panti

Rehabilitasi

Keberadaan panti sosial sebagai sarana pengembangan, pemulihan,

bimbingan dan latihan serta terapi ditujukan untuk menciptakan kemandirian

agar dapat mendorong penerima manfaat dapat menjalankan fungsi sosialnya

secara normal dalam kehidupan bermasyarakat.

Gambar 2.51

Grafik Persentase Panti Sosial Menurut Jenisnya

di Jawa Timur Tahun 2012

Sumber: Dinas Sosial Kab/Kota Se Jawa Timur

Jumlah panti sosial yang ada di Jawa Timur tahun 2012 mencapai 1.845

panti yang tersebar di 38 kab/kota. Sementara itu jumlah panti sosial tahun

2011 sebanyak 1.746 panti.Panti sosial menurut jenisnya dapat dikategorikan

dalam 7 jenis yaitu panti asuhan, panti jompo, panti anak cacat, panti

rehabilitasi dan lainnya. Kelima jenis panti tersebut sebanyak 94,53 persen

diantaranya berkategori panti sosial.

13.2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial

PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) adalah seseorang,

keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan

atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak

dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Berbagai

faktor penyebab keberadaan PMKS antara lain kemiskinan, bencana alam dan

marginalisasi.

Dalam kurun waktu 2009-2012, pertumbuhan PMKS yang mendapat

bantuan mengalami fluktuasi. Pada tahun 2009 jumlah PMKS yang mendapat

bantuan mengalami peningkatan 115,95 persen dan selama periode 2010-2012

mengalami penurunan berturut-turut yaitu 18,74% (2010); 17,12% (2011);

16,84% (2012.

Page 88: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 164

Tabel 2.127

Jumlah PMKS Mendapat Bantuan di Jawa Timur Tahun 2009-2012

NO Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlah PMKS yg

diberikan bantuan 478.233 297.934 278.327 334.292

537,998

2

Jumlah PMKS yg

seharusnya menerima

bantuan

1.378.033 1.590.149 1.625.431 1.985.529

1,215,675

3

Persentase PMKS yg

memperoleh bantuan

sosial

34,70 18,74 17,12 16,84 44.26

Sumber: Dinas Sosial Kab/Kota Se Jawa Timur

13.3. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial

Berbagai permasalahan sosial yang terjadi di suatu wilayah

membutuhkan penanganan segera. Upaya ini dilakukan agar efek sosial yang

lebih besar dapat dihindari. Di antara permasalahan sosial yang ada di

antaranya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS). Pemerintah

berusaha seoptimal mungkin untuk menanggulangi PMKS. Upaya tersebut

ditempuh dengan memberikan pembinaan, bantuan maupun perlindungan,

sehingga PMKS dapat hidup secara normal.

Tabel 2.128

Jumlah PMKS di Jawa Timur Tahun 2009-2012

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1 Jml PMKS yang tertangani 358.441 293.242 284.650 363.705

2 Jml PMKS yang ada 2.228.147 2.417.452 2.568.850 3.996.795

3 Persentase Penanganan PMKS 16,09 12,13 11,08 9,10

Sumber : Dinas Sosial Kab/Kota Se Jawa Timur

Berdasarkan data Dinas Sosial Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur, jumlah

PMKS yang tertangani mencapai 363.705 jiwa di tahun 2012. Jumlah ini

mengalami peningkatan sebesar 27,77 persen dari pada tahun 2011.

Sementara itu jumlah PMKS selama 4 tahun terakhir terus mengalami

peningkatan. Pada tahun 2009, penanganan PMKS sebesar 16,09 persen.

Angka ini menunjukkan setiap 100 penyandang PMKS yang ada 16 PMKS yang

sudah tertangani. Penanganan PMKS selama 4 tahun terakhir menunjukkan

persentase penurunan. Hal ini diduga, pertumbuhan PMKS lebih cepat dari

pada kemampuan keuangan pemerintah dalam hal melaksanakan pembinaan.

Page 89: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 165

14. Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga

kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja. Tenaga kerja

adalah jumlah seluruh penduduk dalam usia kerja (15 tahun ke atas) dalam

suatu negara yang dapat memproduksi barang dan jasa, jika ada permintaan

terhadap tenaga mereka dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktifitas

tersebut.

Berdasarkan publikasi ILO (International Labour Organization),

penduduk dapat dikelompokkan menjadi tenaga kerja dan bukan tenaga kerja.

Selanjutnya, tenaga kerja dibedakan menjadi: angkatan kerja dan bukan

angkatan kerja (penduduk yang sebagian besar kegiatannya adalah

bersekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya selain bekerja).

Angkatan kerja merupakan bagian penduduk yang sedang bekerja dan siap

masuk pasar kerja, atau dapat dikatakan sebagai pekerja dan merupakan

potensi penduduk yang akan masuk pasar kerja. Sedangkan, bukan angkatan

kerja adalah bagian dari tenaga kerja yang tidak bekerja ataupun mencari

kerja.

14.1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) adalah bagian dari penduduk

usia kerja usia 15 tahun keatas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu

yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena

suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka

yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga

termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Indikator APAK, saat ini sudah tidak

direlease oleh BPS.

14.2. Angka Sengketa Pengusaha-Pekerja per Tahun

Melihat jumlah lapangan kerja yang tersedia, sering kali dijumpai

adanya sengketa antara pengusaha dan pekerja.Tingkat sengketa antara

pengusaha dan pekerja per tahun dihitung dengan rumusan:

14.3. Pencari Kerja Yang Ditempatkan

Berdasarkan data Informasi Pasar Kerja (IPK) yang dikumpulkan oleh

Disnakertransduk Jawa Timur, diketahui bahwa pada tahun 2012 jumlah

pencari kerja aktif yang terdaftar di kab/kota sebanyak 815.221 orang, terdiri

dari 524.381 orang laki-laki dan 290.840 orang perempuan. Dibandingkan

Page 90: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 166

tahun 2011, jumlah pencari kerja aktif mengalami peningkatan sebanyak

36.753 orang atau sebesar 4,72%. Selanjutnya dari jumlah pencari kerja aktif

tersebut, sebanyak 474.989 orang tenaga kerja yang ditempatkan pada tahun

2012. Dengan demikian persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan

terhadap seluruh pencari kerja yang terdaftar hampir mencapai 60 persen.

Persentase pencari kerja laki-laki yang ditempatkan lebih kecil dibandingkan

pencari kerja perempuan yaitu 52,88 persen laki-laki dan 67,97 persen

perempuan.

Tabel 2.129

Jumlah Pencari Kerja dan Penempatan Tenaga Kerja Di Jawa Timur

Tahun 2011 – 2012

NO URAIAN TH 2011 TH 2012

L P JML L P JML

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Pencari Kerja Yang

Mendaftar 466.990 311.478 778.468 524.381 290.840 815.221

2. Penempatan

Tenaga Kerja 133.374 194.165 327.489 277.318 197.671 474.989

% Jumlah Pencari Kerja

Yang Ditempatkan 28,56 62,36 42,08 52,88 67,97 58,27

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Kependudukan Jatim (Bidang Penempatan TK,

2011-2012)

Penempatan tenaga kerja terbanyak pada tingkat pendidikan SMU

sebanyak 322.167 orang (67,83%), SLTP sebanyak 139.238 orang (29,31%)

dan SMK sebanyak 4.669 orang (0,98%). Berdasar tingkatan umur,

penempatan terbanyak pada umur 20-29 tahun sebanyak 193.683 orang

(40,77%), umur 30-34 tahun sebanyak 174.216 orang (26,57%) dan umur

15-19 tahun sebanyak 90.831 orang (19,23%). Berdasar golongan jabatan,

penempatan terbanyak untuk jabatan tenaga produksi dan operator (7/8/9)

sebanyak 300.789 orang (63,33%), tenaga usaha jasa (05) sebanyak 110.672

orang (23,30%) dan tenaga tata usaha (03) sebanyak 21.543 orang (4,54%).

14.4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15

tahun ke atas) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya.

Sedangkan pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak mau bekerja

karena mengharapkan pekerjaan yang lebih baik (penganggur sukarela)

maupun secara terpaksa mereka yang mau bekerja tetapi tidak memperoleh

pekerjaan.

Page 91: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 167

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada

Agustus 2012 yang diakukan oleh BPS Provinsi Jawa Timur, jumlah Angkatan

Kerja di Jawa Timur pada tahun 2012 mencapai sebanyak 19,901 juta orang

atau bertambah sebesar 139,672 ribu orang dibandingkan dengan jumlah

angkatan kerja tahun 2011 sebesar 19,761 juta orang.

Dari angkatan kerja, yang terserap dalam lapangan kerja sekitar 95,88

persen atau 19,81 juta. Sementara pencari kerja yang tidak/belum terserap di

pasar kerja (TPT) sebesar 4,12 persen atau 819,563 ribu orang pada tahun

2012, relatif lebih baik dibandingkan kondisi tahun 2011 yang mencapai 4,16

persen atau 821,546 ribu orang. Sedangkan kondisi tahun 2013, tingkat

pengangguran terbuka (TPT) mencapai 4,33 atau 871.000 orang persen

dengan jumlah angkatan kerja mencapai 20,137 juta orang.

Capaian TPT tahun 2012 tersebut lebih rendah dari target yang

ditetapkan dalam RPJMD tahun 2009-2014 sebesar 5,60 – 5,80 persen, yang

artinya “melampaui target”. Penurunan TPT ini mengindikasikan bahwa

pelaksanaan beberapa sinergi kebijakan dan program Pemerintah Provinsi

Jawa Timur tahun 2012 cukup mampu menyerap tenaga pengangguran.

Dalam upaya mengatasi ketenagakerjaan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa

Timur menetapkan landasan kebijakan pembangunan ketenagakerjaan

melalui 4 kebijakan program yaitu Pengembangan Hubungan Industrial dan

Syarat Kerja, Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja,

Pengawasan Ketenagakerjaan dan Perlindungan Tenaga Kerja serta Perluasan

dan Penempatan Kerja.

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurut kabupaten/kota berkisar

antara 1,16 – 7,85 persen. TPT terendah terdapat pada Kabupaten Pacitan

(1,16 persen) dan tertinggi terdapat pada Kota Kediri (7,85 persen). Angka

TPT pada sebagian besar wilayah Kota kecuali Kota Blitar dan Kota Batu

berada di atas rata-rata Jawa Timur (4,12 persen).

Gambar 2.52

TPT Per Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2012

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Page 92: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 168

Tabel 2.130

Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota

Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 – 2012

Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012

[1] [2] [3] [4] [5]

Kabupaten

01 Pacitan 1.32 0.87 2.70 1.16

02 Ponorogo 3.45 3.83 4.37 3.26

03 Trenggalek 3.91 2.15 3.18 3.14

04 Tulungagung 4.54 3.50 3.58 3.18

05 Blitar 3.00 2.24 3.61 2.86

06 Kediri 5.10 3.75 4.54 4.16

07 Malang 6.35 4.49 4.63 3.79

08 Lumajang 2.24 3.17 2.70 4.70

09 Jember 4.42 2.71 3.95 3.91

10 Banyuwangi 4.05 3.92 3.71 3.40

11 Bondowoso 2.88 1.59 2.84 3.75

12 Situbondo 2.28 3.13 4.74 3.31

13 Probolinggo 2.60 2.02 3.20 1.98

14 Pasuruan 5.03 3.49 4.83 6.43

15 Sidoarjo 10.19 8.35 4.75 5.21

16 Mojokerto 5.54 4.84 4.31 3.42

17 Jombang 6.19 5.27 4.24 6.69

18 Nganjuk 3.98 3.64 4.73 4.22

19 Madiun 6.04 5.55 3.37 4.16

20 Magetan 3.82 2.41 3.16 3.86

21 Ngawi 4.49 4.80 4.06 3.05

22 Bojonegoro 4.52 3.29 4.18 3.51

23 Tuban 4.22 2.86 4.15 4.25

24 Lamongan 4.92 3.62 4.40 4.98

25 Gresik 7.01 7.70 4.36 6.72

26 Bangkalan 5.01 5.79 3.91 5.32

27 Sampang 1.70 1.77 3.91 1.78

28 Pamekasan 2.18 3.53 2.89 2.30

29 Sumenep 2.27 1.89 3.71 1.19

Kota

71 Kediri 8.32 7.39 4.93 7.85

72 Blitar 8.47 6.66 4.20 3.55

73 Malang 10.44 8.68 5.19 7.68

74 Probolinggo 8.53 6.85 4.66 5.12

75 Pasuruan 7.57 7.23 4.92 4.34

76 Mojokerto 9.30 7.52 5.86 7.32

77 Madiun 11.27 9.52 5.15 6.71

Page 93: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 169

Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012

[1] [2] [3] [4] [5]

78 Surabaya 8.63 6.84 5.15 5.07

79 Batu 6.88 5.55 4.57 3.41

Jawa Timur 1) 5.08 4.25 4.16 4.12

Jawa Timur 2)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, Sakernas dan Susenas tahun 2009-2012

Keterangan : 1) Menggunakan Konsep Baru/Diperluas 2) Menggunakan Konsep lama (hanya yang mencari kerja saja)

14.5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Angka yang sering digunakan untuk menyatakan jumlah angkatan

kerja adalah TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja), yang merupakan

rasio antara jumlah angkatan kerja dan jumlah tenaga kerja. TPAK dapat

juga disebut sebagai indikator ekonomi dalam ketenagakerjaan. Oleh

karena itu makin tinggi angka TPAK suatu wilayah, mencerminkan semakin

baik tingkat ekonomi masyarakatnya.

Berdasarkan data BPS Agustus 2012 (hasil Sakernas 2012), jumlah

Penduduk Usia Kerja (penduduk 15 tahun ke atas)sebanyak 28,586 juta

orang. Dari jumlah Penduduk Usia Kerja tersebut, angkatan kerjanya

sebesar 19,901 juta. TPAK sebesar 69,62 % artinya dari 100 orang

penduduk usia kerja, 69 orang diantaranya adalah angkatan kerja. Angka

TPAK di Jawa Timur sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 menunjukkan

kecenderungan meningkat, baik laki-laki maupun perempuan.

Berdasarkan daerah tempat tinggal, TPAK di pedesaan lebih besar

dibandingkan TPAK di daerah perkotaan. Hal ini diduga karena ada daerah

pedesaan, anggota rumahtangga berperan sebagai pekerja keluarga baik

dibayar maupun tidak dibayar, khususnya pada sektor informal.

Page 94: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 170

Tabel 2.131

TPAK Menurut Daerah Tempat Tinggal Di Jawa Timur Tahun 2010 – 2012

TPAK (Tingkat

Partisipasi Angkatan

Kerja)

2010 2011 2012

(1) (2) (3) (4)

Pedesaan 70,98 70,84 73,26

Perkotaan 66,34 67,99 65,61

Sumber : Sakernas 2010 – 2012, BPS Jawa Timur

Besaran TPAK nampaknya tidak selalu dipengaruhi oleh tingginya

tingkat pendidikan masyarakatnya, sebagaimana Gambar 1.4.2 plot antara

angka MYS dan TPAK per Kabupaten/Kota. Secara rata-rata tingkat

pendidikan masyarakat Jawa Timur baru mencapai pendidikan menengah

pertama dengan rata-rata lama sekolah (MYS) sebesar 7,39 tahun.

Sebagian besar penduduk pada wilayah Madura dan sebagian wilayah tapal

Kuda, rata-rata pendidikannya berada di bawah 7,39, namun demikian

TPAK pada wilayah tersebut relatif besar atau di atas rata-rata Jawa Timur

(69,62). Sedangkan pada wilayah Kota terjadi sebaliknya, yaitu rata-rata

pendidikannya relatif tinggi, sementara angka TPAK berada di bawah rata-

rata Jawa Timur

Gambar 2.53

Grafik TPAK dan MYS Per Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2012

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Page 95: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 171

Secara nasional data yang berhasil dihimpun oleh BPS 2013

memperoleh data dimana pada tahun 2012 Indonesia memiliki TPAK

sebesar 66,96% di bulan Februari dan 67,88% di bulan Agustus. Provinsi

Jawa Timur berada pada taraf medium. Jawa timur memiliki pertambahan

TPAK 2,5% pertahun (Data Statistik Indonesia 2012).

