20141117_Kebijakan Pembinaan Jafung ASN

7/18/2019 20141117_Kebijakan Pembinaan Jafung ASN

http://slidepdf.com/reader/full/20141117kebijakan-pembinaan-jafung-asn 1/18

11/17/2014

1

KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN

JABATAN FUNGSIONAL DALAM PERSFEKTIF

UNDANG-UNDANG APARATUR SIPIL NEGARA

ABA SUBAGJA, S.SOS., M.AP. KEPALA

BIDANG

STANDARDISASI

JABATAN

SDM

APARATUR

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI, 2014

KEBIJAKAN PENGUATANJABATAN FUNGSIONAL

1



11/17/2014

2

3

1. Undang-undang Nomor 8 Tahun

1974 jo. Undang-Undang No. 43

Tahun 1999

2. Peraturan Pemerintah Nomor 16

Tahun 1994 tentang Jabatan

Fungsional Pegawai Negeri Sipil

jo. PP No 40 Tahun 2010

3. Keputusan Presiden Nomor 87

Tahun 1999 tentang Rumpun

Jabatan Fungsional PNS

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi

Sebelum diundangkannya RPP UU ASN

Yang Sedang Disiapkan :

1. Rancangan Peraturan Pemerintah

Tentang Manajemen PNS


Tentang Manajemen PPPK


Tentang Penilaian Kinerja dan Disiplin


Tentang Penggajian dan Tunjangan


Tentang Jaminan Pensiun dan JaminanHari Tua


Tentang Korps Pegawai ASN

1. Undang‐undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil

Negara

Jabatan fungsional dipandang sebagai jabatan alternatif dan

bukan pilihan karir

Pengangkatan dalam jabatan fungsional tidak memenuhi persyaratan administratif dan kompetensi.

Kinerja jabatan fungsional belum linier dengan kinerja organisasi.

Kinerja pejabat fungsional digambarkan dengan angka kredit yang secara nyata tidak dapat memberikan gambaran tentang

kinerja sesungguhnya dari pejabat fungsional

Orientasi pelaksanaan tugas lebih kepada proses daripada

output/hasil kerja.

Kurangnya Tim Penilai jabatan fungsional dan optimalisasi dalam

pelaksanaan tugas.

Kenaikan

level

jabatan

belum

sepenuhnya

mencerminkan

kenaikan level kompetensi

Keberadaan jabatan fungsional “seolah olah” lebih banyak

memberikan keuntungan kepada pemangku jabatannya

ketimbang kepada organisasi

BEBERAPA REALITA DALAM PENGELOLAAN JABATAN

FUNGSIONAL SELAMA INI



11/17/2014

3

PEMBENTUKAN JABATAN

FUNGSIONAL Wadah/sarana pembinaan karier bagi kepada Pegawai

Negeri Sipil/Pegawai ASN

Untuk

meningkatkan

kompetensi

dan

profesionalitas

Pegawai

Negeri

Sipil

Meningkatkan kinerja unit atau organisasi

Memperluas untuk menduduki jabatan tertentu;

Kedudukan, Tugas tersetruktur dan berjenjang,

kemandirian melaksanakan profesi;

Memperoleh tunjangan sesuai kinerja

Batas Usia Pensiun lebih dari 58 Tahun atau lebih

sesuai kebutuhan organisasi

Peluang naik pangkat/jabatan

Program Percepatan Reformasi Birokrasi

(Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 ) Penataan Struktur Birokrasi.

Sistem Seleksi CPNS & Promosi PNS Secara Terbuka

Penyederhanaan Perizinan Usaha.

Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Aparatur

Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Sarana dan Prasaranan Kerja PNS.

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri

Penataan Jumlah dan distribusi PNS.

Pengembangan sistem Elektronik Pemerintah (E-Government).

(Ekstraksi dari Grand Design Reformasi Birokrasi sampai dengan tahun 2014 )

6

Profesionalisasi PNS.



