1.Pedoman Teknis Perencanaan Dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten

8/10/2019 1.Pedoman Teknis Perencanaan Dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten

http://slidepdf.com/reader/full/1pedoman-teknis-perencanaan-dan-penyusunan-program-jalan-kabupaten 1/320

SK No. 77 / KPTS / Db / 1990

PETUNJUK TEKNIS

PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN

PROGRAM JALAN KABUPATEN

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM



Perencanaan Umum Jalan Kabupaten

DAFTAR ISI

Halaman

1. MAKSUD DAN TUJUAN ...................................................................................... 1

1.1 Kebutuhan akan Perencanaan .................................................................................. 1

1.2 Tujuan ..................................................................................................................... 2

2. RUANG LINGKUP PROSEDUR PERENCANAAN ........................................... 3

2.1 Kelompok Tugas ..................................................................................................... 3

2.2 Pencakupan Jaringan Jalan dan Prosedur Penyaringan ........................................... 6

2.3 Pengertian Kategori Pekerjaan ................................................................................ 9

2.4 Rangkuman Prosedur Perencanaan ......................................................................... 11

3 KEBUTUHAN SUMBERDAYA ........................................................................... 19

3.1 Kebutuhan Staf ....................................................................................................... 19

3.2 Tugas Utama ........................................................................................................... 21

3.3 Jadwal Keseluruhan Tugas ..................................................................................... 23

3.4 Pembiayaan ............................................................................................................. 23

3.5 Kebutuhan Sumber Daya Lainnya .......................................................................... 24




1 MAKSUD DAN TUJUAN

1.1 KEBUTUHAN AKAN PERENCANAAN

1. Tugas yang sangat penting mengenai perencanaan dan persiapan program pekerjaan

tahunan untuk jaringan jalan kabupaten, sudah mulai dilakukan secara sistematis.

Sebelumnya kebanyakan program disusun berdasarkan usulan-usulan àd-hoc' yang

diajukan oleh kabupaten yang kurang didukung dengan perencanaan yang memadai

atau dengan evaluasi sehingga didapat pilihan alternatif yang prioritas. Persiapan

program lima tahun dengan bantuan konsultan untuk mendapatkan Bantuan Luar

Negeri (BLN), tidak menunjukkan sebagai suatu cara yang efisien dan memuaskan.

Dalam kenyataannya aspirasi dan kemampuan daerah kurang dipertimbangkan

karena terlalu banyaknya petunjuk dari instansi di tingkat pusat yang memaksakan

suatu kerangka kerja yang kaku dan kurang dapat diterima di dalam pemilihan

proyek untuk jangka panjang. Rencana-rencana yang dihasilkan dengan cara inicenderung sudah kadaluarsa, bahkan sebelum pelaksanaannya dapat dimulai.

2. Peranan kabupaten dalam mempersiapkan program penanganan jaringan jalan

sendiri jelas diperlukan untuk menjamin adanya keluwesan dalam mengadakan

perubahan-perubahan sesuai kebutuhan daerah dan untuk mengalihkan tanggung

jawab instansi tingkat pusat ke tingkat kabupaten. Pada saat yang sama, Pemerintah

Pusat dan pihak donor memerlukan jaminan bahwa program semacam ini

mempunyai dasar yang rasional dan disusun secara sistimatis. Demikian pula dengan

sumber daya ekonomi nasional yang jumlahnya terbatas, supaya dapat digunakan

seefisien mungkin.

3. Prosedur perencanaan jalan semacam ini perlu diperkenalkan kepada kabupaten.

Pengalaman selama ini menunjukkan bahwa tidaklah cukup hanya dengan

menyerahkan suatu buku petunjuk begitu saja untuk diterapkan secara bersama.

Untuk memperkenalkan suatu prosedur secara efektif, perlu didukung oleh program

pelatihan, bimbingan dan bantuan teknis di tingkat kabupaten, termasuk pengarahan

yang tegas dari instansi yang tingkatnya lebih tinggi. Kegiatan ini telah mulai

dilakukan sejak tahun 1990 seiring dengan SK No. 77 - Dirjen Bina Marga

4. Keberhasilan juga mungkin dapat lebih dicapai dari pendekatan terpusat yang

menerima kenyataan bahwa untuk mencakup seluruh jaringan jalan sekaligus dalam

sekali studi tidak dapat dilaksanakan. Karena itu perlu dipertimbangkan bahwa

untuk mengalihkan prosedur perencanaan dari tingkat pusat ke daerah harus

dilakukan melalui suatu periode peralihan beberapa tahun, dimana instansi di tingkatpropinsi harus ikut melakukan peranan pemeriksaan dan pengawasan yang dahulu

hampir semuanya dilakukan oleh pusat.

5. Keperluan mendasar dalam proses perencanaan adalah untuk membuktikan bahwa

dari setiap proyek dapat diharapkan suatu tingkat pengembalian (rate of return) yang

dapat dipertanggung-jawabkan. Tanpa melakukan hal ini paling tidak akan

memboroskan beberapa sumber daya yang disediakan untuk proyek jalan kabupaten.

Untuk memberikan program pekerjaan yang potensial dan melibatkan berbagai

proyek dalam skala besar, diperlukan latihan perencanaan yang cukup banyak

dengan lengkap.

6. Alasan utama diperlukannya masukan perencanaan dalam skala besar bukannyakarena kerumitan metodologi yang diusulkan, namun karena besarnya jumlah




proyek yang berdiri sendiri yang harus dinilai dan banyaknya jenis proyek yang

terlibat. Pengalaman dari beberapa tahun pelaksanaan studi jalan kabupaten di

Indonesia telah menunjukkan bahwa karena besarnya variasi jenis jalan, mulai dari

jalan aspal yang dilewati beberapa ribu kendaraan per hari sampai dengan jalan

setapak yang tidak dapat dilewati kendaraan, menyebabkan setiap prosesperencanaan harus mempertimbangkan ruas-ruas jalan atas dasar kondisi masing-

masing dengan suatu bentuk penaksiran yang sesuai supaya rekomendasi yang

dihasilkan mempunyai kelayakan yang memadai.

7. Bagian pokok dari proses perencanaan ini meliputi suatu kegiatan survai

pengumpulan data yang diperlukan, terutama dalam hal lokasi jalan, panjang dan

kondisinya saat ini, serta informasi mengenai tingkat lalu lintas atau jumlah

penduduk pengguna jalan yang bersangkutan (informasi seperti ini seringkali tidak

tersedia sulit didapatkan).

8. Bagian pokok berikutnya adalah kegiatan evaluasi proyek dengan dengan

menggunakan data hasil survai di atas. Ada beberapa metode penaksiran atauevaluasi yang dapat dilaksanakan; metode yang paling sederhana yakni penyusunan

peringkat proyek dengan menggunakan cara indeks menunjukkan korelasi yang

lemah dari hasil evaluasi ekonomi. Karena itu pada prosedur ini cara tersebut tidak

digunakan dan dipakai suatu sistim yang tetap berhubungan langsung dengan kriteria

ekonomi konvensional. Sistim ini tidak memerlukan tambahan data survai dan

waktu analisa yang berarti, ataupun tingkat keahlian yang lebih tinggi dari pada

yang dibutuhkan oleh metode yang paling sederhana tadi.

1.2 TUJUAN

1. Tujuan umum dari Prosedur Perencanaan dan Penyusunan Program ini adalah :

Untuk menyusun prioritas penangan jalan sesuai dengan dana yang tersedia

dengan cara yang efisien, agar menunjang pembangunan ekonomi dan sosial

daerah tersebut.

2. Tujuan khusus-nya adalah untuk :

Memberi pengetahuan kepada staf kabupaten di dalam melaksanakan pekerjaan

survai, analisa dan evaluasi, sesuai dengan prosedur yang sistematis dan menuju

ke arah persiapan yang tepat waktu dari program tahunan dalam standar yang

konsisten.

Memberi kepastian bahwa alokasi sumber daya berdasarkan kategori pekerjaan

(yakni, pekerjaan berat, pemeliharaan dan pekerjaan ringan lain) ditentukan

secara rasional.

Memberi kepastian bahwa penentuan pemilihan prioritas pekerjaan berat,

didasarkan atas kriteria ekonomi yang sederhana namun rasional, sehingga dapat

memberikan tingkat kepercayaan yang memadai baik bagi donor maupun

instansi pemerintah bahwa investasi yang diusulkan telah sesuai.

Mendokumentasikan dan membangun `database' dari informasi mengenai

jaringan jalan untuk keperluan pemantauan dan perencanaan lebih lanjut.

Dapat mencakup perencanaan bagi semua pembiayaan jalan kabupaten, tanpa

melihat darimana sumber pendanaannya.




2 RUANG LINGKUP PROSEDUR PERENCANAAN

2.1 KELOMPOK TUGAS

1. Prosedur perencanaan dibagi dalam lima komponen utama atau kelompok tugas,

dimana setiap kelompok tercakup dalam bagian terpisah dalam buku petunjuk ini :

Tugas 1 : KAJI ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE

Tugas 2 : SURVAI

Tugas 3 : ANALISA

Tugas 4 : PENAKSIRAN BIAYA

Tugas 5 : PERSIAPAN PROGRAM TAHUNAN

2. Bagan alir yang telah disederhanakan pada Gambar 1 menunjukkan rangkaian pokok

kegiatan-kegiatannya. Gambar 2 menunjukkan aliran tugas serta keterkaitannya satu

sama lain secara lebih terinci.

3. Perencanaan harus dilihat sebagai suatu siklus kegiatan yang berkesinambungan

dengan maksud untuk menyusun suatu gabungan informasi mutakhir mengenai

seluruh jaringan jalan. Informasi perencanaan disusun untuk memberikan suatu

program tahunan, namun prosesnya tidak hanya berhenti disitu. Program tahunan

harus merupakan bagian dari suatu strategi untuk jangka yang lebih panjang bagi

seluruh jaringan, yaitu rencana yang bergulir dan mencakup beberapa tahun.

4. Siklus perencanaan dengan pembagian waktunya secara umum digambarkan seperti

di bawah ini.

DAUR PERENCANAAN TAHUNAN

Kaji Ulang

Program

Survai

Pemeliharaan

Terinci

Survai

Disain

SurvaiPenjajagan

Kondisi Jalan

S1

Penyusunan

Program

Penyaringan

dan

Penyusunan

Peringkat

Analisa dan

Penaksiran

Biaya

Survai

S2 – S8

Kaji Ulang &

Pemutakhiran

Database

Jan - Feb

Sep

Jul - Agu

Mei - Jun

Sep -Nop Apr

Sep-Nop

Okt-Nop

Des










2.2 PENCAKUPAN JARINGAN JALAN DAN ROSEDUR

PENYARINGAN

1. Prosedur Perencanaan ini dimaksudkan untuk diterapkan pada seluruh jaringan jalan

kabupaten secara sistematis.

2. Data survai terbaru yang dapat diandalkan dari setiap ruas dalam jaringan jalan harus

tersedia sehingga pilihan pekerjaan yang diperlukan dapat dipertimbangkan dan

disusun dalam urutan prioritas. Alokasi dana yang rasional hanya dapat dibuat bila

datanya lengkap untuk seluruh jaringan jalan.

3. Jaringan jalan tersebut dibagi dalam dua bagian :

Jalan mantap (stabil ; selalu dapat diandalkan untuk dilalui kendaraan roda 4

sepanjang tahun), terutama yang kondisinya sudah `baik/sedang' yang hanya

memerlukan pemeliharaan. Jalan tidak mantap (tidak stabil ; tidak dapat diandalkan untuk dilalui

kendaraan roda 4 sepanjang tahun), terutama yang kondisinya `rusak/rusak berat'

yang memerlukan ‘pekerjaan berat' (rehabilitasi, perbaikan, konstruksi),

termasuk jalan tanah yang saat ini tidak dapat dilewati kendaraan roda-4.

4. Untuk menjaga kemutakhiran data inventarisasi jalan seluruh jaringan (agar umur

datanya selalu tidak akan lebih dari tiga tahun) perlu dilakukan hal berikut :

Pada jalan-jalan yang mantap, setiap tahunnya harus dilakukan `Survai

Penjajagan Kondisi Jalan' (S1)

Pada jalan-jalan yang tidak mantap, setiap tahunnya harus dilakukan ‘Survai

Penyaringan Jalan’ (S2) pada sepertiga bagian jalan saja, sehingga seluruh

bagian jalan dapat tercakup dan selesai disurvai dalam daur tiga tahun.

Pada jalan-jalan yang tidak mantap, dibagi dalam tiga bagian yang kira-kira

sama, lalu setiap tahun satu bagian harus dicakup dalam `Survai Penyaringan

Jalan' (S2), sehingga seluruh bagian jalan dapat tercakup dan selesai disurvai

dalam daur tiga tahun.

5. Pada prinsipnya semua jalan mantap setiap tahunnya harus mendapatkan prioritas

untuk ditangani dengan pemeliharaan rutin dan/atau berkala. Untuk itu, informasi

survai yang terbaru diperlukan untuk menentukan kebutuhan teknis yang tepat,

karenanya survai tahunan sangat perlu dilaksanakan. Survai S1 digunakan untukmemperbaharui informasi inventarisasi jalan sebagai bagian dari prosedur

perencanaan yang sekaligus digabung dengan survai penyaringan pemeliharaan

tahap pertama dalam persiapan pemeliharaan tahunan (lihat petunjuk terpisah untuk

Persiapan Program Pemeliharaan Jalan Kabupaten).

6. Di banyak kabupaten, jaringan jalan yang tidak mantap masih lebih besar dari

jaringan jalan yang mantap dan dana untuk pekerjaan berat yang diperlukan melebihi

dana yang tersedia. Karenanya diperlukan suatu sistim untuk menyaring dan

menyusun urutan proyek, terutama yang berdasarkan kriteria ekonomi. Survai

penyaringan kondisi jalan (S2) dikaitkan dengan survai-survai lain yang mengukur

permintaan akan angkutan, dilakukan untuk keperluan tersebut.

7. Manfaat peningkatan suatu jalan dapat dihitung dengan cara, membandingkankondisi jalan saat ini dengan yang diharapkan, dan dengan memperkirakan jumlah




lalu lintas yang diharapkan. Manfaat ini kemudian dapat diperbandingkan dengan

perkiraan biaya peningkatan jalan, untuk memberikan tingkat pengembalian

ekonomi proyek (misalnya, Net Present Value = nilai bersih saat ini atau NPV/Km).

Kemudian sejumlah proyek dapat disusun peringkatnya dan proyek yang NPV/km-

nya tertinggi harus dipilih untuk dilaksanakan terlebih dahulu.Dengan cara ini baik kabupaten maupun secara nasional dapat memanfaatkan

dengan sebaik mungkin keadaan kelangkaan dana tersebut.

8. Jaringan jalan yang tidak mantap selanjutnya dapat dibagi lagi kedalam dua

kelompok :

Jalan terbuka yang dapat dilalui kendaraan roda-4 untuk sepanjang tahun.

Jalan tertutup yang tidak dapat dilalui kendaraan roda-4 untuk sepanjang atau

sebagian tahun.

9. Permintaan akan angkutan pada jalan yang terbuka bagi kendaraan roda-4, bisa

diperkirakan dengan baik melalui survai lalu lintas yang ada (S5). Sedangkan pada jalan yang tertutup lalu-lintas yang ada bukan merupakan suatu ukuran yang baik

bagi permintaan angkutan yang potensial, untuk itu dilakukan perkiraan dari jumlah

penduduk yang terlayani oleh jalan dan dari tingkat hambatan akses yang dialami

sekarang. Data ini diperoleh langsung dari survai penduduk (S7) dan survai

hambatan lalu-lintas (S8).

10. Gambaran bagaimana jaringan jalan kabupaten dicakup oleh studi perencanaan

dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 3. CAKUPAN SURVAI JARINGAN JALAN

Tahun ke - 1

Wilayah Perencanaan 1

Tahun ke - 2


Tahun ke - 3


Jalan Kondisi

Rusak / Rusak Berat

' Tertutup Roda-4 '

S2, S7 dan S8

Jalan Kondisi

Rusak / Rusak Berat

' Tertutup Roda-4 '

S2, S7 dan S8

Jalan Kondisi

Rusak / Rusak Berat

' Tertutup Roda-4 '

S2, S7 dan S8

T

D

K

M

Jalan Kondisi

Rusak / Rusak Berat

' Terbuka Roda-4 '

S2 dan S5

Jalan Kondisi

Rusak / Rusak Berat

' Terbuka Roda-4 '

S2 dan S5

Jalan Kondisi

Rusak / Rusak Berat

' Terbuka Roda-4 '

S2 dan S5

A

N

TA

P

Jalan Kondisi

Baik /Sedang

Survai Tahunan S1 dan 20% S5

M

A

N

T

A

P




11. Karena jaringan jalannya berkembang, maka lebih banyak jalan yang akan pindah

dalam kelompok mantap dan memerlukan survai tahunan untuk pemeliharaan. Data

lalu lintas juga diperlukan untuk kelompok ini, supaya standar teknis dan standar

biaya yang sesuai dapat diterapkan. Target yang harus dicakup adalah paling sedikit

20 % dari jaringan yang mantap dilakukan survai lalu-lintas setiap tahunnya,sehingga tidak akan ada ruas jalan yang data lalu lintasnya lebih lama dari lima

tahun.

12. Pada saat informasi tentang kebutuhan pemeliharaan dan tingkat lalu- lintas telah

meningkat, sistim prioritas secara ekonomi dilakukan juga terhadap pekerjaan

pemeliharaan berkala yang terpadu dengan sistim untuk pekerjaan berat.

13. Meskipun telah dilakukan pemeliharaan, beberapa jalan yang mantap akan

memburuk ke kondisi `rusak/rusak berat', sementara lainnya mungkin memerlukan

pelebaran atau perkuatan karena lalu-lintasnya meningkat. Karena itu setiap

tahunnya, sejumlah ruas dicakup dalam survai S2, sebagai hasil dari survai

penjajagan (S1) sebelumnya.14. Pada saat jaringan jalannya berkembang dan menjadi mantap, maka proporsi ruas

jalan yang dievaluasi dengan metode lalu lintas akan bertambah, namun sebagian

besar jalan tanah akan tetap perlu dievaluasi dengan metode kependudukan.

Sebagian kecil ruas, khususnya jalan baru yang menuju wilayah pertanian potensial

yang luas atau jalan-jalan baru yang akan mengalihkan rute lalu lintas, tidak dapat

dicakup oleh metode evaluasi umum dalam prosedur perencanaan ini, sebagai

gantinya diperlukan "studi khusus" yang harus dilaksanakan oleh staf dengan

kemampuan khusus pula.

15. Diagram di bawah ini menggambarkan bagaimana jaringan jalan akan dicakup oleh

jenis-jenis studi yang berbeda.

KATEGORI STUDI PERENCANAAN

JALAN TERBUKA

BAGI KENDARAAN RODA 4

JALAN TERHAMBAT DAN

TERTUTUP

BAGI KENDARAAN RODA 4

HAMBATAN

JALAN AKSES

RENDAH

HAMBATAN

JALAN AKSES

SEDANG

HAMBATAN

JALAN AKSES

TINGGI

PENAKSIRAN MANFAAT LALU LINTAS

PENAKSIRAN MANFAAT PENDUDUK

STUDI

KHUSUS




2.3 PENGERTIAN KATEGORI PEKERJAAN

1. Untuk keperluan perencanaan dan penyusunan program, pekerjaan jalan ini dapat

dibagi ke dalam tiga kelompok besar sebagai berikut :

a. Pekerjaan pemeliharaan : untuk jalan berkondisi `baik/sedang'

b. Pekerjaan berat : untuk jalan berkondisi `rusak/rusak berat'

(pembangunan baru, peningkatan, rehabilitasi)

c. Pekerjaan penyangga : untuk jalan berkondisi `rusak/rusak berat'

2. Ditinjau dari nilainya, pekerjaan berat dapat dibedakan dengan pekerjaan ringan

(yakni pekerjaan pemeliharaan dan penyangga) seperti yang juga ditunjukkan pada

matriks biaya (lihat tugas 4)

PEMBANGUNAN BARU (PB)

PEKERJAAN BERAT (PK) PENINGKATAN (PK)

REHABILITASI (RE)

PEMEL. PERIODIK (MP)

PEMELIHARAAN (M)

PEMEL. RUTIN (MR)

PEKERJAAN RINGAN PENYANGGA (H)

DARURAT

PEKERJAAN PEMELIHARAAN (M), harus dilakukan terhadap semua ruas

jalan yang berkondisi baik/sedang dan harus mendapatkan prioritas untuk ditangani.

Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar permukaan ruas jalan mendekati kondisi

semula, dan juga diperlukan agar suatu proyek pekerjaan berat memungkinkan

untuk tetap bertahan sesuai dengan umur disain yang direncanakan. Pekerjaan ini

terutama terdiri dari pekerjaan rutin tahunan, pelapisan ulang berkala serta

pekerjaan drainase.

PEKERJAAN BERAT (PK), dimaksudkan untuk meningkatkan jalan yang sesuai

dengan tingkat lalu lintas yang diperkirakan, biasanya merupakan pembangunan

kembali perkerasannya. Pekerjaan berat ini dapat berupa pembangunan baru,

peningkaaan atau rehabilitasi dengan umur rencana paling sedikit 10 tahun.

Sebagian besar jaringan jalan di kabupaten memerlukan pekerjaan berat, dan hal ini

diperkirakan akan menyerap hampir semua biaya yang tersedia setelah dikurangi

dengan biaya untuk semua pekerjaan pemeliharaan. Untuk memudahkan

penggolongan pekerjaan dalam tahap perencanaan ini, maka singkatan `PK'

digunakan untuk menunjukkan semua jenis pekerjaan berat.

PEMBANGUNAN BARU (PB) pada umumnya terdiri atas pekerjaan untuk

meningkatkan jalan tanah atau jalan setapak agar dapat dilalui kendaraan roda 4.

Kondisi jalan yang berat ini, memerlukan biaya yang besar dan biasanya pekerjaantanah yang besar pula.




PEKERJAAN PENINGKATAN (PK) dapat dikatakan untuk meningkatkan

standar pelayanan dari jalan yang ada; baik yang membuat lapisan permukaan

menjadi lebih halus, seperti pengaspalan terhadap jalan yang belum diaspal, atau

menambah Lapis Tipis Aspal Beton LATASTON/Hot Rolled Sheet pada jalan yang

menggunakan lapisan penetrasi (LAPEN); atau menambah lapisan struktural untukmemperkuat perkerasannya; atau memperlebar lapisan perkerasan yang ada (yang

kurang lebarnya).

PEKERJAAN REHABILITASI (RE) diperlukan bila pekerjaan pemeliharaan

rutin yang secara teratur harus dilaksanakan itu diabaikan atau pemeliharaan

berkala (pelapisan ulang) terlalu lama ditunda sehingga keadaan lapisan permukaan

semakin memburuk. Yang termasuk dalam kategori ini ialah perbaikan terhadap

kerusakan lapisan permukaan seperti lubang-lubang dan kerusakan struktural

seperti amblas, atau kerusakan tersebut kurang dari 15-20 % dari seluruh perkerasan

yang biasanya berkaitan dengan lapisan aus baru. Pembangunan kembali secara

total biasanya diperlukan bila kerusakan struktural sudah tersebar luas sebagaiakibat dari diabaikannya pemeliharaan, atau kekuatan disain yang tidak sesuai, atau

karena umur rencana sudah terlampaui.

PEKERJAAN PENYANGGA (H), adalah pekerjaan tahunan dengan biaya

rendah yang diperlukan untuk menjamin jalan terbuka bagi lalu-lintas yang ada atau

untuk menjaga agar kondisi jalan tidak lebih memburuk atau makin parah. Hal ini

dilakukan bila pekerjaan berat yang telah ditentukan tidak dibenarkan karena

tingkat lalu-lintasnya rendah atau karena dana yang tersedia tidak mencukupi.

Dana yang memadai perlu dicadangkan untuk pekerjaan penyangga ini.

PEKERJAAN DARURAT, adalah pekerjaan yang sangat diperlukan untuk

membuka kembali jalan yang baru saja tertutup untuk lalu-lintas kendaraan roda 4

karena mendadak terganggu, misalnya akibat tebing yang longsor atau jembatan

yang roboh. Dana untuk pekerjaan darurat ini tidak dapat disiapkan sebelumnya,

tetapi sebaiknya perlu dicadangkan dalam jumlah yang sepadan.

PEKERJAAN JEMBATAN, dapat digolongkan sebagai berikut :

PBJ : Pembangunan Baru Jembatan (termasuk Penggantian Bangunan Atas

dan Bangunan Bawah Jembatan).

PAJ : Penggantian Bangunan Atas Jembatan.

PJJ : Pemeliharaan/Penunjangan Jembatan (termasuk Pemeliharaan berkala,

misalnya perbaikan lantai; sedangkan Pemeliharaan Rutin Jembatan

dimasukkan ke dalam Pemeliharaan Jalan).




2.4 RANGKUMAN PROSEDUR PERENCANAAN

2.4.1 KELOMPOK TUGAS 1 :

KAJI ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATABASE

a. Kelompok tugas ini bertujuan untuk mengembangkan dan memutakhirkan sejumlah

informasi mengenai ; jaringan jalan, sumber daya, dan kegiatan sosial-ekonomi

kabupaten secara keseluruhan. Informasi ini diperlukan untuk mendukung

perencanaan, pemantauan dan studi tambahan lainnya.

b. Beberapa dari informasi ini bisa didapatkan pada database komputer di tingkat

pusat, propinsi, maupun di kabupaten.

c. Sebagian besar kabupaten telah mengumpulkan banyak informasi selama kegiatan

awal perencanaan, namun perlu untuk dikaji ulang, diperbaiki, dan diperbaharui

secara teratur minimal sekali dalam setahun serta disusun dalam format yang

standar sehingga perbandingan antar kabupaten akan mudah dilakukan.d. Informasi ini disusun dalam suatu rangkaian formulir K1 - K14. Periode waktu

utama untuk memperbaharui atau memutakhirkan formulir K adalah Januari –

Pebruari.

1A. Pemutakhiran Data Jaringan Jalan (K1 - K2) :

Tugas terpenting adalah untuk memutakhirkan inventarisasi `daftar induk' ruas

jalan kabupaten (K1), terutama dalam hal penentuan ruas dan kondisi

permukaan jalan secara garis besar.

Data ini harus diperbaharui setiap tahunnya dengan menggunakan informasi dari

hasil survai jalan (S1, S2) dan informasi pekerjaan (K3/atau RD-1.JK).

Tugas berikutnya adalah melakukan kaji ulang secara berkala terhadap pilihan

ruas dalam jaringan jalan yang ditetapkan sebagai `strategis' yang harus

mendapatkan prioritas khusus (K2).

1B. Pemutakhiran Data Riwayat Pekerjaan (K3 - K4) :

Menyusun serta memutakhirkan rangkuman data secara teliti dan sistimatis

mengenai pekerjaan yang telah dilaksanakan untuk setiap ruas.

Hal ini terutama diperlukan untuk perencanaan pemeliharaan dan pemantauan

keefektifan program.

1C. Pemutakhiran Data Sumber Daya (K7- K9) :

Menyusun serta memutakhirkan suatu daftar mengenai aspek-aspek sumber daya

yang tersedia seperti : peralatan berat, kontraktor, sumber material, upah

pekerja/buruh dan harga bahan/material serta staf Tim Perencana Jalan

Kabupaten

Catatan: Daftar peralatan berat dan kontraktor tidak lagi dicakup dalam buku

prosedur perencanaan ini, karena akan dibahas dalam buku prosedur lainnya

1D. Pemutakhiran Data Jembatan (K10) :

Menyusun serta memutakhirkan data inventarisasi mengenai lokasi dan

karakteristik kondisi setiap jembatan.




1E. Pemutakhiran Data Sosial Ekonomi (K11-K14) :

Menyusun serta memutakhirkan informasi data penyebaran penduduk (K11),

karakteristik pasar dan pusat kegiatan lainnya (K12), tata guna lahan dan data

lainnya per Kecamatan (K13) serta informasi mengenai kegiatan Pembangkit

Lalu-Lintas Angkutan Berat dan rencana-rencana pengembangan kawasan (K14

dan survai S6).

1F. Pemutakhiran Peta :

Menyusun serta memutakhirkan peta dasar jaringan jalan kabupaten disesuaikan

dengan data inventarisasi dalam K1. Beberapa versi peta jalan diperlukan untuk

menunjukkan kondisi jalan, ruas jalan strategis dan program tahunan.

Tujuan jangka panjangnya adalah menyempurnakan peta dasar jaringan jalan

dengan menggunakan peta topografi dan pemeriksaan di lapangan.

1G. Dokumentasi Studi :

Menyusun dan menyimpan data secara sistematis mengenai informasi dariformulir K, hasil survai tahunan, data analisa dan program, kemudian

meringkasnya dalam bentuk laporan untuk disampaikan pada RAKON.

2.4.2 KELOMPOK TUGAS 2 : SURVAI

a. Survai-survai diperlukan untuk mengumpulkan informasi secara berkala mengenai

karakteristik, kondisi dan penggunaan seluruh jaringan jalan.

b. Informasinya disusun dalam formulir `S' (S1-S8) ; survai S1-S4 berkaitan dengan

pengumpulan data inventarisasi jalan dan data kondisi jalan, survai S5-S8 berkaitan

dengan pengumpulan data penggunaan jalan.c. Periode waktu utama untuk melaksanakan survai adalah Maret - April untuk jalan

mantap dan April - Mei untuk jalan tidak mantap.

2A. Survai Penjajagan Kondisi Jalan (S1) :

Survai ini dilaksanakan setiap tahun pada seluruh jaringan jalan yang `mantap'

atau `baik/sedang' untuk memperbaharui data inventarisasi/kondisi jalan

(masukan pada tugas 1A/1D) dan membantu proses penyaringan dalam program

pemeliharaan.

Survai ini harus dilaksanakan pada bulan September - Oktober dengan

pencakupan target sekitar 40 Km/hari. Formulir S3 digunakan untuk

mengkalibrasi odometer kendaraan pada survai S1/S2.

2B. Survai Penyaringan Ruas Jalan (S2) :

Survai ini dilakukan pada sepertiga bagian jaringan jalan yang ‘tidak mantap’

atau `rusak/rusak berat' setiap tahunnya.

Survai ini menggabungkan pengumpulan data inventarisasi jalan serta informasi

kondisi dan foto jalan yang cukup untuk memungkinkan dilakukannya

penaksiran secara umum terhadap manfaat dan biaya rata-rata peningkatan jalan,

untuk keperluan penyaringan.

Pelaksanaan survai S2 ini ditargetkan rata-rata 10 Km/hari pada ruas-ruas jalan

yang terbuka bagi roda-4.




2C. Survai Kecepatan (S4) :

Survai kecepatan secara sederhana dilaksanakan pada semua ruas yang terbuka

bagi roda-4 yang telah dilakukan survai S2, untuk membantu penaksiran kondisi

permukaan jalan.

2D. Survai Lalu-Lintas (S5) :

Penghitungan lalu-lintas selama dua hari dilaksanakan pada semua ruas yang

terbuka bagi roda-4 yang telah dilakukan survai S2, dan paling sedikit 20 % dari

jaringan jalan yang ̀ mantap' setiap tahunnya.

Data lalu-lintas akan digunakan untuk memperkirakan manfaat dari suatu

peningkatan jalan dan untuk menentukan standar disain yang sesuai. Survai lalu

lintas diperlukan rata-rata untuk setiap 5 Km bagian jalan.

2E. Survai Kependudukan (S7) :

Survai mengenai penyebaran penduduk di dalam desa akan diperlukan untuk

jalan-jalan dan jembatan yang tertutup bagi roda-4 sepanjang atau sebagiantahun, dimana lalu-lintas yang ada bukan merupakan ukuran yang baik untuk

pengguna potensial dari jalan yang ditingkatkan.

Kegunaan S7 adalah untuk mengisi rincian, atas informasi umum yang sudah

disusun dalam formulir K11 untuk seluruh kabupaten.

2F. Survai Hambatan Lalu Lintas (S8) :

Diperlukan informasi hasil survai mengenai jenis, penyebab dan pengaruh

hambatan akses jalan pada jalan yang tidak terbuka bagi kendaraan roda-4, baik

sebagian atau sepanjang tahun.

Informasi ini digunakan bersama-sama data dari S7 untuk memperkirakanmanfaat dari peningkatan jalan dengan menggunakan metodologi

`kependudukan'.

2.4.3 KELOMPOK TUGAS 3 : ANALISA

a. Data survai harus disusun secara sistimatis untuk keperluan dokumentasi,

pemantauan dan evaluasi proyek.

b. Suatu lembar data (A1) disiapkan untuk menganalisa setiap proyek yang telah

tercakup dan didukung oleh survai S2 serta setiap proyek pemeliharaan berkala

yang tercakup oleh survai S1; foto- foto disusun secara terpisah dalam format yangstandar.

c. Lembar-lembar analisa data àntara' dipersiapkan untuk mendokumentasikan dan

menganalisa data lalu-lintas pada jalan-jalan yang terbuka bagi roda-4 (A2), serta

data kependudukan dan hambatan akses jalan pada jalan- jalan yang tidak terbuka

bagi roda-4 (A3).

d. Informasi yang telah dirangkum dalam formulir A1 ini kemudian digunakan untuk

menentukan proyek-proyek yang layak untuk ditangani. Suatu tabel penuntun yang

sederhana digunakan dalam menaksir manfaat proyek.

e. Tahap analisa terutama akan dilaksanakan pada periode waktu Mei-Juni.




3A. Analisa Data Ruas Jalan (A1) :

Inventarisasi jalan, kondisi dan data kecepatan yang didapat dari survai S2 dan

S4 dirangkum dan diringkas secara grafis dalam format standar dalam lembar

data À1' untuk setiap ruas yang disurvai.

3B. Analisa Data Lalu Lintas (A2) :

Data lalu-lintas yang didapat dari survai S5, disusun dan disesuaikan untuk

dievaluasi lebih lanjut pada lembar analisa A2. Ringkasan datanya dipindahkan

ke dalam lembar A1.

3C. Penentuan Proyek :

Proyek-proyek yang sesuai untuk dievaluasi lebih lanjut pada dasarnya

ditentukan oleh perubahan dalam tingkat lalu-lintas yang ada dan jenis

permukaan jalan serta kondisinya. Titik awal dan akhir proyek harus secara jelas

didokumentasikan.

3D. Penaksiran Manfaat Lalu Lintas :

Evaluasi proyek berdasarkan lalu- lintas yang telah disederhanakan (dengan

menggunakan tabel penuntun manfaat) memberikan nilai manfaat per kilometer

yang diharapkan untuk tingkat lalu-lintas dan jenis/kondisi permukaan yang ada.

3E. Analisa Proyek Kependudukan (A3) :

Informasi pada jalan yang tidak terbuka bagi roda-4 yang didapat dari hasil

survai S7 dan S8 disusun dan dianalisa untuk masing-masing ruas pada suatu

lembar analisa data kependudukan À3'. Hasilnya dipindahkan ke dalam lembar

data proyek A1.

3F. Permasalahan dan Studi Khusus :

Beberapa proyek tidak dapat ditangani oleh metode standar dengan evaluasi

secara umum. Ini memerlukan `studi khusus' atau perlakuan khusus, misalnya :

jalan-jalan yang sangat dipengaruhi oleh kegiatan pertanian yang besar, proyek

yang menimbulkan pengalihan lalu-lintas yang besar, proyek pelebaran jalan dan

proyek jembatan besar.

Beberapa ketentuan berdasarkan perkiraan dan pertimbangan yang memadai

dapat digunakan untuk masalah-masalah tersebut, namun diperlukan keahlian

khusus untuk melakukan studi secara penuh.

Tugas utama Tim Perencana Jalan Kabupaten adalah untuk melaksanakan survai

dan mengumpulkan data tambahan yang diperlukan studi khusus tersebut.

3G. Penilaian Lingkungan dan Prosedur Konsultasi :

Sejalan dengan Undang-Undang Pemerintah, maka semua proyek harus tunduk

pada penilaian lingkungan dan dikonsultasikan dengan masyarakat yang

terpengaruh oleh proyek tersebut.

Proyek penyaringan lingkungan untuk jalan kabupaten dengan studi lanjutan

(bila diperlukan), dahulu dilaksanakan oleh instansi tingkat pusat namun kini

kabupaten harus dapat melaksanakannya, termasuk ikut mensyahkan informasi

mengenai lingkungan, serta membantu untuk melaksanakan dan memantau

rencana pengurangan dampak lingkungannya.




Prosedur yang ada sekarang untuk MUSBANG dan pertemuan LKMD/LMD di

tingkat desa harus bertujuan pada kepastian bahwa penduduk yang terpengaruh

oleh proyek jalan harus benar-benar diberitahu mengenai pembangunan jalan

yang diusulkan termasuk penanganan yang benar tentang pembebasan lahan bila

hal itu terjadi.

2.4.4 KELOMPOK TUGAS 4 : PENAKSIRAN BIAYA

a. Identifikasi dan penaksiran biaya untuk pekerjaan jalan dan jembatan yang cocok,

dilaksanakan mengikuti tahapan analisa tersebut di atas, dengan menggunakan foto,

ringkasan data jalan (S1/S2) dan `Matriks untuk Pekerjaan dan Biaya yang sesuai',

dikaitkan dengan kondisi jalan dan tingkat lalu lintas yang ada sekarang.

b. Hal ini memungkinkan penaksiran biaya yang ditetapkan secara umum, cukup

memadai untuk keperluan penyaringan pekerjaan berat, pemeliharaan dan pekerjaan

`penyangga'. Perhitungan biaya secara terpisah harus disiapkan pada tahap disain

terinci berikutnya untuk proyek-proyek yang telah dipilih.c. `Matriks biaya' sementara masih disiapkan di tingkat pusat bagi kabupaten dan

setiap tahun selalu diperbaharui berdasarkan formulir K9 (ringkasan harga material

dan upah buruh setempat), yang dibuat oleh setiap kabupaten dan dikirimkan ke

pusat. Penyiapan matriks biaya ini nantinya diharapkan akan dapat dilakukan oleh

kabupaten sendiri

d. Data pekerjaan dan biayanya dimasukkan dalam lembar A1 untuk setiap proyek.

4A. Penilaian Kondisi Jalan :

Penilaian subyektif terhadap daya dukung tanah dasar (CBR) dan nilai sisa

perkerasan ditentukan dari hasil foto dan data S2.

4B. Penentuan Kelas Rencana Lalu-lintas :

Tingkat lalu-lintas yang diperkirakan terjadi sesudah dilakukannya peningkatan

jalan, dapat dibaca secara grafis dari matrik biaya berdasarkan kondisi jalan dan

lalu-lintas yang ada sekarang.

4C. Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Berat :

Biaya pekerjaan berat secara umum per kilometer dapat dibaca dari matriks

biaya, sesuai dengan persediaan kondisi jalan serta penentuan Kelas Rencana

Lalu-lintasnya.

4D. Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Pemeliharaan :

Biaya pemeliharaan secara umum yang diutamakan untuk keperluan anggaran

dapat dibaca pada matriks berdasarkan (terutama) pada umur jalan, lalu-lintas

dan jenis/kondisi permukaan.

Kebutuhan biaya pemeliharaan yang sebenarnya akan didapatkan dari prosedur

survai pemeliharaan S1/MS2.

Proyek pemeliharaan periodik akan dievaluasi dengan cara yang sama seperti

pekerjaan berat.




4E. Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Penyangga :

Bila ditemukan pekerjaan berat yang tidak layak atau belum dapat dilaksanakan

karena keterbatasan dana, maka dapat diusulkan pekerjaan alternatif dengan

menggunakan biaya pekerjaan penyangga yang telah ditentukan dalam matriks.

4F. Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Jembatan :

Suatu matriks biaya yang terpisah digunakan untuk memperkirakan biaya tahap

perencanaan yang ditentukan bagi perbaikan jembatan, penggantian atau

konstruksi baru dengan menggunakan foto sebagai bukti utama atas kebutuhan-

kebutuhan pada tahap ini. Buku Petunjuk terpisah menjelaskan prosedur secara

rinci untuk pemeriksaan, pemeliharaan serta disain jembatan.

2.4.5 KELOMPOK TUGAS 5 : PERSIAPAN PROGRAM TAHUNAN

a. Evaluasi, penyaringan dan penentuan peringkat proyek dilaksanakan sesudah

penyelesaian analisa data dan penaksiran biaya.

b. Proyek-proyek dalam kondisi baik/sedang dimasukkan dalam daftar pemeliharaan

P1 awal. Calon untuk pekerjaan berat disaring dan ditentukan peringkatnya pada

`daftar panjang P2' dari hasil studi perencanaan dengan menggunakan kriteria

ekonomi (NPV/KM) yang membandingkan antara perkiraan biaya dan manfaat.

Proyek-proyek yang layak kemudian dipilih sebagai calon untuk program pekerjaan

tahun yang akan datang pada daftar pendek P3 awal/sementara (sesuai dengan

formulir UR-1.JK).

c. Usulan program UR-1.JK pendahuluan harus sudah selesai pada bulan Agustus

sebagai masukan pada RAKORBANG tingkat Propinsi. Proses pemeriksaan dan

kaji ulang kemudian dilaksanakan antara September - Nopember termasukpengkajian elijibilitas pasca-disain yang kemudian menuju pada `daftar pendek' P3

akhir. Sesudah itu usulan anggaran akan disetujui/disyahkan dalam RAKON pada

bulan Desember dan didokumentasikan dalam bentuk RD-1.JK.

5A. Evaluasi dan Penyaringan Proyek :

Manfaat dari setiap usulan pekerjaan berat (Tugas 3D/E) dapat diperbandingkan

langsung dengan biaya per kilometer (Tugas 4C) untuk memberikan ukuran nilai

proyek (NPV/KM).

Proyek-proyek layak dengan NPV/Km yang lebih besar dari nol dapat disusun

berurutan dan dikelompokkan pada daftar P2 untuk menentukan prioritasnya

(Tugas 5C).

Proyek-proyek yang sudah dalam kondisi `baik/sedang' harus dimasukkan dalam

daftar pemeliharaan P1.

Beberapa proyek yang belum layak (NV) mungkin cocok untuk pekerjaan

`penyangga', sedangkan proyek-proyek `tidak dievaluasi' (NE) lainnya

memerlukan studi lebih lanjut karena evaluasi yang dilakukan belum memadai.

5B. Kaji Ulang dan Persiapan Daftar Pemeliharaan (P1) :

Daftar pemeliharaan P1 harus memuat semua jalan yang berkondisi baik/sedang

yang diklasifikasikan menurut ; tipe permukaan, umur jalan sejak dilakukanpekerjaan berat atau pemeliharaan berkala terakhir, dan tingkat lalu lintasnya.




P1 ini disusun di kantor, pada bulan Juli - Agustus, terutama berdasarkan daftar

induk K1. Penyusunannya harus disertai dengan perbaikannya dan harus

memasukkan jalan-jalan yang sedang dalam peningkatan atau dalam

pemeliharaan, ditambah dengan setiap jalan yang layak dipelihara yang

ditemukan selama survai S2 yang baru dilaksanakan. Hasilnya akan menjadi dasar bagi Survai Penjajagan Kondisi Jalan (S1) di bulan

September - Oktober dan harus dikaji ulang dan diperbaiki dengan memasukkan

usulan pekerjaan pemeliharaan awal untuk tahun yang akan datang.

P1 terutama digunakan untuk keperluan pendanaan awal, dimana prioritas

pendanaannya diberikan pada kebutuhan pemeliharaan.

5C. Persiapan Daftar Panjang Pekerjaan Berat (P2) :

Semua studi yang dicakup dalam proses analisa perencanaan (A1) harus

didokumentasikan dalam daftar P2, bersama-sama dengan setiap proyek

`luncuran' dari studi selama tiga tahun yang lampau, yang belum dilaksanakan.

Jadi P2 harus memuat data evaluasi proyek yang baru saja dibuat untuk seluruh

bagian dari jaringan yang belum ada pada daftar P1. Proyek-proyek layak harus

diurutkan sesuai dengan NPV/Km.

Daftar P2 akan dibagi ke dalam empat bagian : Bagian A mencakup proyek

`luncuran' yang layak; Bagian B mencakup proyek layak yang baru distudi ;

Bagian C mencakup proyek yang tidak layak atau proyek yang tidak dievaluasi

tidak termasuk pemeliharaan ; Bagian D mencakup bagian jalan yang baru

disurvai yang layak untuk pemeliharaan termasuk hasil evaluasi ekonomi

terhadap proyek pemeliharaan berkala.

5D. Kaji Ulang Kebutuhan Anggaran dan Strategi Pekerjaan (P5) :

Penaksiran kebutuhan anggaran tahunan dengan batasannya dibuat dengan

menggunakan formulir P5, untuk membantu kabupaten dalam menyusun strategi

pembiayaan yang pantas untuk pekerjaan jalan, serta untuk menyediakan

informasi guna membantu pemerintah pusat dalam pengalokasian dana.

5E. Persiapan Daftar Pendek Pekerjaan Berat (P3/P4) :

Kemungkinan kebutuhan anggaran beserta batasannya harus dipertimbangkan

didalam pemilihan ruas untuk `daftar pendek' pendahuluan tentang usulan

pekerjaan berat (P3, UR-1.JK).

Semua proyek dalam P3 harus layak secara ekonomi yang ditunjukkan oleh studi

perencanaan. Namun permasalahan setempat perlu juga diperhitungkan,termasuk rencana pembangunan kabupaten dan fungsi jalan.

Jalan-jalan berkondisi `rusak/rusak berat' yang terbuka untuk roda-4 tetapi tidak

tercantum dalam P3 karena tidak layak atau karena keterbatasan dana harus

diberi tanda untuk pekerjaan `penyangga' dan dimasukkan dalam daftar P4.

5F. Kaji Ulang Program dan Dokumentasi Anggaran :

Kaji ulang program secara luas dan perbaikannya mungkin diperlukan antara

waktu untuk menyusun program pendahuluan di bulan Juli - September dan

pematangannya pada RAKON di bulan Desember.

Kaji ulang ini meliputi penyaringan lingkungan dan audit studi perencanaan

yang dilakukan oleh staf di tingkat pusat atau propinsi. Kaji ulang juga meliputi

penyesuaian-penyesuaian dengan kriteria kebijaksanaan di tingkat nasional atau




tingkat propinsi, perubahan dalam prioritas kabupaten, perubahan yang timbul

dari kaji ulang disain dan elijibilitas pasca-disain, serta penyiapan proyek-

proyek luncuran yang telah dihitung kembali pembiayaannya.

Daftar pendek perencanaan (P3) yang telah diperbaiki perlu dibuat dalam bulan

Agustus.

Dokumentasi Anggaran akhir (formulir RD-1.JK) harus didasarkan pada

elijibilitas biaya disain/DURP.




3 KEBUTUHAN SUMBERDAYA

3.1 KEBUTUHAN STAF

a. Diperlukan suatu Tim Perencana Jalan di kabupaten yang terdiri dari empat orang

staf yang dapat diambil dari staf dinas yang terkait dengan penanganan jalan. Tim

akan diminta untuk melaksanakan studi perencanaan selama kurang lebih dua

sampai empat bulan setiap tahunnya, mengikuti prosedur dan jadwal waktu yang

telah ditetapkan. Mereka diperlukan dalam sebuah tim yang bekerja dan

bertanggung jawab kepada Dinas yang secara langsung menangani jalan

(PU/BM/Praswil Kab.), dan secara umum mendapat pengarahan dari Bupati.

b. Angota Tim yang bekerja dalam tugas ini harus diangkat melalui Surat Keputusan

(SK) dari Bupati. Mereka harus tetap pada kedudukannya paling tidak selama dua

tahun, supaya upaya pelatihan dan pengalaman yang telah didapat dapat

dimanfaatkan secara optimal.c. Staf yang ditunjuk akan ditempatkan pada posisi tugas seperti di bawah ini, berikut

dengan perkiraan waktu yang diperlukan setiap tahun :

Posisi Kemungkinan

sumber instansi

Perkiraan kebutuhan

waktu per tahun

(dalam bulan)

Koordinator Tim

Transport Planner

Planning Engineer

Koordinator Survai

Lalu Lintas

DPU/BM/PW-Kab.

Bappeda Kabupaten

DPU/BM/PW-Kab.

DPU/BM/PW-Kab

4

2 - 3

3

1 - 2

---------

10 - 12

d. Salah seorang dari staf di atas, biasanya Planning Engineer atau Transport Planner,

ditetapkan pula sebagai staf yang bertanggung jawab atas masalah lingkungan yang

berkaitan dengan jalan kabupaten.

e. Secara struktural, alternatif usulan kebutuhan staf dapat dilihat pada Gambar 4.

Pada pokoknya anggota Tim perencana dapat diambil dinas-dinas yang terkait

dengan penangan jalan. Perlu dicatat bahwa tim secara keseluruhan mendapatkanpengarahan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang secara langsung

menangani jalan.




Gambar 4.

STRUKTUR TIM PERENCANA JALAN KABUPATEN

f. Pengalaman khusus dalam perencanaan umum jalan tidak selalu mutlak diperlukan,

karena diharapkan bahwa masing-masing staf dapat mengenali masalah dan

mengembangkan kemampuannya setelah mengikuti pelatihan di lapangan, serta

berpengalaman dalam menerapkan prosedur.Koordinator Tim atau Transport Planner, jika memungkinkan harus mempunyai :

latar belakang pengalaman dalam pengetahuan sosial-ekonomi;

kemampuan untuk mengorganisir staf dan melakukan pekerjaan survai serta

analisanya dalam jangka waktu tertentu;

tingkat ketelitian dalam angka dan presisi data yang wajar;

kemampuan berkomunikasi dengan pejabat dan instansi lain dalam

menyampaikan tujuan, hasil dan akibat langsung dari studi perencanaan.

Planning Engineer harus mempunyai latar belakang dibidang teknik dan beberapa

pengalaman pada pekerjaan survai dan prosedur perhitungan biaya pekerjaan jalan.

g. Selain dari empat staf perencanaan yang ditugaskan dalam tim itu, masih diperlukanbeberapa asisten/pembantu yaitu :

Asisten Transport Planner : diperlukan jika jabatan Transport Planner

dirangkap oleh Koordinator Tim.

Asisten Survaior : 1 - 2 bulan kerja

Staf survai PLL : minimal 10 orang atau sejumlah 100 hari orang

kerja per tahun (biasanya diambil dari

penduduk setempat di sekitar lokasi lalu lintas

untuk jangka waktu tertentu)

BUPATI

Kepala DPU/

BM/PW Kab.

BAGIAN

PEMBANGUN

BAPPEDA

KOORDINATOR

PLANNING

ENGINEER **

TRANSPORT

PLANNER **

KOORDINATOR

SURVAI LALULINTAS

ASISTEN

SURVAIOR

ASS.TRANSPORT

PLANNER

PENGHITUNG

LALU LINTAS

(diambil dan dilatih

secara setempat)* Mungkin dirangkap dengan posisi Transport Planner

** Mungkin juga sebagai Staff Lingkungan




3.2 TUGAS UTAMA

1. Koordinator Tim; bertanggung jawab mengkoordinasi semua tahapan studi

perencanaan serta menjaga ketepatan waktu penyelesaian tiap tahap tersebut.

2. Transport Planner : jika dirangkap tugasnya oleh Koordinator Tim maka dengan

dukungan Assisten Transport Planner, ia harus bertanggung jawab sepenuhnya atas

tugas-tugas berikut ini :

Kaji Ulang dan Pemutakhiran Database (Kelompok Tugas 1)

Survai Penjajagan Kondisi Jalan (2A) - Aspek Inventarisasi

Penentuan Proyek (3C)

Penaksiran Manfaat Lalu-lintas (3D)

Survai dan Analisa Proyek Kependudukan (2E, 2F, 3E)

Pengkajian Lingkungan dan Prosedur Konsultasi (3G) - Aspek Tata Guna Lahan

Persiapan Program Tahunan (Kelompok Tugas 5)

3. Planning Engineer ; ikut berperan serta dalam Kaji Ulang dan Pemutakhiran

Database, termasuk khususnya Data Sumber Daya (1C) dan Persiapan Program

Tahunan. Tanggung jawab utamanya adalah :

Survai Penjajagan Kondisi Jalan (2A) - Aspek Pemeliharaan

Survai Penyaringan Ruas Jalan (2B)

Analisa Data Ruas Jalan (3A)

Pengkajian Lingkungan dan Prosedur Konsultasi (3G) - Aspek Engineering

Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan (Kelompok Tugas 4)4. Koordinator Survai Lalu Lintas; mempunyai tanggung jawab dalam :

Survai Lalu Lintas (2D) - termasuk pengawasan langsung

Survai Kecepatan (2C)

Analisa Data Lalu Lintas (3B)

5. Kebutuhan waktu yang dianjurkan bagi tugas-tugas tersebut dapat dibaca pada

Gambar 5. Sudah termasuk di dalamnya waktu yang diperlukan bagi pelatihan dan

pemantauan survai lalu lintas.




Gambar 5.

USULAN PENETAPAN TUGAS & TARGET ALOKASI WAKTU PER TAHUN

TARGET ALOKASI WAKTU ( hari per orang )

Kode

Tugas

KorTim

/ Trnsp.

Planner

Trp.Pln/

Asstn.

Trp.Pln

Plan.

Engi-

neer

Koor.

Survai

La-lin

Total

waktu

Waktu

di

Kantor

Waktu

di La-

pang.

Hari

Kenda-

raan

Pelaks.

(Bln)

1A

1B

1C

1D

1E

1F

1G

5

5

2

3

5

5

5

5

3

5

5

5

5

2

10

10

10

5

10

5

10

10

10

10

5

5

5

10

5 5

1 - 2

2A2B

2C

2D

2E

2F

10

1

**

22

**

1022

* *

15

2022

0

15

23

0

22

2

3

1820

13

20

2020

13

***

2 - 3

3A

3B

3C

3D

3E

3F

3G

3

3

3

2

7

2

2

5

6

5

6

5

5

5

8

2

7

6

5

5

5

8

2

2 5 5

2 - 3

4A

4B

4C

4D

4E

4F

1

1

5

1

1

2

1

1

2

5

1

1

2

1

2

5

1

1

2

1 - 2

5A

5B

5C

5D

5E5F

5

5

5

3

25

3

2

5

2

2

5

10

7

3

212

5

10

7

3

212

1 - 2

TOTAL 79 69 60 21 229 148 81 63 7-12

Asumsi Jumlah Jaringan Kab. : 1.100 Km Pencakupan Survai S1 : 350 Km : 40 km/hari : 10 pos PLL

Pencakupan Survai S2 : 200 Km : 10 km/hari : 15 pos PLL

Dengan Survai S7/S8 : 50 % : 15 lokasi S7/S8

} Asumsi : 0.75 hari

} pengawasan per PLL

Keterangan : * Dilakukan pada hari yang sama seperti 2B/2D

** Dilaksanakan bersama-sama dengan 2E

*** Dilaksanakan bersama-sama dengan 2B




3.3 JADWAL KESELURUHAN TUGAS

1. Gambar 6 menunjukkan target jadwal kegiatan perencanaan. Kegiatan survai utama

biasanya dilaksanakan antara Maret - April untuk survai Peningkatan dan Oktober -

Nopember untuk survai pemeliharaan, lalu analisanya antara Mei - Juni dalam tahunkerja yang bersangkutan, sehingga usulan program pendahuluan untuk konsultasi

berikutnya bisa dipersiapkan dari bulan Juli - Agustus, sedangkan pekerjaan disain

dimulai dari bulan September.

2. Koordinator Tim bertanggung jawab dalam penyusunan jadwal dan biaya survai dan

kegiatan perencanaan setiap tahunnya untuk memperjelas ruang lingkup dan jadwal

waktu kegiatan perencanaan yang diusulkan. Biasanya hal ini dilaksanakan dalam

bulan Januari segera setelah program pendahuluan tahun sebelumnya selesai.

3. Koordinator Tim harus membicarakan jadwalnya dengan Kepala DPUK/DPU-BM-

K dan Ketua Bappeda Kabupaten dan memastikan bahwa dana yang diperlukan

akan dialokasikan untuk melaksanakan survai pada waktunya. Ia kemudian harusmemantau dan melaporkan kemajuan survainya secara teratur kepada Kepala

DPUK/DPU-BM-K, serta mengkonsultasikannya dengan Ketua Bappeda

Kabupaten.

4. Contoh format untuk membuat jadwal kegiatan perencanaan dapat dilihat pada

Gambar 7 : di situ harus terdaftar setiap ruas yang akan tercakup dalam survai dan

rencana mingguan untuk survai dan analisa.

5. Periode bulan Oktober - Nopember dapat pula dipergunakan untuk proses

dokumentasi, tindakan lanjutan dan studi khusus serta pemutakhiran data sumber

daya.

3.4 PEMBIAYAAN

1. Biaya untuk studi perencanaan jalan ini harus disisihkan sebagai `komponen khusus'

dari Biaya Umum Proyek Jalan Kabupaten*)

. Kebutuhan dana untuk studi

perencanaan tahunan bagi semua pekerjaan jalan disediakan secukupnya (± 0.25%

dari total biaya proyek).

2. Koordinator Tim bertanggung jawab dalam mengusahakan kebutuhan dana untuk

melaksanakan jadwal perencanaan tahunan dan membahasnya bersama-sama dengan

Kepala Dinas PU/BM/PW-Kab dan Ketua Bappeda Kabupaten. Mereka bersama-

sama bertanggung jawab untuk memastikan bahwa dana untuk Tim Perencana Jalan

Kabupaten dapat disediakan agar Tim tersebut dapat melaksanakan kegiatan

perencanaan yang telah dijadwalkan pada waktunya.

. .

*) Biaya Penyusunan Perencanaan Program dan Perencanaan Teknis, menjelaskan penggunaannya

untuk merencanakan program dan persiapan teknis untuk tahun anggaran berikutnya, seperti

pengeluaran untuk kegiatan survai dalam rangka pengumpulan data dan analisa kelayakan

program proyek jalan (dari Petunjuk Pelaksanaan Inpres Dati II TA 1994/95, DirektoratJenderal Pengembangan Wilayah, Departemen Dalam Negeri, 5/4/94).




3.5 KEBUTUHAN SUMBER DAYA LAINNYA

1. Diperlukan ruang kerja dengan luas minimal 15 meter persegi yang bersifat

permanen dalam kantor (misalnya di DPU/BM-Kab.) yang kira-kira sesuai bagi

ruang kerja Tim Perencana Jalan.

2. Kelengkapan yang diperlukan adalah dua atau tiga meja kerja, sebuah meja besar

untuk membuka peta atau keperluan rapat, dan tempat penyimpanan dokumen yang

dapat dikunci.

3. Bagi keperluan survai harus disiapkan sekitar 63 hari kendaraan dan 63 hari

pengemudi dengan jatah BBM mencukupi untuk mencakup panjang 50 - 100

kilometer per hari kendaraan. Kemungkinan diperlukan dua buah kendaraan dalam

waktu yang bersamaan. Kendaraan bermotor itu harus terdiri dari jenis jeep dobel-

gardan dan jenis `kijang' untuk mengangkut anggota survai lalu lintas. Kedua

kendaraan dilengkapi masing-masing dengan pengemudi tetap, serta odometer yang

bekerja baik. Perubahan mengenai keperluan dan penggunaan kendaraandimungkinkan sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing kabupaten.

4. Perlengkapan kantor dan keperluan survai yang diperlukan setiap tahun terdiri atas :

kamera (kalau memungkinkan dengan fasilitas pencatat tanggal)

20 rol film serta keperluan dana untuk memproses dan mencetak film sebanyak

dua salinan tiap potretnya

white board (atau papan penunjuk lokasi foto)

lembaran plastik tembus pandang (70 lembar) atau album sederhana bagi

penyusunan foto beserta spidol pita ukur (panjang 50 m)

stop watch

alat penjepit lingkar (ordner) dan kotak map

papan penjepit (clip board), pena berwarna dan lain sebagainya

kebutuhan dana photocopy formulir dan peta










DAFTAR ISI

Halaman

1. TUGAS 1 A- PEMUTAKHIRAN DATA JARINGAN JALAN ..................... 1A-1

1.1 Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. 1A-1

1.2 Tugas 1A/1 – Penyelesaian Dta Ruas K1 ......................................................... 1A-1

1.3 Tugas 1A/2 – Penyelesaian Data Segmen dari K1 ........................................... 1A-7

1.4 Tugas 1A/3 – Penyelesian Data Lingkungan dari Kiri ..................................... 1A-10

1.5 Tugas 1A/4 – Penentuan Jaringan Jalan Strategis (K2) ................................... 1A-11

2. TUGAS 1B – PEMUAKHIRAN DATA RIWAYAT PEKERJAAN .............. 1B-1

2.1 Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. 1B-1

2.2 Tugas 1B/1 - Penyelesaian Formulir K3 .......................................................... 1B-1

2.3 Tugas 1B/2 – Penyelesain K4 ........................................................................... 1B-53. TUGAS 1C – PEMUTAKHIRAN DATA SUMBER DAYA ......................... 1C-1

3.1 Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. 1C-1

3.2 Tugas 1C/1 – Penyelesaian K7 ......................................................................... 1C-1

3.3 Tugas 1C/2 – Penyelesai K8 ............................................................................. 1C-3

3.4 Tugas 1C/3 – Penyelesaian K9 ......................................................................... 1C-5

4. TUGAS 1D – PEMUTAKHIRAN DATA SOSIAL-EKONOMI .................... 1D-1

4.1 Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. 1D-1

4.2 Prosedur Penyelesaian K10 .............................................................................. 1D-1

5. TUGAS 1E – PEMUTAKHIRAN DATA JEMBATAN ................................. 1E-1

5.1 Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. 1E-1

5.2 Tugas 1E/1 – Data Kependudukan (K11) ........................................................ 1E-25.3 Tugas 1E/2 – Data Pusat Kependudukan (K12) ............................................... 1E-5

5.4 Tugas 1E/3 – Data Kecamatan (K13) ............................................................... 1E-10

5.5 Tugas 1E/4 – Kegiatan Pembangkit Lalu Lintas Berat dan Rencana Pengembangan Sektoral .... 1E-10

5.6 Penyelesaian S6B (Rencana/Pola Transmigrasi dan PIR/NES) ....................... 1E-15

5.7 Penyelesaian S6C (Kegiatan Sektor Pariwisata) .............................................. 1E-18

6. TUGAS 1F – PEMUTAKHIRAN PETA ......................................................... 1F-1

6.1 Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. 1F-1

6.2 Tugas 1F/1 – Perbaikan dan Pemutakhiran Peta Dasar Jaringan Jalan ............ 1F-1

6.3 Tugas 1F/2 – Penyempernaan Peta Dasar ........................................................ 1F-2

6.4 Tugas 1F/3 – Penyempurnaan Peta Dasar ........................................................ 1F-37. TUGAS 1G – DOKUMENTASI STUDI ......................................................... 1G-1

7.1 Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. 1G-1

7.2 Prosedur ............................................................................................................ 1G-1




TUGAS 1 : KAJI ULANG DAN

PEMUTAKHIRAN DATABASE

WAKTU : JANUARI - PEBRUARI

TUGAS TUJUAN/PROSEDUR FORMULIR

1A PEMUTAKHIRAN DATA JARINGAN JALAN

Memutakhirkan Daftar Induk Jaringan Jalan Kabupaten setiap tahunnyaberdasarkan informasi dari hasil survai jalan (S1,S2) dan informasi pekerjaan(K3, RD-1.JK)

Mengkaji-ulang pilihan ruas dari jaringan jalan yang ditetapkan sebagai'strategis' untuk mendapatkan prioritas khusus dalam pemeliharan atau studiuntuk peningkatan

K1, K2,

PETA

JARINGAN

JALAN 1 + 2

1B PEMUTAKHIRAN DATA RIWAYAT PEKERJAAN Memutakhirkan data pekerjaan jalan dan jembatan yang telah dilaksanakan

pada setiap ruas, untuk keperluan pemantauan dan penanganan lebih lanjut

Merangkum data pembiayaan jalan dari seluruh sumber dana setiap tahunnya,untuk keperluan perencanaan dan pemantauan

K3, K4

1C PEMUTAKHIRAN DATA SUMBER DAYA Menyiapkan daftar yang sistematis mengenai sumber-daya yang tersedia

seperti; Tim Perencana jalan dan staf pelaksana, sumber material, hargabahan/material dan upah pekerja / buruh, untuk mempersiapkan danmelaksanakan program pekerjaan jalan

K7,K8-K9

1D PEMUTAKHIRAN DATA JEMBATAN Memutakhirkan data mengenai lokasi dan karakteristik kondisi setiap jembatan

pada setiap ruas setiap tahunnya, berdasarkan hasil survai dan informasipekerjaan

K10

1E PEMUTAKHIRAN DATA SOSIAL EKONOMI

Menyiapkan daftar yang sistematis mengenai data penyebaran penduduk dankarakteristik pasar atau pusat kegiatan di setiap kecamatan untuk keperluanstudi perencanaan

Menyiapkan data statistik tata guna lahan dan data sosial ekonomi lainnya, sertainformasi mengenai sumber pembangkit lalu lintas angkutan berat dan rencana-rencana pembangunan, untuk keperluan perencanaan

K11-K12

K13-K14

S6ABC

1F PEMUTAKHIRAN PETA

Memutakhirkan peta jaringan jalan supaya selalu sesuai dengan datainventarisasi jalan (K1)

Sebagai tujuan jangka panjang, menyempurnakan kualitas peta dasardengan menggunakan peta topografi dan pemeriksaan di lapangan.

PETA JJ

1+2+3

PETA TOPO

1G DOKUMENTASI STUDI

Menyusun dan menyimpan database, hasil survai, analisa dan programtahunan secara sistematis dan meringkasnya dalam bentuk laporan untuk

disampaikan dalam RAKON

LAPORAN,

ARSIP

PEMUTAKHIRANDATA JARINGAN

JALAN1A

PEMUTAKHIRANDATA RIWAYAT

PEKERJAAN1B

PEMUTAKHIRANDATA SUMBER

DAYA1C

PEMUTAKHIRANDATA JEMBATAN

1D

PEMUTAKHIRANDATA SOSIAL

EKONOMI1E

DOKUMENTASISTUDI

1G

SURVAI

2

PEMUTAKHIRANPETA 1F




1 TUGAS 1A - PEMUTAKHIRAN DATA

JARINGAN JALAN

FORMULIR : K1 DAN K2

1.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

1. Tugas ini ditujukan untuk memutakhirkan data dalam Daftar Induk Jaringan Jalan

Kabupaten (K1), berdasarkan kondisi terkini dari hasil survai perencanaan tahunan

dan dari informasi pekerjaan jalan yang sedang berjalan.

2. Selain itu juga mengkaji ulang dan mempebaiki data ruas jalan strategis atau ruas

jalan yang menunjang sektor ekonomi prioritas dalam Daftar Usulan Jaringan Jalan

Strategis (K2).

3. Tugas ini sebaiknya dilakukan terutama di bulan Januari – Pebruari dengan

mengacu pada hasil survai Penjajagan Kondisi Jalan (S1) dan survai PenyaringanRuas Jalan (S2) serta informasi mengenai pekerjaan yang sedang dilaksanakan.

4. Perbaikan data pada daftar K1 dilakukan secara manual, langsung pada formulir K1

yang dihasilkan dari database komputer. Hal ini untuk memudahkan operator

database komputer dalam melakukan perbaikan yang diperlukan

5. Pemutakhiran daftar K1 dilakukan pada tiga (3) bagian, yaitu data ruas, data

segmen dan data lingkungan.

6. Kajiulang dan perbaikan daftar K2 dilakukan secara berkala, hanya jika ada

perubahan yang berarti

1.2 TUGAS 1A/1 - PENYELESAIAN DATA RUAS K1

Data ruas pada K1 terdiri dari kolom 1 – 9 , yang merupakan data tetap yang sekali

sudah ditentukan dengan benar tidak boleh diubah-ubah lagi, kecuali ada alasan yang

dapat diterima.

1.2.1 NOMOR RUAS (KOLOM 1)

a. Setiap ruas yang telah ditetapkan di Kabupaten harus diberi tanda dengan angka

bulat (contoh : 02, 33, 104). Jangan membuat nomor ruas dalam bentuk desimal

(02.1, 02.2, 33.1, 33.2) atau memakai bentuk gabungan angka dan huruf (33A,

33B) atau gabungan angka bulat dan desimal (33, 33.1) untuk membedakan ruas jalan yang menerus.

b. Sekali sudah ditetapkan, maka nomor ruas tersebut harus terus dipertahankan dan

tidak boleh dirubah (kecuali dengan alasan yang sangat khusus), supaya tidak

menimbulkan keraguan dan kesalahan dalam pembacaan peta dan proses database

komputer.

c. Ruas-ruas baru yang sebelumnya tidak bernomor atau belum masuk di daftar K1,

dapat diberi nomor lanjutan dari nomor terakhir yang telah ada sebelumnya, bila

sebelumnya telah sampai ruas nomor 100, maka ruas berikutnya harus diberi

nomor 101, dst.







d. Bila belum ada kejelasan mengenai status resmi suatu ruas, maka sebagai alternatif

dapat digunakan nomor kode sementara yang dapat dipakai sebagai patokan,

sebagaimana contoh pada tabel berikut :

KodeSementara

Keterangan

400 Jalan Kota (yaitu 401, 402, 403, ... dan seterusnya)

500 Jalan Irigasi

600 Jalan Baru

700 Jalan Transmigrasi

800 Jalan Perkebunan/PIR atau Jalan Kehutanan/Angkutan Kayu

900 Jalan Desa

JN/JP/JTJalan Negara/Propinsi/Jalan Toll

(gunakan nomor jalan BM/PW yang sudah ditetapkan)

e. Nomor tersebut kemudian dapat diganti dengan nomor yang tetap, bila telah

disetujui secara resmi oleh Kabupaten dan telah dilakukan survai perencanaannnya.

Bersamaan dengan itu, maka data pada peta dan pada semua yang berkaitan dengan

database juga harus diganti.

f. Di dalam database, nomor-nomor ruas telah digabung dengan kode Kabupaten dan

Propinsi yang mengikuti sistim pemberian kode Biro Pusat Statistik (BPS). Kode

tersebut dapat dilihat pada bagian atas formulir K1 di sisi nama Propinsi dan

Kabupaten ; misalnya Propinsi Aceh (11), Kabupaten Aceh Selatan (01).

1.2.2 NAMA RUAS (KOLOM 2 / 3)

a. Setiap ruas jalan harus diberi nama pangkal dan nama ujung yang khas (berbeda),

yang biasanya berdasarkan nama permukiman setempat.

b. Titik pangkal ruas (ditentukan sebagai km 0,0 ruas jalan) biasanya merupakan titik

yang paling sibuk pada ruas tersebut.

c. Penting untuk diperhatikan bahwa sekali nama ruas sudah ditentukan, maka nama

tersebut tidak boleh dirubah kecuali dengan alasan khusus yang dapat diterima.

Perubahan dapat menyebabkan kekacauan dalam database komputer dan dalam

pembacaan peta.

d. Contoh penentuan nama dan nomor ruas yang benar dan yang salah, diilustrasikan

dalam gambar 1A1 di bawah




Gambar 1A1.

CONTOH KESALAHAN DALAM PEMBERIAN NOMOR DAN NAMA RUAS

PETA

SALAH BENAR

NO

RUAS

NAMA

RUAS

NO

RUAS

NAMA

RUAS

2.1 Alam-Citra 2 Alam-Bisa

2.2 Citra-Bisa

2 Bisa-Alam 2 Alam-Bisa

45 Dadu-Citra 45 Citra-Dadu

2 Bisa-Alam 2 Alam-Bisa

45 Alam-Dadu 45 Citra-Dadu

1.2.3 TITIK PENGENAL RUAS JALAN (KOLOM 4 / 5 )

a. Titik pangkal dan ujung setiap ruas jalan harus ditentukan secara jelas dan

mengacu pada titik pengenal di lapangan yang spesifik, seperti persimpangan

dengan satu / lebih ruas jalan lain, nama tempat atau pengenal fisik lainnya yang

sifatnya menetap.

b. Persimpangan dengan ruas jalan lain di dalam wilayah kabupaten dinyatakan

dengan nomor ruasnya. Misalnya (lihat sket di bawah ini) : titik pangkal ruas 45ditentukan sebagai (02/02) dan titik ujung ruas (46/47).

c. Persimpangan dengan ruas jalan Nasional atau Propinsi dinyatakan dengan pal-km jalan raya yang diukur dari patok kilometer terdekat dengan nama kota acuannya

(biasanya ibukota Propinsi), misalnya : JN. Km 14,5 Medan.

45

02

47

46

Alam

Citra

Bisa2

Alam

Bisa

2

Citra

Dadu45

Alam

Bisa

2

Citra

Dadu45

40Km 14.0

Km 15.0

ke Medan




d. Pada kasus jalan buntu atau ruas jalan tanpa persimpangan; beri tanda pengenal

yang jelas pada titik dimana nomor ruas jalan itu berubah, berdasarkan titik

pengenal yang spesifik dan menetap, seperti pada contoh berikut :

SD Kampung Baru : Sekolah Dasar di Kampung Baru

KC Bayah : Kantor keCamatan Bayah

MSJ P. Lawas : Mesjid P. Lawas

BTS KAB. A : Batas Kabupaten A.

KD Kulon : Kantor Desa Kulon

e. Hindari penggunaan titik pengenal seperti `desa/kampung’ saja, karena tidak

memberikan penjelasan yang cukup dimana tepatnya titik pangkal atau ujung ruas

tersebut.

f. Bila menggunakan titik pengenal ‘jembatan’, pastikan bahwa jembatan tersebut

termasuk dalam ruas jalan tersebut atau tidak. Berikan tambahan keterangan sepertipada contoh berikut : Ut.Jbt.S.Siak (Utara Jembatan Sungai Siak)

g. Cara penentuan titik pengenal ruas yang benar dan yang salah, diilustrasikan pada

gambar berikut :

Gambar 1A2.