Keadaan ini bisa dipengaruhi oleh pertambahan lapangan pekerjaan

yang disediakan oleh swasta. Namun angka ini sebetulnya masih bisa

ditekan dengan cara mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Provinsi

Jawa Timur dengan didukung produktivitas pegawai untuk menambah

lapangan pekerjaan yang disediakan oleh swasta.

Gambar 2.54

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Sumber: Disnakertransduk Provinsi Jawa Timur, 2012

Pada tahun 2012 menurut data Disnakertransduk, Tingkat Partisipasi

Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan 1,62 persen poin dibanding

TPAK Februari 2010 menjadi 71,39 persen. Meskipun angka TPAK Jawa

Timur fluktuatif, namun tren TPAK di Jatim cukup baik, hanya saja pada

tahun 2010 angka TPAK Jatim turun pada level 69,08%.

Permasalahan kesempatan untuk bekerja yang masih dinilai sangat

kurang disebabkan oleh tidak seimbangnya antara jumlah penduduk

dengan jumlah angkatan kerja. bahwa diantara faktor-faktor yang

mempengaruhi besarnya tingkat partisipasi angkatan kerja dan penyediaan

tenaga kerja antara lain umur, status perkawinan, tingkat pendidikan,

69,25

69,08

69,49

69,62

68,8

68,9

69

69,1

69,2

69,3

69,4

69,5

69,6

69,7

2009 2010 2011 2012

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (dalam persen)

Page 96: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 172

tingkat upah, dan kegiatan ekonomi. Faktor tingkat pendidikan dan jenis

kelamin terhadap tingkat partisipasi angkatan kerja tidaklah begitu besar.

Karena faktor utama yang mempengaruhi tingkat partisipasi angkatan kerja

penduduk laki-laki hanyalah struktur umur penduduk usia kerja.

Tabel 2.132

Persentase Tingkat partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2009-2012

Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012

[1] [2] [3] [4] [5]

Kabupaten

01 Pacitan 82.97 83.00 70.81 79.73

02 Ponorogo 73.97 73.74 70.05 73.41

03 Trenggalek 75.93 74.30 69.37 77.32

04 Tulungagung 73.95 72.73 69.26 72.21

05 Blitar 69.76 70.13 69.68 73.61

06 Kediri 67.39 68.04 69.50 69.86

07 Malang 67.81 68.26 69.37 70.26

08 Lumajang 65.83 63.78 69.30 67.51

09 Jember 68.41 66.36 69.00 64.13

10 Banyuwangi 70.27 70.24 69.24 73.37

11 Bondowoso 71.33 71.48 69.89 70.53

12 Situbondo 72.73 71.78 70.15 69.37

13 Probolinggo 74.08 73.28 70.02 75.31

14 Pasuruan 70.78 70.12 70.26 70.4

15 Sidoarjo 66.06 68.81 70.01 66.7

16 Mojokerto 70.41 70.51 70.34 70.13

17 Jombang 69.11 68.31 68.92 66.54

18 Nganjuk 69.27 65.66 70.48 67.52

19 Madiun 67.05 68.03 69.87 69.99

20 Magetan 76.09 78.75 68.68 72.02

21 Ngawi 71.94 70.73 70.22 65.5

22 Bojonegoro 67.14 67.88 70.82 69.41

23 Tuban 69.55 69.96 70.36 66.55

24 Lamongan 68.17 66.40 69.95 68.29

Page 97: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 173

Kabupaten/Kota 2009 2010 2011 2012

[1] [2] [3] [4] [5]

25 Gresik 65.02 67.07 70.00 63.49

26 Bangkalan 68.11 67.51 67.23 70.25

27 Sampang 74.23 72.30 68.39 76.69

28 Pamekasan 76.68 74.72 69.94 77.48

29 Sumenep 73.36 73.90 70.91 76.84

Kota

71 Kediri 64.22 66.54 67.62 66.93

72 Blitar 66.15 66.16 67.27 64.56

73 Malang 62.51 63.81 66.03 64.26

74 Probolinggo 65.26 63.00 68.08 67.65

75 Pasuruan 66.78 63.29 68.72 67.97

76 Mojokerto 66.78 68.26 69.64 71.04

77 Madiun 59.36 66.63 68.42 62.53

78 Surabaya 62.92 63.02 68.52 66.12

79 Batu 68.49 68.24 69.33 70.09

Jawa Timur 1) 69.25 69.08 69.49 69.62 Sumber : BPS Propinsi Jawa Timur, Sakernas dan Susenas Tahun 2006-2012

15. Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Terkait perekonomian rakyat yang ditandai oleh indikasi pertumbuhan

koperasi, Jawa Timur berhasil memberdayakan koperasi relatif optimal. Pada

Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah ditunjukkan dengan jumlah

koperasi yang berdaya (aktif) semakin banyak, yaitu sebesar 76,67% di tahun

2008 menjadi 87,27 di tahun 2012, dan 88,06% di tahun 2013 hal akan

menjadi stimulus bagi peningkatan ketahanan ekonomi masyarakat.

Hal ini penting dipertahankan mengingat koperasi dan sektor ekonomi

mikro lainnya terbukti menjadi “soko guru” perekonomian Jatim dan menjadi

salah satu pilar krusial bagi pertumbuhan PDRB Jatim yang fantastis. Selain itu

koperasi dan usaha mikro sudah membuktikan diri imun dari virus krisis

ekonomi global

15.1. Persentase Koperasi Aktif

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang atau badan

hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip

Page 98: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 174

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas

kekeluargaan.

Koperasi Aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir

mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun

terakhir melakukan kegiatan usaha.

Menghitung persentase koperasi aktif digunakan rumus sebagai berikut:

Tabel 2.133

Persentase Koperasi Aktif Tahun 2009-2013 Provinsi Jawa Timur

No Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Jumlah koperasi aktif 15.678 24.990 25.145 25.450 27.071

2 Jumlah koperasi 19.396 28.712 29.141 29.159 30.741

3 Total Persentase koperasi aktif 80,83 87,04 87,94 87,28 88,06

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM

Gambar 2.55

Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Jawa Timur Tahun 2009-2013

Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM

Sejak tahun 2010, jumlah koperasi di Jawa Timur mengalami peningkatan yang

tajam dari 19.396 koperasi menjadi 28.712 koperasi. Hal ini terjadi karena

pembentukan koperasi wanita yang merupakan implementasi dari pelaksanaan

Program Pembiayaan Wanita Usaha Mandiri (P2WUM). Tetapi dari jumlah koperasi

yang ada belum semuanya aktif melakukan kegiatan. Pada tahun 2011, jumlah

koperasi aktif di Jawa Timur sebanyak 25.145 unit dari 29.141 unit koperasi yang

ada atau sebesar 87,94 persen dari total koperasi. Sementara pada tahun 2012

jumlah koperasi aktif sebanyak 25.450 koperasi dari total 29.159 koperasi atau

sebesar 87,28 persen, dan tahun 2013 jumlah koperasi aktif meningkat kembali

menjadi 27.071 koperasi dari total 30.741 koperasi atau sebesar 88,06 persen.

Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan

Page 99: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 175

Gambar 2.56 Perkembangan Jumlah BPR/LKM

di Jawa Timur Tahun 2006-2011

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur * Angka Sementara (pada tahun 2012 dan 2013 BPS tidak melakukan penghitungan)

penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui

koperasi

15.2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM

Dalam perkembangannya, UMKM juga masih dihadapkan pada

masalah mendasar yang secara garis besar mencakup : pertama, masih

sulitnya akses UMKM pada pasar atas produk-produk yang dihasilkannya,

kedua, masih lemahnya pengembangan dan penguatan usaha, ketiga,

keterbatasan akses terhadap sumber-sumber pembiayaan dari lembaga-

lembaga keuangan formal khususnya dari perbankan.

Keterbatasan akses sumber-sumber pembiayaan yang dihadapi oleh

UMKM terutama dari lembaga-lembaga keuangan formal seperti

perbankan, menyebabkan mereka bergantung pada sumber-sumber

informal. Bentuk dari sumber-sumber informal ini beraneka ragam mulai

dari rentenir hingga berkembang dalam bentuk unit-unit simpan pinjam,

koperasi dan bentuk-bentuk yang lain. Keberadaan lembaga-lembaga

keuangan informal ini kemudian disebut sebagai Lembaga Keuangan Mikro

(LKM). Peranan LKM dalam pembangunan ekonomi khususnya

pengembangan dan pemberdayaan UMKM sangat penting sehingga

menjadi salah satu fokus pembangunan.

Jumlah UMKM BPR/LKM tahun 2006 mencapai 10.657 usaha dan bertambah menjadi

10.891 usaha pada tahun 2007 atau naik 2,20 persen. Pada tahun 2008 naik 7,24

persen menjadi 11.697 usaha, tahun 2009 naik 4,80 persen menjadi 12.259 usaha,

tahun 2010 naik 4,76 persen menjadi 12,843 usaha dan pada tahun 2011

diperkirakan naik 1,2 persen menjadi 12.997. Dengan semakin meningkatnya jumlah

UMKM BPR/LKM dan pentingnya peranan UMKM BPR/LKM dalam pembangunan

Page 100: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 176

Tabel 2.134 Perkembangan Jumlah UKM Non BPR/LKM di Jawa Timur

Tahun 2007-2011

No. Uraian Tahun

2007 2008 2009 2010 2011*

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

1 Jumlah UKM 2.588.989 2.636.209 2.722.189 2.795.724 2.852.198

2 Jumlah UKM Non BPR/LKM 2.578.099 2.624.512 2.709.930 2.782.881 2.839.201

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur(pada tahun 2012 dan 2013 BPS tidak melakukan penghitungan)

Keterangan : * )Angka Sementara

ekonomi khususnya pengembangan dan pemberdayaan UMKM, maka UMKM

BPR/LKM juga perlu menjadi salah satu fokus pembangunan.

15.3. Jumlah BPR/LKM

Peranan UMKM terutama sejak krisis moneter tahun 1998 dapat

dipandang sebagai katup penyelamat dalam proses pemulihan ekonomi

nasional maupun regional, baik dalam mendorong laju pertumbuhan

ekonomi maupun penyerapan tenaga kerja. Kinerja UMKM dalam beberapa

tahun terakhir menunjukkan peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik

(BPS) kontribusi UMKM terhadap PDRB Jawa Timur pada tahun 2011

mencapai 54,32 persen. Perkembangan sektor UMKM yang demikian

menyiratkan bahwa terdapat potensi yang besar atas kekuatan domestik,

jika hal ini dapat dikelola dan dikembangkan dengan baik tentu akan dapat

mewujudkan usaha menengah yang tangguh. Oleh karena itu

pengembangan UMKM menjadi salah satu fokus pembangunan nasional

dan khususnya di Jawa Timur.

Hasil pendaftaran perusahaan Sensus Ekonomi Tahun 2006, jumlah

UMKM Non BPR/LKM pada tahun 2006 sebanyak 2.504.634 usaha atau

99,58 persen dari total UMKM. Jumlah usaha yang bergerak di sektor

Perdagangan besar dan eceran merupakan yang terbayak yaitu 914.080

usaha atau 36,50 persen dari total UMKM Non BPR/LKM, sedangkan paling

sedikit usaha sektor Listrik, gas dan air sebanyak 1.148 usaha atau 0,05

persen dari total UMKM Non BPR/LKM.

Pada tahun 2007, jumlah UMKM Non BPR/LKM meningkat sebesar

2,93 persen dari 2.504.634 usaha menjadi 2.578.099 usaha.

Perkembangan tahun 2008 lebih rendah dari tahun 2007 yaitu sebesar 1,80

persen. Pada tahun 2009 jumlah UMKM Non BPR/LKM meningkat sebesar

3,25 persen dari 2.624.512 usaha pada tahun 2008 menjadi 2.709.930

usaha pada tahun 2009 dan pada tahun 2010 jumlah BPR UMKM Non

BPR/LKM meningkat sebesar 2,69 persen menjadi 2.782.881 usaha. Pada

Page 101: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 177

tahun 2011 jumlah UMKM Non BPR/LKM diperkirakan mencapai 2.839.201

atau meningkat sebesar 1,91%.

15.4. Usaha Mikro dan Kecil

Sesuai hasil Sensus UMKM Provinsi Jawa Timur yang dilakukan BPS

Provinsi Jawa Timur pada tahun 2012 total jumlah UMKM di Jawa Timur

sebanyak 6.825.931 UMKM, yang tersebar di berbagai sektor baik sektor

pertanian maupun non pertanian dan mampu menyerap tenaga kerja

sebanyak 11.117.439 tenaga kerja. Dari total jumlah UMKM tersebut 6,5

juta diantaranya merupakan usaha skala mikro yang didominasi usaha

informal yang memiliki aset, akses serta produktivitas yang terbatas,

261.827 merupakan skala kecil dan sisanya 30.410 merupakan usaha skala

menengah.

Apabila diklasifikasikan berdasarkan sektornya menunjukkan bahwa

Sektor Pertanian menempati posisi teratas dari total jumlah UMKM yaitu

sebesar 4.112.443 UMKM, diikuti Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran

sebesar 1.720.042 UMKM. Kontributor ketiga ditempati oleh sektor jasa-

jasa yaitu sebanyak 411.342 UMKM diikuti oleh berturut-turut sektor

Industri Pengolahan (356.047 UMKM), Transportasi (174.541 UMKM),

Pertambangan dan Penggalian (26.680 UMKM), Konstruksi (16.789

UMKM), Keuangan (8.035 UMKM) serta Listrik, Gas dan Air (12 UMKM).

Sementara itu berdasarkan total jumlah tenaga kerja UMKM yang terserap

Sektor Pertanian menyerap tenaga kerja terbanyak yaitu 6.286.111 tenaga

kerja, diikuti Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran (2.791.426 tenaga

kerja), sektor Industri Pengolahan (944.599 tenaga kerja), sektor jasa-jasa

(739.448 tenaga kerja), Transportasi (231.825 tenaga kerja),

Pertambangan dan Penggalian (45.658 tenaga kerja), Konstruksi (42.691

tenaga kerja), Keuangan (35.653 tenaga kerja ) serta Listrik, Gas dan Air

(28 tenaga kerja ).

16. Penanaman modal

Pada bidang Penanaman Modal, fakta menunjukkan bahwa Jawa

Timur merupakan wilayah investasi yang menarik bagi investor, hal ini

ditunjukkan dengan adanya peningkatan jumlah investor dan nilai

investasi. Hal ini merupakan salah satu indikasi juga bahwa Jawa Timur

merupakan wilayah yang kondusif secara sosial-politik. Selain itu investasi

adalah salah satu instrumen untuk terbukanya lapangan pekerjaan dan

katalisator pertumbuhan perekonomian.

Page 102: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 178

Tabel 2.135 Nilai ICOR Jawa Timur

Tahun 2009-2012

Tahun ICOR

2009 3,59

2010 3,28

2011 3,01

2012 2,92 Sumber :BPS Provinsi Jawa Timur

16.1. Perkembangan ICOR

Selama kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, hasil penghitungan

ICOR tahun 2009 mencapai angka 3,59. Sementara dari tahun 2010

sampai tahun 2011 masing-masing angka ICOR sebesar 3,28 dan 3,01.

Sedangkan pada tahun 2012 ICOR Jawa Timur mencapai 2,92. Secara

umum ICOR negara-negara sedang berkembang berkisar antara 2,0

sampai 5,0. Angka tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata investasi

yang ditanamkan di Jawa Timur cukup efisien.

Pada tahun 2012 angka ICOR Jawa Timur sebesar 2,92, artinya

untuk mendapatkan tambahan output sebesar 1 unit diperlukan investasi

sekitar 2,92 unit. Dibandingkan dengan ICOR tahun sebelumnya yang

mencapai 3,01, maka dapat dikatakan bahwa setiap penambahan 1 unit

output memerlukan investasi sebesar kurang lebih 3,01 unit. Pernyataan di

atas dapat diartikan untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar 1 milyar

rupiah pada tahun 2011 diperlukan investasi sebesar 3,01 milyar rupiah.

Sedangkan untuk meningkatkan PDRB ADHK sebesar 1 milyar rupiah pada

tahun 2012 diperlukan investasi sebesar 2,92 milyar rupiah. Hal ini

merupakan indikasi efisiensi permodalan Jawa Timur cukup tinggi.