11/17/2014

4

Program

Percepatan

Reformasi

Birokrasi

a. Penetapan standar kompetensi jabatan

b. Peningkatan kemampuan PNS berbasis

kompetensi (Diklat)

c. Sistem Nasional Diklat PNS berbasis

kompetensi

d. Penegakan Etika dan Disiplin Pegawai

Negeri

e. Sertifikasi kompetensi profesi

f. Mutasi dan Rotasi sesuai kompetensi

secara perodik

g. Pengukuran Kinerja Individu

h. Penguatan Jabatan Fungsional

7

Identifikasi jabatan fungsional

Penyusunan standar

kompetensi

Identifikasi output jabatan

fungsional

Pengelolaan kinerja jabatan

fungsional

Penyesuaian tunjangan jabatan

fungsional

43.97

46.99

1.28

7.27

0.48

76.44

9.27 1.37 12.56 0.35

0

20

40

60

80

Guru Lainnya Medis Paramedis Tidak ada

%

Pusat Daerah

JUMLAH JABATAN FUNGSIONAL

Persentasi Jabatan Fungsional terhadap Jumlah Pegawai

• Pusat 35,3%

• Daerah 53,4% (dominasi fungsional umum)

Sumber data: BKN, 2013



11/17/2014

5

IMPLEMENTASI JABATAN

FUNGSIONAL2

Jabatan fungsional dibentuk

dalam rangka meningkatkan

profesionalisme serta

pembinaan dan pengembangan

karier PNS yang

melaksanakan tugas dalam

bidang tertentu



11/17/2014

6

PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL

1. Berkedudukan pada insatsni

pusat dan daerah

/pusat/daerah

2. Merupakan jabatan karier

3. Dalam melaksanakan tugas

harus mendapat penugasan

dari pimpinan unit ybs

4. Penilaian prestasi kerja

dengan menggunakan Ak

sesuai dengan unsur dan sub

unsrnya pengembangan

profesi penunjang

5. Penilaian dan penetapan AK

PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL

6. Pengangkatan dalam

jabata harus memenuhi

syarat adm dan

kompetensi

7. Pengelolaan Pendidikan

dan pelatihan

8. Pembebasan sementara,

pengangkatan kembali

dan pemberhentian dr

jabatan



11/17/2014

7

HAL2 PENTING LAINNYA DALAM PENGELOLAAN

JABATAN FUNGSIONAL :

1. PENGANGKATAN

DALAM JABATAN

2. PENILAIAN

KINERJA

3. DIKLAT

4. UJI KOMPETENSI

DAN SERTIFIKASI

5. FORMASI

JABATAN

P

N

P

R

S

O

N

Instansi pembina dalam

rangka melaksanakan tugas

pembinaan menyampaikan

hasil pelaksanaan pembinaan

Jabatan Fungsional secara

berkala sesuai dengan

perkembangan pelaksanaan

pembinaan kepada Menteri

Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi

Birokrasi dengan tembusan

Kepala Badan Kepegawaian

Negara.

a. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan;

b. menyusun pedoman formasi;

c. menetapkan standar kompetensi;

d. mengusulkan tunjangan jabatan;

e. melakukan sosialisasi serta petunjuk pelaksanaannya;

f. menyusun kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis

fungsional;

g.melakukan uji kompetensi

terhadap pejabat fungsional

untuk kenaikan jenjang jabatan h. memfasilitasi pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional;

i. mengembangkan sistem informasi jabatan;

j. memfasilitasi pelaksanaan Jabatan Fungsional;

k. memfasilitasi pembentukan organisasi profesi ;

l. memfasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan;

m. melakukan pembinaan terhadap Tim Penilai;

n. menyelenggarakan uji kompetensi Jabatan; dan

o. melakukan monitoring dan evaluasi Jabatan Fungsional.