CONTOH KESALAHAN DALAM PENENTUAN TITIK PENGENAL

PETANO

RUAS

NAMA RUAS

(PANGKAL/

UJUNG)

TITIK PENGENAL

SALAH BENAR

2 Alam JN JN.KM 20.6(Jalan Negara) BGR

Jln. Desa

46 Esa Bts. Desa Mesjid Esa

Desa Esa

Kampung Esa

45 Citra 2 2/2

1.2.4 PANJANG RUAS (KOLOM 6)

a. Panjang ruas yang didasarkan pada pengukuran dengan pita ukur atau odometer

yang telah disesuaikan harus dibulatkan menjadi per 100 m. Perbedaan dalam

pengukuran dapat terjadi meskipun dengan menggunakan odometer yang telah

disesuaikan.

b. Jangan terus merubah panjang ruas, sebagai hasil dari beberapa kali survai dengan

kendaraan dalam batas 10% dari data yang ada di K1. Namun panjang ruas harus

segera diperbaiki, setelah pengukuran disain selesai dilaksanakan.

45

DaduCitra 47

462

45

Dadu

Esa47

46

Alam

Citra

Bisa2

Km 21

Km 20

Bogor




1.2.5 KLASIFIKASI FUNGSI JALAN (KOLOM 7)

a. Semua ruas harus ditentukan fungsinya berdasarkan sektor ekonomi yang

dilayaninya. Hal Ini akan dipakai sebagai alat untuk memantau perkembangan

jaringan jalan serta sebagai alat bantu dalam pemilihan proyek yang berkaitan

dengan kebijakan Nasional.

b. Untuk setiap ruas hanya ditentukan satu fungsi saja, diantara klasifikasi fungsi

berikut ini:

JJS : Ruas jaringan jalan strategis (lihat prosedur 1A/3)

TRAN : Melayani kawasan transmigrasi

PIR : Melayani kawasan perkebunan inti rakyat

NMG : Melayani kegiatan ekspor non migas seperti perkebunan besar

PAR : Melayani proyek atau kawasan pariwisata

JI : Melayani proyek irigasi atau daerah penghasil utama padi

UH : Melayani wilayah kehutanan/jalan untuk angkutan kayu gelondonganKOTA : Melayani jalan kota

LU : Untuk pelayanan umum

c. Kecuali untuk fungsi pelayanan umum atau jalan kota, fungsi ekonomi lainnya

harus ditunjang oleh dokumen pendukung sesuai dengan jenis dan skala kegiatan

yang dilayani, dengan menggunakan baik itu K2 untuk ruas- ruas strategis, ataupun

survai S6 untuk sektor-sektor tertentu.

d. Peraturan Pemerintah (PP No. 26/1985) menjelaskan bahwa sebagian besar jalan

kabupaten juga ditentukan fungsinya sebagai jalan `lokal' yang menghubungkan

antara `pusat' dengan daerah pemukiman (persil), atau menghubungkan antar pusat

orde ketiga sebagian kecil jalan kabupaten ditentukan sebagai jalan `kolektor'

yang menghubungkan antar pusat orde ke-dua atau pusat orde kedua dan ketiga.

1.2.6 STATUS ADMINISTRASI RUAS JALAN (KOLOM 8)

Telah dibuat kode huruf yang menunjukkan kedudukan hukum secara administratif

atau yang bertanggung jawab terhadap suatu ruas jalan.

K : Kabupaten

D : Desa

P : Perkebunan

H : Kehutanan/angkutan balok kayu

T : Transmigrasi

A : Irigasi/pengairan

JN/JP/JT : Nasional/Propinsi/Toll

1.2.7 TERMASUK KECAMATAN (KOLOM 9)

a. Suatu kecamatan yang dilayani atau dilewati oleh suatu ruas jalan, harus ditentukan

namanya untuk membantu penggambaran ruas pada peta dan sebagai alat bantu

dalam pemilihan proyek dimana masalah pemerataan harus diperhatikan.

b. Bila suatu ruas melewati lebih dari satu kecamatan, tentukan salah satu saja yangterpenting atau yang mencakup bagian ruas terpanjang.




1.3 TUGAS 1A/2 - PENYELESAIAN DATA SEGMEN DARI KI

Kolom 10 - 18 dalam K1 mencatat segmen atau data bagian ruas yang secara berkala

perlu diperbaharui bila kondisi jalan berubah.

1.3.1 PAL KILOMETER (KOLOM 10)

a. Pal kilometer untuk jalan kabupaten belum biasa digunakan. Karena itu titik

pangkal dan ujung suatu bagian ruas harus ditentukan dengan pal km yang diukur

di sepanjang ruas dengan pita ukur atau odometer kendaraan yang telah disesuaikan

b. Pengukuran tersebut harus dimulai dari titik pangkal yang telah ditentukan dan

diberi tanda sebagai Km 0,0. Perhatikan bahwa jumlah panjang seluruh segmen

harus sama dengan total panjang ruas.

Contoh : Ruas No : 02

Panjang total : 6,6 km

Segmen 1 : Km 0,0 - 3,5 aspal baik

Segmen 2 : Km 3,5 - 6,6 aspal rusak

c. Jangan menggunakan pal km yang diukur dari kota Kabupaten atau kota Propinsi.

Sistim ini akan mudah menyebabkan kekacauan bagi ruas jalan kabupaten yang

pendek dan bagi keseluruhan jaringan jalan.

1.3.2 LEBAR PERKERASAN (KOLOM 11)

a. Lebar rata-rata perkerasan suatu ruas harus dicatat dalam `meter' dengan

pembulatan paling kecil 0,5 meter.

b. Bahu jalan tidak dimasukkan kecuali untuk jalan tanpa perkerasan, dimana tidak jelas seberapa lebar bahunya.

c. Jalan setapak dapat dicatat dengan lebar nominal, yakni satu meter (1,0 m).

1.3.3 TIPE DAN KONDISI PERMUKAAN (KOLOM 12)

a. Tipe permukaan harus ditentukan menurut kategori di bawah ini :

A : Aspal

B : Batu

K : Kerikil

T : Tanah

C : Beton

b. Kondisi permukaan rata-rata suatu segmen, terutama yang mencerminkan kualitas

berkendaraan (kenyamanannya) atau kekasarannya, ditentukan menurut kategori

berikut :

B : Baik

S : Sedang

SR : Sedang/Rusak

R : Rusak

RB : Rusak Berat




1.3.4 HAMBATAN LALU LINTAS (KOLOM 13)

Setiap segmen harus ditentukan tingkat aksesnya terhadap kendaraan roda-4, dengan

menggunakan kode angka (kode akses dari formulir A3 bila sudah ada) atau kode

huruf sebagai berikut :

Terbuka untuk kendaraan roda-4 sepanjang tahun TB 0

Tertutup untuk kendaraan roda-4 selama 2-6 minggu/tahun TB/TMH 1

Tertutup untuk kendaraan roda-4 pada musim hujan TMH 2

Tertutup untuk kendaraan roda-4 sepanjang tahun TST 3

Tertutup juga untuk sepeda motor TST 4

1.3.5 BULAN-TAHUN SURVAI PERENCANAAN TERAKHIR (KOLOM 14)

Data ini harus ditunjukkan dengan bulan dan tahun (misalnya 06/94) dari studi

perencanaan S2/A1 terakhir, atau dari pelaksanaan survai lalu lintas terakhir (untukruas yang berkondisi baik/sedang) namun bukan dari survai S1 yang dilakukan

setiap tahun pada semua ruas yang kondisinya baik/sedang.

1.3.6 TAHUN PELAKSANAAN PEKERJAAN (PK/MP) TERAKHIR (KOLOM 15)

a. Catat dalam kolom ini (15.1) tahun program pelaksanaan pekerjaan berat terakhir

(PK), misalnya 93 (tahun program 1993/94). Tidak perlu memberikan bulan awal

dan akhir pelaksanaan pekerjaan.

b. Pada versi K1 yang baru, disediakan kolom data yang kedua (15.2) untuk mencatat

pekerjaan pemeliharaan periodik yang terakhir (overlay/ pelapisan ulang).

1.3.7 BULAN-TAHUN PERUBAHAN DATA K1 TERAKHIR (KOLOM 16)

a. Data dasar K1 mempunyai kolom data untuk pengisian bulan/tahun dari setiap

perbaikan yang dibuat pada formulir K1, ini tercatat secara otomatis di komputer.

b. Perlu dicatat bahwa pada versi hasil komputer, biasanya dicantumkan pula tanggal

di bagian atas, misalnya "Edisi April 1993". Ini menunjukkan bahwa sebagian

besar perubahan-perubahan segmen yang baru harus sudah dibuat dalam kwartal

pertama 1993. Hasil cetakan komputer juga mencantumkan tanggal pencetakan

pada bagian kanan atas.

1.3.8 KELAS RENCANA LALU LINTAS / KRLL (KOLOM 17)a. Data dasar K1 juga mempunyai kolom data untuk Kelas Rencana Lalu Lintas

b. Data ini diperoleh dari data lalu lintas beserta studi perencanaan yang berkaitan dan

menunjukkan perkiraan kisaran lalu lintas harian rata-rata roda-4 (LHR) bila jalan

tersebut telah ditingkatkan atau sudah dalam kondisi baik/sedang.

KRLL 1 : LHR < 50

KRLL 2 : LHR 51 - 200

KRLL 3 : LHR 201 - 500

KRLL 4 : LHR 501 - 1500

KRLL 5 : LHR > 1500




c. Penambahan satu angka di belakangnya (.1, .2 atau .3) menunjukkan bagian dari

jumlah truk sedang dan berat dalam lalu lintas tersebut (lihat tugas 4B).

1.3.9 LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA / LHR ( KOLOM 18)

Data dasar K1 mempunyai kolom data untuk pencatatan total LHR kendaraan roda-

4 yang ada (17) dan LHR kendaraan roda-4 ekivalen termasuk sepeda motor dan

lalu lintas bukan bermotor (18) yang tercatat dalam penghitungan lalu lintas.

1.3.10 JUMLAH PENDUDUK (KOLOM 19)

Dalam data dasar K1 juga disediakan kolom data untuk mencatat jumlah penduduk

yang dilayani oleh suatu segmen yang terangkum dalam lembar analisa A3.

1.3.11 BULAN TAHUN PERUBAHAN DATA (KOLOM 20)

Merupakan catatan dari database komputer yang menunjukkan kapan (bulan tahun)terakhir kali data diperbaharui.




1.4 TUGAS 1A/3 - PENYELESAIAN DATA LINGKUNGAN DARI K1

Kolom 21 – 23 dalam K1 mencatat data lingkungan yang secara berkala perlu

diperbaharui bila kondisi lingkungan suatu ruas jalan kabupaten berubah.

1.4.1 STATUS LINGKUNGAN (KOLOM 21)

Telah dibuat kode angka yang menunjukkan status lingkungan suatu ruas jalan

kabupaten pada saat K1 dibuat atau diperbaharui yaitu :

1 = Menunggu Studi ANDAL

2 = Ditunda menunggu Studi ANDAL

3 = Tercakup dalam PIL sektoral tipe D

4 = Tercakup dalam PIL sektoral tipe ID

5 = Perlu Studi KL / UKL, UPL

1.4.2 KODE DAERAH RAWAN (KOLOM 22)

Untuk mengetahui bahwa suatu ruas jalan kabupaten melewati suatu daerah rawan

lingkungan telah dibuat kode angka sebagai berikut :

1 = Cagar Alam

2 = Suaka Margasatwa

3 = Hutan Konservasi

4 = HL - TGHK masih hutan

5 = HL - direkomendasikan RePPProt masih hutan

6 = HL – TGHK bukan hutan7 = HK – direkomendasikan RePPProt bukan hutan

8 = Taman Baru

9 = Taman Nasional

10 = Taman Rekreasi / Wisata

11 = Daerah curam (Informasi Land System)

12 = Lahan Basah (Gambut)

13 = Daerah Pantai / Hutan Bakau

14 = Kawasan Waduk / Danau

15 = Kawasan Bencana Alam

1.4.3 STATUS STUDI LINGKUNGAN (KOLOM 23)

Untuk mengetahui status studi lingkungan pada suatu ruas jalan kabupaten telah

dibuat kode huruf sebagai berikut :

O = Diperlukan penyaringan tahap awal dan kedua

S = Cukup dengan sektoral UKL / UPL

K = Diperlukan Studi KL

U = Sudah dilakukan Studi KL

A = Diperlukan Kerangka Acuan untuk ANDAL

T = Sudah dibuat Kerangka Acuan untuk ANDAL

R = Sudah dilakukan Studi ANDAL




1.5 TUGAS 1A/4 - PENENTUAN JARINGAN JALAN STRATEGIS

(K2)

1.5.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

a. Tujuan pokok dari tugas ini adalah untuk menentukan rute jalan kabupaten yang

akan mendapat prioritas tertinggi untuk pekerjaan pemeliharaan, atau bila sesuai

untuk pekerjaan rehabilitasi atau peningkatan.

b. Sekali pemilihan rute ini dilakukan dengan benar, maka kaji ulang dan

perbaikannya (jika diperlukan) cukup dilakukan kira-kira setiap tiga tahun sekali

saja.

c. Target utamanya adalah menentukan jaringan jalan strategis dengan batas

maksimal sekitar 20 persen dari total panjang jaringan jalan yang ada di

kabupaten (tidak termasuk jalan negara/propinsi).

1.5.2 KRITERIA

Jaringan jalan strategis harus mencakup jalur utama yang melayani hubungan antar

berbagai bagian di dalam kabupaten, yang sesuai dengan kriteria sebagai berikut :

a. Ruas jalan yang umumnya bersifat antar kota, yaitu menghubungkan kota

kabupaten dengan pusat-pusat administrasi pemerintahan seperti kota kecamatan,

dan pusat-pusat kegiatan ekonomi seperti pasar utama ; ini akan meliputi jalan

`kolektor' yang menghubungkan kota 'orde' kedua dan ketiga (seperti yang

ditetapkan menurut peraturan yaitu : PP No. 26, 1985).

b. Ruas jalan alternatif yang salah satunya sudah ditetapkan dan memenuhi hubungan

yang memadai, tidak termasuk dalam kriteria ini.c. Ruas jalan yang biasanya sudah menampung tingkat lalu lintas tinggi (atau

berpotensi tinggi pada wilayah yang jaringannya belum berkembang secara penuh)

pada kenyataannya tingkatan ini bisa berbeda, misalnya, mulai dari di atas 500

LHR di daerah padat penduduk di Pulau Jawa sampai di atas 50 LHR di daerah

kurang berkembang di pulau lain.

d. Ruas jalan yang biasanya sudah diaspal, kecuali pada daerah yang jaringan jalannya

belum dikembangkan.

e. Ruas jalan yang melayani sumber-sumber penyebab meningkatnya lalu lintas selain

perkotaan, seperti sumber material besar, pabrik atau daerah perkebunan, dapat

pula masuk ke dalam kriteria ini asalkan ruas jalannya terbuka bagi lalu lintasumum.

f. Ruas jalan yang melayani pangkalan jenis angkutan lain (yakni ruas menuju

pelabuhan laut atau sungai, lapangan udara, atau stasiun KA)

g. Ruas jalan yang pendek (yakni kurang dari 5 km), tapi bukan bagian dari rute

lanjutan, tidak termasuk dalam kriteria ini (kecuali pada vi)

h. Ruas jalan di daerah perkotaan tidak termasuk dalam kriteria ini, kecuali kalau ruas

tersebut merupakan bagian dari rute lanjutan jaringan jalan strategis yang

menghubungkan dua pusat kota.

i. Ruas jalan utama antar kabupaten bisa dimasukkan apabila tidak ada jalan

negara/propinsi yang memadai untuk jalur tersebut.




j. Bagian ruas jalan negara/propinsi yang berada di dalam kabupaten secara otomatis

merupakan bagian dari jaringan jalan strategis, walaupun pemeliharaan atau

peningkatannya tidak masuk ke dalam program jalan kabupaten.

k. Perlu dicatat, bahwa istilah ‘strategis’ disini didasarkan atas konsep ekonomi.

Berbeda halnya dengan istilah `strategis keamanan' yang mengacu pada jalankhusus dengan fungsi keamanan negara, seperti jalan yang berdekatan dengan batas

negara (jalan seperti ini tidak tercakup dalam prosedur ini).

1.5.3 PROSEDUR PENGISIAN

Pada formulir K2 dan Peta Jaringan Jalan 2 (lihat tugas 1F), tentukan ruas jalan

yang akan diusulkan menjadi bagian dari jaringan jalan strategis sesuai langkah-

langkah berikut :

KELOMPOK A :

a. Beri tanda di peta dan cantumkan pada formulir K2 semua ruas jalan nasional danpropinsi, termasuk nomor ruasnya (sesuai dengan nomor Bina Marga).

b. Informasi ini bisa diperoleh dari Dinas PU / Bina Marga/prasana wilayah Propinsi

KELOMPOK B :

a. Beri tanda di peta dan cantumkan pada formulir K2 : ruas jalan terpendek yang

menghubungkan setiap kota kecamatan ke jalan nasional / propinsi dan ke ibukota

kabupaten.

b. Perhatikan: jalur baru secara umum tidak dapat dimasukkan kecuali bila

penghematan jarak tempuhnya ke kota kabupaten mencapai paling sedikit 50

persen dari jarak tempuh lewat jalur yang sudah ada; perhatikan juga bahwa jalur

baru itu memerlukan studi khusus yang justru memperlambat penyertaannya dalam

program.

c. Catat pada formulir K2 nama kota yang dilayani ruas jalan itu, instansi mana yang

bertanggung jawab untuk pemeliharaannya dan data informasi tentang kondisi

perkerasan serta keterbukaan ruas jalan itu (dari formulir K1).

KELOMPOK C :

a. Beri tanda pada satu jalur langsung yang menerus dan wajar, yang merupakan

penghubung antar kota kabupaten dengan ibukota kabupaten di sekitarnya dan

cantumkan nomor ruas jalur itu jika belum tercatat pada kelompok A atau B.

b. Biasanya jalur ini merupakan ruas jalan yang sudah ada; karena jalur baru hanyaakan diterima bila terjadi penghematan jarak tempuh paling sedikit 50 persen dari

yang ada.

c. Ruas-ruas jalan penghubung antar kabupaten yang bertetangga ini harus ditentukan

sebagai jalur strategis.

KELOMPOK D :

a. Beri tanda dan cantumkan kemungkinan ‘pilihan lain’ untuk dimasukan sebagai

jalur strategis, diantara pilihan berikut ini :

Ruas jalan lain yang melayani lalu lintas tinggi yang secara khusus merupakan

ruas jalan langsung penghubung dua bagian penting di dalam daerah

kabupaten.




Ruas jalan lain ke jalan Nasional / Propinsi atau ke ibukota kabupaten, dari

sumber penyebab lalu lintas tinggi selain dari kota kecamatan (sebutkan

sumber penyebabnya)

b. Periksa bahwa total (B+C+D) tidak lebih atau sama dengan 20 persen dari totalpanjang jaringan jalan kabupaten (dari K1). Jangan masukkan ruas jalan

berprioritas rendah bila total tersebut sudah melebihi target.

c. Kaji ulang dan sesuaikan usulan itu seperlunya sewaktu konsultasi dengan instansi

yang terkait dengan penanganan jalan di Propinsi dan kalau ada dengan konsultan

pembimbing, khususnya untuk mendapatkan :

Status yang sebenarnya dari ruas jalan kabupaten yang kemungkinannya dalam

waktu dekat akan menjadi jalan propinsi untuk keperluan perencanaan

pekerjaan, terutama usulan ruas baru.

Pandangan Propinsi terhadap perkembangan yang terjadi pada ruas jalan antar

kabupaten. Sebaiknya dana dan sumber daya kabupaten tidak dialokasikan ke

ruas jalan yang dalam waktu dekat menjadi status propinsi.

d. Cantumkan pada formulir K1 (kolom 7) ruas jalan yang termasuk dalam klasifikasi

jaringan jalan strategis (JJS).










M d l 2 T 1 K ji Ul d P t khi D t b 1B 1

2 TUGAS 1B - PEMUTAKHIRAN DATA RIWAYAT

PEKERJAAN

FORMULIR : K3 DAN K4


1. Untuk menyusun dan menjaga tersedianya catatan mengenai pekerjaan yang telah

dilakukan pada setiap ruas dari jaringan jalan setiap tahunnya.

2. Untuk membuat perencanaan yang sistematis, terutama untuk pekerjaan

pemeliharaan dan untuk membantu dalam pemantauan keefektifan program

pekerjaan

3. Sumber data bisa didapat terutama dari data anggaran (RD-1.JK) atau dari data

kontrak yang memuat semua sumber dana untuk jalan kabupaten, termasuk

diantaranya semua pekerjaan jalan yang dibiayai oleh Dana PembangunanKabupaten/Kota (DAK/DAU).

4. Formulir K3 digunakan dalam menyusun rincian per ruas untuk setiap tahun

program.

5. Formulir K4 merupakan rangkuman semua dana untuk jalan kabupaten per tahun

serta cakupan pekerjaannya untuk beberapa tahun.

6. Data riwayat pekerjaan per segmen juga diringkaskan dalam formulir K1 dan P1.

7. Formulir K3 dan K4 harus selalu dimutakhirkan pada bulan Januari setelah

anggaran biaya diketahui dan diperbaiki untuk memperhitungkan pelaksanaan yang

sebenarnya. Prioritas utama harus ditujukan dalam hal pencatatan secara rinci semua

pekerjaan berat dan pemeliharaan berkala.8. Untuk selanjutnya K3 akan disusun sebagai bagian dari database komputer,

meskipun formulir untuk pemasukkan data secara manual mungkin juga akan

diperlukan.

2.2 TUGAS 1B/1 - PENYELESAIAN FORMULIR K3

Cakupan dan format K3 hampir mendekati bentuk format dokumen biaya RD-1.JK

(lihat tugas 5F) dan tersedia dalam bentuk manual maupun dalam bentuk data base

komputer.


Formulir K3 harus dibuat secara terpisah untuk setiap ruas jalan, rincian dari semua

pekerjaan pada ruas tersebut harus didaftar secara berurutan setiap tahun program.

BAGIAN ATAS : NOMOR, PANJANG, DAN NAMA RUAS.

a. Kotak-kotak di bagian atas dari formulir K3 harus mencatat data ruas jalan dalam

format yang tepat sama dengan K1.

b. Perlu diperhatikan bahwa nama dan nomor ruas yang digunakan harus sama

dengan yang tertera pada K1, meskipun nama yang dipakai dalam kontrak adalah

berbeda.









KOLOM 1 : TAHUN PROGRAM PEKERJAAN

Kolom 1 menunjukkan Tahun Program Pekerjaan, untuk sistem tahun anggaran

baru digunakan bentuk penuh, misalnya : 2001

KOLOM 2 : PANJANG PEKERJAAN JALAN

Pal Km segmen diukur dengan cara yang sama seperti pada K1, namun segmen-

segmen pekerjaan mungkin berbeda dengan yang tercatat dalam K1 yang ada.

KOLOM 3 : PAL KM AWAL DAN AKHIR SEGMEN PEKERJAAN JALAN

Panjang pekerjaan (kolom 2) harus sama dengan selisih antara kolom (3.2) dan

(3.1).

KOLOM 4 : JENIS PEKERJAAN JALAN

Jenis pekerjaan diberikan dengan kode standar sebagai berikut :

PK = Pekerjaan Berat atau Peningkatan

MP = Pemeliharaan Berkala/Periodik

MS = Pengaspalan Ulang Periodik

MR = Pemeliharaan Rutin

PB = Pembangunan Baru

RE = Rehabilitasi

H = Pekerjaan Penyangga

KOLOM 5 : TIPE LAPISAN PERMUKAAN PEKERJAAN JALAN

Bila rincian mengenai lapisan permukaan belum diketahui, cukup gunakan A

(lapisan aspal) atau K (kerikil). Tipe permukaan jalan yang diusulkan ditentukan

secara rinci dengan menggunakan kode-kode seperti berikut ini :

PMA = Penetrasi Macadam (Lapen)

LKP = Kerikil Padat Tertutup (Kepatup)

TAB = Lapis Tipis Aspal Beton (HRS)

KOLOM 6 : LEBAR PERKERASAN PEKERJAAN JALAN

Lebar perkerasan adalah lebar yang diusulkan dalam pekerjaan tanpa memasukkanlebar bahu jalan.

KOLOM 7 : BIAYA PEKERJAAN JALAN

Jumlah seluruh biaya pekerjaan harus merupakan biaya kontrak termasuk pajak

(diperjelas dengan menyatakan sumber dananya di kolom 14).

KOLOM 8 : BIAYA PEKERJAAN JALAN/KM

Biaya pekerjaan jalan/km dihitung secara otomatis oleh komputer dengan membagi

kolom 7 dengan kolom 2.





KOLOM 9 : NOMOR URUT JEMBATAN (9.1) ATAU JUMLAH

JEMBATAN YANG MENDAPATKAN PEKERJAAN (9.2)

Untuk jembatan besar dapat dicatat secara tersendiri. Bila ada sejumlah jembatan

yang lebih kecil yang menerima pekerjaan sebagai bagian dari kontrak pekerjaan

jalan, maka dapat diberikan data jumlah dari seluruh pekerjaan jembatan. Bila

ditemukan jembatan yang berdiri sendiri, masukkan (bila mungkin) pal km

jembatan tersebut dalam kolom 3.1.

Gunakan urutan nomor jembatan dari formulir K10 di kolom 9.1, sementara bila

informasi untuk beberapa jembatan digabung masukkan jumlah jembatan yang

bersangkutan dalam kolom 9.2

KOLOM 10 : JENIS PEKERJAAN JEMBATAN

Jenis pekerjaan jembatan harus ditentukan dengan menggunakan kode standar

(PBJ/PAJ/PJJ/JL/GG).

KOLOM 11 : PANJANG DAN LEBAR JEMBATAN

Panjang dan lebar jalur jembatan diukur dalam satuan meter.

KOLOM 12 : BIAYA PEKERJAAN JEMBATAN

Kolom 12 merupakan biaya pekerjaan masing-masing jembatan atau seluruh

jembatan dalam satu segmen (jika dijadikan dalam satu kontrak pekerjaan).

Masukkan juga biaya ‘oprit’ jembatan bila belum termasuk dalam biaya pekerjaan

jalan yang bersangkutan.

KOLOM 13 : JUMLAH SELURUH BIAYA PEKERJAAN (JALAN DANJEMBATAN)

Kolom 13 merupakan gabungan pengeluaran untuk jalan dan jembatan untuk

pekerjaan dalam satu segmen.

KOLOM 14 : SUMBER DANA

Isikan sumber dananya dalam kolom 14 dengan menggunakan kode standar :

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil / PerimbanganPAD = Pendapatan Asli Daerah

Sebutkan sumber-sumber dana lainnya dan masukkan sumber dana dari Luar

Negeri (BLN) bila ada, misalnya IBRD.

KOLOM 15 & 16 : BULAN/TAHUN PEKERJAAN

Kolom 15 dan 16 harus menunjukkan bulan dan tahun awal dimulai dan selesainya

pekerjaan yang sebenarnya jika diketahui (misalnya 6/94 sampai 3/95); tanggal ini

mungkin berbeda dengan tanggal pada program aslinya. Jangan mengisi tanggal

selesainya pekerjaan sebelum diketahui kebenarannya.





KOLOM 17 : STATUS PROYEK

Kolom 17 merupakan informasi tambahan sesuai dengan status pekerjaannya,

misalnya :

L = Proyek `Luncuran'ST = Pekerjaan yang dikerjakan dengan menggunakan dana sisa tender.

MY = Kontrak berlanjut ke tahun berikutnya (multi year)

B = Proyek Baru

KOLOM 18 : SUMBER DAN TANGGAL DATA

Kolom 18 menunjukkan sumber data dan tanggal data tersebut diterbitkan;

biasanya dalam bentuk kode formulir, misalnya : RD-1.JK, CJ dan lain sebagainya.

CATATAN :

Bila setelah beberapa tahun pekerjaan halaman K3 untuk ruas tersebut sudah

penuh, mulailah dengan halaman baru yang diberi nomor urut di bagian atasnya.

Pertahankan formulir K3 tersusun secara berurutan berdasarkan nomor ruas.

2.3 TUGAS IB/2 - PENYELESAIAN K4

2.3.1 LINGKUP TUGAS

a. K4 merupakan rangkuman tahunan yang berkesinambungan mengenai pembiayaan

pekerjaan untuk seluruh jaringan jalan kabupaten, selama enam (6) tahun terakhir.

b. Rangkuman ini disusun dengan menjumlahkan data-data yang tercatat di formulirK3, sesuai dengan jenis pekerjaan dan sumber dananya.

c. Data ini harus diperbaharui setiap bulan Desember setelah menyelesaikan

pengisian K3.

d. Bila catatan selama enam tahun telah lengkap, mulailah dengan formulir K4 baru

dan satukan dengan yang lama.


a. Bagian atas formulir merupakan rangkuman jumlah pengeluaran untuk jalan

dalam juta rupiah dengan sumber dana utama, yang dibagi sebagai berikut:

(A) : Dana Alokasi Umum (DAU)

(B) : Dana Alokasi Khusus (DAK)

(C) : Dana lainnya untuk jalan (PAD / lainnya : sebutkan)

(D) : Jumlah dana untuk jalan (A+B+C)

Catatan :

Pisahkan jumlah (D) dalam komponen dana APBN dan BLN jika ada.

Biaya umum dan lain sebagainya harus dimasukkan dalam sub-total biaya.





b. Bagian bawah formulir membagi TOTAL biaya untuk jalan ke dalam lima

komponen utama dan juga memberikan rangkuman panjang jalan (kilometer) dan

jembatan (meter) :

Pekerjaaan Berat (PK) termasuk Pembangunan Baru (PB) dan Rehabilitasi

(RE)

Pemeliharaan Berkala/Periodik (MP)

Pemeliharaan Rutin (MR)

Pekerjaan lainnya (harus ditentukan misalnya Pekerjaan Penyangga / Darurat)

Biaya umum

Catatan :

Angka TOTAL yang merupakan jumlah pengeluaran dari ke-lima komponen

di atas, harus sama dengan jumlah pengeluaran (D) di bagian atas formulir.

Ke-tiga komponen pekerjaan utama di atas (PK,MP,MR) juga harus

mempunyai jumlah untuk setiap sumber dana utama.








3 TUGAS 1C - PEMUTAKHIRAN DATA SUMBER DAYA

FORMULIR : K5 - K9


1. Tugas ini ditujukan untuk mencatat secara sistimatis aspek-aspek sumber daya yang

tersedia di Kabupaten, untuk keperluan persiapan dan pelaksanaan program serta

pengadministrasian dan pemantauan. Sumber daya tersebut mencakup hal-hal

seperti peralatan, kontraktor, sumber-sumber material dan jumlah staf.

2. Beberapa dari aspek sumber daya Kabupaten telah tercakup dalam petunjuk teknis

atau prosedur lain, misalnya data kontraktor (dulu K6) dan data peralatan (dulu K5)

yang tercakup dalam Buku Petunjuk Peralatan yang dikeluarkan oleh Bina Marga

dan Bangda : Sistem Pengelolaan Armada Peralatan Dati II.3. Aspek-aspek yang masih dicakup dalam prosedur perencanaan sekarang ini adalah :

K7 = Catatan mengenai staf Tim Perencana Jalan Kabupaten

K8 = Sumber-sumber material lokal

K9 = Daftar upah buruh dan harga material

4. Formulir-formulir tersebut harus diperbaharui pada bulan Desember setiap

tahunnya.

3.2 TUGAS 1C/1 - PENYELESAIAN K7

3.2.1 PROSEDUR

a. Formulir K7 digunakan terutama untuk mencatat data staf kabupaten yang terlibat

dalam Tim Perencanaan Jalan Kabupaten, mencakup : nama, jabatan dalam Tim,

asal instansi, jabatan di instansi dan golongan / pangkatnya.

b. Tentukan siapa dari anggota tim perencana atau staf lain yang bertanggung jawab

untuk masalah lingkungan dan untuk perencanaan pemeliharaan.

c. Dalam formulir ini juga diterangkan informasi mengenai jumlah keseluruhan staf

Dinas PU dan staf Bappeda Kabupaten.

d. Formulir ini harus diperbaiki setiap tahun dan ditanda tangani oleh pejabat instansi

terkait seperti Kepala Dinas PU, BAPPEDA dan Bagian Penyusunan ProgramKabupaten, serta dilampiri dengan SK Bupati untuk Tim Perencana.

e. Informasi ini akan digunakan didalam penyusunan database mengenai anggota Tim

Perencana, untuk keperluan pelatihan serta pemantauan prestasi kerja anggota tim.








3.3.1 PROSEDUR

a. Formulir K8 (yang berkaitan dengan K9) digunakan untuk mencatat sumber-sumber utama material lokal untuk pekerjaan jalan di Kabupaten.

b. Cantumkan nama sumber material (quarry / sungai / lainnya) pada peta dasar , lalu

perkirakan jarak ke ruas terdekat dan sebutkan nomor ruasnya.

c. Material yang ada dalam daftar tersebut harus ditentukan dengan kode nomor dan

satuan yang sama dengan yang digunakan di daftar K9.

d. Harga yang dicantumkan harus berdasarkan pada harga di sumbernya tanpa

memasukkan ongkos angkut yang sudah ditentukan secara terpisah dalam K9.

e. Berikan keterangan, misalnya apakah sumber material tersebut sampai saat ini

masih dipakai, juga mengenai kualitas atau kapasitas produksinya.

f. Formulir K8 ini setiap tahun pada bulan Januari harus diperiksa kembali dandiperbaiki.








3.4.1 LINGKUP TUGAS

a. Formulir K9 berisikan daftar harga material lokal dan upah buruh di kabupatendalam kisaran tertentu, yang digunakan dalam pembangunan jalan kabupaten.

b. Daftar harga ini akan digunakan untuk memutakhirkan Matriks Biaya Perencanaan,

oleh karena itu K9 harus selalu diperbaharui setiap tahun, paling lambat pada bulan

Januari.

c. Setiap Kabupaten hanya perlu menyiapkan satu (1) daftar K9, yang dianggap

mewakili.

d. Kebenaran data tersebut harus diperiksa secara teliti dan harus ditanda-tangani oleh

kepala Dinas PU / BM Kabupaten, lalu disampaikan ke Dirjen Prasarana Wilayah

Direktorat Bina Teknik atau atau Konsultannya di Jakarta.


a. Harga di Quarry / Sumbernya.

Harga bahan di quarry / sumbernya (Pelabuhan atau Depo) harus di luar pajak.

Bila pajak dimasukkan dan tidak dapat dipisahkan secara tepat, tunjukkan pada

harga tersebut dengan tanda bintang ( * ).

b. Jarak Angkut Rata-rata

Catat jarak angkut rata-rata yang biasa dipakai dan mewakili jarak dari

quarry/sumber ke tempat proyek untuk wilayah kabupaten sebagai

keseluruhan. Informasi ini harus masuk juga dalam formulir K8 yangmelengkapi formulir K9.

c. Biaya Angkut per Unit

Biaya angkut per unit untuk material dari quarry / sumber dihitung dengan

menggunakan prosedur berikut ini (angka / nilai yang tertera hanya untuk

ilustrasi saja).

(1) Jarak angkut

Jarak angkut rata-rata dari quarry ke lokasi proyek = 20 km

Kapasitas truk = 3 m3

Kecepatan truk rata-rata = 45 km/jam

(2) Biaya Truk

Sewa truk Rp 16.000 / jam = Rp. 16.000 / jam

Pengemudi Rp 8.000 / 5 jam = Rp. 1.600 / jam

Pembantu/kenek Rp 4.500 / 5 jam = Rp. 900 / jam---------------------------

Jumlah = Rp. 18.500 / jam




(3) Waktu angkut

Waktu u/ muat = 15.0 menit

Waktu u/ bongkar = 10.0 menit

20 km

Waktu u/ perjalanan : 2 x ------------ x 60 menit = 53.3 menit45 km/jam ------------------ +

Jumlah = 78.3 menit

(1.3 jam)

(4) Biaya Angkut

Biaya angkut / 3 m3 : 1.3 jam x Rp 18.500 = Rp 24.050,-

Biaya angkut / m3 : Rp 24.050 / 3 = Rp 8.016,-

------------------

Catatan :

Jangan menggunakan perkiraan biaya angkut untuk K9, ataupun untuk Disain

& DURP (misalnya : Rp 75,- per ton per km , dan lain sebagainya)

d. Biaya Total (tanpa pajak)

Biaya total untuk material, bilamana mungkin harus tanpa pajak, tanpa

"pengeluaran tambahan" untuk biaya tak terduga, keuntungan kontraktor,

inflasi dan lain-lain.

e. Pajak

Pajak ini termasuk Pajak Penghasilan, Asuransi Tenaga kerja (Astek) dan 10%

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk material, (perlu di catat bahwa biasanya

hal ini sudah dimasukkan dalam harga material yang dibawa ke kabupaten).

f. Pengesahan

Bila K9 sudah terisi, lengkapi dengan pengesahannya (K9 harus ditanda

tangani oleh kepala DPUK/DPU-BM-K), catat tanggalnya dan nama yang

mengesahkannya.

g. Pengolahan K9 untuk pembuatan matriks biaya

K9 yang telah dilengkapi harus segera dikirimkan ke Jakarta (untuk sementara

kepada Ditjen Prasarana Wilayah atau Konsultannya) paling lambat pada akhirJanuari, supaya pengolahan komputer untuk pembuatan matriks biaya

pekerjaan jalan ( perencanaan ) dapat diselesaikan pada waktunya.







4 TUGAS 1D - PEMUTAKHIRAN DATA JEMBATAN

FORMULIR : K10


1. Tujuannya adalah untuk menyusun dan menjaga kemutakhiran suatu inventarisasi

data, mengenai lokasi dan karakteristik setiap jembatan pada jaringan jalan

kabupaten

2. Formulir K10 pada dasarnya merupakan rangkuman dari informasi yang lebih rinci,

yang dikumpulkan dari hasil pemeriksaan jembatan secara rutin dan terinci (dengan

formulir MS1, B1, B2 dan B3 dari buku Petunjuk Pemeliharaan Jembatan

Kabupaten).

3. Dalam prakteknya, kualitas dari informasi tentang jembatan termasuk penentuan

datanya, masih ketinggalan dibandingkan data untuk jalan. Data K10 masih harusditingkatkan secara bertahap dari beberapa sumber termasuk dari survai

perencanaan S1 dan S2. Informasi dari inventarisasi data Bina Marga tahun 1990

mengenai jembatan (IJK03) dapat pula digunakan.

4. Tugas yang paling penting adalah untuk memastikan bahwa data lokasi jembatan

sesuai dengan penentuan data ruas yang sama seperti yang ada dalam inventarisasi

jalan pada K1, termasuk cara pengukuran lokasi dengan pal km dari awal ruas.

5. Prioritas harus diberikan dalam menyelesaikan pengisian lokasi jembatan, nama,

panjang dan lebarnya, sebelum mengumpulkan secara rinci data jenis komponen

jembatan dan kondisinya yang memerlukan survai-survai yang lebih rinci.

6. Untuk selanjutnya akan dikembangkan database komputer untuk K10, namun untuksaat ini penyelesaian formulir secara manual perlu diteruskan.

7. Pemutakhiran K10 harus dilaksanakan terutama dalam bulan Januari pada waktu

yang sama dengan pemutakhiran K1.

4.2 PROSEDUR PENYELESAIAN K10

1. Untuk setiap ruas harus dibuatkan satu formulir K10 tersendiri. Cantumkan nomor

ruas, nama dan panjangnya di bagian atas K10 persis seperti yang tercantum dalam

K1.

2. Semua bangunan jembatan yang panjangnya 2 meter atau lebih (diukur antara ke-

dua kepala jembatan) harus dicatat. Lokasi lintasan sungai yang tidak berjembatan

juga dimasukkan dan diberi nama.

3. Jembatan dan lintasan sungai harus dicatat dan diberi nomor urut (kolom 1), dimulai

dari titik pangkal ruas yang telah ditentukan pada daftar K1. Lokasinya harus

ditentukan dengan pal km yang telah disesuaikan dari titik pangkal ruas yang telah

ditentukan (kolom 3), dan bila mungkin juga dengan nama-nama sungainya (kolom

2). Bila semua penyeberangan di catat, maka tidak perlu lagi untuk merubah nomor

urut jembatan.

4. Kode-kode yang digunakan pada K10 dapat dilihat bersama-sama dengan contoh

formulir K10 yang telah diisi lengkap.









5. Keterangan untuk beberapa hal khusus yang diisikan ke dalam K10 adalah sebagai

berikut

(1) Tipe Penyeberangan/Lintasan (Kolom 4) :

JN = Penyeberangan Jalan

KA = Penyeberangan Kereta Api

S = Penyeberangan Sungai

L = Lain-lain

(2) Panjang jembatan (kolom 5)

Diukur dalam meter di antara kedua kepala jembatan.

(3) Lebar jembatan (kolom 6)

Harus ditentukan sebagai lebar jalur jalan saja (kolom 6.1) dan total lebar

jembatan sampai dengan bagian luar dari sandaran (kolom 6.2).

(4) Bangunan jembatan dibagi dalam 5 bagian komponen :

Bangunan atas (kolom 8 - 11)

Lantai (dek) (kolom 12, 13)

Sandaran (handrail) (kolom 14, 15)

Pondasi (kolom 16 -18)

Kepala jembatan dan pilar (kolom 19 -21)

(5) Deskripsi setiap komponen terdiri atas :

Tipe bagian (bangunan atas / pondasi / kepala jembatan)

Tipe bahan / material

Asal / sumber (hanya bangunan atas)

Nilai / tingkat kondisinya

6. Kode rujukan (pada formulir K10L) dan catatan khusus pada uraian komponen-

komponen bangunan atas, diberikan secara singkat di bawah ini :

(1) Tipe Bangunan Atas

B = Gorong-gorong persegi (kotak)Gorong-gorong persegi adalah gorong-gorong dengan penampang melintang

berbentuk persegi.

Y = Gorong-gorong Pipa

Gorong-gorong pipa adalah gorong-gorong dengan penampang melintang

berbentuk lingkaran.

Untuk keperluan masukan data, semua gorong-gorong dengan garis tengah

(diameter) atau lebar luar sepanjang sumbu jalan > 2,0 meter harus dicatat

sebagai jembatan.




KX = Lintasan Kereta Api

Lintasan kereta api perlu dicatat sebaik-baiknya, sehingga dapat ditetapkan

suatu prioritas untuk dibangun jembatan (bila sangat diperlukan).

S = Jembatan Sementara

Jembatan sementara adalah jembatan yang digunakan sebagai alat hantaran

sementara sampai jembatan permanen dibangun. Jembatan sementara dapat

berupa rangka, gelagar, pelat atau lainnya. Jembatan Bailey termasuk dalam

kategori ini.

FX = Ferry

Jika penyeberangan sungai dilakukan dengan ferry (untuk kendaraan ataupun

tidak), catatlah dalam laporan. Perkirakanlah lebar penyeberangan tersebut.

Nyatakanlah dalam catatan, waktu tunggu rata-rata dan perkiraan panjang

jembatan yang diperlukan.

WX = Pelintasan Basah (Jembatan Limpas)

Pelintasan basah adalah jembatan limpas, pelintasan banjir (atau yang serupa);

dimaksudkan untuk suatu pelintasan sungai dimana kendaraan melintas

melalui sungai di atas pondasi atas di bawah air yang telah dipersiapkan.

Setiap pelintasan demikian harus dicatat pada kartu data inventarisasi

jembatan, dengan suatu tanda dalam catatan; berapa kali dan berapa lama

pelintasan basah ini tidak dapat dilalui dalam satu tahun. Nyatakan perkiraan

panjang jembatan yang diperlukan atau bila pelintasan tersebut sudah cocok

dengan keadaan sekarang.

(2) Sumber / Asal Bangunan Atas

Sumber / asal pemasok terutama mengacu kepada negara pembuat dengan cara

memberi Kode negara asal dengan huruf tersendiri seperti diberikan pada

lampiran formulir K10L.

(3) Bahan untuk Bangunan Atas

Kode bahan yang digunakan untuk pemeriksaan inventarisasi dapat dilihat pada

lampiran formulir K10L. Terdapat sejumlah 21 bahan yang berbeda, yang

masing-masing didaftar dengan satu kode huruf.(4) Bahan Lantai Jembatan

Kode untuk tiap jenis bahan lantai jembatan harus dibentuk dengan dua huruf

yang diambil dari daftar bahan seperti tersebut di atas. Satu huruf untuk jenis

bahan bagian perletakan lantai dan huruf lainnya untuk jenis bahan jalur

kendaraan, misalnya KA = lantai jembatan kayu dengan jalur kendaraan aspal.

(5) Kepala Jembatan dan Pilar, Tipe dan Bahan

Disiapkan kode untuk dua bentuk kepala jembatan dan enam jenis pilar. Kode

ditentukan dengan satu huruf seperti yang dapat dilihat dalam lampiran formulir

(K10L).




(6) Jenis dan Bahan Pondasi

Rincian-rincian tertentu mengenai jenis konstruksi pondasi mungkin tidak dapat

ditentukan dalam pemeriksaan di lapangan, tanpa penyelidikan lapangan lebih

lanjut.Diberikan delapan jenis pondasi, masing-masing ditentukan dengan dua huruf.

Apabila terdapat data, maka isilah jenis pondasi tersebut dengan menggunakan

kode dari lampiran formulir K10 (K10L), jika tidak ada data, biarkan kolom

tersebut tetap kosong.

(7) Bahan Sandaran

Dipertimbangkan untuk mencakup hal-hal seperti sandaran, pagar pengaman

dan tembok ujung sebuah jembatan : yang kesemuanya dimaksudkan sebagai

perlindungan kendaraan atau pejalan kaki, dan kadang-kadang juga dijadikan

sebagai pelindung untuk bagian-bagian pokok jembatan.

Apabila jembatan dilengkapi dengan sandaran beton serta tembok ujung

pasangan batu, gunakan kode bahan untuk beton dan pasangan batu, misalnya

TM. Bilamana jembatan mempunyai sandaran pipa baja dan tiang beton tanpa

tembok ujung pasangan batu, gunakan kode bahan hanya untuk sandaran saja,

misalnya B.

Kode-kode bahan dicantumkan pada lampiran formulir K10 (K10L).

(8) Penilaian Kondisi

Digunakan untuk menilai kondisi bagian-bagian jembatan sebagai berikut :

Bangunan atas Sistim lantai jembatan

Sandaran (dan pagar pengaman, dll)

Pondasi (dan aliran air)

Kepala jembatan dan pilar-pilar

Penilaian kondisi jembatan menggunakan skala 0-5 seperti yang ditetapkan pada

bagian bawah lampiran formulir K10 (K10L).

7. Bila ruangan pada formulir K10 tidak cukup untuk mendaftar semua jembatan yang

ada pada suatu ruas, gunakan halaman kedua, beri nomor halaman pada formulir

menurut urutannya. Usahakan formulir yang telah di selesaikan selalu tersusunsesuai dengan urutan nomor ruas.




5 TUGAS 1E - PEMUTAKHIRAN DATA SOSIAL-

EKONOMI


1. Menyusun suatu kerangka kerja mengenai informasi penunjang sosial-ekonomi

kabupaten, sebagai tambahan pada data mengenai jaringan jalan dan lalu lintas,

untuk medukung studi perencanaan jalan yang sistematis.

2. Menunjang pengembangan jaringan jalan kabupaten yang memperhitungkan

rencana dan kebutuhan pengembangan tata ruang dari kabupaten yang bersangkutan.

3. Diperlukan lima jenis informasi, dengan susunan data atau formulir survai seperti

berikut :

Data kependudukan (K11) Data pusat kegiatan (K12)

Data penggunaan lahan kecamatan (K13)

Kegiatan pembangkit/penyebab timbulnya angkutan berat (K14/S6A)

Rencana pengembangan/pembangunan (S6B/6C)

4. Informasi tersebut di atas, umumnya bisa didapat dari dua sumber utama :

Statistik sosial-ekonomi yang telah diterbitkan dan tersedia di tingkat

kabupaten atau kecamatan (misalnya : data penggunaan lahan BPN, kabupaten

dalam angka, monografi desa)

Informasi khusus yang diperoleh dari wawancara dengan manajemenperkebunan (mengenai sumber-sumber pembangkit lalu lintas berat), manager

pabrik, quarry, dan lain sebagainya ; atau dari instansi- instansi pemerintah

sektoral yang bertanggung jawab atas rencana khusus (seperti : kehutanan,

pertanian, irigasi, pariwisata).

5. Informasi ini diperlukan untuk memperkirakan lalu lintas potensial dan penggunaan

jalan dimasa datang, serta untuk menafsirkan data lalu lintas; termasuk menentukan

pergerakan kendaraan-kendaraan berat yang dapat mempengaruhi disain jalan.

6. Satu copy dari peta dan dokumen pokok Rencana Utama Tata Ruang Kabupaten

(RUTR-K), harus selalu disimpan di dalam ruangan Tim Perencana Jalan

Kabupaten. Ini akan diperlukan untuk memastikan bahwa perencanaan jalan sudahmengacu kepada tujuan perencanaan pembangunan kabupaten dalam skala yang

lebih luas.

7. Tugas-tugas di atas harus dilaksanakan pada bulan Januari – Februari setiap

tahunnya.




5.2 TUGAS 1E/1 - DATA KEPENDUDUKAN (K11)

5.2.1 LINGKUP TUGAS

a. Perkiraan jumlah penduduk yang dilayani oleh ruas jalan, diperlukan untukmenaksir manfaat dari peningkatan jalan yang sekarang ini tertutup untuk lalu

lintas kendaraan roda-4 karena kondisi jalannya.

b. Sebagai kerangka kerja untuk tugas ini, maka perlu dibuat (di kantor) suatu tabulasi

sebaran penduduk per desa dan per ruas jalan untuk seluruh kabupaten dengan

menggunakan formulir K11. Hal ini akan membantu di dalam menentukan ruas-

ruas mana yang memerlukan survai yang lebih terinci (S7).

c. Sekali hal ini dikerjakan dengan benar, maka K11 hanya memerlukan kaji ulang

dan perbaikan secara berkala bila data survai S7 yang lebih terinci telah diperoleh.

Catat tanggal diperbaikinya K11 dan tanggal diselesaikannya survai S7.

5.2.2 PROSEDUR PENYELESAIAN K11

a. Siapkan peta skala besar (diutamakan berdasarkan peta topo skala 1 : 50.000,

yakni copy 1 hasil tugas 1F) yang menunjukkan nama dan perkiraan batas tiap desa

dalam kabupaten serta jaringan jalan dengan nomor ruasnya.

b. Dapatkan suatu daftar dari semua desa per kecamatan yang menunjukkan perkiraan

jumlah penduduk yang menetap atas dasar statistik pencatatan terakhir; periksa

apakah desa-desa baru telah dimuat pada peta dan ditandai tanpa ada satupun yang

tertinggal.

c. Siapkan formulir K11 untuk setiap kecamatan (Penentuan Pendahuluan Jumlah

Penduduk menurut Ruas Jalan); tulis setiap nama desa beserta jumlahpenduduknya pada kolom sebelah kiri dan tulis nomor ruas semua jalan yang ada di

dalam kecamatan yang bersangkutan di baris atas.

d. Buatlah perkiraan pendahuluan atas keterlibatan tiap desa terhadap satu atau lebih

ruas jalan, berdasarkan kenyataan di peta dan dengan menggunakan pedoman

berikut ini :

Tujuan utama dari tugas ini adalah mencoba menentukan keterlibatan seluruh

penduduk desa itu kepada satu ruas jalan yang diperkirakan akan digunakan

sebagai jalur pilihan ke pusat kegiatan di luar desa (pasar, dan sebagainya) atau

untuk mencapai jaringan jalan utama lainnya.

Kelompok penduduk yang sama jangan ditentukan pada lebih dari satu ruas jalan.

Jangan mengabaikan satu bagianpun dari penduduk desa, meskipun bagian itu

diperkirakan telah dilayani langsung oleh ruas jalan negara atau propinsi

daripada oleh ruas jalan kabupaten itu sendiri.

Penduduk yang berada di titik pangkal atau ujung yang merupakan

persimpangan ruas jalan (misalnya dalam jarak 500 meter dari titik

persimpangan dengan ruas jalan yang lebih penting) perlu dipisahkan dan

dimasukkan ke dalam jangkauan pelayanan ruas jalan yang lebih penting tadi

ke bagian mana ruas jalan itu bersambung.

Tandai desa-desa yang jelas terlayani sepenuhnya oleh satu ruas jalan saja danmasukkan jumlah penduduknya pada kolom nomor ruas jalan yang dimaksud.




Bagi desa yang dilayani oleh beberapa ruas jalan dan pembagian jumlah

penduduknya meragukan, beri tanda silang ( x ) kolom ruas jalan yang sesuai,

dan pada tahap ini jangan mencoba memasukkan jumlah penduduk tersebut

(dalam kasus ini ada desa-desa yang nantinya akan memerlukan studi

tambahan).

e. Minta pada setiap kecamatan untuk menyediakan peta kecamatan dan sket tiap

desa di kecamatan itu dengan skala perkiraan (Formulir S7 bisa digunakan) , yang

menunjukkan :

nama dan lokasi tiap kampung atau pemukiman yang terpisah di dalam

wilayah desa

jumlah penduduk tiap kampung (data registrasi terakhir)

lokasi dan panjang jalan desa, tipe dan kondisi permukaan jalan serta

hambatan aksesnya.







5.3 TUGAS 1E/2 - DATA PUSAT KEGIATAN (K12)

5.3.1 LINGKUP TUGAS

a. Tujuan dari tugas ini adalah untuk menentukan lokasi, karakteristik dan ukuran

relatif dari semua pasar atau pusat kegiatan yang berarti (cukup besar) di wilayah

Kabupaten.

b. Informasi ini terutama diperlukan untuk hal - hal sebagai berikut :

membantu menafsirkan data lalu lintas dengan menentukan pusat- pusat

kegiatan yang diperkirakan menjadi pusat daya tarik untuk melakukan

perjalanan ;

membantu dalam menentukan dan menjelaskan variasi lalu lintas harian

sehubungan dengan hari pasar;

membantu dalam menentukan tingkat lalu lintas yang potensial pada ruas jalan

yang saat ini mengalami hambatan akses dikaitkan dengan ukuran dan tipe

pusat kegiatan luar yang digunakan (tugas 3D).

c. Tugas ini menggunakan formulir K12 yang akan mencatat seluruh kota pusat

administrasi kecamatan dan kabupaten, serta kota/pusat lainnya yang memiliki

pasar. Untuk mengisi data khusus selanjutnya bagi setiap kota yang tercatat tadi,

mintalah bantuan staf kecamatan bila perlu mengenai :

status administratif

informasi pasar

fasilitas yang dinyatakan penting

d. Hasil pendataan tersebut akan digunakan dalam menentukan ukuran relatif dari

pusat-pusat kegiatan itu yang dikelompokkan ke dalam lima (5) ukuran.

e. Metode ini merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari hasil studi yang

dikembangkan oleh Direktorat Jendral Cipta Karya dan sesuai dengan petunjuk

Bappenas terhadap pengertian tingkat orde kota. Penerapan metode pengukuran

dari hasil penilaian bagi pusat-pusat kegiatan berdasarkan urutan kategori itu

dapat berubah sesuai dengan kenyataan atau faktor-faktor tentang perkembangan

karakteristik yang ada.

f. Sekali telah dilakukan dengan benar, K12 hanya perlu untuk dikaji ulang dan

diperbaiki secara berkala, kira-kira tiga tahun sekali.

5.3.2 KRITERIA

a. Tipe Pusat

Hubungan antara sistim orde kota oleh Kimprasivil / Bappenas dan

penggunaannya dalam prosedur perencanaan jalan kabupaten, dapat dilihat

pada table di bawah

Kota-kota orde lebih tinggi yakni orde IV, III atau lebih tinggi, biasanya

termasuk pusat administrasi kota kabupaten dan beberapa kota kecamatan

besar yaitu dengan radius pelayanan paling sedikit 25-50 km dan jumlah

penduduk 50.000 jiwa atau lebih yang memiliki fasilitas orde lebih tinggiseperti rumah sakit.







Pusat-pusat sedang dan kecil biasanya hanya memiliki fasilitas orde sedang

atau lebih rendah, seperti SMP atau Puskesmas, dengan radius pelayanan

kurang dari 25 km dan jumlah penduduk kurang dari 50 ribu jiwa.

Orde

Kota

RadiusPelayanan

Maksimum

Indikatorpenduduk yang

dilayani (ribu)

Tipe

Pusat

Skor

Kepusatan

I I I

(lebih tinggi )

IV

V

VI

-

> 50 Km

25 - 50 Km

15 - 25 Km

7,5 - 15 Km

< 7,5 Km

> 100

50 - 100

20 - 50

5 - 20

< 5

Pusat utama/

Kota Kabupen

Pusat besar

Pusat sedang

Pusat kecil

Pusat terkecil

> 85

51 - 85

30 - 50

15 - 29

< 15

b. Tipe Pasar

Pasar dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari tiga kelompok ukuran relatif

yang didasarkan pada perkiraan volume kegiatan mingguan. Apabila data

khusus tidak ada, maka petunjuk di bawah ini dapat dipakai sebagai indikator

ukuran relatif :

UkuranRelatif

Status

Admin.Pasar

Frekuensi

haripasar

TipeBangunan

Kegiatan

penjualan eceran /fasilitas perdagangan

Besar Kabupaten Setiap hari Permanen

(mis :

bang. batu

bata)

Toko serba ada untuk bahan

pokok (misalnya : Toko pakaian,

toko emas perhiasan, elekronik,

studio foto).

Fasilitas perdagangan untuk

pedagang partai besar

Sedang Kabupaten

Kecamatan

Berkala

Setiap hari

Permanen

Permanen /Semi

permanen

Fasilitas penjualan dengan skala

terbatas, (misalnya : bahan

bangunan dan 9 bahan pokok).Fasilitas perdagangan dalam

jumlah sedang sampai kecil.

Kecil Kecamatan Berkala Semi

permanen /

sementara

(mis :

bang. kayu

atau

bambu)

Umumnya berupa toko kecil atau

toko pengecer seperti warung

yang menjual kebutuhan hari-hari

Tidak ada perdagangan dalam

jumlah besar.

Merupakan tempat penukaran

langsung antara penjual / petani

dan pembali.




Pasar "kabupaten" adalah pasar yang secara resmi dikelola oleh kabupaten

(termasuk pemeliharaan fasilitasnya) bagi pemasukan pajak (IPEDA);

sedangkan pasar kecamatan belum memiliki pengaturan bagi pajak pendapatan

pasar dan kebanyakan belum memiliki fasilitas yang permanen.

c. Fasilitas

Ada 15 macam fasilitas yang sudah ditentukan dan dibagi ke dalam 3 kelompok

tipe yang khas sesuai dengan kepentingannya di kabupaten, yaitu :

(1) Fasilitas Biasa :

Sekolah Menengah Pertama (SMP) ( kolom – 8 )

Puskesmas (tidak termasuk puskesmas pembantu) ( kolom – 9 )

dan/atau tempat praktek dokter umum

Pos Polisi ( kolom – 10 )

Bank Desa, kantor cabang (BRI) yang melayani Kredit ( kolom – 11 )

Badan Usaha Unit Desa / BUUD (bukan KUD) ( kolom – 12 )

(2) Fasilitas Madya :

Sekolah Menengah Atas (SMA) ( kolom – 14 )

Apotik ( kolom – 15 )

Kantor Pos ( kolom – 16 )

Terminal Bis (atau stasiun Kereta Api) ( kolom – 17 )

Bioskop permanen ( kolom – 18 )

(3) Fasilitas Utama :

Perguruan Tinggi : Politeknik, Akademi, Universitas ( kolom – 20 )

Rumah Sakit ( kolom – 21 )

Kantor Telepon/Telegram ( kolom – 22 )

Hotel dengan Restoran ( kolom – 23 )

Stadion/Gedung Olah Raga ( kolom – 24 )

5.3.3 PROSEDUR PENYELESAIAN K12

a. Catat pada formulir K12, setiap kota dalam wilayah kabupaten yang berstatusadministrasi setingkat kecamatan atau yang lebih tinggi dan juga pusat lainnya

yang mempunyai pasar termasuk pasar kecil yang tidak dikelola oleh kabupaten.

b. Tunjukkan status administrasi dari setiap pusat kegiatan pada kolom 2 di formulir

K12, dengan menggunakan petunjuk angka berikut ini :

Kabupaten (lokasi dan kantor kabupaten) = 20

Kecamatan (lokasi dan kantor camat) = 10

Desa (lokasi dari kantor desa) = 0

Tidak ada status administrasinya = 0




c. Untuk setiap pasar, tunjukkan :

Status administrasi pasar (kolom 3) = KAB (Kabupaten) atau

KEC (Kecamatan)

Tipe konstruksi bangunan pasar (kolom 4) = P (Permanen)

SP (Semi Permanen)

S (Sementara)

Jika berupa pasar khusus (kolom 5) , tunjukkan tipe komoditi

perdagangannya, misalnya IK ( ikan ), HE ( hewan/ternak ), SA (sayuran),

sedangkan tipe lain- lainnya ditetapkan sebagai UM ( pasar umum )

Tunjukkan hari-hari pasar setiap minggunya (kolom 6) dengan memberi tanda

silang ('X'); dan tunjukkan hari pasar mana yang terpenting pada rangkaian

kegiatan itu dengan melingkari tanda silang tadi.

Tentukan ukuran relatif pasar (kolom 7) dengan mempergunakan informasi

dan kriteria di atas serta pengetahuan umum dari kabupaten; berilah kode

seperti berikut:

besar : 30

sedang : 20

kecil : 10

d. Untuk setiap tipe fasilitas dalam kolom 8-12; 14-18 dan 20-24, isilah dengan

angka 1 bila fasilitas ada atau 0 bila tidak ada. Untuk pusat sedang/kecil,

fasilitasnya harus berada di dalam radius 2 km dari titik pusatnya (misalnya pasar);

untuk pusat utama/besar, fasilitasnya harus terletak dalam radius 5 km.e. Hitunglah jumlah angka dengan cara `pembobotan' sebagai berikut :

kolom 13 : jumlah angka dari kolom 8-12 saja

kolom 19 : jumlah angka dari kolom 14-18 dikalikan dengan 3

kolom 25 : jumlah angka dari kolom 20-24 dikalikan dengan 6

Pembobotan di atas dimaksudkan untuk dapat mencerminkan ukuran relatif dari

tipe fasilitas yang ada di setiap kabupaten.

f. Skor pada kolom 26 merupakan jumlah angka (dengan bobot) yang terdapat pada

kolom (2), (7), (13), (19), (25) untuk mendapatkan skor total keterpusatan padakolom (26), lalu tentukan tipe pusat kegiatan itu dengan memakai kisaran skor

dalam kolom (27) sebagai berikut :

Pusat kabupaten/utama : > 85

Pusat besar : 51 - 85

Pusat sedang : 30 - 50

Pusat kecil : 15 - 29

Pusat terkecil : < 15

g. Tandai pada peta topo copy-1 dan peta jaringan jalan 2, semua pusat kegiatan yangtelah ditentukan sesuai dengan tanda indikatornya. (lihat tugas 1F).




5.4 TUGAS 1E/3 - DATA KECAMATAN (K13)

5.4.1 RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN PROSEDUR PENYELESAIAN K13

a. Diperlukan suatu rangkuman data sosial-ekonomi per kecamatan untuk menyusunprogram-program tahunan, dalam hubungannya dengan pengembangan kabupaten

yang lebih luas.

b. Formulir K13 digunakan untuk mencatat informasi mengenai jumlah desa, jumlah

penduduk, jumlah kepala keluarga (KK), luas wilayah, penggunaan lahan dan hasil

utama daerah besar atau kegiatan-kegiatan lokal yang besar per kecamatan.

c. Gunakan sumber data kependudukan yang sama seperti untuk tugas 1E/1 (K.11).

d. Data penggunaan lahan bisa didapatkan dari BPN.

e. Periksa bahwa jumlah kolom dan pada barisnya benar.

f. Sekali formulir K13 dilengkapi dengan benar, maka kaji ulang dan perbaikan

hanya diperlukan secara berkala, kira-kira setiap tiga tahun sekali.

5.5 TUGAS 1E/4 - KEGIATAN PEMBANGKIT LALU LINTAS

BERAT DAN RENCANA PENGEMBANGAN SEKTORAL


a. Diperlukan informasi mengenai sumberutama yang ada atau potensial dalam hal

lalu lintas angkutan berat yang mempengaruhi ruas jalan di kabupaten.

b. Perhitungan lalu lintas saja, kemungkinan tidak dapat memberikan informasi yang

memadai tentang karakteristik lalu lintas angkutan berat tadi.

c. Adalah penting sekali untuk mengetahui lebih banyak tentang lalu lintas truk

sedang dan berat, yang dapat mempengaruhi pemilihan disain teknis jalan (lihat

tugas 4B); dan tentang kecenderungan dari pertumbuhan lalu lintas angkutan berat

yang mungkin berbeda dengan pertumbuhan lalu lintas secara umum di kabupaten.

5.5.2 PROSEDUR PENYELESAIAN K14 DAN S6A

a. Informasi kegiatan pembangkit lalu lintas angkutan berat harus dikumpulkan dalam

dua tahap sebagaimana berikut :

penyusunan daftar ruas jalan yang melayani semua sumber penyebab

meningkatnya lalu lintas angkutan berat di kabupaten (K14) survai khusus mengenai kegiatan penyebab meningkatnya lalu lintas (S6A)

b. Sebelum survai S2 tetapi setelah survai penjajagan (tugas 2A) dilaksanakan,

mulailah mempersiapkan daftar kegiatan utama yang menjadi penyebab

meningkatnya lalu lintas angkutan berat, dengan menggunakan formulir K14.

c. Daftar ini harus diperluas dan dimutakhirkan sesuai dengan informasi baru yang

tersedia. Jika ruas jalan kelihatannya digunakan oleh lalu lintasnya terbangkit oleh

kegiatan-kegiatan tersebut, maka pertama-tama, informasi studi harus diperoleh

langsung dengan mewawancarai pihak pengelola kegiatan dengan menggunakan

formulir S6A.

d. Survai ini dilaksanakan oleh transport planner pada waktu yang telah ditentukanbersama-sama dengan survai lainnya (tugas kelompok 2).










e. Beberapa informasi yang diperlukan mungkin bisa diperoleh dari instansi

pemerintah di kabupaten. Sumber-sumber lalu-lintas yang layak untuk disurvai

dengan S6A, adalah :

Sumber bahan galian/material (kantor setempat, DPU/BM/PW Kab) Perkebunan (kantor perkebunan)

Kehutanan dan industri kayu (kantor setempat)

Rencana pengairan (Kantor pemerintah : DPU/BM/PW Kab)

Rencana pengembangan pertanian (kantor pemerintah : Bappeda)

Rencana/Program transmigrasi (kantor SKP, kantor pemerintah setempat)

Kegiatan pembuatan bata merah, genteng dan lain-lain (kantor setempat)

Pabrik-pabrik (kantor pabrik)

Pelabuhan/dermaga (kantor)

f. Masukkan rencana dan proyek pengembangan yang sedang dikerjakan atau yangsudah diangggarkan. Usaha swasta di dalam wilayah perkotaan sebaiknya tidak

perlu dicatat kecuali kalau membangkitkan lalu lintas yang cukup berarti pada jalan

kabupaten (dibandingkan dengan jalan negara atau propinsi)

g. Survai ini dimaksudkan untuk mengetahui informasi berikut:

jumlah lalu lintas truk per hari ke / dari lokasi kegiatan berdasarkan tipe truk

dan beban muatan rata-rata.

variasi lalu lintas yang terjadi sesuai dengan kondisi iklim atau musim

kecenderungan volume lalu lintas dimasa datang

h. Formulir S6A tidak dimaksudkan untuk memberikan daftar pertanyaan yangmendalam; beberapa tambahan pertanyaan mungkin dibutuhkan.

i. Secara khusus, penting untuk memeriksa ulang bahwa perkiraan volume per hari

atau per minggu sesuai dengan perkiraan jumlah perjalanan dikalikan dengan rata-

rata muatan per truk.







5.6 PENYELESAIAN S6B (RENCANA/POLA TRANSMIGRASI

DAN PIR/NES)

5.6.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUANa. Formulir S6B digunakan untuk memperoleh informasi lebih rinci tentang keadaan

proyek transmigrasi dan perkebunan (PIR/NES) yang lalu-lintas kendaraannya

beroperasi (akan) di ruas -ruas jalan yang sedang dilakukan studi perencanaannya

b. Informasi yang diperoleh merupakan tambahan terhadap informasi tentang lalu

lintas angkutan berat yang tercatat pada formulir S6A.

5.6.2 PROSEDUR

Informasi yang dikumpulkan dengan formulir S6B ini mencakup hal-hal berikut :

a. Nama kecamatan dimana proyek berada dan nama desa / kampung utama terdekat.

b. Nama Proyek, PTP (berapa?) dan nama perusahaan (PT atau lainnya) bila ada

c. Tipe proyek : misalnya PIR/NES; perkebunan besar (swasta atau BUMN);

SKP/WPP Transmigrasi

d. Jenis tanaman pohon untuk ekspor yang telah ditanam atau yang direncanakan,

catat data tiap jenis tanaman kalau lebih dari satu macam

e. Data terbaru dari total luas areal yang sudah ditanami per jenis tanaman (hektar)

f. Rencana atau proyeksi total luas areal yang akan ditanami dalam 5 tahun ini per

jenis tanaman (sebut tahun rencananya).

g. Produktivitas yang ada : data terakhir dari produksi rata-rata (ton / hektar) yang

ada sekarang, sebut jenis produksinya (mis : kelapa segar, minyak kelapa, dsb)

h. Rencana atau proyeksi produktivitas : rata-rata produksi ton per hektar yang

diharapkan dalam 5 tahun ini (sebut tahunnya) ; jelaskan jenis produksinya.

i. Total produksi dalam ton yang ada sekarang ; yaitu data no. (5) x (7)

j. Total produksi dalam ton yang diharapkan ; yaitu data no. (6) x (8)

k. Bila produksi tanaman perlu diolah terlebih sebelum dipasarkan, tanyakan dimana

lokasi pengolahannya (tandai pada peta)

l. Tanyakan juga rencana pembangunan tempat pengolahan dalam 5 tahun (jika ada)

m. Nama lokasi pelabuhan utama dari tanaman yang akan diekspor atau tempat utama

untuk penampungan pertama.n. Perkirakan panjang jalan penghubung (km) yang berkondisi baik/sedang yang

hanya perlu pemeliharaan dan kondisi rusak/rusak berat untuk perbaikan atau

rehabilitasi; catat total panjang jembatan yang perlu dibangun, diganti atau

diperbaiki; kelompokkan jalan penghubung tadi ke dalam pengertian di bawah ini :

penghubung langsung ke pusat proyek atau disebut ‘Jalan Penghubung’

penghubung tak langsung, biasanya jalan kabupaten yang menghubungkan

`Jalan Penghubung' ke jaringan jalan utama

penghubung lokal terpenting atau `Jalan Poros/Utama' yang menghubungkan

lokasi di dalam proyek itu sendiri, seperti ke Satuan Pemukiman (SP) atau

Kampung Utama (pada proyek PIR/NES disebut `Jalan Produksi' )




penghubung lokal yang kurang penting atau `Jalan Poros' sekunder, di

lokasi perkebunan proyek PIR/NES disebut `Jalan Kolektor' yaitu yang

menghubungkan langsung ke daerah penanaman.

SEKTOR TRANSMIGRASI

Berapa jumlah keluarga (KK dan Jiwa) yang sudah ada dan akan ditempatkan

di proyek dalam 5 tahun ini.

Kapan proyek transmigrasi secara fisik siap, yakni kapan transmigran pertama

datang ? (sebut bulan dan tahunnya).

Kapan proyek ini wewenangnya diserahkan ke kabupaten ? (sebut bulan dan

tahunnya).

SEKTOR PIR

Berapa jumlah keluarga (atau jumlah buruh) yang bekerja di perkebunan yang

diharapkan terlibat dalam proyek PIR pada saat seluruhnya selesai.

Apabila areal perkebunan yang tersedia masih belum ditanami, kapan areal

tersebut akan mulai ditanami ? Apakah dana untuk penanaman tersebut sudah

tersedia ? Apakah proyek tersebut pernah distudi secara teknis dan ekonomis ?

PETA

Sediakan peta yang menunjukkan areal proyek dan batas-batasnya, lokasi dan

nomor ruas jalan masuknya, lokasi pabriknya, kantor utamanya dan lain-lain.

SEMUA SEKTOR

Penjelasan tentang ruas jalan yang mempunyai prioritas tertinggi di proyek

untuk perbaikan, catat nama dan panjang ruas bila memungkinkan. Kalau

belum ada jalan penghubung, maka perlu penjelasan mengenai pilihan alat

transportasi yang memadai, seperti angkutan sungai, laut dan sebagainya.

Penjelasan atas masalah-masalah selain dari jalan penghubung yang

berpengaruh terhadap proyek secara khusus, seperti : kondisi lahan, drainase,

pengadaan air, faktor adat, dana terbatas, dan seterusnya.







5.7 PENYELESAIAN S6C (KEGIATAN SEKTOR PARIWISATA)

5.7.1 TUJUAN DAN LINGKUP TUGAS

a. Formulir S6C harus digunakan untuk mendapatkan latar belakang informasimengenai proyek-proyek jalan yang digolongkan melayani atraksi/obyek wisata

yang sudah ada atau yang diusulkan.

b. Beberapa dari informasi ini bisa didapat secara langsung di lokasi obyek wisata,

namun sebagian besar hanya bisa didapat dari instansi yang terlibat langsung dalam

perencanaan dan pengembangan pariwisata di tingkat kabupaten, propinsi atau

pusat.

5.7.2 PROSEDUR

a. Gunakan formulir S6C sebagai daftar periksa didalam melakukan wawancara

dengan responden yang berkompeten di kantor obyek wisata atau di instansipariwisata yang berwenang.

b. Satukan data dan peta yang didapat bersama-sama dengan formulir S6C yang telah

diisi, lalu gunakan informasi ini sewaktu melakukan kajian perencanaan terhadap

ruas jalan yang terkait .