16.2. Kinerja Penanaman Modal

Kinerja penanaman modal di Jawa Timur menunjukkan hasil yang

bagus. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan nilai realisasi investasi baik

Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing

(PMA) sebagaimana tersaji di Tabel 2.xxx. Realisasi PMDN pada tahun 2009

sebesar 4,29 trilyun rupiah meningkat sebesar 54,32 persen dibandingkan

realisasi pada tahun 2008. Peningkatan nilai realisasi tersebut berlanjut

sampai dengan tahun 2013 yang mencapai 34,85 trilyun rupiah.

Kondisi serupa juga terjadi pada realisasi PMA meskipun pada tahun

2009 terjadi perlambatan dibandingkan tahun 2008. Pada tahun 2010

realisasi PMA tumbuh cepat dari 3,8 trilyun rupiah menjadi 16,73 trilyun

Page 103: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 179

atau meningkat sebesar 340,26%. Pertumbuhan PMA terus berlanjut

sampai dengan tahun 2013 hingga mencapai 33,63 trilyun rupiah.

Tabel 2.136

Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Realisasi Investasi

Tahun 2009 – 2013

Tahun PMDN PMA

Nilai (trilyun rupiah)

Pertumbuhan (%)

Nilai (trilyun rupiah)

Pertumbuhan (%)

2009 4,29 54,32 3,8 -7,77

2010 9,59 123,54 16,73 340,26

2011 20,33 111,99 20,07 19,96

2012 28,73 41,32 25,13 25,21

2013 34,85 21,30 33,63 33,82

Sumber: Badan Penanaman Modal

Persetujuan izin prinsip menunjukkan perkembangan yang fluktuatif,

perkembangan persetujuan izin prinsip disajikan pada Tabel 2.xxx. Selama

kurun waktu 2009-2010 izin prinsip PMDN menunjukkan pertumbuhan

yang relatif cepat dari 25,41 trilyun rupiah menjadi 41,01 trilyun rupiah,

namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 26,23 trilyun

rupiah kemudian naik lagi menjadi 46,31 trilyun rupiah dan kembali

menurun menjadi 38,95 trilyun rupiah pada tahun 2013.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dengan perkembangan izin prinsip

PMA, mengalami peningkatan yang signifikan pada kurun waktu 2010-2011

dari 18,45 trilyun rupiah menjadi 44,68 trilyun rupiah atau meningkat

142,17%. Peningkatan tersebut tidak berlanjut pada tahun 2012, bahkan

terjadi penurunan yang cukup tajam menjadi 30,4 trilyun rupiah. Pada

tahun 2013 persetujuan izin prinsip PMA meningkat tinggi menjadi 210,8

trilyun rupiah.

Tabel 2.137

Perkembangan Nilai dan Pertumbuhan Izin Prinsip Investasi

Tahun 2009 – 2013

Tahun PMDN PMA

Nilai (trilyun rupiah)

Pertumbuhan (%)

Nilai (trilyun rupiah)

Pertumbuhan (%)

2009 25,41 27,62 14,05 -39,39

2010 41,01 61,39 18,45 31,32

2011 26,23 -36,04 44,68 142,17

2012 46,31 76,55 30,4 -31,96

Page 104: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 180

2013 38,95 -15,89 210,8 593,42

Sumber: Badan Penanaman Modal

Berdasarkan data realisasi investasi dan persetujuan ijin prinsip

menunjukkan adanya lag investasi yang cukup besar. Pada tahun 2009 ijin

prinsip PMDN yang disetujui sebesar 25,41 trilyun rupiah namun yang

melakukan realisasi hanya 4,29 trilyun rupiah. Kondisi yang sama terjadi

pada PMA, total ijin prinsip yang dikabulkan sebesar 14,05 trilyun rupiah

sedangkan realisasinya hanya 3,8 trilyun rupiah.

17. Kebudayaan

Di bidang kebudayaan, capaian pada perhatian pemerintah terhadap

nilai-nilai budaya semakin baik, yaitu dengan adanya event-event yang

terus meningkat dari tahun ke tahun. Begitu juga dengan bidang

kepemudaan dan olahraga, yang ditunjukkan dengan jumlah organisasi

keolahragaan dan jumlah kegiatan kepemudaan menunjukkan

perkembangan yang cukup baik.

17.1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Selama 4 tahun terakhir (2009-2012) event festival seni dan budaya

menunjukkan berkembangkan yang menggembirakan.Pada tahun 2009,

event festival seni dan budaya sebanyak 132 event.Pada tahun 2012, event

tersebut hampir mendekati 4 kali lebih banyak dari pada penyelenggaraan

event seni dan budaya di tahun 2009. Semakin seringnya pelaksanaan

event tersebut akan memberikan ruang berkembangnya seni dan budaya

masyarakat, sehingga tidak akan mengalami kepunahan. Di samping itu

juga dapat mengeliminir tergerusnya budaya sendiri di tengah gencarnya

budaya asing yang masuk di dalam masyarakat

Tabel 2.138

Jumlah Festival Seni dan Budaya di Jawa Timur

Tahun 2009-2012

Uraian 2009 2010 2011 2012

Jumlah Penyelenggaraan

Festival seni dan budaya 194 220 866 756

Sumber: Kantor/Dinas Budpar Kab/Kota Se-Jawa Timur

Page 105: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 181

17.2. Sarana Penyelenggaraan Seni Dan Budaya

Kemajuan seni dan budaya di suatu daerah bergantung kepada

pemerintah dan masyarakat setempat. Penghargaan terhadap keberadaan

kesenian dan budaya oleh pemerintah khususnya dapat di lakukan dengan

penyelenggaraan event-event kesenian dan budaya.Perhatian pemerintah

tersebut tidak cukup hanya itu saja, tapi ketersediaan sarana

penyelenggaraan seni dan budaya perlu juga disiapkan atau bila perlu

memberikan bantuan kepada para kelompok seni.

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya dari tahun ke

tahun mengalami peningkatan mulai tahun 2009 – 2012. Pada tahun 2009

jumlah sarana sebanyak 159 dan pada tahun 2010 meningkat 3 sarana

atau menjadi 162 sarana. Pada tahun 2012, jumlah sarana mencapai 204

sarana atau turun 5 sarana selama setahun.Penurunan sarana ini terjadi di

Kabupaten Tulungagung dan Kota Blitar. Perkembangan sarana ini

terutama di wilayah Madiun, Kediri serta Kabupaten Lumajang. Ditilik dari

sejarah, daerah yang berkembang sarana penyelenggaraan festival seni

dan budaya merupakan daerah pusat kerajaan yang notabene juga sebagai

pusat perkembangan kebudayaan pada era dan jamannya.

Tabel 2.139

Jumlah Sarana Seni dan Budaya di Jawa Timur

Tahun 2009-2012

No Urian 2009 2010 2011 2012

1 Sarana penyelenggaraan seni

dan budaya 159 162 209 204

Sumber: Kantor/Dinas Budpar Kab/KotaSe-Jawa Timur

17.3. Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Yang Dilestarikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, cagar budaya

adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya,

bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya dan

kawasan cagar budaya di darat dan air yang perlu dilestarikan

keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu

pengetahuan, pendidikan dan melalui proses penetapan. Keberadaan

benda , situs dan kawasan cagar budaya perlu mendapat perhatian baik

oleh pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu keperdulian

terhadap cagar budaya senantiasa dikembangkan agar rasa memiliki dan

memelihara keberadaannya dapat memberikan konstribusi bagi kelestarian

cagar budaya itu sendiri. Pada tahun 2009 situs dan cagar budaya yang

dilestarikan mencapai 77,75 persen dari kondisi eksisting yang ada.

Selanjutnya terus mengalami peningkatan selama kurun waktu 3 tahun

(2010-2012). Pada tahun 2010, pelestarian ini mengalami peningkatan

Page 106: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 182

2,18 persen poin dari tahun sebelumnya atau menjadi 79,94 persen.

Sementara itu pada tahun 2011 dan 2012, persentase pelestarian cagar

budaya tersebut sebesar 80,18 persen dan 80,51 persen. Angka 80,51

persen menunjukkan setiap 100 cagar budaya yang ada disuatu wilayah

sebanyak 80 cagar budaya sudah dilestarikan.

Tabel 2.140

Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya di Jawa Timur

Tahun 2009-2012

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1

Jml Benda Situs dan Kawasan

Cagar Budaya yang

dilestarikan

2.600 2.960 3.018 3.077

2 Jumlah Benda Situs dan

kawasan yang dimiliki Daerah 3.344 3.703 3.764 3.822

3

Persentase Benda Situs dan

Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan

77,75 79,94 80,18 80,51

Sumber: Dinas/Kantor Budpar Kab/Kota Se Jawa Timur

18. Kepemudaan Dan Olah Raga

18.1. Jumlah Organisasi Pemuda

Peran serta pemuda dalam pembangunan dapat teraktualisasi

dengan berbagai ragam baik pada bidang olah raga, akademik maupun

perkumpulan. Perkumpulan pemuda yang terbentuk dalam masyarakat

biasanya membangun suatu komunitas dalam bentuk organisasi pemuda.

Berdasarkan data pada instansi yang membidangi kepemudaan

(Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur) tercatat organisasi kepemudaan pada

tahun 2011 sebanyak 66 organisasi yang telah memiliki kantor perwakilan

di Surabaya. Sedangkan data dari Bakesbangpol lingkup Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota terdapat sebanyak 785 organisasi kepemudaan di

tahun 2011 dan menjadi 817 organisasi kepemudaan di tahun 2012,

mengalami kenaikan sebanyak 32 organisasi kepemudaan.

18.2. Jumlah Organisasi Olahraga

Di Indonesia, tercatat sekitar 50 organisasi induk cabang olahraga

yang diakui oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Berdasarkan

data dari KONI Jawa Timur, pada tahun 2010 sampai tahun 2012 terdapat

sekitar 43 cabang organisasi olahraga di Jawa Timur, meskipun ada

beberapa cabang organisasi olah raga yang mengalami pengembangan

sampai menjadi 54 sub cabang olah raga. Keberadaan cabang organisasi

Page 107: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 183

tersebut di setiap kabupaten/kota tidak sama, karena sangat tergantung

pada eksistensi olahraga tersebut pada tiap daerah.

Berdasarkan data yang dihimpun dari instansi terkait di Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota, jumlah organisasi olahraga pada tahun 2011

organisasi olah raga sekitar 2.297 yang tersebar pada 19 Kabupaten/Kota

di Jawa Timur, sedangkan data pada tahun 2012 sebanyak 1.131 yang

tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

18.3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Guna meningkatkan partisipasi dan peran pemuda dalam

pembangunan harus didukung oleh ketersediaan anggaran dan sarana-

prasarana kepemudaan, penghargaan kepemudaan serta optimalisasi

manajemen organisasi kepemudaan dalam rangka penyadaran,

pemberdayaan, pengembangan, kepemimpinan, pengembangan

kewirausahaan dan pengembangan kepeloporan pemuda, yang

keseluruhannya merupakan kegiatan kepemudaan yang dilakukan pemuda

dalam mengisi pembangunan.

Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten/Kota jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2010 sebanyak

144 kegiatan dan tahun 2011 menjadi 149, sedangkan pada tahun 2012

sebanyak 167 kegiatan. Meskipun kenaikan kegiatan kepemudaan dari

tahun 2010 sampai tahun 2012 tidak begitu besar, namun hal ini

menunjukkan bahwa melalui kegiatan kepemudaan yang positif, pemuda

sudah menunjukkan dukungan dalam proses pembangunan melalui

kegiatan yang dilakukannya.

18.4. Lapangan Olahraga

Fasilitas olahraga secara keseluruhan mencakup fasilitas fisik dan

fasilitas non fisik. Fasilitas olahraga secara fisik mencakup prasarana dan

sarana fisik antara lain berupa stadion, gelanggang dan lapangan olahraga.

Sedangkan fasilitas olahraga non fisik mencakup prasarana dan sarana non

fisik seperti sasana/perkumpulan olahraga, tenaga pelatih dan guru

olahraga.

Perkembangan jumlah fasilitas fisik untuk olahraga berupa lapangan

olahraga pada suatu lingkungan masyarakat pada umumnya sangat

dipengaruhi oleh perkembangan sosial-ekonomi masyarakat yang

bersangkutan. Berdasarkan data dari Dinas Pemuda dan Olah Raga

Kabupaten/Kota jumlah lapangan olah raga pada tahun 2010 sebanyak

2268, pada tahun 2011 sebanyak 3812 meningkat sebanyak 1544

Page 108: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 184

sedangkan pada tahun 2012 sebanyak 4660, kenaikannya menurun jika

dibandingkan tahun 2010-2011.

19. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, Dan Persandian

Bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi

keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian

menunjukkan peningkatan. Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000

penduduk meningkat dari 1,15 tahun 2008 menjadi 1,22 di tahun 2012,

sedangkan jumlah linmas per 10.000 penduduk juga mengalami

peningkatan dari 68,84 di tahun 2008 menjadi 67,36 di tahun 2012.

19.1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

Polisi Pamong Praja, sejak didirikannya pada tahun 1950 sampai

saat ini telah mengemban tugas pelayanan penyelenggaraan keamanan

dan ketertiban masyarakat.

Gambar 2.57

Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Jawa Timur Tahun 2009-2012

Sumber : Bakesbangpol Kab/Kota Se Jatim

Catatan : *) Angka Sementara (data dari 34 Kab/Kota)

Berdasarkan data dari Bakesbangpol di 34 Kabupaten/Kota Se Jawa

Timur, rasio polisi pamong praja pada tahun 2012 per 10.000 penduduk

sebesar 1,24 atau dengan kata lain dalam 100.000 penduduk terdapat

sekitar 12 orang Satpol PP yang bertugas menjaga keamanan dan

ketertiban umum. Angka rasio ini terlihat sangat kecil bila dibandingkan

dengan tugas yang diemban sangatlah berat.

19.2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Perlindungan Masyarakat (Linmas) seringkali hanya dikaitkan

dengan fungsi linmas dalam masyarakat yang lebih dikenal dengan

Pertahanan Sipil atau Hansip.

Page 109: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 185

Gambar 2.58

Rasio Jumlah Linmas di Jawa TimurTahun 2009-2012

Sumber : Bakesbangpol Kab/Kota Se Jatim

Catatan : *) Angka Sementara (data dari 32 Kab/Kota)

Berkaitan dengan fungsi dalam membantu memelihara keamanan,

ketentraman dan ketertiban masyarakat maka satlinmas menjadi

pendukung utama pihak kepolisian atau malah menjadi garda terdepan

dalam tata kehidupan masyarakat secara umum baik di desa maupun di

perkotaan.

Data dari Bakesbangpol di 32 Kab/Kota Se Jawa Timur menunjukkan

rasio jumlah Linmas per 10.000 penduduk pada tahun 2012 sebesar 77,34.

Angka tersebut berarti sekitar 77 orang Linmas bertugas membantu

memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban umum untuk 10.000

penduduk dalam suatu wilayah.

19.3. Rasio Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan

Menjaga keamanan lingkungan merupakan tanggung jawab

bersama setiap warga negara. Partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan

lingkungan diwujudkan dalam bentuk Sistem Keamanan Lingkungan

(Siskamling). Pengertian siskamling secara umum adalah suatu kegiatan

atau upaya untuk mencegah gangguan kamtibmas, yang dikembangkan

oleh Polri dengan membangkitkan kesadaran masyarakat untuk

berpartisipasi dan peduli serta meningkatkan kepekaan dan daya tangkal

masyarakat terhadap masalah keamanan dan ketertiban di lingkungannya

masing-masing.

Page 110: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 186

Gambar 2.59

Rasio Pos Siskamling di Jawa Timur Tahun 2009-2012

Sumber : Bakesbangpol Kab/Kota Se Jatim

Catatan : * ) Angka Sementara (data dari 19 Kab/Kota)

Berdasarkan data dari Bakesbangpol di 19 Kabupaten/ Kota Se Jawa

Timur, selama 5 tahun terakhir rasio jumlah Pos Siskamling terus

menunjukkan peningkatan. Seiiring dengan bertambahnya jumlah

penduduk, semakin banyak pula pemukiman penduduk yang memerlukan

pos siskamling untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayahnya.