14

Kegiatan lainnya yang

harus dilakukan secara

berkala



11/17/2014

8

NO JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI INSTANSI PEMBINA

1 ARISPARIS TERAMPIL DAN AHLI ANRI

2 PUSTAKAWAN TERAMPIL DAN AHLI PERPUSNAS

3 AUDITOR TERAMPIL DAN AHLI BPKP

4 PERENCANA AHLI BAPPENAS

5 ANALIS KEPEGAWAIAN TERAMPIL DAN AHLI BKN

6 PENERJEMAH AHLI KEMENSEKNEG

7 ASSESOR SDM APARATUR AHLI BKN

8 AUDITOR KEPEGAWAIAN AHLI BKN

9 PENELITI AHLI LIPI

10 ANALIS KEBIJAKAN AHLI LAN

11 PENGELOLA PBJ AHLI LKPP

JABATAN FUNGSIONAL YANG DAPAT

DIDUDUKI OLEH PNS PUSAT/DAERAH

CONTOH


11 PRANATA KOMPUTER TERAMPIL DAN AHLI BPS

12 STATISTISI AHLI BPS

13 PRANATA HUMAS TERAMPIL DAN AHLI KEM KOMINFO

14 DOKTER AHLI KEM KESEHATAN

15 PERAWAT TERAMPIL DAN AHLI KEM KESEHATAN

16 PEMBIMBING KESJA AHLI KEM KESEHATAN

17 PENGAWAS LINGKUNGAN

HIDUP

TERAMPIL LEMBAGA SANDI

NEGARA

18 SANDIMAN TERAMPIL DAN AHLI LEMBAGA SANDI

NEGARA



CONTOH



11/17/2014

9


19 PENGUJI MUTU BARANG TERAMPIL DAN AHLI KEM. PERDAGANGAN

20 PENERA AHLI KEM. PERDAGANGAN

21 INSTRUKTUR TERAMPIL DAN AHLI KEMENAKERTRANS

22 PENGANTAR KERJA AHLI KEMENAKERTRANS

23 PENGAWAS

KETENAGAKERJAAN

AHLI KEMENAKERTRANS

24 PENGGERAK SWADAYA

MASYARAKAT

TERAMPIL DAN AHLI KEMENAKERTRANS

25 MEDIATOR HUB INDUSTRIAL AHLI KEMENAKERTRANS

26 PENGUJI K-3 AHLI KEMENAKERTRANS



CONTOH


27 PENATA RUANG AHLI KEM. PEKERJAAN UMUM

28 TEKNIK JALAN DAN JEMBATAN TERAMPIL DAN AHLI KEM. PEKERJAAN UMUM

29 TEKNIK TATA BANGUNAN DAN

PERUMAHAN

TERAMPIL DAN AHLI KEM. PEKERJAAN UMUM

30 TEKNIK PEYEHATANLINGKUNGAN

TERAMPIL DAN AHLI KEM. PEKERJAAN UMUM

31 TEKNIK PENGAIRAN TERAMPIL DAN AHLI KEM. PEKERJAAN UMUM

32 PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI KEM. PEKERJAAN UMUM



CONTOH

DAN..JABATAN FUNGSIONAL LAIN

YANG DIBUTUHKAN



11/17/2014

10

NO JABATAN FUNGSIONAL PERMEN PAN-RB INSTANSI PEMBINA

1 SATPOL PP NO.4/2014 KEMENDAGRI

2 PENYULUH HUKUM NO. 3/2014 KEMENKUM & HAM

3 ANALIS KEIMIGRASIAN NO. 7/2014 KEMENKUM & HAM

4 PEMERIKSA KEIMIGRASIAN NO. 8/2014 KEMENKUM & HAM

5 RESCUER NO. 10/2014 BADAN SAR

NASIONAL

JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU YG

DITETAPKAN THN 2014

NO JABATAN FUNGSIONAL INSTANSI PEMBINA

6 PENGAMAT TERA KEMENDAG

7 PRANATA LAB. KEMTROLOGIAN KEMENDAG

8 PENGAWAS KEMTROLOGIAN KEMENDAG

9 PENGUJI K-3 KEMENAKERTRANS

JABATAN FUNGSIONAL YG DITETAPKAN

OKTOBER 2014



11/17/2014

11

No.