6 TUGAS 1F - PEMUTAKHIRAN PETA

FORMULIR : PETA DASAR JARINGAN JALAN DANPETA TOPO


1. Penggunaan peta-peta yang kualitasnya baik sangat penting untuk suatu

perencanaan jalan yang baik. Prosedur yang ada sekarang mempunyai tiga tujuan

utama dalam pemetaan :

a. Memperbaiki dan memutakhirkan peta-peta jaringan jalan yang ada

b. Memberikan informasi yang mutakhir mengenai jaringan jalan

c. Meningkatkan kualitas, penyajian dan ketepatan dan peta jaringan jalan

2. Tujuan (a) dan (b) adalah tugas-tugas tahunan yang berulang, sedangkan, tujuan (c)adalah sasaran jangka panjang.

3. Sebagian besar kabupaten saat ini mempunyai peta dasar jaringan jalan ukuran A1

atau A0 yang biasanya berskala antara 1 : 100.000 dan 1 : 250.000. Peta-peta ini

dibuat dalam bentuk lembaran kalkir yang dapat diperbaiki dan diperbanyak dengan

mudah. Versi yang telah diperkecil menjadi format A3 juga dibuat untuk

kemudahan pemakaian. Akurasi dari sebagian besar peta-peta ini yang telah

ditingkatkan dengan cara menyesuaikannya dengan peta topo, namun ketepatan

untuk hal-hal lainnya masih relatif rendah.

4. Dalam jangka panjang peta jalan hasil olahan komputer dengan Sistem Informasi

Geografi (Geographical Information Systems - GIS) akan disiapkan. Informasigambar tersebut dapat dihubungkan kepada database jaringan jalan (K1), melalui

suatu proses `digitasi peta' yang akan dilaksanakan oleh tingkat pusat. Peta jaringan

jalan kabupaten yang sudah ada sekarang akan menjadi masukkan pokok dalam

proses ini, karena itu sangatlah penting untuk dijaga agar selalu mutakhir dan

akurat.

6.2 TUGAS 1F/1 - PERBAIKAN DAN PEMUTAKHIRAN PETA DASAR JARINGAN JALAN

6.2.1

LINGKUP TUGAS & PROSEDURa. Yang paling diperlukan dari peta dasar jaringan jalan kabupaten adalah bahwa

nama dan nomor ruasnya benar dan sama dengan yang tercantum pada daftar K1.

Alinyemen horizontal dari ruas-ruas jalannya harus kurang lebih benar dan

bersimpangan secara benar dengan ruas lainnya. Namun demikian untuk banyak

keperluan perencanaan, suatu pendekatan `Peta Skets' dapat diterima sampai peta

yang lebih baik dan lebih sempurna dapat disiapkan.

b. Peta dasar harus diperiksa dan diperbaharui setiap tahunnya pada bulan Januari,

pada waktu yang sama dengan pelaksanaan kaji ulang dan perbaikan pada K1, yang

terutama didasarkan atas bukti hasil survai S1 dan S2. Koreksi harus dilaksanakan

pada `kalkirnya'.




c. Tidak perlu melakukan penggambaran ulang seluruh peta, cukup hanya membuat

koreksi dan perbaikan. Adapun yang perlu diperiksa adalah sebagai berikut :

Nama dan nomor ruas yang hilang

Ketidak-konsistenan, ketidak-benaran atau perbaikan nama dan nomor ruas Nama dan nomor ruas yang tidak terbaca

Persimpangan jalan yang salah

Skala dan arah kompas yang tidak ada

Penambahan ruas yang sebelumnya tidak ada pada peta dan K1

Penambahan tanggal dilakukannya perbaikan

d. Bila di lapangan ditemukan bahwa peta dasarnya ternyata sama sekali tidak cocok /

salah, maka harus diberi keterangan mengenai hal tersebut pada peta toponya.

6.3 TUGAS 1F/2 - PETA ACUAN DATA JARINGAN JALAN

6.3.1 LINGKUP TUGAS DAN PROSEDUR

a. Peta dasar jaringan jalan harus dicopy, baik dalam ukuran A3 maupun dalam

ukuran A1, untuk digunakan didalam pemberian kode warna pada jalan-jalan yang

menunjukkan aspek-aspek karakteristik jaringan jalan.

b. Ada tiga (3) jenis peta harus disiapkan dan diperbaiki secara berkala, yaitu :

Peta 1 : Peta Kondisi Jalan (diperbaiki setiap tahun bersama K1)

Peta 2 : Peta Jaringan Jalan Strategis (diperbaiki 3 tahun sekali bersama K2)

Peta 3 : Peta Program Tahunan (diperbaiki setiap tahun bersama P3).

c. Lima copy dari setiap peta tersebut di atas harus disiapkan.

d. Tambahkan batas wilayah perencanaan yang membagi jaringan jalan dalam tiga

wilayah yang kira-kira sama untuk menunjukkan pemusatan kegiatan survai (S2)

tahunan.

e. Tambahkan pula tempat-tempat (pos) penghitungan lalu lintas.

f. Beri kode pada Peta 1 sebagai berikut : (lihat juga tugas 1A/2).

Jalan Toll, Nasional dan Propinsi : merah _________

Jalan Kabupaten

- Aspal Baik / Sedang : biru _________

- Aspal Rusak / Rusak Berat : biru _ _ _ _ _ _

- Kerikil / Batu Baik / Sedang : hijau _________

- Kerikil /Batu Rusak / Rusak Berat : hijau _ _ _ _ _ _

Jalan Tanah

- Terbuka untuk Kendaraan Roda-4 : kuning _________

- Tertutup untuk Kendaraan Roda-4 : kuning _ _ _ _ _ _




Kota Kabupaten : Letak Pos PLL :

Kota Kecamatan : Wilayah Perencanaan :

Pasar Utama : Daerah Perkebunan :

Batas Kota : Proyek Transmigrasi :

g. Beri kode pewarnaan pada Peta 2 sebagai berikut (lihat juga tugas 1A/3) :

Jalan Toll, Nasional dan Propinsi ( A ) : merah

Jalan Kabupaten

Penghubung Kota Kecamatan ( B ) : biru

Antar Kabupaten ( C ) : hijau

Pilihan ( D ) : kuning

h. Beri kode pewarnaan pada Peta 3 sebagai berikut (lihat juga tugas 5E) :

Diusulkan untuk Pekerjaan Pemeliharaan : biru

Layak untuk Pekerjaan Berat

Hasil studi tahun berjalan : merah

Luncuran : hijau

Belum Layak untuk Pekerjaan Berat : kuning

6.4 TUGAS 1F/3 - PENYEMPURNAAN PETA DASAR

6.4.1 LINGKUP TUGAS

a. Tujuan utama dari kegiatan perencanaan ini adalah untuk memperbaiki peta dasar

jaringan jalan yang ada di kabupaten. Dengan kata lain bahwa peta kabupaten itu

harus diperbaiki berdasarkan peta topografi skala 1 : 50.000 atau 1 : 25.000 (bila

memungkinkan).

b. Untuk beberapa wilayah mungkin terpaksa menggunakan peta topo dengan skala

yang lebih kecil atau peta tata-guna tanah BPN, bila peta topo yang berskala 1 :

50.000 tidak didapatkan. Sekalipun banyak peta topo sudah kadaluwarsa, namun

biasanya masih dapat dipergunakan untuk penentuan suatu lokasi secara tepat darikeadaan fisiknya; seperti sungai besar, pemukiman luas, dan paling tidak sebagian

dari jaringan jalannya masih sama.

c. Perbaikan dan penambahan data dapat dilakukan waktu survai lapangan dan

hasilnya segera digambar ulang pada skala yang diperkecil melalui fotocopy

(biasanya dengan skala 1:100.000).

d. Tugas untuk menyempurnakan peta ini tidak mungkin dikerjakan bagi seluruh

wilayah kabupaten sekaligus, tetapi memerlukan waktu beberapa tahun. Untuk

sementara, bagaimanapun juga peta sket jaringan jalan yang lebih umum dan

mencakup seluruh kabupaten akan terus diperlukan.




6.4.2 PROSEDUR

a. Untuk keperluan kegiatan perencanaan jalan di kabupaten dibutuhkan satu set peta

topografi skala 1:50.000 yang mencakup wilayah kabupaten tersebut.

b. Siapkan lima buah fotocopy dari peta topo asli dan gabung menjadi mosaik yangmencakup setiap wilayah survai. Untuk wilayah yang luas, guna memudahkan

pekerjaan di lapangan, maka dianjurkan untuk memperkecil `copy' peta topo tadi

menjadi skala 1 : 100.000 dengan cara `fotocopy perkecil'.

c. Lima buah copy peta topo tersebut akan digunakan untuk hal-hal berikut ini :

Copy-1. Penentuan batas desa, pemukiman dan pusat kegiatan

(tugas 1E/1 dan 1E/2)

Copy-2. Copy lapangan untuk survai penjajagan

(tugas 2 A , juga untuk di pos penghitungan lalu lintas)

Copy-3. Copy lapangan untuk survai penyaringan ruas jalan

(tugas 2 B dan 2 F)

Copy-4. Copy biasa untuk arsip di kabupaten

Copy-5. Copy biasa untuk dikirim ke Propinsi / Pusat sebagai dokumentasi.

d. Setiap tahun setelah pelaksanaan survai, copy-5 peta topo dari wilayah survai yang

sudah diperbaiki datanya, harus dikirim ke propinsi / pusat untuk keperluan

dokumentasi. Nantinya, setelah peta dari setiap wilayah survai selesai diperbaiki

untuk seluruh kabupaten, maka dimungkinkan untuk membuat peta yang baru

untuk seluruh jaringan jalan di kabupaten dalam berbagai ukuran skala.

e. Dalam pemberian tanda pada setiap copy Peta Topo tersebut, gunakan standar

pewarnaan dan kode-kode berikut ini :

Jalan Toll, Nasional dan Propinsi : merah

Jalan Kabupaten : merah

Jalan Desa / lainnya

(terbuka untuk kendaraan roda-4) : hijau

Jalan setapak

(tertutup untuk kendaraan roda-4) : kuning

Persimpangan

Pusat Pemukiman

Nomor Ruas

Tempat Pos PLL

:

:

:

:

14

X

Sungai

Jembatan besar (>20m)

Penyeberangan

sungai

:

:

:

biru




7 TUGAS 1G - DOKUMENTASI STUDI

FORMULIR : ARSIP DATA,

LAPORAN DOKUMENTASI TAHUNAN,IKHTISAR PROGRAM TAHUNAN


1. Dokumentasi data perencanaan memerlukan suatu sistematika dan standarisasi,

dengan beberapa tujuan sebagai berikut :

Memberi kemudahan dalam mendapatkan bahan referensi pokok mengenai

jalan di kabupaten

Membantu pemantauan dan penelitian ulang dari data perencanaan jalankabupaten di tingkat propinsi dan/atau tingkat pusat.

Membentuk suatu ̀ data base', yang diawali dari tingkat pusat.

Memberikan dasar pembuatan laporan ke pemerintah tingkat pusat dan badan-

badan donor dari luar.

2. Selain dari kebutuhan pengarsipan yang sistematis terhadap seluruh formulir dan

peta yang telah dilengkapi dan diperbaiki, maka kebutuhan utama lainnya dari

kabupaten adalah dua macam laporan tahunan berikut ini :

Laporan dokumentasi tahunan

Ikhtisar program tahunan

7.2 PROSEDUR

1. Semua formulir asli yang telah dilengkapi untuk kerangka studi, hasil dokumentasi

survai, analisa, serta penyaringan proyek dan program (yakni formulir seri K,S, A

dan P), harus diarsipkan dalam `map-odner' atau map-kantong dan disimpan di

kantor.

2. Untuk memudahkan pekerjaan perencanaan jalan kabupaten selanjutnya, maka

disarankan untuk mengelompokkan data & peta, dengan cara sebagai berikut :

Formulir seri S harus disimpan rapi berdasarkan ruas jalannya.

Formulir seri K, A dan P disimpan bersama-sama berdasarkan tahun

programnya.

Peta asli harus dikumpulkan dan disimpan bersama-sama untuk memudahkan

pencariannya , yaitu meliputi :

Peta Kondisi Jalan (Peta 1)

Peta Jaringan Jalan Strategis (Peta 2)

Copy peta topo 1-4

Peta Program Tahunan (Peta 3)




3. Ikhtisar Program Tahunan disiapkan sebanyak 10 copy , yang terdiri atas :

P1 - Daftar Program Pekerjaan Pemeliharaan

P2 - Daftar Panjang Program Pekerjaan Berat

P3 - Daftar Pendek Program Pekerjaan Berat P4 - Daftar Program Pekerjaan Penyangga

Peta 3 - Peta Program Tahunan

4. Laporan Dokumentasi Tahunan disiapkan sebanyak 5 copy , yang terdiri atas :

A1-A3 - Lembar Data Proyek untuk semua proyek yang telah disurvai.

P1-P5 - Formulir Program / Penyaringan Proyek

K1-K14 - Formulir Kerangka Kerja / Lembar Dokumentasi Sumber Data

Peta-1 - Peta Kondisi Jalan

Peta-2 - Peta Jaringan Jalan Strategis

Peta-3 - Peta Program Tahunan

5. Copy dari ikhtisar dan laporan tadi harus dikirimkan masing-masing kepada :

Instansi

Ikhtisar

Program

Tahunan

Laporan

Dokumentasi

Tahunan

Instansi Tingkat Kabupaten

Instansi Tingkat Propinsi

Bangda (Jakarta)

Dit.Jen. PPW (Jakarta)

PMUC (kalau ada)

Pembimbing Perencana Lapangan

( Propinsi / Konsultan - jika ada)

3

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1




DAFTAR ISI

Halaman

1. TUGAS 2 A- SURVAI PENJAJAGAN KONDISIS JALAN ............................ 2A-1

1.1 Tujuan ................................................................................................................... 2A-1

1.2 Lingkup Tugas ...................................................................................................... 2A-1

1.3 Organisasi Dan Persiapan ..................................................................................... 2A-3

2. TUGAS 2B – SURVAI PENYARINGAN RUAS JALAN ................................. 2B-1

2.1 Tujuan ................................................................................................................... 2B-1

2.2 Lingkup Tugas ...................................................................................................... 2B-1

2.3 Organisasi Dan Persiapan ..................................................................................... 2B-1

2.4 Prosedur Di Lapangan ........................................................................................... 2B-4

3. TUGAS 2C – SURVAI KECEPATAN ............................................................... 2C-1

3.1 Ruang Lingkup Dan Tujuan ................................................................................. 2C-1

3.2 Organisasi Dan Persiapan ..................................................................................... 2C-1

3.3 Prosedur ................................................................................................................. 2C-1

4. TUGAS 2D – SURVAI LALU LINTAS .............................................................. 2D-1

4.1 Ruang Lingkup Dan Tujuan .................................................................................. 2D-1

4.2 Organisasi Dan Persiapan ...................................................................................... 2D-1

4.3 Prosedur ................................................................................................................. 2D-2

5. TUGAS 2E – SURVAI KEPENDUDUKAN ....................................................... 2E-1

5.1 Ruang Lingkup Dan Tujuan .................................................................................. 2E-1

5.2 Prosedur ................................................................................................................. 2E-1

6. TUGAS 2F – SURVAI HAMBATAN LALU LINTAS ....................................... 2F-1

6.1 Ruang Lingkup Dan Tujuan .................................................................................. 2F-1

6.2 Prosedur ................................................................................................................. 2F-1




TUGAS 2 : SURVAI

WAKTU : MARET – MEI ( 2B, 2C, 2D, 2E, 2F )

SEPTEMBER - OKTOBER ( 2A )


2A SURVAI PENJAJAGAN KONDISI JALAN Dilaksanakan pada 'seluruh jaringan jalan yang mantap' (kondisi baik/sedang)

setiap tahunnya untuk ;

memutakhirkan data inventarisasi-kondisi jalan

membantu proses penyaringan dalam program pemeliharaan

S1, S3

2B SURVAI PENYARINGAN RUAS JALAN Dilaksanakan pada 'sepertiga bagian jaringan jalan yang tidak mantap' (kondisi

rusak / rusak berat) setiap tahunnya untuk ;

memutakhirkan data inventarisasi-kondisi jalan

mengumpulkan informasi mengenai kondisi jalan dengan foto, sehinggamemungkinkan untuk digunakan dalam penaksiran biaya peningkatan jalandan penilaian manfaat, untuk keperluan penyaringan program

S2, S3

2C SURVAI KECEPATAN Dilaksanakan pada semua ruas yang terbuka untuk kendaraan roda-4 dan

telah dilakukan survai S2, untuk membantu penilaian kondisi permukaan jalan.

S4

2D SURVAI LALU LINTAS Dilaksanakan pada ruas-ruas jalan yang terbuka untuk kendaraan roda-4

(TB, TMH) dan telah di -survai S2, untuk mendapatkan data lalu lintas harianrata-rata (LHR) yang akan digunakan dalam ;

memperkirakan nilai manfaat dari peningkatan jalan

menentukan standar disain jalan yang sesuai

S5-A/B/C

2E SURVAI KEPENDUDUKAN Dilaksanakan pada ruas-ruas jalan yang tidak terbuka (tertutup) untuk

kendaraan roda-4 (TMH, TST) dan telah disurvai S2, untuk mendapatkan datapenyebaran jumlah penduduk yang akan digunakan dalam ;

memperkirakan potensi jumlah penduduk yang akan menggunakan jalan, jika jalan ditingkatkan

S7, K11

2F SURVAI HAMBATAN LALU LINTAS Dilaksanakan pada ruas-ruas jalan yang tidak terbuka (tertutup) untuk

kendaraan roda-4 (TMH, TST) dan telah disurvai S2, untuk mendapatkan datamengenai jenis, lokasi dan lama hambatan yang mempengaruhi akses jalanyang bersangkutan.S7 digunakan untuk ;

memperkirakan nilai manfaat yang timbul dari peningkatan suatu jalan

Menentukan standar desain jalan yang sesuai

S8

KAJI ULANG DANPEMUTAKHIRAN

DATABASE1

SURVAIPENJAJAGAN

KONDISI JALAN2A

SURVAIPENYARINGAN

RUAS JALAN2B

SURVAIKECEPATAN

2C

SURVAILALU LINTAS

2D

SURVAIKEPENDUDUKAN

2E

SURVAIHAMBATAN LALU

LINTAS2F

ANALISA 3




1 TUGAS 2A - SURVAI PENJAJAGAN KONDISI JALAN

FORMULIR : S1 DAN P1

1.1 TUJUAN :

1. Memutakhirkan daftar K1 dan peta.

2. Memeriksa daftar P1 dan melakukan penyaringan program pemeliharaan (sekaligus

melaksanakan survai persiapan pemeliharaan di lapangan).

3. Menunjang rencana survai-survai selanjutnya.

1.2 LINGKUP TUGAS :

1. Survai penjajagan kondisi jalan (S1) dilakukan setiap tahun pada seluruh jaringan

jalan kabupaten yang berkondisi baik dan sedang.2. Waktu yang disarankan untuk melaksanakan survai S1 adalah bulan September -

Oktober, karena :

Bagi ruas jalan yang pekerjaan pemeliharaan atau peningkatannya sedang

berlangsung, maka sudah dapat diperkirakan jenis pekerjaan yang diperlukan

pada tahun berikutnya.

Survai lapangan termasuk survai terinci untuk pemeliharaan periodik dapat

diselesaikan pada waktu mempersiapkan perkiraan biaya sebelum RAKON

bulan Desember.

Bagian jalan yang kondisinya rusak bisa diketahui dan dimasukkan ke dalam

survai perencanaan berikutnya.3. Pemahaman isi formulir S1 :

Kolom-kolom di bagian kiri digunakan untuk mencatat waktu, pal km dari hal-

hal yang perlu dicatat disertai dengan tipe, kondisi dan lebar perkerasan jalan.

Juga kolom untuk mencatat nomor foto jika dilakukan pemotretan pada hal-hal

yang dianggap perlu.

Kolom-kolom di bagian kanan digunakan untuk mencatat rincian karakteristik

kondisi jalan dan jembatan, serta penilaian terhadap kerusakan permukaan dan

bahu jalan yang diperlukan untuk penyaringan program pemeliharaan.

Bagian tengah formulir digunakan untuk mencatat informasi geografis seperti

lokasi-lokasi pemukiman, bangunan umum, pasar, simpang jalan, alinyemen jalan dan catatan mengenai kebutuhan suatu pekerjaan jalan yang mendesak,

serta catatan tingkat lalu-lintas dan rencana lokasi pos penghitungan lalu-lintas

yang sesuai (jika diperlukan).

Terdapat juga kotak isian di bagian bawah formulir untuk digunakan dalam

penilaian pemeliharaan secara umum.







1.3 ORGANISASI DAN PERSIAPAN

1.3.1 PENGORGANISASIAN TIM

a. Agar pengaturan jadwal survai lebih efisien, diperlukan koordinasi antara

Transport Planner dan staf DPU/BM Kab. yang bertanggung jawab terhadap

pengawasan dan pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan yang sedang berlangsung.

b. Transport Planner harus menyiapkan peta dengan kode warna yang mencakup

semua ruas yang ada di P1 (lihat tugas 1F/2), untuk ruas-ruas yang pekerjaan

pemeliharaannya masih berlangsung harus diberi kode warna yang berbeda.

c. Staf DPU/BM Kab. tadi harus menyiapkan jadwal survai lapangan ke ruas-ruas

yang pekerjaan pemeliharaannya masih berlangsung dalam periode September-

Oktober.

d. Kemudian peta dan jadwal tadi didiskusikan untuk menetapkan jadwal survai S1

dengan target kira-kira 30 - 50 km per hari. Jadwal survai ini harus mencakup

ruas-ruas yang tidak terdaftar di P1 namun diketahui berkondisi baik/sedang (beri

tanda yang jelas pada peta dan jadwal).

e. Pada waktu jadwal survai S1 ditentukan, organisasi Tim diharapkan terdiri dari

Transport Planner, Maintenance Engineer dan Sopir (yang harus bisa bekerja sama

didalam kendaraan yang odometernya bekerja baik)

1.3.2 PERLENGKAPAN YANG DIPERLUKAN DI LAPANGAN.

a. Formulir S1 kosong secukupnya, sesuaikan dengan target survai 30 - 50 km per

hari (satu lembar untuk setiap dua km - odometer)

b. Satu formulir S3 kosong untuk setiap kendaraan per 5 hari survaic. Papan penjepit untuk menulis

d. Alat tulis cadangan

e. Daftar K1

f. Daftar P1 (format yang telah dikaji ulang - lihat tugas 5B)

g. Peta dasar jaringan jalan (Peta 1)

h. Peta Topografi (copy ke 2)

i. Meteran (10 m atau lebih)

j. Kamera photo dan 2 rol film isi 36

k. Papan penunjuk lokasi foto

l. Stapler

m. Kalkulator

1.3.3 PROSEDUR DI LAPANGAN

1.3.3.1 KALIBRASI ODOMETER KENDARAAN DENGAN FORMULIR S3

a. Lakukan kalibrasi odometer kendaraan dengan formulir S3 menurut prosedur

(lihat formulir dan petunjuk pada halaman berikut).

b. Odometer kendaraan jarang memberikan bacaan yang akurat, umumnya

memerlukan penyesuaian sekitar 5-10 persen (dibawah), ini suatu kesalahan yangcukup berarti sekalipun pada jarak yang pendek.







c. Faktor penyesuaian odometer akan berlainan antara kendaraan yang satu dengan

yang lainnya, dan mungkin akan berbeda dari waktu ke waktu untuk kendaraan

yang sama. Oleh karena itu faktor penyesuai ini harus dilakukan untuk masing-

masing kendaraan survai setiap kali survai akan dimulai.

d. Cara yang termudah untuk melakukannya adalah dengan membandingkan hasilbacaan odometer dengan patok pal km sepanjang 10 km pada ruas jalan negara atau

propinsi yang kondisinya relatif datar.

1.3.3.2 PENYELESAIAN BAGIAN ATAS FORMULIR S1

a. Gunakan selalu formulir S1 yang baru setiap kali memulai survai di suatu ruas

jalan, dan catat pada bagian atas halaman pertama data survai :

titik pengenal pangkal dan ujung sesuai dengan K1

nama kabupaten

nama survaior tanggal survai

jenis dan nomor polisi kendaraan yang digunakan

faktor penyesuai odometer dan tanggal penyesuaian (formulir S3)

nomor ruas sesuai dengan data K1 dan peta

nama ruas sesuai dengan K1 dan peta

nomor halaman

b. Untuk halaman kedua dan selanjutnya pada ruas yang sama cukup dituliskan

nomor ruas dan nomor halaman saja.

1.3.3.3 CAKUPAN UMUM FORMULIR SURVAI S1

a. Formulir S1 dirancang untuk mensurvai karakteristik jalan yang dilakukan

terutama dari dalam mobil yang bergerak secara perlahan dari pangkal ke ujung

ruas, dimana odometer mobil digunakan sebagai acuan jarak.

b. Secara berkala mobil perlu berhenti untuk melakukan sampel survai berjalan kaki

sepanjang 100 meter guna mengetahui kerusakan permukaan jalan termasuk

pengukuran lebar jalan. Disamping itu mobil juga perlu berhenti untuk mengukur

serta memeriksa jembatan, dan juga untuk memotret kondisi yang mewakili paling

tidak satu kali per 5 km atau pada segmen yang homogen.

c. Tidak diberikan suatu selang jarak yang tetap untuk mencatat informasi di lapanganselain kerusakan permukaan. Informasi lain beserta bacaan odometernya harus

dicatat pada setiap titik dimana terdapat suatu perubahan dalam segmen yang

homogen, misalnya permukaan jalan yang berubah secara berarti atau pada lokasi

jembatan.

d. Karena untuk keperluan penilaian pemeliharaan diperlukan suatu pendekatan yang

dapat diandalkan, maka disarankan menggunakan setiap baris pada formulir S1

untuk mewakili 100 meter, sehingga setiap formulir dapat mencakup 2 km. Untuk

itu di bagian tengah sudah dicantumkan angka jarak tiap 100 meter berdasarkan

angka odometer kendaraan, yang dapat digunakan sebagai acuan jarak pada saat

survai.




e. Idealnya sampel berjalan kaki pada survai pemeliharaan ini adalah 10% atau 100

meter untuk setiap kilometer. Untuk itu disarankan supaya dilakukan secara

sistimatis, sebagai contoh : antara km 0,5 - 0,6 setiap kilometernya sehingga

sampel diharapkan terhindar dari `bias'. Setelah lebih berpengalaman dalam

melaksanakan survai ini, mungkin lebih tepat jika mengkonsentrasikan sampelberjalan kaki pada jalan yang sulit sekali untuk dilihat kerusakan permukaannya

dari dalam mobil (misalnya retak-retak). Biasanya akan lebih mudah untuk

menentukan jenis kerusakan pada jalan yang berkondisi baik atau rusak dari

kendaraan yang berjalan.

f. Pengisian data pada formulir S1 dilakukan mulai dari bawah ke atas. Buatlah garis

melintang jika survai pada suatu ruas telah selesai dan gunakan formulir yang baru

untuk memulai dengan ruas berikutnya.

g. Diperlukan waktu sekitar 8 jam per hari untuk mencapai target survai sepanjang 30

- 50 km/hari. Dengan asumsi kecepatan rata-rata kendaraan 15-20 km/jam,

diperlukan sekitar 3 jam untuk survai berkendaraan dan sekitar 3 jam diperlukanuntuk survai berjalan kaki dan berhenti (rata- rata 3-4 menit/km), serta sekitar 2

jam untuk perjalanan pergi-pulang.

1.3.3.4 PENGISIAN BAGIAN UTAMA FORMULIR S1

a. Titik Pengenal Pangkal dan Ujung Ruas

Pada saat di pangkal suatu ruas, periksa apakah titik pengenal pangkal ruas

pada K1 sudah benar dan jelas, lalu catat data tersebut pada kotak yang tersedia

di bawah bagian tengah dari formulir S1.

Jika data di K1 tidak jelas atau salah, tentukan data titik pengenal yang benar di

pangkal ruas dan masukkan datanya di formulir S1 (lihat tugas 1A/1 untuk

keterangan lebih lanjut).

Pada halaman ke dua dan selanjutnya untuk ruas yang sama, abaikan pengisian

kotak titik pengenal pangkal ruas.

Pada saat di ujung ruas, periksa di K1 apakah titik pengenal ujung ruas sudah

benar dan jelas. Jika tidak, perbaiki datanya dan catat pada kotak yang tersedia

di bagian atas formulir S1, hanya pada halaman pertama saja.

b. Waktu Survai

Catat waktu survai pada saat mulai di pangkal ruas dan secara berkala selama

survai, hal ini akan berguna untuk menyusun kembali formulir S1 sesuaidengan urutannya sewaktu pengolahan di kantor nantinya.

Catatan waktu ini secara khusus dapat digunakan untuk maksud survai

kecepatan.

c. Angka Odometer

Pada saat survai dimulai di pangkal ruas, catat angka odometer secara lengkap

pada kotak di bagian kiri bawah formulir S1 (misal : 45671,3), selanjutnya

angka odometer cukup dicatat secara singkat saja (misalnya 72,5) pada setiap

kotak di kolom angka odom.

Harus diupayakan pembacaan angka odometer secara benar, jika mengalami

kesulitan untuk membacanya minta supir kendaraan untuk membantu.




Jika kendaraan yang dipakai memiliki odometer yang dapat diatur angkanya,

maka setiap mulai survai di pangkal ruas odometer diatur pada angka 0,0, lalu

catat jarak selanjutnya dimulai dari 0,0. Namun demikian, angka odometer

kumulatif (yang tidak dapat diatur) harus tetap dicatat setiap mulai survai di

ruas baru.

d. Tipe dan Kondisi Permukaan Jalan

Catat tipe permukaan jalan hasil pengamatan dengan kode sebagai berikut :

A : Aspal K : Kerikil B : Batu T : Tanah C : Beton

Catat kondisi permukaan jalan beraspal (A) berdasarkan kriteria penaksiran

subyektif, dengan kode seperti pada Petunjuk Persiapan Program Pemeliharaan

Jalan Kabupaten (Formulir MS2) sebagai berikut :

B : Baik ; pengendaraan halus dan tekstur permukaan jalan rapat

S : Sedang ; kekasaran sedang, tekstur terbuka, beberapa terkelupasdangkal tidak lebih dari 50 % luas

SR : Sedang Rusak ; jika sulit membedakan kondisi sedang atau rusak

R : Rusak ; kasar dan terkelupas, beberapa terkelupas dalam

RB : Rusak Berat ; perkerasan terkelupas, banyak terkelupas dalam

Untuk jalan tak beraspal, berikan secara sederhana suatu penaksiran yang

didasarkan atas kekasaran jalan dan kualitas kenyamanan berkendaraan

e. Lebar Perkerasan Jalan

Perkirakan dan catat lebar perkerasan jalan setelah melewati bagian 100 m

yang pertama dari ruas dan secara berkala selama survai.

Periksa paling sedikit satu kali dengan meteran sewaktu melaksanakan bagian

survai jalan kaki.

f. Ikhtisar Situasi Jalan

Bagian tengah dari formulir digunakan untuk mencatat informasi penting di

sepanjang jalan dan catatan-catatan mengenai :

− Lokasi permukiman dan ciri-ciri bangunan yang mudah dikenali, dilengkapi

namanya (misal SD. Kahuripan)

− Lokasi dan nama pasar

− Simpangan jalan− Alinyemen jalan : kelokan, tanjakan - turunan

− Lokasi pos penghitungan lalu lintas

− Survai lalu lintas sambil berkendaraan

− Catatan karakteristik dan kebutuhan pekerjaan, khususnya saluran drainase.

− Nomor yang menunjukkan setiap pengambilan foto

g. Jembatan dan/atau Gorong-gorong

Masih di bagian ikhtisar situasi jalan ; catat lokasi seluruh jembatan (atau

penyeberangan sungai tanpa jembatan) dengan panjang 2 meter atau lebih,

cantumkan juga nama jembatan atau sungainya.




Masukkan ke dalam kolom jembatan panjang konstruksi jembatan yang diukur

dengan meteran antar kepala jembatan (ikuti prosedur S2 lihat tugas 2B).

Jika suatu jenis pekerjaan jembatan dinilai perlu dilakukan, isi kolom jenis

pekerjaan dengan salah satu kode sebagai berikut :

PBJ : Pembangunan Jembatan Baru; perbaikan total/jembatan baru

PAJ : Penggantian bangunan Atas Jembatan; pengantian struktur lantai

PJJ : Pemeliharaan Jembatan; perbaikan ringan termasuk penggantian lantai

JL : Jembatan Limpas

Tambahkan catatan dan foto jika diperlukan, atau jika jembatan dalam kondisi

baik tulis kode B (Baik).

Tulis `X' dan beri catatan jika tidak terdapat jembatan atau penyeberangan

sungai tanpa jembatan.

Catat data gorong-gorong dan jembatan dengan panjang kurang dari 2 meter

yang memerlukan perbaikan , tulis kode `GG' pada kolom panjang jembatan.h. Kerusakan Permukaan

Tipe dan tingkat dari setiap kerusakan permukaan jalan diamati secara visual

dari kendaraan tanpa berhenti, ditambah dengan survai berjalan kaki pada

sampel segmen 100 m per km yang dilaksanakan secara sistematis sepanjang

waktu mengijinkan antara km 0,5 - 0,6 di setiap bagian kilometer jalan.

Kerusakan permukaan dikelompokkan, diamati, diberi kode dan dinilai seperti

halnya pada formulir MS2 dalam Petunjuk Teknis Persiapan Program

Pemeliharaan Jalan Kabupaten.

Metode survai yang digunakan dalam S1 lebih sederhana dan tidak

memerlukan perkiraan kuantitas secara rinci. Meskipun demikian sistimpenilaian dan pemberian skor kerusakan tetap digunakan, supaya penyaringan

dan pengelompokan segmen jalan untuk mengkategorikan kebutuhan pekerjaan

pemeliharaan masih tetap sesuai dengan survai yang lebih rinci (MS2)

nantinya.

Kerusakan permukaan jalan diklasifikasikan sebagai berikut :

Jalan Beraspal Jalan Tak Beraspal

A. Tampak permukaan / tekstur

(tidak digunakan untuk penilaian)

B. Lubang-lubangC. Legokan-legokan / amblas

D. Retak-retak (tipe buaya)

E. Alur bekas roda ( + rusak tepi)

L. Bahu jalan

K. Kemiringan melintang

F. Lubang-lubangG. Titik-titik lembek

H. Erosi permukaan

I. Alur bekas roda

J. Bergelombang

K. Kemiringan melintang

Jadi terdapat 6 kategori kerusakan permukaan yang ditetapkan untuk penilaian

jalan beraspal dan 6 kategori untuk jalan tak beraspal.




Skor penilaian diberikan untuk setiap kategori kerusakan tersebut (tergantung

pada apakah jalan tersebut beraspal atau tidak) dalam 6 kolom yang tersedia di

bagian kanan formulir S1.

Sebagai contoh, pada kolom yang diperuntukkan L dan J, penilaian terhadap

bahu jalan diberikan jika jalan tersebut beraspal atau penilaian diberikanterhadap luas jalan yang bergelombang jika jalan tersebut tidak beraspal.

Suatu sistem penilaian yang terdiri dari empat angka / tingkatan, digunakan

untuk menggambarkan tingkat kerusakan seperti pada MS2, yaitu :

1 = Baik

2 = Sedang

3 = Rusak

4 = Rusak Berat

Untuk kerusakan permukaan kategori B sampai J, tingkat kerusakan ditentukan

berdasarkan pada persentase luas kerusakan yang terjadi terhadap luas seluruhperkerasan per satuan jarak (misalnya per 100 m), seperti berikut :

Jalan

Beraspal

Tingkat kerusakan ( % luas )

(1)

Baik

(2)

Sedang

(3)

Rusak

(4)

Rsk Berat

B Lubang-lubang

C Legokan / amblas

D Retak-retak

E Alur bekas roda

0 - 1

0 - 5

0 - 3

0 – 3

1 - 5

5 - 10

3 - 12

3 - 5

5 – 15

10 – 50

12 – 25

5 – 25

> 15

> 50

> 25

> 25

Jalan Tingkat kerusakan ( % luas )

Tak Beraspal (1)

Baik

(2)

Sedang

(3)

Rusak

(4)

Rsk Berat

F Lubang-lubang

G Titik-titik lembek

H Erosi permukaan

I Alur bekas roda

J Bergelombang

0 - 3

0 - 3

0 - 3

0 - 5

0 - 3

3 - 10

3 - 10

3 - 10

5 - 15

3 - 10

10 - 25

10 - 50

10 - 25

15 - 50

10 - 50

> 25

> 25

> 25

> 50

> 50

Untuk katagori K (kemiringan melintang jalan) dilakukan penilaian sebagai

berikut :1 = Baik : 4 - 2 %

2 = Sedang : 2 - 0 % (hampir datar)

3 = Rusak : tidak rata, kemiringan buruk

4 = Rusak Berat : tidak berbentuk

Untuk katagori L (kondisi bahu jalan) dilakukan penilaian sebagai berikut :

1 = Baik : Bentuk dan kemiringan memadai

2 = Sedang : Bentuk dan kemiringan buruk

3 = Rusak : Bahu terlalu tinggi/rendah < 10 cm

4 = Rusak Berat : Bahu terlalu tinggi/rendah > 10 cm atautanpa bahu padahal diperlukan




Bahu jalan pada jalan tidak beraspal diasumsikan integral (jadi satu) dengan

perkerasan.

Kondisi permukaan / tekstur (A) tidak termasuk dalam penilaian, tetapi

termasuk di S1 untuk keperluan penilaian kondisi secara umum (lihat bahasan

tipe / kondisi permukaan di atas)

i. Penentuan dan Penilaian Tingkat Kerusakan

Kode angka 1 - 4 harus dimasukkan pada setiap kolom jenis tingkat kerusakan

yang bersangkutan, lalu dijumlahkan untuk memberikan nilai total antara 6 -

24 pada kolom total penilaian di bagian bawah formulir.

Jika memungkinkan penilaian harus didata dan dijumlah untuk setiap 100 m

bagian sampel, kemudian dirata-ratakan per kilometer, lalu dihitung dengan

menjumlah skor per 100 m dan membaginya dengan 10.

Dalam kasus lain, mungkin lebih praktis untuk mencatat penilaian yang

mewakili pada bagian 100 m sampel jalan kaki dan menggunakannya untukmenggambarkan satu kilometer atau sepanjang bagian lain yang sesuai.

Suatu pedoman harus dibuat untuk `Petunjuk Teknis Persiapan Program

Pemeliharaan Jalan Kabupaten', guna menunjukkan bagaimana mengenali dan

menilai kerusakan permukaan jalan.

Untuk menaksir tingkat kerusakan secara baik, hanya akan didapat dengan

pengalaman, bagi yang baru pertama kali menggunakan S1 harus

mengawalinya dengan membawa meteran untuk mengukur luas kerusakan

secara langsung pada setiap bagian 100 m sebagai suatu latihan.

Sebagai pedoman, kisaran persentase luas di atas memiliki ukuran dalam meter

persegi per kilometer dengan asumsi lebar perkerasan 4 meter; untuk suatu

bagian 100 m angka-angka tersebut harus dibagi dengan 10; sebagai contoh :

suatu bagian jalan beraspal dengan lubang-lubang seluas 4 - 20 m2 , akan

masuk dalam kategori sedang.

Tipe kerusakan Tingkat Kerusakan ( m2 / km )

Baik Sedang Rusak Rsk Berat

Jalan Beraspal (1) (2) (3) (4)

B Lubang-lubang

C Legokan / amblas

D Retak-retak

E Alur bekas roda

0 - 40

0 - 200

0 - 100

0 - 100

40 – 200

200 – 400

100 – 500

100 – 200

200 - 600

400 - 2000

500 - 1000

200 - 1000

> 600

> 2000

> 1000

> 1000

Jalan Tak Beraspal (1) (2) (3) (4)

F Lubang-lubang

G Titik-titik lembek

H Erosi permukaan

I Alur bekas roda

J Bergelombang

0 - 100

0 - 100

0 - 100

0 - 200

0 - 100

100 – 400

100 – 400

100 – 400

200 – 600

100 – 400

400 - 1000

400 - 1000

400 - 1000

600 - 1000

400 - 2000

> 1000

> 1000

> 1000

> 1000

> 1000




j. Drainase

Penilaian terhadap keberadaan drainase/parit samping dilakukan untuk setiap

jarak 1 km, dengan memberi tanda pada kotak (kode M) yang terdapat di

bagian tengah formulir, gunakan kriteria yang serupa dengan formulir MS2,

yaitu :

0 = Tidak ada, tidak perlu

1 = Baik

2 = Sedang (cukup pembersihan saja)

3 = Rusak (perlu perbaikan kecil)

4 = Rusak Berat

5 = Tidak ada, tapi perlu

Hasil penilaian, diberikan pada segmen yang sesuai di bagian bawah formulir.

Catatan mengenai kebutuhan pekerjaan drainase juga perlu dibuat untuk bagian

yang bersangkutan di S1.

k. Pekerjaan Darurat

Catatan dan foto harus dilakukan untuk kebutuhan pekerjaan darurat yang

memungkinkan seperti kerusakan akibat banjir, longsor pada tebing atau jalan.

Kebutuhan akan pekerjaan darurat ini harus segera dilaporkan kepada kepala

DPU/BM Kab.

l. Pemotretan

Pemotretan diperlukan untuk membantu menaksir jenis pemeliharaan yang

diperlukan pada saat pengolahan di kantor nantinya, dan sebagai bukti bahwa

survai telah dilakukan.

Pemotretan terutama dilakukan pada saat sampel survai berjalan kaki, tetapi

juga pada suatu bagian jalan atau jembatan memerlukan penanganan khusus.

Paling tidak harus ada satu foto yang mewakili untuk setiap jarak 5 km dan

tidak lebih dari satu foto per kilometer.

Gunakan papan penunjuk lokasi foto seperti halnya pada survai S2 ; catat

nomor foto pada kolom `no. foto' di baris yang sesuai dengan pal km-nya dan

jika perlu beri catatan dan arah pemotretan.

Lampirkan foto yang telah dicetak bersama-sama formulir S1 untuk ruas yang

sama.

m. Mengakhiri Survai di Ujung Ruas

Di ujung ruas, buat garis melintang pada formulir jika survai di ruas tersebut

sudah selesai, kemudian gunakan formulir S1 baru untuk ruas yang berikutnya.

Kembali ke halaman pertama untuk ruas yang sama dan isi titik pengenal ujung

ruas dan periksa apakah data sudah lengkap.

Hitung perbedaan angka bacaan odometer di pangkal dan ujung ruas dan

masukkan pada kotak di bagian kanan atas halaman pertama. Kalikan angka

tersebut dengan Faktor Penyesuai Odometer (FPO) untuk mendapatkan panjang

ruas yang sudah disesuaikan, kemudian masukkan pada kotak yang tersedia di

bawahnya (KM YSD).




Periksa hasilnya dengan panjang ruas di daftar K1, jika ada perbedaan yang

berarti ( > 10% ), periksa apakah survai berakhir di tempat yang benar ; jika ada

keraguan lakukan survai ulang.

Lengkapi kotak penilaian pemeliharaan di bagian bawah formulir untuk setiap

bagian 2 km. Tentukan, segmen yang homogen dengan pal km; penilaianuntuk drainase; gabungkan penilaian rata-rata untuk kerusakan permukaan; dan

jenis pekerjaan pemeliharaan yang kemungkinan diperlukan dengan cara

memberikan kode 'X' pada satu atau beberapa kotak isian yang sesuai (lihat

penjelasan di bawah untuk petunjuk lebih lanjut).

Berikan komentar mengenai pekerjaan yang disarankan pada bagian bawah dari

formulir S1 sebagai catatan untuk analisa di kantor nantinya.

Jika untuk kembali harus melalui ruas yang sama, periksa kembali hasil

penilaian kerusakan permukaan yang telah dibuat dan perbaiki dimana perlu

penilaian kerusakan permukaan.

Periksa kebenaran penomeran halaman, jika urutannya telah sesuai, satukandengan stapler.







1.3.4 DOKUMENTASI SETELAH SURVAI

1.3.4.1 SEGMENTASI

a. Gunakan FPO (Faktor Penyesuai Odometer) untuk menyesuaikan hasil bacaan

odometer. Masukkan mulai dari titik 0,0 di formulir S1 ; seluruh titik-titik pentingdi sepanjang ruas ke dalam km YSD, seperti pada contoh berikut :

Titik-titik penting Odometer Km Odom FPO Km YSD

Titik pangkal ruas

Perubahan kondisi jalan

Simpangan jalan

Titik ujung ruas

74367,1

68,7

69,5

71,5

0,0

1,6

2,4

4,4

0,94

0,94

0,94

0,94

0,0

1,5

2,3

4,1

b. Kaji ulang data di formulir S1 untuk membagi ruas dalam segmen-segmen yang

homogen dalam hal tipe permukaan, kondisi dan kerusakan untuk keperluan

penilaian pemeliharaan. Buat segmen seperlunya, hindari untuk membuat banyak

segmen dengan jarak pendek (ratusan meter saja), beberapa pengambilan rata-rata

mungkin diperlukan.

c. Kaji kembali dan perbaiki ringkasan dari segmen, penilaian dan usulan kategori

pekerjaan pemeliharaan di dalam kotak isian penilaian pemeliharaan pada bagian

bawah formulir S1. Suatu penilaian pendahuluan harus sudah dibuat selama survai

lapangan.

d. Masukkan dalam kolom 14/15 pada format P1 yang baru (lihat tugas 5B), pal km

awal dan akhir segmen yang telah diperbaiki. Pastikan kesemuanya mencakupkeseluruhan ruas secara lengkap dan konsisten dengan total panjang ruas; bisa saja

hasilnya berbeda dengan yang sudah ada di P1. Format baru hasil komputer akan

menyediakan tempat / ruang untuk memasukkan hasil rata-rata segmen, sepanjang

jumlah km yang diperlukan.

e. Penilaian umum tipe dan kondisi permukaan yang sudah ada di format P1 kolom

8/9 di P1 harus sesuai atau diperbaiki. Catat bahwa ini adalah penilaian umum dari

kondisi yang mencerminkan kekasaran permukaan dan kualitas pengendaraan. Hal

ini biasanya berkaitan dengan kerusakan permukaan tetapi mungkin juga tidak.

f. Suatu penilaian umum pemeliharaan dari segmen, dibuat dengan menjumlahkan

dan merata-ratakan kode tingkat kerusakan permukaan untuk setiap 100 m segmen.Jika pengisian kode yang menggambarkan untuk segmen 100 m terlupa atau

terlewat, jangan sampai pengisiannya lalu rancu dengan kondisi kerusakan yang

ditemui pada tempat-tempat lainnya. Sebagai alternatif, penilaian yang mewakili

mungkin sudah dapat ditentukan untuk setiap bagian kilometer dari bagian sampel

berjalan kaki.

g. Masukkan kode tingkat penilaian pemeliharaan S1 (6 - 24) untuk setiap segmen

yang telah ditentukan pada kolom-16 pada P1. Angka-angka penilaian yang sama

seperti pada MS2 (6 - 24) harus diisikan nantinya pada kolom-17 jika survai MS2

juga dilakukan untuk segmen tersebut.




1.3.4.2 PEMILIHAN USULAN PEKERJAAN PEMELIHARAAN

a. Kategori pekerjaan pemeliharaan harus ditentukan dalam kotak isian penilaian

pemeliharaan di bagian bawah formulir S1, dan juga dalam daftar P1 pada kolom

ringkasan, seperti berikut :

(nilai 6 - 10) (nilai 11- 16) (nilai 16 - 24 )

Pemeliharaan Rutin

(MR)

Pemeliharaan Periodik

(MP)

Pekerjaan /

Penanganan lainnya

• Ringan (R)

• Sedang (S)

• Berat (B)

• Pengaspalan tipis ulang

• Pelapisan aspal /

pengkerikilan ulang

• Pekerjaan drainase

• Pekerjaan jembatan

• Pekerjaan campuran

• Pekerjaan Penyangga (H)

• Pekerjaan Berat (PK) :

rehabilitasi / rekonstruksi

b. Harus dicatat bahwa pemilihan pekerjaan pemeliharaan pada tahap ini hanyalah

untuk tujuan penyaringan saja. Survai penegasan yang lebih rinci (MS2) akan

dilakukan untuk seluruh segmen, jika hasil penilaian sesuai untuk pekerjaan

pemeliharaan periodik.

c. Pertimbangan teknis berdasarkan pengalaman diperlukan untuk melakukan

pemilihan ini. Dalam Petunjuk Teknis untuk Persiapan Program Pemeliharaan

Jalan Kabupaten, telah tersedia pedoman bagaimana melakukan pertimbangan ini

dan harus dipelajari dengan seksama oleh survaior S1.

d. Beberapa àturan umum' mungkin dapat dijadikan pedoman secara hati-hati padatahap perencanaan, didasarkan atas penaksiran dari hasil penilaian ;

Engineer harus selalu berupaya untuk menentukan penyebab dari kerusakan

sebagai dasar untuk menyarankan pekerjaan, daripada hanya menangani

gejalanya. Sebagai contoh, tidak seharusnya untuk selalu menambal lubang-

lubang jika itu terus terjadi, karena disebabkan oleh drainase atau kemiringan

jalan yang buruk. Pada banyak kasus, kerusakan permukaan dapat

mencerminkan masalah struktur yang lebih jauh, yang memerlukan pekerjaan

berat untuk mengatasinya.

Segmen yang dinilai antara 6 - 10 biasanya akan memerlukan pemeliharaan

rutin saja, hal ini mungkin mencakup umumnya jalan pada 2-3 tahun pertama

setelah pekerjaan berat terakhir, pelapisan aspal atau pengaspalan ulang.

Perbedaan antara kebutuhan pemeliharaan ringan, sedang, berat ditentukan

(terutama) pada luas dari penambalan lubang/legokan yang diperlukan ( baik :

1, sedang : 2, atau rusak 3, secara berurutan), dengan total penilaian tidak lebih

dari 10. Pemeliharaan ringan mungkin hanya diperlukan pada jalan baik (1)

untuk lubang/legokan dan harus mencakup jalan-jalan pada tahun pertama

sejak mendapat pekerjaan berat, pelapisan aspal atau pengaspalan ulang.

Pekerjaan periodik mungkin diperlukan pada segmen dengan penilaian antara

11-16. Pelapisan aspal dan pengaspalan ulang biasanya tidak diperlukan pada

tiga tahun pertama sejak mendapat pekerjaan berat, pelapisan aspal ataupengaspalan ulang.




Pengaspalan ulang mungkin sesuai dimana tampak permukaan dinilai `sedang'

(luas terkelupas dangkal antara 10% - 50% ) dan satu atau beberapa kerusakan

dinilai 'sedang' (2) tapi tidak satupun `rusak' (3).

Pelapisan aspal mungkin sesuai dimana tampak permukaan dinilai `rusak'

dengan lapisan yang terkelupas cukup luas atau dalam, satu atau beberapakerusakan dinilai berat, tetapi lubang-lubang tidak melebihi 15-20% dari luas.

Beberapa segmen mungkin memerlukan pekerjaan periodik yang lain seperti

drainase atau perbaikan jembatan yang mana harus ditentukan lebih lanjut.

Beberapa segmen mungkin memerlukan suatu campuran pekerjaan yang tidak

tertentu antara pengaspalan ulang di suatu tempat dengan pekerjaan lain, tetapi

pengaspalan ulang secara penuh atau pelapisan aspal tidak sesuai. Hal ini bisa

ditentukan sebagai pekerjaan campuran. Catat bahwa, segmen-segmen yang

ditentukan untuk pekerjaan periodik harus selalu mencakup pekerjaan rutin

pada segmen yang sama dan pada tahun yang sama.

Beberapa segmen akan terlalu rusak untuk pekerjaan pemeliharaan secarakonvensional dan idealnya harus tercakup oleh prosedur S2 / A1 untuk dinilai

kemungkinannya mendapat pekerjaan berat, tetapi biasanya pekerjaan

penyangga (H) termasuk penambalan lubang yang luas dengan agregat,

mungkin merupakan pilihan alternatif. Segmen- segmen tersebut mungkin

memiliki penilaian lebih dari 16. Bagaimanapun, pada kasus dimana bahu

jalan yang rusak berat memiliki penilaian di atas ambang pekerjaan

pemeliharaan, pelapisan aspal dan perbaikan bahu jalan mungkin tetap sesuai.

Pekerjaan pemeliharaan mungkin berguna dimana lubang dalam/tampak

pondasi tidak melebihi 20% dari luas.

1.3.5 PENYELESAIAN P1 - BAGIAN KANAN

Kolom 18 (Usulan Pendahuluan) :

a. Panjang segmen yang akan dipelihara harus dimasukkan ke kolom 18 dalam km

(ketelitian satu angka di belakang koma), dan harus cocok dengan panjang segmen

yang ditentukan dalam kolom 15 dikurangi kolom 14 (km akhir - km awal).

b. Biasanya hanya satu tipe pemeliharaan yang dipilih untuk setiap segmen; ini harus

mencerminkan kebutuhan pemeliharaan yang dominan untuk bagian ruas jalan

tersebut (catat bahwa pemeliharaan periodik juga mencakup biaya yang diperlukan

untuk pemeliharaan rutin).

c. Jika dipertimbangkan bahwa suatu segmen memerlukan dua atau lebih tipe

pemeliharaan yang dominan, maka terdapat dua pilihan yaitu :

Bagi segmen tersebut ke dalam dua atau lebih sub-segmen dengan menentukan

km awal/akhir dikolom 14/15 dan kemudian tentukan pilihan tipe pemeliharaan

untuk tiap segmen; atau

Masukkan panjang km yang terpisah untuk dua atau lebih pemilihan tipe

pemeliharaan untuk segmen yang sama, pastikan bahwa total panjang yang

terpisah tadi cocok dengan total panjang segmen sebagaimana ditentukan pada

kolom-15 dikurangi kolom-14.






2 TUGAS 2B - SURVAI PENYARINGAN RUAS JALAN

FORMULIR : S2

2.1 TUJUAN

1. Mendokumentasikan karakteristik fisik dan lingkungan dari setiap ruas secara

sistematis, baik untuk keperluan inventarisasi maupun untuk keperluan evaluasi

pekerjaan jalan.

2. Mendapatkan informasi-informasi tertentu yang akan digunakan dalam menentukan

kebutuhan akan peningkatan jalan dan penentuan biaya secara umum (Tugas 4),

serta perkiraan manfaat dari peningkatan jalan (Tugas 3D).

2.2 LINGKUP TUGAS

1. Survai S2 dilaksanakan setiap tahun terhadap (+/-) sepertiga dari total panjang ruas jalan kabupaten yang berkondisi `rusak/rusak berat'.

2. Pendokumentasian mencakup kegiatan survai/pengamatan langsung dan pembuatan

foto yang biasanya terkait dengan pembacaan odometer kendaraan survai. Semua

hasil pengamatan tersebut dicatat pada formulir S2, dimana satu lembarnya

mencakup satu kilometer (odometer) bagian jalan.

3. Formulir S2 terdiri dari lima bagian yang meliputi: odometer / pal-Km; catatan foto;

penentuan titik pengenal, jembatan dsb. ; kode indikator untuk karakteristik

permukaan jalan, kelandaian jalan, panjang dan lebar jembatan, penggunaan lahan ;

serta catatan mengenai kondisi jalan, foto-foto, dan lain sebagainya.

4. Bila suatu ruas baru untuk pertama kalinya disurvai, maka harus dipastikan bahwahasil survai ini akan dipakai untuk memperbaiki data inventarisasi ruas K1,

termasuk titik-titik pengenalnya.


2.3.1 PEMILIHAN WILAYAH PERENCANAAN UNTUK SURVAI

a. Jaringan jalan kabupaten harus dibagi dalam tiga `wilayah perencanaan' yang

kurang lebih sama luasnya. Selanjutnya, setiap tahun survai S2 harus dilaksanakan

terhadap semua jalan yang kondisinya `rusak/rusak berat' di salah satu wilayah

perencanaan tersebut, secara bergantian selama tiga tahun.b. Tujuannya adalah untuk dapat mencapai cakupan survai yang sistematis terhadap

seluruh jaringan jalan kabupaten dalam waktu putaran tiga tahun.

c. Pendekatan yang termudah adalah dengan membagi jaringan jalan ke dalam tiga

kelompok kecamatan yang sudah tercatat menurut nomor ruas di formulir K1.

d. Batas wilayah perencanaan (perkiraan) harus diberi tanda pada Peta Jaringan Jalan

1, sebagai bagian dari tugas 1F/2 dan diberi nomor I, II, III untuk menunjukkan

usulan pencakupan tahunannya.

e. Dengan menggunakan K1 dan peta, tentukan dalam wilayah perencanaan yang

telah dipilih, jumlah panjang ruas yang diberi kode warna sebagai yang rusak/rusak

berat termasuk jalan batu dan jalan tanah, untuk dilakukan survai tahunannya.Gunakan jumlah panjang tersebut untuk merencanakan program survai S2.







2.3.2 CAKUPAN SURVAI

a. Target pencakupan survai S2 pada jalan-jalan yang dapat dilalui kendaraan roda-4

adalah 10 -15 km per hari, termasuk waktu yang diperlukan untuk melaksanakan

survai kecepatan (pada waktu perjalanan kembali).

b. Rata-rata diperlukan tiga-empat kali berhenti masing-masing selama lima menit

untuk empat kali pemotretan per kilometernya; terdiri dari dua kali wajib berhenti

(foto) dan satu atau dua kali berhenti (foto) jika diperlukan.

c. Waktu rata-rata untuk survai harian yang dibutuhkan akan menjadi 5-6 jam pada

jalan-jalan yang dapat dilalui kendaraan roda-4, ditambah waktu yang diperlukan

untuk perjalanan dan jenis survai-survai lainnya.

d. Untuk jalan-jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan roda-4, akan diperlukan waktu

yang lebih lama, terutama bila harus berjalan kaki dan menggunakan pita ukur

untuk mengukur panjang segmen ruas jalan.

2.3.3 PENGORGANISASIAN TIM

a. Diperlukan suatu tim yang beranggotakan minimum dua orang untuk melakukan

survai.

b. Kepala surveyor bertanggung jawab untuk mencatat semua data serta pengambilan

foto dan asisten surveyor membantu melakukan pengukuran dan menyiapkan

papan lokasi foto untuk mendokumentasikan setiap foto.

2.3.4 PERSIAPAN

a. Siapkan kendaraan yang odometernya masih bekerja baik dengan pembacaaninterval 100 m. Setiap selang waktu tertentu Odometer tersebut harus dikalibrasi

dengan menggunakan formulir S3 (lihat formulir dan catatan di Tugas 2A).

b. Bila jalan tertutup untuk kendaraan bermotor atau bila kendaraan bermotor yang

dipakai odometernya tidak bekerja, maka survai harus dilaksanakan dengan

berjalan kaki dan untuk pengukurannya digunakan pita ukur.

c. Perlengkapan yang harus dibawa ke lapangan :

20-30 formulir S2 kosong untuk satu hari survai

papan penjepit

papan lokasi foto dengan sistem penomoran yang dapat diganti-ganti

cadangan ball-point

pita ukur (50 m atau lebih)

kamera dengan tiga rol film

daftar K1

peta dasar jalan (peta 1)

copy-3 peta topo

sejumlah formulir survai lainnya (S1/S4/S6/S7/S8)

stapler




2.4 PROSEDUR DI LAPANGAN

2.4.1 PERSIAPAN PENDAHULUAN

Pengkalibrasian Odometer Kendaraan

Kalibrasikan odometer kendaraan dengan menggunakan prosedur S3 (lihat formulir

dan catatan dalam Tugas 2A).

Penyelesaian Bagian Atas Formulir S2

a. Masukkan pada setiap lembar pertama formulir S2, untuk setiap ruas yang disurvai:

nama kabupaten

nomor ruas seperti pada K1 nama pangkal dan ujung ruas seperti pada K1

tanggal dilaksanakannya survai

nama pelaksana survai/survaior

jenis kendaraan untuk survai

nomor (polisi) kendaraan untuk survai

faktor penyesuai odometer (dari survai kalibrasi S3)

tanggal dilakukannya survai penyesuaian odometer

nomor lembar (kanan bawah)

b. Mulailah dengan formulir baru untuk setiap bagian kilometer. Untuk formulir S2kedua dan seterusnya dalam ruas yang sama, hanya perlu dimasukkan lagi nomor

ruas dan nomor urut lembarnya.

c. Pada ujung ruas, periksa bahwa seluruh formulir S2 telah diberi nomor halaman

yang benar dan pada masing-masing lembar tercatat nomor ruasnya. Susun dalam

urutan yang benar dan satukan dengan stapler.

Kaji Ulang dan Perbaikan Penentuan Ruas

a. Kaji ulang, periksa dan perbaiki sesuai kebutuhan ; rincian penentuan ruas yang

ada pada K1 seperti yang ditentukan dalam Tugas 1A dan 2A.

b. Untuk mendokumentasikan perubahan-perubahannya, gunakan formulir S1 yangsecara khusus untuk perbaikan data seperti:

nama pangkal ruas

nama ujung ruas

titik pengenal pangkal ruas

titik pengenal ujung ruas

2.4.2 PROSEDUR PENGUKURAN JARAK

a. Bila survai dengan kendaraan bermotor, catat angka odometer pada titik pangkal

suatu ruas jalan dan pada tiap interval jarak satu kilometer sepanjang ruas jalan itu

pada kotak di bagian sudut kiri bawah formulir S2.




b. Sebagai kontrol, pada waktu menyusun kembali formulir S2, (catat juga bacaan

angka odometer pada akhir tiap bagian kilometer di sepanjang ruas pada sudut kiri

atas formulir; angka ini kemudian diulang pada lembar berikutnya sebagai awal

bacaan odometer pada bagian kilometer berikutnya.

c. Keterkaitan khusus terhadap ruas jalan (km 0-1, 1-2 dan seterusnya) perlu jugadicatat pada kotak yang bertanda AWAL KM dan AKHIR KM.

d. Hasil bacaan odometer dicatat juga pada kolom bagian kiri, bilamana dijumpai hal-

hal penting yang dicatat pada kolom lain di formulir itu (misalnya titik pangkal,

jembatan, perubahan tipe permukaan).

e. Titik ujung tiap ruas jalan harus dicatat dengan jelas, pada formulir dengan angka

bacaan odometer dan simpul ruas jalan atau nama lokasi, dan juga pada peta

dengan tanda yang jelas. Juga catat AKHIR RUAS KM yang berkaitan dengan

ruas itu, pada kotak yang tersedia. Kosongkan untuk sementara kotak KM YSD

pada tahap ini.

2.4.3 PROSEDUR SURVAI PEMOTRETAN

a. Pemotretan harus dilakukan oleh Survaior sesuai dengan petunjuk sebagai berikut:

Pada titik pangkal, titik ujung, dan tiap 500 meter sepanjang ruas jalan yang

disurvai; pemotretannya dibidik ke arah titik ujung ruas (bila ini menentang

matahari, pemotretan dapat dibidik ke belakang ke arah awal ruas).

Pemotretan jembatan diambil dari sisi jalan yang harus memperlihatkan lantai/

permukaan jembatan, dan bila memungkinkan juga struktur penopang

bangunan bawahnya. Bila jembatan dalam kondisi rusak, dianjurkan untuk

melakukan pemotretan khusus dari samping, terhadap bangunan bawah jembatan tersebut.

Pemotretan juga perlu dilakukan bila ada hal khusus yang menarik di sepanjang

ruas jalan, misalnya:

− simpul utama/persimpangan

− bagian ruas jalan yang rusak berat, seperti:

− bagian jalan terendam air/banjir

− gorong-gorong rusak/putus

− tempat longsor

− bagian jalan yang terkena erosi

− perubahan tipe perkerasan/kondisi

− tempat pos PLL

Pemotretan pada sungai yang tidak ada jembatannya dari kedua sisi sungai,

agar dapat memperlihatkan bentuk dan kondisi kedua sisi sungai tersebut

b. Semua pemotretan harus dilengkapi dengan catatan masalah secara rinci pada

kolom CATATAN yang tersedia di bagian kanan formulir S2.

c. Setiap rol film (berwarna, isi-36) harus ditandai dengan nomor tersendiri segera

setelah dibeli. Tanda penomoran ini harus dilekatkan pada rol film, bukan pada

tabung plastiknya.




d. Pada saat memulai survai di sebuah ruas jalan baru, nomor rol film yang dipakai

harus ditulis pada kotak yang tersedia di bagian atas formulir S2. Setiap kali

pemotretan dilakukan, nomor fotonya harus dicatat pada kolom yang tersedia,

sebaris dengan pencatatan angka odometer. Tunjukkan arah pemotretan pada

formulir S2 kalau pemotretannya berlawanan dengan arah survai (pemotretan kebelakang).

e. Jika memungkinkan, pergunakan alat potret yang dilengkapi dengan fasilitas

tanggal pengambilan. Sebagai tambahan, gunakan sistem yang standar untuk

menunjukkan lokasi pemotretan, berupa `papan lokasi foto' yang akan muncul di

sudut kiri bawah setiap foto yang secara jelas menampilkan nama kabupaten,

nomor ruas, dan angka pal kilometer dengan satu angka di belakang koma.

f. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah:

Foto permukaan jalan adalah tujuan utama dari pemotretan, namun jika

keadaan memungkinkan ambil jarak sepanjang 100 meter ke depan dengan cara

tidak membungkuk; ini akan memungkinkan terlihatnya bahu jalan, selokan

dan tata guna tanah di sepanjang ruas itu yang akan sangat berarti bagi

engineer. Pada pangkal dan ujung ruas perlu dibuat masing-masing dua foto

yang arahnya saling berhadapan.

Usahakan agar tulisan pada `papan lokasi foto' dapat terlihat dengan jelas,

namun jangan sampai posisi papan tersebut mengganggu obyek pengambilan

foto (yaitu keadaan permukaan jalan). Untuk itu `papan' harus diletakkan

kurang lebih tiga meter dari alat potret. Kendaraan yang dipakai harus

diusahakan agar tidak menghalangi pandangan pada foto. Hindarkan pantulan

sinar matahari bila menggunakan "white board" sebagai papan lokasi foto.

Hentikan pengambilan foto sebelum cuaca menjadi gelap agar hasilnyamemadai.

Jangan lupa untuk mengganti angka pal-km pada papan lokasi foto di setiap

titik pemotretan, dan periksa ulang bahwa angka-angka yang tercantum itu

sesuai dengan angka kilometer pada formulir S2.

g. Setelah survai selesai, film-film yang sudah terpakai harus segera dicuci-cetak

dengan ukuran kartu pos sebanyak dua kali. Tulis nomor film negatifnya pada

formulir S2. Tulis juga nama kabupaten, nomor ruas jalan dan pal kilometer pada

setiap cetakan foto dengan spidol bilamana tulisan pada papan lokasi foto ternyata

kurang jelas.

h. Dua set cetakan foto itu supaya disusun pada lembaran rangkuman yang memuat

beberapa foto per halamannya secara berurutan sehingga akan memudahkan dalam

meneliti dan memperbandingkan secara cepat untuk bagian jalan tertentu (sebagai

contoh, lihat format pada halaman berikut).

i. Sebagai alternatif, album foto dengan lembaran plastik tembus pandang akan cocok

sekali untuk penyusunan ini. Satu set cetakan foto disimpan di kabupaten dan satu

set lainnya diserahkan kepada PP-PPJKK propinsi untuk keperluan pemantauan

selanjutnya.







2.4.4 PENGGUNAAN INDIKATOR SECARA DIAGRAMATIS

Bagian tengah dari formulir S2 harus digunakan untuk menunjukkan informasi

secara skematis pada pal km yang sesuai, seperti contoh berikut:

lokasi dan nama simpul persimpangan,

termasuk nomor ruas dan arah ruas

simpangannya

lokasi dan nama titik pusat permukiman

jembatan

perubahan tipe perkerasan jalan

bagian ruas jalan yang tidak dapat dilalui

data penting lainnya

2.4.5 KRITERIA PENENTUAN TIPE DAN KONDISI PERMUKAAN JALAN

a. Gunakan kode berikut untuk menentukan tipe permukaan jalan:

A : Penetrasi Macadam (PM) atau permukaan beraspal lainnya ( jika lapisan

aspalnya sudah hilang, beri tanda dengan A(B) jika lapis pondasinya Batu

Telford atau A (K) jika Kerikil / batu pecah )

B : Telford atau permukaan batu lainnya (dihampar dengan tangan)

K : Kerikil atau permukaan batuan lainnya termasuk JAPAT / AWCAS

T : Tanah (jika sulit ditentukan tipenya antara tanah dan kerikil, beri tanda K/T)

b. Catat tipe permukaan jalan setiap 500 meter dalam kotak yang tersedia pada tiap

lembar formulir dan pada setiap titik (sesuai dengan hasil bacaan odometer)

dimana perubahan tipe permukaan terjadi.

c. Catat kondisi permukaan ruas jalan setiap 500 meter dalam kotak yang tersedia dan

juga catat pada setiap titik dimana kondisinya berubah sesuai dengan hasil bacaan

odometer.

d. Gunakan kode dan kriteria berikut ini sesuai dengan tipe permukaannya :

Permukaan Beraspal

B (Baik) : Permukaan jalan mulus tanpa retakan sehingga kendaraan dapat

melaju dengan nyaman pada kecepatan yang diinginkan tanpa lonjakan yang

berarti (tampaknya hanya ditemui pada ruas jalan yang baru dibangun).

S (Sedang) : Permukaan jalan dalam kondisi relatif mulus meski terdapat

keretakan dengan tambalan berat atau sedikit bergelombang atau terkadang

berlubang dangkal. Kendaraan dapat melaju relatif lancar pada batas kecepatan

minimum tanpa sering melakukan gerak menghindar terhadap kerusakan.

R (Rusak) : Permukaan jalan tidak rata karena berlubang-lubang atau

terkadang perkerasannya rusak atau banyak bergelombang. Kendaraan harusmelakukan gerak menghindar sehingga penumpang merasa kurang nyaman.

X

Sp. Lawan

Pasar Lawan

Sojokerto

Tidak dapat dilalui

(gorong-gorong)

902

46




RB (Rusak Berat) : Permukaan jalan dalam kondisi rusak berat dengan

banyaknya lubang besar dan bagian yang amblas ditambah drainasenya buruk

atau tidak memadai. Kendaraan harus berjalan lambat atau sering hampir

berhenti agar tidak terguncang, sehingga penumpang merasa sangat tidak

nyaman.

Permukaan Tidak Beraspal

B (Baik) : Permukaan jalan secara keseluruhan padat dan mulus sehingga

kendaraan dapat melaju dengan nyaman pada kecepatan yang dikehendaki

tanpa adanya lonjakan yang berarti (jarang ditemui di lapangan).

S (Sedang) : Permukaan jalan relatif padat dan mulus, tapi sedikit

bergelombang, atau terkadang lubang-lubang dangkal. Kendaraan dapat melaju

relatif lancar pada batas kecepatan minimum tanpa sering melakukan gerak

menghindar.

R (Rusak) : Permukaan jalan tidak rata akibat banyaknya lubang, atau

terkadang rusaknya perkerasan, atau banyaknya gelombang. Kendaraan harus

melakukan gerak menghindar sehingga penumpang merasa tidak nyaman.

RB (Rusak Berat) : Perkerasan jalan dalam keadaan rusak berat dengan

banyaknya lubang besar dan bagian yang amblas ditambah drainasenya buruk

atau tidak memadai. Kendaraan harus berjalan lambat agar tidak terguncang,

sehingga penumpang merasa sangat tidak nyaman.

Permukaan Batu/Telford

Biasanya digolongkan sebagai Rusak (R) atau Rusak Berat (RB).

Namun ditinjau dari sudut analisa biaya konstruksi, beberapa kondisi

permukaan Telford dapat digolongkan sebagai Sedang (S).

2.4.6 PROSEDUR UNTUK PENGUKURAN GEOMETRIK JALAN

a. Lebar Perkerasan Jalan

Ukur lebar perkerasan jalan (dalam meter) dengan pita ukur setiap 500 meter

dan pada setiap titik dimana terdapat perubahan lebar perkerasan yang

mencolok.

Untuk jalan dengan perkerasan Aspal (A), Batu (B) atau Kerikil (K), ukur lebar

permukaan hamparan material tanpa lebar bahu jalannya.

b. Gabungan Lebar Perkerasan dan Bahu Jalan

Untuk tipe perkerasan lain yang tidak dapat dibedakan secara jelas bahu

jalannya, ukur saja gabungan lebar perkerasan dan bahu jalannya.

Untuk semua ruas jalan, ukur lebar keseluruhan dari perkerasan dan bahu jalan,

yaitu jarak antara kedua parit / selokan samping bila dijumpai atau antara kedua

tepi bagian jalan yang dapat dilewati kendaraan bermotor.




c. Kelandaian Jalan

Bedakan kelandaian jalan dalam tiga kategori berikut ini:

D : Datar atau relatif datar

B : Berbukit, bergelombang atau berombak; kelandaiannya sedang, pada

umumnya kendaraan jarang memerlukan pindah gigi persneling.

G : Kelandaian yang curam, umumnya kendaraan sering pindah gigi

persneling

Catat kelandaian jalan yang dominan sesuai dengan kategori di atas pada setiap

jarak 500 meter dan juga catat dimana terdapat perubahan kelandaian yang

berarti, pada suatu titik tertentu.

2.4.7 SURVAI JEMBATAN

a. Berhentilah pada setiap jembatan yang panjangnya 2,0 meter atau lebih, dan ukur

panjang serta lebarnya (dalam meter) dengan pita ukur. Lakukan pula pemotretan

serta catat angka yang terbaca pada odometer.

b. Lebar dan panjang jembatan harus diukur seperti yang ditunjukkan pada gambar

berikut ini:

Lebar Jembatan

Jalan kendaraan

Lebar

Sandaran

Catatan : untuk kepentingan perencanaan, lebar jalan kendaraan yang harus

diukur adalah bagian yang dapat dilalui kendaraan sampai batas rel pengaman,

bukan lebar keseluruhan.

Panjang Jembatan Satu Bentang

Panjang jembatan (x) merupakan hasil pengukuran antara dua kepala jembatan.

X




Panjang Jembatan Banyak Bentang

Total panjang jembatan antara dua kepala jembatan (x) yakni jumlah panjang

dari bentang a, b dan c yang diukur.

Gambarkan pada bagian catatan: skets penampang jembatan dari samping.

Sungai tanpa Jembatan

Ukur lebar (y) disertai pengambilan foto dari lintasan sungai tanpa jembatan,

baik sungai besar maupun kecil; ukur ketinggian tanah di sisi sungai pada

kedua tepinya.