Pada tahun 2012 rasio jumlah pos siskamling per jumlah desa adalah

sebesar 5,34. Hal ini berarti di setiap desa di Jawa Timur terdapat sekitar 5

Pos Siskamling.

19.4. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

bertujuan untuk mewujudkan Jatim kondusif, melalui pemantauan kegiatan

orang asing, NGO dan lembaga asing yang ada di Jawa Timur,

mengoptimalkan jaringan informasi konflik, dengan meningkatkan peran

Kominda dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

Provinsi Jawa Timur bertekat mewujudkan Jawa Timur dalam

suasana kondusif yang mendukung proses penguatan persatuan dan

kesatuan bangsa serta mendorong proses peningkatan pemahaman

mengenai hak-hak azasi manusia dan demokrasi dengan upaya membina

rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui perwujudan sistem dan iklim

kehidupan masyarakat yang demokratis dan berwawasan kebangsaan,

serta melalui pembinaan hubungan antar golongan, antar agama,

kelompok dan lembaga kemasyarakatan yang ada. Meskipun tidak

dipungkiri bahwa masih ada beberapa hal yang perlu dituntaskan agar

tidak sampai mengganggu implementasi kebebasan berekspresi, seperti

Page 111: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 187

adanya kelompok yang melakukan kekerasan untuk mencapai suatu

keinginannya. Namun demikian masih ada beberapa kendala, antara lain

sebagai berikut :

a. Konflik berbasis sara : Konflik horizontal internal dan antar pemeluk

agama, seperti antara penganut faham Sunni dengan syah dan

ahmadiyah serta konflik pendirian gereja.

b. Kejadian anarkhis yang sering dilakukan oleh massa unjuk rasa, adalah

anarkhisme non pisik, seperti penghinaan terhadap lambang/simbul

pemerintah atau negara. Sedangkan tindakan anarkhisme secara pisik

seperti perusakan terhadap fasilitas umum dan perkantoran tidak

banyak terjadi.

Kasus pembakaran bangunan rumah dan fasilitas tempat pendidikan milik

kelompok syiah di Dusun Nang Kernang, Desa Karang Gayam, Kec. Omben,

Sampang, Madura.

19.5. Kemiskinan

Pembangunan adalah proses mewujudkan masyarakat yang

sejahtera, adil dan merata. Tingkat kesejahteraan secara ekonomi

ditunjukkan dengan meningkatnya kemakmuran masyarakat yang akan

berkorelasi dengan tingkat konsumsi sebagai akibat meningkatnya

pendapatan masyarakat. Berbagai upaya telah ditempuh pemerintah untuk

meningkatkan taraf kesejahteraan penduduknya baik dari segikinerja

perekonomiannya maupun penciptaan pemerataan kue pembangunan.

Upaya tersebut diantaranya mengurangi penduduk miskin dengan

meningkatkan tingkat kesejahteraannya.

Gambar 2.60

Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di Jawa Timur

Tahun 2009 – 2012

Page 112: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 188

Jumlah

Penduduk

Miskin

p0 p1 p2 GKGK

Rp/Kap/BlnP0 %

Penduduk

Miskin (000)

GK

Rp/Kap/BlnP0 %

Penduduk

Miskin (000)

3501 Pacitan 98,747 18.13 2.59 0.59 193,180 177,300 19.50 105,372 162,568 19.01 102,932

3502 Ponorogo 105,867 12.29 1.52 0.29 210,411 193,047 13.22 113,002 177,006 14.63 127,514

3503 Trenggalek 101,183 14.90 2.64 0.70 214,312 195,444 15.98 107,764 179,204 18.27 119,593

3504 Tulungagung 98,747 9.90 1.31 0.26 234,806 214,362 10.64 105,272 196,550 10.60 101,953

3505 Blitar 126,947 11.29 1.63 0.35 210,254 192,514 12.14 135,415 176,518 13.19 13,676

3506 Kediri 218,105 14.44 2.10 0.49 218,865 200,237 15.52 232,585 182,474 17.05 239,885

3507 Malang 287,434 11.67 1.66 0.35 215,605 197,129 12.54 306,347 180,749 13.57 318,948

3508 Lumajang 131,912 13.01 1.57 0.31 202,773 185,321 13.98 140,713 168,586 15.83 157,756

3509 Jember 292,119 12.44 1.72 0.38 226,546 202,010 13.27 311,376 183,768 15.43 348,068

3510 Banyuwangi 164,047 10.47 1.30 0.27 240,315 220,031 11.25 174,916 200,161 12.16 18,098

3511 Bondowoso 123,574 16.66 2.30 0.56 251,426 229,746 17.89 131,742 208,999 20.18 13,865

3512 Situbondo 98,560 15.11 2.17 0.49 211,262 192,862 16.23 105,081 175,446 15.99 96,818

3513 Probolinggo 259,234 23.48 4.00 0.98 280,101 255,757 25.22 276,255 225,151 27.69 280,103

3514 Pasuruan 186,720 12.26 1.82 0.42 238,640 218,432 13.18 198,968 200,282 15.58 219,371

3515 Sidoarjo 136,316 6.97 0.81 0.16 277,776 248,856 7.45 144,912 228,178 6.91 120,862

3516 Mojokerto 117,484 11.38 1.35 0.29 240,502 220,066 12.23 125,128 201,780 13.24 130,132

3517 Jombang 155,990 12.88 1.95 0.48 251,704 229,976 13.84 166,247 210,867 14.46 182,493

3518 Nganjuk 142,124 13.88 1.83 0.41 253,819 232,275 14.91 151,508 211,670 17.22 167,295

3519 Madiun 95,843 14.37 2.30 0.57 224,713 205,905 15.45 102,164 187,639 16.97 105,654

3520 Magetan 75,044 12.01 1.44 0.26 221,951 203,323 12.95 80,236 185,286 13.97 84,738

3521 Ngawi 137,838 16.74 2.34 0.52 208,220 191,152 18.26 149,124 174,195 19.01 154,127

3522 Bojonegoro 212,859 17.47 2.96 0.75 230,397 211,213 18.78 227,004 192,476 21.27 262,037

3523 Tuban 211,547 18.78 2.26 0.40 225,731 206,635 20.19 225,497 188,304 23.01 240,979

3524 Lamongan 206,675 17.41 2.07 0.45 242,441 221,413 18.70 220,544 201,771 20.47 235,926

3525 Gresik 181,661 15.33 2.65 0.61 285,519 258,503 16.42 193,341 235,399 19.14 225,774

3526 Bangkalan 239,466 26.22 4.00 0.94 251,599 228,235 28.12 255,102 207,836 30.45 287,648

3527 Sampang 267,479 30.21 5.24 1.37 229,414 209,898 32.47 288,710 191,138 31.94 285,017

3528 Pamekasan 167,889 20.94 3.77 0.99 225,878 205,494 22.48 178,741 187,128 24.32 200,983

3529 Sumenep 242,508 23.10 2.95 0.56 225,096 205,556 24.61 256,419 187,184 26.89 264,978

3571 Kota Kediri 23,328 8.63 1.57 0.45 288,876 267,936 9.31 24,886 244,167 10.41 27,518

3572 Kota Blitar 9,462 7.12 1.31 0.38 257,685 232,945 7.63 10,069 213,589 7.56 9,779

3573 Kota Malang 45,439 5.50 0.73 0.17 302,103 274,863 5.90 48,356 252,024 5.58 44,366

3574 Kota Probolinggo 38,787 17.74 3.64 1.07 425,583 386,711 19.03 41,297 340,435 21.06 47,079

3575 Kota Pasuruan 15,740 8.39 0.99 0.19 269,543 244,435 9.00 16,712 224,124 9.34 15,756

3576 Kota Mojokerto 8,338 6.89 1.12 0.30 266,978 244,778 7.42 8,898 224,439 7.19 7,892

3577 Kota Madiun 9,744 5.66 0.71 0.13 260,179 241,503 6.11 10,431 220,079 5.93 10,316

3578 Kota Surabaya 183,347 6.58 1.07 0.26 310,074 282,586 7.07 149,484 255,875 6.72 171,214

3579 Kota Batu 9,088 4.74 0.52 0.10 280,330 252,890 5.11 9,683 231,877 4.81 8,842

35 JAWA TIMUR 5,227,190 13.85 2.02 0.46 227,602 199,327 15.26 5,529,301 188,317 16.22 5,860,736

Kabupaten/ Kota

Sep-11 Kemiskinan Tahun 2009Kemiskinan Tahun 2010

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Pada September 2011 s.d. September 2012, persentase penduduk

miskin Jawa Timur turun sebesar 0,77 poin persen atau menjadi 13,08

persen pada Tahun 2012. Selama satu semester (Maret 2012 s.d.

September 2012), persentase penduduk miskin mengalami penurunan

sebesar 0,32 poin persen. Penurunan selama setahun tersebut

menunjukkan penduduk miskin pada tahun 2011 sebanyak 5.070,98 ribu

jiwa menjadi sebanyak 4.960,54 ribu jiwa pada tahun 2012 atau turun

sebesar 110,44 ribu jiwa. Kondisi ini berlanjut pada tahun 2013 (Maret),

dimana penduduk miskin menurun menjadi 12,55 persen atau sebanyak

4.771,26 ribu jiwa. Penurunan penduduk miskin ini sebagai dampak dari

upaya pemerintah dan masyarakat untuk mengurangi efek pembangunan

yaitu terjadi kesenjangan kesejahteraan.

Tabel 2.141

Karakteristik Kemisikinan Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi

Jawa Timur

Page 113: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 189

Sumber : BPS (Susenas, September 2011)

Catatan : yang diblok adalah daerah “Tapal Kuda”

19.6. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Pelayanan prima merupakan tugas utama yang hakiki dari sosok

aparatur pemerintah selaku abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini

sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yang

meliputi 4 (empat) aspek pelayanan pokok aparatur terhadap masyarakat,

yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan

bangsa dan melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan

kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh aparatur

pemerintah dalam berbagai sektor pelayanan terutama yang menyangkut

pemenuhan kebutuhan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar masih dirasakan

belum sesuai dengan tuntutan dan harapan masyarakat. Hal ini bisa

diketahui antara lain dari banyaknya pengaduan, keluhan yang

disampaikan oleh masyarakat melalui media masa maupun langsung

kepada unit pelayanan, baik menyangkut sistem dan prosedur pelayanan

yang masih berbelit-belit, tidak transparan, kurang informatif, kurang

akomodatif dan kurang konsisten sehingga tida menjamin kepastian

(hukum, waktu dan biaya) serta masih adanya praktek pungutan tidak

resmi. Sejalan dengan meningkatnya kesadaran berbangsa, bernegara dan

bermasyarakat serta adanya tuntutan reformasi penyelenggaraan

pemerintah dan pembangunan, pemenuhan untuk mendapatkan pelayanan

yang baik merupakan hak masyarakat dan sebaliknya bagi aparatur

berkewajiban memberikan pelayanan dan pengayoman kepada

masyarakat.

Tabel 2.142

Penanganan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat Di Jawa Timur

Tahun 2009-2012 (%)

Penanganan Penyelesaian

PengaduanMasyarakat(%)

2009 2010 2011 2012

40,64 57,36 50,59 80,42

Selama kurun waktu 2009-2012 banyaknya kasus pengaduan

masyarakat yang berhasil diselesaikan mengalami peningkatan yang cukup

signifikan. Semakin tinggi nilai persentase penanganan penyelesaian

pengaduan masyarakat berarti masyarakat semakin terlayani haknya oleh

aparatur negara sebagai penyelenggara pelayanan publik, dalam hal ini

Page 114: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 190

adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) di lingkungan

pemerintahan Provinsi Jawa Timur

19.7. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dimaksudkan untuk

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik sesuai kebutuhan dan harapan

masyarakat, dan jumlah unit pelayanan publik di Jawa Timur semakin

meningkat berkat partisipasi masyarakat, serta terwujudnya unit

pelayanan yang berprestasi, sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel 2.143

Capaian Kinerja Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Tahun 2009-2013

Indikator Kinerja Capaian kinerja Program

Satuan 2009 2010 2011 201

2

2013*)

1. % Unit pelayanan

Provinsi yang memiliki

SPP

%

54

63

71

85

88

2. % unit pelayanan

Pemerintah Kab./Kota yang

memiliki SPP

%

67

78

86

100

-

3. % SKPD yang melakukan

survey IKM

% 5 7 8 10 11

4. % Kab./Kota yang

melakukan survey IKM

% 9 10 12 16 20

5. % Kab./Kota yang telah

melaksanakan SPM

% 69 72 77 86 49

6. Jumlah unit pelayanan

percontohan Provinsi dan

Kab./Kota

Unit 11 13 16 20 22

CAPAIAN RATA-RATA 66,19

%

67,5

%

67% 66

%

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jatim

Ket : *) s/d Semester I Tahun 2013

Capaian Kinerja Peninngkatan Kualitas Pelayanan Publik pada tahun

2009 sebesar 66,19%, pada tahun 2010 sebesar 67,5%, pada tahun 2011

sebesar 67% dan pada tahun 2012 sebesar 66%. capaian kinerja

peningkatan kualitas pelayanan publik didukung dengan kegiatan

optimalisasi pelayanan publik. kegiatan optimalisasi pelayanan publik pada

tahun 2013 dilakukan dengan rapat evaluasi dan pelaksanaan SPM bidang

perhubungan dan bidang penanaman modal daerah provinsi jawa timur.

Page 115: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 191

19.8. Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan dimaksudkan untuk

terbentuknya kelembagaan yang efektif dan efisien, dan terwujudnya

penyempurnaan tatalaksana dan hubungan kerja antara Pemerintah Pusat,

Provinsi dan Kab./Kota, hal ini dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2.144

Capaian Kinerja Program Penataan Kelembagaan dan

Ketatalaksanaan Tahun 2009 - 2013

No Indikator

Kinerja

Capaian kinerja Program

Satuan 2009 2010 2011 2012 2013*)

1. % SKPD yang telah menyusun

SOP

% 30 40 45 53 60

2. % Kab/Kota yang telah

menyusun SOP

% 25 29 30 34 38

Capaian Rata-Rata 79,17% 86% 82,5% 86%

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jatim

Ket : *) s/d Semester I Tahun 2013

Capaian pelaksanaan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan

pada tahun 2009 sebesar 79,17%, pada tahun 2010 sebesar 86 %, pada

tahun 2011 sebesar 82,5% dan pada tahun 2012 sebesar 86%.

Meningkatnya SKPD Provinsi Jawa Timur yang telah menyusun SOP setiap

tahunnya diharapkan dapat menyempurnakan kelembagaan dan

ketatalaksanaan baik di tingkat provinsi maupun Kabupaten/Kota.

19.9. Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Untuk mengukur

keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut dapat dilihat dari

perkembangan capaian kinerja baik sebagai berikut :

Tabel 2.145

Capaian Kinerja Program Penerapan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik Tahun 2009 – 2013

No Indikator Kinerja Capaian kinerja Program

Satuan 2009 2010 2011 2012

1.

Jumlah Kelompok Budaya Kerja di Pemerintah Provinsi

KBK 105 116 135 162

2. Jumlah Kelompok Budaya Kerja

di Pemerintah Kab/Kota

KBK 180 210 240 290

3. % SKPD yang mengikuti Gelar % 14 15 18 20

Page 116: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 192

Budaya Kerja

4. % Kab/Kota yang mengikuti Gelar Budaya Kerja

% 46 55 62 76

Rata-Rata Capaian 79% 78% 78% 79%

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jatim

Ket : *) s/d Semester I Tahun 2013

Capaian Kinerja Penerapan Tatakelola pemerintahan yang baik pada

tahun 2009 sebesar 79%, pada tahun 2010 mencapai 78% dan pada tahun

2011 mencapai 78% meningkat pada tahun 2012 meningkat 79%.