Nama Jabatan

Instansi Pembina

Keterangan

1 Analis APBN Sekretariat Jenderal DPR-RI Usulan Jabatan Fungsional Baru

2 Pelatih Olahraga Kementerian Pemuda danOlahraga

Usulan Jabatan Fungsional Baru

3 Asisten Pelatih Olahraga

Kementerian Pemuda dan

Olahraga


4 Analis Keuangan Pusat dan

Daerah

Kementerian Keuangan Usulan Jabatan Fungsional Baru

5 Pengelola Ekosistem Laut dan

Pesisir

Kementerian Kelautan dan

Perikanan


6 Analis Manajemen MutuIndustri

Kementerian Perindustrian Usulan Jabatan Fungsional Baru

7 Analis Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian Usulan Jabatan Fungsional Baru

8 Penata Lelang Kementerian Keuangan Usulan Jabatan Fungsional Baru

9

Penyuluh Narkoba

BNN

Usulan Jabatan Fungsional Baru 10

Pengawas Perikanan (Bidang

Penaatan PUU)

Kementerian Kelautan

Perikanan

Usulan Revisi PERMENPANRB No. 01

Tahun 201111 Arsiparis Arsip Nasional R.I. Usulan Revisi PERMENPAN No.

PER/3/M.PAN/3/2009

12 Penerjemah Kementerian Sekretariat

Negara R.I. Usulan Revisi PERMENPAN No.PER/24/M.PAN/5/2006

JABATAN FUNGSIONAL DENGAN POLA BARU

JABATAN FUNGSIONAL ASN3



11/17/2014

12

Aparatur Sipil

Negara (ASN)

profesi bagi :1. Pegawai Negeri Sipil

2. Pegawai Pemerintah dengan

Perjanjian Kerja

1. Jabatan Pimpinan Tinggi

2. Jabatan Administrasi

3. Jabatan Fungsional

Jafung keahlian: a) ahli utama;

b) ahli madya;

c) ahli muda;

d) ahli pertama.

Jafung keterampilan: a) penyelia;

b) mahir;

c) terampil;

d) pemula

JENJANG JABATAN FUNGSIONAL

1. utama

2. Madya

3. Muda

4. utama

UU NO. 5 TAHUN

2014

1. ahli utama

2. ahli madya

3. ahli Muda

4. ahli utama

1. penyelia

2. Pelaksana lanjutan3. pelaksana

4. pemula

Keppres No. 87 Tahun 1999 jo.

Keppres No. 97 Tahun 2012



11/17/2014

13

POKOK-POKOK SUBSTANSI JABATAN

FUNGSIONAL ASN 1. NOMENKLATUR JABATAN

2. TUGAS POKOK

3. HASIL KERJA/OUTPUT

KEGIATAN

4. URAIAN KEGIATAN/TUGAS

5. KOMPETENSI

6. JENJANG JABATAN

7. KUALIFIKASI PENDIDIKAN

8. PENGANGKATAN DALAM

JABATAN

9. PENILAIAN KINERJA10. DIKLAT

11. UJI KOMPETENSI DAN

SERTIFIKASI

12. FORMASI JABATAN

PROFESIONALPELAYANAN PRIMA,

INOVATIF,

KERJASAMA

TUGAS, PERAN & KEDUDUKAN

JABATAN FUNGSIONAL ASN

TUGAS

Jabatan

Fungsionalmelaksanakan

tugas pelayanan

berdasarkan

profesi jabatan

fungsional

keahlian

dan/atauketerampilan

tertentu

PERAN KEDUDUKAN

Jabatan

fungsionalberkedudukan dibawah

dan bertanggung jawab

secara langsung pada

pejabat pimpinan tinggi

atau pejabat administrasi

yang memiliki keterkaitan

dengan pelaksanaantugas jabatan fungsional

tertentu

Jabatan

fungsionalmemiliki peran

sebagai pelaksana

tugas di bidang

pelayanan dan profesi

jabatan fungsional

yang berdasarkan

pada keahliandan/atau

keterampilan tertentu



11/17/2014

14

HASIL KERJA/OUTPUT

JABATAN FUNGSIONAL

APABILA TIDAK TERCAPAI

PERENCANAAN

KINERJA

TARGET YG HARUS

DICAPAI

MANFAAT YG

DIHASILKAN

KINERJA

JABATAN

FUNGSIONAL

SANGSI SESUAI

PERATURAN PUU

1. mengevaluasi keselarasan hasil

penilaian yang dilakukan oleh para

pejabat penilai;2. memberikan bahan pertimbangan

kepada Pejabat Pembina

Kepegawaian dalam

pengembangan PNS, dan dijadikan

sebagai persyaratan dalam :

• pengangkatan jabatan dan

kenaikan pangkat;

• pemberian tunjangan dan sanksi;

• mutasi, dan promosi; serta

• mengikuti pendidikan dan

pelatihan pejabat fungsional.