Gambarkan pada formulir S2 sket penampang sungai tersebut.

Kebutuhan Pekerjaan

Catat tipe pekerjaan jembatan yang kemungkinan diperlukan sebagai berikut,

dengan tambahan keterangan dalam kolom catatan.

PBJ : Jembatan baru atau pembangunan kembali

PAJ : Hanya penggantian bangunan atas

PJJ : Perbaikan kecil, misalnya penggantian dek

B/S : Kondisi baik/sedang

ba c

X

y




2.4.8 DATA PENGGUNAAN LAHAN

a. Catat penggunaan lahan yang utama pada bagian kanan dan kiri jalan setiap 500 m

dan pada setiap titik bila ada perubahan yang mencolok.b. Gunakan kode standar berikut:

S : Sawah (Padi)

T : Tegalan/Ladang (Tanaman pangan palawija)

P : Perkebunan (Tanaman keras)

De : Desa/Perkampungan (Perumahan dengan pekarangan/kebun)

Ko : Kota/perkotaan (Perumahan/bangunan tanpa pekarangan)

H : Hutan (Pepohonan dengan semak-semak)

TK : Tanah Kosong/Padang Rumput

c. Tentukan penggunaan tanah lainnya sesuai keperluan.

2.4.9 CATATAN TAMBAHAN LAIN

Beri keterangan khusus dalam hal:

Rincian terhadap pengambilan foto yang tidak standar, seperti permasalahan,

arah, dan sebagainya

Rincian terhadap kondisi jalan, terutama tingkat dan penyebab kerusakan serta

bagian ruas jalan yang tertutup bagi kendaraan roda-4.

Informasi tentang ruas jalan yang bersambungan,dan ruas jalan penghubung Informasi tentang kegiatan ekonomi yakni nama dan lokasi dari perkebunan,

sumber material, usaha dan pabrik pengolahan, pasar dan sebagainya.

Contoh dari penampang melintang jalan .




3 TUGAS 2C - SURVAI KECEPATAN

FORMULIR : S4


1. Survai kecepaten dimaksudkan untuk mendapatkan suatu perkiraan atas kecepatan

normal dari kendaraan bermotor roda-4 yang beroperasi di suatu ruas jalan.

Informasi ini diperlukan untuk memberikan petunjuk mengenai kondisi umum jalan

tadi, yang akan digunakan didalam menghitung biaya operasi kendaraan.

2. Survai kecepatan dilakukan pada setiap ruas jalan dalam studi dengan menggunakan

formulir S4. Suatu perkiraan kecepatan di setiap ruas jalan dengan memakai satu

kendaraan roda-4 dianggap sudah cukup memadai.

3.2 ORGANISASI DAN PERSIAPAN1. Pelaksanaan survai kecepatan - S4 dapat digabungkan dengan pelaksanaan survai

kondisi jalan - S2, yaitu pada saat perjalanan kembali di ruas jalan yang sama.

2. Yang perlu dipersiapkan untuk survai ini adalah :

Kendaraan roda-4 dengan odometer yang dapat dibaca untuk untuk setiap

interval 100 meter, seperti yang digunakan pada survai lainnya.

Sebuah stop watch atau jam-tangan dengan ketelitian sampai detik.

Satu lembar formulir S4 untuk setiap ruas jalan.

3.3 PROSEDUR1. Tempuh panjang ruas jalan itu sekali saja pada setiap arah, dengan kecepatan

normal yang nyaman sesuai kondisi jalannya. Usahakan untuk mengikuti

kecepatan rata-rata kendaraan lain pada ruas jalan itu. Bila ini tidak

memungkinkan, pilih kecepatan tertentu yang mendekati kecepatan maximum yang

nyaman dan aman untuk melintasi ruas itu.

2. Jangan mengurangi kecepatan yang sudah dipilih atau berhenti untuk melakukan

aktivitas lain yang tidak berhubungan dengan kegiatan survai.

3. Catat angka bacaan odometer kendaraan dan waktunya, untuk hal-hal berikut :

pada titik pangkal dan titik ujung perjalanan (catat juga namanya)

pada titik dimana terdapat perubahan tipe perkerasan atau kondisi ruas jalan,yang harus dicatat dalam formulir.

pada titik dimana kendaraan bergerak kembali atau terpaksa harus berhenti

(catat lama waktu setiap kali berhenti, serta alasannya mengapa berhenti).

pada ruas jalan yang panjang, catat paling tidak setiap 5 kilometer sekali.

4. Jika titik pangkal atau titik ujung ruas jalan terletak di daerah perkotaan, dimana

kecepatan kendaraan terhambat oleh kepadatan lalu- lintas atau faktor lain, mulai

dan akhiri survai pada titik batas daerah perkotaan, sehingga kecepatan yang tercatat

mewakili kondisi yang serupa dari sebagian besar panjang ruas jalan itu. Catat pada

formulir bila hal ini terjadi dan catat pula bila kepadatan lalu lintas atau faktor

penyebab lain di luar kondisi jalan menjadi penghambat kecepatan laju kendaraansurvai di ruas jalan tersebut.







4 TUGAS 2D - SURVAI LALU LINTAS

FORMULIR : S5A, S5B DAN S5C


1. Penghitungan lalu-lintas (PLL) dilakukan untuk menentukan:

Lalu lintas harian rata-rata (LHR) pada tiap ruas jalan.

Sebaran tipe pemakai jalan pada tiap ruas jalan.

2. Kedua informasi tersebut akan digunakan didalam :

Pemilihan standar disain yang cocok untuk tiap ruas jalan.

Penentuan prioritas untuk perbaikan dan pemeliharaan jalan.

3. Pendekatan yang biasa dilakukan adalah penghitungan selama dua hari penuh

(masing-masing 12 jam), dilaksanakan paling tidak pada satu pos penghitungan di

setiap ruas jalan kabupaten dalam wilayah survai. Secara umum dapat diasumsikan;diperlukan rata-rata 1 pos penghitungan untuk tiap 5 km dari ruas yang disurvai.

4. PLL harus dilakukan pada semua ruas jalan, tidak termasuk ruas jalan yang secara

jelas tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda-4. Walaupun demikian, apabila

ruas jalan tersebut tidak dapat dilalui kendaraan roda-4 karena suatu masalah yang

sifatnya sementara, tangguhkan pelaksanaan PLL sampai jalan tersebut dapat

dilewati lalu lintas (bila hal itu dapat diharapkan terjadi dalam periode survai).

5. Bila ruas tersebut terdiri dari beberapa bagian jalan yang tipe permukaannya

berbeda, misalnya sebagian aspal dan sebagian lagi batu/telford, maka pada masing-

masing bagian ruas itu diperlukan PLL selama 2 hari untuk tiap pos. (Tetapi bila

ada bagian tipe ruas yang kurang dari 500 meter maka harus digabung denganbagian lainnya).

6. Kalau suatu ruas mempunyai tipe permukaan yang sama dan panjangnya 10 km atau

lebih, paling tidak harus ada 2 pos PLL masing-masing untuk 2 hari penghitungan.

Demikian pula, bila suatu ruas terbagi ke dalam beberapa bagian sesuai dengan tipe

permukaannya dan salah satu bagian mempunyai panjang 10 km atau lebih, maka

harus diadakan paling tidak dua pos penghitungan pada bagian tersebut.


1. Di tiap kabupaten, seorang staf dari DPUK/DPU-BM-K harus ditunjuk sebagai

koordinator survai lalu lintas untuk mengawasi program survai ini sertabertanggung jawab penuh untuk seluruh tahapan pelaksanaan survai.

2. Survai penghitungan lalu lintas harus dilaksanakan sesuai dengan jadwal waktu

studi perencanaan. Pelaksanaan survai penghitungan lalu lintas beserta analisanya,

umumnya memerlukan waktu antara 2 sampai 3 bulan.

3. PLL dilaksanakan di setiap pos secara manual. Di setiap pos PLL sebaiknya

ditempatkan dua orang petugas PLL. Namun jika lalu lintasnya rendah atau jarak

antar pos cukup dekat, cukup ditempatkan seorang petugas saja. Petugas tersebut

dapat diambil dari staf DPU/BM Kab. atau tenaga setempat. Paling tidak satu (1)

orang harus ada di pos PLL setiap saat. Tim PLL harus dilengkapi dengan jam

tangan, ballpoint (warna hitam) papan berjepit (clipboard) dan formulir S5Asecukupnya.




4. Untuk menghemat biaya dan keperluan pengaturan angkutan serta akomodasi bagi

tim PLL, disarankan agar tim tersebut ditempatkan di daerah sekitar tempat

tinggalnya atau tempat bekerjanya dan melaksanakan PLL pada semua ruas yang

ada di daerah tersebut. Namun supaya jumlah staf PLL yang perlu dilatih tidak

terlalu banyak, diusulkan agar tiap tim melaksanakan setidak-tidaknya 5 pospenghitungan, kecuali kalau jaringan jalannya masih jarang dan belum berkembang.

5. Koordinator Survai Lalu lintas harus mengunjungi setiap pos PLL paling tidak dua

sampai tiga kali pada setiap hari penghitungan, guna memeriksa kebenaran dari

pelaksanaan PLL. Setiap kesalahan yang terjadi harus diperbaiki di lokasi pos PLL,

pada saat itu juga.

4.3 PROSEDUR

4.3.1 KRITERIA UNTUK PENEMPATAN POS PLL

a. Kriteria yang terpenting ialah ; lokasi pos penghitungan lalu lintas harus dipilihsecara seksama, di tempat yang tingkat lalu lintasnya dianggap dapat

menggambarkan keadaan lalu lintas pada ruas jalan secara keseluruhan, atau pada

bagian ruas jalan yang tercakup dalam survai PLL.

b. Bila memungkinkan, lokasi pos PLL yang sesuai harus sudah ditentukan pada saat

survai (S1/S2) sebelumnya, oleh Koordinator Survai lalu lintas dan bukan oleh tim

PLL.

c. Pilihlah lokasi pos PLL dengan menggunakan petunjuk berikut ini:

Pilih satu pos di setiap ruas jalan atau bagian ruas jalan kalau ruas tersebut

terdiri dari beberapa bagian ruas jalan dengan tipe permukaan yang berbeda.

Suatu ruas atau bagian ruas yang mempunyai panjang 10 km atau lebih, harusdibagi sedemikian rupa sehingga tidak ada bagian ruas jalan yang mempunyai

panjang lebih dari 10 km. Titik yang tepat untuk membagi suatu ruas ialah di

suatu kampung atau persimpangan yang dapat menyebabkan tingkat LL nya

berubah. Bila tidak ada tempat semacam itu, bagilah dengan bagian yang sama.

Semua bagian ruas harus dipertimbangkan secara terpisah untuk maksud survai

PLL.

Biasanya lokasi pos PLL ditempatkan pada kurang lebih 1/3 dari titik pangkal

ruas jalan yang dianggap lebih penting / ramai.

Hindari memilih lokasi pos yang letaknya berdekatan dengan pasar, sekolah,

mesjid, pusat desa, atau tempat ramai lainnya. Biasanya sebagian besar arus

lalu lintas tak bermotor akan menggunakan bagian ruas jalan tersebut, sehingga

tidak mewakili gambaran ruas jalan secara keseluruhan.

Pilih lokasi pos PLL yang sekaligus merupakan tempat berteduh, seperti

warung. Lokasi harus ditunjukkan dengan jelas pada gambar peta sket dan foto

di formulir laporan PLL (S5C), yang memungkinkan untuk ditemukan kembali

dalam pelaksanaan PLL berikutnya. Semua pos PLL harus diberi nomor, dan

diusulkan agar nomor ruas dijadikan nomor pos. Kalau ruas terbagi ke dalam

beberapa bagian, nomor pos PLL harus dibedakan atas huruf; contoh 33 A dan

33 B merupakan dua pos PLL di Ruas nomor 33.







4.3.2 KRITERIA UNTUK WAKTU PENGHITUNGAN

a. Penghitungan lalu lintas selama dua hari di setiap pos, sebaiknya dilakukan pada

Hari Pasar (HP) dan Bukan Hari Pasar (BHP) di kota atau kampung yang terletak

dalam wilayah pengaruh ruas jalan. Keragaman lalu lintas dari hari ke hari sangat

dipengaruhi oleh pasar. Tentukan pasar apa yang berpengaruh di setiap ruas jalan

dan pada hari apa pasar tersebut berlangsung (gunakan formulir K12). jika

memungkinkan, lakukan PLL untuk ruas jalan yang bersangkutan pada waktu hari

pasar yang sesuai. Penghitungan lainnya dilakukan pada waktu bukan hari pasar.

Apabila HP yang terjadi itu setiap hari atau tidak ada, maka hari PLL ditentukan

pada saat hari teramai pada pasar yang bersangkutan.

b. Penting sekali untuk meliput keragaman lalu lintas pada hari pasar dan bukan hari

pasar jika hanya terdapat satu hari pasar yang paling berpengaruh dalam seminggu,

dibandingkan jika terdapat dua atau lebih hari pasar.

c. Penghitungan harus tetap dilaksanakan meski jatuh pada hari Jum'at dan Minggu,

kecuali kalau diperoleh informasi bahwa lalu lintas setempat terlalu tinggi atauterlalu rendah pada hari- hari yang bersangkutan.

d. Penghitungan harus dilakukan selama 12 jam, biasanya antara jam 06.00 (pagi)

sampai jam 18.00 (sore). Penghitungan dapat dimulai setiap saat antara jam 05.00

dan 07.00 (pagi) apabila saat tersebut merupakan waktu yang terbaik untuk

mencatat seluruh lalu lintas harian. Bila telah diputuskan untuk memulai PLL

selain dari jam 06.00 pagi, maka ketetapan waktu tersebut juga harus berlaku untuk

seluruh pos penghitungan di kabupaten yang bersangkutan.

4.3.3 PROSEDUR PENGHITUNGAN

a. Hitung semua kendaraan, pejalan kaki dan pikulan yang melewati pos PLL. Janganmenghitung binatang yang lewat, kecuali yang menarik gerobak atau dokar dan

yang membawa beban/barang (baris atau tipe nomor 6).

b. Catat lalu lintas untuk setiap satu jam pada satu lembar formulir S5A. Gunakan

formulir baru untuk menghitung LL pada periode jam berikutnya. Pada bagian atas

setiap formulir, harus diisi keterangan mengenai pos PLL dan catat pula waktu dan

keadaan cuacanya. Demikian juga halnya, apabila tidak ada lalu lintas selama jam-

jam penghitungan, maka waktu dan keadaan cuaca harus tetap ditulis pada formulir

untuk jam yang bersangkutan.

c. Penghitungan lalu lintas untuk masing-masing arah dicatat secara terpisah.

Nyatakan arahnya dengan jelas pada masing- masing kolom dalam satu formulir(S5A) dan jangan diubah letak kolom arah tersebut. Gunakan nama arah lalu lintas

sama dengan nama ruas, yakni kolom (1) dari pangkal sedangkan kolom (2) dari

ujung. Bila volume LL-nya tinggi, disarankan agar menggunakan formulir S5A

secara terpisah untuk masing-masing arah, dan satu orang dari tim PLL ditunjuk

untuk mencatat arus LL untuk setiap arah. Total kedua arah tersebut dapat dicatat

pada salah satu set formulir.

d. Berikan tanda yang jelas dan benar pada kolom arah dan baris tipe pemakai jalan

untuk setiap kendaraan, pejalan kaki atau pikulan yang melewati pos PLL.

e. Gunakan ballpoint atau pena untuk mengisi formulir S5A, sebab bila diisi dengan

pensil ada kemungkinan nantinya akan ditolak.




f. Kotak-kotak isian data lalu-lintas pada formulir S5A harus diisi dengan tanda ' / '

yang mewakili satu penghitungan, setiap kotak diisi paling banyak dengan 5 buah

tanda, contoh : ////

KODE NOMOR DAN KATEGORI LALU LINTAS :

Kendaraan tidak bermotor :

1. Pejalan kaki; orang yang tidak / sedikit membawa barang, termasuk anak-anak.

2. Pikulan dan penggendong barang; orang yang menggendong / memikul barang,

termasuk pikulan kosong.

3. Sepeda dengan sedikit atau tanpa barang } Hitung juga

4. Sepeda dengan muatan barang (bukan orang) } sepeda dan becak

5. Becak } meski didorong

6. Kendaraan lain, seperti gerobak yang ditarik hewan///hewan yang membawa beban.(Catat di formulir S5C - no.6 : tipe yang paling banyak melalui ruas jalan ini)

Kendaraan bermotor :

7. Sepeda motor, skuter dan kendaraan bermotor roda dua lainnya

8. Microbus atau tipe kendaraan ringan lainnya yang ber-as belakang tunggal dan ber-

roda tunggal, biasanya digunakan untuk angkutan penumpang

9. Pick-up atau tipe kendaraan ringan lainnya yang ber-as belakang tunggal dan ber-

roda tunggal, biasanya digunakan untuk angkutan barang

10. Bis sedang dan bis besar, ber-as belakang tunggal dan ber-roda ganda

11. Truk ringan, dengan daya angkut maksimum antara 4,0 - 8,0 ton, ber-as belakangtunggal dan ber-roda ganda (mis : Mitsubishi Colt, Toyota Dyna)

12. Truk sedang, dengan daya angkut maksimum antara 6,0 - 12,0 ton, ber-as belakang

tunggal dan ber-roda ganda (mis: Mitsubishi Fuso)

13. Truk berat / besar, dengan daya angkut maks. lebih dari 8 ton, ber-as belakang

ganda dan ber-roda ganda (Truk gandengan termasuk dalam kelompok ini )

14. Sedan dan Jeep

15. Tipe kendaraan khusus yang namanya diberikan pada saat survai.

(jika ada tipe kendaraan khusus yang biasa digunakan di daerah tertentu, seperti

bemo atau traktor roda-4, hitung jumlahnya yang lewat dan tulis namanya pada

setiap formulir dalam kolom tipe - 15, dan catat tipe yang paling banyak lewat diruas jalan ini di formulir S5C - No. 7 )

4.3.4 PROSEDUR UNTUK MELENGKAPI FORMULIR

a. Staf PLL harus menjumlahkan total lalu lintas untuk setiap jam dalam formulir

S5A pada hari itu juga, termasuk pemberian nilai 0 (nol) apabila tidak ada lalu

lintas yang terhitung. Koordinator survai harus memeriksa hal tersebut dan

menyelesaikan formulir himpunan LL dua arah (S5B). Kalau volume lalu lintasnya

rendah dan kemampuan staf PLL-nya cukup memadai, maka formulir himpunan

tadi dapat pula dikerjakan oleh staf bersangkutan.




b. Isilah satu formulir S5C untuk setiap pos PLL, segera setelah pekerjaan PLL

selesai. Ini harus dikerjakan oleh koordinator survai berkoordinasi dengan

penghitung lalu lintas.

c. Perlu diperhatikan bahwa lokasi pos harus digambar secara jelas pada peta sket,

sehingga dapat dikenali kembali bila PLL diperlukan lagi di kemudian hari.Tunjukkan jarak pos PLL dalam kilometer dari titik pengenal yang jelas (misalnya

persimpangan). Lakukan pemotretan terhadap pos PLL selama dilakukan

penghitungan dan lampirkan pada S5C untuk mendokumentasikan pelaksanaan

survai dan letak posnya.

d. Setiap kejadian khusus yang mempengaruhi tingkat lalu lintas selama

penghitungan harus dicatat dalam bagian 4 dari S5C.

e. Perhatian khusus harus diberikan terhadap lalu lintas truk, termasuk catatan pada

S5C ( no. 5 ) mengenai jenis muatannya; mungkin perlu dilaksanakan survai S6

untuk menentukan secara lebih rinci mengenai sumber dan muatan yang meningkat

karena adanya kegiatan khusus setempat, seperti quarry atau perkebunan (lihatTugas 1E/4).

f. Penting sekali untuk memeriksa apakah bagian atas formulir S5A dari setiap pos

PLL telah dilengkapi dengan jelas dan dikelompokkan menjadi satu, dan apakah

formulir penghitungan untuk masing-masing pos PLL tetap terpisahkan.

g. Bagian atas dari tiap lembar formulir S5A, S5B dan S5C harus diisi lengkap. Tiap

formulir S5A harus ditanda tangani oleh pelaksana PLL pada saat survai

dilaksanakan. Tiap formulir S5B dan S5C harus ditanda tangani oleh koordinator

survai LL yang juga bertanggung jawab dalam analisa data lalu lintas.

h. Jumlah dan perkiraan waktu kunjungan pos PLL oleh koordinator harus dicatat

pada S5C (bagian 8).i. Bila fomulir yang digunakan dalam survai lalu lintas tidak diisi dan ditanda tangani

dengan benar, maka hasil tersebut tidak akan diterima sebagai dasar untuk

melakukan analisa.

j. Setelah PLL selesai, isi formulir S5A tidak boleh diubah atau disalin; hanya

formulir S5A asli yang sudah ditanda tangani di lapangan atau foto copynya yang

akan diterima sebagai hasil PLL.

Peranan Koordinator Survai Lalu Lintas

a. Menentukan pos PLL dan jadwal survai

b. Merekrut/mendapatkan dan melatih penghitung lalu lintas.c. Mengawasi pelaksanaan survai dengan mengunjungi pos PLL paling sedikit dua

atau tiga kali sekali untuk memeriksa apakah penghitung lalu lintas melaksanakan

tugasnya dengan benar, meneliti pola lalu lintasnya dan mengambil alih

penghitungan lalu lintas untuk beberapa waktu guna memberi kesempatan

penghitung lalu lintas untuk beristirahat.

d. Memeriksa bahwa pengisian formulir S5A diselesaikan dengan benar.

e. Menyelesaikan dan menanda-tangani formulir S5B dan S5C, termasuk sket pos

PLL dan foto.

f. Menyusun formulir dan menganalisa datanya (Tugas 3B).
















5 TUGAS 2E - SURVAI KEPENDUDUKAN

FORMULIR : K11 DAN S7


1. Survai kependudukan dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai

taksiran sebaran penduduk dari semua desa / kampung yang terpengaruh oleh

pelayanan suatu ruas jalan, yang saat ini tertutup untuk lalu lintas kendaraan roda-4

atau yang lalu lintasnya rendah akibat kondisi jalannya.

2. Informasi ini sangat diperlukan untuk membantu memperkirakan besarnya manfaat

yang akan terjadi, jika proyek peningkatan ruas jalan tadi dilaksanakan.

3. Tugas ini mendasarkan pada kerangka data kependudukan (atau justru menajamkan

datanya bila perlu), yang sudah disiapkan sebelumnya untuk seluruh wilayah

kabupaten dalam tugas 1E/1.4. Untuk menaksir sebaran penduduk ini diperlukan suatu kajian terhadap informasi

yang sudah dikumpulkan dalam formulir K11 dan survai khusus yang meliputi

kunjungan singkat ke kantor kepala desa dari desa / kampung yang terpilih, dengan

menggunakan formulir S7.

5. Biasanya survai S7 dan S8 (Tugas 2F) dilaksanakan pada waktu yang bersamaan

dan dikoordinasikan dengan survai S2 (Tugas 2B), pada jalan- jalan yang tidak

dapat dilalui kendaraan bermotor roda-4.

6. Sasarannya ialah untuk melaksanakan studi pada semua ruas jalan yang tidak dapat

dilalui kendaraan bermotor, di `wilayah perencanaan' yang telah ditentukan untuk

dilakukan survai tahunannya.

5.2 PROSEDUR

5.2.1 PEMILIHAN RUAS UNTUK DISURVAI

a. Pada wilayah perencanaan yang sudah ditentukan, mungkin terdapat begitu banyak

jalan setapak untuk dicakup survainya dalam satu tahun. Karena itu survai harus

diprioritaskan untuk ruas-ruas jalan yang dipilih dengan mengikuti kriteria berikut:

Jalan tersebut harus mengalami hambatan akses yang cukup berarti

(terhambat), yaitu tidak dapat dilalui kendaraan bermotor atau tingkat lalu

lintasnya sangat rendah (dibawah normal) yang diakibatkan oleh kondisi

jalannya yang rusak

Masukkan setiap ruas jalan terhambat yang merupakan bagian dari `jaringan

jalan strategis / JJS' (Formulir K2/Tugas 1A/3).

Pilih dari K11 dan prioritaskan ruas-ruas yang melayani paling tidak sekitar

2000 orang.

Bila suatu jalan tingkat lalu-lintasnya rendah namun kondisi jalannya sedang,

maka ruas tersebut tidak perlu disurvai kependudukan, karena usulan pekerjaan

berat tidak dapat dibenarkan bagi jalan tersebut

Bila dari K11 diketahui bahwa suatu (beberapa) desa hanya dilayani oleh satu

ruas jalan saja, maka ruas jalan tersebut tidak perlu disurvai kependudukan.




PERLU DISURVAI TIDAK PERLU DISURVAI

5.2.2 PROSEDUR PENYELESAIAN S7

a. Himpun dan kaji kembali semua ruas jalan yang terpilih untuk studi kependudukan

yang berkaitan dengan kerangka data kependudukan. Hal ini sudah terhimpun

sebelumnya di dalam tugas 1E/1, yakni formulir K11, peta Topo 1 dan peta sket

dari setiap desa jika telah diserahkan sebelumnya oleh tiap kecamatan (formulir

S7).

b. Tentukan desa-desa yang akan disurvai yang memenuhi kriteria tersebut di atas,

dimana sebaran penduduknya kurang jelas atau memerlukan penegasan. Siapkanprogram survai, bersama-sama dengan kebutuhan survai dalam tugas 2F.

c. Survaior harus membawa copy K11 untuk kecamatan yang bersangkutan dan copy

peta topo ke setiap kantor desa pada masing-masing desa yang memerlukan survai

ini, kemudian catat pada formulir S7 hal- hal berikut :

nama beserta lokasi setiap pemukiman pada desa itu (kampung, dusun, RK dan

lain sebagainya);

lokasi ruas jalan kabupaten dan desa yang dapat atau tidak dapat dilalui

kendaraan roda-4, dan bila ada tuliskan nomor ruas serta panjangnya, jembatan

utama, penyeberangan sungai yang tidak ada jembatannya;

perkirakan batas desa dan wilayah RK/Kampung;

keadaan alam seperti sungai, danau;

ruas jalan penghubung dan nama desa yang bertetangga; arah dan jarak ke pusat

kegiatan yang terletak di luar desa;

perkiraan skala dari peta sket yang dibuat.

d. Catat pada formulir S7 semua nama pusat pemukiman yang terdapat dalam desa

beserta perkiraan jumlah penduduknya, sambil memeriksa apakah masing-masing

desa sudah ditandai lokasinya pada peta sket dan jumlah total penduduknya sudah

sesuai dengan angka-angka resmi jumlah penduduk desa masing-masing.

Tanyakan kepada kepala desa tentang perkiraan kasar jumlah penduduknya atau jumlah kepala keluarga dari tiap kampung bila tidak ada catatan resmi.







e. Minta bantuan kepala desa pada waktu penentuan jumlah penduduk yang dilayani

tiap ruas jalan (kecuali jalan desa kecil) pada desa itu; ikuti petunjuk sebagai

berikut :

seluruh penduduk desa harus ditentukan keterlibatannya pada satu ruas jalan

yang paling memungkinkan digunakan untuk mencapai pusat kegiatan di luardesa tersebut, atau untuk mencapai jaringan jalan utama lainnya;

kelompok penduduk yang sama itu jangan ditentukan pada lebih dari satu ruas

jalan; dan juga jangan sampai ada bagian-bagian tertentu dari kelompok

penduduk yang terlewatkan

penduduk yang dilayani oleh bagian ruas jalan dekat titik simpul (misalnya,

dalam jangkauan 500 meter dari persimpangan dengan ruas jalan yang lebih

penting) harus dipisah dan ditentukan keterlibatannya pada ruas jalan yang

lebih penting tadi, ke arah mana bagian ruas jalan itu bersambung.

Contoh :

01

04

02 03

SKALA

0 500 1000 M

F

E

A B C D

Penduduk Kampung A B C D E F

Ditentukan keterlibatannya

pada ruas jalan01 02 02 03 04 01

f. Selesaikan atau perbaiki formulir K11 bagi semua desa yang telah dilakukan survai

kependudukan. Catat tanggal dilaksanakannya survai S7 pada K11. Periksa dengan

teliti apakah semua bagian dari desa yang bertetangga di dalam wilayah survai

telah diliput secara benar.g. Untuk desa-desa yang sangat kecil, dengan peta sket yang sama dalam satu lembar

formulir S7 dapat dicakup beberapa desa sekaligus. Namun setiap desa tersebut

tetap harus dikunjungi.




6 TUGAS 2F - SURVAI HAMBATAN LALU LINTAS

FORMULIR : S8


1. Ruas jalan yang dipilih untuk studi kependudukan, kemungkinan besar mempunyai

hambatan berupa; tertutup bagi kendaraan roda-4 sepanjang tahun atau sebagian

waktu dalam setahun, atau mempunyai tingkat lalu lintas kendaraan roda-4 yang

rendah sebagai akibat dari kondisi jalannya yang sangat parah. Hal semacam ini

dapat dikatakan sebagai jalan terhambat atau jalan yang tidak dapat diandalkan.

2. Untuk menentukan manfaat dari perbaikan ruas jalan itu diperlukan data tentang;

berapa kali dan untuk berapa hari per tahunnya ruas jalan tersebut tertutup,

kejelasan mengapa dan dimana ruas itu tidak dapat dilalui, adakah ruas jalan

alternatif lain; dan sudah berapa lama ruas jalan itu dalam kondisi demikian.

6.2 PROSEDUR

1. Gunakan formulir S8 untuk keperluan survai ini; untuk setiap pusat pemukiman

yang ada di sepanjang ruas diperlukan satu formulir S8 yang harus diisi berdasarkan

wawancara dengan kepala desa/kampung atau penduduk lainnya.

2. Pelaksanaannya biasanya digabung dalam suatu survai lapangan bersama-sama

dengan survai penyeberangan penduduk (tugas 2E/formulir S7) dan survai

penyaringan (Tugas 2B/ Formulir S2).

3. Pekerjaan survai itu harus dilakukan oleh salah seorang Transport Planner; tidak

dapat dibenarkan untuk memberikan tugas ini kepada staf yang masih muda dan

belum berpengalaman atau kepada pejabat desa.

4. Pada saat melaksanakan survai, survaior harus membawa hal-hal berikut ini :

Copy formulir K12 yang telah dilengkapi datanya

Copy - 3 peta topo

Copy formulir S2 bila telah diselesaikan

5. Pada saat di lokasi survai, survaior harus menyelesaikan setiap pertanyaan sampai

dengan `Jenis Angkutan yang Dipakai Survaior ke Lokasi Survai'.

6. Pertama-tama responden harus ditanya mengenai pusat kegiatan yang paling sering

dikunjungi oleh penduduk, dan berapa jarak antara pusat kegiatan tadi dengantempat wawancara.

7. Di dalam wawancara ini yang penting ialah memeriksa bahwa nama pusat kegiatan

dari responden tersebut tercantum dalam K12. Jika namanya tidak ada di K12,

tanyakan secara rinci mengenai pusat kegiatan itu seperti yang diperlukan dalam

K12. Juga tanyakan mengapa pusat kegiatan itu yang lebih disukai dari pada yang

ada di K12, dan catat alasan-alasannya pada ruang kosong di bawah kotak Nama

Pusat Kegiatan di formulir S8.

8. Untuk pertanyaan berikutnya sampai dengan nomor 5.3, jawaban yang diberikan

responden harus dicatat. Jika memungkinkan, survaior harus memeriksa ulang dan

mencoba untuk memperjelas jawaban-jawaban tidak konsisten yang diberikan

responden.




9. Di dalam mengisi pertanyaan nomor 2, responden mungkin tidak mengetahui lokasi

hambatan berdasarkan pal kilometer pada ruas dan hanya mengetahui nama

lokasinya. Dalam hal ini survaior harus memeriksa lokasi tersebut dari peta topo,

atau formulir S2 dan cantumkan perkiraan pal kilometernya.

10. Lengkapi pertanyaan nomor 6 dari jawaban nomor 2,3,4 dan 5. Bagian pertama daripertanyaan ini, berikan tanda silang `X' pada kotak yang sesuai untuk setiap tipe

hambatan yang ada di antara lokasi survai dan pusat kegiatan.

11. Sebelum mengakhiri wawancara, survaior harus menyelesaikan sket diagram untuk

membantu menafsirkan dan memeriksa informasi-informasi yang dicatat dalam

wawancara terdahulu yang menunjukkan :

Nama pasar/pusat kegiatan luar.

Jarak perjalanan dari pasar ke pangkal ruas (seperti yang diukur oleh survaior)

Lokasi tempat dilakukannya survai dan jarak perjalanannya dari pangkal ruas

(seperti yang diukur oleh survaior) Penyebab utama hambatan akses yang sejauh ini ditemukan di sepanjang ruas

Pal-Km dari pangkal ruas sampai titik dimana hambatan akses dimulai.

Kode hambatan akses yang menunjukkan tingkat hambatan pada bagian-

bagian di sepanjang ruas jalan sampai batas titik survai. Gunakan diagram

untuk menunjukkan lokasi dan jaraknya kira-kira pada skala yang benar.

12. Akhirnya selesaikan bagian 7 yang berkaitan dengan riwayat dari ruas tersebut.













DAFTAR ISI

Halaman

1. TUGAS 3A – ANALISA DATA RUAS JALAN ............................................. 3A-1

1.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 3A-1

1.2 Prosedur Penentuan Ruas Jalan ........................................................................ 3A-1

1.3 Pembuatan Ikhitisar Data Ruas Jalan ................................................................ 3A-4

2. TUGAS 3B – ANALISA DATA LALU LINTAS ............................................ 3B-1

2.1 Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. 3B-1

2.2 Prosedur Penyesuaian Data ............................................................................... 3B-1

2.3 Kaji Ulang Hasil Penghitungan Lalu Lintas ..................................................... 3B-3

2.4 Penghitungan Lalu Lintas Tambahan/Ulangan ................................................. 3B-4

3. TUGAS 3C – PENENTUAN PROYEK .......................................................... 3C-13.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 3C-1

3.2 Prosedur Penomoran Proyek ............................................................................. 3C-1

3.3 Prosedur Penentuan Proyek .............................................................................. 3C-2

3.4 Ilustrasi Penentuan Proyek ................................................................................ 3C-3

3.5 Kriteria Penentuan Proyek ................................................................................ 3C-4

3.6 Prosedur Penaksiran Karakteristik Proyek ........................................................ 3C-4

4. TUGAS 3D – PENAKSIRAN PEMANFAAT LALU LINTAS ...................... 3D-1

4.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 3D-1

4.2 Kriteria Lalu Lintas dan Kondisi Jalan ............................................................. 3D-2

4.3 Prosedur ............................................................................................................ 3D-5

5. TUGAS 3E – ANALISA PROYEK KEPENDUDUKAN ............................... 3E-15.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 3E-1

5.2 Analisa Data ...................................................................................................... 3E-1

5.3 Prosedur Penyelesaian Formulir A3 ................................................................. 3E-3

5.4 Penanganan Ruas Jalan yang Memiliki Dua Arah Jalan Keluar ....................... 3E-10

5.5 Penyesuaian Bagi Ruas Cabang ........................................................................ 3E-10

5.6 Penanganan Ruas Jalan Tanpa Hambatan ......................................................... 3E-11

6. TUGAS 3F – STUDI DAN PERMASALAHAN KHUSUS ............................ 3F-1

6.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 3F-1

6.2 Proyek Pengalihan Lalu Lintas (Tugas 3F/1) ..................................................... 3F-1

6.3 Proyek Jembatan (Tugas 3F/2) ......................................................................... 3F-116.4 Proyek Pelebaran Jalan (Tugas 3F/3) ................................................................ 3F-22

6.5 Studi Pengembangan Pertanian (Tugas 3F/4) ................................................... 3F-25

6.6 Jalan Perkotaan (Tugas 3F/5) ............................................................................ 3F-27

6.7 Jalan Berlalu-Lintas Tinggi (Tugas 3F/6) ......................................................... 3F-28

7. TUGAS 3G – PENILAIAN LINGKUNGAN DAN PROSEDUR KONSULTASI ........... 3G-1

7.1 Penilaian Lingkungan (Tugas 3G/1) ................................................................. 3G-1

7.2 Prosedur Konsultasi (3G/2) .............................................................................. 3G-8



TUGAS 3 - A N A L I S A

WAKTU : MEI - JUNI

TUGAS TUJUAN / PROSEDUR FORMULIR

3A ANALISA DATA RUAS JALAN

Merangkum dan meringkas data-data dari survai S2 dan S4 dalam format standarpada lembar A1 untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dari masing-masingruas yang disurvai.

S2, S4,

A1

3B ANALISA DATA LALU – LINTAS Merangkum data dari survai S5 pada lembar analisa A2 dan menghitung LHR

ekivalennya untuk keperluan penentuan KRLL dan penaksiran manfaat. Ringkasanhasilnya kemudian dipindahkan ke dalam lembar analisa A1.

S5-B/C,

A2

3C PENENTUAN PROYEK Menentukan bagian proyek yang rasional untuk dievaluasi lebih lanjut berdasarkan ;

tingkat lalu-lintas, jenis permukaan dan kondisi jalan.

A1

3D PENAKSIRAN MANFAAT LALU – LINTAS Menaksir nilai manfaat per-kilometer yang diharapkan terjadi karena jalan

ditingkatkan, berdasarkan tingkat lalu-lintas dan tipe / kondisi permukaan jalan yangada sekarang dengan menggunakan tabel penuntun manfaat lalu-lintas yang sudahdisiapkan oleh tingkat pusat.

A2, TABEL

MANFAAT

L.L

3E ANALISA PROYEK KEPENDUDUKAN Mengevaluasi proyek jalan yang memiliki hambatan akses untuk kendaraan roda-4,

berdasarkan metoda perkiraan lalu-lintas yang potensial akan terjadi jika jalanditingkatkan. Penaksiran nilai manfaat per-kilometer dilakukan berdasarkan hasil

survai penyebaran penduduk pemakai jalan (S7) dan survai hambatan lalu-lintas (S8), yang dianalisa untuk setiap ruas pada lembar analisa A3.

S7, S8,

A3

3F STUDI DAN PERMASALAHAN KHUSUS Proyek jalan yang tidak dapat ditangani oleh metoda standar dengan evaluasi

secara umum, memerlukan studi atau perlakuan khusus. Proyek akan dievaluasisecara non-standar / khusus menurut jenis kasusnya, misalnya ; proyek pengalihanlalu-lintas yang besar, jalan yang sangat dipengaruhi oleh kegiatan produksipertanian, pelebaran jalan, proyek jembatan besar, dsb.

S6A/B/C/A4

FORM/

CEKLIS

KHUSUS

3G PENILAIAN LINGKUNGAN DAN PROSEDUR KONSULTASI Proyek-proyek jalan yang diusulkan harus melalui suatu proses penilaian aspek

lingkungan dan sudah dikonsultasikan dengan masyarakat yang terpengaruh proyek.Proses penilaian lingkungan untuk saat ini masih dilakukan oleh instansi tingkatpusat, namun kabupaten harus mengetahui dan ikut mensahkan informasimengenai lingkungan serta membantu melaksanakan dan memantau pengurangandampak lingkungan dari proyek. Masyarakat yang terpengaruh oleh proyek harus

diberitahu sebelumnya mengenai pembangunan jalan yang diusulkan, termasukpenanganan yang benar dalam hal ganti rugi tanah jika memang diperlukan.

ANALISA DATA

RUAS JALAN

3A

SURVAI

2

PENENTUAN

PROYEK

3C

ANALISA DATA

LALU LINTAS

3B

PENAKSIRAN

MANFAAT

LALU LINTAS3D

PENAKSIRAN

BIAYA

PEKERJAAN4

EVALUASI &

PENYARINGAN

PROYEK5A

ANALISA PROYEK

KEPENDUDUKAN

3E

STUDI DAN

PERMASALAHAN

KHUSUS3F

PENILAIAN

LINGKUNGAN &

KONSULTASI3G

PERSIAPAN

PROGRAM

TAHUNAN5




1 TUGAS 3A : ANALISA DATA RUAS JALAN

FORMULIR : A1 - (S2, S3 DAN S4)


1. Maksud dari analisa data ruas jalan ini adalah untuk merangkum informasi yang

diperoleh pada waktu survai penyaringan ruas jalan (Formulir S2) ke dalam

formulir yang lebih sesuai, untuk keperluan :

penyederhanaan analisa biaya

penyederhanaan penaksiran `manfaat lalu lintas'

pemantauan dokumentasi data inventarisasi ruas jalan

2. Untuk keperluan tersebut di atas dipakai Lembar Data Proyek A1.

3. Formulir A1 pada bagian kiri mencakup informasi mengenai : karakteristik yangada pada setiap ruas jalan, yang dilengkapi dengan kolom untuk pengisian data

bagian ruas jalan per kilometer hingga sepanjang sepuluh kilometer.

4. Bagian kanan formulir akan digunakan untuk menentukan proyek peningkatan atau

pemeliharaan berkala dan pengisian ringkasan data proyek, biaya proyek serta

manfaatnya.

5. Foto-foto hasil pemotretan survai harus dikumpulkan secara terpisah sesuai dengan

petunjuk pada survai penyaringan ruas jalan (S2).

1.2 PROSEDUR PENENTUAN RUAS JALAN

1. Gunakan formulir kosong A1 untuk mengisi data pokok setiap ruas jalan dan tulis

pada sudut kiri atas semua informasi berikut ini :

nama kabupaten

nama dan nomor ruas jalan

titik pengenal pangkal dan ujung ruas

panjang ruas jalan dari bacaan odometer (ODOM) dan yang sudah disesuaikan

(YSD) berikut faktor penyesuai odometer (FPO) - lihat S3

2. Sebagian besar informasi ini seharusnya sudah dikumpulkan pada waktu survai

sebelumnya dan dicatat pada formulir K1, yakni Daftar Induk Jaringan Jalan

Kabupaten, tetapi penting untuk diperiksa lagi apakah informasinya masihkonsisten dengan informasi hasil survai penyaringan ruas jalan.

3. Lihat Tugas 1A/1 tentang bagaimana menentukan titik pengenal ruas jalan.

4. Jika hasil survai menunjukkan odometer kendaraan tidak dapat digunakan, tulislah

panjang perkiraan pada kotak KM YSD dan beri penjelasan bagaimana ruas jalan

itu diukur pada kotak ODOM (misalnya: pita ukur/meteran).










1.3 PEMBUATAN IKHTISAR DATA RUAS JALAN

1. Buat ikhtisar data ruas jalan setiap kilometer, dengan menggunakan angka

odometer kendaraan yang belum disesuaikan.

2. Mulailah dari Km 0,0 pada bagian bawah formulir A1, yaitu titik yang bertepatandengan nama serta titik pengenal. Bila panjang ruas jalan melebihi 10 kilometer,

lanjutkan ikhtisar data ruas jalan tersebut pada lembar kedua (dengan memberi

nomor halaman yang berurutan pada kotak yang tersedia di sudut kanan atas);

ulangi prosedur penentuan data ruas dan panjang ruas jalan lalu catat kembali

lanjutan panjang kilometernya pada formulir baru dari bagian bawah ke atas

(dimulai dari Km 10, 11, 12, dan seterusnya).

3. Buat garis mendatar sebagai penutup pada kilometer ujung ruas jalan dan tarik garis

diagonal pada bagian sisa yang kosong.

4. Prosedur pengisian ikhtisar data ruas jalan adalah sebagai berikut :

Pada kolom bagian kiri formulir, tunjukkan pada pal km yang sesuai; lokasipersimpangan jalan, nomor ruas yang bersimpangan lokasi dan nama

pemukiman, sungai/jembatan, dan sebagainya.

Pada kolom-kolom bagian tengah, tunjukkan perubahan pokok dari karakteristik

jalan. Gunakan data rata-rata atau yang dominan bila terdapat banyak variasi

perubahan pada kilometer yang sama.

Beri tanda '+' untuk setiap lokasi pemotretan dan tanda '(x)' untuk setiap lokasi

PLL; periksa apakah lokasi pos PLL juga tercantum pada peta topo. Tulis S8

untuk menunjukkan perkiraan lokasi survai S8 jika dilaksanakan.

Catat kecepatan rata-rata kendaraan untuk tiap bagian ruas jalan (dari formulir

S4). Catat lebar lintasan sungai tanpa jembatan dan beri tanda (misalnya x 25) pada

kolom yang sesuai. Demikian pula dengan sungai yang mempunyai jembatan,

catat panjang dan lebarnya.

Gunakan tinta warna hitam dalam merangkum seluruh data pada formulir ini

sejelas dan serapi mungkin, agar memberikan hasil copy yang memadai.

5. Informasi mengenai riwayat pekerjaan jalan (bila tersedia dari formulir K3 yang

telah disusun sebelumnya) harus dipindahkan ke ruang yang disediakan di pojok

kiri bawah dari lembar A1. Masukkan keduanya baik pekerjaan berat (PK) maupun

pemeliharaan berkala (MP). Ini diperlukan untuk dokumentasi dan untuk membantu

membuat penilaian bagi kebutuhan pekerjaan lebih lanjut (Tugas 4).




2 TUGAS 3B - ANALISA DATA LALU LINTAS

FORMULIR : A2 (S5A, S5B DAN S5C)


1. Data lalu lintas yang langsung diperoleh dari lapangan harus diubah ke dalam

bentuk perkiraan lalu lintas harian rata-rata (LHR), termasuk untuk penyesuaian

lalu lintas pada malam hari yang tidak terekam dan variasi lalu lintas yang

disebabkan hari pasar.

2. Lalu lintas kendaraan tak bermotor dan sepeda motor harus diubah ke dalam

bentuk èkivalen kendaraan roda-4' sebagai dasar keperluan penyederhanaan

evaluasi proyek.

3. Data itu harus dikaji ulang untuk memeriksa terjadinya kesalahan dan

penyimpangan dalam pencatatan data serta untuk mengambil tindakan yang tepatdalam mengatasinya.

2.2 PROSEDUR PENYESUAIAN DATA

1. Pada kolom A dan B formulir A2, catat TOTAL hasil dua kali penghitungan lalu

lintas @ 12 jam (biasanya pukul 6.00-18.00 sebagaimana tercatat pada formulir

S5B). Catat pula waktu pelaksanaan PLL yang sebenarnya di lapangan. Jelaskan

apakah penghitungan dilakukan pada HP ataukah BHP di daerah pengaruh ruas

jalan itu (seperti tercatat pada formulir S5C) dan cantumkan nama pasar yang

paling mempengaruhi lalu-lintas di lokasi pos PLL.

2. Periksa ulang data penghitungan lalu lintas; Tipe kendaraan 5, 12 dan 13 tidak

umum dijumpai di jalan kabupaten, bila ada yang tercatat periksa ulang apakah

pemindahannya dari formulir S5A untuk penghitungan tiap jam sudah benar.

Apabila jumlah truk (tipe 10-13) yang lewat tercatat cukup banyak atau tidak

tercatat selama periode PLL, maka Koordinator Survai Lalu Lintas harus

melengkapi pertanyaan No. 5 pada formulir S5C.

3. Perlu diadakan pemeriksaan ulang terhadap formulir laporan S5C tentang tipe

angkutan ditarik hewan dan yang paling banyak dipakai di ruas itu (seperti gerobak,

dokar, kuda beban), masukkan ke dalam tipe 6 bila tercatat adanya tipe angkutan

tersebut;

4. Jika tercatat adanya kendaraan tipe 15, ulangi penentuannya dari formulir S5A danS5C. Jika ternyata sejenis dengan salah satu dari 14 tipe lainnya, tambahkan ke

dalam jumlah tipe tadi. Jika tidak sejenis, masukkan ke dalam baris tipe 15 pada

formulir A2. (Dalam hal lebih dari satu tipe kendaraan yang tercatat sebagai tipe 15

pada satu pos PLL, masukkan saja nama tipe kendaraan yang paling banyak lewat);

5. Bandingkan ke dua angka tiap tipe kendaraan yang tercatat pada kolom A dan B.

Jika angka yang tertinggi melebihi dua kali lipat dari angka terendah, periksa ulang

apakah data yang dipindahkan dari formulir S5A sudah benar;

6. Masukkan dan periksa ulang SUB-TOTAL (1-6 dan 8-15) serta TOTAL

seluruhnya (1-15) pada kolom A dan B;







7. Hitung rata-rata dua hasil penghitungan untuk tiap tipe kendaraan dengan jalan

menjumlahkan angka pada kolom A dan B kemudian dibagi dua. Catat hasilnya di

kolom C. Masukkan dan periksa ulang SUB-TOTAL beserta TOTAL;

8. Sesuaikan angka rata-rata lalu lintas dari penghitungan 12 jam menjadi 24 jam

dengan jalan mengalikan angka di kolom C dengan faktor yang tertera di kolom D.

Masukkan hasilnya di kolom E, kemudian bulatkan angkanya. Masukkan dan

periksa sub total dan nilai manfaat total di kotak pada bagian bawah dari kolom E.

(Faktor penyesuai pada kolom D memberikan kemungkinan bagi lalu lintas malam

hari yang tidak tercatat dan merubah data lalu- lintas ke dalam bentuk èkivalen

kendaraan roda-4' sebagai dasar bagi keperluan evaluasi proyek);

9. Hitung jumlah lalu lintas rata-rata kendaraan roda-4 saja selama 24 jam dengan

mengalikan sub total kendaraan nomor 8-15 yang ada di kolom C dengan faktor

penyesuai 12/24 jam yang ada. Masukkan segera hasilnya ke dalam kotak KRLL di

bagian bawah kolom C.10. Hitung proporsi Bauran Kendaraan Berat (BKB) untuk keperluan penaksiran biaya

nantinya (Tugas 4B) ; tambahkan data lalu lintas (yang belum disesuaikan) untuk

jenis 12 + 13 (truk sedang dan berat, bila ada) dalam kolom C, lalu bagi dengan

jumlah total (yang belum disesuaikan) untuk kendaraan roda 4 (total 8-15) ;

kemudian kalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentasenya.

2.3 KAJI ULANG HASIL PENGHITUNGAN LALU LINTAS

1. Setelah semua penghitungan lalu lintas dianalisa, maka hasil tiap penghitungan tadi

perlu dikaji ulang untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan atau

didapatkan tingkat lalu lintas yang tidak menggambarkan lalu lintas normal pada

suatu ruas jalan.

2. Jika setelah pemeriksaan data terdapat permasalahan seperti di bawah ini, catat

permasalahannya dalam kotak yang tersedia pada bagian bawah forumolir A2.

a. Lalu lintas pada hari pasar (HP) lebih rendah dari pada bukan hari pasar (BHP);

b. Ada perbedaaan mencolok antara lalu lintas yang tercatat pada dua hari yang

berbeda (bila keduanya HP atau BHP). Yang dimaksud perbedaan mencolok

adalah bila salah satu hasil penghitungan melebihi sampai dua kali lipat dari

yang lainnya untuk suatu tipe kendaraan, atau SUB TOTAL kendaraan

bermotor (8- 15) pada salah satu hari lebih dari 25% di atas hari lainnya,kecuali bila keduanya mencatat kurang dari 50 kendaraan bermotor per hari ;

c. Permukaan ruas jalan aspal dalam kondisi baik atau sedang, namun lalu

lintasnya kurang dari 50 kendaraan roda-4 per hari (SUB- TOTAL 8-15 pada

kolom D);

d. Ruas jalan bukan aspal dan dalam kondisi rusak atau rusak berat namun lalu

lintasnya melebihi 200 kendaraan roda-4 per hari;

e. TOTAL (1-15) meragukan jika dibandingkan dengan jumlah pada bagian ruas

lain yang berhubungan, misalnya pada akhir bagian ruas jalan (jalan tembus)

lebih besar dari pada yang dekat dengan persimpangan dengan ruas utama;

f. Laporan S5C (No.4) dapat memberikan alasan mengapa data penghitungan lalulintas tidak menunjukkan tingkat lalu lintas yang normal;




g. Sesuai dengan kriteria lokasi pos PLL yang terdapat pada peta sketsa di formulir

laporan, lokasi itu sangat tidak sesuai untuk melakukan penghitungan lalu

lintas yang mewakili ruas itu.

2.4 PENGHITUNGAN LALU LINTAS TAMBAHAN/ULANGAN

1. Bila terdapat masalah seperti tercantum di atas dan ruas jalannya terpilih untuk

mendapat pekerjaan berat, maka penghitungan lalu lintasnya harus diulang guna

menentukan data LHR yang masuk akal.

2. Bila suatu proyek yang telah ditentukan untuk dilaksanakan, ternyata tidak memiliki

PLL pada lokasi yang tepat, maka perlu dilakukan penghitungan lalu lintas

tambahan pada bagian ruas jalan tersebut yang merupakan bagian dari proyek yang

bersangkutan.




3 TUGAS 3C - PENENTUAN PROYEK

FORMULIR : A1


1. Suatu proyek merupakan hasil penentuan dari satu bagian ruas jalan untuk

keperluan perhitungan biaya, evaluasi dan penganggaran dari berbagai kategori

pekerjaan dalam rencana tahun program tertentu. Hal ini dapat berupa satu ruas

jalan secara penuh atau bagian dari satu ruas, tapi bukan gabungan dari dua ruas

atau lebih.

2. Data proyek ditabulasi pada bagian kanan atas lembar formulir data proyek A1

(Data ruas jalan dengan karakteristik yang ada pada tiap ruas, ditabulasi di bagian

kiri lembar data proyek bila hasil survai penyaringan ruas jalan telah dianalisa,

lihat tugas 3A).

3.2 PROSEDUR PENOMORAN PROYEK

1. Setiap proyek jalan yang sudah ditetapkan masuk ke dalam sistim perencanaan

perlu diberi nomor khusus bagi pendokumentasian serta pemantauan dengan

komputer di tingkat pusat).

2. Proyek-proyek ditentukan dengan sistim pemberian kode, seperti contoh berikut :

90 32 07 002 0

Tahun UsulanKonstruksi

(1990/91)

Kode Propinsi(mis: Jawa

Barat)

Kode Kabupaten(mis: Garut)

Nomor RuasKabupaten

Kode SubProyek pada

Ruas ybs

Dua angka pertama menunjukkan tahun dimana program yang bersangkutan

sedang disiapkan; namun bila proyek ditunda, nomor ini harus tetap dipakai

sampai pekerjaan yang direkomendasikan selesai dilaksanakan, meskipun jika

proyek tersebut ditunda untuk tahun-tahun berikutnya.

Empat angka selanjutnya menunjukkan kode propinsi dan kabupaten

berdasarkan sistim pemberian kode standar yang digunakan Biro Pusat

Statistik (lihat Lampiran).

Angka terakhir menunjukkan nomor ruas kabupaten seperti yang tertera di K1.

Pemberian kode sub-proyek seperti 002.1, 001.2 dst. harus digunakan kalau satu

ruas jalan dibagi ke dalam dua proyek atau lebih untuk evaluasi dan pelaksanaan

pekerjaan jalan. Nomor ruas yang sudah tercantum di formulir K1 seperti 02.1,

02.2 dst, jika memungkinkan harus ditentukan ulang atau digabung kembali

misalnya menjadi 02.

3. Proyek-proyek tersebut mungkin akan dibagi lebih lanjut oleh Planning Engineer ke

dalam segmen-segmen terpisah untuk keperluan perhitungan biaya, tetapi

kesemuanya ini akan dijumlahkan kembali untuk keperluan evaluasi (Bila perlu

nomor segmen tersebut dapat ditambahkan pada angka terakhir dari nomor proyek,

misalnya 004.11 atau 003.02).




4. Proyek `jembatan saja' sebagai proyek yang terpisah dapat pula ditentukan dengan

cara ini ; misalnya, 004.01 menunjukkan proyek jembatan yang terpisah pada ruas

nomor 04.

3.3 PROSEDUR PENENTUAN PROYEK

1. Untuk setiap proyek diperlukan satu set lembar data proyek A1 yang lengkap.

2. Pada bagian sebelah kanan atas lembar ini, proyek-proyek tadi harus diberi

pengenal berdasarkan nomor proyek, pal kilometer (yang sudah disesuaikan)

sepanjang ruas jalan berupa titik awal dan titik akhir serta panjang proyek itu;

sebagai contoh, ruas jalan dengan panjang 14 kilometer mungkin dibagi menjadi 2

proyek:

No. Proyek

(1)

Pal Km Awal

(2)

Pal Km Akhir

(3)

Panjang Proyek (Km)

(3) - (2)

008.1

008.2

0,0

6,0

6,0

14,0

6,0

8,0

3. Bila data ruas jalan terdiri dari satu proyek tetapi dicatat pada dua lembar atau

lebih yakni ruas jalan yang panjangnya lebih dari 10 kilometer, lengkapi data

proyek di bagian atas lembar kerja A1 pada halaman pertama, dan biarkan bagian

data proyek pada halaman dua (dan selanjutnya) kosong.

4. Bila suatu ruas jalan mempunyai panjang kurang dari 10 kilometer dan dibagi ke

dalam dua proyek atau lebih, buat copy lembar kerja tadi berikut data ruas jalannya;

gunakan lembar kerja asli untuk memasukkan data proyek yang pertama, lalu

copynya untuk memasukkan data proyek yang kedua. Coret atau buat garis

diagonal pada bagian data ruas jalan yang tidak berhubungan dengan proyek yang

sedang dievaluasi pada lembar kerja yang bersangkutan (asli maupun copynya), lalu

buat garis mendatar yang memotong kolom data ruas jalan pada titik perpotongan

kedua proyek; dengan demikian terdapat lembar kerja terpisah bagi masing-masing

proyek.

5. Bila data suatu ruas jalan terdiri dari dua proyek dan tercatat dalam dua lembar atau

lebih, masukkan data proyek kedua ke dalam lembar kerja asli kedua atau

berikutnya. Buatlah garis mendatar (tanpa menarik garis diagonal) pada kilometer

yang merupakan batas kedua proyek tersebut.6. Dua ruas jalan yang terpisah jangan digabung menjadi satu proyek untuk

menghindari nomor proyek yang membingungkan.




3.4 ILUSTRASI PENENTUAN PROYEK

KM 0,0 - 5,1 KM 5,1 - 10,0

A AS Pembagian berdasarkan perubahan arus lalu

lintas di pusat pemukiman (M).

D

KM 0,0 - 4,0 KM 4,0 - 10,0

AS BRB Pembagian berdasarkan arus lalu lintas dan tipe/kondisi

permukaan pada titik dimana terdapat perubahan tipe

permukaan.

D

KM 0,0 - 5,6 KM 5,6 - 9,8

BR TRB Pembagian berdasarkan tipe/kondisi permukaan

dan perubahan arus lalu lintas yang diduga terjadi

(meskipun tidak ada pos PLL yang kedua) di pusat

pemukiman (M), dimana tipe permukaannya berubah.

Catatan : perubahan kelandaian jalan tidak cukup mencolok untuk menentukan proyek

KM 0,0 - 5,1 KM 5,1 - 9,5

AS AS Pembagian pada persimpangan atas dasar arus lalu lintasdan kelandaian jalan.

D BG

KM 0,0 - 10,0

AS AR AS ARB AS AR Merupakan satu proyek, karena perubahan dari arus lalu

lintas tipe/ kondisi permukaan, dan kelandaian jalan

tidak cukup mencolok untuk membenarkan pembagian

proyek, yaitu ; rata- rata aspal sedang/rusak rata-rata

LHR = 112, kelandaian jalan secara umum datar.

KM 0,0 - 10,0

BR BRB BR TR BR Merupakan satu proyek, karena tidak ada alasan untuk

memperkirakan perubahan yang berarti dari arus lalu

lintas; rata-rata tipe/kondisi permukaan jalan batu rusak ;

tidak ada perubahan pada kelandaian jalan.

100 LHR

0,0 5.1 10.050 LHR

50 LHR

0,0 4.0 10.0

100 LHR

40 LHR

5.6 9.8

D GB D B

0.0

80 LHR120 LHR

0,0 5.1 9.5

105 LHR120 LHR

0,0

50 LHR

0,0 10.0

D

10.0

D B D B




3.5 KRITERIA PENENTUAN PROYEK

1. Bila memungkinkan, titik awal dan akhir proyek harus searah dengan titik pangkal

dan ujung ruas jalan atau simpul ruas jalannya.

2. Bila ruas jalan dibagi ke dalam 2 proyek atau lebih , titik pengenal di lapanganharus ditentukan sejelas mungkin untuk menandai titik awal dan akhir proyek,

sebagai tambahan pada Pal KM; sebagai contoh hal ini dapat berupa titik

persimpangan jalan, maupun titik-titik yang dapat dikenali pada pemukiman dan hal

itu harus ditentukan pada bagian inventarisasi di lembar data proyek A1.

3. Kriteria utama untuk menentukan proyek didasarkan pada urutan kepentingannya

Perubahan mencolok pada lalu lintas kendaraan roda-4 yang melintasi jalan

Perubahan mencolok pada tipe atau kondisi permukaan.

Perubahan mencolok pada kelandaian jalan.

4. Jangan membagi ruas jalan ke dalam beberapa proyek, bila perubahannya relatifsedikit. Sebagai contoh; abaikan bagian pendek dengan permukaan aspal sedang

pada ruas jalan yang tipe-kondisinya dominan aspal rusak, atau bagian kecil yang

tingkat kelandaian jalannya berbukit dibanding dengan dominasi tingkat kelandaian

jalan yang datar pada suatu ruas jalan, atau perbedaan yang kecil pada arus lalu

lintas (± 25% atau ± 10 LHR kendaraan roda 4, bila komposisi lainnya sama).

5. Secara umum coba hindari proyek-proyek yang sangat pendek (kurang dari 2

kilometer) atau proyek-proyek yang sangat panjang (lebih dari 15 kilometer),

kecuali bila ada alasan yang tepat untuk itu. Kebanyakan proyek sebaiknya

mempunyai panjang kurang dari 10 kilometer.

6. Semua proyek harus juga ditentukan dengan pal kilometer dari ruas jalan yangtercakup.

3.6 PROSEDUR PENAKSIRAN KARAKTERISTIK PROYEK

1. Karakteristik `yang ada' dari setiap proyek yang harus dimasukkan ke dalam bagian

ikhtisar proyek pada lembar data proyek A1, adalah sebagai berikut :

Tingkat lalu lintas rata-rata

Kelandaian jalan rata-rata

Lebar perkerasan yang ada

Tipe dan kondisi jalan yang ada

2. Karakteristik yang `diusulkan' untuk setiap proyek, yaitu tipe permulaan dan lebar

perkerasan, akan dimasukkan ke dalam lembar data proyek A1 setelah Kelas

Rencana Lalu Lintas (KRLL) ditentukan, hal ini akan dicakup dalam tugas 4B.

3.6.1 TINGKAT LALU LINTAS RATA-RATA

a. Pindahkan data lalu lintas yang sudah disesuaikan (ekivalen) dari kolom E formulir

A2 ke tempat yang tersedia di bagian bawah lembar A1 (lihat tugas 3B).

b. Bila ada dua penghitungan lalu lintas pada bagian proyek yang telah ditentukan,

ternyata secara kasar menunjukan tingkat lalu lintas yang relatif sama, hitung

terlebih dahulu rata-rata untuk dua penghitungan tersebut.




3.6.2 KELANDAIAN JALAN RATA-RATA

a. Karakteristik kelandaian jalan diperlukan untuk memberi petunjuk mengenai

kondisi jalan secara umum. Hal ini mungkin berpengaruh terhadap biaya pekerjaan

dan pada kasus tertentu mungkin akan diperlukan juga dalam penyesuaian manfaat

dari biaya operasi kendaraan.

b. Penentuan kelandaian jalan rata-rata, dilakukan dengan cara menentukan jenis yang

paling dominan dalam suatu ruas jalan, yakni `datar' (D) atau `bukit' (B),

berdasarkan data dari kolom ikhtisar data ruas jalan dan foto dari survai S2. Bila

bukti data dan foto meragukan, asumsikan jenis kelandaian jalan itu `datar'.

c. Pembagian proyek berdasarkan kelandaian jalan, hanya akan dilakukan jika

perubahan yang ada sangat jelas dan cukup panjang, dan diyakini akan dapat

menimbulkan perbedaan yang cukup besar dalam biaya operasi kendaraan.

3.6.3 LEBAR PERKERASAN YANG ADA

a. Tentukan lebar perkerasan yang dominan di sepanjang bagian ruas jalan, dengan

pembulatan setengah meter (yaitu 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; dan seterusnya).

b. Bila perkerasan tersebut tidak dapat dibedakan dengan bahu jalan pada jalan tanah

atau jalan kerikil, maka tentukan lebar permukaan jalan yang biasanya dilewati

kendaraan.

c. Bila jalur jalan tersebut berupa jalan setapak, ambil lebar nominal (yakni 1,0 meter)

3.6.4 TIPE DAN KONDISI PERMUKAAN JALAN YANG ADA

a. Penilaian tipe dan kondisi permukaan yang ada pada suatu jalan merupakan aspek

terpenting dalam menentukan suatu proyek, sebab karakteristik ini menentukansatuan nilai manfaat ekonomis yang ditimbulkan dari perbaikan jalan tersebut.

b. Tingkat kekasaran atau ketidak rataan permukaan jalan yang berpengaruh terhadap

biaya operasi kendaraan di jalan (seperti ; keausan ban, biaya pemeliharaan

kendaraan dsb.), biasanya ditentukan dengan suatu perangkat khusus yaitu

‘roughness meters’. Untuk studi jalan kabupaten sekarang ini, tingkat kekasaran

jalan cukup ditaksir secara subyektif berdasarkan tiga sumber informasi di bawah

ini:

Penaksiran subyektif dari hasil survai penyaringan ruas jalan (S2), serta dari

ikhtisar data ruas jalan di lembar data proyek A1;

Foto-foto yang diambil sewaktu survai penyaringan ruas jalan (S2); Survai kecepatan (S4), dimana sering merupakan petunjuk yang baik bagi

kondisi permukaan.

Informasi dari ketiga sumber ini harus diperbandingkan untuk menghasilkan

kesesuaian atau kepastian dalam mengambil keputusan.

c. Hubungan yang khas antara kondisi dan kecepatan, dapat dilihat pada Tabel 3C1.

Bila petunjuk kecepatan tidak sesuai, periksa kembali pada formulir survai

kecepatan (S4), untuk melihat apakah ada faktor tertentu yang mempengaruhi hasil

survai kecepatan atau ada kesalahan dalam perkiraan. Amati juga standar foto yang

ada di dalam buku pedoman foto jalan, untuk dapat membantu memastikan kondisi

permukaan jalan. Bagaimanapun juga, bila sumber informasi tersebut tidak sesuai,

beri prioritas pada foto sebagai faktor penentu terakhir.




d. Tujuan dari penilaian ini adalah untuk memperoleh penilaian rata-rata secara

menyeluruh dari suatu proyek jalan. Bila terlihat adanya perubahan tipe/kondisi

permukaan yang luas pada suatu ruas jalan, maka ruas jalan harus dibagi ke dalam 2

proyek atau lebih.

e. Gunakan istilah standar pada Gambar 3C1 berikut ini bagi penaksiran tipe/kondisipermukaan :

Tabel 3C1

PENAKSIRAN KONDISI JALAN BERDASARKAN KECEPATAN

Kecepatan (Km/Jam) Tipe dan Kondisi Permukaan Jalan

Kisaran Rata-rata Aspal (A) Kerikil (K) Batu (B) Tanah (T)

40 + 45 Baik

30 – 45 40 Baik

25 – 40 35 Sedang

25 – 35 30 Sedang/Rusak Sedang

20 – 30 25 Rusak Sedang/Rusak Sedang

15 – 25 20 Rusak

15 – 20 17 Rusak Berat Rusak

10 – 20 15 Rusak Berat Rusak

10 – 15 12,5 Rusak Berat

5 - 15 10 Rusak Berat




4 TUGAS 3D - PENAKSIRAN MANFAAT LALU LINTAS

FORMULIR : A1 &TABEL PENUNTUN MANFAAT LALU LINTAS


1. Usulan proyek pekerjaan berat dan pemeliharaan berkala perlu dievaluasi secara

tersendiri sesuai dengan kriteria ekonomi. Evaluasi ini diperlukan untuk membantu

pemilihan ruas jalan bagi program tahunan serta untuk memastikan bahwa sumber

dana yang terbatas itu dialokasikan pada proyek terbaik sesuai peringkatnya.

2. Prosedur evaluasi tersebut akan menentukan apakah suatu proyek menghasilkan

tingkat pengembalian ekonomi (economic rate of return) yang minimal atau tidak,

yakni apakah proyek tersebut secara ekonomis layak atau tidak, dan proyek-proyek

layak yang mana yang akan mendapat prioritas.3. Bila sebuah ruas jalan telah dibangun atau diperbaiki, maka :

Biaya operasi kendaraan (ban, bahan bakar, keausan, dan sebagainya) akan

berkurang, sehingga bermanfaat bagi pengendara dan penumpang;

waktu tempuh perjalanan mungkin berkurang;

penambahan frekwensi perjalanan mungkin terjadi;

perjalanan yang sekarang menggunakan kendaraan tak bermotor atau jalan kaki,

mungkin di masa yang akan datang beralih menggunakan kendaraan bermotor.

biaya pemeliharaan di kemudian hari atau biaya untuk menjaga agar jalan tetap

terbuka, mungkin berubah.

Seluruh manfaat potensial tersebut diukur dan dijumlahkan secara `sistematis',untuk diperbandingkan dengan perkiraan biaya peningkatan jalan.

4. Manfaat potensial tersebut akan berlangsung untuk beberapa tahun selama umur

proyek jalan; berdasarkan kaidah ekonomi, nilai dari manfaat tersebut dapat

dihitung dan dijumlahkan dengan menggunakan `tingkat diskonto' yang berlaku,

sehingga akan didapat nilai manfaat berdasarkan `waktu sekarang' (present value).

Nilai manfaat inilah yang secara langsung dapat diperbandingkan dengan biaya

peningkatan jalan. Bagi keperluan evaluasi pada prosedur perencanaan saat ini,

asumsi umur proyek adalah 10 tahun dan tingkat diskonto (discount rate) 10%.

5. Dalam evaluasi ini memang dimungkinkan untuk menghitung manfaat lalu lintas

secara `manual', tetapi ini akan melelahkan dan memakan waktu; alternatif lainnyaadalah dengan menggunakan program komputer. Saat ini, metoda yang lebih

sederhana telah dikembangkan untuk dipakai oleh staf kabupaten dalam

melaksanakan evaluasi proyek di tingkat awal secara cepat, sebagai bagian dari

prosedur perencanaan yang sekarang ini sedang digunakan.

6. Metoda ini menggunakan tabel penuntun manfaat; berupa matriks yang

mengkombinasikan jumlah lalu lintas saat ini dengan tipe/kondisi permukaan jalan,

yang akan menunjukkan total nilai manfaat yang diharapkan terjadi selama umur

proyek sebagai hasil dari `peningkatan jalan' (peningkatan kondisi jalan sampai

pada standar minimum untuk pemeliharaan sesuai dengan tingkat lalu lintasnya,

sebagaimana yang direkomendasikan oleh Bina Marga).




7. Nilai manfaat ini dapat diperbandingkan secara langsung dengan biaya peningkatan

jalan untuk mendapatkan nilai kelayakan dari proyek. Nilai kelayakan dari masing-

masing proyek, kemudian akan disusun berdasarkan peringkatnya menurut kriteria

ekonomi.

8. Perhitungan nilai manfaat pada tabel penuntun ini sudah mencakup perkiraan untukseluruh kategori manfaat yang telah disebutkan di atas. Perkiraan tersebut

didasarkan atas bukti dari banyak studi-studi jalan kabupaten-sebelumnya. Tabel

penuntun tersebut tidak akan seteliti perhitungan terinci yang didasarkan pada

metode program komputer atau manual, tetapi hal tersebut telah mencukupi bagi

prosedur evaluasi penyaringan pada tahap ini.

9. Untuk masing-masing propinsi, telah disiapkan dua tabel penuntun manfaat yang

sudah dilengkapi dengan nilai- nilai yang sesuai dan tingkat pertumbuhannya. Ini

akan diperbaharui setiap tahunnya oleh instansi yang berwenang di tingkat pusat

atau konsultan pendampingnya.

4.2 KRITERIA LALU LINTAS DAN KONDISI JALAN

1. Di dalam prosedur perencanaan ini dikenal dua jenis ukuran tingkat lalu lintas :

LHR kendaraan roda-4: ialah lalu lintas harian rata-rata dari semua jenis

kendaraan bermotor dengan roda empat atau lebih.

TOTAL LHR (ekivalen kendaraan roda 4): ialah lalu lintas harian rata-rata dari

semua jenis lalu lintas termasuk sepeda motor dan jenis kendaraan tak bermotor

yang diubah ke dalam bentuk ekivalen dengan kendaraan roda 4 (berdasarkan

ukuran relatif dari satuan nilai manfaat yang diharapkan).

2. Jenis ukuran yang pertama (LHR kendaraan roda-4), adalah ukuran standar yang

dipergunakan dimanapun dalam prosedur perencanaan untuk mengkategorikan ruas

jalan berdasarkan tingkat lalu lintas yang ada atau untuk menaksir kelas rencana

lalu lintasnya. Jenis ukuran yang kedua (total LHR èkivalen' kendaraan roda-4)

telah diperkenalkan secara khusus bagi keperluan evaluasi untuk memperhitungkan

nilai manfaat tambahan yang tumbuh pada tingkat yang berbeda-beda dari lalu

lintas sepeda motor dan tak bermotor.

3. Baris paling atas dari tabel penuntun manfaat menunjukkan TOTAL LHR (ekivalen

roda-4). Tabel pertama mencakup kisaran lalu lintas rendah dari 20 sampai 300

LHR (total, ekivalen roda-4) dan memberikan nilai manfaat proyek dengan usulan

permukaan kerikil (juga untuk usulan permukaan aspal). Tabel kedua mencakup

kisaran lalu lintas tinggi, yakni antara 350 sampai 2000 LHR (total ekivalen roda-4); ini memberikan nilai manfaat hanya bagi proyek dengan usulan permukaan

aspal.

4. Kolom bagian kiri dari tabel penuntun manfaat mencantumkan tipe dan kondisi

yang ada dari permukaan jalan. Kisaran kecepatan kendaraan yang umum terdapat

di jalan kabupaten juga diberikan untuk setiap kelas tipe/kondisi permukaan jalan

yang ada sebagai petunjuk untuk memilih kelas jalan yang benar.