Realisasi capaian target yang diharapkan masing-masing indikator

meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.146

Realisasi Program Penerapan Tatakelola Pemerintahan yang baik

Tahun 2010 - 2013

No Indikator Satuan Realisasi Program

2010 2011 2012

1. Jumlah Kelompok Budaya

Kerja di Pemerintah

Provinsi

KBK 116 135 162

2. Jumlah Kelompok Budaya

Kerja di Pemerintah

Kab/Kota

KBK 210 240 290

3. % SKPD yang mengikuti

Gelar Budaya Kerja

% 15 18 20

4. % Kab/Kota yang

mengikuti Gelar Budaya

Kerja

% 55 62 76

Sumber : Biro Organisasi Setda Prov. Jatim

Ket : *) s/d Semester I Tahun 2013

Jumlah kelompok budaya kerja di pemerintah provinsi pada tahun

2010 mencapai 116 KBK meningkat 135 KBK dan meningkat 162 KBK.

Indikator Kelompok Budaya Kerja di Pemerintah Kab/Kota pada tahun

2010 mencapai 210 KBK, pada tahun 2011 meningkat 240 KBK, dan pada

tahun 2012 menjadi 290 KBK. Indikator % SKPD yang mengikuti Gelar

Budaya Kerja pada tahun 2010 hingga 2012 meningkat setiap tahunnya

yakni 15 SKPD pada tahun 2010, 18 SKPD pada tahun 2011, 20 SKPD pada

tahun 2012. Hal yang sama juga meningkat pada indikator % Kab/Kota

yang mengikuti Gelar Budaya Kerja yakni 55% Kab/Kota pada tahun 2010,

62% Kab/Kota pada tahun 2011 dan 76% Kab/Kota pada tahun 2012.

Namun demikian ada permasalahan yaitu tidak seluruh Kab/Kota

mengikutkan KBK (Kelompok Budaya Kerja) nya pada acara Gelar Budaya

Page 117: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 193

Kerja, karena anggaran yang terbatas, dengan demikian perlu adanya

petunjuk pelaksanaan agar di tahun-tahun mendatang Kab/Kota

menganggarkan, agar masing-masing Kab/Kota dapat mengevaluasi

prestasi KBK-nya.

19.10. Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Dalam rangka mendukung reformasi birokrasi diperlukan

peningkatan kualitas SDM Aparatur yang professional dalam arti memiliki

pengetahuan dan keterampilan yang baik, disiplin atau taat pada ketentuan

yang berlaku, serta berdedikasi tinggi yaitu bertangggungjawab atas tugas

dan tanggungjawabnya, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil di Provinsi

Jawa Timur mampu melaksanakan tugas yang diberikan.

Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur

untuk meningkatkan kualitas SDM Aparatur agar pengetahuan,

keterampilan, keahlian, disiplin dan perilaku kerja produktif Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih baik, hal ini dapat

dilihat dalam table Adapun jumlah sebagai berikut:

Tabel 2.147

Capaian Kinerja Program Pembinaan dan Pengembangan Pegawai

Tahun 2009 – 2012

Uraian

Capaian Kinerja

Program

Satuan 2009 2010 2011 2012

Jumlah peserta

bintek/sosialisasi yang

mampu menyusun formasi

pegawai yang tepat.

Org 98 98 98 98

Jumlah peserta IHT yang

lulus

Org 60 60 77 0

Jumlah peserta Waspim yang

lulus

Org 25 40 40 0

Jumlah peserta yang lulus

ujian dinas/penyesuian

Org 340 345 347 188

Jumlah PNS yang mendapat

fasilitasi tugas belajar S1,

S2, S3

Org 17 18 21 16

Jumlah PNS yang yang

disulkan dan lulus diklat pim

II, III, IV

Org 86 86 90 0

Jumlah penetapan

pelanggaran hukuman

disiplin pegawai

SK 8 8 12 11

Page 118: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 194

Jumlah penetapan

pelanggaran pidana di

Provinsi

SK 30 23 7 6

JUmlah penetapan

pelanggaran pidana di

Kab/Kota

SK 10 6 14 9

Jumlah penetapan

pemberian ijin perceraian

SK 20 14 5 22

Jumlah surat penolakan

perceraian

srt 2 4 3 3

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Indikator kinerja jumlah peserta bintek/sosialiasi/diklat yang mampu

menyusun formasi pegawai pada tahun 2009 s/d 2012, target yang

ditetapkan tercapai 100%, artinya diharapkan setiap SKPD di lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Timur mampu menyusun formasi pegawai

dengan benar sesuai dengan ketentuan.

Adapun Hasil-hasil program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur sebagamana tabel berikut:

Tabel 2.148

Hasil Program Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Tahun 2009 - 2013

Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 Ket

Diklatpim II 0 26 10 0 4

Diklatpim III 29 30 40 0 80

Diklatpim IV 0 30 40 0 160

Tugas Belajar 21 20 15 15 20

Inhouse Training 68 116 77 11 0

Izin belajar 3 160 550 301

Wawasan Kepemimpinan 78 40 40 0 0

Ujian Penyesuaian Ijazah 75 107 351 182 175

Seleksi Pangkat III/d ke IV/a 0 0 0 96 64

Ujian Dinas 325 231 193 188 125

Fasilitasi Penerimaan Calon Praja IPDN 100 100 83 109 0

Seleksi CPNS

1. Pendaftar On-line 14.459 25.000 0 22.425 0

2. Pendaftar yang mengirim berkas

lamaran 6.757 17.015 0 14.380 0

Page 119: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 195

Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012 2013 Ket

3. Pendaftar yang memenuhi syarat 5.809 14.702 0 10.304 0

4. Lulus 213 383 0 114 0

5. Formasi yang ditetapkan 266 395 0 148 0

Ket : *) = Rekruitmen Tahun 2010, dengan berlakunya moratorium maka 2011 tidak ada rekruitmen CPNS.

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.149

Jumlah Kebutuhan PNS Di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

No. Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

1. Kebutuhan PNS 30.767 30.767 30.767 33.141 33.141

2. Jumlah PNS 23.371 23.230 22.425 21.092 20.795

3. Kekurangan PNS 7.396 7.537 8.341 12.049 12.346

Sumber data : Simpeg BKD Provinsi Jawa Timur

Tabel 2.150

Page 120: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 196

JUMLAH KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN PNSBERDASARKAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN PNS PADA JABATAN TERTENTU

Nama Satuan Organisasi/SKPDKebutuhan PNS Bezetting

Selisih Kebth dg

Bezeting

Selisih Kebth

Tenaga. KesT. Kes Non T Kes Jumlah T. Kes Non T Kes Jumlah

a. Rumah Sakit Umum Daerah RSUD

RSUD Dr. SOETOMO 2.168 1.495 3.663 1.551 1.544 3.095 (568) (139)

RSUD Dr. SYAIFUL ANWAR 1.403 750 2.153 868 678 1.546 (607) (822)

RSUD Dr. SOEDONO 692 289 981 454 212 666 (315) (191)

RSUD HAJI 659 415 1.074 356 306 662 (412) (289)

b. Rumah Sakit Khusus Daerah RSKD

RS JIWA MENUR 141 240 381 118 216 334 (47) (2)

BP4 SURABAYA 90 38 128 78 30 108 (20) (15)

RS KUSTA KEDIRI 75 28 103 35 30 65 (38) (58)

RS PARU BATU 105 47 152 78 53 131 (21) (15)

RS PARU JEMBER 122 58 180 58 29 87 (93) (35)

BKMM Surabaya 43 34 77 25 37 62 (15) (29)

RS KUSTA SUMBER GLAGAH 121 31 152 67 27 94 (58) 13

RS PARU DUNGUS 75 52 127 37 17 54 (73) (17)

BP4 MADIUN 25 17 42 20 8 28 (14) (34)

BP4 PAMEKASAN 51 23 74 23 16 39 (35) (31)

JUMLAH 5.770 3.517 9.287 3.768 3.203 6.971 (2.316) (1.664)

Kekurangan Tenaga Kesehatan = 5.770 - 3.768 = 2.002 PNS

Kekurangan tenaga non kesehatan = 3.517 – 3.203 = 314 PNS

Tabel 2.151

Kegiatan Penanganan Pemrosesan Pelanggaran Kepegawaian Tahun 2009 – 2013

No Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

1. Penjatuhan

Hukuman PNS

Pelanggaran

Disiplin PNS :

1. Ringan 0 0 0 0 2

2. Sedang 7 0 4 4 3

3. Berat 4 8 7 7 11

Pelanggaran

Pidana

PNSD Provinsi

Jawa Timur :

1. Kriminal 0 3 2 3 2

2. Penyalahgunaan

jabatan/wewenang 0 0 0 0 0

3. Korupsi 0 0 15 2 1

Page 121: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 197

No Uraian Tahun

2009 2010 2011 2012 2013

4. Narkoba 0 1 1 1 1

PNSD

Kabupaten/Kota :

1. Kriminal 0 2 0 4 1

2. Penyalahgunaan

jabatan/wewenang 0 0 0 0 0

3. Korupsi 0 1 14 4 2

4. Narkoba 0 1 0 1 0

2. Usul Pertimbangan

:

1. BAPEK 0 0 0 1 0

2. Inspektorat 0 26 33 27 17

3. Perceraian

1. Pemberian izin

perceraian 20 14 5 22 8

2. Penolakan izin

perceraian 2 4 3 3 1

4. Konseling PNS 0 0 17 7 0

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

19.11. Penyempurnaan dan Penguatan Kelembagaan Demokrasi

Bertujuan mewujudkan pemerintahan yang bersih, professional,

responsif, dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan

dan pembangunan. Secara keseluruhan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas

Kembagaan Pemerintah Daerah dapat disampaikan sebagai berikut :

– Fasilitasi Desk Pilkada dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Daerah.

– Fasilitasi Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program tersebu dapat dilihat dari

perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.152

Capaian Kinerja Kegiatan Pelaksanaan Pilkada dan Pelatikan

Tahun 2009-2013

Uraian Capaian Kinerja Program

Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 *)

Pelaksanaan Pilkada Kab/Kota 3 18 - 5 9

Pelantikan Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah Kab/Kota 3 18 - 1 7

Sumber : Biro Adm. Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim

Ket : *) s/d Semester I Tahun 2013

Page 122: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 198

Pemilihan Kepala Daerah selama tahunyang belum 2009 s/d

semester I 2013 telah difasilitasi pelaksanaannya sebanyak 35 Kabupaten/

Kota, sedangkan kepala daerah yang sudah difasilitasi pelantikannyas

sebanya 29 Kabupaten/Kota. Untuk Kepala Daerah yang belum dilantik

sebanyak 7 Kabupaten/kota antara lain Kabupaten Bondoeoso, Jombang,

Lumajang, Madiun, Magetan serta Kota Malang dan Mojokerto.

19.12. Peningkatan Kapasitas Kembagaan Pemerintah Daerah

Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah bertujuan untuk

mengkoordinasikan, mensinkronkan, serta mengevaluasi penyelenggaraan

pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Secara keseluruhan hasil

Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Kembagaan Pemerintah Daerah dapat

disampaikan sebagai berikut :

– Fasilitasi Pengembangan Administrasi Pemerintahan Desa

– Pembinaan dan Monitoring Penyelenggaraan Pemdes/ Kelurahan se Jatim

– Pembekalan/Bintek Kepala Desa/BPD

– Fasilitasi Penanganan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Jalan Tol Trans

– Pelaksanaan Hari Jadi Provinsi Jawa Timur dan Peringatan Hari Otonomi

Daerah

– Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) baik

Provinsi maupun Kabupaten/Kota

– Evaluasi Pelaksaan Otonomi Daerah dan Fasilitasi Penyelesaiaan P3D,

Penyerahan Urusan Pemerintah kepada daerah

– Fasilitasi Penggantian Antar Waktu Pimpinan/Anggota DPRD Propinsi dan

DPRD Kabupaten/Kota

– Fasilitasi penyusunan Data Administrasi Wilayah, Kode Daerah dan

Toponimi bagi Kabupaten/Kota

– Fasilitasi pelaksanaan e-KTP se Jawa Timur

– Pembinaan Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Ukuran keberhasilan dari pelaksanaan program tersebut dapat

dilihat dari perkembangan capaian kinerja program sebagai berikut:

Tabel 2.153

Capaian Kinerja Bantuan Keuangan Desa (BKD)

Tahun 2009-2013

URAIAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM

SATUAN 2009 2010 2011 2012 2013 *)

Alokasi BKD Desa - 1.550 1.350 1.250 1.250

Realisasi BKD Desa - 1.550 1.308 1.248 250

% Kinerja Desa - 100 96,88 99,84 20

Sumber : Biro Adm. Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim

Page 123: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 199

Ket : *) s/d Semester I Tahun 2013

Kegiatan Bantuan Keuangan Desa mulai dilaksanakan pada tahun

2010 yang bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan

prasarana dan sarana desa. Untuk tahun 2010 BKD diberikan kepada 1.550

desa, sedangkan tahun 2011 dari rencana alokasi 1.350 desa terealisasi

1.308 desa. Hal ini disebabkan untuk alokasi kabupaten Gresik sebanyak 42

desa minta ditangguhkan pelaksanaannya. Untuk tahun 2012 terealisasi

1.248 desa dari 1.250 desa yang direncanakan, hal ini disebakan adanya

masalah administrasi dari 2 kepala desa di Kabupaten Pamekasan.

Tabel 2.154

Capaian Kinerja Pergantian Antar Waktu DPRD Provinsi dan

Kabupaten/Kota Tahun 2009-2013

URAIAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM

SATUAN 2009 2010 2011 2012 2013 *)

PAW DPRD Provinsi SK/Orang 2 3 1 2 4

PAW DPRD Kab/Kota SK/Orang 76 23 27 21 46

Sumber : Biro Adm. Pemerintahan Umum Setda Prov. Jatim

Ket : *) s/d Semester I Tahun 2013

Untuk tahun 2009 terdapat 38 Surat Keputusan peresmian

pemberhentian anggota DPRD Kabupaten/Kota dan 38 Surat Keputusan

pengangkatan pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten/Kota periode 2009-

2014 serta 1 serta 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur

Periode 2009-2014 dan 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang

Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur

Periode 2009-2014.

Sedangkan untuk tahun 2013 sampai dengan semester I,

Pemerintah Provinsi menerbitkan 46 Keputusan Gubernur Jawa Timur

tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD

Kabupaten/Kota se Jawa Timur, disebabkan banyaknya anggota DPRD

Kabupaten/Kota yang diberhentikan oleh partai politiknya, mengundurkan

diri dan meninggal dunia.

19.13. Penegakan PERDA

Tabel 2.155

Laporan Penegakan Perda/Keputusan Kepala Daerah

( Satpol PP Provinsi Jawa Timur ) Tahun 2012

Page 124: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 200

NO KAB / KOTA TAHUN 2012

JUMLAH KETERANGAN Semester I Semester II

1 2 3 4 5 6

1 KOTA SURABAYA 33,144 19,886 53,030 Berdasarkan Permendagri

27 Tahun 2010 tentang

Pedoman Pelaporan

Satuan Polisi Pamong

Praja dan Surat Edaran

Gubernur Jawa Timur

tanggal 16 Pebruari 2011

Nomor 300/98/070/2011

perihal Laporan Kegiatan

Polisi Pamong Praja

2 KOTA MADIUN 9 537 546

3 KOTA BLITAR 11 11

4 KOTA KEDIRI 0

5 KOTA MOJOKERTO 0

6 KOTA MALANG 180 188 368

7 KOTA BATU 171 233 404

8 KOTA PASURUAN 148 127 275

9 KOTA PROBOLINGGO 17 49 66

10 KAB. MADIUN 0

11 KAB. BLITAR 122 127 249

12 KAB. MAGETAN 669 669

13 KAB. NGAWI 0

14 KAB. PONOROGO 32 32

15 KAB. PACITAN 0

16 KAB. TRENGGALEK 1,099 1,450 2,549

17 KAB. TULUNGAGUNG 144 273 417

18 KAB. NGANJUK 0

19 KAB. KEDIRI 13 21 34

20 KAB. MOJOKERTO 41 31 72

21 KAB. BOJONEGORO 9 9

22 KAB. TUBAN 204 204 408

23 KAB. LAMONGAN 345 345

24 KAB. JOMBANG 735 543 1,278

25 KAB. MALANG 122 37 159

JUMLAH 1 36,526 24,395 60,921

Sumber data dari Bidang Program Satpol PP Prov. Jatim

19.14. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman,

keindahan) di kabupaten

Tabel 2.156

LAPORAN KEGIATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SATPOL

PP PROV. JATIM TAHUN 2012

NO JENIS PENERTIBAN JUMLAH PENERTIBAN

NO. PERDA / PERATURAN BULAN

Page 125: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 201

20. Pemberdayaan masyarakat dan desa

pada bidang pemberdayaan masyarakat desa, jumlah lembaga

pemberdayaan masyarakat terus mengalami peningkatan, yaitu sebesar

2.379 di tahun 2008 menjadi 3.957 di tahun 2012. Dan terakhir pada

bidang perpustakaan, jumlah pengunjung juga menunjukkan

perkembangan yang sangat baik, yaitu sebesar 1.525.750 di tahun 2009

menjadi 1.914.811 di tahun 2011, di tahun 2012 belum terdapat data yang

definitif.