Tim penilai kinerja

memiliki tugas:



11/17/2014

15

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN PANGKAT

JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI KETERAMPILAN

TUGAS POKOK

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF

PEMULA

TERAMPIL

MAHIR

PENYELIA

II/a

II/b

II/c

II/d

III/a

III/b

III/c

III/d

15

20

20

20

50

50

100

100

JUMLAH

15

20

20

20

50

50

100

100

JUMLAH MINIMAL PER

TAHUN

3.75

5

5

5

12.5

12.5

25

25

ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK KENAIKAN PANGKAT

JABATAN FUNGSIONAL KATEGORI KEAHLIAN

TUGAS POKOK

JENJANG JABATAN/ GOLONGAN RUANG DAN

ANGKA KREDIT KUMULATIF

AHLI

PERTAMA

AHLI MUDA

AHLI MADYA

AHLI UTAMA

III/a

III/b

III/c

III/d

IV/a

IV/b

IV/c

IV/a

IV/b

50

50

100

100

150

150

150

200

200

JUMLAH

50

50

100

100

150

150

150

200

200

JUMLAH MINIMAL PER

TAHUN

12.5

12.5

25

25

37.5

37.5

37.5

50

50



11/17/2014

16

TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI

NEGERI SIPIL

1. TIM PENILAI KINERJA

INSTANSI PEMBINA

JABATAN

FUNGSIONAL

2. TIM PENILAI KINERJAINSTANSI

ATASAN

LANGSUNG

TIM PENILAI KINERJA PNS

PENDIDIKAN

DAN

PELATIHAN

• Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme, Pejabat Fungsional harus

diikutsertakan pendidikan dan/atau pelatihan.

• Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan Pejabat Fungsional disesuaikan

dengan hasil analisis kebutuhan diklat dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai

Kinerja Instansi.

• Pendidikan dan/atau Pelatihan yang diberikan bagi Pejabat Fungsional, antara lain

dalam bentuk:

– pendidikan formal;

– pelatihan fungsional;

– pelatihan teknis; dan

– pengembangan kompetensi lainnya sesuai dengan peraturan perundang‐

undangan.

• Pendidikan formal bagi Pejabat Fungsional untuk jenjang pendidikan yang lebih

tinggi dapat ditempuh melalui pemberian tugas belajar. • Ketentuan mengenai pendidikan dan pelatihan serta pedoman penyusunan

analisis kebutuhan diklat jabatan fungsional lebih lanjut ditetapkan oleh instansi

pembina.



11/17/2014

17

Gaji, Tunjangan dan BUP Jabatan

Fungsional ASN

Gaji yang adil danlayak

TUNJANGAN

KINERJA DAN

TUNJANGAN

KEMAHALAN

BATAS USIA PENSIUN

58 (lima puluh delapan) tahun

bagi Pejabat Administrasi;

60 (enam puluh) tahun bagi

Pejabat Pimpinan Tinggi

Sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan bagi Pejabat

Fungsional.

PP 21/2014• PEMULA, TERAMPIL, MAHIR AHLI PERTAMA

DAN AHLI MUDA (BUP: 58)

• PENYELIA, MADYA, UTAMA (BUP: 60)

1. kepastian 2. profesionalisme

3. transparan

1. VERTIKAL

2. HORIZONTAL

3. DIAGONAL

1. Kuali fikasi

2. Kompetensi

3. Penilaian kinerja, dan;

4. Kebutuhan Instansi Pemerintah

Jabatan Fungsional

Lainnya

PEJABAT

FUNGSIONAL

ASN

Jabatan Administrasi

Jabatan Pimpinan

Tinggi

1. Integritas

dan;

2. Moralitas



11/17/2014

18

Integritas profesional akuntabel

Documents

20141117_Kebijakan Pembinaan Jafung ASN