5. Jika jalan sudah dalam kondisi rusak atau rusak berat, maka pekerjaan berat (PK)

untuk meningkatkan jalan ke standar minimum aspal (A) atau kerikil (K) adalah

pilihan utama. Manfaat dalam tabel penuntun standar mengasumsikan permukaan

PMA untuk seluruh pekerjaan berat yang diusulkan sebagai standar pengaspalan.










6. Jika jalan masih dalam kondisi baik/sedang, pemeliharaan (M) harus

direkomendasikan dan survai S1 harus dilaksanakan (lihat Tugas 2A). Tabel

penuntun manfaat memasukkan tipe/kondisi permukaan yang ada yang sesuai

dalam kelas-kelas baris manfaat yang memungkinkan proyek pemeliharaan berkala

untuk dievaluasi ; hasil evaluasi ini dapat berupa overlay PMA 5 cm (MP) atauuntuk perbaikan pelapisan ulang aspal tipis untuk pencegahan (MS) pada jalan

beraspal, dan overlay kerikil 5 cm pada jalan kerikil atau jalan telford (MP). Survai

S1 (atau MS2) nilai kerusakan permukaan harus digunakan sebagai pedoman untuk

menentukan tipe dari perlakuan yang sesuai ; batas nilai normal untuk kelas

perlakuan tercantum juga sebagai pedoman pada kolom bagian kiri dari tabel

penuntun. Pada banyak kasus pemeliharaan rutin (MR) sendiri mungkin sesuai dan

karena itu tidak diperlukan evaluasi proyek.

7. Manfaat juga diberikan untuk proyek pelebaran jalan (BW) yang masih dalam

kondisi sedang, namun dengan lalu lintas paling sedikit 500 LHR. Ini

diperbolehkan untuk peningkatan dari perkerasan 3.0 atau 3.5 m menjadi 4.5 m(lihat tugas 3F/3 untuk penjelasan lebih lanjut).

4.3 PROSEDUR

1. Tentukan kelas tipe/kondisi permukaan jalan yang ada dari lembar data A1.

2. Tentukan pekerjaan yang sesuai, yaitu pekerjaan berat (PK) atau pemeliharaan

berkala (MP atau MS), lalu beri tanda `X' dalam kotak isian yang sesuai pada

bagian kanan lembar A1 di sebelah ̀ TIPE PEKERJAAN JALAN'.

3. Tentukan total LHR (ekivalen roda-4) untuk proyek tersebut dari lembar A1 (yang

telah dipindahkan sebelumnya dari formulir A2)

4. Pilih angka nilai manfaat bruto (gross benefit) yang sesuai dari kotak dalam tabel,

yaitu yang terdekat dengan tingkat lalu lintas yang telah ditentukan jika tingkat lalu

lintasnya terletak di antara dua buah kotak, ambil rata-rata kedua nilai manfaat yang

berdekatan. Alternatif lainnya ; perkiraan bisa dilakukan dengan interpolasi.

5. Masukkan angka nilai manfaat itu ke dalam kotak pada formulir A1 tanpa

penyesuaian (Penyesuaian manfaat untuk kelandaian tidak diperlukan lagi. Bukti

terakhir mengenai Biaya Operasi Kendaraan (BOK/VOC) untuk semua kondisi

jalan kabupaten menunjukkan bahwa : penghematan rata-rata biaya operasi

kendaraan pada jalan-jalan terjal/berbukit sama dengan yang untuk jalan datar).

(Setelah menyelesaikan kelompok tugas 4) :

6. Hitung total biaya pekerjaan peningkatan atau pemeliharaan periodik ruas jalan

per kilometer (termasuk biaya jembatan bila ada) dari lembar kerja A1 (Tugas 4).

7. Kurangkan angka biaya dari angka manfaat untuk mendapatkan NPV/KM dan

masukkan hasilnya ke dalam kotak yang tersedia pada lembar A1.

8. Jika jumlah lalu lintas berada di antara 100 dan 300 LHR (ekivalen roda-4), proyek

itu dapat dicoba bagi kedua pilihan usulan yakni aspal atau kerikil, dengan

menggunakan Tabel 1 . Pilihan yang memberikan nilai NPV/Km tertinggi yang

harus dipakai. (2 lembar A1 terpisah untuk proyek yang sama, dengan usulan aspal

dan kerikil harus disimpan dalam arsip, dan hanya yang terpilih yang diambil untuk

dimasukkan ke dalam formulir penyaringan P2).




9. Jika ditemui jalan tanah dengan kondisi `sedang' dan melayani tingkat lalu lintas

yang sangat berarti (misalnya > 20 LHR roda-4), kategori kerikil `rusak' dapat

dipakai sebagai alternatif dari jalan tanah berkondisi `rusak' guna memberikan nilai

penaksiran manfaat yang lebih realistis.

CONTOH :

1. LHR Total : 70

Tipe/kondisi ruas jalan yang ada : Aspal Rusak Berat

Nilai manfaat bruto dari Tabel 1 : Rp 173 juta/Km

Biaya proyek (misalkan) : Rp 78 juta/Km

NPV/Km : 173 - 78 = + 95

2. LHR Total : 350

Tipe/kondisi ruas jalan yang ada : Aspal Rusak

Nilai manfaat bruto dari Tabel 2 : Rp 569 juta/KmBiaya proyek (misalkan) : Rp 92 juta/Km

NPV/Km : 569 - 92 = + 477

3. LHR Total : 130

Tipe/kondisi ruas jalan yang ada : Kerikil Rusak

Usulan ( 1 ) : Kerikil

Nilai manfaat bruto PK / K : Rp 152 juta/Km ( pada LHR antara 120 - 140 )


NPV/Km : 152 - 76 = + 76

Usulan ( 2 ) : AspalNilai manfaat bruto PK / A : Rp 229 juta/Km ( pada LHR antara 120 - 140 )


NPV/Km : 229 - 87 = + 142

=> Pilih usulan ( 2 ) sebagai proyek yang lebih ekonomis

4. LHR Total : 28

Tipe/kondisi ruas jalan yang ada : Tanah Rusak Berat

Nilai manfaat bruto dari Tabel 1 : Rp 17 juta/Km


NPV/Km : 17 - 61 = - 44

=> Proyek belum layak ;

( periksa hambatan akses dan coba dengan metoda kependudukan )

5. LHR Total : 80

Tipe/kondisi ruas jalan yang ada : Aspal Baik / Sedang ( skor MS2 = 10 )

Nilai manfaat bruto untuk

Pengaspalan Preventif : Rp 30 juta/km

Biaya proyek untuk Pengaspalan

Preventif (misalkan) : Rp 29 juta/kmNPV/Km : 30 - 29 = + 1




5 TUGAS 3E - ANALISA PROYEK KEPENDUDUKAN

FORMULIR : A3 DAN A1


1. Usulan pekerjaan berat bagi ruas jalan yang kondisinya saat ini sangat menghambat

kelancaran gerak kendaraan bermotor, tidak dapat dievaluasi dengan sempurna jika

didasarkan pada tingkat lalu lintas yang ada. Pekerjaan evaluasi yang sesuai dengan

kriteria ekonomi justru dapat didasarkan perkiraan lalu lintas yang potensial sebagai

hasil perbaikan ruas jalan itu (terutama yang berkaitan dengan kependudukan).

2. Jika suatu ruas jalan diperbaiki, maka :

Pergerakan lalu lintas dapat terjadi, yang mana sebelumnya mempunyai nilai

keterhambatan yang lebih mahal ditinjau dari segi biaya dan non-biaya

(misalnya, usaha melewati jalan rusak, resiko keterlambatan, ketidak-nyamanan,

dan sebagainya).

Perjalanan yang sebelumnya harus dilakukan dengan jalan kaki atau dengan

kendaraan tidak bermotor dapat beralih ke alat angkutan bermotor seperti pick-

up atau truk.

Perkembangan yang lebih cepat pada kegiatan ekonomi lokal dapat terjadi,

karena rangsangan perdagangan dan peningkatan kebutuhan persediaan bahan

pokok.

Tambahan biaya pemeliharaan jalan diperkirakan dapat terus disiapkan.

3. Suatu metode yang disederhanakan telah dikembangkan untuk mengukur suatutaksiran terhadap manfaat dan biaya tersebut di atas, yang secara langsung akan

dapat dibandingkan dengan perkiraan biaya perbaikan ruas jalan itu, untuk

memberikan ukuran terhadap nilai ekonomis suatu proyek. Pendekatan ini serupa

dengan yang telah dikembangkan bagi manfaat yang berkaitan dengan lalu lintas

(Tugas 3D), meskipun dengan ketelitian yang lebih rendah.

5.2 ANALISA DATA

1. Analisa data dilaksanakan dengan menggunakan LEMBAR STUDI

KEPENDUDUKAN (A3), satu lembar diisi untuk satu proyek. Hasil analisa ini

diperlukan sebagai tambahan pada Lembar Data Proyek A1.

2. Tujuan dari analisa pada lembar A3 ini adalah untuk menghitung total nilai manfaat

(sekarang) per kilometer yang diharapkan selama umur proyek jalan. Nilai manfaat

tersebut memungkinkan untuk membangun jalan dengan standar minimum yang

sesuai untuk tingkat lalu lintas yang diharapkan.







3. Ada tiga bagian utama dalam perhitungan di lembar A3 :

Berapa jumlah PERJALANAN akan dilakukan dengan kendaraan bermotor jika

jalan telah dibangun ? Ini tergantung pada dua faktor :

−

Jumlah PENDUDUK pemakai jalan.− Rata-rata JARAK PERJALANAN ke pusat kegiatan luar atau pasar yang

dilayani oleh jalan.

Berapa MANFAAT atau NILAI UANG yang ditimbulkan oleh setiap perjalanan

jika jalan dibangun ? Ini tergantung pada dua faktor :

− Periode atau TINGKAT HAMBATAN AKSES (ditunjukkan dengan kode

akses 1,2,3,4).

− PANJANG jalan yang dipengaruhi oleh HAMBATAN AKSES.

Berapa BIAYA PEMELIHARAAN yang diperlukan untuk mempertahankan

kondisi jalan baru tetap baik ?. Ini harus dikurangi dari manfaat perjalanan.

4. Kemudian, keseluruhan manfaat atau TOTAL MANFAAT BRUTO per kilometer

dihitung seperti berikut :

( TOTAL PERJALANAN x MANFAAT/PERJALANAN/KM ) -

BIAYA PEMELIHARAAN

5.3 PROSEDUR PENYELESAIAN FORMULIR A3

5.3.1 PENENTUAN PROYEK (A3 : BAGIAN ATAS)

Sebuah lembar data A3 harus diselesaikan bagi setiap proyek yang memerlukan

studi kependudukan. Pindahkan dari lembar analisa A1 data proyek yangbersangkutan ke bagian kiri atas lembar A3 ; yaitu nama, nomor dan panjang

ruas jalan.

Tunjukkan pada bagian kanan atas lembar A3 ; nomor, pal kilometer dan

panjang proyek.

5.3.2 DEFINISI RUAS JALAN YANG BERKAITAN (A3 : BAGIAN KIRI-ATAS)

a. Bagi keperluan analisa ini dibutuhkan perbedaan antara tiga tipe ruas jalan.

A : Ruas jalan penghubung ke pusat kegiatan luar.

B : Ruas jalan proyek.C : Cabang ruas jalan.

A B

CC

CRuas ke pusatkegiatan luar Proyek distudi

Cabang ruas

jalan

Pusat

kegiatan

luar




Ruas jalan proyek (B) yang dimaksud adalah ruas jalan yang sedang distudi.

Ruas jalan penghubung ke luar wilayah (A) adalah rute jalan penghubung dari

titik awal proyek (B) ke arah jaringan jalan utama dan terus menuju ke pusat

kegiatan luar yang telah ditetapkan.

Cabang ruas jalan (C) tidak termasuk ke dalam ruas yang distudi, tetapi

merupakan bagian jaringan yang berpengaruh terhadap ruas jalan proyek (B) dan

juga kepada ruas jalan penghubung ke pusat kegiatan (A). Analisa tipe C ini

dikerjakan secara terpisah dengan memakai lembar A3 untuk masing-masing

ruas jalan. Jangan memperhatikan cabang ruas jalan yang panjangnya kurang

dari 2 kilometer atau melayani penduduk jumlahnya kurang dari 250 jiwa.

5.3.3 DATA KEPENDUDUKAN (A3 : BAGIAN KIRI)

a. Gunakan hasil survai kependudukan (formulir S7 dan K11) untuk mengisi data

penduduk yang dilayani proyek ke dalam kotak yang tersedia.

b. Semua nama desa yang terpengaruh oleh proyek harus dicatat jumlah penduduknya,sedangkan jika desa itu dilayani oleh lebih dari satu ruas jalan, maka yang dicatat

hanya jumlah penduduk kampung yang dilayani oleh proyek itu saja. Jika lebih dari

sepuluh desa terpengaruh oleh hambatan lalu lintas, lanjutkan pencatatannya pada

lembar kedua dari A3 (sementara kolom lainnya biarkan kosong).

c. Pada setiap kasus, isikan jumlah penduduk yang dilayani oleh proyek ke dalam

lembar A3 pada kotak yang diberi tanda (PB).

d. Jumlah penduduk dari tiap desa yang dibagi-bagi berdasarkan ruas jalan, dapat

dilihat dalam formulir K11. Pembagian lebih lanjut terhadap jumlah penduduk

berdasarkan proyek, hanya diperlukan bagi suatu proyek yang merupakan bagian

dari suatu ruas jalan.e. Isikan data penduduk bagi cabang ruas jalan (C) bersama-sama dengan nomor ruas

jalannya, nomor proyek (kalau sudah ditentukan pada A1) dan panjangnya.

Biasanya harus ada lembar A3 terpisah bagi tiap cabang ruas jalan. Bila ada lebih

dari lima cabang ruas jalan, lanjutkan pencatatan data pada lembar kedua A3.

f. Masukkan (pada lembar A3) jumlah penduduk yang dilayani oleh semua cabang

ruas jalan pada kotak yang diberi tanda (PC). Jika tidak terdapat cabang ruas jalan,

coret seluruh kotak itu.

g. Masukkan ke dalam kotak bertanda (PB + PC) jumlah penduduk yang dilayani

langsung oleh keduanya, yakni oleh ruas jalan proyek (PB) dan oleh cabang ruas

jalan (PC).

5.3.4 PENENTUAN HAMBATAN AKSES (A3 : BAGIAN KANAN ATAS)

a. Pergunakan survai hambatan lalu lintas (S8) untuk menentukan tingkat hambatan

akses pada setiap bagian rute proyek (B).

b. Susun formulir S8 yang sudah diselesaikan untuk ruas tersebut dan kaji kembali

sket diagramnya. Bila ada beberapa formulir S8, maka untuk dapat menafsirkan

hasil keseluruhan survai, sebaiknya gambarkan gabungan diagram akhir untuk

keseluruhan ruas pada formulir S8 cadangan.




c. Tingkat hambatan itu ditentukan dan diberi kode angka sebagai berikut :

1 : TERTUTUP BERKALA ; tertutup bagi kendaraan roda-4 dengan jumlah

periode waktu 2 - 6 minggu dalam setahun (kategori ini bisa juga digunakan

untuk jalan yang sangat kasar/rusak, jika lalu lintasnya ternyata terhambatoleh kondisi jalan).

2 : TERTUTUP WAKTU MUSIM HUJAN ; tertutup bagi kendaraan roda-4

dengan jumlah periode waktu 6 - 26 minggu dalam setahun.

3 : TERTUTUP PERMANEN ; tertutup bagi kendaraan roda 4 dengan

jumlah periode waktu lebih dari 26 minggu setahun, tetapi biasanya terbuka

bagi sepada motor.

4 : TERTUTUP PERMANEN ; kenyataannya tertutup bagi kendaraan roda 4

dan sepeda motor.

Catatan : untuk kode 3 dan 4, bila tergantung kepada alat transportasi air secara

teratur seperti lalu lintas sungai / pantai beri kode 2; kalau alat transportasi sungai / pantai kadang-kadang ada tapi tidak dapat diandalkan, maka beri kode 3

d. Bagilah proyek menjadi beberapa segmen sesuai kode tingkat hambatannya dengan

menggunakan data dari formulir S8. Lokasi dan tingkat hambatan akses diperoleh

dari jawaban nomor 2 dan 6 dari formulir S8. Tentukan segmen proyek berdasarkan

pal kilometer yang sudah disesuaikan (km ysd) dari pangkal ruas (bukan dari pusat

kegiatan luar). Catatlah panjang setiap segmen pada kotak yang tersedia di bagian

atas kotak PERHITUNGGAN MANFAAT PERJALANAN lembar A3. Periksalah

bahwa gabungan panjang setiap segmen merupakan `Panjang Proyek'.

e. Perlu dicatat bahwa panjang ruas jalan yang terpengaruh hambatan lalu lintas itu

mewakili seluruh panjang bagian ruas jalannya, dimana keterhambatan secaralangsung atau tidak langsung itu berpengaruh, bukan hanya pada bagian ruas jalan

yang mempunyai masalah itu saja.

1 Km 3 Km2 Km1 Km 3 Km2 Km

2

4 Km

1

Berlumpur Berlumpur

Pada kasus (1) bagian berlumpur sepanjang satu kilometer secara efektif

menghambat lalu lintas sampai sepanjang 4 kilometer dari jalan penghubung

(feeder roads) yang `buntu' ; sedangkan pada kasus (2), hanya bagian tengah

yang berlumpur menjadi penghambat, namun kemungkinan pencapaian dari

kedua ujung ruasnya masih ada.




5.3.5 PERHITUNGAN MANFAAT PERJALANAN (A3 : BAG. KANAN TENGAH)

a. Angka-angka yang sudah dicantumkan pada bagian perhitungan manfaat perjalanan

dalam lembar analisa A3 (kotak D), menunjukkan manfaat per perjalanan per

kilometer dalam satuan rupiah. Angka manfaat tersebut ditunjukkan untuk setiap

tingkat hambatan akses (1-4) dan kisaran panjang hambatan akses (<5 km, 5-15km,

> 15 km).

b. Cara pemilihannya adalah sebagai berikut ;

− Lingkari nilai manfaat yang terpilih untuk setiap segmen sesuai dengan

tingkat hambatan aksesnya.

− Kalikan panjang segmen terhambat dengan nilai manfaat terpilih (i) untuk

mendapatkan total manfaat perjalanan bagi proyek.

− Bagilah total manfaat/perjalanan untuk proyek dengan panjang proyek untuk

mendapatkan (bobot) rata-rata manfaat per perjalanan per kilometer.

c. Dua contoh mengenai bagaimana menyelesaikan bagian ini, dapat dilihat di

halaman berikut ini. Apabila lokasi hambatan akses yang terdekat dengan pusat

kegiatan tidak pada titik yang sama dengan awal proyek, maka asumsikan segmen

itu mempunyai kode akses 1 (lihat contoh 2).

5.3.6 PENAKSIRAN TINGKAT PERJALANAN (A3 : BAGIAN KANAN BAWAH)

a. Asumsi Tingkat Perjalanan (kotak E) yang ada di bagian kanan bawah A3,

memberikan penaksiran tingkat perjalanan per kapita setelah perbaikan jalan

dilaksanakan. Angka tersebut dinyatakan dalam satuan (perjalanan satu arah)

dengan kendaraan bermotor per tahun, berdasarkan analisa statistik lalu lintas dan

penduduk yang dikumpulkan dari hasil studi sebelumnya. Prosedur penentuannya

adalah sebagai berikut :

Tentukan pusat kegiatan luar yang terlayani proyek (dari S8), biasanya pusat

tersebut yang berada paling dekat dengan proyek. Namun, apabila ada dua pusat

kegiatan yang berbeda ukurannya dalam jarak 15 km dari titik tengah proyek,

maka pusat yang lebih besar harus dipilih meskipun jaraknya lebih jauh. Apabila

pusat kegiatan sudah ditentukan terletak pada ruas yang distudi, maka ulangi

penentuan proyek tadi menjadi sub proyek yang bersimpul pada pusat kegiatan.

Diperlukan taksiran kasar dari Rata-rata Jarak Perjalanan (RJP) ke pusat

kegiatan di luar wilayah, bagi penduduk yang dilayani oleh proyek. RJP ini harus

merupakan jarak dari pusat sebaran penduduk yang terlayani oleh jalan itu. Ini

biasanya diambil dari titik tengah proyek ruas jalan ke pusat kegiatan luar (yakniB/2 + A), tetapi penyesuaian harus dibuat untuk jarak perjalanan pada cabang

ruas jalan yang berkaitan.

Rata-rata jarak perjalanan ini berada di salah-satu dari kisaran jarak berikut :

• < 3 kilometer

• 3 – 20 kilometer

• > 20 kilometer

Lingkari angka tingkat perjalanan yang terpilih (pada kotak E) sesuai dengan

rata- rata jarak perjalanan (RJP) ke pusat kegiatan luar.










5.3.7 PENAKSIRAN MANFAAT

Keseluruhan manfaat proyek dihitung dengan cara berikut ini :

1) TOTAL PENDUDUK (PB + PC) x TINGKAT PERJALANAN (E)

= TOTAL PERJALANAN

2) TOTAL PERJALANAN x MANFAAT/PERJALANAN/KM (D)

= TOTAL MANFAAT PERJALANAN/KM

5.3.8 PENYESUAIAN BIAYA PEMELIHARAAN (A3 : BAGIAN KIRI BAWAH)

a. Total manfaat perjalanan/km terakhir kali disesuaikan dengan cara dikurangi

dengan biaya (bersih) pemeliharaan, yang diperlukan untuk mempertahankan

kondisi jalan agar tetap baik selama umur proyek 10 tahun.

b. Biaya pemeliharaan ditunjukkan pada tabel di bagian kiri bawah A3 (kotak M)

dalam Rp juta/km, sesuai dengan tingkat hambatan akses (1-4) dan kisaran- kasar jumlah penduduk yang dilayani.

c. Prosedur penentuannya adalah sebagai berikut :

Lingkari nilai yang terpilih dari tabel pada kotak M sesuai dengan tingkat

hambatan akses (1-4) dari kotak D dan kisaran penduduk terlayani (PB+PC).

Apabila ada dua segmen atau lebih tingkat hambatan yang berbeda, maka

berikan bobot rata-rata pemeliharaan (misalnya, 4km x Rp 5 juta + 6 km x Rp 10

juta = Rp 80 juta/10km --> rata-rata Rp 8 juta/km).

Untuk mendapatkan total manfaat bruto / km dalam Rupiah bagi suatu proyek,

maka total manfaat perjalanan terlebih dahulu dikurangi dengan biaya

pemeliharaan di atas (i) dan masukkan hasilnya ke dalam kotak disudut kananbawah A3.

5.3.9 PENYELESAIAN LEMBAR DATA A1

a. Pindahkan angka manfaat bruto dari A3 ke dalam kotak standar untuk MANFAAT

pada A1.

b. Tentukan Kelas Rencana Lalu Lintasnya (KRLL) dari tabel biaya pemeliharaan di

bagian kiri bawah formulir A3 sesuai dengan kisaran penduduk dan tingkat

hambatannya ; masukkan dalam kotak standar pada bagian atas formulir A1.

c. Untuk kasus analisa proyek jalan tak terandalkan, Bauran Kendaraan Berat (BKB)

sama dengan 0% atau .1.d. Tentukan (atau perbaiki) tipe dan lebar permukaan yang diusulkan sesuai dengan

KRLL, lalu perkirakan (atau perbaiki) biaya peningkatan ruas jalan mengikuti

prosedur standar yang dibahas dalam kelompok tugas 4, kemudian lengkapi (atau

perbaiki) perhitungan biaya jalan dan jembatannya pada bagian kanan dari A1.

e. Hitung (atau perbaiki) NPV/KM dengan mengurangkan biaya jalan dan jembatan

per kilometer dari nilai manfaat bruto per kilometer.

f. Satukan lembar A1 dan A3 untuk proyek yang sama dan beri tanda (x) pada kotak

yang tersedia di sudut kanan bawah pada lembar A1, yang berarti bahwa lembar

studi kependudukan (A3) telah selesai dikerjakan dan manfaatnya ditentukan atas

dasar kependudukan, bukan berdasarkan lalu lintas.




g. Cantumkan kode akses dan data jumlah penduduk pada kotak yang tersedia di sudut

kanan bawah A1.

h. Pindahkan data yang berkaitan ke dalam P2 untuk membantu melengkapi pekerjaan

penyaringan dan penyusunan peringkat.

5.4 PENANGANAN RUAS JALAN YANG MEMILIKI DUA ARAH

JALAN KELUAR

1. Model klasik berupa jalan `buntu' dengan satu arah jalan keluar (1), mungkin tidak

sesuai dengan beberapa ruas jalan berlalu lintas rendah tidak dapat dilalui

kendaraan roda-4.

2. Ruas-ruas ini mungkin justru dapat menghubungkan antara dua bagian jaringan

jalan yang lebih ramai, sekaligus memberi kemungkinan bagi jalan keluar ke dua

arah (2).

1 2

3. Jika ruas-ruas seperti ini dipertimbangkan akan mempunyai arti yang lebih luas

terhadap jaringan jalan dan memungkinkan untuk menjadi jalan tembus bagi lalulintas yang besar setelah jalannya ditingkatkan, maka untuk mengevaluasinya

diperlukan studi non-standar sebagai tambahan terhadap analisa kependudukan.

4. Namun demikian, banyak kasus seperti ini mempunyai potensi lalu lintas lokal dan

sebenarnya dapat ditangani sebagai dua bagian jalan penghubung atau (feeder

roads) yang terpisah. Ruas seperti ini harus dibagi menjadi dua sub-proyek ; setiap

sub-proyek hanya melayani penduduk di sekitarnya saja, lalu memperhitungkan

arah perjalanan yang diinginkan dan pusat kegiatan luar yang dipilih, seperti yang

ditunjukkan dalam survai hambatan lalu lintas (S8).

5. Pada daerah-daerah yang kepadatan penduduknya rendah, prioritas harus diberikan

kepada penyediaan akses dasar bagi jalan penghubung dengan standar yangmemadai; pembuatan rute alternatif, termasuk rute penghubung antar jaringan jalan

seperti di atas, hanya dapat dibenarkan pada tahap pengembangan jaringan jalan di

kemudian hari, terutama jika bagian rute penghubung tersebut memerlukan

pekerjaan jembatan dengan biaya yang besar.

5.5 PENYESUAIAN BAGI RUAS CABANG

1. Bila sebagian besar penduduk yang terlayani proyek berada di cabang ruas jalan

(yakni PC); mungkin metoda di atas akan menaksir manfaat menjadi terlalu tinggi

jika ruas cabang tersebut ; tidak dapat dilalui roda 4, mempunyai panjang lebih dari

5 km, dan tidak diharapkan segera dibangun.




2. Dalam kasus seperti ini, disarankan untuk hanya memasukkan saja setengah dari

penduduk di cabang ruas dalam perkiraan penduduk yang akan menggunakan jalan,

untuk menghitung jumlah perjalanan yakni :

PB + PC/2 X TINGKAT PERJALANAN = TOTAL PERJALANAN.3. Penduduk yang berlokasi di ruas cabang yang belum berkembang dengan lebih dari

10 km dari ruas yang distudi, harus dikeluarkan dari analisa.

5.6 PENANGANAN RUAS JALAN TANPA HAMBATAN

1. Jika ternyata sebuah ruas jalan tidak mengalami hambatan sebagai hasil dari studi

kependudukan, namun lalu lintas diyakini masih dihambat oleh kondisi jalan, salah

satu dari kemungkinan di bawah ini dapat dipakai untuk penyelesaiannya :

Gunakan kode akses 1 untuk uji kelayakan.

Laksanakan (atau ulangi) penghitungan lalu lintas untuk membuktikan tingkatlalu lintasnya, dan pergunakan metode evaluasi yang berkaitan dengan lalu

lintas.

Kaji ulang kesesuaian ruas jalan untuk pekerjaan pemeliharaan atau pekerjaan

`penyangga










6 TUGAS 3F - STUDI & PERMASALAHAN KHUSUS

FORMULIR : A4 KHUSUS


1. Beberapa proyek mungkin tidak sesuai bila dievaluasi dengan menggunakan studi

standar saja. Proyek-proyek tersebut memerlukan tambahan survai dan studi non-

standar yang disesuaikan khusus untuk menganalisa masalah yang lebih rumit.

2. Kategori utama dari proyek-proyek yang memerlukan studi non-standar adalah :

Proyek (yang menyebabkan) Pengalihan Lalu-Lintas

Proyek Jembatan yang besar

Proyek Pelebaran Jalan

Proyek Pengembangan Pertanian Proyek Jalan Perkotaan

3. Berikut ini akan diberikan beberapa petunjuk bagaimana studi-studi tersebut harus

dilaksanakan. Meskipun demikian, ini hanya dimaksudkan untuk memperkenalkan

secara umum saja, dan diharapkan bahwa staf tingkat pusat atau tingkat propinsi

yang berpengalaman akan dapat menyelesaikan studi ini. Peranan Tim Perencana

Jalan Kabupaten sementara akan terbatas pada tingkat awalnya untuk melengkapi

survai dan data pendukungnya.

4. Jenis proyek-proyek seperti ini pada umumnya harus diperlakukan dahulu sesuai

dengan prosedur standar ; yaitu untuk mendapatkan data dasar mengenai kondisi

jalan, lalu lintas atau kependudukan, dan bila perlu karakteristik pembangkit lalulintas angkutan beratnya (formulir S6).

5. Proyek-proyek dalam kategori ini, yang menunjukkan tidak layak dengan

menggunakan prosedur standar, dapat diserahkan kepada staf tingkat pusat ataupun

tingkat propinsi untuk dikaji-ulang dan kemungkinan untuk diadakannya studi

tambahan. Kabupaten kemudian dapat diminta untuk mengumpulkan tambahan

data khusus untuk membantu dalam analisa.

6.2 PROYEK PENGALIHAN LALU LINTAS (TUGAS 3F/1)

6.2.1 RUANG LINGKUP DAN TUJUANa. Manfaat pengalihan lalu lintas merupakan penghematan biaya yang diperoleh dari

lalu lintas yang menggunakan rute alternatif yang biayanya lebih rendah, sebagai

hasil dari pembangunan jalan dan/atau jembatan yang meningkatkan kondisi

pelayanan rute alternatif tersebut.

b. Nilai manfaat yang digunakan untuk mengevaluasi proyek baik yang berdasarkan

metodologi lalu lintas maupun kependudukan, dalam beberapa kasus akan menaksir

NPV proyek terlalu rendah, karena tambahan manfaat dari pengalihan lalu lintas

tidak dimasukkan.

c. Manfaat pengalihan dapat diaplikasikan dalam kasus-kasus dimana evaluasi yang

menggunakan prosedur standar tidak dimungkinkan, karena tidak ada lalu lintaspada proyek jalan tersebut dan tidak ada penduduk yang secara langsung terlayani.




6.2.2 PENDEKATAN DASAR

a. Proyek pengalihan lalu lintas dapat dipertimbangkan bila tersedia rute alternatif

untuk lalu lintas dan manfaatnya akan didasarkan pada pendekatan lalu lintas.

b. Manfaat proyek ini ditentukan oleh ada/tidaknya penghematan biaya dari pengguna

jalan (yaitu biaya operasi kendaraan / VOC, dan biaya waktu); apabila biaya

pelaksanaan pekerjaan yang berkaitan dengan proyek jalan atau jembatan,

dibandingkan dengan biaya yang akan dikeluarkan jika pekerjaannya tidak

dilaksanakan.

c. Ini disebut sebagai manfaat pada "pengalihan lalu lintas" karena manfaat tersebut

adalah manfaat dari lalu lintas yang dialihkan pada rute yang biayanya lebih rendah.

d. Ini dimungkinkan karena :

Pekerjaan tersebut menimbulkan rute baru yang lebih pendek, atau

Pekerjaan tersebut meningkatkan kondisi jalan, sehingga ada tambahan lalu

lintas yang memilih untuk menggunakan rute tersebut daripada rute lainnya(dalam hal ini manfaat pengalihan merupakan tambahan pada manfaat lalu lintas

yang ada yang perhitungannya menggunakan metodologi standar).

e. Suatu contoh yang sangat sederhana dapat dilihat pada diagram di bawah. Contoh

ini dapat digunakan untuk menggambarkan prinsip dari pada pembukaan suatu rute

baru, dan metode dasar perhitungan manfaatnya. Dalam hal ini, ada tiga ruas jalan

yang terlibat dalam analisa ; Ruas 01 adalah jalan Tanah Rusak dan tertutup untuk

lalu lintas sepanjang tahun, Ruas 02 dan 03 adalah jalan Aspal Baik.

Gambaran ruas-ruas tersebut adalah sebagai berikut :

01

02 03

A B

Ruas 02 : 7 Km

Ruas 01 : 10 Km

Ruas 03 : 7 Km

C

Proyek pertama ;

Peningkatan ruas 01 menjadi Aspal Baik yang standar. Bila tidak dilaksanakan, jalan tersebut akan tetap tertutup untuk segala lalu lintas sehingga harus

menggunakan ruas 02 dan 03.

Manfaat dari proyek ini adalah perbedaan dalam biaya untuk melakukan

perjalanan dari A ke B lewat ruas 01 dibandingkan lewat ruas 02 dan 03, yaitu

perjalanan sepanjang 10 Km dibandingkan 14 Km.

Bila biaya penggunaan jalan pada jalan Aspal Baik adalah Rp 300,- per Km,

maka manfaatnya adalah Rp 1200,- untuk setiap perjalanan, yaitu Rp 300,-

(biaya perjalanan per Km) x 4 Km (perbedaan jarak antara kedua perjalanan).

Manfaat totalnya dapat dihitung dengan mengalikan angka tersebut dengan LHR

(Lalu lintas Harian Rata-rata), kemudian dikalikan dengan 365 untuk




mendapatkan manfaat tahunan, dan akhirnya dikalikan dengan jumlah tahun

dalam periode evaluasinya.

Jadi, bila ada 75 kendaraan per hari dan proyeknya dievaluasi untuk jangka

waktu 10 tahun, maka total manfaatnya adalah :

Rp. 1.200 x 75 x 365 x 10 = Rp. 328.500.000,-

Bila manfaat ini lebih besar dari biaya pekerjaan jalan maka proyek ini

dinyatakan layak.

Prosedur standarnya didasarkan pada perbandingan biaya dan manfaat per km.

Dalam hal ini panjang proyek adalah 10 km, jadi manfaatnya adalah : Rp. 32,8

juta per km.

Perlu dicatat bahwa meskipun kondisi ruas yang ada adalah Tanah Rusak, biaya

operasi pada ruas tersebut tidak bersangkut paut dengan perhitungan manfaat

pengalihan karena tidak ada lalu lintas yang menggunakan ruas tersebut bila

kondisinya seperti yang ada sekarang.

Proyek kedua ;

Bila suatu jalan yang sudah terbuka untuk lalu lintas ditingkatkan kondisinya

sehingga mengakibatkan lebih banyak lalu lintas beralih ke jalan tersebut, maka

ada manfaat pengalihan yang dapat dihitung dengan cara yang sama.

Bila ruas 01 adalah Tanah Rusak namun terbuka untuk lalu lintas, ada

kemungkinan bahwa dari 75 kendaraan per hari yang mengadakan perjalanan

dari A ke B : 25 kendaraan per hari menggunakan rute langsung ruas 01, dan 50

menggunakan ruas 02 dan 03 (hal yang wajar jika 25 kendaraan menggunakan

ruas 01 karena harus berhenti di suatu titik pada ruas antara A dan B ; sementara

perbedaan tipe permukaan akan membuat ruas 02 dan 03 digunakan sebagai rutealternatif yang merupakan biaya terendah untuk lalu lintas terusan).

Bila ruas 01 ditingkatkan menjadi Aspal Baik yang standar, maka 50 kendaraan

yang menggunakan ruas 02 dan 03 akan beralih kepada ruas 01 seperti pada

kasus proyek pertama. Manfaat untuk lalu lintas ini adalah :

Rp. 1.200 x 50 x 365 x 10 = Rp. 219.000.000,-

Ini berarti terdapat manfaat peralihan sebesar Rp. 21,9 juta per km. Dalam hal ini

ke-25 kendaraan yang telah menggunakan ruas 01 memperoleh manfaat normal

yang dihitung dengan prosedur standar. Manfaat pada lalu lintas yang dialihkan

ditambahkan pada manfaat standar ini. Pada prakteknya tingkat manfaat setiap tahun harus disesuaikan, dengan

memperhitungkan pertumbuhan lalu lintas dan pengaruh dari nilai manfaat di

masa datang yang didiskon kepada nilai saat ini. Ini merupakan prosedur yang

umumnya dipakai untuk studi evaluasi ekonomi, yang terangkum dalam tabel

manfaat yang digunakan dalam prosedur standar. Penyesuaian ini dengan mudah

dapat dibuat ke dalam penghitungan manfaat yang dialihkan.

Masalah yang jauh lebih sulit adalah untuk menentukan pola lalu lintas dan

kemungkinan pengalihan dalam situasi yang nyata yang melibatkan suatu

jaringan jalan dan mengalokasikan manfaat pada pekerjaan. Prosedur ini

mengkonsentrasikan pada pembahasan atas masalah - masalah ini.




6.2.3 KRITERIA

a. Penghitungan manfaat pengalihan dapat menjadi rumit dan biasanya hanya akan

dilaksanakan bila kondisi-kondisi berikut ini dipakai :

Sudah jelas bahwa akan terjadi pengalihan Proyeknya tidak dapat dievaluasi atau tidak layak atau kelayakannya ada pada

batas ambang bila menggunakan prosedur standar.

b. Meskipun proyek itu dinyatakan layak berdasarkan prosedur standar, namun ada

kemungkinan bahwa pengalihan rute akan memperbesar lalu lintas sampai pada

tingkat dimana diperlukan Kelas Rencana Lalu Lintas yang lebih tinggi dari yang

dihasilkan oleh lalu lintas saat ini saja, maka studi pengalihan dapat dilaksanakan

untuk memperoleh perkiraan yang lebih baik mengenai lalu lintas yang akan datang.

c. Prioritas untuk studi pengalihan harus diberikan pada proyek-proyek yang

melibatkan pembukaan suatu rute yang sebelumnya tertutup untuk lalu lintas, atau

meningkatkan jalan tidak beraspal yang kondisinya rusak atau rusak berat menjadiaspal standar.

6.2.4 PROSEDUR

Semua proyek yang melibatkan pengalihan lalu lintas harus mengikuti langkah-langkah

berikut ini : (untuk kasus proyek jalan dengan jembatan besar atau jembatan saja yang

berkaitan dengan pengalihan lalu lintas, diberikan prosedur tambahan pada bagian

3F/2)

a. Tentukan ruas-ruas dan segmen-segmen yang memerlukan pekerjaan berat dimana

lalu lintas akan dialihkan ke ruas/segmen tersebut. Ini merupakan proyek yang akandievaluasi, yang harus diberi tanda pada peta dan dicatat pada bagian atas formulir

A4 (dalam contoh, proyek tersebut adalah ruas 16, antara Km 2,0 - 10,0). Tentukan

lokasi jembatan besar dengan pal km. Jelaskan bila pekerjaan beratnya hanya untuk

jalan saja, untuk jalan dan jembatan, atau hanya untuk jembatan saja.

b. Lakukan evaluasi proyek dengan menggunakan prosedur perencanaan standar yang

sesuai, baik metodologi lalu lintas ataupun kependudukan. Bila hasilnya tidak

layak lanjutkan dengan langkah ke-3 berikut.

c. Gambarkan pada Peta ukuran A4, skets peta jaringan jalan di wilayah tersebut yang

pola lalu lintasnya mungkin akan dipengaruhi oleh adanya proyek pengalihan lalu

lintas ; yaitu yang menunjukkan di ruas-ruas mana lalu lintas akan dialihkan dan

dari ruas mana lalu lintas akan dialihkan. Tunjukkan dalam peta tersebut :

Perbedaan yang mencolok dalam tipe dan kondisi permukaan

Bagian-bagian jalan yang tertutup untuk lalu lintas

Pal km pangkal dan ujung ruas, simpangan, dan titik-titik dimana terjadi

perubahan tipe dan kondisi permukaan.

Lokasi tempat penghitungan lalu lintas.

d. Bila survai perencanaan standar pada tahun program berjalan belum dilaksanakan

untuk ruas-ruas tersebut di atas, lakukan survai secara cepat untuk mengetahui

panjang dan kondisi jalan pada ruas-ruas yang terbuka untuk lalu lintas, kemudian

lakukan survai perhitungan lalu lintas selama dua hari pada semua ruas tadi.









e. Pada bagian A dari formulir A4 isikan informasi mengenai ruas-ruas yang terlibat

dalam pengalihan lalu lintas, yaitu ruas-ruas yang mungkin kehilangan atau

memperoleh tambahan lalu-lintas sebagai akibat dari adanya pekerjaan berat (dalam

contoh ini semua ruas terlibat kecuali ruas 15 dan 23). Dengan cara yang sama

seperti pembagian proyek dalam prosedur perencanaan standar, bagilah ruas- ruaske dalam segmen-segmen bila ada perbedaan mencolok dalam tipe dan kondisi

permukaan jalan atau dalam tingkat lalu lintasnya. Sebagai tambahan, bagilah ruas-

ruas ke dalam segmen-segmen pada simpangan dengan ruas lainnya bila mereka

belum dibagi pada titik tersebut (dalam contoh, ruas 20 harus dibagi menjadi dua

segmen pada km 3,5 dan ruas 22 pada Km 6,0, yang merupakan titik awal dan akhir

Ruas 16). Bila suatu ruas dibagi menjadi beberapa segmen, beri tanda segmen-

segmen dengan menambahkan ".1", ".2" dan seterusnya pada nomor ruas untuk

memudahkan pengenalannya pada tahap analisa berikutnya. Catat pal Km tiap ruas

atau segmen ruas pada baris yang bertanda "Segmen". Pada bagian kiri dari bagian

A isikan informasi yang berkaitan dengan kondisi yang ada, sedangkan pada bagian

kanan isikan informasi yang berkaitan dengan kondisi setelah proyek pekerjaan

berat dilaksanakan untuk ruas-ruas yang proyeknya sedang dievaluasi (dalam hal ini

ruas 16). Pilih harga VOC/Km yang sesuai dari daftar pada bagian paling kanan.

Kalikan harga ini dengan panjang ruas atau segmen untuk mendapatkan harga VOC

Ruas, lalu catat hasilnya pada kolom yang sudah disediakan (bila suatu ruas atau

segmen tersebut tertutup untuk lalu lintas, seperti halnya pada ruas 16 dalam

contoh, maka informasi mengenai ruas tersebut tidak perlu dicatat).

f. Dari Formulir Analisa Lalu-Lintas A2, catat LHR (ekivalen roda 4 dari kolom E)

untuk Sepeda Motor dan untuk sub-total kendaraan jenis 8 - 15. Catat data tersebut

dalam kolom yang sesuai untuk ruas/segmen dimana dilakukan penghitungan lalu-

lintas. Jumlahkan angka-angka tersebut untuk mendapatkan LHR total kendaraanbermotor.

g. Tentukan pusat-pusat pemukiman penduduk di wilayah yang tercakup dalam peta

dan juga rute-rute dari wilayah tersebut ke pusat-pusat di luar wilayah tersebut.

Gambarkan ini semua pada peta sebagai A, B, C dan seterusnya. Bila mungkin

batasi jumlah pusat dan rutenya hanya sampai empat (4) saja.

h. Gunakan informasi dari formulir K12, informasi dari penduduk mengenai wilayah

tersebut, serta informasi mengenai rute angkutan umum, untuk memperkirakan

proporsi lalu-lintas yang tercatat dalam penghitungan lalu-lintas yang mungkin

melakukan perjalanan antar setiap pusat. Catat perkiraan ini dalam kolom di bagian

kiri dari bagian B formulir A4 (dalam contoh, penghitungan lalu-lintasdilaksanakan pada segmen ruas 20.2, 21 dan 22.1). Perjalanan dari kedua arah

harus dimasukkan ; namun tidak perlu memisahkan perjalanan dari A ke B dan dari

B ke A, keduanya dapat dikelompokkan dari A ke B (dalam contoh, 50 persen lalu-

lintas pada ruas 20 diperkirakan mengadakan perjalanan antara titik A dan B, 20

persen antara A dan C dan 30 persen antara A dan D. Dalam hal ini ".5" harus

dicatat dalam baris "A-B", ".2" dalam baris A-C dan ".3" dalam baris "A-D").

Gambaran ini harus berkaitan dengan titik-titik Asal dan Tujuan perjalanan atau

titik-titik Masuk dan Keluarnya dari daerah pengalihan lalu lintas. (dalam contoh,

ruas 15 melayani wilayah di luar titik B. Disini tidak perlu untuk memisahkan lalu-

lintas yang bergerak antara A dan B dari yang bergerak antara A dan titik di ruas 15

atau di luarnya. Keduanya dapat digabung dalam kelompok A-B. Hal yang samaberlaku bagi lalu-lintas yang bergerak pada titik-titik di ruas 23, dimana ini dapat




digabungkan dengan lalu-lintas ke atau dari titik D). Untuk beberapa kasus,

memperkirakan proporsi ini agak sukar dan memerlukan pertimbangan yang hati-

hati. Perkiraan proporsi untuk setiap ruas atau segmen, bila dijumlahkan hasilnya

harus 1 atau 100 %.

i. Gunakan perkiraan tersebut di atas bersama-sama dengan LHR total di bagian Auntuk memperkirakan LHR total antar setiap pusat, lalu catatlah dalam kolom di

sebelah kanan angka proporsi ini. Bila proporsi yang diperkirakan dalam langkah

sebelumnya sudah tepat, maka perkiraan LHR-nya akan sama walaupun digunakan

pos penghitungan lalu lintas yang manapun. Hitung perkiraan LHR antar setiap

pusat dengan menggunakan data dari semua pos PLL yang relevan. Bila terdapat

perbedaan yang besar dari perkiraan ini, kaji kembali angka proporsinya. Catat

perkiraan LHR akhir yang dipilih. Isikan juga hasil perkiraan LHR tersebut dalam

kolom pertama dari bagian C.

j. Tentukan rute yang paling mungkin digunakan untuk perjalanan antar setiap pusat

dalam kasus "saat ini" yaitu sebelum proyek peningkatan jalan. Asumsikan bahwarute yang digunakan adalah yang terbuka untuk lalu lintas dengan biaya terendah.

Gunakan data VOC (Biaya Operasi Kendaraan) Ruas yang dihitung di Bagian A

untuk menentukan biaya minimum rute antar setiap pusat. Catat semua ruas dan

segmen yang digunakan untuk setiap perjalanan dengan menuliskan nomor

ruas/segmen dalam kolom 1-5 di bawah judul "Rute Tanpa Proyek".

k. Ulangi latihan ini untuk kasus "Dengan Proyek" yaitu menggunakan VOC Ruas

yang diterapkan dalam situasi sesudah proyek peningkatan jalan dan jembatan.

Catat ruas-ruas yang digunakan, dalam kolom-kolom di bawah judul "Rute Dengan

Proyek".

l. Bila benar-benar rute yang sama yang digunakan untuk seluruh perjalanan antar

pusat dalam kedua kasus "Tanpa Proyek" dan "Dengan Proyek", maka lalu lintasnya

dapat diabaikan karena hal tersebut tidak akan mempengaruhi hasilnya (dalam

contoh, ini berlaku bagi lalu lintas A-B, A-C, B-C dan C-D). Bila untuk perjalanan

antar dua pusat kegiatan ditemukan adanya perubahan dalam rute, hitunglah jumlah

"Biaya Operasi Kendaraan" untuk perjalanan antara ke dua pusat tersebut. Lakukan

ini dengan mencatat Biaya Operasi Kendaraan Ruas dari bagian A untuk setiap

ruas/segmen, untuk seluruh rute antar pusat. Jumlahkan ini untuk setiap rute dan

kalikan dengan perkiraan hasil LHR untuk lalu lintas antar pusat-pusat tersebut, dan

catat hasilnya dalam Rp. '000,-. Lakukan hal ini dua kali, untuk kasus `tanpa dan

dengan proyek' secara bergiliran.

m. Hitung jumlahnya untuk mendapatkan jumlah Biaya Operasi Kendaraan untukperjalanan antar semua pusat yang rute-rutenya berbeda dalam kasus `dengan dan

tanpa proyek', lalu catat hasilnya dalam baris di bagian paling bawah dari bagian C.

n. Selesaikan penghitungan dalam bagian D. Biaya (VOC) dalam kasus tanpa proyek

dikurangi biaya dalam kasus dengan proyek memberikan manfaat harian. Hasil ini

kemudian dikalikan dengan faktor manfaat total yang mengubah manfaat harian

menjadi manfaat total yang dijumlahkan selama 10 tahun dan didiskon menjadi

nilai saat ini. Nilai ini dibagi dengan panjang proyek yang melibatkan pekerjaan

berat pada rute dimana lalu lintasnya dialihkan, seperti yang tercatat pada bagian

atas dari formulir A4, untuk mendapatkan gambaran manfaat per km. Ubah angka

ini ke dalam Rp juta, untuk menghasilkan gambaran yang sama dengan apa yangada dalam Tabel Penuntun Manfaat yang digunakan dalam prosedur standar.




o. Bila tidak cukup kolom atau baris pada formulir A4, analisanya dapat dilaksanakan

pada lembar kertas terpisah. Dalam beberapa kasus dimungkinkan untuk

mengurangi jumlah ruas dan segmen yang dimasukkan dalam formulir A4 (dalam

contoh, lalu lintas pada segmen 20.1 dan 22.2 tidak dipengaruhi oleh pengalihan,

maka segmen tersebut boleh untuk tidak dimasukkan dalam analisa tanpamempengaruhi hasilnya).

6.2.4.1 KAJI ULANG HASIL

Sebelum menggunakan hasil manfaat pengalihan, suatu kaji ulang terhadap situasi

harus dilakukan dengan menggunakan butir-butir berikut ini sebagai acuan.

a. Manfaat pengalihan dapat digunakan pada formulir A1 dengan cara yang biasa.

Bila saat ini lalu lintasnya tidak ada, Kelas Rencana Lalu Lintas (KRLL) harus

didasarkan pada lalu lintas yang akan menggunakan rute setelah pekerjaan

dilaksanakan (asumsikan kondisinya adalah Aspal Baik pada waktu menggunakanMatrik Biaya untuk menentukan KRLL).

b. Bila suatu proyek telah dievaluasi dengan menggunakan metode lalu lintas atau

kependudukan, maka manfaat pengalihan merupakan tambahan pada manfaat

standarnya. Lalu lintas yang dialihkan dapat ditambahkan pada lalu lintas yang ada

untuk menentukan Kelas Rencana Lalu Lintasnya.

c. Bila rute proyek dalam kondisi yang ada sekarang tertutup secara musiman

sehingga memaksa lalu lintas untuk menggunakan rute yang lebih panjang untuk

sebagian waktu dalam setahun, maka manfaat pengalihan mungkin harus

disesuaikan dengan mempertimbangkan situasi ini. Hitung manfaat pengalihan

untuk dua kasus tanpa proyek yang berbeda dan gunakan rata-ratanya, lalu kalikandengan jumlah bulan yang berlaku untuk setiap situasi.

d. Suatu rute yang diperkirakan akan menerima pengalihan lalu lintas mungkin terdiri

dari beberapa ruas. Maka manfaatnya harus dibagi di antara semua ruas yang

memerlukan pekerjaan berat dalam rute ini. Ini akan dilakukan secara otomatis pada

langkah terakhir prosedur bila manfaatnya telah dibagi dengan panjang total proyek

pada rute yang akan menerima pengalihan lalu lintas. Semua segmen jalan yang

belum ditingkatkan harus dimasukkan meskipun tidak ada maksud untuk

meningkatkannya dalam program tahunan yang akan datang. Perlu dicatat bahwa

bila bagian-bagian dari rute telah ditingkatkan, maka panjang bagian-bagian ini

tidak dimasukkan dalam perhitungan akhir untuk menghasilkan manfaat per km.

e. Bila rute pengalihan dibagi dalam proyek-proyek yang terpisah, maka hasil manfaat

pengalihan per km dapat digunakan untuk semuanya tanpa memperhatikan kondisi

permukaan jalan yang ada dari setiap proyek.

f. Seringkali terjadi suatu ketidak-pastian mengenai proporsi lalu-lintas yang

ditentukan antar pusat. Prosedur yang benar untuk mengatasi masalah ini adalah

melaksanakan "survai Asal dan Tujuan" dimana kendaraan diminta berhenti dan

pengemudinya diwawancarai untuk menentukan titik awal dan akhir perjalanan

mereka. Dari informasi ini dimungkinkan untuk mengalokasikan lalu-lintas antara

rute yang satu dengan rute lainnya dengan tepat, baik dalam situasi "Dengan"

maupun "Tanpa" proyek. Namun demikian, ini merupakan jenis survai yang sulit

untuk diorganisir dan dilaksanakan. Survai ini hanya akan dilaksanakan pada kasusdimana tidak mungkin untuk menunjukkannya dengan cara lain bahwa suatu proyek




itu secara jelas layak atau tidak layak. Sebelum melaksanakan hal ini, harus dipilih

terlebih dahulu nilai-nilai maksimum dan minimum untuk proporsi tersebut. Hal

ini dapat digunakan bersama dengan data VOC untuk menghitung kemungkinan

tingkat maksimum dan minimum dari manfaat suatu proyek, dan dalam beberapa

kasus untuk menentukan apakah suatu proyek itu benar-benar layak atau benar-benar tidak layak. Misalnya, untuk menentukan manfaat maksimum, tentukan untuk

jalur antar pusat yang mana, pengalihan lalu lintas menghasilkan manfaat tertinggi.

Jumlah total manfaat akan maksimum bila kemungkinan maksimum dari proporsi

lalu-lintas antar pusat ini diasumsikan. Bila dalam kasus ini proyeknya tidak layak,

dapat diasumsikan bahwa proyek ini benar- benar tidak layak.

g. Jalan-jalan Nasional dan Propinsi harus tercakup dalam studi pengalihan lalu lintas.

Bagaimanapun kaji ulang harus dilakukan dalam kasus dimana terlihat bahwa lalu-

lintas akan beralih dari jalan Nasional/Propinsi ke jalan kabupaten. Rute yang lebih

pendek lewat jalan kabupaten mungkin tidak akan digunakan, bila jalannya lebih

sempit atau alinyemennya di bawah standar dibandingkan alternatif jalanNasional/Propinsi, kecuali bila akan menghemat jarak yang cukup panjang.

Biasanya jalan kabupaten tidak boleh dibangun untuk mengalihkan lalu-lintas dari

jalan Nasional/ Propinsi.

h. Masalah yang sulit adalah bahwa pada beberapa kasus, peningkatan dapat dilakukan

pada ruas-ruas lain dalam jaringan selain pada rute proyek, sehingga dapat

mempengaruhi pilihan rute dan tingkat manfaatnya. Peningkatan jenis ini dapat

terjadi pada setiap waktu selama 10 tahun periode penilaian, dan masih tetap

mempunyai pengaruh terhadap rute yang digunakan serta Biaya Operasi Kendaraan

pada rute alternatif. Tidaklah mungkin untuk memperkirakan semua perubahan

yang akan terjadi, namun pertimbangan yang hati-hati harus diberikan untuk

merencanakan membangun suatu jaringan sebelum membuat suatu rekomendasiakhir pada proyek yang sedang distudi.

i. Pengalihan pada suatu rute akan menghasilkan tingkat lalu lintas yang lebih rendah

pada rute alternatifnya. Implikasinya terhadap evaluasi rute lainnya di wilayah

tersebut harus dipertimbangkan. Lalu lintas yang diharapkan akan beralih dari suatu

rute harus dikurangkan dari tingkat lalu lintas pada rute tersebut sebelum

peningkatan pada rute tersebut dievaluasi. Bila tidak, lalu lintas yang sama dapat

digunakan untuk ke dua proyek.

j. Tidak selalu ada perbedaan yang nyata antara kasus yang melibatkan pengalihan

lalu lintas dengan kasus yang memerlukan analisa dengan menggunakan formulir

A3 berdasarkan hambatan akses, karena dalam mempertimbangkannya tidak adarute alternatif. Rute alternatifnya harus cukup pendek untuk menjadi alternatif yang

dapat diterapkan pada rute yang ditingkatkan agar manfaat pengalihannya dapat

dibenarkan. Rute sepanjang 100 km tidak dapat dipertimbangkan sebagai alternatif

bagi rute 5 km dari suatu wilayah menuju ke pasar utama di luar wilayah, namun

dapat dianggap sebagai alternatif nyata untuk rute sepanjang 42 km. Sebagai

patokan umum ialah : bila panjang rute alternatifnya lebih dari lima kali panjang

rute yang akan ditingkatkan, maka yang harus digunakan adalah metode yang

berdasarkan hambatan akses.




6.3 PROYEK JEMBATAN (TUGAS 3F/2)


a. Nilai manfaat yang terdapat dalam tabel Penuntun Manfaat didasarkan pada

penghematan dalam Biaya Operasi Kendaraan dan Waktu Penumpang, yang akan

didapat dari adanya peningkatan kondisi permukaan jalan. Isi Tabel tersebut tidak

mencakup adanya manfaat yang didapat dari pekerjaan peningkatan jembatan.

b. Pada umumnya pekerjaan jembatan direncanakan sebagai bagian dari suatu

peningkatan jalan yang melibatkan beberapa kilometer panjang jalan. Dalam kasus

seperti ini biaya jembatan biasanya merupakan bagian yang relatif kecil dari total

biaya proyek, sehingga jembatannya sendiri dapat dianggap sebagai bagian integral

dari proyek. Pendekatan yang mudah ini dipilih sebagai prosedur standar, karena

menaksir manfaat dari pekerjaan jembatan biasanya sangat rumit.

c. Pendekatan standar tidak dapat digunakan bila pekerjaan jembatan yang diperlukan

berada pada jalan yang kondisinya Baik atau Sedang. Dalam hal ini, tidak ada nilaimanfaat yang tercantum dalam Tabel Penuntun Manfaat, yang dapat dipakai

sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. Karenanya, manfaat yang timbul dari

jembatan itu sendiri harus ditentukan agar dapat dibandingkan dengan biaya

pekerjaan jembatan, untuk menilai kelayakan proyek jembatan tersebut.

d. Pendekatan ini mungkin diperlukan dalam kasus-kasus lain; misalnya bila suatu

proyek yang melibatkan pekerjaan jalan dan jembatan didapatkan tidak layak, maka

harus dipertimbangkan untuk melakukan evaluasi secara terpisah antara pekerjaan

jalan dan pekerjaan jembatan. Prioritas untuk studi terpisah seperti ini diberikan

bila biaya untuk pekerjaan jembatan sangat tinggi dibandingkan dengan pekerjaan

jalannya (karena jembatannya panjang atau termasuk dalam proyek yang hanyamelibatkan pekerjaan jalan yang pendek). Pada situasi seperti ini, memasukkan

pekerjaan jembatan dalam evaluasi proyek standar, cenderung akan memberikan

hasil yang menyimpang yang dapat menyebabkan ditolaknya proyek penting yang

sebenarnya secara potensial layak untuk dibangun. Oleh karena itu evaluasi

pekerjaan jalan dan jembatan secara terpisah dapat dipertimbangkan untuk proyek

yang tidak layak dari hasil prosedur evaluasi standar.

e. Prosedur evaluasi yang harus diikuti dalam hal proyek jembatan akan dijelaskan di

bawah dan dirangkum dalam gambar Ringkasan Prosedur Evaluasi Proyek

Jembatan di bawah.

6.3.2 PENDEKATAN UMUM

a. Metodologi yang sesuai untuk menaksir manfaat pada jembatan dan untuk

mengevaluasi ulang proyek berdasarkan "jalan saja" setelah menghilangkan biaya

pekerjaan jembatan, akan bervariasi ; sesuai dengan situasi yang ada saat ini, dan

yang lebih penting sesuai dengan situasi yang akan diterapkan tanpa jembatan.

b. Empat tipe pendekatan dasar akan dibahas di bawah pada bagian prosedur evaluasi

jembatan, prosedur tersebut akan dapat mencakup sebagian besar situasi yang

mungkin terjadi.

c. Prosedur ini dirancang untuk memberikan dasar pembenaran bagi proyek jembatan,

dengan cara mengenali proyek-proyek yang manfaatnya (didasarkan pada kriteria

ekonomi yang rasional) secara jelas cukup besar untuk menjamin investasinya dapat

dibenarkan. Prosedur ini hanya dapat memberikan perkiraan hasil dari suatu




evaluasi terinci, namun demikian dapat diterima untuk menilai elijibilitas

berdasarkan perencanaan bila panjang jembatan kurang dari 30 meter.

d. Untuk jembatan besar yang panjangnya 30 meter atau lebih atau proyek dimana

gabungan panjang jembatan pada suatu ruas lebih dari 10 meter per Km, maka

proyek tersebut harus dikaji kembali. Bilamana ada keragu-raguan mengenaiproyeknya maka arahkan untuk dilakukan studi khusus sebelum proyek tersebut

dilaksanakan. Namun demikian prosedur berikut ini harus tetap dilaksanakan untuk

memberi indikasi awal mengenai kelayakan proyek- proyek semacam itu.

e. Pada sebagian besar kasus lainnya, prosedur evaluasi yang dijelaskan di bawah

akan memberikan indikasi manfaat yang dihasilkan dari jembatannya dibandingkan

dengan yang tidak ada jembatannya. Manfaat ini dalam beberapa kasus dapat

menjadi besar sekali dan akan menghasilkan pekerjaan jembatan yang kelayakannya

tinggi. Hal ini tidak boleh dijadikan dasar pembenaran untuk usulan pekerjaan

dengan biaya yang tinggi, bila pilihan pekerjaan dengan biaya yang lebih rendah

seperti perbaikan jembatan atau pembuatan jembatan limpas dapat memberikansemua atau sebagian besar dari manfaat. Dalam hal jembatan besar, pelayanan suatu

ferry juga harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk jembatan.

f. Dalam beberapa hal, evaluasi terpisah terhadap pekerjaan jalan dan jembatan pada

bagian jalan yang sama dapat mengakibatkan yang satu dinyatakan layak dan

satunya tidak layak. Hal ini mungkin merupakan hasil yang sah dan wajar, namun

kasus semacam ini harus dikaji kembali untuk membuktikan bahwa proyek yang

disetujui adalah pantas tanpa bagian lainnya.

g. Ada sejumlah kasus dimana studi jembatan secara terpisah tidak diperlukan. Hal ini

akan dijelaskan pada bahasan berikut ini. Banyak proyek jembatan yang akan

tercakup oleh salah satu dari situasi tersebut di bawah, karenanya pemeriksaan

harus selalu dilakukan untuk menentukan yang mana yang akan diterapkan sebelum

melaksanakan evaluasi jembatan.

6.3.3 PROSEDUR - A :

TIDAK DIPERLUKAN STUDI JEMBATAN SECARA TERPISAH

a. Kasus-kasus dimana studi jembatan secara terpisah tidak diperlukan, akan

dijelaskan di bawah ini.

b. Bila panjang jembatan tersebut 30m atau lebih, atau gabungan seluruh panjang

proyek jembatan pada suatu ruas jalan adalah 10 meter per km atau lebih, maka

harus dilakukan suatu kaji ulang untuk menentukan apakah ada alternatifpenyelesaiannya.Prosedur kaji ulang berikut ini harus diterapkan pada semua

proyek jembatan.

c. Bila proyek jembatannya merupakan :

Penggantian pada jembatan yang ada,

Panjangnya kurang dari 30 m

Pada bagian jalan dengan jumlah lalu-lintas 500 LHR atau lebih.

Maka jembatannya dapat diasumsikan sebagai layak tanpa tambahan studi lebih

lanjut karena manfaatnya hampir pasti cukup besar untuk membenarkan proyek

jembatan tersebut.




Tipe 1 Tidak Ada

Rute

Alternatif

Jembatan

yang ada

terbuka

Tipe 2 Ada Rute

Alternatif

Tipe 3 Penyeberangan

Sungai dengan

Ferry

Tipe 4 Pelebaran dan

Penguatan

Jembatan

Jembatan

tidak ada

jalan

tertutup

Jembatan

yang ada

terbuka

Jembatan

tidak ada

jalan tertutp

Lakukan

PLL di

Ferry

Lakukan

PLL di

jembatan

Lakukan

survai

S7

Lakukan

PLL di

jembatan

Lakukan

PLL di

ruas-ruas

lain

Tentukan

biaya

pelayanan

fery

Lalu-lintas

> 1000

LHR

Lakukan

PLL di

jembatan

Tentukan jumlah

perjalanan / tahun dan

manfaat dengan form

A3

Alokasikan lalu lintas

dan tentukan manfaat

dengan form A4

Bandingkan

dgn. Biaya

proyek jemb.

Lebar

lantai

jembatan

< 4.0 m

Lebar

lantai

jembatan

> 40 m

Proyek gabungan jalan

dan jembatan layak

dengan prosedur

standar

Proyek jalan dan

embatan, layak

dengan membagi

biaya jembatan

terhadap proyek

lainnya diruas yang

sama

Penggantian jembatan

dan tingkat lalu lintas >

500 LHR

atau

atau

Kaji ulang alokasi

manfaat antara proyek

jembatan dan jalan

Proyek

Jembatan layak

Proyek

Jembatan tidak layak

Panjang jembatan <

30 m dan panjang

seluruh proyek

jembatan pada ruas <

10 m/km

Jembatan

direkomendasikan

untuk desain dan

pembangunan

Kaji ulang proyek

jembatan dan

rekomendasikan /

usulkan untuk studi

khusus

Lalu-lintas

< 1000

LHR

Panjang jembatan > 30

m dan panjang seluruh

proyek jembatan pada

ruas > 10 m/km




d. Prosedur standar yang digunakan untuk mengevaluasi proyek dengan

menggabungkan biaya untuk jalan dan jembatan, biasanya akan menaksir NPV

proyek menjadi terlalu rendah. Ini disebabkan karena manfaat tambahan yang

secara khusus berkaitan, dengan pekerjaan jembatan tidak dimasukkan. Namundemikian, bila NPV yang didapat positif maka hasilnya dapat diterima dan kedua

pekerjaan, jalan dan jembatan, yang dihubungkan dengan proyek dapat dianggap

layak.

e. Bila dengan prosedur standar proyeknya dinyatakan tidak layak, maka sebelum

mulai melakukan evaluasi terpisah mengenai jembatan, periksa dulu apakah semua

kondisi berikut ini terpenuhi :

Ruasnya dibagi dalam dua atau lebih proyek

Paling sedikit salah satu proyeknya dinyatakan layak,

Pekerjaan jembatan diperlukan pada proyek yang tidak layak,

Evaluasinya berdasarkan metode lalu-lintas.

f. Bila semua kondisi ini yang terpenuhi, dilakukan evaluasi ulang untuk bagian yang

tidak layak di luar biaya jembatan. Bila masih tetap tidak layak, maka prosedur

yang mudah ini tidak dapat digunakan dan evaluasi terpisah terhadap jembatan dan

jalan harus dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang akan dibahas dalam

bagian lain dibawah ini. Namun demikian bila hal ini menjadi layak tanpa biaya

jembatan maka proyek tersebut dapat digabung dengan proyek layak lainnya pada

ruas yang sama, dan jumlah NPV dinilai dengan memasukkan lagi biaya jembatan.

g. Diperlukan perhitungan manfaat rata-rata/km bila melaksanakan hal ini, dengan

memperhitungkan panjang kedua proyek seperti yang diperlihatkan dalam contoh di

bawah ini :

Evaluasi Awal Proyek 2 Penggabungan

Proyek 1 Proyek 2 (tanpa

jembatan)

Proyek

Panjang (Km)

Biaya Jalan / Km

Biaya Jalan

Biaya Jembatan

Biaya Total

Biaya Total / Km

Manfaat Total

Manfaat / Km

NPV / Km

Rekomendasi /

Evaluasi

12

65

780

-

780

65

80

15

**

3

50

150

120

270

90

70

-20

NV

3

50

150

-

150

50

70

20

**

15

-

930

120

1050

70

1170

78

8

* / R

h. Bila gabungan proyek mempunyai NPV/Km positif, seperti contoh diatas, kedua

proyek dapat dianggap layak dan kode rekomendasinya didasarkan pada jumlahNPV/Km.




i. Prosedur ini tidak mengevaluasi pekerjaan jembatan, namun didisain untuk

menghilangkan kemungkinan penyimpangan dari studi perencanaan sebagai hasil

dari pendistribusian biaya jembatan diantara kedua proyek yang terpisah pada ruas

tersebut.

j. Bila ada tiga atau lebih proyek pada suatu ruas, maka semuanya dapat digabungkandengan cara ini, asalkan semua proyek yang aslinya tidak layak menjadi layak tanpa

biaya jembatan. Bila ada yang tidak layak tanpa biaya jembatan prosedur ini tidak

dapat digunakan, karenanya evaluasi secara terpisah seperti yang akan bahas

dibawah ini harus diikuti untuk semua proyek yang tidak layak.

6.3.4 PROSEDUR - B : EVALUASI PROYEK JEMBATAN

KASUS TIPE-1 : TIDAK ADA RUTE ALTERNATIF

A. Penentuan Manfaat Jembatan

a. Pada kasus dimana tidak ada rute alternatif dan wilayah yang dilayani oleh

jembatan tidak mempunyai akses lain atau aksesnya dibatasi, maka tanpa jembatan

manfaatnya harus dihitung dengan cara yang sama seperti untuk jalan yang tertutup

bagi lalu-lintas. Berarti harus digunakan analisa berdasarkan kependudukan dengan

menggunakan formulir A3. Perlu dicatat bahwa evaluasinya harus berdasarkan pada

situasi yang berlaku bila pekerjaan jembatan tidak dilaksanakan.

b. Saat ini mungkin tidak ada jembatan dan jalannya tertutup atau mungkin ada

jembatan dan lalu-lintas mungkin tidak dibatasi. Bila proyek jembatan yang

diusulkan tidak dilaksanakan dan kemudian jembatan yang ada menjadi tertutup

untuk lalu lintas sehingga mengakibatkan akses ke kawasan tersebut menjadi

tertutup atau terbatasi, maka harus digunakan metode kependudukan.c. Dalam hal ini metode kependudukan harus tetap digunakan meskipun kondisi

jalannya baik/sedang dan ada lalu lintas pada ruas jalan tersebut karena ada proyek

jembatan yang akan menggantikan jembatan yang ada. Hal yang penting di sini

adalah tidak tersedianya rute alternatif bila jembatan tersebut tertutup (dalam hal

dimana jembatannya sekarang ini terbuka dan lalu lintasnya tidak terhambat oleh

kondisi jalannya, maka yang harus digunakan untuk memperkirakan jumlah

perjalanan yang dibuat setiap tahun adalah data lalu lintas, bukan data

kependudukan, namun demikian manfaatnya tetap dihitung dengan menggunakan

formulir A3, hal ini akan dijelaskan di bawah).

d. Perlu dicatat bahwa bila ada ferry yang mengangkut kendaraan roda-4 beroperasipada atau dekat jembatan, maka rute tersebut harus dianggap sebagai terbuka untuk

lalu lintas dan dipertimbangkan sebagai situasi Tipe-3 yang akan dibahas di bawah.

Namun bila layanan ferry hanya beroperasi untuk sepeda motor dan pejalan kaki

saja maka jalannya dapat dianggap sebagai tertutup pada penyeberangan sungai dan

analisa berdasarkan formulir A3 digunakan ; dengan Kode Akses 3 bila sepeda

motor dapat menggunakan ferry, dan Kode Akses 4 bila hanya dapat digunakan

oleh pejalan kaki saja.

e. Bila sudah ada jembatan dan lalu lintasnya tidak terhambat, maka harus dilakukan

penghitungan lalu lintas yang standar selama dua hari. Data ini dapat digunakan

untuk memperkirakan Total Perjalanan yang diperlukan untuk analisa A3 sebagai

pengganti perkiraan jumlah kependuduk dan tingkat perjalanan.




Prosedur untuk ini adalah sebagai berikut :

Catat hasil penghitungan lalu lintas pada formulir A2.

Ambil hasil penghitungan untuk sepeda motor (dari kolom C), dan kalikan

dengan 1,28 untuk mendapatkan perkiraan selama 24 jam, kemudian kalikan lagi

dengan 1,5 (rata-rata jumlah penumpang sepeda motor) untuk mendapatkan

jumlah perjalanan dengan sepeda motor per harinya.

Ambil hasil perhitungan untuk KRLL (dari kolom C bagian bawah), dan kalikan

dengan 6 (perkiraan jumlah penumpang kendaraan roda- 4), untuk mendapatkan

jumlah perjalanan dengan kendaraan roda empat per harinya.

Jumlahkan ke dua jumlah perjalanan per hari tersebut di atas dan kalikan dengan

365 untuk menghasilkan angka Total Perjalanan per tahun. Masukkan hasil ini

dalam formulir A3.

f. Bila saat ini tidak ada jembatan atau untuk alasan tertentu lalu lintas yang lewat

dibatasi, maka Jumlah Perjalanan harus dihitung dengan menggunakan metode

standar berdasarkan data kependudukan yang tercatat dalam formulir S7.

g. Kode Hambatan Akses harus dipilih sesuai dengan jenis hambatan penyeberangan

sungai tanpa jembatan ; dimulai dari angka 1 bila sungainya dapat diseberangi

hampir sepanjang tahun sampai angka 4 bila tidak ada kendaraan yang dapat

menyeberangi sungai. Bagian jalan pada sisi seberang jembatan harus diberi Kode

Akses 1 seperti dalam metodologi A3 yang normal. Bila jembatan yang ada masih

terbuka, maka akan sukar untuk menentukan Hambatan Akses yang potensial

terjadi. Karena itu harus dibuat suatu perkiraan berdasarkan sifat dasar

penyeberangan sungai tersebut. Namun demikian bila tidak ada jembatan gunakan

metode standar berdasarkan formulir S8.

h. Perkiraan manfaat yang didapat dari formulir A3 tidak seluruhnya dapat diterapkanpada jembatan, karena manfaat tersebut merupakan gabungan dari dua jenis

manfaat yaitu; yang timbul dari penghilangan Hambatan Akses (dapat diterapkan

pada jembatan) dan yang timbul dari peningkatan kondisi permukaan jalan (tidak

dapat diterapkan pada jembatan). Unsur hambatan akses dihitung antara 20 - 50

persen dari jumlah total dan dapat diperkirakan dengan cara mengalikan total

manfaat yang tertera pada formulir A3 dengan faktor-faktor berikut :

Hambatan Akses 4 3 2 1

Faktor 0,45 0,40 0,33 0,20

i. Bagian dari unsur hambatan akses yang dapat dipakai sebagai manfaat pada

jembatan perlu untuk dipertimbangkan dengan hati- hati :

Bila setelah pekerjaan jembatan selesai tidak ada lagi hambatan akses yang

diakibatkan oleh kondisi jalan, maka seluruh manfaat dapat dipakai.