PERUNDANGAN YANG

DILANGGAR JA

N

PE

B

MA

R

AP

R

ME

I

JU

NI

JU

L

AG

ST

SE

P

OK

T

NO

P

DE

S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 Penggunaan Rumah

Dinas bagi pegawai yang

sudah tidak aktif lagi/

pensiun ( tidak mau

pindah )

Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 5 Tahun

2009 tentang Pengelolaan

barang milik Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0

2 Kegiatan penambangan

pasir secara liar yang

mengakibatkan

kerusakan lingkungan

dan sarana prasarana

pengairan termasuk

penambangan tanpa izin.

Peraturan Daerah Propinsi

Jawa Timur Nomor 1 Tahun

2005 Tentang Pengendalian

Usaha Pertambangan Bahan

Galian Golongan C Pada

Wilayah Sungai di Propinsi

Jawa Timur

0 0 0 0 1 0 1 0 1 2

3 Terhadap pemakaian

tanah tanpa izin dan atau

pemakaian tanah yang

tidak sesuai dengan

peruntukan yang

tercantum dalam surat

izin dapat dikenakan

sanksi administrasi

berupa pencabutan izin

dan pembongkaran atau

penghentian pemakaian

tanah.

Peraturan Daerah Propinsi

Jawa Timur Nomor 7 Tahun

2005 Tentang Pengendalian

Pemakaian Tanah di

Lingkungan Pemerintah

Propinsi Jawa Timur

0 0 0 1 0 1 0 1 0 1

4 Pemanfaatan barang

milik daerah berupa

tanah / atau bangunan

yang tidak dipergunakan

untuk penyelenggaraan

tugas pokok dan fungsi

SKPD, dilaksanakan oleh

pengelola setelah

mendapat persetujuan

Gubernur

Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Timur Nomor 5 Tahun

2009 tentang Pengelolaan

barang milik Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

0 0 0 0 1 0 0 0 0

5 Operasi PNS yang keluar

pada jam kerja

Peraturan Pemerintah Nomor

53 Tahun 2010 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil

0 0 0 1 0 0 0 0 0

JUMLAH 0 0 0 2 3 1 2 1 1 0 0 3

Page 126: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 202

20.1. Jumlah LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi non

pemerintah yang independen dan mandiri. Organisasi ini juga bukan

merupakan bagian atau berafiliasi dengan lembaga negara atau

pemerintahan maupun partai politik. Berdasarkan catatan dari instansi

terkait Kabupaten/Kota di Jawa Timur, pada tahun 2011 tercatat 1.668 LSM

dan meningkat menjadi 1.840 LSM pada tahun 2012. Ini berarti jumlah

LSM dari tahun 2011 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar

10,31 persen lebih sedikit peningkatannya jika dibandingkan pada tahun

2010-2011 yaitu 13,48 persen dan lebih besar jika dibandingkan dengan

tahun sebelumnya (2009-2010) yang hanya 0,89 persen. Besarnya

kenaikan LSM dari tahun ke tahun ini diduga LSM yang bersangkutan

sudah melaporkan kepada instansi terkait (Bakesbangpol) tentang

keberadaanya dan didukung dengan bukti akta notaris pendirian

21. Statistik

21.1. Buku ”Kabupaten/Kota Dalam Angka”

Dari data yang dihimpun, di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Timur

telah tersedia Kabupaten/Kota Dalam Angka yang disusun oleh BPS

Kabupaten/Kota. Sedangkan pada level provinsi, Jawa Timur Dalam Angka

telah disediakan setiap tahun oleh BPS Provinsi Jawa Timur, yang dirilis

setiap tanggal 16 Agustus. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS,

semua kab/kota se Jawa Timur dan Provinsi Jawa Timur telah memiliki

buku Kabupaten/Kota dalam angka dan setiap tahun selalu diterbitkan.

21.2. Buku ”PDRB kabupaten”

Dari data yang dihimpun, di seluruh Kabupaten/Kota se Jawa Timur

telah tersedia PDRB Kabupaten/Kota yang disusun oleh BPS

Kabupaten/Kota.Sedangkan pada level provinsi, PDRB telah disediakan

setiap tahun oleh BPS Provinsi Jawa Timur. Ketersediaan Buku PDRB

Kabupaten/Kota selalu diterbitkaan oleh BPS masing-masing Kab/Kota

termasuk PDRB Provinsi yang diterbitkan oleh BPS provinsi.

22. Kearsipan

Tujuan kearsipan sebagaimana tercantum pada pasal 3 Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan pokok

Kearsipan adalah menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban

nasional tentang perencanaan, pelaksanaan dan penyelenggaraan

kehidupan kebangsaan serta menyediakan bahan pertanggungjawaban

tersebut bagi kegiatan pemerintah. Selaras dengan tujuan kearsipan

sebagaimana tersebut, maka kearsipan dapat disebut sebagai wahana

pelestarian kekayaan budaya bangsa yang dapat menjadi sumber informasi

yang obyektif menyangkut ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya,

Page 127: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 203

Tabel 2.157 Persentase Rumah tangga yang Menggunakan

Alat Komunikasi Telepon dan Yang Menggunakan HP di Jawa Timur, Tahun 2009 -2012

Alat

Komunikasi 2009 2010 2011 2012

(1) (3) (4) (5) (6)

Telepon 10,76 8,54 7,49 5,40

HP 65,20 74,36 75,69 80,11

Sumber : BPS Prov. Jawa Timur

agama, ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat bermanfaat bagi

masyarakat pengguna.

Mengingat pentingnya kearsipan sebagai wahana pelestari dan

sumber informasi maka urusan kearsipan membutuhkan sumberdaya

manusia (SDM) yang kompeten dan membutuhkan keahlian khusus. Hal ini

menjadi salah satu permasalahan terkait pengelolaan kearsipan di Jawa

Timur, dimana SDM yang terdapat di Badan Perpustakaan dan Kearsipan

Provinsi Jawa Timur masih belum memadai baik secara kualitas maupun

kuantitas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut.

23. Komunikasi dan Informatika

23.1 Jumlah Jaringan Komunikasi

Peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari perkembangan

teknologi komunikasi dan informasi yang ada pada suatu daerah. Salah satu

indikator dalam melihat perkembangan teknologi komunikasi adalah dengan

melihat seberapa banyak penduduk suatu daerah telah memiliki perangkat

komunikasi berupa handphone (HP) dan telepon rumah biasa.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi juga berkembang

sangat pesat, termasuk teknologi komunikasi. Pada awalnya telepon

merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan suara

(percakapan). Kemajuan teknologi komunikasi telah mampu meningkatkan

fungsi telepon, dari hanya sekedar menyampaikan pesan suara, juga dapat

menyampaikan pesan tulisan maupun gambar. Kemajuan alat komunikasi

telepon yang tidak menggunakan kabel (wireless) yang sering kita sebut

sebagai handphone (telepon selular), sangat pesat pertumbuhannya. Selain

bentuk dan ukurannya yang semakin kecil dan efektif, handphone juga ada

yang disertai dengan fungsi tambahan sebagai penyimpanan data, kamera

digital, dsb. Pada era teknologi saat ini, pertumbuhan pengguna telepon selular

lebih pesat dibandingkan pengguna telepon kabel.

Page 128: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 204

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dalam empat tahun terakhir ini di Jawa Timur terihat jelas rumah

tangga yang mengunakan telepon terus menunjukkan penurunan dari 10,76

persen pada tahun 2009 menjadi 5,40 persen pada tahun 2012.

Sebaliknya rumah tangga yang menggunakan telepon genggam/HP

terus meningkat. Pada tahun 2009 hingga 2010 peningkatan rumah tangga

yang menggunakan HP rata-rata pertahun sekitar 10 persen.

Berdasar data Susenas 2012 jumlah pengguna HP di Jawa Timur

sekitar 41 persen. Jika dilihat keterbandingan antar wilayah jumlah

persentase penduduk pengguna HP tiga terbanyak adalah Kota Surabaya

(64,22 persen), Kota Malang (62,04 persen) dan Kota Madiun (61,35 persen).

Sedangkan wilayah yang yang penduduknya terendah (tiga terendah) berada

pada pulau Madura yaitu Kabupaten Sampang (28,35 persen), Kabupaten

Sumenep (30,97 persen) dan Kabupaten Pamekasan (31,21 persen)

23.2 Televisi dan Radio lokal

Tabel 2.158 Data Lembaga Penyiaran Sekretariat (KPID) Provinsi Jawa Timur

Tahun 2009 – 2013

Televisi

No. Keterangan Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 *)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

LPS - TV Lokal Analog

LPS - TV Sistem Stasiun

Berjaringan (SSJ)

LPS - TV Lokal Digital

LPPL - TV

LPK - TV

LPB - TV

Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran

48

31

0

2

1

6

48

32

2

2

1

10

48

32

2

2

1

17

48

32

2

2

1

17

57

22

2

3

3

29

88 95 102 102 116

Sumber : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prov. Jatim Ket : *) s/d Semester I Tahun 2013

Tabel 2.159 Data Lembaga Penyiaran

Sekretariat Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 - 2013

Page 129: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 205

Radio

No. Keterangan Satuan 2009 2010 2011 2012 2013

*)

1.

2.

3.

4.

LPS - Existing

LPS

LPPL

LPK

Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran

Lembaga Penyiaran

81

170

34

73

81

171

34

88

81

171

36

116

85

193

38

227

85

213

37

254

Jumlah 358 374 404 543 589

Sumber : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Prov. Jatim Ket : *) s/d Semester I Tahun 2013

Berkenaan dengan otonomi daerah dan desentralisasi, yang

kemudian di tindak lanjuti dengan munculnya UU nomor 32/2002 tentang

penyiaran berdampak pada berkembangnya dunia pertelevisian di Indonesia

semakin banyak pula stasiun televisi yang bermunculan. Dari asalnya hanya

stasiun televisi milik pemerintah yaitu TVRI, lalu berkembang dan

bermunculan berbagai stasiun televisi swasta nasional. Seiring berjalannya

waktu perkembangan dunia pertelevisian di indonesia pun berkembang

ditandai dengan bermunculannya barbagai televisi lokal yang siaranya tidak

berskala nasional, tetapi hanya berskala lokal. Meningkatnya perkembangan

teknologi TV dan Radio saat ini berpengaruh juga di Indonesia khususnya di

Jawa Timur dari tingkat perdesaan sampai perkotaan telah dapat mengetahui

kejadian-kejadian di belahan dunia lain. Meningkatnya perkembangan

tersebut dapat dilihat dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 terjadi

peningkatan rata-rata pertahun sebesar 7 %

23.3 Website milik pemerintah daerah

Tabel 2.160

Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan

Teknologi Informasi Komunikasi Tahun 2009 – 2013

No. Komponen Satuan 2009 2010 2011 2012 2013

1.

Pengembangan

Pengelolaan Website

Pemprov

website 30 40 45 56 59

domain 25 30 36 42 48

2. Pemberdayaan

Masyarakat Bidang TIK kali/peserta 320 340 360 360

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim

Page 130: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 206

Capaian kinerja program penguasaan serta pengembangan aplikasi

dan teknologi informasi komunikasi dapat dilihat dari perkembangan

pemanfaatan website dilingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagai

sarana penyebarluasan informasi dan komunikasi semakin meningkat, terbukti

sampai dengan akhir tahun 2013 dari 69 SKPD sudah 59 SKPD yang

mempunyai website.

Penggunaan nama domain go.id juga sudah dilakukan sebagian

besar SKPD, dari 59 website SKPD ada 51 website telah memenuhi ketentuan

Peraturan Menteri Kominfo No : 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang

penggunaan nama domain go.id.

Jumlah pengunjung website www.jatimprov.go.id rata-rata 36.901

pengunjung per hari sedangkan jumlah pengunjung website kominfo-

jatimprov.go.id rata-rata 23.578 pengunjung per hari

23.4 Pameran/expo bidang Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.161

Pameran/Expo Bidang Komunikasi dan Informatika

Tahun 2009 – 2012

Komponen Satuan 2009 2010 2011 2012 2013

Pameran/expo Kali 10 10 10 10 10

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Jatim

Selama ini pertahun kegiatan 10 kali meliputi Pameran memperingati

Hari Jadi Provinsi Jawa Timur yang diikuti berbagai komponen terutama oleh

pemerintah daerah yang ada di Jawa Timur, Pameran Pelayanan Publik, Pekan

KIM, Pameran Jatim Expo, Pameran Jatim Fair.

Pada Pameran/Expo Jawa Timur diharapkan adanya manfaat dan

tujuan pameran adalah terciptanya citra pemerintah yang proaktif

mempromosikan dan membina para UKM di wilayahnya untuk dipromosikan

ketingkat nasional. Selain itu pemerintah berkepentingan memperoleh

kesempatan untuk menyampaikan informasi kepada dunia usaha, masyarakat

Page 131: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 207

luas maupun berbagai pihak mengenai kesiapan dalam menghadapi ACFTA.

Pameran itu juga dapat digunakan sebagai sarana bagi perusahaan produsen

dan pengusaha kecil menengah UKM untuk mempromosikan hasil produk dan

jasa secara efektif dan efisien. Memperlihatkan berbagai kemajuan industri

yang ada dan bisa bersaing dengan industri yang akan masuk ke Indonesia.

Selain itu, kegiatan ini sebagai ajang penyebarluasan informasi mengenai

potensi perekonomian daerah yang diharapkan dapat menarik minat para

investor untuk meningkatkan usaha perekonomian di masing – masing daerah

yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, patut dikelola secara arif

dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, agar produksi unggulan daerah,

serta peningkatan pendapatan kesejahteraan masyarakat.

Gelar Pameran Pelayanan Publik Provinsi Jawa Timur diharapkan

akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan pada unit-unit pelayanan publik

yang masih banyak yang dikeluhkan dan menjadi sorotan masyarakat. Dengan

telah ditetapkannya undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan

Publik, merupakan momentum keseriusan dalam peningkatan kualitas

pelayanan publik di segala bidang. Disamping itu, PBB juga telah menetapkan

tanggal 23 Juni sebagai Hari Pelayanan Publik Internasional / Hari Pelayanan

Publik Se-Dunia.

Dua momentum penting tersebut telah semakin menguatkan tekad

Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk semakin baik memberikan pelayanan

kepada masyarakat. Terlebih lagi karena Jawa Timur telah diakui secara

nasional sebagai barometer pelayanan publik di Indonesia yang ditandai

dengan berbagai prestasi serta kemajuan yang signifikan di bidang pelayanan

publik. Pada tahun 2006 Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga telah

dianugerahi penghargaan oleh Presiden sebagai Pelopor Inovasi di Bidang

Pelayanan Publik dan Tahun 2013 dianugerahi penghargaan Citra Bhakti Abdi

Negara sebagai pembina pelayanan publik terbaik di Daerah.

Untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa saat ini

penyelenggara pelayanan publik di Jawa Timur telah berubah dengan

memberikan pelayanan yang lebih baik, maka hasil-hasil pelayanan dan

kemajuan yang telah di capai selama ini perlu di informasikan kepada publik

melalui Gelar Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur.

Terselenggaranya Gelar Pameran Pelayanan Publik Jawa Timur

dalam rangka memperingati Hari Pelayanan Publik se-Dunia / Hari Pelayanan

Publik Internasional, yang diikuti oleh unit-unit pelayanan Instansi Pemerintah,

Instansi Pemerintah Provinsi, Instansi Pemerintah Kabupaten / Kota dan BUMN

/ BUMD di Jawa Timur

Page 132: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 208

Pengunjung berasal dari seluruh lapisan masyarakat di provinsi Jawa

Timur, mulai dari Instansi Pemerintah, BUMN/BUMD, pelaku bisnis, pemerhati

pelayanan publik, media pemberitaan lokal dan nasional, civitas akademika,

serta masyarakat umum.

Pada Pameran Dekranasda dalam meningkatkan kualitas dan

kuantitas produk Dekranasda Jatim, akan memasukkan unsur teknologi

didalamnya, akan tetapi tidak merubah ciri khas Indonesia. Harus dicari

teknologi yang efektif dan tepa guna yang bisa digunakan. Sebagai contoh

membatik bisa lebih praktis apabila ditemukan alat dari listrik yang bisa

mempercepat dan meningkatkan produktifitas. Dekranasda Prov. Jatim akan

membina dan membantu Dekranasda yang ada di 38 Kabupaten Kota agar

menggunakan teknologi dalam meningkatkan produktifitas. Yang paling utama,

dalam penerapan teknologi adalah tidak mengurangi seni dan esensi budaya

lokal. Apabila hal tersebut dilakukan secara bersamaan dan tidak mengurangi

nilai budaya lokal, maka akan menghasilkan karya yang baru , efisien dan

kualitas yang lebih bagus

24. Perpustakaan

Minat baca masyarakat adalah suatu cermin sikap dari masyarakat

terhadap kemauan untuk mengetahui segala sesuatu informasi melalui media

baca. Ditinjau dari segi pengamatan global tentang minat baca masyarakat,

secara kasar sebenarnya masyarakat Jawa Timur minat bacanya cukup tinggi,

Hal ini bisa dilihat dari antusias masyarakat terhadap pemanfaatan

perpustakaan, taman bacaan, sudut baca, rumah baca dan sejenisnya selalu

ramai dikunjungi masyarakat, akan tetapi kalau kita amati lebih seksama

ternyata masyarakat tersebut memanfaatkan jasa perpustakaan hanyalah

untuk mengisi waktu luang dan bacaanya isinya tentang info-info yang ringan

saja, belum menyentuh kepada bacaan-bacaan yang membuat masyarakat

menjadi kreatif dan inovatif, hanya kalangan masyarakat tertentu seperti

akademisi, peneliti, pelajar dan mahasiswa yang mengkomsumsi bacaan-

bacaan ilmiah. Oleh karena itu perlu adanya upaya dalam Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan yang bertujuan untuk

mengembangkan, mempublikasikan dan mensosialisasikan minat dan budaya

baca, dengan menyediakan bahan pustaka, pembinaan SDM Perpustakaan.

Tabel 2.162 Jumlah dan Jenis Perpustakaan di Jawa TimurTahun 2012

No. Perpustakaan Jumlah

1 Perpustakaan Desa 1.889

2 Perpustakaan Sekolah Dasar (SD) 12.450

3 Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama (SLTP) 3.333

4 Perpustakaan Sekolah Menengah Atas (SLTA) 2.163

Page 133: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 209

5 Perpustakaan Perguruan Tinggi (PT) 305

6 Perpustakaan Umum 39

7 Perpustakaan Keliling 92

Sumber : Badan Perpustakaan dan kearsipan Prov Jatim

25. Ketahanan Pangan

Tingginya laju pertumbuhan penduduk Jawa Timur (0,76%),

menyebabkan kompleksnya permasalahan dalam pemenuhan kebutuhan

pangan. Sementara kapasitas produksi pangan pertumbuhannya lambat

bahkan stagnan yang disebabkan adanya kompetisi dalam pemanfaatan

sumber daya lahan dan air disamping itu stagnannya pertumbuhan

produktifitas lahan dan tenaga kerja pertanian. Pengembangan pangan lokal

dan tradisional merupakan salah satu intervensi pemerintah dalam memenuhi

kebutuhan pangan alternatif masyarakat Jawa Timur, mengingat konsumsi

pangan penduduk Jawa Timur masih didominasi oleh kelompok pangan serealia

terutama beras. Ketersediaan Pangan tahun 2013 untuk beras sebesar

7.039.527 ton, Daging sebesar 345.376 ton, ikan 1.317.288 ton dan gula

1.227.898 ton .

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi penyangga pangan

nasional. Surplus komoditi pangan sebagian besar digunakan untuk memenuhi

kebutuhan pangan masyarakat di provinsi lainnya di Indonesia, disamping

untuk stok/cadangan pangan nasional. Sebagai provinsi lumbung pangan, Jawa

Timur masih perlu melakukan pemantapan ketersediaan pangan dalam rangka

mewujudkan ketahanan pangan ditingkat wilayah dan rumah tangga.

Penurunan konsumsi beras merupakan salah satu prioritas dalam

pembangunan ketahanan pangan. Dengan adanya Program Percepatan

Penganekaragaman Pangan, kita dapat menurunkan konsumsi beras

masyarakat Jawa Timur dan beralih ke umbi-umbian. Mengingat potensi umbi-

umbian di Jawa Timur cukup banyak dan tersebar di berbagai kabupaten/kota.

Penganekaragaman konsumsi pangan melalui pengukuran Skor PPH untuk

tahun 2013 sebesar 82,2 dan untuk tingkat konsumsi beras penduduk Jawa

Timur tahun 2013 sebesar 88,7 Kg/Kap/thn

Distribusi pangan merupakan salah satu pilar terwujudnya ketahanan

pangan. Harga pangan merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk

mengevaluasi kondisi pasokan, distribusi, dan keterjangkauan/akses pangan

oleh masyarakat. Harga pangan yang stabil disepanjang waktu, terjangkau dan

merata diseluruh wilayah, mengindikasikan kondisi pasokan pangan cukup

aman dengan distribusi lancar.

Page 134: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 210

26. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

26.1. Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP

Tabel 2.163

KEGIATAN PEMBINAAN TERHADAP LSM, ORMAS DAN OKP

DATA TAHUN 2012

NO. SKPD

MENUNJUKKAN JUMLAH

KEGIATAN PEMBINAAN

TERHADAP LSM, ORMAS DAN

OKP

JUMLAH

1 Kabupaten Pacitan 3 3

2 Kabupaten Ponorogo 1 1

3 Kabupaten Trenggalek 2 2

4 Kabupaten Tulungangung 8 8

5 Kabupaten Blitar 3 3

6 Kabupaten Kediri 1 1

7 Kabupaten Malang 3 3

8 Kabupaten Lumajang 3 3

9 Kabupaten Jember 6 6

10 Kabupaten Banyuwangi 1 1

11 Kabupaten Bondowoso 6 6

12 Kabupaten Situbondo 1 1

13 Kabupaten Probolinggo 4 4

14 Kabupaten Pasuruan 0 0

15 Kabupaten Sidoarjo 2 2

16 Kabupaten Mojokerto 4 4

17 Kabupaten Jombang 1 1

18 Kabupaten Nganjuk 2 2

19 Kabupaten Madiun 1 1

20 Kabupaten Magetan 3 3

21 Kabupaten Ngawi 8 8

22 Kabupaten Bojonegoro 10 10

23 Kabupaten Tuban 12 12

24 Kabupaten Lamongan 20 20

25 Kabupaten Gresik 6 6

26 Kabupaten Bangkalan 5 5

27 Kabupaten Sampang 3 3

28 Kabupaten Pamekasan 2 2

29 Kabupaten Sumenep 3 3

30 Kota Kediri (M) * 2 2

Page 135: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 211

31 Kota Blitar (M) 2 2

32 Kota Malang (M) 2 2

33 Kota Probolinggo (M) 4 4

34 Kota Pasuruan (M) 3 3

35 Kota Mojokerto (M) 4 4

36 Kota Madiun (M) 33 33

37 Kota Surabaya (M) * 0 0

38 Kota Batu (M) 0 0

Jumlah Kab/Kota 174 174 Sumber data dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur

26.2. Kegiatan pembinaan politik daerah

Tabel 2.164

KEGIATAN PEMBINAAN POLITIK DAERAH

DATA TAHUN 2012

NO. SKPD

MENUNJUKKAN JUMLAH

KEGIATAN PEMBINAAN POLITIK

DAERAH

JUMLAH

1 Kabupaten Pacitan 3 3

2 Kabupaten Ponorogo 1 1

3 Kabupaten Trenggalek 2 2

4 Kabupaten Tulungangung 7 7

5 Kabupaten Blitar 3 3

6 Kabupaten Kediri 14 14

7 Kabupaten Malang 3 3

8 Kabupaten Lumajang 2 2

9 Kabupaten Jember 3 3

10 Kabupaten Banyuwangi 5 5

11 Kabupaten Bondowoso 9 9

12 Kabupaten Situbondo 3 3

13 Kabupaten Probolinggo 4 4

14 Kabupaten Pasuruan 0 0

15 Kabupaten Sidoarjo 5 5

16 Kabupaten Mojokerto 20 20

17 Kabupaten Jombang 4 4

18 Kabupaten Nganjuk 2 2

19 Kabupaten Madiun 1 1

20 Kabupaten Magetan 3 3

21 Kabupaten Ngawi 8 8

22 Kabupaten Bojonegoro 30 30

23 Kabupaten Tuban 4 4

Page 136: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 212

24 Kabupaten Lamongan 20 20

25 Kabupaten Gresik 7 7

26 Kabupaten Bangkalan 23 23

27 Kabupaten Sampang 2 2

28 Kabupaten Pamekasan 2 2

29 Kabupaten Sumenep 4 4

30 Kota Kediri (M) * 2 2

31 Kota Blitar (M) 1 1

32 Kota Malang (M) 3 3

33 Kota Probolinggo (M) 4 4

34 Kota Pasuruan (M) 2 2

35 Kota Mojokerto (M) 2 2

36 Kota Madiun (M) 22 22

37 Kota Surabaya (M) * 0 0

38 Kota Batu (M) 0 0

Jumlah Kab/Kota 230 230

Sumber data dari Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Pertanian

Pertanian adalah sektor yang paling strategis, terutama sub sektor

tanaman pangan, karena disamping paling banyak menyerap tenaga kerja

juga merupakan sumber makanan pokok penduduk Indonesia. Dalam

pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sektor pertanian

memberikan sumbangan yang besar. Pemerintah cukup banyak membuat

kebijakan di sektor ini, dalam rangka mendukung kemajuan pembangunan

sektor ini dalam hal peningkatan produksi, karena keberhasilan

pembangunan sektor pertanian khususnya sub sektor tanaman pangan

akan memberikan dampak yang sangat besar untuk seluruh masyarakat.

1.1. Produktivitas Padi atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya per

Hektar

Di Jawa Timur, beras adalah bahan makanan pokok bagi sebagian

besar penduduk. Oleh karenanya, beras menjadi komoditas strategis dan

politis dalam pembangunan nasional secara umum, khususnya dalam

pembangunan sektor pertanian di Jawa Timur. Keberadaannya menjadi

suatu keharusan sehingga pemerintah senantiasa menitikberatkan

perhatiannya pada jenis komoditas ini.

Tabel 2.165

Page 137: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 213

Luas panen, Produktivitas, dan Produksi Padi

Di Jawa Timur Menurut Subround , Tahun 2009 - 2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013 (ASEM)

(1) (3) (4) (5) (6) (7)

1. Luas Panen (ha)

- Januari – April 1.015.125 954.592 1.020.369 1.016.682 1.023.479

- Mei – Agustus 649.564 677.127 651.657 692.942 690.934

- September - Desember 240.141 332.264 254.770 266.095 334.282

- Januari - Desember 1.904.830 1.963.983 1.926.796 1.975.719 2.048.695

2. Produktivitas (ku/ha)

- Januari – April 60,00 60,93 55,89 62,04 59,79

- Mei – Agustus 58,34 56,28 48,82 59,52 56,24

- September - Desember 57,45 60,71 66,44 66,4 64,01

- Januari - Desember 59,11 59,29 54,89 61,74 59,28

3. Produksi (ton)

- Januari - April 6.090.264 5.815.944 5.702.413 6.307.444 6.119.284

- Mei - Agustus 3.789.296 3.810.657 3.181.432 4.124.461 3.885.886

- September - Desember 1.379.526 2.017.172 1.692.698 1.766.802 2.139.803

- Januari - Desember 11.259.086 11.643.773 10.576.543 12.198.707 12.144,973

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Angka Sementara (ASEM) produksi padi Provinsi Jawa Timur tahun

2013 sebesar 12,14 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) turun sebesar 1,62

juta ton (0,44 persen) dibanding produksi Padi tahun 2012 yang sebesar

10,20juta ton GKG.

Pada periode 2009-2013 produksi padi mampu melebihi 10 juta ton

GKG per tahunnya, bahkan peningkatan produksi padi pada tahun 2009

sangat fantastis bila dibandingkan dengan kenaikan produksi tahun-tahun

sebelumnya. Kenaikan produksi pada tahun tersebut berkat kebijakan

pemerintah pusat yang mencanangkan program P2BN (Peningkatan

Produksi Beras Nasional). Propinsi Jawa Timur dalam program P2BN

tersebut ditargetkan untuk mencapai produksi beras mencapai 1 juta ton,

atau separuh dari target peningkatan produksi yang ditargetkan secara

nasional sebesar 2 juta ton. Secara umum tahun 2009-2013 produksi padi

cenderung meningkat hanya di tahun 2011 yang mengalami penurunan

1.2. Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB

Page 138: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 214

Sektor pertanian terdiri atas sub sektor tanaman bahan makanan,

tanaman perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan. Dari hasil

penghitungan tahun 2013 total nilai PDRB sektor pertanian sebesar Rp.

169,43 triliun atau dengan kontribusi sebesar 14,91 persen terhadap total

nilai PDRB Jawa Timur. Apabila dilihat pada masing-masing subsektor,

penyumbang terbesar adalah subsektor tanaman bahan makanan sebesar

7,75 persen, disusul subsektor peternakan 2,93 persen dan subsektor

perkebunan 1,94 persen.

Tabel 2.166

Struktur Perekonomian Jawa Timur Tahun 2009 – 2013 (%)

Sektor/Subsektor 2009 2010 2011 2012*) 2013**)

1. Pertanian 16,34 15,75 15,39 15,42 14.91

1.1. Tanaman Bahan Makanan 8,73 8,37 8,08 8,05 7.75

1.2. Tanaman Perkebunan 2,18 2,07 2,04 2,03 1.94

1.3. Peternakan 3,07 2,99 3,00 3,01 2.93

1.4. Kehutanan 0,29 0,33 0,35 0,41 0.40

1.5. Perikanan 2,07 1,99 1,92 1,92 1.88

2. Pertambangan Dan Penggalian 2,22 2,19 2,24 2,08 2.00

3. Industri Pengolahan 28,14 27,49 27,13 27,11 26.60

4. Listrik, Gas dan Air Bersih 1,55 1,51 1,44 1,35 1.29

5. Konstruksi 4,01 4,49 4,67 4,55 4.74

6. Perdag., Hotel Dan Restoran 28,42 29,47 30,00 30,40 31.34

7. Pengangkutan Dan Komunikasi 5,5 5,52 5,66 5,7 5,94

8. Keuangan, Persewaan Dan Jasa

Perusahaan 4,83 4,9 4,93 5,05

5,10

9. Jasa - Jasa 9 8,68 8,54 8,34 8,09

PDRB Jawa Timur 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Keterangan: *) Angka Diperbaiki

* *) Angka Sementara

Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir,

tampak bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap total PDRB atau

perekonomian Jawa Timur semakin menurun. Hal ini lebih disebabkan

karena sektor pertanian khususnya subsektor tanaman bahan makanan

dan subsektor tanaman perkebunan sangat tergantung pada minat

masyarakat untuk tetap bertani dan ketersedian lahan pertanian yang

semakin menurun akibat alih fungsi lahan untuk pembangunan fisik sektor

lainnya.

1.3. Kontribusi Sektor Pertanian (Palawija) Terhadap PDRB Sektor

Pertanian

Page 139: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 215

Tanaman bahan makanan (tabama) meliputi komoditi : padi,

palawija (jagung, kacang hijau, kacang tanah, kedele, ubi kayu, ubi jalar),

buah-buahan dan sayuran. Dari hasil penghitungan tahun 2013 total nilai

subsektor tabama di Jawa Timur atas dasar harga berlaku sebesar

Rp. 88,11 triliun atau dengan kontribusi sebesar 7,75 persen terhadap total

nilai PDRB. Sub sektor Tabama pada tahun 2013 tumbuh 1,05 persen

melamban apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang tumbuh

2,88 persen.