Bila masih ada hambatan akses, maka pengurangan daripada manfaat harus

dilakukan. Misalnya ; bila suatu jalan secara total akan tertutup bagi semua jenis

lalu-lintas tanpa adanya jembatan, dan kemudian setelah proyek jembatan

dilaksanakan kode hambatan akses 1 diterapkan pada jalan maka manfaat yang

dapat dipakai pada proyek jembatan adalah manfaat pada hambatan akses 4

dikurangi hambatan akses 1.




j. Gunakan hasil akhir Manfaat per perjalanan per km pada hasil Total Perjalanan

untuk mendapatkan Total Manfaat Perjalanan. Bila yang dievaluasi hanya jembatan

saja, maka tidak perlu untuk mengurangi dengan Biaya Pemeliharaan jalan,

sehingga Manfaat Perjalanan Total adalah Manfaat Total Kotor.

k. Manfaat yang ada pada formulir A3 dijelaskan sebagai manfaat per-km. Karena itubiaya jembatan harus dirubah menjadi biaya per Km, dengan cara membaginya

dengan panjang bagian jalan yang secara efektip menjadi terbuka bagi lalu-lintas

karena adanya jembatan.

B. Evaluasi Proyek Jalan

a. Bila proyek jembatan merupakan penggantian dari jembatan yang ada dan ada lalu-

lintas pada jalan yang tidak terhambat oleh kondisi jalan, maka jalan tersebut harus

dievaluasi dengan menggunakan metode berdasarkan lalu-lintas. Analisanya

dilakukan dengan cara yang normal tetapi dengan mengeluarkan biaya jembatan.

b. Bila aksesnya terhambat, maka pada waktu dilakukan evaluasi jalan tersebut harusdinilai secara terpisah dengan menggunakan metode kependudukan atas dasar

penghilangan `sisa' Hambatan Akses yang masih ada sesudah proyek jembatan

dilaksanakan.

c. Bila tidak akan ada hambatan akses setelah pekerjaan jembatan diselesaikan,

sementara saat ini tidak ada lalu lintas karena adanya hambatan pada

penyeberangan sungai, maka tidak ada alasan untuk melakukan evaluasi secara

terpisah terhadap pekerjaan jalan yang diperlukan. Dalam hal seperti ini seluruh

proyek baik pekerjaan jalan maupun jembatan, keduanya dapat dievaluasi bersama-

sama dengan formulir A3 menggunakan prosedur standar, atau evaluasi jalannya

dapat diundurkan untuk satu atau beberapa tahun sampai sesudah pekerjaan jembatannya diselesaikan, dengan menggunakan metoda berdasarkan lalu-lintas.

d. Perlu dicatat bahwa bila penyeberangan sungai dan jalan mempunyai tingkat

Hambatan akses yang sama atau bila jalannya mempunyai Tingkat Hambatan akses

yang lebih tinggi dari jembatan, maka tidak ada manfaat yang dapat dipakai pada

jembatan. Dalam hal ini jembatannya tidak dapat dievaluasi secara terpisah ;

keduanya (jembatan dan jalan) harus dievaluasi sebagai satu proyek.

KASUS TIPE-2 : TERSEDIA RUTE ALTERNATIF


a. Bila ada rute alternatif untuk lalu-lintas, maka manfaat pekerjaan jembatan adalah

yang didapat dari pengalihan lalu-lintas. Manfaat tersebut harus ditentukan dengan

menggunakan formulir A4, mengikuti prosedur yang ditetapkan bagi manfaat

pengalihan di Bagian 3F/1. Dalam hal jembatannya, sejumlah faktor perlu untuk

dipertimbangkan dan akan dibahas di bawah ini.

b. Seperti halnya pada situasi Tipe-1, bila ada ferry yang mengangkut kendaraan roda

empat beroperasi pada atau dekat jembatan, maka rutenya harus dianggap terbuka

untuk lalu lintas dan dianggap sebagai situasi Tipe-3 yang akan dibahas di bawah.

Namun demikian bila pelayanan ferry tersebut beroperasi hanya untuk sepeda motor

dan pejalan kaki saja, jalannya dapat dianggap tertutup pada tempat penyeberangan

sungai. Untuk itu digunakan analisa berdasarkan prosedur di bawah ini.




c. Bila tersedia rute alternatif situasi yang ada mungkin (seperti halnya prosedur

berdasarkan kependudukan yang diuraikan untuk kasus tipe-1) ; ada jembatannya

dan rute yang menggunakan jembatan tersebut terbuka untuk lalu-lintas atau

mungkin tidak ada jembatannya dan rutenya tertutup. Untuk setiap kasus prosedur

evaluasinya adalah sama dan didasarkan pada situasi yang akan dipakai bilapekerjaan jembatan tidak dilaksanakan. Karena itu evaluasinya dapat didasarkan

atas satu situasi dengan asumsi bahwa tanpa pekerjaan jembatan, jembatan yang ada

akan tertutup dan lalu-lintas dipaksa untuk beralih ke rute yang lebih panjang,

sementara pekerjaan jembatan akan memungkinkan lalu lintas untuk melanjutkan

penggunaan rute yang ada sekarang. Dalam situasi yang lain, pekerjaan jembatan

akan memungkinkan lalu-lintas untuk beralih dari rute yang ada ke rute baru yang

lebih pendek. Situasi yang ada tidak mempengaruhi dasar dari pada evaluasi, yaitu

membandingkan biaya penggunaan jalan pada rute yang lebih panjang dengan yang

lebih pendek.

d. Bila proyek jembatan merupakan penggantian dari jembatan yang masih digunakan,maka suatu penghitungan lalu-lintas yang dilaksanakan pada atau dekat jembatan

biasanya sudah cukup untuk mengenali lalu-lintas yang akan beralih. Hasil dari

pada penghitungan lalu-lintas ini akan menunjukkan tingkat lalu-lintas yang

menggunakan jembatan pada kasus dimana diasumsikan bahwa proyek jembatan

dilaksanakan, sebagai jembatan baru yang akan mempertahankan situasi yang

sekarang. Pada kasus "tanpa proyek jembatan", diasumsikan bahwa jembatan yang

ada tertutup untuk lalu-lintas dan lalu-lintas yang tercatat dalam penghitungan lalu-

lintas akan terpaksa beralih ke rute yang lebih panjang (atau biaya yang lebih

tinggi). Gunakan formulir A4 seperti yang dijelaskan pada bagian 3F/1 untuk ;

memperkirakan biaya dari rute alternatif, mengalokasikan lalu- lintas, dan

menghitung manfaatnya.e. Proyek jembatan mungkin merupakan penggantian untuk jembatan yang sudah

tidak dapat digunakan atau merupakan jembatan baru. Pada kasus seperti ini,

mungkin tidak ada lalu-lintas yang menggunakan ruas jalan dimana jembatan

tersebut berada. Laksanakan penghitungan lalu- lintas pada semua ruas lainnya di

wilayah itu, ikuti prosedur penggunaan formulir A4 seperti yang dijelaskan pada

bagian 3F/1.

f. Bila ada kemungkinan bagi kendaraan untuk menyeberangi sungai untuk sebagian

waktu dalam setiap tahunnya, maka penghitungan manfaat pengalihan hanya akan

diterapkan untuk bagian waktu dimana sungainya tidak dapat diseberangi.

g. Bila ada pelayanan ferry bagi kendaraan roda-4, maka manfaat pengalihan tidakdapat diterapkan dan proyeknya harus dievaluasi dengan mengikuti prosedur yang

diberikan untuk kasus tipe-3 di bawah ini. Namun demikian bila ferry yang

beroperasi hanya dapat mengangkut sepeda motor, maka manfaat pengalihan hanya

dihitung untuk lalu-lintas kendaraan roda empat saja, yaitu dengan mengeluarkan

lalu-lintas sepeda motor dari perhitungan hasil lalu- lintas total yang menggunakan

formulir A2.

h. Bila ruas jalan yang ada jembatannya berkondisi baik/sedang, maka semua manfaat

dari pengalihan dapat diberikan pada pekerjaan jembatan.

i. Agar hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi lainnya, maka biaya

pekerjaan jembatan dan hasil manfaat pengalihan harus dibagi dengan bagian




panjang jalan yang secara efektif terbuka untuk lalu- lintas oleh adanya jembatan,

untuk mendapatkan angka NPV/Km.


a. Bila kondisi jalan juga menyebabkan ruas tersebut sama sekali tertutup bagi lalu-

lintas, maka perlu untuk menggabungkan biaya pekerjaan jalan dan jembatan lalu

mempertimbangkannya secara bersama-sama. Evaluasi terpisah tidak

dimungkinkan, karena tidak akan didapatkan manfaat sampai pekerjaan jalan dan

jembatan dilaksanakan.

b. Bila proyek jembatan merupakan penggantian dari jembatan yang ada dan terdapat

lalu-lintas pada jalan tersebut, namun kondisi jalannya rusak/rusak berat, maka

pekerjaan peningkatan pada jalan tersebut dapat dievaluasi secara terpisah dengan

menggunakan metode berdasarkan lalu- lintas yang standar. Namun metode yang

terbaik adalah gabungkan proyek tersebut dan gunakan asumsi kondisi jalan yang

sudah ditingkatkan, untuk rute dimana jembatan berada, dalam menghitung

pengalihan dan manfaat.

c. Bila pada waktu dilakukan evaluasi akses jalannya terhambat karena kondisi

jembatannya, maka jalannya harus dinilai secara terpisah dengan menggunakan

lalu-lintas yang diasumsikan beralih ke rute tersebut sesudah jembatannya

dilaksanakan sebagai dasar dari pada metode yang berdasarkan lalu-lintas. Seperti

halnya di atas, evaluasi penggabungan dapat dijadikan pilihan.

d. Bila pekerjaan jalannya akan dilaksanakan dalam tahun program lain sesudah

pekerjaan jembatannya dilaksanakan, maka survai lalu-lintas harus dilaksanakan

sesudah jembatannya selesai dibangun, kemudian gunakan metoda standar

berdasarkan lalu-lintas untuk mengevaluasi pekerjaan jalan. Dalam kasus sepertiini, ada kemungkinan bahwa tambahan lalu-lintas akan beralih ke ruas tersebut. Ini

harus dinilai seperti yang dijelaskan pada Bagian 3F/1

KASUS TIPE - 3 : PENYEBERANGAN SUNGAI DENGAN FERRY


a. Bila ada pelayanan ferry untuk menyeberangi sungai bagi semua kendaraan, maka

manfaat dari suatu jembatan didapat dari ; penghilangan biaya untuk menyediakan

pelayanan ferry, dan dari keterlambatan waktu kendaraan dan penumpang.

b. Pada sebagian besar kasus, adalah tidak mungkin untuk mendapatkan angka yangtepat untuk biaya pelayanan ferry, yang mungkin harus memasukkan biaya modal

pokok ferry dan fasilitas lainnya ditambah biaya operasinya. Sementara biaya

keterlambatan waktu kendaraan dan penumpang mungkin hanya kecil dan berbeda-

beda sehingga dapat diabaikan.

c. Bagaimanapun, penilaian awal terhadap kelayakan jembatannya harus dibuat

berdasarkan ongkos yang diminta untuk menggunakan pelayanan ferry, karena ini

akan menjadi petunjuk mengenai biaya untuk menyediakan pelayanan ferry.

d. Berikut ini suatu contoh prosedur penilaian awal yang dimaksud:

1) Standar penghitungan lalu-lintas selama 12 jam harus dilakukan selama dua

hari untuk mendapatkan Lalu-lintas Harian Rata-rata yang menggunakan ferry.Tidak perlu untuk menghitung lalu-lintas tidak bermotor. Bila ferrynya




beroperasi 16 jam sehari atau lebih, kalikan data penghitungan selama 12 jam

untuk setiap jenis kendaraan bermotor (kolom C pada formulir A2) dengan

1,28 untuk memperkirakan lalu-lintas selama 24 jam. Tidak perlu untuk

menghitung lalu-lintas ekivalen roda-4 di kolom E.

2) Kalikan tingkat lalu-lintas harian setiap jenis kendaraan dengan ongkos yangdikenakan pada masing-masing jenis dalam menggunakan ferry, lalu

jumlahkan hasilnya.

3) Kalikan angka total Hasil Ongkos Harian ini dengan Faktor Manfaat Total

seperti yang digunakan dalam Analisa Pengalihan Lalu-Lintas untuk mengubah

hasil Harian ke hasil Total dalam bentuk nilai saat ini untuk periode waktu

sepuluh tahun.

Jenis Data 12 jam Rata- LHR Ongkos Hasil Harian

Kendaraan Hari 1 Hari 2 rata (x 1,28) ( Rp.) ( Rp.)

Sepeda Motor

Pick-up Penumpang

Pick-up Barang

Truk Ringan

Truk Sedang

Mobil

Total

38

110

8

75

10

20

261

32

90

4

51

12

16

205

35

100

6

63

11

18

233

45

128

8

81

14

23

298

200

500

500

1000

1500

500

-

9.000

64.000

4.000

81.000

21.000

11.500

190.500

Faktor 'Manfaat' Total 3000

Total Biaya Ferry (Rp. Juta) 571

4) Bila angka yang didapat lebih dari pada biaya jembatan untuk menggantikan

ferry, maka proyek jembatan ini layak; NPV-nya adalah total biaya pelayanan

ferry dikurangi biaya jembatan. Jadi bila biaya pekerjaan jembatan yang

diperlukan adalah Rp 400 juta maka proyeknya akan layak dengan NPV Rp

170 juta. Namun demikian angka ini harus dianggap hanya sebagai perkiraan

awal sampai biaya ferry-nya dapat disahkan.

5) Untuk membuat agar hasilnya dapat dibandingkan dengan hasil evaluasi

lainnya, maka biaya untuk pekerjaan jembatan dan hasil manfaatnya harus

dibagi dengan bagian panjang ruas dimana jembatannya berlokasi untuk

mendapatkan harga NPV/km.


Biaya peningkatan jalan pada ruas dengan pelayanan ferry harus dievaluasi dengan

menggunakan metode standar atas dasar lalu-lintas.




KASUS TIPE- 4 : PROYEK PELEBARAN DAN PENGUATAN JEMBATAN

a. Dalam beberapa kasus mungkin ada jembatan yang tidak memerlukan penggantian

namun diusulkan untuk dilebarkan atau diperkuat.

b. Dalam hal pelebaran maka manfaatnya adalah pengurangan waktu keterlambatanlalu- lintas dan kemungkinan pengurangan kecelakaan. Keterlambatan disebabkan

oleh kendaraan yang mengurangi kecepatan bila melewati jembatan yang sempit

dan menanti untuk melewati jembatan bila kendaraan dari arah yang berlawanan

bertemu pada jembatan. Waktu menunggu ini akan semakin besar sesuai dengan

tingkat lalu-lintasnya dan panjang jembatannya.

c. Dalam hal Jalan Kabupaten, manfaatnya mungkin akan kecil. Namun pada ruas

dengan LHR lebih dari 1000, maka jembatan yang panjangnya kurang dari 30 m

dapat disetujui untuk dilebarkan bila saat ini hanya ada satu lajur untuk semua jenis

kendaraan, yaitu dengan lebar dek kurang dari 4,0 meter. Semua kasus lainnya

harus diarahkan untuk studi khusus.d. Dalam hal penguatan jembatan, terdapat dua jenis manfaat ; yaitu biaya angkut

barang per ton yang lebih murah karena penggunaan kendaraan yang lebih besar

dan lebih efisien, atau pengalihan kendaraan angkutan dari rute yang lebih panjang.

Dalam kedua kasus ini manfaatnya mungkin akan kecil dan semua proyek seperti

ini harus diarahkan untuk studi khusus.




6.4 PROYEK PELEBARAN JALAN (TUGAS 3F/3)


a. Bila lebar perkerasan jalan kurang dari lebar standar disain minimum yang sesuaiuntuk tingkat lalu lintasnya dan bila kondisi jalannya rusak atau rusak berat, maka

pelebaran yang diperlukan dapat dilakukan dalam pelaksanaan proyek pekerjaan

berat. Dalam hal ini tidak diperlukan evaluasi terpisah terhadap pelebaran jalan

tersebut.

b. Namun demikian bila jalannya berkondisi baik atau sedang, dan hanya memenuhi

syarat untuk pemeliharaan saja, maka pelebaran harus dianggap sebagai

permasalahan yang terpisah. Biaya bagi dua pilihan untuk pelebaran jalan dengan

KRLL 4 sudah dimasukkan dalam matriks biaya. Pilihan ini adalah pelebaran dari

3,0 meter ke 4,5 meter dan dari 3,5 meter ke 4,5 meter.

c. Prosedur standar tidak dapat digunakan untuk mengevaluasi proyek-proyek

pelebaran ini. Tidak dibenarkan untuk menggunakan Tabel Penuntun Manfaat

dalam menghitung manfaat bagi jalan-jalan berkondisi Baik/Sedang. Tabel

Penuntun ini hanya digunakan untuk menghitung manfaat peningkatan kondisi

permukaan jalan yang rusak menjadi baik. Oleh karena itu hanya manfaat untuk

pelebaran saja yang dapat diterapkan.

d. Manfaat pelebaran jalan diperoleh dari :

Dimungkinkannya kecepatan yang lebih tinggi bagi kendaraan (tanpa hambatan).

Berkurangnya pengaruh interaksi lalu lintas, yaitu pengurangan kecepatan bila

kendaraan berpapasan dengan lalu lintas yang datang dari arah depan atau jika

akan mendahului kendaraan didepannya yang berjalan lebih lambat. Berkurangnya kekasaran rata-rata karena kendaraan akan lebih jarang dalam

menggunakan bahu jalan bila berpapasan atau mendahului kendaraan lain.

Berkurangnya dampak dari tingkat lalu lintas tak bermotor yang tinggi, terhadap

kecepatan kendaraan bermotor.

Berkurangnya kecelakaan lalu lintas.

e. Gambaran nilai manfaat yang menggabungkan pengaruh-pengaruh tersebut harus

digunakan untuk mengevaluasi proyek pelebaran jalan. Tabel penuntun manfaat

standar memasukkan manfaat pelebaran jalan pada kolom Àspal Sedang' untuk

jalan dengan lebar 3,0 dan 3,5 meter menjadi 4,5 meter.

6.4.2 KRITERIA

Pelebaran jalan yang kondisinya baik/sedang hanya dapat dipertimbangkan bila

kondisi-kondisi berikut ini terpenuhi :

a. Pekerjaan berat terakhir pada bagian jalan tersebut telah dilaksanakan paling sedikit

tiga tahun yang lalu.

b. Bagian jalan tersebut memerlukan pemeliharaan berkala dimana paling sedikit 75

persen dari panjang bagian jalan tersebut memerlukan pelapisan ulang.

c. Pelebarannya akan menambah lebar perkerasannya paling sedikit satu meter.




d. Daerah Milik Jalan (DMJ) cukup lebar untuk pelebaran bahu dan perkerasan jalan

di sepanjang ruas jalan, serta tidak ada masalah mengenai pembebasan tanah.

e. Jumlah lalu lintas kendaraan roda empat telah mencapai 500 LHR.

6.4.3 PROSEDUR

a. Lakukan survai lalu lintas standar selama dua hari dan lengkapi Lembar Analisa

Lalu lintas A2.

b. Periksa bahwa perhitungan tingkat lalu lintas-KRLL dalam Kolom C paling sedikit

500.

c. Pilih biaya yang sesuai pada kolom Aspal Baik/Sedang dari Matriks; 3,0 m --> 4,5

m atau 3,5 m --> 4,5 m. Bila lebar yang ada bervariasi antara 3,0 dan 3,5 meter,

hitung biaya rata-rata per Km sesuai dengan panjang masing-masing lebarnya.

d. Tentukan tingkat lalu lintas total ekivalen roda empat dalam Kolom E dari lembar

A2.e. Pilih tingkat manfaat yang sesuai dari tabel penuntun manfaat, sesuai dengan lebar

perkerasan yang ada dan tingkat lalu lintasnya (ambil tingkat lalu lintas yang

terdekat). Bila suatu biaya rata-rata telah dihitung sesuai dengan langkah ke-3 di

atas, maka hitunglah manfaat rata-rata dengan cara yang sama.

f. Bila manfaatnya lebih besar dari biayanya, maka proyek tersebut layak.







6.5 STUDI PENGEMBANGAN PERTANIAN (TUGAS 3F/4)

1. Metodologi kependudukan menaksir manfaat berdasarkan jumlah penduduk yang

terlayani oleh suatu jalan, dengan asumsi yang berkaitan dengan perkiraan tingkat

perjalanan dan nilai perjalanan. Metodologi yang biasanya digunakan di luar daerahperkotaan ini, pada dasarnya sudah memasukkan penaksiran atas manfaat pertanian

secara normal bagi penduduk yang ada sebagai hasil dari pembangunan sebuah

jalan

2. Adakalanya terdapat situasi dimana metodologi kependudukan tidak sesuai dan

tidak mampu untuk menaksir manfaat pertanian. Ada dua situasi penting yang dapat

dikenali, yaitu :

a. Pengembangan pertanian yang direncanakan dalam skala besar.

Pengembangan Transmigrasi atau PIR (Perkebunan Inti Rakyat) akan

menghasilkan manfaat yang berarti dalam jangka panjang, namun pada tahap

awal pengembangan tidak terdapat cukup perkembangan atau jumlah pendudukuntuk dapat melayakkan suatu proyek jalan dengan menggunakan metodologi

kependudukan.

Situasi seperti ini relatif jarang dan tidak ada prosedur umum analisa yang

sesuai. Bila data mengenai pengembangan pertanian tersebut tersedia, maka

usulan jalan terkait dapat dipertimbangkan untuk dijadikan kasus khusus.

Sebaiknya pengembangan pertanian tersebut sudah berjalan atau merupakan

program yang sudah dianggarkan dan bukan hanya suatu rencana saja.

b. Jalan baru yang berdekatan dengan pusat-pusat pemukiman.

Seringkali diusulkan pembangunan jalan yang dimaksudkan untuk menyediakan

akses menuju ke daerah lahan baru yang memiliki jumlah penduduk yang cukup

berarti di daerah sekitarnya. Jalan-jalan seperti itu pada dasarnya merupakan

akses untuk menuju ke daerah tersebut dan saat ini mungkin tidak memiliki

cukup banyak penduduk yang tinggal di sekitar jalan. Metodologi kependudukan

tidak sesuai untuk kasus ini dan biasanya akan menghasilkan proyek yang tidak

layak.

3. Suatu metode umum untuk mengevaluasi ruas-ruas seperti di atas sudah

dikembangkan, yang akan memungkinkan jalan yang diusulkan untuk disaring

sebagai kasus khusus. Metodologi ini lebih rumit daripada metodologi

kependudukan dan memerlukan sejumlah masukan dari para àhli' untuk menambah

data dari kabupaten. Karenanya metodologi ini tidak diperuntukkan bagi Tim

Perencana Jalan Kabupaten. Pada awalnya semua kasus akan dikaji ulang oleh para

àhli' lalu staf instansi propinsi / pusat akan diminta untuk berperan-serta dalam

mengkaji ulang kasus khusus tersebut.

4. Ruas-ruas jalan atau bagian jalan yang dapat dilalui kendaraan roda-4 akan

dikeluarkan dari analisa jika metodologi lalu lintas sudah sesuai untuk keperluan

evaluasi peningkatan jalan. Analisa terhadap ruas jalan pada kasus khusus ini hanya

akan merekomendasikan jalan kerikil dengan lebar 3 meter, karena metodologi ini

hanya akan diterapkan pada ruas-ruas jalan yang memiliki sedikit penduduk yang

tinggal di sepanjang rute jalan. Analisa ini juga akan diterapkan pada ruas-ruas yang

memiliki akses di kedua ujungnya.




6.5.1 PROSEDUR KAJI ULANG KASUS KHUSUS PERTANIAN

a. Jika Kabupaten menganggap bahwa suatu ruas memiliki faktor-faktor khusus

pertanian yang berkaitan dengan salah satu dari kedua situasi di atas, maka

Kabupaten diminta untuk mengajukan rincian dari faktor khusus tersebut danmenyediakan informasi tambahan pada formulir yang khusus disiapkan untuk

tujuan ini. Penyaringan awal terhadap ruas-ruas yang dipertimbangkan

membutuhkan studi khusus yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten. Istilah

`khusus' menunjukkan bahwa ruas tersebut bukan ruas yang biasa, karenanya

Kabupaten tidak boleh mengajukan semua ruas yang tidak layak berdasarkan

metodologi kependudukan sebagai `kasus khusus'.

b. Metodologi baru ini memerlukan sejumlah tambahan data statistik dari Kabupaten

dan sejumlah rincian tertentu yang berkaitan dengan jalan yang diusulkan. Jika

Kabupaten menganggap bahwa suatu ruas memiliki potensi khusus pertanian, maka

Kabupaten akan diminta untuk melengkapi lembar data dan formulir tambahan

khusus mengenai pertanian yang disiapkan untuk maksud tersebut.

c. Sehubungan dengan keterbatasan sumberdaya untuk melaksanakan studi khusus

tersebut, maka jumlah kasus harus dibatasi dan Kabupaten sendiri harus melakukan

penyaringan terhadap kasus-kasus yang diusulkan dengan cara sebagai berikut :

Keluarkan seluruh jalan yang dapat dilalui kendaraan roda-4, masukkan hanya

bagian jalan yang memiliki kode hambatan akses lebih dari 2 (dari metodologi

kependudukan) dengan panjang lebih dari 1,5 km.

Lengkapi lembar data khusus pertanian lalu hitung faktor perkembangan

sebagaimana yang ditentukan pada lembar tersebut. Ruas tersebut dapat

diusulkan untuk distudi khusus, jika perkiraan potensi perkembangannya tinggi. Kabupaten tidak diperkenankan untuk mengajukan lebih dari satu kasus studi

khusus untuk setiap lima studi kependudukan yang telah diselesaikan pada

program studi perencanaan yang sedang berjalan. Kabupaten harus memilih ruas

yang akan diajukan berdasarkan kepentingan dan perkiraan faktor perkembangan

yang menunjukkan kelayakan pada kebanyakan kasus.

d. Lembar data khusus pertanian dapat diperoleh dari PP-PPJKK atau Konsultan

pembimbing, yang juga akan membantu dalam pengisiannya serta yang akan

mengatur pelaksanaan kaji ulang terhadap lembar data yang telah dilengkapi.

e. Kasus khusus tersebut akan distudi dan hasilnya akan ditentukan sebagai `proyek

layak' atau `tidak/belum layak'.




6.6 JALAN PERKOTAAN (TUGAS 3F/5)

1. Buku petunjuk ini dimaksudkan untuk mencakup jalan-jalan kabupaten berlalu-

lintas rendah (terutama yang disebut sebagai jaringan "lokal utama" dalam

peraturan jalan), sehingga pada umumnya tidak sesuai untuk menganalisa jalan- jalan perkotaan (yang disebut sebagai jaringan "sekunder" dalam peraturan jalan).

Jalan-jalan perkotaan yang ada di dalam kota (Kota, Kotip) biasanya secara

langsung melayani kawasan terbangun di daerah komersial dan daerah

permukiman, yang dicirikan dengan padatnya lalu-lintas yang melakukan perjalanan

pendek.

2. Analisa yang benar terhadap jalan perkotaan memerlukan informasi mengenai

permasalahan seperti kapasitas jalan, penetapan kawasan perkotaan, pola perjalanan

dan akibat dari perubahan lalu lintas pada jaringan jalan lokal perkotaan.

Permasalahan tersebut pada umumnya tidak tercakup dalam proyek-proyek jalan

kabupaten di luar kota.3. Direktorat Pembinaan Jalan Kota (Binkot) - Bina Marga telah mengeluarkan

sejumlah buku petunjuk (01-018/BNKT/1990-92) untuk perencanaan dan

pelaksanaan pekerjaan jalan perkotaan. Kabupaten harus menggunakan petunjuk

tersebut untuk jalan-jalan perkotaan.

4. Namun demikian, bilamana buku petunjuk Binkot belum digunakan dan jalan- jalan

perkotaan diperlakukan sama sebagaimana jalan-jalan kabupaten untuk keperluan

administrasi dan pendanaan, maka Tim Perencana Jalan Kabupaten harus

melakukan tindakan-tindakan berikut berkenaan dengan jalan-jalan perkotaan untuk

meyakinkan kesesuaiannya dengan sistim perencanaan umum jalan kabupaten :

Buat suatu daftar inventarisasi yang sederhana mengenai jalan kota denganmenggunakan survai S1, tandailah setiap ruas dengan suatu nomor (misalnya

dengan menggunakan seri kode `400'), beri nama (misalnya Jl. Sudirman) dan

titik pengenal pangkal/ujung ruas. Titik pengenal bisa berupa nomor dari ruas-

ruas yang bersimpangan atau sistim penomoran titik-titik pengenal (001...002)

yang secara terpisah diusulkan oleh Binkot (Panduan: Tata Cara Penomoran

Ruas dan Node Jalan 06/T/BNKT/1991). Hal yang penting adalah bahwa setiap

bagian jalan harus mempunyai nomor tersendiri di dalam database.

Cantumkan ruas-ruas yang telah ditentukan dan inventarisasi datanya pada K1,

lalu buat peta yang menunjukkan lokasi semua ruas tersebut untuk setiap daerah

perkotaan. (Tidak cukup hanya dengan mencantumkan dalam K1, misalnya, 30Km `dalam kota'). Semua ruas dalam kota secara administratif harus

diklasifikasikan sebagai `kota' pada K1, sehingga mereka dapat ditentukan

secara terpisah di dalam database.

Ruas-ruas dalam kondisi baik/sedang harus dilakukan survai S1 tahunan dan

dimasukkan dalam daftar pemeliharaan P1.

Ruas-ruas yang memerlukan pelapisan ulang berkala atau pekerjaan berat harus

dilakukan penghitungan lalu lintasnya, namun tidak dapat dievaluasi dengan

menggunakan matrik biaya atau tabel penuntun manfaat yang ada.




6.7 JALAN BERLALU-LINTAS TINGGI (TUGAS 3F/6)

1. Matriks Biaya dan Tabel Penuntun Manfaat Standar cukup untuk digunakan bagi

jalan-jalan dengan perkiraan lalu lintas sampai 1500 LHR (kendaraan roda-4)

setelah peningkatan jalan.

2. Kaji ulang secara khusus mungkin diperlukan bagi jalan-jalan dengan perkiraan lalu

lintas di atas tingkat itu (KRLL-5) . Untuk kasus seperti ini, direkomendasikan

langkah-langkah sebagai berikut :

Lakukan kaji ulang terhadap data lalu lintas, dengan suatu pemeriksaan singkat

di lapangan, jika perlu, untuk memeriksa apakah hasil perhitungannya sudah

mewakili : apakah tingkat lalu lintas tersebut permanen atau hanya sementara

(misalnya karena adanya pengalihan lalu lintas dari sistim jaringan jalan

Propinsi).

Jika terdapat data yang cukup berarti mengenai lalu-lintas truk sedang atau berat,

selidiki sumber dan karakteristiknya dengan survai S6A.

Minta staf teknis dari DPUK/DPU-BM-K untuk memeriksa proyek tersebut, dan

buat penentuan pendahuluan untuk pekerjaan yang diperlukan serta biayanya

(sebagai alternatif, dapat digunakan matriks biaya standar `target' yang

menentukan biaya HRS untuk jalan yang lalu lintasnya lebih tinggi).

Tabel penuntun manfaat diperluas sampai 2000 LHR (ekivalen roda-4) dan dapat

digunakan dengan cara normal. Pada batas itu, tabel akan memberikan manfaat

yang terlalu rendah jika lalu lintas yang ada lebih tinggi. Demikian pula jika

diterapkan standar permukaan yang lebih tinggi, seperti halnya HRS ; ini

disebabkan karena tabel penuntun manfaat menggunakan asumsi 'penetrasi-

macadam', padahal HRS memberikan manfaat yang lebih tinggi karena memilikitingkat kekasaran yang lebih rendah, umur yang lebih lama dan perbedaan

kebutuhan pemeliharaan.

Sebagai alternatif, minta DPUP/DPU-BM-P untuk melaksanakan analisa

terhadap proyek tersebut dengan menggunakan IRMS, suatu sistem evaluasi

yang digunakan untuk proyek jalan propinsi dan nasional, untuk memeriksa

kelayakan proyek.

3. Jika jalur jalan berkondisi rusak dan/atau lebarnya kurang dari 4,0 m, dan jika

tingkat lalu lintas sekarang melebihi 1000 LHR (kendaraan roda-4), maka pekerjaan

peningkatan atau rehabilitasi merupakan prioritas bagi Kabupaten. Jika jalur jalan

dalam kondisi baik/sedang dan lebarnya lebih dari 4,0 m dengan bahu jalan yangmemadai, maka pekerjaan pemeliharaan sudah mencukupi. Pelebaran jalur jalan

sampai 6 m tidak dapat dibenarkan, kecuali tingkat lalu lintas sudah mencapai 2500

- 3000 LHR atau mencakup proporsi kendaraan berat (truk) yang tinggi.




7 TUGAS 3G - PENILAIAN LINGKUNGAN DAN

PROSEDUR KONSULTASI

FORMULIR : A1

7.1 PENILAIAN LINGKUNGAN (TUGAS 3G/1)


a. Perundang-undangan Pemerintah sekarang ini menetapkan dilakukannya penilaian

lingkungan untuk sebagian besar proyek-proyek jalan kabupaten.

b. Daftar surat-surat keputusan dan peraturan perundang-undangan di bidang

lingkungan terakhir yang melandasi ketetapan tersebut, dapat dilihat pada Tabel

3G-1 dibawah.

c. Suatu proses penyaringan lingkungan telah dikembangkan, dengan pemusatan

perhatian pada proyek-proyek yang dampak lingkungannya mungkin cukup penting.

d. Untuk sebagian besar proyek, cukup dilakukan penilaian lingkungan secara

`Sektoral'. Hal ini dilakukan pada dampak `langsung' yang umumnya terbatas, yang

serupa untuk berbagai kelas dari jalan-jalan yang sudah ada, melalui langkah-

langkah yang tergabung dalam petunjuk teknis dan spesifikasi standar. Langkah

tersebut juga merupakan hal yang pokok dalam daftar periksa mengenai

pengelolaan lingkungan, pada buku yang terpisah.

e. Untuk proyek jalan baru yang akan membuat suatu daerah menjadi terbuka untuk

pertama kalinya bagi kendaraan roda- 4, mungkin akan mempunyai dampak

lingkungan besar dan `tak langsung' yang akan memerlukan analisis atau `penilaianlingkungan' secara detail atau ANDAL; untuk menilai jenis dan luas dampak,

ukuran dampak penting serta untuk merekomendasikan langkah- langkah

pengurangan dampak tersebut. Penilaian ini dapat merekomendasikan langkah-

langkah pengurangan dampak yang dituangkan dalam dokumen Rencana

Pengelolaan Lingkungan (RKL/UKL) dan dokumen Rencana Pemantauan

Lingkungan (RPL/UPL).

f. Penyaringan proyek dan studi lingkungan yang diperlukan, tahun 1994/1995 telah

dilakukan oleh konsultan (CTC) yang dikontrak oleh tingkat pusat. Bagaimanapun,

Tim Perencana Jalan Kabupaten mempunyai tanggung jawab berat dan memainkan

peranan penting dalam proses penilaian lingkungan yaitu :1) Kesadaran : Tim Perencana harus mengerti benar mengenai tujuan dan

prosedur penilaian lingkungan untuk jalan kabupaten, dan harus dapat mendidik

anggota lainnya dari instansi setempat mengenai masalah lingkungan tersebut.

2) Pemberian Tanda pada Proyek : Selama proses survai dan analisa

perencanaan standar, Tim Perencana Jalan Kabupaten diminta untuk

menunjukkan jalan-jalan `baru', dan jalan-jalan yang memasuki wilayah sensitif

atau rawan seperti hutan lindung, daerah yang terjal dengan kemiringan > 40%,

kawasan bergambut, kawasan resapan air, suaka alam, taman nasional dan lain

sebagainya, sebagai bagian dari proses penyaringan lingkungan. Jalan-jalan

seperti itu harus diberi tanda pada lembar analisa A1 untuk setiap proyek. Datatersebut nantinya akan dijadikan satu dalam database jalan.




Tabel 3G – 1 . Peraturan Perundangan di Bidang Lingkungan Hidup

UU/PP/Kep.Men No Thn Mengenai

1 Undang-undang 23 1977 Pengelolaan Lingkungan Hidup

2 Peraturan Pemerintah 27 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

3 Kep.Men.Lingk.Hidup 17 2001 Jenis Usaha dan / atau Kegiatan yang Wajib

Dilengkapi dengan AMDAL

4 Kep.Men.Lingk.Hidup 42 2000 Susunan keanggotaan Komisi Penilai & Tim Teknis

AMDAL Pusat

5 Kep.Men.Lingk.Hidup 41 2000 Pedoman Pembentukan Komisi Penilai AMDAL

Kab/Kota

6 Kep.Men.Lingk.Hidup 40 2000 Pedoman Tata Kerja Komisi Penilai AMDAL

7 Kep.Men.Lingk.Hidup 05 2000 Panduan Penyusunan AMDAL Kegiatan

Pembangunan di Daerah Lahan Basah8 Kep.Men.Lingk.Hidup 04 2000 Panduan Penyusunan AMDAL

9 Kep.Men.Lingk.Hidup 02 2000 Panduan Penilaian AMDAL

10 Kep.Men.Lingk.Hidup 30 1999 Panduan Penyusunan Dokumen Pengelolaan

Lingkungan

11 Kep.Men.Lingk.Hidup 15 1994 Pembentukan Komisi AMDAL

12 Kep.Men.Lingk.Hidup 13 1994 Pedoman Susunan Keanggotaan dan Tata Kerja

Komisi AMDAL

13 Kep.Men.Lingk.Hidup 12 1994 Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan

Pemantauan Lingkungan

14 Kep.Men.Lingk.Hidup 10 1994 Pencabutan Kep.Men.LH - No. 49, 51, 52 & 53

15 Kep.Ka.Bapedal 09 2000 Pedoman Penyusunan AMDAL

16 Kep.Ka.Bapedal 08 2000 Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi

dalam Proses AMDAL

17 Kep.Ka.Bapedal 56 1994 Pedoman Mengenai Ukuran Dampak Penting

18 Kep.Men. PU 40 1997 Petunjuk Teknis Penyususnan AMDAL Bidang

Jalan

19 Kep.Men. PU 481 1996 Penetapan Jenis Kegiatan Bidang PU yang Wajib

Dilengkapi dengan UKL dan UPL

20 Kep.Men. PU 377 1996 Petunjuk Tatalaksana UKL dan UPL Dep. PU21 Kep.Men. PU 296 1996 Petunjuk Teknis Penyususnan UKL dan UPL

Proyek Bidang PU

22 Kep.Men. PU 148 1995 Petunjuk Teknis Penyususnan RKL dan RPL Proyek

Bidang PU

23 Kep.Men. PU 58 1995 Petunjuk Tatalaksana AMDAL Bidang PU

24 Kep.Men. PU 147 1995 Pedoman Teknis Penyususnan Kerangka Acuan

AMDAL Bidang PU

25 Kep.Men. PU 69 1995 Pedoman Teknis AMDAL Proyek Bidang PU




3) Pembuktian Daerah-daerah Rawan : Tim supaya mengadakan proses

pembuktian untuk setiap jalan `baru' yang diberi tanda atas hasil proses

penyaringan, yang kelihatannya memerlukan suatu penilaian lapangan karena

jalan tersebut melewati daerah `rawan' seperti tersebut pada butir b diatas.

Dalam proses ini diperlukan informasi dan konsultasi yang melibatkan instansi-instansi terkait lainnya seperti Kehutanan dan Bappeda untuk memeriksa

bagaimana wilayah yang dilayani oleh jalan tersebut, diperuntukan dalam

Rencana Tata Ruang Kabupaten yang telah disetujui.

4) Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan : DPU/BM-Kab. atau instansi

lain yang ditunjuk bertanggung jawab untuk memastikan bahwa langkah-

langkah pengelolaan lingkungan secara sektoral diikutkan dalam disain serta

konstruksi, dimana setiap langkah-langkah dilaksanakan seperti yang telah

ditentukan (dalam RKL dan RPL atau UKL dan UPL).

g. Koordinator Tim Perencana supaya menentukan salah satu dari anggotanya sebagai

pejabat yang bertanggung jawab khusus dalam masalah lingkungan pada jalankabupaten. Biasanya hal ini menjadi tanggung jawab Planning Engineer atau

Transport Planner.

7.1.2 PROSES PENYARINGAN DAN PENILAIAN LINGKUNGAN

Gambar 3G1 menunjukkan suatu proses penyaringan untuk penilaian lingkungan seperti

yang saat ini dilaksanakan oleh tingkat Pusat. Prosesnya terdiri atas beberapa tahapan :

a. Penyaringan Pendahuluan : Periksa pada Peta Lingkungan (dari peta TGHK dan

RePPProT) apakah suatu jalan memasuki kawasan Cagar Alam, Suaka Margasatwa

atau Daerah Konservasi. Rencana peruntukan kawasan biasanya akan mengeluarkan jalan-jalan dari kawasan ini, dan penilaian lingkungan lebih lanjut akan selalu

diperlukan sebelum suatu proyek jalan disetujui.

b. Penyaringan Tahap Pertama : Tentukan apakah jalan tersebut merupakan jalan

`baru' untuk lalu lintas kendaraan roda-4 berdasarkan atas lembar A1 yang telah

ditandai dan atas hasil pemeriksaan ulang (cross check) dengan bukti lainnya. Bila

tidak, maka jalan tersebut dapat dicakup dalam penilaian sektoral saja dengan

menggunakan petunjuk teknis standar untuk disain, konstruksi dan spesifikasi-

spesifikasinya (kode D = Direct Impact/Dampak Langsung).

c. Penyaringan Tahap Kedua : Jalan-jalan baru harus diperiksa terhadap Peta

Lingkungan untuk menentukan apakah jalan tersebut melewati daerah rawan yangsudah ditetapkan sebelumnya, seperti; hutan lindung, daerah dengan kemiringan

yang curam, daerah basah, daerah pantai, taman buru, taman nasional dan taman

wisata. Bila tidak, maka jalan tersebut juga cukup ditangani dengan suatu

pendekatan sektoral (kode ID = Indirect Impact/Dampak Tidak Langsung).







7.1.3 PENILAIAN LAPANGAN ATAU PENGKAJIAN LINGKUNGAN :

a. Bila jalan-jalan baru tersebut melewati daerah rawan yang telah ditentukan, maka

diperlukan penilaian lapangan secara singkat dan laporan oleh Tim Ahli (kode KL).

b. Proyek jalan tersebut tidak boleh dilaksanakan sampai studinya selesai dilakukan,hasil studinya dapat mengarah kepada langkah pengurangan dampak dalam rencana

pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan (RKL / RPL atau

UKL/UPL), atau dalam beberapa kasus dapat merekomendasikan dilakukannya

penilaian lingkungan yang lebih rinci (ANDAL). Jika direkomendasikan demikian,

maka proyek jalan tidak boleh dilaksanakan sampai ANDAL selesai dilakukan.

c. Setelah penyaringan, semua proyek pada daftar P3 (begitu juga nanti pada P2 dan

K1) harus diberi tanda dengan Kode Status Penilaian Lingkungan sebagai berikut :

D : "DIRECT" Impact (Dampak Langsung) = untuk jalan yang saat ini

dapat dilalui kendaraan roda-4, penilaian lingkungannya tercakup

dalam pendekatan sektoral. ID : "Indirect" Impact (Pengaruh Tidak Langsung) = untuk jalan baru,

penilaian lingkungannya tercakup dalam PIL sektoral.

KL : Diperlukan penilaian atau kajian lingkungan / lapangan (dahulu PIL).

UKL : Penilaian lapangan telah selesai dilaksanakan dengan suatu

rekomendasi rencana pengelolaan / pengurangan dampak lingkungan

(dulu dinamakan RKL).

ANDAL : Diperlukan studi lingkungan yang lebih terinci/detail.

d. Beberapa usulan peningkatan jalan mungkin diberi kode `DITOLAK', karena jalan

tersebut memasuki daerah konservasi atau ikut beresiko meningkatkan dampak

kumulatif terhadap lingkungan. Untuk itu harus dilakukan penilaian lingkunganlebih lanjut, sebelum usulan tersebut dapat diterima.

7.1.4 PROSEDUR PEMBERIAN TANDA (X) PADA PROYEK

Lembar analisa proyek A1 mencakup dua hal yang harus diselesaikan oleh tim

perencana kabupaten sebagai bagian dari proses penilaian lingkungan.

a. Jalan `Baru' untuk Kendaraan Roda Empat

Pada waktu penyelesaian A1, cantumkan apakah pekerjaan yang diusulkan untuk

bagian proyek akan membuatnya terbuka bagi kendaraan roda-4 untuk pertama

kalinya. Jawaban `ya' atau `tidak' terdapat pada kotak yang disediakan di sudutkanan bawah dari formulir.

Biasanya ini akan terlihat dari data survai dan kode hambatan aksesnya ; bila

kode aksesnya 3 atau 4, jawaban seharusnya `ya'; bila 0,1, atau 2, jawaban

seharusnya `tidak'.

Bila di masa lampau jalan tersebut pernah terbuka bagi kendaraan roda-4 namun

telah tertutup untuk paling sedikit lima tahun, maka jawabannya adalah `ya'.

Bila terdapat jejak jalan tanah bekas `dibuldozer' dalam satu tahun terakhir ini

tanpa dilakukannya studi lingkungan, maka jawabannya juga `ya'.




b. Melewati Hutan atau Daerah Terjal

Sewaktu melaksanakan survai S2, surveyor harus mencatat pada kolom

penggunaan tanah (dilengkapi dengan foto-foto) ; bagian-bagian rute jalan yang

melewati atau mendekati kawasan hutan yang masih lebat (namun bukan

kawasan perkebunan komersial).

Demikian pula jika alinyemen jalan yang ada mempunyai kelandaian yang terjal

(> 20%) atau melintasi daerah dengan kemiringan yang curam (> 40%), maka ini

harus dicatat dalam S2.

Sewaktu menyelesaikan lembar proyek A1, tunjukkan apakah bagian jalan

tersebut melewati kawasan hutan atau daerah yang kemiringan curam, dengan

menyatakan `ya' atau `tidak' pada kotak yang disediakan di bagian bawah

formulir.

7.1.5 PENGESAHAN TERHADAP DAERAH RAWAN

a. Proses penyaringan ini diarahkan untuk memberikan kode status lingkungan bagiproyek-proyek dalam daftar P3 dan juga bagi semua ruas jalan dalam daftar K1.

Bila ada bagian jalan yang berkode `KL', maka itu dianggap memerlukan

penyelidikan lapangan khusus berdasarkan informasi yang tersedia baik di pusat,

propinsi maupun Kabupaten sendiri. Peranan Tim Perencana adalah untuk

membuktikan dan mengesahkan informasi ini di daerah, sebelum Tim Penilai

Lapangan diberangkatkan ke lokasi tersebut.

b. Untuk membantu proses pembuktian dan pengesahan ini, telah disiapkan di tingkat

pusat suatu bentuk peta dasar jalan bagi setiap kabupaten yang menunjukkan

kawasan-kawasan hutan. Peta-peta ini mencakup batas-batas resmi dari Tata Guna

Hutan Kesepakatan (TGHK), juga batas-batas yang disarankan untuk daerah hutan

yang telah disusun menurut golongannya dan juga bukti apakah daerah tersebutmasih tetap berhutan; dalam beberapa hal batas TGHK telah diperbaiki karena tidak

sesuai lagi.

c. Proses pengesahan ini harus meliputi langkah-langkah berikut, yang berlaku bagi

semua calon proyek yang berkode `KL' :

Pastikan bahwa bagian jalan tersebut adalah ̀ baru' untuk kendaraan roda-4.

Periksa bagaimana wilayah yang dilayani oleh jalan tersebut diperuntukkan

dalam rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh Bappeda, bila perlu

bicarakan penerapannya dengan Ketua Bappeda dan Kepala Kantor Kehutanan.

Periksa apakah alinyemen (horizontal) jalan tersebut telah tergambar dengan

benar pada peta dasar jalan dikaitkan dengan daerah `rawan' yang telahditentukan, dengan cara membandingkannya terhadap peta yang lebih akurat

seperti peta topo atau dengan mengunjungi daerah dimana jalan tersebut berada.

Periksa dari foto atau S2 ; penggunaan tanah di sepanjang jalan tesebut, terutama

bila wilayahnya digolongan sebagai `hutan lindung' pada peta TGHK (hubungi

Dinas Kehutanan setempat untuk melihat hal ini).

Bila ada bukti yang nyata bahwa dasar yang dipakai untuk melakukan

penyaringan tidak benar dan suatu penilaian lapangan mungkin tidak diperlukan,

maka bukti tersebut harus didokumentasikan secara rinci dan diserahkan kepada

Tim Penilai Lapangan untuk tindakan lebih lanjut. Catatan juga harus diberikan

pada tempat yang tersedia di bagian kaki formulir A1.




Bila studi penilaian lapangan tetap diperlukan, maka anggota Tim Perencana

harus menyertai Tim Penilai Lapangan ke lapangan dan ikut serta dalam diskusi

dan tindakan selanjutnya.

7.1.6 PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN

a. Pengelolaan dan pemantauan terhadap saran-saran di dalam `Penilaian sektoral'

serta saran-saran mengenai Engineering di dalam RKL atau UKL yang timbul dari

hasil studi penilaian lingkungan menjadi tanggung jawab dari DPU/BM-Kab.

b. Namun demikian staf lingkungan pada Tim Perencana bertanggung jawab untuk

mengingatkan Pemrakarsa Proyek (Pimpro) atau Kepala Dinas terkait mengenai

kebutuhan RKL/RPL (UKL/UPL) dan menjelaskan mengenai artinya. Demikian

pula, staf lingkungan pada Tim Perencana harus memberi tahu staf-staf dinas yang

terkait, karena saran-saran RKL /RPL memerlukan tindakan staf-staf tersebut.




7.2 PROSEDUR KONSULTASI (3G/2)

7.2.1 PROSEDUR YANG BERLAKU SAAT INI

a. `Petunjuk Teknis Perencanaan dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten' ini,dimaksudkan untuk memberikan masukan teknis bagi prosedur konsultasi

masyarakat dan pembuatan keputusan di daerah (yang sudah disusun dengan baik),

khususnya untuk perencanaan jalan.

b. Prosedur Perencanaan Teknis ini tidak menggantikan prosedur konsultasi yang

sudah ada, namun dilaksanakan secara bersamaan dan merupakan tambahan bagi

prosedur konsultasi tersebut dengan menyediakan dasar-dasar teknis untuk

membantu dalam membuat keputusan.

c. Prosedur konsultasi yang telah disusun untuk proyek-proyek pembangunan

diketahui sebagai P5D (Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian

Pembangunan di Daerah) dan terdiri atas enam tahapan sebagai berikut :

(dengan jadwal yang telah disesuaikan dengan tahun anggaran baru)

Maret / April : Musyawarah Pembangunan Tingkat Desa (MUSBANG Desa)

Mei / Juni : Temu Karya Pembangunan Tingkat Kecamatan (TKPK)

Juli / Agustus : Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat Kabupaten

(RAKORBANG Kabupaten)

September / : Rapat Koordinasi Pembangunan Daerah Tingkat Propinsi

Oktober (RAKORBANG Propinsi)

Nopember : Rapat Konsultasi Regional Pembangunan (KONREG)

Desember : Rapat Konsultasi Nasional Pembangunan (KONAS)

d. Sistim P5D ini adalah suatu proses dimana desa-desa biasanya memberitahukan

kepada Pemerintah mengenai kebutuhan pembangunan di desanya, termasuk

kebutuhan akan jalan. Pemerintah lalu menerima usulan kebutuhan ini dan dalam

konsultasinya dengan kepala-kepala desa menentukan prioritas proyek, kemudian

usulan-usulan desa tersebut diproses untuk menentukan mana yang akan dibiayai.

e. Studi perencanaan Umum untuk proyek-proyek ini harus sudah tersedia pada

waktunya, untuk disusun dalam formulir UR-1.JK pada bulan Juni – Juli, untuk

dibicarakan pada RAKORBANG Tk Kabupaten.

7.2.2 KONSULTASI MASYARAKAT UNTUK JALAN KABUPATEN

a. Proses Konsultasi masyarakat untuk jalan kabupaten dilakukan dengan

menggunakan kerangka kerja yang sudah disusun dalam tiga tahap konsultasi

sebagai berikut :

Tahap 1 - MUSBANG Tahunan

Merupakan tahap pertama dari konsultasi masyarakat untuk proyek-proyek jalan

lokal. Dengan dipimpin oleh LKMD (Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa)

penduduk desa diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya mengenai

proyek jalan.

Hasil daripada pertemuan desa tersebut akan didokumentasikan dan digunakan

oleh DPU/BM-Kab. untuk perencanaan lebih lanjut.




Tahap 2 - MUSBANG Khusus

Rapat khusus LKMD/MUSBANG mungkin diperlukan bila proyek jalan baru

yang diusulkan berpengaruh terhadap kelompok-kelompok `masyarakat terasing'

atau `penduduk hutan' yang hidup di hutan dan/atau tergantung pada daerah yang

berhutan.

Dalam pertemuan ini penduduk yang akan terpengaruh jalan tersebut akan

mendapat kesempatan untuk menyatakan pandangannya mengenai diusulkannya

proyek jalan tersebut. Proyek jalan tersebut harus dibatalkan dari program bila

penduduk yang dipengaruhi oleh adanya jalan tersebut menolaknya.

Adalah menjadi tanggung jawab staf lingkungan pada Tim Perencana untuk

menentukan penduduk yang terpengaruh, dalam rapat konsultasi dengan Camat

dan dinas-dinas setempat (Bappeda, Dinas Sosial dan lain sebagainya).

Tahap 3 - PERTEMUAN LMD

Lembaga Musyawarah Desa (LMD) memberikan persetujuan atas pelaksanaanproyek-proyek di desanya. Hal ini harus digunakan oleh Camat dan Pejabat

Dinas terkait di Kabupaten untuk membicarakan pembangunan jalan yang

sebenarnya, termasuk tindakan terbaik dalam pengalokasian lahan yang

diperlukan untuk proyek tersebut.

Tahapan 1 dan 3 dari proses konsultasi masyarakat untuk jalan-jalan lokal adalah

proses yang normal dari perencanaan pengembangan di bawah P5D dan

pelaksanaan proyeknya di bawah LMD. Tahap 2 hanya merupakan inisiatif

Camat dalam kasus dimana ditemukan kelompok-kelompok masyarakat yang

dipengaruhi oleh rencana jalan tersebut.

Koordinator Tim akan bertanggung jawab untuk menyiagakan dan mengadakan

konsultasi dengan DPUK/DPU-BM-K dan Camat mengenai kemungkinan

diperlukannya pertemuan konsultasi khusus.

b. Proses Konsultasi Masyarakat dan hubungannya dengan Studi Perencanaan

Tahunan (SK 77) dapat dilihat dalam gambar 3G2.

7.2.3 PEMBEBASAN LAHAN

a. Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Jalan tidak dapat digunakan untuk pembelian

atau pembebasan lahan yang dipakai proyek jalan. Prosedur pengadaan atau

pembebasan lahan untuk proyek, dilaksanakan dengan mengacu / berdasarkan

kepada Keputusan Presiden No.55/1993 dan Kep. Ka BPN : No. 1 /1994 mengenaiPengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

Keputusan ini mengatur dan/atau menguraikan tentang prosedur / tata cara

pelaksanaan ganti rugi kepada pihak-pihak yang terpengaruh oleh pembebasan

lahan tersebut. Hal penting yang perlu dicatat adalah bahwa ganti rugi hanya dapat

disediakan selama pengembangan yang diusulkan tersebut sesuai dengan

perencanaan Tata Ruang yang ada.

b. Sesuai dengan KEPPRES No.55, kabupaten harus mempunyai suatu `Panitia

Pembebasan Tanah'. Anggota Panitia tersebut terdiri dari :

1) Bupati / Walikota sebagai (ketua) merangkap anggota

2) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota sebagai (wakil ketua) merangkapanggota




3) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (anggota)

4) Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang

pertanian (anggota)

5) Kepala Instansi Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab dalam bidang

pembangunan (anggota)

6) Camat dimana rencana kegiatan berada (anggota)

7) Kepala desa / lurah dari desa-desa atau Kelurahan dimana rencana kegiatan

berada (anggota)

8) Asisten Sekwilda bidang Pemerintahan atau Kabag Pemerintahan sebagai

sekretaris I (bukan anggota)

9) Kepala Seksi Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota sebagai sekretaris II (bukan

anggota)

c. Peranan Panitia ini adalah untuk menyiapkan suatu inventarisasi, menilai status

keabsahan tanah dan mengevaluasi bentuk dan besar ganti rugi yang akandiberikan/dibayarkan serta melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan

memberitahu kepada pihak-pihak terkait/terlibat mengenai prosedur-prosedur yang

harus dilakukan.

d. Panitia ini bertanggung-jawab terhadap hasil-hasil perundingan yang dilakukan

antara pihak-pihak yang terlibat dengan dinas pemerintah (dalam hal ini

DPUK/DPU-BM-K) mengenai bentuk dan jumlah pemukiman baru yang harus

disediakan/dipersiapkan.

e. Alternatif ganti rugi yang akan diberikan bisa berbentuk uang tunai, pengggantian

tanah, pemukiman kembali, atau suatu gabungan dari bentuk-bentuk penggantian

tersebut di atas.




DAFTAR ISI

Halaman

1. TUGAS 4 - PENAKSIRAN BIAYA .................................................................. 4-1

1.1 Ruang Lingkup dan Tujuan .............................................................................. 4-1

1.2 Bahasan Umum Tentang Matriks Biaya Jalan ................................................. 4-1

2. TUGAS 4A – PENILAIAN TENTANG MATRIKS BIAYA JALAN ............ 4A-1

2.1 Lingkup Tugas .................................................................................................. 4A-1

2.2 Tipe dan Kondisi Permukaan Jalan .................................................................. 4A-1

2.3 Daya Dukung Tanah Dasar ............................................................................... 4A-1

2.4 Nomor Disain Perkerasan ................................................................................. 4A-2

3. TUGAS 4B – PENENTUAN KELAS RENCANA LALU LINTAS .............. 4B-1

3.1 Lingkup Tugas .................................................................................................. 4B-1

3.2 Kriteria .............................................................................................................. 4B-1

4. TUGAS 4C – IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN BERAT .... 4C-1

4.1 Lingkup Pekerjaan Berat .................................................................................. 4C-1

4.2 Kriteria .............................................................................................................. 4C-1

5. TUGAS 4D - IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN PEMELIHARAAN .. 4D-1

5.1 Lingkup Pekerjaan Pemeliharaan ..................................................................... 4D-1

5.2 Strategi Pemeliharaan ....................................................................................... 4D-1

5.3 Perlakuan Pemeliharaan Pada Tahap Perencanaan .......................................... 4D-2

6. TUGAS 4E - IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN PENYANGGA .. 4E-1

6.1 Lingkup Pekerjaan Penyangga ......................................................................... 4E-1

6.2 Identifikasi Pekerjaan Penyangga ..................................................................... 4E-1

6.3 Prosedur ............................................................................................................ 4E-2

7. TUGAS 4F – IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN JEMBATAN ..... 4F–1

7.1 Lingkup Pekerjaan ............................................................................................ 4F-1

7.2 Pembangunan Jembatan Baru (PJB) ................................................................ 4F-1

7.3 Bangunan Bawah .............................................................................................. 4F-3

7.4 Penggantian Bangunan Atas Jembatan (PAJ) ................................................... 4F-5

7.5 Perbaikan/Pemeliharaan Jembatan (PJJ) .......................................................... 4F-57.6 Jembatan Limpas (JL) ...................................................................................... 4F-5

7.7 Prosedur ............................................................................................................ 4F-6

7.8 Contoh .............................................................................................................. 4F-7



TUGAS 4 : PENAKSIRAN BIAYA

WAKTU : MEI - JUNI


4A PENILAIAN KONDISI JALAN Menilai secara subyektif terhadap kondisi jalan, daya dukung tanah dasar

(CBR) dan nilai sisa perkerasan, yang didasarkan atas data survai S2 danfoto.

A1, S2 +

FOTO

4B PENENTUAN KELAS RENCANA LALU-LINTAS Menentukan Kelas Rencana Lalu Lintas yang sesuai dengan tingkat lalu-lintas

yang diharapkan terjadi, dengan cara menggunakan matriks biaya secaragrafis , berdasarkan kondisi jalan dan tingkat lalu-lintas kendaraan roda-4yang ada sekarang, atau jumlah penduduk yang potensial terlayani proyek.

A1, A2, A3,MATRIKJALAN

4C IDENTIFIKASI & PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN BERAT Menentukan kebutuhan pekerjaan berat, kemudian menaksir biaya pekerjaan

per-kilometer secara rata-rata dari matriks biaya jalan sesuai dengan tipe dankondisi jalan serta KRLL yang telah ditentukan.

A1,

MATRIKJALAN

4D IDENTIFIKASI & PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN PEMELIHARAAN Menentukan kebutuhan pekerjaan pemeliharaan untuk jalan-jalan berkondisi

baik / sedang , dan menaksir biaya per-kilometer secara rata-rata dari matriksbiaya jalan, berdasarkan tipe permukaan jalan dan KRLL yang telahditentukan.

A1,

MATRIK

JALAN

4E IDENTIFIKASI & PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN PENYANGGA Memberikan pekerjaan alternatif jika usulan pekerjaan berat tidak dapat

dilaksanakan karena keterbatasan dana. Biaya pekerjaan penyangga per-kilometer secara rata-rata ditaksir dari matriks biaya jalan, berdasarkan tipe -kondisi permukaan jalan dan KRLL yang telah ditentukan.

A1,MATRIK

JALAN

4F IDENTIFIKASI PENAKSIRAN BIAYA PEKERJAAN JEMBATAN

Menentukan pekerjaan jembatan yang sesuai berdasarkan foto dan data darisurvai S2, kemudian menentukan biaya per-meter secara rata-rata denganmengunakan matriks biaya jembatan.

A1,

MATRIK

JEMBATAN

ANALISA

3

PENILAIANKONDISI JALAN

4A

PENENTUANKELAS RENCANA

LALU LINTAS4B

IDENTIFIKASI &PENAKSIRANBIAYA PEK.

BERAT

IDENTIFIKASI& PENAKSIRAN

BIAYA PEK.PEMELIHARAAN4D

IDENTIFIKASI &PENAKSIRANBIAYA PEK.

PENYANGGA

IDENTIFIKASI &PENAKSIRANBIAYA PEK.JEMBATAN 4F

EVALUASI &PENYARINGAN

PROYEK5A




1 TUGAS 4 - PENAKSIRAN BIAYA

FORMULIR : A1 &

MATRIKS BIAYA JALAN DAN JEMBATAN


1. Tugas ini dimaksudkan untuk melakukan penaksiran biaya dengan suatu metoda

yang sederhana dan cepat bagi pekerjaan berat (pembangunan baru, peningkatan,

rehabilitasi), pekerjaan pemeliharaan, dan pekerjaan penyangga.

2. Penaksiran biaya pekerjaan didasarkan atas data hasil survai yang terbatas dan

dengan tingkat ketelitian yang juga terbatas, namun memadai untuk keperluan

penyaringan proyek dan penyusunan anggaran pendahuluan. Perhitungan biaya yang

lebih teliti diperlukan kemudian, berdasarkan hasil disain konstruksi dan survai

pemeliharaan yang lebih lengkap.3. Metode penaksiran biaya ini memerlukan :

Foto-foto hasil survai S2.

Rangkuman data ruas dan proyek dalam formulir A1 (dari formulir S2).

Matriks Biaya untuk Pekerjaan Jalan yang sesuai, dikaitkan dengan Lalu Lintas

dan Kondisi Jalan.

Tabel Biaya Pekerjaan Jembatan.

1.2 BAHASAN UMUM TENTANG MATRIKS BIAYA JALAN

1.2.1 KEGUNAAN DAN SPESIFIKASI MATRIKS

a. Matriks berikut ini menunjukkan tipe dan biaya pekerjaan yang tepat untuk tingkat

lalu lintas dan kondisi jalan yang ada, yang perhitungannya dapat

dipertanggungjawabkan.

b. Telah disiapkan matriks yang terpisah untuk setiap tingkat dari lima tingkat biaya,

yang berisi biaya rata-rata berdasarkan data harga satuan yang diberikan oleh setiap

kabupaten. Tiap kabupaten telah ditetapkan untuk menggunakan salah satu dari

tingkat biaya tersebut.

c. Matriks-matriks tersebut tersedia untuk dua kelompok standar, yaitu standar

minimum (tradisional) dan standar target.d. Matriks yang disajikan pada contoh berikut ini berdasarkan tingkat biaya sedang

(1994) dan standar tradisional.

e. Dalam kotak yang terletak di sebelah kiri atas dari matriks dicantumkan spesifikasi

matriks yang terdiri dari :

Standar Disain (Tradisional/Target)

Metoda Kerja (Buruh/Alat)

Jarak Angkut Material diasumsikan (km)

Bauran Kendaraan Berat (Rendah/Sedang/Tinggi)

Medan (Datar/Berbukit/Pegunungan)

Tinggi Badan Jalan diasumsikan (meter)




1.2.2 TIPE DAN KONDISI JALAN

Sumbu-datar matriks menunjukkan tipe dan kondisi permukaan jalan yang ada :

Baris 1 : empat kategori tipe perkerasan permukaan (aspal/lapen, batu/telford,

kerikil /Japat /Awcas dan tanah)

Baris 2 : empat tingkatan kondisi permukaan jalan (baik, sedang, rusak dan

rusak berat)

Baris3 : kisaran tingkat daya dukung lapisan tanah dasar jalan (sedang, lunak

dan seterusnya) dihubungkan dengan taksiran CBR (baris 4) dan Nomor Disain

Perkerasan (NDP) yang diambil dan digunakan untuk tujuan analisa (baris 5).

1.2.3 LALU LINTAS

a. Sumbu-tegak matriks menunjukkan lalu lintas harian rata-rata (LHR) kendaraan

roda-4.b. Angka ini diturunkan dari analisa data hasil penghitungan lalu lintas yang

dilakukan bagi setiap proyek (2D dan 3B).

1.2.4 KELAS RENCANA LALU LINTAS

a. Kelas Rencana Lalu Lintas (KRLL) menentukan jenis dan lebar perkerasan yang

sesuai, untuk lalu lintas yang diharapkan terjadi setelah perbaikan jalan.

b. Kotak-kotak pada kolom kiri matriks menunjukkan tingkat Kelas Rencana Lalu

Lintas yang dihubungkan dengan lebar minimum perkerasan dan lebar minimum

total (perkerasan berikut bahu jalan).

1.2.5 HASIL TAKSIRAN MATRIKS

Untuk kisaran lalu lintas dan kondisi perkerasan tertentu, matriks ini menunjukkan :

a. Kelas rencana lalu lintas (KRLL 1, 2, 3, 4) yang dicantumkan dalam hubungannya

dengan tipe perkerasan (misalnya A3, K2 dan seterusnya), menunjukkan standar

disain yang diperlukan untuk lalu lintas yahg diharapkan.

b. Usulan tipe perkerasan untuk pekerjaan berat, baik aspal (A) maupun kerikil (K)

c. Perkiraan biaya pekerjaan berat dalam Rp juta / km, yang diperlukan untuk

merehabilitasi atau meningkatkan jalan sampai pada standar minimum yang sesuai

untuk taraf lalu lintas yang diharapkan, dengan asumsi tidak diperlukan pelebaran(yakni total permukaan yang ada dan lebar bahu jalan sudah pada standar

minimum); berlaku untuk umur rencana 10 tahun dengan pemeliharaan yang sesuai

dan untuk bauran kendaraan berat yang `rendah'.

d. Biaya tambahan pelebaran jalan dalam Rp juta/km bila lebar perkerasan dan atau

bahu yang ada berada di bawah standar minimum yang diperlukan oleh kelas

rencana lalu lintas yang bersangkutan (misalnya +2, +3, dan seterusnya).

e. Alokasi biaya rata-rata yang cocok untuk pekerjaan pemeliharaan dalam Rp

juta/km, bagi jalan berkondisi baik/sedang yang tidak memerlukan pekerjaan berat

yang mendesak.

f. Alokasi biaya yang cocok untuk pekerjaan penyangga dengan biaya rendah, sebagaialternatif bagi pekerjaan berat yang harus ditunda atau yang tingkat lalu lintasnya




terlalu rendah untuk dapat dipertimbangkan dalam evaluasi pekerjaan berat;

dicantumkan di dalam kotak dengan satuan Rp juta/km.

1.2.6 TABEL SPESIFIKASI PEKERJAAN

a. Matriks lalu-lintas/kondisi tersebut di atas dilengkapi dengan tabel Spesifikasi

Pekerjaan yang memberikan rincian tentang pekerjaan fisik yang cocok untuk

masing-masing Nomor Disain Perkerasan dan kelas rencana lalu lintas (KRLL).

b. `Sumbu tegak' tabel tersebut berisi nomor desain perkerasan yang diambil dari

matriks lalu-lintas/kondisi.

c. `Sumbu mendatar' membagi usulan pekerjaan berat menjadi dua kelompok, yaitu

untuk jalan tidak beraspal dan jalan beraspal. Disamping itu juga menunjukkan

kelas rencana lalu lintas (KRLL) dan bauran kendaraan berat, yaitu proporsi truk

sedang dan berat dalam komposisi lalu lintasnya (lihat Tugas 4B)

d. Untuk tiap kombinasi KRLL dan NDP, tabel tersebut menunjukkan : Ketebalan pelapisan ulang (dalam milimeter)

Jenis struktur yang ditunjukkan dengan kode pekerjaan untuk :

− lapisan permukaan

− lapisan pondasi atas

− lapisan pondasi bawah

− lapisan tanah dasar

1.2.7 KERANGKA PROSEDUR

Prosedur penaksiran biaya meliputi bagian dan langkah utama berikut :

Penilaian Kondisi Jalan (Tugas 4A)

− Menentukan tipe dan kondisi permukaan jalan

− Menaksir daya dukung tanah dasar (CBR)

− Menentukan Nomor Disain Perkerasan (NDP)

Penentuan Kelas Rencana Lalu Lintas (Tugas 4B)

− Menentukan Kelas Rencana Lalu Lintas (KRLL)

− Menilai Bauran Kendaraan Berat (BKB)

Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Berat (Tugas 4C)− Untuk jalan rusak/rusak berat

Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Pemeliharaan (Tugas 4D)

− Untuk jalan baik/sedang

Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Penyangga (Tugas 4E)

− Untuk pekerjaan alternatif untuk jalan rusak/rusak berat

Identifikasi dan Penaksiran Biaya Pekerjaan Jembatan (Tugas 4F)










2 TUGAS 4A - PENILAIAN KONDISI JALAN

2.1 LINGKUP TUGAS

Menilai tipe dan kondisi permukaan jalan berdasarkan data hasil survai penyaringanruas jalan (S2), foto-foto dan survai kecepatan (S4), mencakup pemeriksaan :

Tipe dan Kondisi Permukaan Jalan.

Daya Dukung Tanah Dasar.

Nomor Disain Perkerasan.

2.2 TIPE DAN KONDISI PERMUKAAN JALAN

1. Prosedur penilaian tipe dan kondisi permukaan jalan secara subyektif tercakup

sebagai bagian dari prosedur penentuan proyek (tugas 3C).

2. Bandingkan catatan hasil survai dengan foto-foto ruas jalan secara keseluruhan,kemudian buat penilaian rata-rata kondisi permukaan jalan untuk tiap bagian proyek

yang telah ditetapkan.

3. Apabila ada perbedaan tipe atau kondisi permukaan jalan yang jelas dan panjang,

maka jalan yang bersangkutan harus dibagi menjadi dua segmen atau lebih.

2.3 DAYA DUKUNG TANAH DASAR

1. Diperlukan penilaian yang subyektif terhadap daya dukung tanah dasar di bawah

perkerasan yang ada. Hal ini jangan sampai dikacaukan dengan kondisi perkerasan

yang ada di atasnya.

2. Untuk tiap tipe dan kondisi harus dilakukan pemilihan, umumnya di antara tiga

tingkat daya dukung tanah dasar, dihubungkan dengan taksiran harga CBR

(California Bearing Ratio) sebagai berikut :

Daya Dukung Tanah Dasar (Subyektif ) CBR

- Sedang 8%

- Agak lunak 5%

- Lunak atau lunak sekali 2 - 3%

3. Daya dukung tanah dasar dapat ditaksir dari foto dengan berpedoman kepada :

Keadaan umum topografi.

Pengetahuan umum tentang tanah pada daerah yang bersangkutan.

Kecuraman galian dan tebing.

Ada atau tidaknya genangan air di samping jalan.

Penilaian tentang daya tahan jalan hasil penanganan terdahulu :

data penanganan terdahulu

pengetahuan mengenai konstruksi perkerasan yang ada

Data hasil pengukuran DCP (Dynamic Cone Penetrometer = Percobaan

Penetrasi Tanah secara Dinamis) dalam survai disain pada daerah yang

mempunyai karakteristik tanah yang sama.




4. Apabila data di atas tidak jelas atau tidak ada, lakukan penaksiran sebagai berikut:

Jalan aspal/telford (batu)/kerikil, kondisi baik sampai dengan rusak :

− Taksir CBR = 5% ;

Jalan aspal/telford (batu)/kerikil, kondisi rusak berat :− Taksir CBR = 5% ; apabila kerusakan jalan secara umum hanya merupakan

kerusakan perkerasan.