Dari total nilai tabama tersebut, kontribusi tanaman palawija sebesar 38,41

persen. Apabila dilihat perkembangannya selama empat tahun terakhir

kontribusi tanaman palawija terhadap tabama cukup fluktuatif. Secara

berurutan kontribusinya tahun 2009 sebesar 38,02 persen, tahun 2010

sebesar 34,96 persen, tahun 2011 sebesar 36,68 persen, dan tahun 2012

sebesar 38,41 persen

1.4. Kontribusi Subsektor Perkebunan Terhadap PDRB Sektor

Pertanian

Tanaman perkebunan terbagi menjadi tanaman perkebunan rakyat

dan tanaman perkebunan besar. Tanaman perkebunan rakyat mencakup

hasil tanaman perkebunan yang diusahakan oleh rakyat seperti jambu

mete, kelapa, kopi, kapok, kapas, tebu, tembakau, cengkeh, tanaman

obat-obatan, dan tanaman perkebunan lainnya. Sedangkan perkebunan

yang diusahakan oleh perusahaan perkebunan besar seperti karet, teh,

kopi, coklat, minyak sawit, inti sawit, tebu, rami, serat manila dan tanaman

lainnya.

Hasil penghitungan PDRB tahun 2013 atas dasar harga berlaku total

nilai sub sektor perkebunan di Jawa Timur sebesar Rp. 22,06 triliun atau

dengan kontribusi sebesar 1,94 persen terhadap total nilai PDRB. Apabila

dilihat perkembangannya selama lima tahun terakhir kontribusi subsektor

perkebunan cenderung terus mengalami penurunan. Secara berurutan

kontribusinya tahun 2009 sebesar 2,18 persen, tahun 2010 sebesar 2,07

persen, tahun 2011 sebesar 2,04 persen, tahun 2012 sebesar 2,03 persen

dan tahun 2013 sebesar 1,94 persen.

2. Kehutanan

2.1. Kontribusi Subsektor Kehutanan Terhadap PDRB

Subsektor kehutanan mencakup kegiatan yang dilakukan di areal

hutan oleh perorangan dan badan usaha, yang mencakup usaha

Page 140: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 216

penanaman, pemeliharaan dan penebangan kayu, serta pengambilan hasil

hutan lainnya. Dari hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku

tahun 2013 telah diketahui bahwa nilai PDRB subsektor kehutanan sebesar

Rp. 4,59 triliun atau sebesar 0,40 persen terhadap total PDRB Jawa Timur.

Apabila diikuti perkembangannya selama lima tahun terakhir,

kontribusi subsektor ini cenderung meningkat. Secara berurutan

kontribusinya tahun 2009 sebesar 0,29 persen, tahun 2010 sebesar 0,33

persen, tahun 2011 sebesar 0,35 persen, tahun 2012 sebesar 0,41 persen

dan tahun 2013 sebesar 0,40 persen. Meningkatnya kontribusi subsektor

kehutanan tiga tahun terakhir tersebut lebih disebabkan karena

meningkatnya produksi/panen kayu.

3. Energi Dan Sumberdaya Mineral

3.1. Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB

Sektor pertambangan dan penggalian terdiri dari subsektor

pertambangan migas, pertambangan non migas dan subsektor penggalian.

Hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2012 diketahui

bahwa nilai PDRB sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp. 20,80

triliun atau sebesar 2,08 persen terhadap total PDRB Jawa Timur.

Apabila diikuti perkembangannya selama empat tahun terakhir,

kontribusi sektor ini tidak mengalami perubahan yang berarti bahkan

cenderung stagnan. Secara berurutan kontribusinya tahun 2009 sebesar

2,22 persen, tahun 2010 sebesar 2,19 persen, tahun 2011 sebesar 2,24

persen, dan tahun 2012 sebesar 2,03 persen

4. Pariwisata

4.1. Kunjungan Wisata

Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu dari daerah tujuan wisata

di Indonesia, khususnya untuk wisatawan manca negara (wisman). Dalam

setiap tahunnya jumlah wisman yang datang ke Jawa Timur terus

meningkat. Pada tahun 2012 kenaikan wisman yang berkunjung ke Jawa

Timur mencapai 6,44 persen, yaitu dari 185.815 wisman di tahun 2011

menjadi 197.776 wisman di tahun 2012

Dengan terus meningkatnya jumlah kunjungan wisman ke Jawa

Timur tersebut, sudah barang tentu akan membawa dampak yang positif

terhadap perekonomian Jawa Timur. Untuk itu, bagi pengambil kebijakan

dan para pelaku penyedia jasa parawisata baik yang dilakukan oleh

pemerintah maupun swasta harus tetap bisa menjalankan fungsinya

masing-masing, agar setiap wisman yang datang ke Jawa Timur tetap

merasa nyaman.

Page 141: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 217

5. Kelautan Dan Perikanan

5.1. Produksi Perikanan

Produksi perikanan terdiri dari produksi di perikanan tangkap dan

perikanan budidaya. Perikanan Tangkap terdiri dari perikanan tangkap di

laut dan perikanan tangkap di perairan umum, sedangkan Perikanan

Budidaya terdiri dari budidaya laut, tambak, kolam, sawah tambak, mina

padi, karamba, dan japung. Produksi perikanan pada tahun 2009 sebesar

914.088,4 ton, meningkat pada tahun 2010 sebesar 21,80 persen menjadi

1.113.393,5 ton, kemudian dua tahun terakhir meningkat sebesar 9,48

persen dan 7,52 persen atau sebesar 1.218.897,8 ton pada tahun 2011,

sebesar 1.310.604,2 ton pada tahun 2012 dan pada tahun 2013 sebesar

1.356.649 ton .

Konstribusi perikanan tangkap terhadap total produksi perikanan

dalam tiap tahunnya semakin menurun, hanya 29 persen konstribusinya

pada tahun 2013 atau produksinya sebesar 386.217,7 ton atau hanya naik

1,14 persen terhadap produksi perikanan tangkap tahun 2012 .

Gambar 2.61 Grafik JumlahKunjunganWismankeJawaTimur

Tahun 2009 – 2012

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Page 142: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 218

5.2. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dianalogikan dengan produksi

Perikanan Tangkap di laut, dimana kelompok ini konstribusinya terhadap

produksi perikanan total juga semakin menurun. Dalam empat tahun

terakhir, konstribusi produksi kelompok ini tahun 2009 sebesar 43,27

persen, 30,44 persen tahun 2010, tahun 2011 29,75 persen, 27,86 persen

tahun 2012 dan 28,47 persen tahun 2013.

Tabel 2.167

Persentase Produksi Perikanan Laut terhadap Produksi Total

2009-2013

Tahun Volume (Ton)

% Perikanan Laut Produksi Total

(1) (2) (3) (4)

2009 395.511,0 914.088,4 43,27

2010 338.915,2 1.113.393,5 30,44

2011 362.621,6 1.218.897,8 29,75

2012 381.802,7 1.310.976,6 29,12

2013 386.217,7 1.356.649,2 28,47

Sumber: Dinas Perikanan Provinsi Jawa Timur

6. Perdagangan

6.1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Secara geografis Jawa Timur merupakan wilayah yang dikenal

sebagai center of grafity yang menarik wilayah lain untuk transit dan

bertansaksi di wilayah ini. Besarnya aktivitas transit dan bertransaksi inilah

yang memberikan nilai tambah pada sektor perdagangan, hotel dan

restoran (PHR) menjadi sektor yang memiliki kontribusi terbesar dalam

pembentukan PDRB Jawa Timur. Nilai tambah bruto Sektor perdagangan,

hotel dan restoran (atas dasar harga berlaku) tahun 2013 sebesar Rp

356,10 triliun, atau setara dengan 31,34 persen dari total nilai PDRB Jawa

Timur, merupakan kontributor terbesar dibanding 8 sektor/lapangan usaha

lainnya. Pertumbuhan sektor PHR tahun 2012 sebesar 10,06 persen, lebih

cepat dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh sebesar 9,81 persen.

Untuk tahun 2013 karena terjadinya gejolak ekonomi global yang terjadi

dari wilayah Eropa dan Amerika mempengaruhi kinerja pertumbuhan sektor

PHR Jawa Timur hingga melamban mencapai 8,61 persen.

Fenomena pengaruh pasar global terhadap kinerja perdagangan di

Jawa Timur mengindikasikan belum optimalnya jaringan pasar dalam dan

luar negeri serta kurangnya promosi dan kerjasama diantara pelaku usaha

perdagangan. Fenomena ini ternyata juga berpengaruh terhadap fluktuasi

Page 143: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 219

Indeks Harga Konsumen (IHK) yang pada akhirnya juga akan

mempengaruhi daya beli masyarakat.

6.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Berdasarkan tabel cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

selama tahun 2009 sampai dengan 2012, jumlah kelompok

pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan Binaan Pemda

menunjukkan trend yang cukup fluktuatif, yaitu berkisar antara 43.087

kelompok pedagang/usaha informal hingga 44.956 kelompok

pedagang/usaha informal. Dari sisi jumlah kelompok pedagang/usaha

informal menunjukkan trend kenaikan dimana pada tahun 2009 jumlah

kelompok pedagang/usaha informal sebanyak 118.740, 122.599 kelompok

pedagang di tahun 2010, sebanyak 130.338 pedagang di tahun 2011 dan

139.398 kelompok pedagang/usaha informal pada tahun 2012.

Sementara itu dari sisi rasio antara jumlah kelompok

pedagang/usaha informal yang mendapat bantuan Binaan Pemda dengan

jumlah kelompok pedagang/usaha informal juga menunjukkan rasio yang

cukup fluktuatif yaitu berkisar antara 31,69% hingga 37,86% selama

kurun waktu 2009 - 2012.

Tabel 2.168

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Tahun 2009 – 2012

S

s

u

m

b

e

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (Indikator Ekonomi dan Sosial Jawa Timur tahun

2012)

7. Perindustrian

7.1. Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Sektor industri pengolahan merupakan sektor strategis, karena

disamping diharapkan mampu menyerap tenaga kerja sangat besar juga

memiliki keterkaitan ke depan (forward linkaged) dan keterkaitan

kebelakang (backward linkage) yang relatif banyak. Hasil penghitungan

No Uraian 2009 2010 2011 2012

1. Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha

Informal yang mendapat bantuan

Binaan Pemda

44,956 43,087 44,533 44,173

2. Jumlah Kelompok Pedagang/Usaha

Informal 118,740 122,599 130,338 139,398

3. Rasio ½ 37.86 35.14 34.17 31.69

Page 144: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 220

tahun 2013 total nilai PDRB sektor industri pengolahan atas dasar harga

berlaku sebesar Rp 302,31 triliun, atau setara dengan 26,60 persen dari

total nilai PDRB Jawa Timur. Pertumbuhan sektor ini di tahun 2013 sebesar

5,59 persen, melamban dibanding tahun sebelumnya yang tumbuh

sebesar 6,34 persen.

Apabila dilihat perkembangan strukturnya dalam lima tahun terakhir

kontribusi sektor industri di Jawa Timur cenderung menurun, masing-

masing sebesar 28,14 persen pada tahun 2009, tahun 2010 sebesar 27,49

persen, tahun 2011 sebesar 27,12 persen, tahun 2012 sebesar 27,11

persen dan tahun 2013 sebesar 26,60 persen. Sektor ini didominasi oleh

kontribusi subsektor industri makanan, minuman dan tembakau 57,31

persen (terhadap sektor NTB sektor Industri) atau sebesar 15,25 persen

terhadap total nilai PDRB Jawa Timur, dengan pertumbuhan sebesar 6,07

persen.

7.2. Pertumbuhan Industri

Sektor industri mempunyai peran yang sangat penting baik sebagai

penggerak utama pertumbuhan ekonomi maupun dalam pemerataan hasil-

hasil pembangunan. Tujuan pembangunan industri diarahkan pada upaya

untuk memperkokoh struktur ekonomi Jawa Timur dengan keterkaitan

yang kuat dan saling mendukung antar sektor, mampu meningkatkan daya

tahan perekonomian Jawa Timur, memperluas lapangan kerja dan

kesempatan berusaha, serta sekaligus mendorong berkembangnya

kegiatan berbagai sektor pembangunan lainnya.

Jumlah industri di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir mengalami

pertumbuhan rata-rata sebesar 2,63 persen. Dalam kurun waktu 2009-

2013 tersebut, tercatat jumlah industri pada tahun 2009 sebanyak 716.441

perusahaan, tahun 2010 menjadi 742.671 perusahaan, tahun 2011 menjadi

783.955 perusahaan, tahun 2012 berkembang menjadi 796.515

perusahaan serta pada tahun 2013 kembali meningkat menjadi 799.168

perusahaan. Selengkapnya terkait jumlah industri dan pertumbuhannya

tertera seperti dalam tabel 2.169 dan gambar 2.60 berikut :

Tabel 2.169

Jumlah Industri di Jawa Timur Tahun 2009-2013

Uraian 2009 2010 2011 2012 2013

Perusahaan/Industri 716.441 742.671 783.178 796.537 799.168

Page 145: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 221

Pertumbuhan (%) 2,00 3,66 5,45 1,71 0,33

Sumber: Dinas Perindag Provinsi Jatim

Gambar 2.62 Grafik Jumlah Unit Usaha, Tenaga Kerja, Nilai Investasi dan Nilai

Produksi Industri

Berdasar tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa meskipun dari

tahun ke tahun jumlah industrinya terus mengalami pertambahan, namun

jumlah pertumbuhannya dalam dua tahun terakhir terus mengalami

perlambatan. Melambatnya pertumbuhan industri ini lebih disebabkan dari

faktor krisis terutama sebagai akibat dari gejolak perekonomian global

yang berpengaruh langsung terhadap penurunan investasi dan pada

akhirnya juga memperlambat perkembangan industri baru. Gejolak

ekonomi juga ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang

berpengaruh pada kinerja industri pengolahan berbahan baku impor.

Melambatnya pertumbuhan industri dalam kaitannya dengan gejolak

perekonomian global mengindikasikan bahwa Industri di Jawa Timur

masih tinggi tingkat ketergantungannya dengan input produksi dari bahan

baku impor. Disisi lain terindikasi pula masih rendahnya daya saing,

kualitas dan design produk, hambatan peningkatan efisiensi produksi serta

efisiensi biaya transaksi yang juga relatif masih rendah.

8. Ketransmigrasian

8.1. Transmigran Swakarsa

Program transmigrasi pada dasarnya merupakan suatu kebijakan

pemerintah yang antara lain bertujuan untuk memecahkan masalah

kependudukan dan meningkatkan pembangunan daerah. Transmigrasi

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur

Page 146: 2.3. Aspek Pelayanan Umum 2.3.1. Fokus Layanan Urusan ...v2.app.sippd-jatim.net/cms/output.php?url=upload/Dokumen... · 3.3. APS Pendidikan Dasar per 1.000 952 956 957 965 996 Sumber

Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

BAB II - 222

tidak hanya memindahkan penduduk saja tetapi juga berusaha

meningkatkan pembangunan daerah tujuan dan kesejahteraan

individu/transmigran yang bersangkutan.

Jumlah transmigrasi dari Jawa Timur pada tahun 2012 sebanyak 672

KK atau 2.113 jiwa. Dari sejumlah itu, 860 jiwa (40,70 persen) diantaranya

termasuk transmigran swakarsa. Transmigrasi Swakarsa adalah persentase

jumlah transmigran swakarsa terhadap jumlah transmigrasi. Berdasarkan

perkembangannya, dari tahun 2010 – 2012, persentase jumlah

transmigrasi swakarsa menunjukkan peningkatan yaitu dari 12,33 persen

tahun 2010 menjadi 27,91 pada tahun 2011 dan 40,70 persen pada tahun

2012

Gambar 2.63

Grafik Perkembangan Jumlah Transmigrasi (jiwa) Menurut Jenisnya

Di Jawa Timur Tahun 2010 – 2012

Sumber : Disnakerduktrans Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Tenaga Kerja,

Kependudukan dan Trasmigrasi Provinsi Jawa Timur, diketahui bahwa

Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah merupakan dua propinsi yang

menempatkan transmigran terbanyak dibandingkan provinsi lainnya.