− Taksir CBR = 3% ; apabila kerusakan jalan terutama disebabkan oleh

kerusakan tanah dasar, yang bisa diidentifikasi dari tempat-tempat yang

amblas.

Jalan tanah, semua kondisi :

− Taksir CBR = 8% ; apabila pada umumnya tidak terdapat tempat- tempat

yang amblas pada permukaan jalan, sedangkan kendaraan roda empat selalu

melewati jalan tersebut dan jenis tanah dapat melewatkan air segera setelah

hujan terjadi.− Taksir CBR = 5% ; apabila pada umumnya terdapat sejumlah tempat amblas

yang kecil/dangkal dan jenis tanah melewatkan air agak lama setelah

terjadinya hujan.

− Taksir CBR = 3% ; apabila pada umumnya terdapat tempat-tempat amblas

yang besar/dalam dan jenis tanah menahan air untuk waktu yang lama

setelah terjadinya hujan.

− Taksir CBR = 2% ; apabila pada umumnya terdapat tempat-tempat amblas

yang besar/dalam dan jalan tersebut terletak di tanah yang basah atau daerah

genangan air (sawah, rawa dan sebagainya)

− Taksir CBR = 1,5% atau 1% ; apabila diperlukan peninggian untuk

menghindari banjir, agar mendapatkan ketebalan perkerasan yang

diperlukan.

5. Hati-hati dengan perkiraan yang terlalu rendah terhadap daya dukung tanah dasar

terutama pada jalan yang rusak berat, karena seringkali kerusakan tersebut bukan

disebabkan daya dukung tanah yang lunak, melainkan tergerus oleh kendaraan yang

melewati jalan tanpa perkerasan dan buruknya drainase.

6. Apabila terdapat perbedaan dan perubahan besar dari daya dukung tanah dasar yang

nyata maka proyek harus dibagi menjadi segmen-segmen untuk keperluan

penaksiran biaya.

2.4 NOMOR DISAIN PERKERASAN

1. Nomor Disain Perkerasan (NDP), menentukan penanganan yang diperlukan dalam

pengertian tebal perkerasan tertentu untuk setiap kombinasi tertentu dari kelas

rencana lalu lintas, tipe dan kondisi permukaan serta daya dukung tanah dasar.

2. Nomor Disain Perkerasan dapat dibaca pada baris-5 di bagian atas matrik dalam

hubungannya dengan masing-masing nilai CBR dan kondisi permukaan.

3. Rincian dari ketebalan masing-masing lapisan perkerasan yang diasumsikan untuk

setiap NDP, dapat diturunkan dari Tabel Spesifikasi Pekerjaan.




3 TUGAS 4B - PENENTUAN KELAS RENCANA

LALU LINTAS

3.1 LINGKUP TUGAS1. Proyek perbaikan jalan yang didisain dan dikerjakan dengan baik akan mempunyai

umur proyek (masa guna) paling sedikit 10 tahun. Proyek tersebut harus didisain

dalam standar minimum yang benar, dengan memperhitungkan lalu lintas yang

diharapkan akan melewati jalan tersebut sepanjang umur proyek.

2. Lalu lintas yang ada tidak bisa menjadi indikator yang cukup baik untuk lalu lintas

yang akan datang, karena volume lalu lintas cenderung bertambah tiap tahun,

sementara tambahan lalu lintas kendaraan bisa timbul apabila biaya perjalanan turun

akibat perbaikan jalan atau apabila pejalan kaki, pikulan dan sebagainya beralih ke

kendaraan bermotor.

3. Karena itu kisaran kasar lalu lintas kendaraan bermotor roda-4, lima tahun setelahperbaikan jalan harus diperkirakan untuk membantu dalam penentuan Kelas

Rencana Lalu Lintas (KRLL) yang sesuai.

3.2 KRITERIA

1. Kelas Rencana Lalu Lintas dan standar disain yang digunakan, sesuai dengan yang

disetujui oleh Bina Marga adalah sebagai berikut :

KRLL 1 2 3 4 *

- Kelas jalan Bina Marga

- Kisaran LHR kendaraan roda 4

- TOTAL LHR ekivalen +

- Tipe permukaan

III C

0-50

(0-100)

KERIKIL

III B2

51-200

(101-300)

KERIKIL /

ASPAL

III B1

201-500

(301-600)

ASPAL

IIIA

> 500

( > 600)

ASPAL

A. STANDAR TRADISIONAL (min) **

- Lebar perkerasan usulan (m)

- Lebar total perkerasan dan bahu (m)

- Tipe permukaan

3,0

5,0

KERIKIL

3,5

5,5

PEN-MAC /

KERIKIL

3,5

6,0

PEN-MAC

4,5

7,0

PEN-MAC

B. STANDAR TARGET **

- Lebar perkerasan usulan (m)

- Lebar total perkerasan dan bahu (m)

- Tipe permukaan

4,5

6,0

KERIKIL

4,5

6,5

BURDA /

BURTU ***

KERIKIL

5,0

7,0

BURDA /

BURTU ***

5,5

8,5

HRS ***

Catatan : *

**

***

+

Jalan dengan LHR > 1500 disarankan untuk dikaji khusus

Medan datar / bergelombang

Apabila tersedia peralatan dan tenaga yang memadai

Lalu-lintas ekivalen roda-4, diperlukan untuk penaksiran manfaat




2. Standar target dapat dipergunakan apabila anggaran mencukupi dan pekerjaan layak

secara ekonomis. BURDA/BURTU harus dilaksanakan apabila tersedia alat dan

pelaksana berpengalaman yang memadai.

3. Untuk KRLL 2 pilihan antara perkerasan kerikil dan aspal bergantung pada harga

relatif dari material setempat dan perkiraan biaya pemeliharaan. Meskipundemikian, sebagai petunjuk umum permukaan aspal dapat ditetapkan di kebanyakan

daerah apabila LHR kendaraan bermotor roda 4 melebihi 70 - 100.

3.2.1 PROSEDUR

a. KRLL tertera pada kolom bagian kiri dari matriks lalu lintas/kondisi, dan juga

ditentukan untuk masing-masing kotak pada matriks tersebut. Hal ini sejalan

dengan anggapan standar mengenai pertumbuhan lalu lintas dan tambahan

frekwensi perjalanan sesuai dengan kondisi yang ada.

b. Apabila LHR ekivalen kendaraan bermotor roda 4 yang ada kurang dari 10- 20,

maka penggunaan metode ini kurang tepat. Sebagai gantinya KRLL harus ditaksir

dari jumlah penduduk yang dilayani dengan menggunakan studi kependudukan dan

hambatan akses (Tugas 3E).

3.2.2 PENILAIAN BAURAN KENDARAAN BERAT (BKB)

a. Untuk disain dan perhitungan biaya pekerjaan lebih lanjut, perlu diketahui jumlah

kendaraan berat yang akan menggunakan jalan yang bersangkutan.

b. Sebagian besar jalan kabupaten hanya menampung lalu lintas kendaraan ringan

yang biasanya ber-as ganda dengan bobot terberat `3 - 4 ton' dan berat muatan

kotor tidak lebih dari 7 - 11 ton. Ini diasumsikan dalam matriks untuk tujuan

penaksiran biaya pekerjaan berat dalam tahap penyaringan.

c. Namun ada beberapa ruas jalan yang melayani kegiatan-kegiatan seperti

perkebunan, proyek PIR/NES, pabrik/konsesi penebangan kayu atau lokasi material

; yang menampung sejumlah truk sedang dengan as ganda berkapasitas '6 - 8 ton'

(seperti Mitsubishi 'FUSO' atau 'TOYOTA') dengan berat muatan kotor 12 - 17 ton,

atau yang menampung truk berat dengan as banyak dan mempunyai berat muatan

kotor lebih dari 12 - 20 ton (meski jarang sekali dijumpai).

d. Disain dan taksiran biaya jalan memerlukan penyesuaian lebih lanjut pada tahap

disain dengan memperhatikan muatan as yang lebih berat tadi. Tiga bauran jenis

kendaraan yang dipertimbangkan, dinyatakan dengan bilangan desimal (.1,.2,.3)

yang ditambahkan pada KRLL sebagai berikut :

KODE BAURAN

KENDARAAN BERAT

(BKB)

PROPORSI KENDARAAN

BERAT TERHADAP

TOTAL LHR

1

2

3

Rendah

Sedang

Tinggi

< 10%

10% - 25%

> 25%




e. Periksa hasil analisa data PLL pada lembar analisa data lalu lintas A2 dan hitung

persentase kendaraan tipe 12 dan 13 terhadap seluruh kendaraan bermotor roda 4

{yaitu (12+13) : total (8 - 15) x 100} pada kotak yang telah tersedia.

f. Tambahkan kode bauran kendaraan berat yang sesuai pada kode KRLL dalam

formulir A1 ; sebagaimana contoh berikut ini :

TIPE KENDARAAN TOTAL

8 s/d 15

12 + 13 /

12 13 TOT (8 s/d 15)

x 100 (%)

KRLL . BKB

5

3

10

1

0

6

200

20

60

3 %

15 %

27 %

2 . 1

1 . 2

2 . 3

g. Bila mungkin lakukan wawancara S6A terhadap sumber pembangkit lalu-lintasuntuk memeriksa temuan yang didapat pada PLL (Tugas 1E). Hal ini menjadi

penting apabila lalu lintas yang ada, kemungkinan tidak mewakili lalu lintas yang

akan datang.




4 TUGAS 4C - IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN

BIAYA PEKERJAAN BERAT

4.1 LINGKUP PEKERJAAN BERAT1. Pada umumnya jalan-jalan berkondisi rusak atau rusak berat memerlukan pekerjaan

berat agar mencapai standar minimum yang sesuai untuk lalu lintas yang

diharapkan. Pekerjaan berat dapat berupa pembangunan baru, peningkatan atau

rehabilitasi (penunjangan) dengan umur rencana 10 tahun.

Pembangunan Baru (PB) pada umumnya terdiri atas pekerjaan untuk

meningkatkan jalan tanah atau jalan setapak agar dapat dilalui kendaraan roda 4.

Karena kondisi jalan yang berat ini, biasanya memerlukan biaya yang besar

dengan pekerjaan tanah yang besar pula.

Pekerjaan Peningkatan (PK) dapat dikatakan sebagai peningkatan standar

pelayanan dari jalan yang sudah ada; baik dengan membuat lapisan menjadi

lebih halus (seperti pengaspalan terhadap jalan yang belum diaspal atau

penambahan Lapis Tipis Aspal Beton (Hot Rolled Sheet) pada jalan yang

menggunakan lapen; atau penambahan lapisan struktural yang berarti untuk

memperkuat perkerasannya; maupun pelebaran lapisan perkerasan yang ada.

Pekerjaan Rehabilitasi (RE) diperlukan bila pekerjaan pemeliharaan yang

secara tetap harus dilaksanakan itu diabaikan, atau pemeliharaan berkala

(pelapisan ulang) terlalu lama ditunda sehingga keadaan lapisan permukaan

makin memburuk. Yang termasuk dalam kategori ini ialah perbaikan terhadap

kerusakan lapisan permukaan seperti lubang dan kerusakan struktural seperti

amblas, asalkan kerusakan tersebut kurang dari 15-20% dari seluruh perkerasanyang biasanya berkaitan dengan lapisan aus baru.

2. Pembangunan kembali secara keseluruhan biasanya diperlukan bila kerusakan

struktural sudah tersebar luas sebagai akibat dari diabaikannya pemeliharaan,

kekuatan disain yang tidak sesuai atau karena umur rencana sudah terlewati.

4.2 PROSEDUR

Gunakan Matrik Pekerjaan dan lembar A1 untuk setiap proyek sebagai berikut :

1. Tentukan pada baris-baris bagian atas matriks tipe dan kondisi permukaan jalan

yang ada serta daya dukung tanah dasar (CBR) dari proyek yang bersangkutan

(Tugas 4A), lalu :

Masukkan harga CBR dan Nomor Disain Perkerasan yang sesuai untuk segmen

1 dalam kotak yang tersedia di formulir A1.

Apabila proyek bersangkutan mempunyai dua atau lebih segmen dengan NDP

berbeda, masukkan panjang, CBR dan NDP masing-masing segmen (sampai

dengan 3 segmen) ke dalam masing-masing kotak yang tersedia di formulir A1.

2. Tentukan dari kolom kiri formulir A1 LEBAR PERKERASAN dan LEBAR

TOTAL (gabungan perkerasan dan bahu ) RATA RATA yang ada dari jalan yang

bersangkutan, kemudian masukkan untuk tiap segmen ke dalam kotak yang tersedia

pada bagian kanan formulir A1.




3. Tentukan pada bagian kiri matriks jumlah lalu lintas yang ada dalam LHR

kendaraan roda 4 (8-15) dari rangkuman data PLL pada bagian bawah formulir A1.

4. Tentukan pada matriks daerah atau kotak (dibatasi dengan garis tebal) yang sesuai

dengan kombinasi lalu lintas/kondisi yang telah ditentukan lalu catat :

− biaya dasar Pekerjaan Berat yang diperlukan (dalam Rp Juta/km) sesuai dengan

NDP yang dipilih.

− tipe permukaan usulan (A / K) dan kelas rencana lalu lintas (KRLL 1, 2, 3, 4)

− biaya pelebaran (dalam Rp Juta/km) bila diperlukan (misalnya +4)

− lebar minimal perkerasan dan lebar total perkerasan dan bahu yang sesuai untuk

KRLL yang bersangkutan, seperti yang terdapat pada kolom bagian lain dari

matriks.

5. Masukkan pada formulir A1 :

− KRLL

−

usulan tipe permukaan− usulan lebar perkerasan

− usulan total lebar perkerasan dan bahu

− beri tanda `X' pada kotak isian bertanda `PK' yang menunjukkan tipe usulan

pekerjaan.

6. Bandingkan lebar total perkerasan dan bahu yang ada dengan yang diusulkan :

− bila berbeda kurang dari 0,5 m masukkan langsung biaya dasar per kilometer

dalam formulir A1 pada kotak yang tepat (untuk masing-masing segmen)

− bila lebar perkerasan atau lebar total berbeda 0,5 m atau lebih, tambahkan biaya

pelebaran per kilometer pada biaya dasar per kilometer, kemudian masukkan ke

dalam formulir A1.7. Hitung biaya segmen dengan cara mengalikan biaya per kilometer dengan panjang

segmen, apabila hanya ada satu segmen masukkan ke dalam kotak JUMLAH

BIAYA JALAN .

8. Bila ada dua atau tiga segmen, jumlahkan setiap BIAYA SEGMEN dan masukkan

ke dalam kotak JUMLAH BIAYA JALAN.

9. Tambahkan JUMLAH BIAYA JALAN dengan JUMLAH BIAYA JEMBATAN,

bila ada (lihat Tugas 4F) kemudian masukkan ke dalam kotak JUMLAH BIAYA

JALAN + JEMBATAN pada formulir A1.

10. Hitung JUMLAH BIAYA JALAN + JEMBATAN per kilometer dengan jalan

membagi JUMLAH BIAYA JALAN + JEMBATAN dengan panjang proyek,kemudian masukkan pada formulir A1.

11. Bila jalan yang bersangkutan dinilai berkondisi baik atau sedang, biasanya

pekerjaan pemeliharaan lebih disarankan dari pada pekerjaan berat. Matriks akan

menunjukkan alokasi dana pemeliharaan dengan kodenya, dan suatu prosedur

terpisah akan digunakan untuk mengevaluasi proyek pemeliharaan berkala

sebagaimana yang akan di jelaskan pada Tugas 4D.

12. Alternatif pekerjaan penyangga dapat disarankan bila lalu lintas sangat rendah atau

bila pekerjaan berat tidak bisa dilaksanakan karena keterbatasan dana. Matrik

menyajikan alokasi anggaran rata- rata untuk pekerjaan penyangga dalam kotak

kecil yang akan dijelaskan kemudian pada Tugas 4E.




13. Bila lalu lintasnya rendah, maka studi kependudukan mungkin diperlukan untuk

menentukan kelas rencana lalu lintas yang sesuai berdasarkan data jumlah

penduduk, bukan lalu lintasnya; seperti dijelaskan pada tugas 3E. Selebihnya

matriks dapat dipergunakan dengan cara yang sama untuk jalan-jalan yang

memerlukan studi kependudukan.14. Gunakan NDP dan KRLL untuk menentukan tipe dan tebal konstruksi perkerasan

yang sesuai pada Tabel Spesifikasi Pekerjaan.

Contoh

1) Karakteristik Jalan yang ada

- Tipe Permukaan Penetrasi Makadam

- Kondisi Permukaan Rusak

- Daya Dukung Tanah Dasar (CBR %) Sedang (5%)

- Lebar Perkerasan yang ada 3,0 meter

- Nomor Disain Perkerasan (NDP) untuk :3

Penetrasi Makadam, kondisi rusak, CBR 5%

2) Lebar Perkerasan + Bahu yang ada 5.0 meter

3) Jumlah LHR roda-4 yang ada 60 LHR

4/5) Untuk kisaran LHR 60, Penetrasi Makadam, 91 103 116

Kondisi Rusak, matriks ybs memberikan data : A2 + 18

- usulan Jenis Pekerjaan A (perkerasan Aspal)- usulan Standar Disain 2 (KRLL = 2)

- perkiraan biaya untuk : Pekerjaan Berat , DayaRp. 103 juta / km

dukung tanah dasar Sedang, tanpa pelebaran

6) Usulan Lebar Minimal yang diperlukan untuk3,5 m / 5,5 m

Perkerasan / Perkerasan + Bahu (dari kolom kiri)

-> dibandingkan dengan lebar total Perkerasan +

103 + 18 = Rp 121 juta/kmBahu yang ada , maka diperlukan pelebaran ;

Biaya Pekerjaan Berat termasuk Pelebaran

12) Kalau pekerjaan berat harus ditunda karenaRp 6,0 juta / km

(angka di dalam kotak)terbatasnya dana, maka biaya Pekerjaan

Penyangga yang mungkin dianggarkan :

14) Spesifikasi rincian pekerjaan berat Penmac dari Lap. Permukaan : 50 mm

Lampiran bagian spesifikasi pekerjaan untuk Lap. Pondasi Atas : 100 mm

KRLL - 2 / NDP – 3 / Aspal (batu pecah bergradasi)




5 TUGAS 4D - IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN

BIAYA PEKERJAAN PEMELIHARAAN

5.1 LINGKUP PEKERJAAN PEMELIHARAAN

1. Umumnya jalan yang berkondisi baik atau sedang memerlukan pekerjaan

pemeliharaan. Perkerasan dengan tipe permukaan dan lebar yang memadai dan

berkondisi baik/sedang, hanya memerlukan pemeliharaan rutin secara teratur.

2. Apabila permukaan jalan ASPAL masih dapat dilewati dengan kecepatan dan

kenyamanan yang memadai tetapi terlihat adanya tanda-tanda kerusakan, seperti

retak-retak atau tambalan (hasil pemeliharaan rutin), maka mungkin akan tepat

untuk melakukan pemeliharaan berkala dalam bentuk pengaspalan ulang, baik

pengaspalan tipis untuk `pencegahan' atau overlay aspal untuk `perbaikan'.

3. Jalan KERIKIL yang dibangun dan dipelihara dengan baik harus dibentuk ulangsecara teratur. Frekuensi pembentukan ini tergantung dari volume lalu-lintas. Secara

berkala lapisan penutup ini harus dilengkapi dengan pekerjaan pengkerikilan ulang

dengan menggunakan agregat batu pecah bergradasi baik. Pengkerikilan ulang

harus dilakukan paling sedikit satu kali dalam tiga tahun.

4. Mengingat cara pembuatannya, pembentukan ulang dengan alat tidak mungkin

dilakukan terhadap perkerasan TELFORD. Untuk mengatasi masalah ini maka

disarankan pelapisan dengan agregat batu pecah bergradasi baik untuk perkerasan

dengan kondisi sedang. Hal ini akan memungkinkan dilakukannya pemeliharaan

rutin yang teratur termasuk pekerjaan pembentukan ulang dengan alat.

5. Banyak jalan-jalan yang selain berkondisi sedang dan layak untuk pemeliharaan, juga memerlukan perbaikan drainase.

5.2 STRATEGI PEMELIHARAAN

Pemerintah berupaya menggunakan Strategi Pemeliharaan secara Nasional untuk

jalan kabupaten. Strategi tersebut secara rinci dimasukkan dalam Buku Petunjuk

terpisah untuk Persiapan dari Program Pemeliharaan Jalan-Jalan Kabupaten.

5.2.1 TUJUAN DARI STRATEGI PEMELIHARAAN ADALAH :

a. Menyediakan 100% biaya untuk perbaikan jalan kabupaten yang kondisinya baik

atau sedang agar diperoleh standar pelayanan yang dapat diterima.

b. Memberikan batasan-batasan yang jelas dan konsisten mengenai pekerjaan

pemeliharaan.

c. Memprioritaskan latihan-latihan pada perencanaan pekerjaan pemeliharaan serta

implementasinya.

d. Memberikan tanggung jawab yang jelas untuk pekerjaan pemeliharaan di dalam

organisasi kabupaten.




5.2.2 DEFINISI PEKERJAAN PEMELIHARAAN

a. Pekerjaan pemeliharaan dilakukan pada jalan berkondisi baik dan sedang, yang

dipisahkan dalam pekerjaan pemeliharaan rutin dan pekerjaan pemeliharaan

berkala.

b. Pekerjaan pemeliharaan rutin termasuk pekerjaan perbaikan kecil dan pekerjaan

rutin umum yang dilaksanakan pada jangka waktu yang teratur dalam setahun,

seperti penambalan lapis permukaan dan pemotongan rumput.

c. Pekerjaan pemeliharaan berkala meliputi pekerjaan perbaikan dengan frekuensi

yang direncanakan dalam satu tahun atau lebih pada suatu lokasi, seperti

pengaspalan atau pelapisan ulang permukaan jalan beraspal dan pengkerikilan

ulang jalan kerikil, termasuk pekerjaan persiapan dan pekerjaan perbaikan lain

untuk mempertahankan agar jalan tetap berkondisi baik. Apabila pekerjaan

pengaspalan atau pelapisan ulang dilakukan pada suatu segmen, maka seluruh

pekerjaan pemeliharaan termasuk pekerjaan drainase dinyatakan sebagai pekerjaan

berkala. (Catatan : Dana khusus harus disiapkan untuk pekerjaan perbaikan besaryang mendesak).

5.2.3 PEMILIHAN RUAS JALAN

a. Dalam strategi ini,pemilihan jalan untuk pemeliharaan dilakukan dalam beberapa

tahap sebagai berikut :

1) Perencanaan pemeliharaan berupa identifikasi dan penyusunan anggaran global

- draft P1 (Juli – Agustus)

2) Survai Penjajagan Kondisi Jalan - S1 / perbaikan P1 (September - Oktober)

3) Survai terhadap segmen-segmen untuk Pemeliharaan Periodik dan perhitunganbiaya pekerjaan secara rinci - MS2 (Oktober-Nopember)

4) Survai terhadap segmen-segmen untuk Pemeliharaan Rutin dan perhitungan

biaya pekerjaan secara rinci (Nopember).

5) Survai untuk Pekerjaan Penyangga dan perhitungan biaya pekerjaan secara rinci

(Desember)

b. Buku petunjuk ini hanya berkaitan dengan tahap (1) dan (2) saja.

5.3 PERLAKUAN PEMELIHARAAN PADA TAHAP

PERENCANAAN

1. Tujuan prinsip pada tahap perencanaan adalah :

Menentukan bagian jalan yang berkondisi baik/sedang yang sesuai untuk

pekerjaan pemeliharaan dan menaksir kebutuhan dana pemeliharaan secara

umum untuk kabupaten, berdasarkan alokasi pembiayaan pemeliharaan secara

rata-rata untuk ruas-ruas yang sudah ditentukan.

Melaksanakan evaluasi ekonomi pendahuluan untuk bagian-bagian jalan yang

diusulkan untuk pemeliharaan periodik, sehingga karenanya dapat disusun

peringkatnya berdasarkan prioritas dan dapat dibandingkan secara langsung

dengan proyek-proyek pekerjaan berat.

2. Penentuan yang lebih akurat untuk dana pemeliharaan menurut ruas akan dibuat

kemudian berdasarkan survai pemeliharaan secara rinci dan spesifikasi kebutuhan




pekerjaan. Prosedur untuk ini tercakup dalam Pedoman Persiapan Program

Pemeliharaan Jalan Kabupaten.

3. Dalam matriks, kebutuhan pemeliharaan pada jalan baik/sedang tersaji dalam dua

kelompok berkode M1-M4 dan M5-M10; alokasi biaya tersaji dalam Rp juta / km.

M1-M4 menetapkan pemeliharaan rutin hanya pada jalan yang mendapatkan

pekerjaan berat dalam tiga tahun terakhir termasuk tahun program berjalan.

M5-M10 menetapkan kombinasi pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala

overlay secara penuh, dan meningkatkan drainase yang dibutuhkan secara

proporsional dari jalan yang mendapatkan pekerjaan berat lebih dari tiga tahun

yang lalu; alokasi dana didasarkan atas kebutuhan tipikal yang ditentukan

selama persiapan dari program pemeliharaan.

4. Kategori pemeliharaan yang terpisah ditentukan berkaitan dengan KRLL dan tipe

permukaan jalan (aspal, kerikil, telford).

5. M5-M7 menetapkan overlay PMA 5 cm secara penuh. Pelapisan ulang aspal tipis(untuk pencegahan), dimana jalan masih relatif dalam kondisi baik, memerlukan

biaya tidak lebih dari 1/2 sampai 2/3 tingkat ini tergantung dari tipe pengaspalan

yang dipakai.

6. Catat bahwa tambahan secara terpisah harus dibuat untuk alokasi dana bagi

pemeliharaan jembatan (lihat Tugas 4F dan 5B).

5.3.1 PROSEDUR

Tahap-tahap yang serupa dengan perhitungan biaya untuk pekerjaan berat (Tugas 4C)

harus diikuti untuk mengevaluasi usulan proyek pemeliharaan berkala, menggunakan

matriks biaya pekerjaan dan lembar data A1 untuk setiap proyek.

a. Gunakan hasil survai S1 untuk menentukan jenis pekerjaan berkala yang sesuai

(lihat Tugas 2A).

b. Beri tanda silang dalam kotak isian kategori pekerjaan `MP' pada A1 yang

menunjukkan bahwa yang akan dievaluasi adalah pekerjaan pemeliharaan berkala .

c. Nyatakan pada A1 jenis pelapisan/pengaspalan berkala yang diusulkan dengan

menggunakan rincian singkatan jenis permukaan (misalnya : PMA = penmac; BDA

= burda; BRA = buras; K = pelapisan kerikil).

d. Tentukan pada baris bagian atas matriks jenis dan kondisi lapisan permukaan jalan

dan taksiran daya dukung tanah dasar jalan (CBR) untuk proyek (Tugas 4A), lalu

masukkan Nomor Disain Perkerasan (NDP) yang bersangkutan untuk setiap

segmen dalam kotak-kotak yang disediakan pada formulir A1. Untuk jalan-jalan

yang sudah beraspal hanya dapat dimasukkan baik/sedang dengan NDP 1.

e. Tentukan dari kolom sebelah kiri formulir A1 lebar perkerasan rata- rata yang ada,

lalu masukkan dalam kotak segmen pada bagian kanan formulir A1.

f. Tentukan pada bagian kiri dari matriks jumlah lalu lintas kendaraan roda 4 (yaitu

jumlah TOTAL jenis 8-15) dari rangkuman penghitungan lalu lintas pada bagian

bawah formulir A1.

g. Temukan pada matriks biaya pekerjaan berkala M5-M10 dalam Rp juta/km yang

sesuai dengan jenis permukaan dan tingkat lalu lintasnya.




− Untuk M5-M7, sesuaikan untuk jenis pelapisan ulang atau pengaspalan ulang

dengan pilihan sebagai berikut:

5 cm Penmac = PMA x 1.0

3 cm Burda = BDA x 0.52 cm Latasir = TAB x 0.65

- Buras = BRA x 0.15

− Untuk M8-M10, gunakan biaya seperti yang tertera pada matriks.

− Bila biaya berdasarkan analisa hasil survai MS2 (yang lebih dapat diandalkan)

tersedia, maka biaya inilah yang harus digunakan sebagai pilihan dibandingkan

biaya perencanaan dalam matriks. Dalam biaya ini harus dimasukkan biaya

untuk drainase dan perbaikan bahu jalan ditambah dengan pemeliharaan rutin.

h. Masukkan dalam formulir A1:

− KRLL;

− Usulan lebar perkerasan yang harus sama dengan lebar perkerasan yang ada;

− Panjang segmen;

− Harga satuan/km dan perhitungan total segmen dan total biaya jalan ;

− Bila ada, biaya pemeliharaan berkala jembatan;

− Biaya total pemeliharaan berkala jalan dan jembatan;

− Biaya total jalan dan jembatan per km.

i. Perlu dicatat bahwa pekerjaan berat baik untuk bagian jalan ataupun jembatan tidak

boleh dikombinasikan dengan pekerjaan berkala pada lembar A1 yang sama. Bila

bagian lain dari jalan atau suatu jembatan memerlukan pekerjaan berat, maka harusdibuat lembar A1 terpisah untuk proyek-proyek tersebut.

j. Bila jalan masih dalam keadaan baik, terutama bila dibangun atau mendapat

pelapisan ulang dalam tiga tahun terakhir, atau bila tingkat lalu lintasnya tidak

cukup tinggi untuk bisa dibenarkan mendapatkan pengaspalan ulang, maka

pemeliharaan rutinlah yang paling sesuai untuk penanganannya; dalam hal ini

masukkan data dalam kotak PILIHAN PEKERJAAN di bagian bawah lembar A1

− Tipe : tetapkan M1-M4

− Rp juta/km : biaya/km dari Matriks

−

Rp juta : biaya total yang dihitung dengan mengalikan biaya per kmdengan panjang total proyek.




6 TUGAS 4E - IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN

BIAYA PEKERJAAN PENYANGGA

6.1 LINGKUP PEKERJAAN PENYANGGA

1. Pekerjaan penyangga adalah pekerjaan tahunan dengan biaya rendah yang

dimaksudkan untuk membuat agar jalan tetap terbuka bagi lalu-lintas yang ada.

Selain itu juga untuk mencegah terjadinya kerusakan yang semakin parah bila

ternyata pekerjaan berat tidak sesuai pada saat ini karena rendahnya tingkat lalu-

lintas atau harus ditunda karena tidak cukupnya dana.

2. Pekerjaan penyangga mungkin sekali diperlukan pada bagian jalan yang sebelumnya

mendapat pemeliharaan rutin dan periodik yang tidak memadai atau dibangun

dengan standar konstruksi yang terlalu rendah. Pekerjaan ini tidak perlu mencakup

perkerasan sepanjang satu kilometer penuh penggal jalan, juga tidak perlumencakup sebagian besar dari seluruh panjang jalan.

3. Umumnya anggaran pekerjaan penyangga digunakan untuk membiayai pekerjaan

pada jalan berkondisi rusak atau rusak berat, tidak untuk pekerjaan pada jalan

berkondisi baik atau sedang.

4. Pekerjaan penyangga mempunyai kisaran anggaran tertentu antara Rp. 3.0 - 10.0

juta per kilometer. Jumlah anggaran pekerjaan ini harus digunakan untuk tiap

kilometer sepanjang ruas jalan, dalam hal ini seluruh dana pekerjaan penyangga

tidak boleh digunakan penuh hanya untuk satu kilometer tertentu saja.

5. Suatu proporsi tertentu dari anggaran harus disisihkan untuk pekerjaan penyangga.

6. Pekerjaan ini tidak perlu dilaksanakan apabila tidak akan menghasilkanpenghematan yang berarti terhadap waktu perjalanan dan biaya operasi kendaran.

6.2 IDENTIFIKASI PEKERJAAN PENYANGGA

1. Identifikasi khusus untuk pekerjaan penyangga yang memadai, idealnya dilakukan

oleh Èngineer' untuk tiap ruas pada saat survai dan dari foto. Meskipun demikian

untuk menjaga agar besar biaya yang dikeluarkan digunakan secara layak dan tepat

guna, taksiran anggaran rata-rata untuk pekerjaan penyangga disajikan dalam

matriks dalam satuan juta rupiah per kilometer untuk tiap kelas rencana lalu lintas

dan kondisi jalan.

2. Jumlah anggaran tersebut dihitung dengan rumus yang sederhana berdasarkan kelasrencana lalu-lintas (KRLL) dan kondisi perkerasan, dan secara kasar dihubungkan

dengan biaya pengkerikilan ulang sebagai komponen utama pekerjaan penyangga

dari kebanyakan jalan. Perhitungannya diambil dari biaya untuk pekerjaan yang

terdiri dari penaburan dan pemadatan lapisan agregrat batu pecah setebal 50 mm

untuk 20%, 40% dan 80% dari lebar pekerasan 3,0 m; masing-masing untuk jalan

berkondisi sedang, rusak dan rusak berat.

3. Meskipun demikian, angka-angka dalam matriks hanyalah angka-angka anggaran

saja. Perhitungan sebenarnya harus dibuat sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan.

4. Sebagai gambaran, cara pekerjaan penyangga mengatasi keadaan tertentu bisa terdiri

dari satu atau lebih di antara pekerjaan berikut :




Perbaikan sementara untuk lubang dan tempat amblas dengan pengisian agregrat

batu pecah ke dalamnya. Cara ini perlu diperhatikan; batu berukuran besar

dalam agregat dapat mengakibatkan kerusakan areal perkerasan bila tergilas oleh

truk berat di atas. Bila hal ini terjadi, maka alternatif lain misalnya stabilisasi

dengan semen perlu dipertimbangkan. Penyiapan lapisan tahan segala cuaca untuk jalan tanah berlalu lintas ringan,

untuk memperpendek perioda waktu tertutupnya jalan yang bersangkutan

Stabilisasi dengan pasir pada bagian yang pendek dari jalan tanah.

Peninggian pada bagian yang pendek dari jalan tanah

Penambahan parit pembuangan air untuk menjaga agar air jangan sampai

tergenang di bawah badan jalan

Pembuatan alur melintang pada bahu yang tinggi untuk mengalirkan air dari

permukaan jalan

Pembuatan gorong-gorong baru atau penggantian gorong-gorong yang rusak

atau tidak berfungsi untuk menjaga agar jalan tersebut dapat dilewati kendaraan

bermotor sepanjang tahun

Pembuatan jalan pendek memutar sementara pada bagian jalan tanah atau kerikil

yang tertutup apabila tanah di sekitarnya lebih tinggi.

Pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan rutin lain yang belum ada alokasi dananya

5. Pada dasarnya pekerjaan penyangga bersifat sementara dan mungkin perlu diulang

dalam waktu kurang dari 12 bulan. Dalam beberapa kasus hasil pengambilan

kebijaksanaan untuk suatu masalah, tidak tepat bila ditinjau dari segi teknis.

6.3 PROSEDUR

1. Untuk kombinasi lalu-lintas dan tipe/kondisi permukaan jalan yang diperlukan,

tentukan biaya pekerjaan penyangga (dalam Rp. juta/km) yang dicantumkan dalam

kotak kecil pada bagian atas masing-masing bagian yang relevan dari matriks.

2. Masukkan biaya pekerjaan penyangga tersebut ke dalam kotak pekerjaan alternatif

pada bagian bawah formulir A1 :

− Tipe : H

− Rp.Jt/km : biaya per kilometer dalam Rp juta berdasarkan matriks

− Rp.Juta : biaya total dalam Rp juta berdasarkan hasil perkalian biaya per

kilometer dengan panjang proyek.3. Semua ruas/bagian yang dalam tahap perencanaan ditentukan untuk pekerjaan

penyangga, harus disurvai (engineering) terpisah untuk menentukan secara tepat

pekerjaan yang diperlukan dan biayanya bagi setiap bagian ruas (lihat buku petunjuk

terpisah tentang Persiapan Program Pemeliharaan Jalan Kabupaten).




7 TUGAS 4F - IDENTIFIKASI DAN PENAKSIRAN

BIAYA PEKERJAAN JEMBATAN

7.1 LINGKUP PEKERJAAN1. Kebutuhan pekerjaan jembatan, bila mungkin ditentukan berdasarkan hasil

Inventarisasi Pemeliharaan Jembatan dan Penilaian Jembatan yang dibuat oleh ahli

jembatan / bridge engineer (lihat Buku Petunjuk untuk Pemeliharaan Jembatan

Kabupaten).

2. Bila inventarisasi tersebut belum dilakukan, maka pekerjaan jembatan ditaksir dari

catatan dan foto-foto yang dibuat pada waktu survai penyaringan jalan pada formulir

survai (S2)

3. Pekerjaan jembatan dikelompokkan dalam kategori berikut ini :

PBJ : Pembangunan jembatan baru PAJ : Penggantian bangunan atas jembatan

PJJ : Perbaikan/pemeliharaan jembatan

JL : Jembatan Limpas

7.2 PEMBANGUNAN JEMBATAN BARU (PBJ)

1. Jika pembangunan jembatan baru diperlukan maka lebar jalur jembatan yang tepat

ditentukan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 4F1 : LEBAR JALUR JEMBATAN

Kelas

Rencana

L H R

(Kenda-

Lebar jalur (m) untuk

panjang jembatan yang berlainan

Lalu- Raan Panjang < 6,0 m Panjang 6,0 - 30,0 m Panjang > 30,0 m

Lintas *) Roda-4) A B A B A B

1

2

3

4 **)

< 50

51 – 200

201 – 500

> 501

3,5

3,5

3,5

3,5

6,0

6,0

6,0

6,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

6,0

6,0

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

6,0

Catatan : LHR = Lalu lintas harian rata-rata

A = Standar tradisional (lama)

B = Standar target (baru)

*) Kelas rencana lalu lintas sesuai Tugas 4B

**) Jembatan dengan LHR lebih dari 1500 untuk KRLL 4 disarankan

untuk distudi khusus.

Standard target disarankan apabila keadaan memungkinkan, yaitu

dana mencukupi dan pekerjaan tetap layak secara ekonomis.




2. Setelah lebar jalur jembatan ditentukan, tipe jembatan harus dipilih. Tabel biaya

jembatan yang disajikan pada halaman terakhir dari bab ini memberikan pilihan

berdasarkan tipe berikut :

Tipe 1 Lantai dan gelagar kayu Kepala jembatan dan pilar tiang/turap kayu (semi permanen)

Lebar jalur = 3,5 meter

Panjang bentang maksimum = 5 meter

Beban rencana = 50% BM

Tipe 2 Lantai dan gelagar kayu

Kepala jembatan dan pilar tipe a, b atau c sesuai uraian di bawah




Tipe 3 Lantai beton dan gelagar balok T beton.

Kepala jembatan dan pilar tipe a , b atau c sesuai uraian di bawah



Beban Rencana = 70% BM

Tipe 4 Seperti tipe 3 dengan lebar jalur = 6 meter

Tipe 5 Jembatan rangka baja

Pondasi tiang pancang

Lebar jalur = 6 meter



Tipe 6 Jembatan limpas (lihat hal. 4F-6)

3. Planning engineer harus berdiskusi dengan staf DPUK/DPU-BM-K mengenai tipe

jembatan yang akan dipilih, antara lain berdasarkan kemampuan kontraktor yang

ada dan tersedianya material pada daerah yang bersangkutan.

4. Catatan berikut mungkin dapat membantu dalam pengambilan pilihan yang tepat.

Tipe 1 Kebanyakan hanya digunakan untuk jembatan sementara, tapi

dapat juga digunakan sebagai jembatan permanen di daerah

terpencil yang tidak ada lalu lintas beratnya. Tipe ini sebaiknya

digunakan hanya untuk jalan dengan lalu lintas ringan yang LHR

nya tidak lebih dari 50 (yaitu KRLL 1.1).

Umur rencana :

− Bangunan atas 5-8 tahun } tergantung dari mutu

− Bangunan bawah 3-6 tahun } kayu yang digunakan




Tipe 2 Jembatan tipe 2 dapat digunakan apabila kayu berkwalitas tinggi

dengan ukuran yang memadai tersedia dalam jumlah yang

cukup.

Umur rencana : Bangunan atas sama dengan tipe 1

Bangunan bawah 25-30 tahun

Tipe

3&4

Jembatan tipe 3 dan 4 merupakan tipe jembatan yang biasanya

disarankan untuk digunakan pada jalan kabupaten, karena itu

sebaiknya dipilih apabila layak secara ekonomis.

Umur rencana : 25-30 tahun

Tipe 5 Jembatan rangka baja dengan bentang tunggal dapat dipilih

apabila terdapat kesulitan dalam pembuatan pilar di sungai atau

adanya pilar seperti itu akan mengganggu lalu lintas sungai

(perahu atau kayu yang dihanyutkan).

Umur rencana : Bangunan atas 50 tahun (pemeliharaan normal)

Bangunan bawah seperti tipe 3 dan 4

7.3 BANGUNAN BAWAH

1. Tabel biaya jembatan juga memberikan kemungkinan kepada perencana untuk

memilih tipe bangunan bawah yang berbeda (a, b dan c) untuk jembatan tipe 2, 3

dan 4.

Tipe - a : Bangunan bawah berupa kepala jembatan pasangan batu dengan tinggi

3,0 meter dan pilar pasangan batu dengan tinggi 5,0 meter (lihatgambar di bawah).

Tipe – b : Bangunan bawah sama seperti tipe a namun tinggi kepala jembatan 5,0

meter dan tinggi pilar 7,0 m.

Gambar Contoh Bangunan Bawah Tipe a dan b




Tipe – c : Bangunan bawah jembatan terdiri kepala jembatan perletakan langsung

(bank seat) beton bertulang dengan pondasi tiang pancang dan pilar

rangka beton (Standar Bina Marga).

Gambar Contoh Bangunan Bawah Tipe c

2. Tipe bangunan bawah mana yang harus dipilih oleh perencana, tergantung pada dua

masalah utama, yaitu : tinggi tebing dan kondisi tanah dasar. Tinggi tebing dapat

ditaksir dari foto-foto, apabila dalam tahap survai tidak dilaksanakan pengukuran.

Kondisi tanah dasar lebih sulit untuk ditaksir oleh perencana, meskipun hanya

penyelidikan tanah yang dapat mengungkapkan sifat tanah dasar secara tepat,

namun kondisi tanah lunak masih mungkin untuk diamati dari foto.

3. Bangunan bawah tipe - a dan b hanya dapat digunakan bila kondisi tanah dasar

`baik' yaitu pasir, kerikil, lempung keras atau batuan. Sementara bangunan bawah

tipe - c dapat digunakan untuk semua tipe tanah dasar.

4. Bila menggunakan bangunan bawah tipe c, panjang jembatan yang diperlukan

mungkin harus ditambah karena lereng di depan kepala jembatan akan mengurangi

kapasitas jalur air (penampang di bawah jembatan). Dalam hal ini jembatan yang

mempunyai bangunan bawah tipe c perlu luas penampang pengaliran yang sama

dengan jembatan yang mempunyai bangunan bawah tipe a atau b. Untuk tinggi

yang sama jembatan dengan bangunan bawah tipe c akan lebih panjang dari pada jembatan dengan bangunan bawah tipe a atau b.




5. Perlu dicatat bahwa harga-harga dalam tabel biaya jembatan, tidak mencakup

harga untuk hal-hal berikut :

Oprit (Approach roads) :

Biaya pekerjaan oprit dihitung sebagai pekerjaan berat untuk jalan (Tugas 4C). Jembatan sementara (untuk memelihara arus lalu lintas) :

Bila jembatan baru dibangun pada lokasi yang sama dengan jembatan lama,

jembatan (dan jalan) sementara perlu dibuat untuk menjaga agar arus lalu lintas

tetap berjalan. Biaya jembatan sementara dapat diambil dari biaya jembatan tipe

1 dalam tabel Biaya Jembatan.

Pembongkaran jembatan lama (bila ada) :

Biaya pembongkaran jembatan lama biasanya relatif kecil sehingga untuk tahap

perencanaan dapat diabaikan.

7.4 PENGGANTIAN BANGUNAN ATAS JEMBATAN (PAJ)

1. Dalam beberapa kasus hanya bangunan atas jembatan yang perlu diganti, karena itu

dalam Total Biaya Jembatan biaya bangunan atas jembatan diberikan secara

terpisah.

2. Biaya bangunan atas jembatan ini sebaiknya digunakan hanya apabila perencana

benar benar yakin bahwa kepala jembatan dan pilar yang ada dapat digunakan untuk

bangunan atas yang baru. Bila pilar dan kepala jembatan yang ada perlu pelebaran

atau penguatan maka biaya jembatan baru dapat dipakai untuk tahap perencanaan.

7.5 PERBAIKAN/PEMELIHARAAN JEMBATAN (PJJ)1. Perhitungan biaya jembatan berkondisi baik/sedang yang hanya memerlukan

perbaikan (pemeliharaan berkala) atau pemeliharaan rutin pada tahap ini tidak perlu

dimasukkan dalam biaya proyek. Sebagai gantinya biaya tersebut harus dimasukkan

dalam alokasi dana tahunan untuk pemeliharaan jembatan seluruh kabupaten

berdasarkan panjang total jembatan (lihat Tugas 5B).

2. Untuk membantu dalam perkiraan tersebut, jumlah dan panjang total jembatan dan

penyeberangan pada bagian proyek yang bersangkutan dicantumkan dalam masing -

masing kotak yang disediakan pada bagian kiri formulir A1.

7.6 JEMBATAN LIMPAS (JL)

1. Dalam beberapa kasus, jembatan limpas mungkin merupakan alternatif yang

memadai dan murah untuk penyeberangan. Misalnya bila harga jembatan biasa

menyebabkan proyek yang bersangkutan tidak layak secara ekonomis, maka salah

satu alternatif untuk membuat proyek menjadi layak adalah dengan mengganti

beberapa atau seluruh jembatan dengan jembatan limpas

2. Jembatan limpas (kadang-kadang disebut juga dengan Ford atau Irish crossing) pada

dasarnya adalah suatu tanggul rendah yang melintang di atas dasar sungai, ditutup

dengan lapisan beton padat. Lereng dari pada tanggul ini dilindungi oleh pasangan

batu yang disemen.




3. Lalu lintas biasanya masih dapat lewat walaupun jembatan limpas ini terendam

luapan air sampai setinggi 30 cm. Jembatan limpas yang digunakan pada sungai

yang memiliki aliran air yang cukup konstan, harus dilengkapi dengan gorong-

gorong.

4. Sebelum memilih jembatan limpas, perencana harus mempertimbangkan hal- halberikut

Jembatan limpas umumnya digunakan hanya untuk lalu lintas rendah yaitu

KRLL 1 dan 2 (lihat Tugas 4B)

Berapa kali dan berapa lama jembatan limpas tidak bisa dilewati karena banjir ?

Penutupan 5-7 kali per tahun dengan jangka waktu masing-masing 1-2 hari

(jumlahnya tidak lebih dari 14 hari per tahun), secara normal dapat diterima

(untuk KRLL 1 dan 2).

Jembatan limpas umumnya tidak boleh digunakan pada sungai yang tanah

dasarnya lunak.

Jembatan limpas juga tidak boleh dipilih untuk penyeberangan pada lembah

yang sempit dan dalam (dimana diperlukan banyak pemotongan tebing).

5. Tabel Biaya Jembatan menyajikan biaya untuk dua tipe jembatan limpas :

Tipe 6a : Tinggi tanggul 0-0,5 meter. Bagian atas tanggul dilindungi dengan

beton setebal 20 cm sedangkan lerengnya dengan pasangan batu.

Tipe 6b : Sama dengan tipe 6a, dengan tinggi tanggul 0-2,0 m dan

dilengkapi dengan gorong-gorong untuk memungkinkan sejumlah aliran yang

konstan melewati jembatan limpas tersebut.

7.7 PROSEDUR

1. Masukkan jumlah total dan panjang dari jembatan atau penyeberangan sungai yang

tidak berjembatan pada bagian proyek yang bersangkutan (bukan ruas) di bagian kiri

dari formulir A1.

2. Tentukan tipe pekerjaan jembatan yang diperlukan untuk setiap jembatan.

− PBJ : Pembangunan Jembatan Baru

− PAJ : Penggantian Bangunan Atas Jembatan

− B/S : Jembatan dalam kondisi baik/sedang ; tidak perlu perbaikan

3. Tentukan panjang jembatan.

4. Tentukan KRLL dan lebar jalur jembatan dari tabel 4F.1.

5. Pilih tipe jembatan (atau tipe bangunan atasnya).

6. Untuk jembatan baru tipe 2, 3, dan 4 pilih tipe bangunan bawah.

7. Dapatkan harga satuan pekerjaan jembatan dari tabel biaya jembatan (dalam Rp.Juta

/ meter panjang jembatan). Biaya total tiap jembatan didapat dari perkalian panjang

jembatan dengan harga yang ada dalam tabel biaya jembatan.

8. Tentukan apakah diperlukan jembatan sementara. Apabila diperlukan dapatkan

biaya jembatan darurat tersebut dengan cara yang sama seperti pada butir-6 dengan

menggunakan harga satuan untuk jembatan baru tipe 1. Biaya ini ditambahkan padabiaya yang diperoleh pada butir-6.




9. Masukkan data untuk pekerjaan jembatan ke tempat yang sesuai di formulir A1:

− Pal kilometer lokasi jembatan yang tertera pada bagian kiri dari formulir A1

yang telah dikoreksi dengan faktor penyesuai odometer.

− Tipe pekerjaan jembatan yang diusulkan (PBJ, PAJ, JL)

− Tipe jembatan yang diusulkan (1, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c, dan seterusnya)

− Panjang, lebar, biaya per meter dan biaya total jembatan yang diusulkan.

− Catatan : Seluruh jembatan harus dicatat termasuk yang tidak memerlukan

perbaikan (B/S) dengan tidak memberikan biaya ( ' 0 ' )

10. Biaya total jembatan didapat dengan menjumlah biaya total tiap jembatan.

7.8 CONTOH

1. Jembatan no. 23-004 di kabupaten Labuhan Batu Propinsi Sumatera Utara harus

diganti baru (PBJ : jembatan baru).2. Panjang jembatan = 20 meter.

3. KRLL 3.1, berdasarkan tabel 4F.1 dipilih lebar jalur jembatan = 6.0 meter.

4. Dipilih jembatan tipe 4 dengan bangunan bawah tipe b.

5. Dalam tabel Biaya Jembatan (contoh Sumatera Utara tahun 1994) didapat harga

satuan Rp. 9,6 juta ( panjang jembatan = 20 meter pada `sumbu mendatar' dan

jembatan tipe 4 dengan bangunan bawah tipe b pada `sumbu tegak'). Biaya

Jembatan baru = 9,6 x 20 = Rp. 192 juta.

6. Misalkan diperlukan jembatan sementara. Biaya bisa diperoleh dengan

menggunakan harga satuan jembatan tipe 1 dalam tabel Biaya Jembatan, dengan

biaya : 0,9 x 20 = Rp. 18 juta.

7. Biaya total jembatan tersebut menjadi 192 + 18 = Rp. 210 juta (yang harus

dimasukkan ke dalam formulir A1).







DAFTAR ISI

Halaman

1. TUGAS 5A – PERSIAPAN PROGRAM TAHUNAN ..................................... 5A-1

1.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 5A-1

2. TUGAS 5B – KAJI ULANG DAN PERSIAPAN DAFTAR PEMELIHARAAN ........... 5B-1

2.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 5B-1

2.2 Penyusunan P1 Pendahuluan ............................................................................ 5B-1

2.3 Prosedur Kaji Ulang P1 ..................................................................................... 5B-3

2.4 Penyelesaian P1 ................................................................................................ 5B-4

3. TUGAS 5C – PENYIAPAN DAFTAR PANJANG PEKERJAAN BERAT ... 5C-1

3.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 5C-1

3.2 Penyusunan P2 .................................................................................................. 5C-1

4. TUGAS 5D – KAJI ULANG KEBUTUHAN ANGGARAN DAN STRATEGI PEKERJAAN ... 5D-1

4.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 5D-1

4.2 Penyelesaian P5 ................................................................................................ 5D-1

5. TUGAS 5E – PERSIAPAN DAFTAR PENDEK PEKERJAAN BERAT ...... 5E-1

5.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 5E-1

5.2 Kriteria Pemilihan Untuk P3 ............................................................................. 5E-1

5.3 Penyusunan P3 .................................................................................................. 5E-2

5.4 Penyusunan P4 .................................................................................................. 5E-5

6. TUGAS 5F – KAJI ULANG PROGRAM DAN DOKUMENTASI ANGGARAN ......... 5F-1

6.1 Ruang Lingkup dan Tujuan ............................................................................... 5F-1

6.2 Penyaringan Linkungan .................................................................................... 5F-1

6.3 Pemeriksaan Studi Perencanaan ....................................................................... 5F-2

6.4 Penyesuaian untuk Memenuhi Kriteria Nasional/Propinsi ............................... 5F-2

6.5 Kaji Ulang Prioritas Kabupaten ........................................................................ 5F-2

6.6 Penyesuaian pada Alokasi Dana ....................................................................... 5F-2

6.7 Kaji Ulang Elijibitas Disain dan Pasca Disain .................................................. 5F-2

6.8 Proyek-Proyek yang Dianggarkan Kembali ...................................................... 5F-3

6.9 Proses Persetujuan Teknis dan Anggaran ......................................................... 5F-36.10 Persiapan Kerangka Program ke Depan ............................................................ 5F-4



TUGAS 5 : PERSIAPAN PROGRAM TAHUNAN

WAKTU : JULI - AGUSTUS


5A EVALUASI DAN PENYARINGAN PROYEK Proyek Pekerjaan Berat dievaluasi dengan cara membandingkan biaya per-kilometer

(jalan + jembatan) dengan manfaat per-kilometer, untuk mendapatkan ukuran manfaatproyek dalam NPV/Km. Proyek-proyek tersebut kemudian disaring berdasarkanrekomendasi pekerjaannya, dalam daftar P2 ('long list' Pekerjaan Berat)

A1

5B KAJI ULANG DAN PERSIAPAN DAFTAR PEMELIHARAAN

Daftar pemeliharaan P1 merupakan pekerjaan kantor yang harus disusun pada bulanJuni - Juli, berisikan semua ruas jalan yang ;

Berkondisi baik/sedang berdasarkan daftar induk jaringan jalan K1

sedang dalam pekerjaan peningkatan atau pemeliharaan pada tahun berjalan

layak untuk dipelihara, yang ditemukan pada saat survai S2 terakhir

Daftar ini akan menjadi dasar bagi Survai Penjajagan Kondisi Jalan (S1) pada bulanSeptember - Oktober, yang hasilnya akan mengkaji-ulang dan memperbaiki data di P1dengan memasukkan usulan pekerjaan pemeliharaan untuk tahun program mendatang.

P1

5C PERSIAPAN DAFTAR PANJANG PEKERJAAN BERAT

Semua studi perencanaan berdasarkan proses analisa A1 harus didokumentasikandalam daftar P2 yang juga berisi proyek-proyek layak yang belum dilaksanakan('luncuran') dari hasil studi tiga tahun terakhir. Proyek-proyek yang layak (NPV>=0)disusun berurutan untuk menentukan prioritasnya. Proyek tidak layak (NV) atau tidakdievaluasi (NE) tapi direkomendasikan untuk pekerjaan alternatif pemeliharaan (M) harusdimasukkan ke dalam daftar P1. Proyek yang tidak dievaluasi karena masalah datamemerlukan penanganan lebih lanjut.

P2

5D PENGKAJIAN KEBUTUHAN ANGGARAN DAN STRATEGI PEKERJAAN

Perkiraan kebutuhan dan keterbatasan dana setiap tahunnya, dibuat dengan

menggunakan formulir P5. Ini akan membantu kabupaten dalam menyusun strategipendanaan untuk pekerjaan jalan secara lebih rasional.

P5

5E PERSIAPAN DAFTAR PENDEK PEKERJAAAN BERAT

Perkiraan kebutuhan dan keterbatasan dana , harus dipertimbangkan di dalampemilihan ruas -ruas untuk usulan pekerjaan berat dalam daftar P3. Semua proyekyang tercantum dalam P3 harus layak secara ekonomi dari hasil studi perencanaan.Proyek-proyek layak yang tidak tercantum pada P3 karena keterbatasan dana harusdirekomendasikan untuk pekerjaan 'penyangga' dan dimasukkan dalam daftar P4.

P3 P4

5F KAJI ULANG PROGRAM DAN DOKUMENTASI ANGGARAN Kaji ulang program secara menyeluruh termasuk penyempurnaannya, harus dilakukan

diantara waktu penyusunan program pendahuluan di bulan Agustus dan saat pematanganprogram pada RAKON di bulan Desember. Kaji ulang mencakup penyaringan lingkungandan 'audit' studi perencanaan oleh staf tingkat pusat / propinsi, disamping juga beberapapenyesuaian dan perubahan yang timbul dari ; kebijaksanaan pusat / propinsi, perubahanprioritas, masalah elijibilitas disain, serta perhitungan kembali proyek luncuran. Daftar P3yang telah diperbaiki harus sudah dibuat pada bulan Agustus - September, sebagaidasar bagi usulan akhir dan pendokumentasian anggaran (RD-1.JK).

P3,

RD-1.JK,

HR

KAJI ULANG DANPEMUTAKHIRANDATABASE

1

SURVAI

2

ANALISA

3

KAJI ULANG &PERSIAPAN (P1)PEMELIHARAAN

5B

EVALUASI DANPENYARINGAN

PROYEK 5A

PERSIAPANDAFTAR PANJANG

PEK.BERAT (P2)

5C

PENGKAJIANKEBUTUHAN

ANGGARAN DANSTRATEGI

5D

PENAKSIRANBIAYA

PEKERJAAN4

KAJI ULANGPROGRAM DANDOKUMENTASI

ANGGARAN5F

PERSIAPANDAFTAR PENDEK

PEK. BERAT

(P3/P4) 5E




1 TUGAS 5A - EVALUASI DAN

PENYARINGAN PROYEK

FORMULIR : A1


1. Tujuan utama dari tugas ini adalah untuk mengkaji ulang, menyelesaikan dan

menggabungkan lembar data proyek A1, termasuk penilaian status evaluasi dari

setiap proyek, sebagai hasil perbandingan antara manfaat (tugas 3D atau 3E) dan

biaya perencanaan (tugas kelompok 4).

2. Suatu proses penyaringan kemudian dilaksanakan, lalu rekomendasi dibuat untuk

proyek- proyek tersebut; apakah harus dipertimbangkan untuk pemeliharaan (daftar

P1), untuk pekerjaan berat (daftar P2/P3), untuk pekerjaan penyangga (daftar P4),

atau untuk pengkajian dan evaluasi lebih lanjut.

1.1.1 PROSEDUR

a. Kaji ulang dan periksa setiap lembar A1 untuk kesesuaian dan kekurangan

pemasukan data, lalu perbaiki sesuai kebutuhan, misalnya :

Apakah penentuan ruas lengkap dan sama seperti yang ada pada K1; jika tidak,

tegaskan bahwa data survai yang baru adalah yang benar.

Apakah ruas tersebut dibagi dalam proyek-proyek yang pantas/bisa diterima;

apakah jumlah panjang proyek sama dengan panjang ruas?

Apakah Kelas Rencana Lalu Lintas dimasukkan dengan benar?

Apakah semua jembatan yang diperlukan sudah dipertimbangkan?

Apakah data lalu lintas dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan? Apakah

sudah dipindahkan dari formulir S5B dan A2 dengan benar?

Apakah riwayat pekerjaan yang terakhir sudah dicatat dalam A1? apakah sesuai

dengan kondisi yang ada dan biaya yang diusulkan?

Apakah informasi mengenai kependudukan/kode akses/jalan baru sudah

dimasukkan dan sesuai?

b. Periksa bahwa perkiraan manfaat/km proyek pada setiap lembar A1 telah

dimasukkan dengan benar dari tabel manfaat lalu lintas (tugas 3D), atau dari lembar

A3 jika merupakan proyek kependudukan (tugas 3E).c. Periksa bahwa biaya pekerjaan jalan dan jembatan pada setiap lembar A1 telah

dimasukkan dengan benar dari matrik biaya (tugas 4C), dan telah dijumlahkan serta

dihitung rata-ratanya per km dengan benar pula.

d. Periksa apakah perhitungan NPV/KM sudah benar yakni dengan cara mengurangkan

biaya/km dari manfaat/km.

e. Kaji kembali status evaluasi setiap proyek dan masukkan salah satu dari kode-kode

di bawah ini dalam kotak yang disediakan dalam lembar A1 :




Kode Status Evaluasi NPV / Km

*** Kelayakan tinggi > 20 Rp. juta

** Kelayakan sedang 10 – 20 Rp. juta

* Kelayakan rendah 0 – 9 Rp. jutaNV Belum Layak < 0 Rp. juta (negatif)

NE Tidak di Evaluasi Belum Tersedia

f. Tambahkan kode Rekomendasi disamping kode evaluasi, dengan menggunakan

kode-kode sebagai berikut :

R : Direkomendasikan / bila layak dan tidak ada masalah lain (masukkan

dalam daftar P2).

NR : Tidak direkomendasikan untuk pekerjaan apa pun, biasanya digabung

dengan NV.

M : Sesuai untuk pemeliharaan, biasanya digabung dengan NE atau proyek

layak untuk pemeliharaan berkala. (masukkan dalam daftar P1),

H : Sesuai untuk pekerjaan penyangga, biasanya digabung dengan NV

(masukkan dalam daftar P4).

LL : Masalah data lalu-lintas

P : Masalah data kependudukan

D : Masalah disain/biaya

I : Masalah penentuan proyek

S : Masalah status ruas

SK : Memerlukan studi khusus

Contoh :

Proyek NPV/km Rekomendasi Kode

Proyek 01 + 45 Rp. juta Tidak ada masalah *** / R

Proyek 02 + 7 Rp. juta Data lalu-lintas diragukan * / LL

Proyek 03 - 10 Rp. juta Pekerjaan Penyangga NV / H

g. Untuk keperluan kaji ulang A1 pada proyek `luncuran', gunakan kode berikut ini;

(lihat penjelasannya pada tugas 5C )

C : Proyek luncuran dengan prioritas tinggi

X : Proyek yang telah dilaksanakan atau catatan untuk A1 yang lama (bukan

untuk pekerjaan berat tahun berikutnya).

h. Proyek-proyek dengan kode masalah ( LL / P / D / I / S / SK ) dapat disebut layak,

namun bila dimasukkan dalam program perlu persyaratan beberapa tindakan lanjutan

atau audit. Jenis masalah dan tindakan yang diusulkan harus dicatat pada bagian

bawah lembar A1.

i. Tanda tangani semua formulir A1 di bagian bawahnya, lalu susun sesuai urutan

nomor ruasnya, kemudian arsipkan (jika perlu kirimkan copy-nya kepada instansiyang berwenang, untuk audit / kaji ulang).




2 TUGAS 5B - KAJIULANG DAN PERSIAPAN DAFTAR

PEMELIHARAAN

FORMULIR : P1


1. Sebagai tahap awal dalam mempersiapkan Program Pemeliharaan Tahunan, maka

semua ruas jalan yang berkondisi baik/sedang dan sesuai untuk pemeliharaan harus

dimasukkan dalam daftar pemeliharaan P1.

2. Daftar P1 dimaksudkan untuk membuat jumlah suatu rangkuman pendahuluan dan

kebutuhan pemeliharaan secara umum sebagai dasar bagi penyusunan anggaran

keseluruhan; sementara untuk penyelesaian usulan program pemeliharaan ini, akan

diperlukan survai pemeliharaan yang lebih rinci (ada petunjuk teknis tersendiri).3. Daftar P1 harus dipersiapkan setiap tahun dibagi dalam dua tahap : P1 pendahuluan

dipersiapkan di kantor dalam bulan Juli - Agustus ; P1 akhir atau hasil kaji ulang

terhadap P1 pendahuluan dilakukan dalam bulan Nopember.

4. P1 akhir menjadi dasar untuk mempersiapkan P1 tahun berikutnya. Sekali sudah

disusun dengan benar, maka P1 tidak perlu lagi ditulis ulang secara keseluruhan

setiap tahunnya; perbaikan ulang terhadap P1 tahunan dan pemutakhiran data

berdasarkan hasil kaji ulang terhadap P1 sebelumnya sudah cukup memadai.

5. Daftar P1 pendahuluan dapat disusun secara manual atau langsung dari database

komputer. Daftar ini mengklasifikasikan jalan sesuai dengan jenis permukaan,

tingkat lalu lintas serta tahun terakhir pelaksanaan pekerjaan berat dan pemeliharaan

berkala.

6. Dalam tahap kaji ulang, P1 versi pendahuluan diperbaiki dan kebutuhan

pemeliharaan awal ditentukan terutama atas hasil survai S1 pada bulan September -

Oktober dan diikuti dengan survai pemeliharaan yang lebih rinci (MS2).

2.2 PENYUSUNAN P1 PENDAHULUAN

1. Dalam daftar P1 harus dicantumkan semua jalan kabupaten yang diyakini

mempunyai kondisi `baik/sedang', termasuk :

Ruas-ruas yang mendapatkan pekerjaan berat tahun yang sedang berjalan.

Ruas-ruas yang mendapatkan pekerjaan pemeliharaan tahun yang sedang berjalan.

Setiap ruas lainnya yang dibangun pada satu dan dua tahun yang lalu.

Setiap ruas lainnya yang ditentukan untuk pemeliharaan dari hasil survai-survai S1

dan S2 yang baru saja dilaksanakan.

Setiap ruas lainnya yang ditetapkan dalam kondisi `baik/sedang' pada K1.

2. P1 harus disusun secara langsung dari database komputer ataupun secara manual

dari sumber-sumber yang ada di kantor.

3. Kolom-kolom 1-4 menunjukkan ruas jalan seperti yang ada dalam K1. Kolom-

kolom 5-11 menunjukkan data segmen yang terdiri dari pal Kilometer, tipe, kondisi,

dan lebar perkerasan, serta Kelas Rencana Lalu Lintas yang didasarkan terutama atas

informasi dari K1 dan K3.




4. Kolom 12 menunjukkan segmen yang berkaitan dengan kode-kode pemeliharaan M1

sampai M10. Kode-kode ini sudah dimasukkan dalam matrik biaya (lihat tugas 4D)

dan ditentukan oleh tipe permukaan, KRLL dan umur jalan sejak pekerjaan berat

terakhir (PK) atau pelapisan ulang (MP) seperti terlihat di bawah.

5. Komputer akan menghasilkan P1 yang secara otomatis mencantumkan kode-kodetersebut, juga menjumlahkan panjang dan biayanya menurut kelasnya. P1 yang

disusun secara manual memungkinkan setiap segmen dapat dicantumkan pada

kolom dengan kode M yang sesuai,untuk membantu penghitungan secara manual.

Kode

M

Jenis

Permukaan

Kelas Rencana

Lalu lintas

Tahun sejak PK /

PM (pelapisan ulang)

HANYA UNTUK PEMELIHARAAN RUTIN

M1

M2

M3

M4

Aspal

Aspal

Kerikil

Kerikil

1, 2, 3 *)

4

1 *)

2

< 4

< 4

< 4

< 4

JUGA UNTUK PEMELIHARAAN BERKALA

M5

M6

M7

M8

M9

M10

Aspal

Aspal

Aspal

Kerikil

Kerikil

Batu/Telford

1

2, 3 *)

4

1

2

1, 2, 3

> 3

> 3

> 3

> 3

> 3

> 3

*) menunjukkan asumsi yang dapat dipakai bila data lalu lintas hilang.

6. Kolom 13 dari daftar P1 merupakan ringkasan riwayat pekerjaan dari K3 atau dari

sumber- sumber lain, yang menunjukkan tahun terakhir dilaksanakannya pekerjaan

berat (PK) dan/atau pemeliharaan berkala (MP/pelapisan ulang).

7. Pada akhir daftar P1, ada ringkasan yang menunjukkan :

Baris A : Jumlah panjang segmen jalan dalam kilometer menurut kode M- nya.

Baris B : Pengeluaran rata-rata per km menurut kode M-nya untuk pemeliharaan

rutin berdasarkan matriks biaya perencanaan.

Baris C : Jumlah seluruh pengeluaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan rutin(AxB).

Baris D : Panjang segmen jalan aspal dan kerikil yang memerlukan pemeliharaan

dengan asumsi rata-rata/seperlima jalan aspal dan sepertiga jalan kerikil

membutuhkan pemeliharaan berkala setiap tahunnya.

Baris E : Biaya rata-rata pemeliharaan berkala per kilometer dari matriks biaya.

Baris F : Pengeluaran yang diperlukan untuk pemeliharaan berkala (DxE).

8. Beberapa kotak yang terpisah juga merupakan ringkasan perkiraan biaya yang

diperlukan untuk seluruh pemeliharaan jalan dan jembatan. Hal ini hanya diperlukan

untuk keperluan perhitungan biaya saja dan akan dimodifikasi dalam tahap kaji

ulang.




2.3 PROSEDUR KAJI ULANG PI

1. Hasil survai penjajagan kondisi jalan (S1) pada bulan September - Oktober, akan

digunakan untuk mengkaji ulang dan memperbaiki daftar P1 (tugas 2A).

2. Kaji kembali hasil survai S1, bagilah ruas jalan ke dalam segmen-segmen yang

homogen untuk jenis permukaan, kondisi dan kerusakannya, bagi keperluan

penilaian pemeliharaan. Hindari membagi ruas dalam banyak segmen yang masing-

masing panjangnya hanya beberapa ratus meter saja; penentuan secara rata-rata

mungkin diperlukan.

3. Masukkan pal km awal dan akhir segmen yang telah diperbaiki ke dalam kolom

14/15 dari formulir P1 yang telah dikaji ulang, pastikan semua Pal Km tersebut

mencakup seluruh ruas jalan dan sesuai dengan panjang ruas jalan keseluruhan.

Data-data tersebut dapat saja berbeda dengan data yang sudah ada pada P1. Dalam

format versi komputer yang telah dikaji ulang akan disisakan ruangan yang cukup

untuk memasukkan segmen-segmen secara manual (bila diperlukan).4. Penilaian kondisi permukaan secara umum yang sudah tertera dalam kolom 8/9

harus ditegaskan atau diperbaiki. Perlu dicatat bahwa ini adalah penilaian umum

mengenai kondisi yang mencerminkan kekasaran permukaan jalan dan kenyamanan

berkendaraan di atasnya. Biasanya hal ini berhubungan dengan kerusakan lapisan

permukaan, namun tidak boleh serupa.

5. Suatu penilaian pemeliharaan secara umum untuk segmen-segmen jalan, dibuat

dengan menjumlah dan menghitung rata-rata kode tingkat kerusakan permukaan

untuk setiap bagian 100 m dalam S1. Berhati-hatilah untuk tidak berat sebelah dalam

memberikan jawaban yang rancu terhadap wilayah-wilayah bila terlupa untuk

memasukkan kode yang mewakili untuk setiap 100m di wilayah tersebut.6. Masukkan kode penilaian pemeliharaan dari S1 ( 6 - 24 ) untuk setiap segmen yang

telah ditentukan dalam kolom 16 format P1. Angka-angka penilaian yang sama dari

MS2 ( 6 - 24 ) nantinya harus dimasukkan ke dalam kolom 17 bila survai MS2 juga

telah dilaksanakan untuk segmen tersebut.

7. Buatlah rekomendasi pekerjaan untuk setiap segmen dengan menggunakan kode-

kode berikut ini sebagai panduan (lihat tugas 2A untuk petunjuk tambahan) :

Klasifikasi

Umum

Kisaran

S1

Kemungkinan Jenis Pekerjaan Kode

Baik 6 - 10 Hanya pemeliharaan rutin ringan MR

Baik /

sedang

6 - 10 Hanya pemeliharaan rutin sedang MR

Sedang 11 - 16 Pemeliharaan rutin berat /pengaspalan untuk

pencegahan

MR

/MS

Sedang

rusak

11 - 16 Perbaikan pengaspalan berkala atau

pelapisan ulang

MP

Rusak 16 - 23 Rehabilitasi atau pekerjaan penyangga RE/H

Rusak

berat

> 23 Rekonstruksi / dibangun kembali atau

rehabilitasi berat

PK




8. Sebagai tambahan, beberapa segmen dengan jelas memerlukan pekerjaan berkala

lainya yang harus ditentukan seperti drainase atau perbaikan jembatan. Beberapa

segmen mungkin memerlukan gabungan yang tidak jelas antara pelapisan

permukaan dan pekerjaan lainnya. Perlu dicatat bahwa dalam pekerjaan berkala

biasanya juga termasuk ketentuan untuk pekerjaan rutin pada segmen yang sama.9. Beberapa segmen kondisinya mungkin terlalu jelek untuk dilakukan pemeliharaan

secara konvensional, dan sebaiknya segera dicakup dalam prosedur S2/A1 dan

dievaluasi untuk kemungkinan mendapatkan pekerjaan berat. Pekerjaan penyangga

yang biasanya mencakup pekerjaan pengisian lubang-lubang yang cukup

besar/banyak, untuk sementara merupakan pilihan alternatif.

10. Segmen-segmen yang disarankan untuk pemeliharaan rutin saja hanya akan

menerima alokasi dana yang bersifat umum, dan mungkin belum dapat dilakukan

survai khusus (bukan MS2) lebih lanjut sampai pekerjaan pemeliharaannya sendiri

siap dimulai. Namun demikian, ruas-ruas ini secara teratur harus sudah dalam

pemeliharaan dan pemeriksaan.11. Daftar P1 yang telah dilengkapi dengan hasil survai S1 akan dijadikan sebagai

usulan pekerjaan pemeliharaan yang akan dimasukkan dalam daftar UR-1.JK untuk

diajukan di dalam Rakorbang.

12. Ruas-ruas yang disarankan untuk pemeliharaan berkala memerlukan survai MS2

untuk menentukan jenis kebutuhannya, jumlahnya dan biayanya yang lebih rinci.

2.4 PENYELESAIAN P1 :

1. Panjang segmen yang akan dipelihara harus dimasukkan ke dalam kolom 18 dalam

km (ketelitian satu angka di belakang koma), dan harus cocok dengan panjangsegmen yang ditentukan dalam kolom 15-14 (km akhir - km awal).

2. Biasanya hanya satu tipe pemeliharaan yang dipilih untuk setiap segmen; ini harus

mencerminkan kebutuhan pemeliharaan yang dominan untuk bagian ruas jalan

tersebut (catat bahwa pemeliharaan periodik juga mencakup biaya yang diperlukan

untuk pemeliharaan rutin).

3. Jika dipertimbangkan bahwa suatu segmen memerlukan dua atau lebih tipe

pemeliharaan yang dominan, maka terdapat dua pilihan yaitu :

Bagi segmen tersebut ke dalam dua atau lebih sub-segmen dengan menentukan km

awal/akhir dikolom 14/15 dan kemudian tentukan pilihan tipe pemeliharaan untuk

tiap segmen; atau Masukkan panjang km yang terpisah untuk dua atau lebih pemilihan tipe

pemeliharaan untuk segmen yang sama, pastikan bahwa total panjang yang terpisah

tadi cocok dengan total panjang segmen sebagaimana ditentukan pada kolom 15-14.

4. Panjang km hanya akan dimasukkan ke dalam kolom drainase, jika terdapat bagian

jalan dimana tipe pemeliharaan drainase merupakan pekerjaan yang dominan, dan

tidak terdapat usulan pekerjaan tipe pemeliharaan lainnya yang cukup berarti.

5. Jika pemeliharaan jembatan dibutuhkan, jangan memasukkan panjang km kedalam

kolom jembatan; tetapi masukkan jumlah panjang jembatan yang memerlukan

pemeliharaan berkala dalam `meter', atau bertanda `x' untuk menunjukkan bahwa

terdapat kebutuhan perbaikan yang berarti namun belum diukur.




6. Pilihan tipe pemeliharaan berkala ` campuran' dapat dipilih jika tidak terdapat suatu

tipe pemeliharaan yang dominan. Sebagai contoh : suatu pekerjaan campuran yang

tidak pasti antara penambalan lubang dan bagian 'overlay' yang pendek dengan

perbaikan gorong-gorong dan bahu jalan.

7. Biaya/km dan total biaya yang telah diperhitungkan (misalnya dari MS2), dapatdimasukkan ke dalam kolom 19/20 pada tahap perencanaan untuk tujuan perkiraan

biaya. Jika tidak terdapat dasar yang memadai (dari MS2 /lainnya) untuk perkiraan

biaya pemeliharaan bagi segmen tersebut, biarkan kolom 19 dan 20 kosong. Program

komputer akan memberikan perkiraan biaya secara umum untuk setiap tipe

pekerjaan pemeliharan yang didasarkan atas : tipe permukaan, lebar jalan, tingkat

lalu-lintas, dan kabupatennya. Hal itu harus diperbaiki setelah dilakukannya MS2,

dan kemudian DURP akan dilengkapi berdasarkan pada pekerjaan sebenarnya yang

diperlukan dan sudah diukur pada saat penyusunan anggaran terakhir.

8. Pada segmen-segmen yang disarankan untuk pemeliharaan rutin, alokasi dananya

hanya ditentukan secara umum saja dan biasanya tidak akan dilakukan survaitertentu sampai pekerjaan pemeliharaannya sendiri siap untuk dimulai.

Bagaimanapun ruas-ruas ini harus sudah dalam pengawasan dan pemeliharaan

secara teratur.

9. Ruas-ruas yang disarankan untuk pemeliharaan periodik memerlukan survai MS2

untuk menentukan pekerjaan yang dibutuhkan, volume serta biayanya secara lebih

rinci.

10. Bandingkan data K1 dan peta dengan data S1 untuk nomor ruas, nama ruas, titik

pengenal, panjang ruas, lebar perkerasan dan KRLL. Jika data K1 benar-benar

dianggap salah, perbaiki data tersebut secara manual pada P1 dan beri tanda pada

kolom kebutuhan revisi K1 (21) untuk mengingatkan bagian perencanaan supaya

merubah database K1.

11. Periksa juga (dari K3 atau RD-1.JK) apakah riwayat pekerjaan jalan sudah benar

dan perbaiki kode M1-M10 pada kolom 12 jika perlu.

12. Akhirnya masukkan data bulan dan tahun dari survai S1 yang baru dilengkapi pada

kolom 22.










3 TUGAS 5C - PENYIAPAN DAFTAR PANJANG

PEKERJAAN BERAT

(PENYARINGAN PROYEK HASIL EVALUASI )

FORMULIR : P2


1. Semua proyek yang menjadi sasaran studi perencanaan yang didasarkan pada

formulir analisa A1, harus dimasukkan dalam daftar panjang P2.

2. Proyek-proyek ini akan disusun dalam dua kelompok, yaitu : proyek hasil studi baru

dari studi perencanaan tahun terakhir dan proyek luncuran dari studi-studi sejak tigatahun lalu yang belum dilaksanakan. Kedua kelompok tersebut disusun secara

terpisah dan diurutkan berdasarkan NPV/KM.

3. Proyek yang kelayakannya negatif atau tidak dievaluasi (NE) juga dikelompokkan

secara terpisah. Proyek pemeliharaan periodik hasil evaluasi , juga dikelompokkan

secara terpisah.

4. Daftar P2 disiapkan dalam bulan Juli - Agustus segera setelah tahap analisa selesai.

Daftar P2 tersebut dapat dirubah/diperbaiki berdasarkan hasil dari studi-studi

lanjutan yang dilakukan kemudian.

5. Daftar P2 dapat dibuat secara manual maupun dari database komputer, keduanya

hanya mempunyai perbedaan kecil saja dalam formatnya. Semua kolom diisi secaralangsung dari lembar analisa A1.

3.2 PENYUSUNAN P2

3.2.1 PROSEDUR UMUM

a. Kumpulkan lembar-lembar A1 dalam dua kelompok :

Proyek-proyek luncuran dari studi-studi sejak tiga tahun yang lalu namun belum

dilaksanakan (tidak termasuk proyek-proyek dalam program kerja tahun ini).

Proyek-proyek dari studi perencanaan yang baru saja diselesaikan.b. Pindahkan data dari lembar A1 ke kolom P2 sebagai berikut :

Kolom 1 - 4 : menunjukkan ruas.

Kolom 5 - 13 : menunjukkan karakteristik segmen proyek yang telah

ditentukan.

Kolom 14 - 26 : menunjukkan jenis serta biaya pekerjaan jalan dan jembatan

yang diusulkan.

Kolom 27 - 31 : memberikan hasil studi dan rekomendasi termasuk

peringkatnya.

Kolom 32 - 34 : menunjukkan kemungkinan pekerjaan alternatif bila

pekerjaan berat tidak dilaksanakan.




c. Untuk penyusunan daftar P2 secara manual, maka kelompok proyek luncuran harus

disusun pada lembar P2 yang terpisah untuk kelompok proyek yang baru. Setiap

proyek dimasukkan kedalam daftar dengan nomor ruas/proyek yang berurutan.

Biaya dan manfaat untuk proyek luncuran harus merupakan biaya dan manfaat yang

digunakan dalam studi aslinya dengan nomor tahun proyek yang sama.d. Dalam P2 hasil komputer, proyek-proyek disusun secara otomatis berdasarkan

peringkat NPV/Km dan dikelompokkan dalam empat bagian :

A = Proyek-proyek Luncuran

B = Proyek-proyek studi baru : layak

C = Proyek-proyek studi baru lainnya : belum layak atau tidak dievaluasi

(tidak termasuk proyek-proyek pemeliharaan)

D = Proyek-proyek pemeliharaan termasuk proyek pemeliharaan berkala (MP)

yang dievaluasi, dan proyek pemeliharaan rutin (MR)

e. Dalam P2 hasil komputer, proyek `luncuran' secara otomatis diperbaharui ke dalam

tingkat harga tahun yang sedang berjalan dengan perhitungan kembali secara

otomatis juga terhadap NPV/Km-nya.

3.2.2 PROYEK LUNCURAN DAN KONSTRUKSI ̀ BERTAHAP'

PROYEK LUNCURAN

a. Beberapa proyek `luncuran' sebagian mungkin telah dilaksanakan. Ini harus

dipisahkan ke dalam bagian `yang telah dilaksanakan' dan bagian `luncuran'.

b. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menyesuaikan nomor proyek, panjang dan

biayanya pada copy dari lembar A1 asli, namun dengan menggunakan tingkat biaya

dan manfaat per kilometer yang asli.

c. Pastikan bahwa pekerjaan jembatan ditentukan dalam bagian proyek yang benar,

dan bahwa biaya dan NPV/Km-nya dihitung kembali dengan benar.

d. Data proyek pada A1 yang lama dan bagian yang telah dilaksanakan supaya diberi

kode `X' dalam database dan tidak perlu muncul lagi dalam daftar P2 (disimpan

hanya untuk keperluan dokumentasi).

e. Bagian proyek luncuran baru yang telah `dipisahkan' akan muncul pada P2 dan

diberi kode `R' (direkomendasikan) atau `C' (proyek luncuran prioritas) bila

merupakan prioritas tinggi untuk diselesaikan.

PROYEK KONSTRUKSI BERTAHAP

a. Struktur perkerasan dari sejumlah proyek yang pada tahun-tahun awal studi

perencanaan dinyatakan layak, pada prakteknya kadang-kadang dibangun secara

`bertahap' dalam 2 tahun atau lebih. Misalnya, LPB (sub-base) dan/atau LPA (base

course) dihamparkan, dipadatkan dan dibiarkan selama satu tahun, lalu lapisan

permukaannya dihamparkan pada tahun berikutnya.

b. Meskipun hal ini pada umumnya tidak direkomendasikan, namun kadang-kadang

terpaksa dilakukan karena adanya keterbatasan dana yang tidak dapat dihindari,

atau dalam beberapa kasus juga karena alasan teknis ;misalnya karena diinginkan

agar Lapisan Pondasi Atas (LPA) benar-benar mantap dan menjadi cukupkepadatannya sebelum dilakukan pengaspalan.




c. Dalam proyek `konstruksi bertahap' ini, penting untuk diperhatikan bahwa `tahap'

kedua akan muncul dalam P2 sebagai proyek `luncuran' yang mendapatkan prioritas

tinggi dengan perkiraan biaya dan manfaat yang benar.

d. Prosedur yang telah disederhanakan untuk menyiapkan data baru bagi proyek

`luncuran' bertahap adalah sebagai berikut :

Perbaiki proyek `luncuran bertahap' dengan kode tahun studi yang sedang berjalan.

Hitung kembali manfaat asli dengan menggunakan tabel manfaat yang baru (tahun

ini), namun berdasarkan pada lalu-lintas/kondisi jalan atau data kependudukan /

hambatan akses yang sama.

Kurangi nilai manfaat hasil perhitungan ulang dengan biaya sebenarnya dari tahap

pertama konstruksi tahun ini, untuk menghasilkan nilai manfaat baru yang telah

diperbaiki.

Ganti tipe/kondisi lapisan permukaan yang ada untuk menggambarkan kondisi

àntara' setelah pelaksanaan konstruksi tahap pertama (misalnya kerikil rusak atautanah rusak).

Perkirakan biaya yang sekarang diperlukan untuk menyelesaikan jalan tersebut dari

matrik biaya tahun ini (atau gunakan biaya disain yang sebenarnya bila ada) dan

masukkan data biaya yang baru ke dalam A1.

Hitung kembali secara manual NPV/km yang telah diperbaiki ke dalam A1.

Sesuaikan rekomendasi proyek dengan memberikan kode `C', yakni proyek

luncuran yang harus mendapatkan prioritas tinggi untuk diselesaikan.

Contoh :

Uraian Manfaat

(Juta

/km)

Biaya

(Juta

/km)

NPV

(Juta

/km)

Data asli (awal) 120 100 20

Biaya pelaksanaan tahap pertama 60

Manfaat dari Tabel Penuntun tahun 128

Manfaat hasil penghitungan kembali 128 - 60

= 68 Tambahan biaya yang kini diperlukan

untuk menyelesaikan proyek

(dari perkiraan disain / tabel matrik

biaya tahun ini)

50

NPV baru (yang telah diperbaiki)68 - 50

= 18




4 TUGAS 5D - KAJI ULANG KEBUTUHAN ANGGARAN

DAN STRATEGI PEKERJAAN

FORMULIR : P5


1. Prosedur perencanaan ini berlaku bagi semua jenis pekerjaan yang dilaksanakan dan

semua dana yang tersedia untuk jalan kabupaten. Kabupaten perlu untuk secara

teratur membuat suatu penaksiran terhadap pekerjaan-pekerjaan dan kebutuhan

anggaran, serta bagaimana cara mengalokasikan dananya di antara kategori-kategori

pekerjaan jalan seperti pemeliharaan, pekerjaan berat dan lain sebagainya.

2. Formulir P5 digunakan untuk membantu kabupaten merumuskan strategi

penggunaan dana untuk pekerjaan jalan yang masuk akal, serta menyiapkaninformasi yang diperlukan.

3. Strategi umum yang disarankan adalah sebagai berikut :

Beri prioritas pertama pada semua pekerjaan pemeliharaan yang telah ditentukan

(P1).

Alokasikan sisa dananya pada pekerjaan jalan yang layak dengan prioritas pertama

pada jalan yang dapat dilewati kendaraan bermotor dan prioritas terendah pada jalan

`baru'.

Sisakan cadangan dana untuk pekerjaan penyangga/darurat.

4. Perlu dicatat bahwa formulir P5 ini dapat diisi secara manual; namun akandisediakan pula dalam bentuk lembar kerja Komputer yang sederhana untuk

memudahkan percobaan penggunaan asumsi-asumsi.

4.2 PENYELESAIAN P5

4.2.1 KERANGKA BAGIAN FORMULIR

a. Formulir P5 terdiri dari tiga bagian utama, yaitu :

Baris A – F : rangkuman data untuk tahun program yang sedang berjalan.

Baris G – M : rangkuman asumsi-asumsi untuk tahun program berikutnya. Kotak di bagian bawah formulir : rangkuman aspek-aspek khusus mengenai

wilayah kabupaten, jumlah dan kepadatan penduduk, panjang dan kepadatan

jaringan jalan serta kondisinya,dan asumsi pokok yang di terapkan.

b. Bagian pertama :

Baris – A : Masukkan jumlah dana yang tersedia Inpres Dati II, BPJK/IPJK dan

sumber-sumber lainnya termasuk Bantuan Luar Negeri (BLN) pada tahun yang

sedang berjalan.

Baris – B : Tentukan berapa banyak dari dana tersebut yang telah dialokasikan

untuk pekerjaan jalan dan jembatan kabupaten dalam tahun yang sedang berjalan;tidak termasuk penggunaan dana untuk pasar, irigasi dan infrastruktur lainnya.




Baris - C/D/E : Tentukan jumlah kilometer, biaya rata-rata per kilometer dan

alokasi dana dari setiap sumber termasuk BLN dalam tahun program yang sedang

berjalan, untuk pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala dan pekerjaan berat.

Baris - F : Tentukan alokasi dana tahun ini untuk `biaya umum' yang dikaitkan

dengan program jalan, termasuk pemeliharaan untuk alat-alat berat dan bengkel(workshop). Jelaskan jumlah dana ini sebagai bagian dari jumlah keseluruhan

penggunaan dana untuk pekerjaan jalan.

c. Bagian kedua :

Baris - G/H : Tentukan asumsi kenaikan dana yang tersedia untuk pembangunan

jalan tahun berikutnya dalam persen; asumsikan ini sebesar 10% (x 1.1) dalam

ketiadaan informasi lainnya. Hitung jumlah dana yang diasumsikan akan tersedia

dengan mengalikan angka-angka di deret B dengan faktor inflasi di deret G.

Sebutkan juga perkiraan tingkat kenaikan harga (misalnya, x 1.1).

Baris – I : Hitung `biaya umum' yang diperlukan dengan menerapkan persentase

yang sama seperti yang dibuat dalam deret G untuk tahun yang sedang berjalan.

Baris – J : Perkirakan dari P1 terakhir, jumlah kebutuhan untuk pemeliharaan

rutin dalam kilometer, jumlah biaya dan biaya rata-rata km; biasanya ini harus

100% dari jalan-jalan aspal dan kerikil yang berkondisi baik/sedang.

Baris – K : Perkirakan dari P1 terakhir, jumlah kebutuhan untuk pemeliharan

berkala dalam kilometer, jumlah biaya dan biaya rata- rata/km; panjang jalan yang

memerlukan pemeliharaan berkala dapat diasumsikan sebagai 25% dari panjang

jalan untuk pemeliharaan rutin.

Baris – L : Sisihkan sebagian dari jumlah seluruh dana untuk pekerjaan

penyangga/ darurat, dalam deret H (coba antara 0 - 15%); perkirakan jumlahkilometernya yang dapat dilakukan dengan membagi biaya total dengan biaya

pekerjaan penyangga Km yang mewakili (yang tidak akan lebih besar dari 10%

biaya pekerjaan berat/Km di P2, atau kurang lebih dua kali biaya pemeliharaan rutin

per kilometer).

Baris – M : Perkirakan jumlah dana yang tersisa untuk pekerjaan berat (dan

pekerjaan penyangga) dengan mengurangkan biaya total dalam baris (I + J + K + L)

dari seluruh biaya jalan kabupaten dalam kolom (H). Masukkan biaya rata-rata/Km

untuk pekerjaan berat dari P2. Perkirakan jumlah kilometer pekerjaan berat yang

akan dibiayai, dengan membagi seluruh biaya untuk pekerjaan berat dengan biaya

pekerjaan berat rata-rata/Km.

d. Bagian ketiga : Masukkan data-data khusus mengenai karakteristik kabupaten

dan jaringan jalan dari formulir K13 dan ringkasan K1 ke dalam kotak-kotak di

bagian bawah formulir.

e. Bila jumlah kilometer dalam baris M kurang dari 10% panjang kilometer jalan

rusak/rusak berat pada K1 atau kurang dari 20% jalan yang berkondisi rusak/rusak

berat yang tidak termasuk jalan tanah, maka penambahan dana untuk jalan-jalan

kabupaten dapat dibenarkan. Hitung kembali dalam formulir dengan menggunakan

faktor-faktor yang lebih tinggi dalam kolom G, sedemikian rupa sehingga dapat

mencapai kondisi- kondisi ini.

f. Pada P5 versi komputer, data yang perlu dimasukkan adalah hanya untuk :




baris A - F (program sebenarnya tahun ini)

data dari K1 mengenai panjang jaringan jalan menurut tipe permukaannya (bawah

kanan)

asumsi faktor inflasi (kotak deret G)

asumsi kunci mengenai % alokasi untuk biaya umum dan pekerjaan penyangga

serta % target kebutuhan pemeliharaan yang harus di capai (bawah kiri)

g. Hal-hal lainnya akan dihitung kemudian secara otomatis.







5 TUGAS 5E - PERSIAPAN DAFTAR PENDEK

PEKERJAAN BERAT

FORMULIR : P3 , P4


1. Daftar pendek usulan pekerjaan berat yang dikenal dengan P3 berisikan proyek-

proyek yang dipilih dari daftar panjang P2, dengan jumlah yang dibatasi sesuai

dengan batas kumulatif anggaran yang tersedia dan ditentukan dalam tugas 5D.

2. Hanya proyek-proyek yang telah distudi dan dinyatakan layak secara ekonomi saja

yang dapat dimasukkan dalam daftar ini.

3. Proyek harus dipilih hanya atas dasar prioritas ekonomis yang ditunjukkan oleh hasil

studi perencanaan. Dalam hal ini masalah-masalah daerah perlu juga diperhitungkan,termasuk rencana pengembangan kabupaten dan fungsi jalan.

4. P3 pendahuluan harus disiapkan segera setelah P2 selesai dalam bulan Juli - Agustus

untuk dijadikan sebagai usulan pekerjaan berat dalam UR-1.JK yang akan diajukan

dalam RAKORBANG.

5. P3 versi komputer disusun secara otomatis berdasarkan nomor urutan prioritas yang

diberikan pada P2 sampai batas anggaran yang ditentukan (sementara) atau batas

panjang Km tertentu. Formulir P3 ini dapat juga disusun secara manual.

6. Proyek-proyek yang tidak dapat dimasukkan ke dalam P3 karena tidak tersedia

cukup dana atau saat ini belum layak untuk pekerjaan berat, harus dimasukkan ke

dalam daftar pendek untuk usulan pekerjaan penyangga (P4).7. Jadi semua jalan dalam jaringan jalan kabupaten yang dapat dilalui kendaraan roda-

4 harus dimasukkan kedalam salah satu dari tiga daftar berikut : P1 untuk pekerjaan

pemeliharaan, P3 untuk pekerjaan berat atau P4 untuk pekerjaan penyangga.

8. Jalan-jalan yang tanpa usulan penanganan, hanyalah jalan tanah yang tidak dapat

dilewati kendaraan bermotor dan jalan setapak yang belum pernah dipilih sebagai

prioritas untuk peningkatan, berdasarkan studi-studi perencanaan.

5.2 KRITERIA PEMILIHAN UNTUK P3

1. Proyek-proyek yang diusulkan untuk pekerjaan berat pada P3 hanya dapat dipilih

dari kelompok proyek yang layak pada bagian A dan B daftar panjang P2. Proyek-

proyek yang belum layak (NV) atau tidak dievaluasi (NE) tidak boleh dipilih.

2. Kolom 29 dalam P2 harus digunakan untuk membuat peringkat prioritas, dengan

memberi urutan nomor mulai dari 1 sebagai prioritas tertinggi. P3 hasil komputer

akan menggunakan urutan nomor ini untuk menyusun P3 secara otomatis sampai ke

batas kilometer tertentu ataupun batas dana tertentu. P3 secara manual harus

menggunakan urutan nomor-nomor di P2 untuk mendaftar proyek pada P3 dalam

urutan yang diperlukan.

3. Kriteria pokok yang dipakai untuk pemilihan prioritas adalah NPV/KM, dengan

memberikan prioritas pertama pada proyek yang NPV/Km-nya tertinggi. Dalam P2

hasil komputer terdaftar proyek-proyek dalam urutan NPV/Km untuk memudahkanpemilihannya.












5.4 PENYUSUNAN P4

1. Susunlah pada formulir P4 proyek-proyek yang diusulkan untuk `pekerjaan

penyangga', yang mencakup semua proyek jalan rusak/rusak berat dalam jaringan

yang (paling tidak) dapat dilewati lalu lintas kendaraan roda empat.

2. Proyek-proyek tersebut merupakan proyek yang tidak dapat dimasukkan ke dalam

P3, karena terbatasnya dana atau karena belum layak untuk pekerjaan berat.

3. Proyek-proyek tersebut harus sudah diberi tanda sebagai calon untuk pekerjaan

penyangga dalam kolom pekerjaan alternatif di P2, sementara datanya dapat diambil

langsung dari P2 termasuk alokasi dananya.

4. Biaya kumulatif semua usulan harus dihitung dalam kolom 15, sementara rincian

usulan pekerjaan darurat dan non- standar (bila diketahui) harus dimasukkan dalam

kolom catatan.

5. Bila jalan tersebut sesuai untuk pemeliharaan, maka harus dimasukkan ke dalam P1.







6 TUGAS 5F - KAJI ULANG PROGRAM DAN

DOKUMENTASI ANGGARAN

FORMULIR : P3 DAN RD-1.JK


1. Kaji ulang program dan perbaikannya dilakukan dalam beberapa tahap, antara waktu

merumuskan program pendahuluan dalam bulan Juli - Agustus dan penyelesaiannya

pada RAKON dalam bulan Desember tahun yang sama.

2. Sebagian besar dari kegiatan kaji ulang ini masih dilaksanakan oleh instansi di

tingkat propinsi ataupun pusat, atau oleh konsultan yang membantu instansi tersebut,

namun kabupaten perlu menyadari akan ruang lingkup dan tujuan dari kegiatan-

kegiatan ini.

3. Kegiatan utama untuk pekerjaan berat mencakup :

Penyaringan lingkungan (Tugas 3G)

Audit studi perencanaan dan tindak lanjutnya

Penyesuaian untuk memenuhi kriteria nasional/propinsi.

Kaji ulang prioritas kabupaten

Penyesuaian terhadap alokasi dana

Kaji ulang elijibilitas disain dan pasca disain

Penyediaan untuk proyek-proyek luncuran yang dianggarkan kembali

Proses persetujuan teknis dan anggaran.

Persiapan kerangka program ke depan

4. Daftar pendek P3 yang telah diperbaiki perlu dibuat dalam bulan Agustus -

September yang mendokumentasi perubahan-perubahan yang timbul dari kegiatan-

kegiatan (1) s/d (5).

5. Dokumen anggaran yang telah selesai (RD-1.JK) yang telah disetujui dalam

RAKON, harus menunjukkan biaya DURP disain (bukan biaya tahap perencanaan)

dan perubahan- perubahan yang timbul dari kegiatan-kegiatan (5) s/d (7).

6.2 PENYARINGAN LINGKUNGAN

1. Sebagaimana dijelaskan pada tugas 3G, pemerintah Indonesia telah menetapkanperlunya dilakukan penilaian lingkungan terhadap seluruh proyek jalan kabupaten.

2. Proses penilaian lingkungan untuk proyek jalan di dalam wilayah kabupaten harus

dilakukan oleh kabupaten mengikuti prosedur yang telah dijelaskan pada tugas 3G

(jika proyek jalan mencakup dua wilayah kabupaten maka pihak Bapedal Propinsi

harus dilibatkan).

3. Kabupaten bertanggung jawab untuk mengesahkan informasi yang dipakai sebagai

dasar dalam penyaringan, dan untuk mengambil tindakan atas dasar rekomendasi

lingkungan tersebut.

4. Beberapa proyek mungkin harus ditangguhkan sebagai hasil dari dilakukannya

penyaringan, sampai studi lingkungan yang lebih terinci selesai dilaksanakan.




6.3 PEMERIKSAAN STUDI PERENCANAAN

1. Audit atau pemeriksaan terhadap beberapa sampel proyek yang dilaksanakan oleh

instansi di luar kabupaten (pusat, propinsi atau konsultan) telah dilembagakan di

dalam program Pinjaman / Hibah Luar Negeri (PHLN) antara lain IBRD dan telahdiberlakukan untuk seluruh program jalan kabupaten berdasarkan sampel.

2. Kegunaannya adalah untuk memeriksa ketepatan dan keabsahan data hasil studi

perencanaan, sebagai dasar untuk pelaksanaan pemantauan dan sebagai umpan balik

pada proses perencanaan.

3. Kabupaten akan diberitahu mengenai hasilnya bila audit telah selesai dilaksanakan,

termasuk setiap tindak lanjut yang diperlukan. Sebagai hasilnya beberapa proyek

yang diusulkan mungkin harus ditentukan kembali atau dikeluarkan dari program.

6.4 PENYESUAIAN UNTUK MEMENUHI KRITERIA

NASIONAL/PROPINSI1. Usulan program kabupaten kemudian disaring oleh instansi tingkat propinsi

(terutama Bappeda Propinsi) dalam RAKORBANG tingkat propinsi pada bulan

September - Oktober, dan oleh instansi tingkat pusat pada RAKONAS di bulan

Desember untuk memeriksa kesesuaiannya dengan perencanaan yang lebih luas dan

tujuan-tujuan pengembangan di tingkat Nasional/Propinsi.

2. Hal ini akan mengarah kepada peninjauan kembali prioritasnya.

6.5 KAJI ULANG PRIORITAS KABUPATEN

1. Perubahan dalam prioritas kabupaten sendiri, dapat terjadi selama lima sampai enambulan antara usulan program awal dan akhir.

2. Sebenarnya hal ini harus dibuat sesingkat mungkin, agar kegiatan persiapan lainnya

dapat diselesaikan pada waktunya. Namun beberapa perubahan memang tidak dapat

dihindarkan; misalnya bila suatu jalan penting ternyata diketahui kerusakannya lebih

cepat daripada yang diperkirakan.

6.6 PENYESUAIAN PADA ALOKASI DANA

1. Besarnya dana secara keseluruhan tidak dapat ditentukan sampai bulan Nopember,

dan alokasinya per kabupaten diumumkan pada bulan Desember.

2. Bila alokasinya lebih tinggi atau lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, maka

programnya perlu disesuaikan. Dalam hal ini kabupaten harus selalu mempunyai

cadangan proyek yang telah direncanakan dan didisain untuk menampung

perubahan-perubahan tersebut.

6.7 KAJI ULANG ELIJIBILITAS DISAIN DAN PASCA DISAIN

1. Kabupaten harus memulai survai disain terhadap semua proyek yang ada di dalam

P3 pada bulan September - Oktober, (dengan / tanpa bantuan dari instansi Propinsi

atau Konsultan). Disainnya harus sudah selesai untuk dikaji-ulang dan disusun

dalam bentuk DURP paling lambat pada bulan Desember.




2. Instansi-instansi di luar kabupaten (propinsi atau konsultan) harus melakukan kaji

ulang pasca disain; memeriksa kesesuaian antara usulan disain dengan standar disain

dan dengan usulan perencanaan yang asli.

3. Kelayakan proyek diperiksa kembali dengan mempertimbangkan biaya hasil disain

terhadap biaya perencanaan yang asli. Pada tahap ini beberapa proyek mungkinharus diperbaiki atau ditolak. Formulir PE1 dapat di gunakan untuk proses kaji ulang

èlijibilitas' ini.

4. Dokumen anggaran (RD-1.JK) dapat diberi kode untuk menunjukkan status

elijibilitas setiap proyek atas dasar kriteria engineering dan perencanaan. Kode yang

digunakan adalah :

1 : Elijibel

0 : Tidak elijibel

9 : Tidak jelas atau menanti keputusan.

5. Kode-kode masalah perencanaan dapat pula digunakan untuk menunjukkan adanyaketidak- sesuaian antara perencanaan dan disain sebagai berikut :

2 : Ketidak-sesuaian dalam panjang

3 : Ketidak-sesuaian dalam jenis permukaan

4 : Ketidak-sesuaian dalam lebar

5 : Ketidak-sesuaian dalam biaya jembatan

6 : Ketidak-sesuaian dalam biaya jalan

7 : Masalah lain

8 : Masalah lingkungan

6. Bila kode ketidak-sesuaian ini digabungkan dengan kode '1' (elijibel), hal ini hanya

sebagai catatan saja untuk keperluan pemantauan dan dokumentasi.

6.8 PROYEK-PROYEK YANG DIANGGARKAN KEMBALI

1. Suatu kaji ulang terhadap kemajuan kerja dari proyek yang sedang berjalan dalam

kwartal terakhir tahun anggaran, dapat mengungkapkan bahwa beberapa proyek

tidak akan selesai pada akhir Desember.

2. Proyek-proyek ini perlu dianggarkan kembali untuk penyelesaiannya dalam program

tahun yang akan datang (`luncuran'). Proyek-proyek tersebut harus mendapatkan

prioritas yang tinggi dalam pengalokasian dana kabupaten, sebelum proyekperkerjaan berat yang baru dimulai, dan karenanya, proyek yang baru ini harus

dipotong.

6.9 PROSES PERSETUJUAN TEKNIS DAN ANGGARAN

1. Rincian persetujuan teknis harus ditangani selama tahap kaji ulang elijibilitas dalam

bulan Nopember - Desember.

2. Usulan yang sudah elijibel disusun oleh kabupaten dalam format standar di dalam

dokumen RD-1.JK bersama-sama dengan kode elijibilitas. RAKON, dengan

demikian harus dibatasi pada proses formal mengenai persetujuan anggaran.




3. Format RD-1.JK mempunyai kolom- kolom yang hampir sama dengan yang ada

pada P3 sebagai berikut:

Kolom 1 : Kode Proyek

Kolom 2 - 6 : Menunjukkan ruas Kolom 7 - 9 : Menunjukkan proyek dalam panjang dan pal km

Kolom 10 - 17 : Menunjukkan karakteristik proyek dan biayanya

Kolom 18 - 24 : Menunjukkan sumber pembiayaan

Kolom 25 : Muncul tidaknya proyek dalam UR-1.JK

Kolom 26 : Status evaluasi perencanaan

Kolom 27 : Biaya/Km

Kolom 28 : Kode elijibilitas perencanaan

Kolom 29 : Keterangan

6.10 PERSIAPAN KERANGKA PROGRAM KE DEPAN

1. Prosedur perencanaan dititikberatkan pada persiapan dari program tahunan untuk

satu tahun mendatang saja. Kerangka usulan menurut kategori umum pekerjaan

seharusnya juga disiapkan untuk dua tahun berikutnya, segera setelah usulan

pendahuluan untuk tahun mendatang diselesaikan.

2. Hal ini harus dimulai oleh Tim Perencana pada waktu kaji ulang dari prioritas

kabupaten dan diselesaikan pada waktu program tahun berikutnya sudah

`dipastikan'. Gunakan kolom catatan pada laporan P2 untuk melaksanakan kegiatan

ini, yang menentukan jenis pekerjaan (MR, MP, PK, H) yang tampaknya diperlukan

dalam dua tahun berikutnya pada masing-masing proyek.3. Kriteria penentuannya terutama ditetapkan menurut jenis pekerjaan yang

dijadwalkan untuk program tahun berikutnya.

MR : untuk tahun-tahun setelah PK dan MP

MP : untuk 3-6 tahun setelah PK

PK : untuk proyek layak yang ditangguhkan

H : untuk proyek yang sudah ada lalu lintasnya tetapi belum layak untuk

pekerjaan berat atau proyek yang mengalami penangguhan lagi.






KABUPATEN

TITIK PENGENAL

PERMUKAAN. JALAN

T I P E

K O ND I S I

ODOM F.P.O. LEB. PERK. (M)

TIPE PEKERJAAN JALAN: PK MP

CBR NO. DES

BIAYA SEGMEN(Rp.Jt)

LOKASI JENIS JENIS PANJ LEB BIAYA

KM PKJN JBT (M) (M) Rp.Jt/m

Rp. Juta

Rp. Jt./Km

MANFAAT (Rp. Jt./Km)

N.P.V (Rp. Jt./Km)

STATUS EVALUASI PROYEK/REKOMENDASI

TOTAL PANJANG JUMLAH

JEMBATAN (M) JEMBATAN

1 2 3 4 5 6 1-6 7 8 9 10 11 13 14 15

- - -

YA TDK

C A T A T A N:

YA TDK

A2 A3

YANG ADA

HAL.

A1

PAL KM

(YSD)

NO

POS

JUMLAH BIAYA JALAN (Rp. Jt) 1 + 2 + 3

AKHIRAWAL

KRLL

2 3

DIUSULKAN

BAIK

TGL.

HARGA SATUAN

Rp. Jt/Km

PANJANG

SEGMEN(Km)

1

SUMBER DANA

TIPE

PEKERJAAN

TIPE

PEKERJAAN ALTERNATIF (M/H)

HUTAN/

CURAM?

KLASIFIKASIRUAS

PENDUDUK

12

LOKASI

POS P.L.L.

LHR EKIVALEN (Dari A2 Kolom E)

KODE AKSES

PP-PPJKK

KONSULTAN

PROSES DATA

JALANBARU

UNTUK

RODA - 4 ?

KOORD. TIM

KELAN

DAIAN

KRLL MANFAAT

KENDARAAN

RODA 4

8-15

TOTAL LHR

EKIVALEN

1-15

R p. J ut a R p. Jt /Km

BIAYA

JUMLAH BIAYAJALAN + JEMBATAN

NOMOR

PROYEK

PAL KM

PROYEK

PANJANG

PROYEK (KM)

F O T O /

P O S P L L /

L O K A S I S - 8

T I P E D A N

K O N D I S I

P E R M U K A A N

J A L A N

L E B A R P E R K E R A S A N

( M )

TANDA TANGAN

L E B A R

P E R K E R A S A N +

B A H U

J A L A N

( M )

Rp. Juta

PEKERJAAN JEMBATAN

K E C E P A T A N ( K M / J A M )

PERIKSATERAKHIR DIKERJAKAN PK/MP

(DARI K3, dsb.)

LEMBAR DATA PROYEK

UJUNG

NAMA RUAS

KM.YSD

K E L A N D A I A N

J A L A N

P A N J A N G J

E M B A T A N

A T A U

L E B A R

S U N G A I ( M )

L E B A R

J E M B A T A N

( M )

NOMORRUAS

KM. ODOM

PAL. KM

PJG. (KM)

TAHUN

Rp. Jt/Km

PANGKAL

PANJANG RUAS (Km)

JUMLAH BIAYA JEMBATAN (Rp. Jt)

LebarPerkerasan(m)

Yangada

Usulan

LebarPerkerasan+Bahu(m)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

0



FORMULIR ANALISA DATA LALU - LINTAS A 2

KABUPATEN : WILAYAH :

NAMA RUAS : - NO.RUAS :

LOKASI POS : : Km ( YSD ) dari pangkal ruas NO. POS :

FAKTOR

PENYE -

PASAR * : SUAIAN

A B C D E

1 Pejalan Kaki

2 Pikulan / Gendongan

3 Sepeda

4 Sepeda + Barang

5 Becak

6 **

1 -- 6 Sub total Kend. tak bermotor

7 Sepeda Motor

8 Pick - up Penumpang

PERTAMA

P L L

12 Jam

A + B

KEDUAPERHITUNGAN LALU - LINTAS

HARI

2

TUNGAN

TANGGAL

WAKTU AWAL - AKHIR

TIPE PEMAKAI JALAN

RATA -

RATA

DUA HARI

PERHI -

P L L

12 Jam

LHR

EKIVALEN

C x D

9 Pick - up Barang

10 B i s

11 Truk Ringan

12 Truk Sedang

13 Truk Berat

14 Sedan / Jeep

15 ***

8 -- 15 Sub total Kend. bermotor

x 1.28

KRLL

1 -- 15 Total Pemakai Jalan MANFAAT

KETERANGAN :

* Tulis Nama Pasar dan

tulis 'HP' kalau Hari Pasar atau 'BHP' kalau Bukan Hari Pasar

** Tulis Nama Tipe Kendaraan Tak Bermotor lainnya

*** Tulis Nama Tipe Kendaraan Bermotor lainnya

(12 + 13) x 100

TOT ( 8 -- 15 )

BAURAN KENDARAAN

BERAT ( BKB )

( KOLOM C ) ( % )



Indik. Skr

Kecep. S1/

Km/Jm MS2

BAIK/ 30-45 <11 MS A MR MR MR 14 19 24 30 39 46 62 71 87 102

SEDANG MP A MR 13 12 12 19 26 34 44 54 74 88 110 125

SEDANG 25-40 <15 MP A 11 22 21 23 32 41 52 64 76 99 114 139 156

SEDANG/ 25-35 <17 MP A 18 32 36 34 46 59 72 85 99 125 136 163 174

RUSAK PK A 26 44 54 53 69 87 105 125 143 181 203 243 263

RUSAK 15-30 >16 PK A 38 62 76 89 112 137 160 185 210 258 275 325 330

RSK BRT 15-20 >20 PK A 38 62 104 122 147 173 199 225 251 303 337 390 398

BAIK 30-45 <11 PK A - - MR 13 20 24 32 40 48 62 74 82 82

SEDANG 25-35 <17 MP K - - MR 16 23 36 45 53 56 65 72 77 86

PK K - MR 18 41 50 85 103 122 140 177 214 251 289

PK A - - - 38 52 92 112 132 152 191 232 266 309

RUSAK 15-25 >16 PK K - 13 27 40 57 71 84 78 96 133 171 208 246

PK A - - - 69 89 109 129 149 170 209 249 287 324

RSK BRT 10-20 >20 PK K - 15 29 45 62 76 88 82 100 136 173 211 248

PK A - - - 74 95 114 134 154 174 212 252 287 326

RUSAK 15-20 PK K - 18 31 44 59 73 85 77 94 130 165 201 237

PK A - - - 73 92 111 130 149 169 205 243 279 316

RSK BRT 10-15 PK K 12 34 52 74 93 114 129 132 155 202 250 298 347

PK A - - - 104 128 154 179 205 229 278 326 377 423

RUSAK 10-20 PK K - 14 29 42 59 73 86 80 98 135 172 210 247

PK A - - - 72 91 112 132 152 171 212 250 288 325

RSK BRT 5-15 PK K - 17 32 45 62 76 88 82 100 136 173 211 248

PK A - - - 75 95 115 134 154 173 213 251 287 326

WILAYAH : 2 A : A

TINGKAT PERTUMBUHAN LALU LINTAS : 7,5 % K : K

PK : P

NILAI SEKARANG (PV) UNTUK MANFAAT PEKERJAAN BERAT DAN PEMELIHARAAN (Rp Jt/Km) MP : 5

MS : A

MR : P

20 140

K

E R I K I L

B A T U

T

A N A H

16060 70 80 90Permk

A S P A L

180100 120

TABEL 1. MANFAAT LALU LINTAS RENDAH

Jln Yg Ada Tipe Usulan TOTAL LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA (LHR EKIVALEN RODA 4)

30 40 50Tp Kondisi Pekjn



Indik. Skr

Kecep. S1/

Km/Jm MS2

BAIK/ 30-45 <11 MS A 293 324 396 457 529 582 595 621 688 668 834 829 1069 11

SEDANG MP A 324 368 422 492 554 653 670 713 752 754 878 950 1106 12

SEDANG 25-40 <15 MP A 371 418 479 551 618 727 747 689 730 789 922 1048 1164 12

BW3 A - - - - 85 89 91 95 98 106 101 99 134 13

BW3.5 A - - - - 91 94 95 100 102 111 101 100 135 13

SEDANG/ 25-35 <17 MP A 397 440 506 586 655 774 800 1000 1 047 871 1015 1084 1 220 1 3

RUSAK PK A 572 647 733 840 925 1063 1088 1351 1401 1178 1372 1477 1642 18

RUSAK 15-30 >16 PK A 569 634 726 978 1095 1 271 1 302 1 366 1 418 1 137 1 333 1 418 1 688 1 6

RSK BRT 15-20 >20 PK A 739 801 930 1059 1172 1370 1391 1449 1494 1114 1314 1346 1507 16

BAIK 30-45 <11 PK A 586 679 751 837 901 1102 1116 1152 1181 1241 1477 1547

SEDANG 25-35 <17 PK A 608 691 752 839 902 1102 1116 1152 1181 1241 1476 1546

RUSAK 15-25 >16 PK A 615 688 752 838 901 1047 1060 1093 1117 1183 1372 1367

RSK BRT 10-20 >20 PK A 615 688 752 838 901 1046 1059 1092 1117 1181 1372 1366

RUSAK 15-20 PK A 577 663 733 817

RSK BRT 10-15 PK A 783 898 1006 1107

RUSAK 10-20 PK A 614 688 750 836

RSK BRT 5-15 PK A 613 686 767 834

WILAYAH : 2 A : As

TINGKAT PERTUMBUHAN LALU LINTAS : 7,5 % MP : 5 C

MS : As

NILAI SEKARANG (PV) UNTUK MANFAAT PEKERJAAN BERAT DAN PEMELIHARAAN (Rp Jt/Km) PK : Pe

BW : Pe

A S P A L

K E R I K I L

B A T U

T A N A H

750 800 900 1000 1100 12450 500 550 600 650 700

TABEL 2. MANFAAT LALU LINTAS TINGGI

Jln Yg Ada Tipe Usulan TOTAL LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA (LHR EKIVALEN RO

Tp Kondisi Pekjn Pmk 350 400



A3

KABUPATEN WILAYAH:

NAMA RUAS

ODOM FPO KM (YSD)

PANJANG RUAS (KM)

Hal: ………… dari: …………

D

B

1 2 3 4

< 5 KM 561 723 802 941

5-15 KM 626 826 966 1168

> 15 KM 638 886 1048 1285

=

MANFAAT / PERJALA NAN / KM [ D ] Rp.) =

* LINGKARI NILAI YANG TERPILIH PADA TABEL D, E DAN M

C E

C1

C2

C3

C4

C5

X =

M

1 2 3 4

< 1700 5.0 8.1 8.4 11.7 1.1

1700 - 7000 11.7 17.7 17.7 21.0 2.1

> 7000 16.8 23.5 23.5 27.2 3.1

DARI

(PAL KM)

RUAS

TERTUTUP

BERKALA

UNTUK

KENDARAAN

RODA 4

2-6 mg

PER th

MANFAAT

PERJALANAN/

KM (Rp.)

*

TINGKAT

HAMBATAN

AKSES

=

PERHITUNGAN MANFAAT PERJALANAN

PANJANG SEGMEN

TERHAMBAT (KM)

BIAYA PEMELIHARAAN/KM. (Rp. Juta)

PENDUDUK TERLAYANI PROYEK DISTUDI

DATA ANAK CABANG RUAS JALAN

KODE AKSES

LOKASI

HAMBATAN

NOMOR

PROYEK

PAL KM.

PROYEK

PANJANG

PROYEK (KM)

KM. ----

(KENDARAAN BERMOTOR TAK BISA LEWAT/

RUAS JALAN BERLALU LINTAS RENDAH)LEMBAR DATA STUDI KEPENDUDUKAN

PANJANG

PROYEK

TERTUTUP

PADA MUSIM

HUJAN

UNTUK

KENDARAAN

RODA 4

6-26 mg

PER th

TERTUTUP

PERMANEN

UNTUK KENDARAAN

RODA 4

> 2 6 mg / th

TERBUKA

UNTUK

SEPEDA

MOTOR

TERTUTUP

UNTUK

SEPEDA

MOTOR

KE

JUMLAH PEND.

DESA

NO. RUAS

KRLL

NOMOR

RUAS

SUB TOTAL (PC)

TOTAL (PB + PC)

MANFAAT (Rp.

RATA-RATA JARAK

PERJALANAN(RJP)

KE PUSAT

KEGIATANLUAR

TINGKAT PERJALANAN[ E ]

(ditaksir satu arah

perjalanan kendaraan

per kapita per tahun)

*

NAMA PUSAT

KEGIATAN LUAR:

ASUMSI TINGKAT PERJALANAN

(Contoh: A + B / 2)

TERLAYANI

PROYEKNAMA DESA

PENDUDUK

TERLAYANINOMOR PROYEK

TOTAL

MANFAAT

PENDUDUK

TINGKAT HAMBATAN AKSES

SUB TOTAL (PB)

PANJANG (KM)

*

< 3 Km > 20 Km3 -20 Km

TINGKATPERJALANAN

TOTALPERJALANAN

BIAYAPEMELIHARAAN

MANFAAT / PERJALANAN / KM

TOTAL MANFAATBRUTO (KOTOR)

TOTAL MANFAATPERJALANAN / KM + Rp.

- Rp.

= Rp.

M

X

=(Juta) (Ribu)

Juta / Km

Juta / Km

Pusatkegiatan luar

Proyek distudi

Cab. ruas jalan

B C

A

Ruas kepusat kegiatan luar

C

D

E



Contoh - 1 :

A

Pasar

S 8.0

Jalan Jembatan Banjir /

Licin Putus Tergenang

0.0 - 4.0 4.0 6.0 - 7.0

H

1 4 4

D

TERTUTUP

PERMANEN UNTUK

KEND. RODA-4

> 26 mg per thn

Dari

13.0 0.0

P

Jarak pasar ke pangkal ruas

Nama Lokasi survai

Penyebab utama jalan tertutup

( lihat no. 2)

Pal km

Nama lokasi hambatan

B

KODE AKSES 1 2 3 4


Batas Tolu - Opat

Kp. Opat

per thn

6 - 26 mg

RODA-4

TINGKAT

HAMBATAN

AKSES

UNTUK

KEND.

RODA-4

2 - 6 mg

UNTUK

TERTUTUP

TERBUKA

UNTUK

DIMUSIM

TERTUTUPKEND.

UNTUK

HUJAN

SEPEDA

4.0

MOTOR MOTOR

SEPEDA

8.0

Km Pangkal ruas Ujung ruas

Pal kmPal km

Panjang ruas distudi

Nama pasar / pusat kegiatan0.0

Pasar Minggu

Ke

Pal km

LOKASIDARI 0.0

per thn

TERTUTUP

BERKALA

Kode Tingkat Hambatan

HAMBATAN

PANJANG

SEGMEN YANG 4.0 + + + 4.0 : 8.0

TERHAMBAT (KM)

.

.

MANFAAT ( Rp ) + + + :

MANFAAT / PERJALANAN / Km [ D ] ( Rp ) :

* LINGKARI NILAI YANG TERPILIH , PADA TABEL : D , E & M

1168966826

941

8.0

< 5

Km

5-15

Km

561

626

6008

751

>15

Km 1285

2244 3764

638 886 1048

(PAL KM

RUAS)

PANJANG

PROYEKKE 4.0

TOTAL

MANFAAT

MANFAAT /

PERJALA -

NAN / KM

( Rp ) *

723 802



Contoh - 2 :

A

Pangkal ruas Ujung ruas

Pasar

S 12.0

Jalan Tanah

Licin Longsor

1.5 - 3.0 3.5 - 5.5 6.5

H

1 3

D

TERTUTUP

PERMANEN UNTUK

KEND. RODA-4

> 26 mg per thn

B

KODE AKSES 1 2 3 4


Lima - Onom

Kp. Opat

Nama lokasi hambatan



Nama pasar / pusat kegiatan0.0

Pasar Rebo

Nama Lokasi survai

Penyebab utama jalan tertutup

( lihat no. 2)

5.0 0.0

P

Jarak pasar ke pangkal ruas

Km

Pal km

TERTUTUP

BERKALA

UNTUK

KEND.

RODA-4

2 - 6 mg

per thn per thn

6 - 26 mg

RODA-4

TINGKAT

HAMBATAN

AKSES

UNTUK

TERTUTUP

TERBUKA

UNTUK

KEND.

UNTUK

HUJAN

DIMUSIM

6.5

MOTOR MOTOR

SEPEDASEPEDA

3.50.0

PANJANG

Jalan

Berlumpur

2

Pal km

DARI

TERTUTUP

Pal km

LOKASI

HAMBATAN

(PAL KM

12.0

Pal km

Dari

Ke

PANJANG

SEGMEN YANG + 3.0 + + : 12.0

TERHAMBAT (KM)

.

.

MANFAAT ( Rp ) + + + : 9446

MANFAAT / PERJALANAN / Km [ D ] ( Rp ) : 787

* LINGKARI NILAI YANG TERPILIH , PADA TABEL : D , E & M

Km

< 5

Km

3.5 6.5

723561

626

TOTAL

MANFAAT

PERJALA -

NAN / KM

( Rp ) *

5-15

Km

>15

1285

826

PROYEK12.0

1168

941802

966

1964 2169 5313

638 886 1048

3.5 5.5

KERUAS)

MANF AAT /



LEMBAR ANALISA MANFAAT PENGALIHAN LALU LINTAS A4

KABUPATEN

TIPE PROYEK :

PANJANG LOKASI NOMOR

PROYEK JEMBATAN PROYEK

- -

- -

- -

JUMLAH

VOC Rp/km

DATA RUAS DATA RUAS Aspal B/S 300

TANPA PROYEK DENGAN PROYEK Aspal S/R 388

NO.RUAS Aspal R 476

SEGMEN Aspal RB 602

KONDISI Kerikil B/S 341

VOC/Km Kerikil S/R 420

PANJANG Kerikil R 476

VOC RUAS Kerikil RB 637

Batu R 602

LHR S.M Batu RB 694

8-15 Tanah R 637

JUMLAH Tanah RB 781

Tksr. VOC RUTE TANPA PROYEK VOC RUTE DENGAN PROYEK

LHR 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

A-B

A-C

A-D

B-C

B-D

C-D

-

-

Tksr. VOC RUTE TANPA PROYEK JML. VOC RUTE DENGAN PROYEK JML.

LHR 1 2 3 4 5 JUMLAH X LHR 1 2 3 4 5 JUMLAH X LHR

A-B

A-C

A-D

B-C

B-D

C-D

-

-

TOTAL

FAKTOR TOTAL

- = X MANFAAT ¯ =

- = X ¯ =

TANPA PROYEK DGN PROYEK

(Rp.'000)

HARIAN

NO.RUAS NAMA RUAS PAL KM

A

3000

B PROPORSI

C

D

(Rp.'000)

JALAN SAJA JALAN DAN JEMBATAN JEMBATAN SAJA

TOTAL VOC TOTAL VOC MANFAAT

(Rp.'000)

PANJANG

PROYEK

MANFAAT

per Km

(Rp. juta)



Jalan Berkondisi Baik/Sedang No. Ruas

Jalan Berkondisi Rusak/ Rusak Berat Pos PLL

Jalan Tertutup untuk Roda-4 Simpul Ruas

Ruas / Bagian Proyek Pusat Utama

Proyek Jembatan

LEMBAR PETA ANALISA MANFAAT PENGALIHAN LALU LINTAS

2



GAMBAR 3G1

PENYARINGAN LINGKUNGAN UNTUK RUAS JALAN KABUPATEN

PENYARINGANPENDAHULUAN

Apakah jalan akan melewati :- Cagar alam ?- Suaka margasatwa ?- Hutan konservasi ?- Daerah perlindunganplasma nuftah ?

PENYARINGAN TAHAP KEDUA

Apakah jalan akan melewati :

- Kawasan hutan lindung yang masih hutan ?- Kawasan hutan lindung yang dipakai untukpenggunaan lahan lain ?

- Kawasan bergambut / lahan basah ?- Kawasan sekitar danau atau waduk ?- Kawasan suaka alam laut atau perairan lain ?- Kawasan pantai berhutan bakau ?- Taman nasional ?- Taman hutan raya ?- Taman wisata alam ?- Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan ?- Kawasan rawan bencana alam ?- Tanah dengan kemiringan > 40% ?

PENYARINGANTAHAP PERTAMA

Jalan baru untuk roda empat ?

Dampak langsung dantidak langsung (ID)

Hanya dampak langsung (D):- Penilaian lingkungan sektoral dan- Prosedur operasi standar (POS)

Kajian lingkungan ( KL )

Apakah jalan akan menimbulkandampak lingkungan yang pentingterhadap kawasan lindung ?

Laporan upaya pengelolaandan pemantauan lingkungan

( UKL / UPL )

Perlu studi ANDAL

Penilaian lingkungan tercakup dalamPenilaian lingkungan sektoral, sedangkanpengelolaan lingkungan sektoraltercakup dalam prosedur operasistandar yang meliputi proyek-proyeksebagai berikut :- Peningkatan jalan dengan pelebaran(dampak langsung, tipe Dw)

- Peningkatan jalan tanpa pelebaran(dampak langsung, tipe Dnw)

- Pembuatan jembatan(dampak langsung, tipe Db)

- Pembuatan jalan baru(dampak tidak langsung, tipe IDnr)

- Pembuatan jembatan(dampak tidak langsung, tipe IDb)

- Peningkatan jalan dengan pelebaran(dampak tidak langsung, tipe IDw)

TIDAK

YA

TIDAK

TIDAK

TIDAK YA

YA

TIDAK



GAMBAR 3G2

PROSES KONSULTASI MASYARAKAT DALAM HUBUNGANNYA

DENGAN PROSEDUR PERENCANAAN SK77

Kajiulang danPemutakhiran

Database

SurvaiPerencanaan

Analisa danEvaluasi

PenyusunanProgramTahunan

MUSBANGTingkatDesa

TemukaryaTingkat

Kecamatan

RAKORBANGTingkat

Kabupaten

RAKORBANGTingkatPropinsi

KONSULTASI TkRegional dan

Nasional

RAKON

MUSBANGTahunan

MUSBANGKhusus

PertemuanLMD

1

2

3

1

2

3

Alir perencanaan

Alir PSD

Konsultasi Masyarakat





PROPINSI : SUMATERA UTARA 1 : 2

KABUPATEN : LABUHAN BATU DIISI OLEH : GT. SINAGA TANGGAL : 5 - 12 - 1998

TIPE & HAM- LHR STATUS KOTA UTAMA /

NO Km NAMA RUAS PAN- KONDISI LE- BATAN KEND. ADMINIS AKTIVITAS

RUAS SEGMEN JANG PERMU- BAR LALU - RODA4 TRASI YANG DILAYANI

(Km) KAAN (m) LINTAS /Tahun

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

(A) BAGIAN JALAN NEGARA DAN JALAN PROPINSI (YANG BERADA DI KABUPAT EN). Data dari DPU/DPU Bina Marga Propinsi / K1 kolom : 1 - 9

. - . . rapa - . ur an- s .

058 0.0 - 20.0 R. Prapat - A. Nabara 20.0 AB TB JP

059 0.0 - 69.0 A. Nabara - Lb. Bilik 69.0 AS TB JP

060 0.0 - 33.0 A. Nabara - Kt. Pinang 33.0 AB TB JP

061 0.0 - 30.2 Kt.Pinang- L.Payung- B 30.2 AS TB JP

083 0.0 - 32.6 Kt. Pinang - Bts. Propin 32.6 AB TB JP

(B) RUAS JALAN PENGHUBUNG T IAP KOTA KECAMATAN KE KOTA KABUPATEN (SATU RUT E SAJA). Data sesuai dengan daftar K1 kolom : 1 - 17

3 0.0 - 8.0 Sigambal - Sp. Rintis 8.0 AR 3.5 TB K

11 0.0 - 3.4 Sp. Merbau - Merbau 3.4 AB 3.5 TB K

21 0.0 - 12.9 Lb. Bilik - Sei. Beromb 12.9 AR 3.5 TB K

22 0.0 - 3.4 Tolan - Tj. Medan 3.4 AS 3.5 TB K

23 0.0 - 7.1 G. Saga - Tj. Pasir 7.1 AS 3.5 TB K

24 0.0 - 8.4 Tj. Pasir - A. Naetek 8.4 KS 3.5 TB K

31 0.0 - 7.6 Sp. Rintis - Bilah Hulu 7.6 AR 3.5 TB K

37 0.0 - 9.3 A. Naetek - K. Bangka 9.3 KS 3.5 TB K

. - . . ang a - p. es . .

(C) RUAS JALAN ANTAR KABUPATEN (BAGIAN YANG BERADA DI KABUPATEN). Data sesuai dengan daftar K1 kolom : 1 - 17

. - . ar sa - man ang n . AR .

71 0.0 - 13.0 Simandiangin - Mano 13.0 KRB 3.5 TB K

USULAN JARINGAN JALAN STRATEGISK2



CATATAN RIWAYAT PEKERJAAN JALAN KABUPATEN

PROPINSI : [ 12 ] SUMATERA UTARA

KABUPATEN : [ 05 ] LABUHAN BATU Tgl.

TAHUN TOTALPRO - Panjang Jenis Lebar Jenis Biaya BIAYA MGRAM Km Km.Awal Km.Akhir Pekerj. ( m ) No. Jml. Pekerj. Rp.Juta Rp.Juta Bln

1 2 3.1 3.2 4 5 6 9.1 9.2 10 11 12 13 14 1

82 4.5 0.0 4.5 PB 3 ### 41 6/

85 3.5 4.5 8.0 PB 3 ### 1 PBJ 21 88 9/

90 8.0 0.0 8.0 PK 4 519 5/

4. PB = Pembangunan Baru 5. Lihat RD-1.JK / HR 10. PBJ = Pembangunan Baru 14. IJ = Inpres Jalan (IPJK/BPJK/P2JKK)

PK = Peningkatan ( Misal : PMA, LKP, PAJ = Penggantian IK = Inpres Kabupaten ( Dati II )

MP = Pemeliharaan Period ik LPA, LPB, JPT) Bangunan Atas LL = Lain-lain ( Inpres Desa,MR = Pemeliharaan Rutin PJJ = Penunjangan / LL = APBD-I/II, Padat Karya, dll

PJ/ = Penunjangan / 9.1. Nomor Urut Jbt. Pemeliharaan 17. L = Proyek Luncuran (Carry Over)

RE Rehabilitasi ---> Lihat K-10 J L = Jembatan Limpas ST = Proyek Sisa Tender

H = Pekerjaan Penyangga GG = Gorong-gorong MY = Proyek Multi Years

B = Proyek Baru

Panjang Bagian

9

W

Tipe

PROYEK JEMBATAN

Pjng/Lbr Sumber

LL

NO.RUAS PANJANG (Km) NAMA RUAS

Biaya

03 8.0

Biaya/Km Jembata

PROYEK JALAN

8

Permuk. DANARp. Juta ( m / m )Rp. Juta

7

IJ

IJ

LPB

LPB

PM

8,1/3,

519.2

13.1

64.9

SIGAMBAL - SIMPANG RINTIS



PROPINSI : DIISI OLEH : Hal :

KABUPATEN : TANGGAL : Dari :

1. Dana Alokasi Khusus / DAK ( IPJK )

- DAK untuk sektor Jalan ( A )

2. Dana Alokasi Umum / DAU ( I DT-II )

- Bagian DAU untuk sektor Jalan ( B )

- % dana sektor jalan dari total DAU

3. Dana lain untuk sektor Jalan ( C )

- Dana Bagi Hasil Pajak + non Pajak

- PAD untuk sektor Jalan

Total Dana untuk Sektor Jalan ( D )

PENINGKATAN (PK)

Km

Meter **

Rp Juta

Km

Meter **

Rp Juta

Km

Meter **

Rp Juta

Km

Meter **

Rp Juta

PEMELIHARAAN PERIODIK (MP)

Km

Rp Juta

Km

Rp Juta

Km

Rp Juta

Km

Rp Juta

PEMELIHARAAN RUTIN (MR)

Km

Rp Juta

Km

Rp Juta

KmRp Juta

Km

Rp Juta

PEKERJAAN JALAN LAINNYA Rp Juta

BIAYA UMUM Rp Juta

TOTAL BIAYA JALAN ( D ) Rp Juta

** Panjang jembatan dalam meter tidak termasuk gorong - gorong

- DAK / P2JKK / BPJK / IPJK

- DAU / DU / IDT-II / IK per kapita

- Lainnya

J u m l a h

- Lainnya

J u m l a h

J u m l a h

RINGKASAN BIAYA JALAN KABUPATEN

99/00 2000 2001 2002

K4



- PAD / lainnya :



Rp Juta

Rp Juta

Rp Juta

Rp Juta

%

Rp Juta

SUMBER DANA UNTUK SEKTOR JALAN SATUAN 97/98

Rp Juta

98/99



KABUPATEN : PROPINSI : Diisi oleh : Tanggal:

BUPATI KDH

KEPALA DPUK/DPU-BM-K

KETUA BAPPEDA KABUPATEN

KEPALA BAGIAN PEMBANGUNAN KABUPATEN

TIM PERENCANA JALAN KABUPATEN ( TPJK ) BERDASARKAN SK. BUPATI NO :

KOORDINATOR TIM *

TRANSPORT PLANNER **

PLANNING ENGINEER **

KOORDINATOR SURVAI LALU-LINTAS

ASISTEN TRANSPORT PLANNER

STAF LINGKUNGAN

STAF PLAN. ENGINEER PEMELIHARAAN

STAF LAIN-LAIN

TEKNIK JUMLAH

SENIOR YUNIOR

Disetujui oleh :

Ke ala DPUK/DPU-BM-K

Nip.

Ketua BAPPEDANip.

Kepala Bagian Pembangunan

Nip.

* Bisa dirangkap dengan posisi Transport Planner Ditetapkan oleh BUPATI

** Bisa juga sebagai Staf Lingkungan SK No. :

Tanggal :

SARJANA

BIDANG

LAINEKONOMI

BIDANG

SARJANA

TRASI

PENGA-

WAS

STAF

ADMINIS-

TRASI

STAF

TEKNIKLAIN

KEAHLIAN

JABATAN NAMA

JABATAN DALAM TIM NAMA GOLONGAN & JABATAN DI INSTANSI

ADMINIS

K7

JUMLAH

STAF

LAIN - LAIN (SEBUTKAN)

(SEBUTKAN)

HONORERPERMANEN

RATOR

OPE-

SOPIR

PERMANEN HO NO RER

RINGKASAN STAF DPUK/DPU-BM-K

RINGKASAN STAF BAPPEDA

JUMLAH

STAF

JUMLAH

SARJANA

TEKNIK

STAF

KEPALA BAGIAN

PEMBANGUNAN

KOORDINATOR TIM *

STRUKTUR TIM PERENCANA JALAN KABUPATEN

BUPATI

KETUA

BAPPEDA

KEPALA

DPUK/DPU-BM-K

( diambil dan dilatih

di tempat survey )

ENGINEER **

TRANSPORT

PLANNER **

PLANNING

KETERANGAN MENGENAI STAF KABUPATEN

ASISTEN

TRANSPORT PLANNER

SURVAI LALU-LINTAS

ASISTEN

SURVAIOR

PENGHITUNG

KOORDINATOR

LALU - LINTAS



K8

PROPINSI : SUMATERA UTARA DI ISI OLEH : B. SYAFRUDDIN, BE Hal : 1

KABUPATEN : LABUHAN BATU TANGGAL SURVAI : Dari : 1

JENIS SATU - KE RUAS JARAK ** / KODE AN NOMOR * ( Km )

01. Sungai Balai M041 M3 6.600 54 10 Pasir pasangan

02. Gunung Pamela M013 M3 13.200

M014 M3 12.300

M020 M3 17.200

M021 M3 17.200

M022 M3 21.600 19 5

M023 M3 26.000

M024 M3 37.500M025 M3 37.500

M026 M3 37.500

03. Sungai Silau M041 M3 6.600 41 15 Pasir pasangan

04. Sungai Asahan M041 M3 6.600 20 5 Pasir pasangan

05. Perdagangan M050 M3 3.100 28 10 Cadas

* Ruas terdekat dari lokasi ** Jarak angkut dengan kelipatan 5 Km

LOKASI SUMBER BAHAN

KETERANGAN MENGENAI BAHAN / MATERIAL

HARGA SAT.( Rp. )

KETERANGAN

BAHAN / MATERIAL JARAK ANGKUT BAHAN



K9

PROPINSI : SUMATERA UTARA [ 12 ] KABUPATEN : LABUHAN BATU [ 05 ]

UPAH UPAH

NO. KODE TENAGA KERJA NO. TENAGA KERJA KODE TENAGA KERJA

( Rp. / Hari ) ( Rp. / Hari )1 Mandor Lapangan L_061 6. 700 8 Pembantu Operator L_089 5. 700

2 Mekanik L_071 12. 400 9 Supir Truk L_091 7. 600

3 Mekanik Pembantu L_072 5. 700 10 Supir Personil L_092 7. 600

4 Kepala Tukang L_073 8. 600 11 Pembantu Supir L_099 4. 800

5 Tukang L_079 7. 600 12 Buruh Lapangan Tak Terlatih L_101 4. 800

6 Operator Terlatih L_081 9. 600 13 Buruh Lapangan Kurang Ter lat ih L_103 5. 200

7 Operator Kurang Terlatih L_082 6. 700 14 Buruh Lapangan Terlatih L_106 5. 700

HARGA DI SUM- JARAK ONGKOS JUMLAH JUMLAH HARGA

BER / QUARRY ANGKUT ANGKUT HARGA ( TERMASUK

NO. M A T E R I A L UNIT KODE ( TANPA PAJAK ) RATA-RATA PER UNIT (TANPA PAJAK) PAJAK )

( Rp. ) ( Km ) ( Rp. ) ( Rp. ) ( Rp. )

1 Batu Gunung atau Quarry m3 M_010 9. 300 45 25.000 34.300 4.800 39.100

2 Kerikil dari Galian Bukit m3 M_011 12. 300 45 25.000 37.300 5.200 42.500

3 Kerikil Sungai m3 M_012 12. 300 45 25.000 37.300 5.200 42.500

4 Batu Kali m3 M_013 13. 200 45 25.000 38.200 5.400 43.600

5 Kerikil Sungai Ayak Tanpa Pasir m3 M_014 12. 300 45 25.000 37.300 5.200 42.500

6 Batu Pecah 10 - 15 cm m3 M_020 17. 200 45 25.000 42.200 5.900 48.100 7 Batu Pecah 7 - 10 cm m3 M_021 17. 200 45 25.000 42.200 5.900 48.100

8 Batu Pecah 5 - 7 cm m3 M_022 21. 600 45 25.000 46.600 6.500 53.100

9 Batu Pecah 3 - 5 cm m3 M_023 26. 000 45 25.000 51.000 7.100 58.100

10 Batu Pecah 2 - 3 cm m3 M_024 37. 500 45 25.000 62.500 8.600 71.100

11 Batu Pecah 1 - 2 cm m3 M_025 37. 500 45 25.000 62.500 8.600 71.100

12 Batu Pecah 0,5 - 1 cm m3 M_026 37. 500 45 25.000 62.500 8.600 71.100

13 Gorong2 Beton diameter 60 cm* m M_031 34. 000 34.000 4.500 38.500



16 Pasir Urug / Timbun m3 M_040 6. 200 45 25.000 31.200 4.400 35.600

17 Pasir Ayak untuk Beton m3 M_041 6. 600 45 25.000 31.600 4.500 36.100

18 Sirtu ( tak diayak ) m3 M_042 11. 300 45 25.000 36.300 5.100 41.400

19 Bahan Timbunan Pilihan m3 M_050 3. 100 45 25.000 28.100 3.900 32.000

20 Aspal Bitumen kg M_061 600 - - 600 150 750

21 Aspal Buton ton M_062 - - - - - -

22 Minyak Flux l t r M_063 - - - - - -

UPAH TENAGA KERJA DAN HARGA SATUAN MATERIAL / BAHAN

PAJAK

( Rp. )

TENAGA KERJA

i l l _

23 Minyak Tanah l t r M_065 300 - - 300 70 370

24 Kayu Bakar m3 M_070 6. 600 - - 6.600 900 7.500

25 Semen P C 40 kg M_080 7. 900 45 500 8.400 1.200 9.600

26 Kapur Bakar m3 M_081 150. 200 45 25.000 175.200 23.400 198.600

27 Batu Kapur m3 M_082 150. 200 45 25.000 175.200 23.400 198.600

28 Cat Jembatan kg M_090 6. 200 6.200 800 7.000

29 Baja Tralis kg M_161 3. 100 45 50 3.150 350 3.500

30 Kawat Bronjong kg M_162 3. 100 45 50 3.150 350 3.500

31 Baut Baja kg M_163 1. 300 45 50 1.350 150 1.500

32 Besi Galvanisir kg M_164 3. 100 45 50 3.150 350 3.500

33 Baja Konstruksi kg M_165 3. 100 45 50 3.150 350 3.500

34 Paku Jembatan kg M_166 2. 200 45 50 2.250 250 2.500

35 Baja Tulangan Beton kg M_167 1. 300 45 50 1.350 150 1.500

36 Alat - alat Bantu ** set M_170 26. 500 26.500 3.500 30.000

37 Kayu untuk Perancah m3 M_180 243. 100 - - 243.100 31.900 275.000

38 Kayu utk Konstruksi Jembatan m3 M_181 331. 500 - - 331.500 43.500 375.000

39 Minyak Diesel / Solar l t r M_183 - - - - 380

40 Bensin / Premium l t r M_184 - - - - 700

41 Minyak Pelumas l t r M_185 4. 400 - 4,400 600 5.000

* = tak bertulang ** = 1 cangkul + 1 sekop + 1 pikulan

NAMA JABATAN TANGGAL TANDA TANGAN

DISIAPKAN OLEH : B.Syafruddin, BE , Kasie jalan & Jembatan DPU, ,

DIPERIKSA OLEH : Ir. Dahman M. Kadis PUK , ,



IKHTISAR INVENTARISASI JEMBATAN

PROPINSI : DIISI OLE

KABUPATEN : - TANGGAL

TIPE

NO. NAMA JEMBATAN / PAL PENYE-URUT SUNGAI KM BERA- JA- TI- BA- A- KON- KON- KON- TI-

NGAN LUR PE HAN SAL DISI DISI DISI PE

1 2 3 4 6.1 8 9 10 11 13 15 16

1 : Diberi nomor urut mulai dari titik pangkal2 : Semua Jembatan / Penyeberangan >= 2,0 m

3 : Diukur dari titik pangkal ruas (KM 0.0)

* : Istilah/singkatan lihat kode inventarisasi jembatan (K 10L)

NO.RUAS PANJANG (Km) NAMA RUAS

PAN -

127

JANG( m ) TAL

TO-BANGUNAN ATAS LANTAI SANDARAN

5

T I P E / K O N DU K U R A N

146.2

BAHANBAHAN

LEBAR (m) JMLH.BEN-TANG



LINTASAN / TIPE PENYEBERANGAN : J N : Jalan K A : Kereta Api S : Sungai

TIPE BAHAN dan / atau ASAL TIPEBANGUNAN ATAS BANGUNAN PELENGKAP BANGUNAN ATAS PONDASI

B : Gorong - gorong Kotak K : Kayu W : Acrow / Bailey CA : Cakar Ayam Y : Gorong - gorong Pipa S : P asangan Bata T : Gantung M : Pasangan Batu A : Australia LS : Langsung

W : Sokongan - Gantungan G : Bronjong dan Sejenisnya G : Gelagar H : Pasangan Batu Kosong B : Belanda Baru TP : Tiang Pancang M : Gelagar Komposit D : Beton Tidak Bertulang

L : Balok Pelengkung T : Beton Bertulang D : Belanda Lama PB : Bore Pile E : Pelengkung P : Beton Pratekan P : Plat B : Baja I : Indonesia SU : Sumuran

R : Rangka U : Lantai Baja Bergelombang S : Jembatan Sementara Y : Pipa Baja Diisi Beton J : Jepang TU : Tiang Ulir FX : Ferry J : Aluminium

KX: Lintasan Kereta-api E : Neoprene / Karet U : Kalender Hamilton BR : Kawat Bronjong

W : Lintasan Basah F : Teflon ( Inggris ) U : Lain - lain V : P V C S : Austria LL : Lain - lain

X : Geotextile ( Semi Permanen ) O : Tanah Biasa / Lempung P : Australia

atau Timbunan ( Semi Permanen ) A : Aspal T : Australia

R : Kerikil / Pasir ( Trans Panel ) W : Macadam R : Austria L : Lain - lain ( Permanen )

E : Spanyol

K O N D I S I :

0 : Baik Sekali

1 : Rusak Ringan, Memerlukan Pemeliharaan Secara Rutin

2 : Rusak, Perbaikan Berkala

3 : Rusak Berat, Perbaikan Secepatnya Dalam Kurun Waktu 1 T

4 : Kritis, Penanganan Segera

5 : Jembatan Runtuh

KODE INVENTARISASI JEMBATAN



PROPINSI : SUMATERA UTARA KABUPATEN : LABUHAN BATU KECAMATAN : LANGGA PAYUNG

N A M A TGL. JIWA NO. RUAS 4 8 36 39 43 51 902

D E S A S7 Th……. PAL - KM

1 Langga Payung 25,574

2 Sabungan 16,396

3 Lona 4,609 X

4 Godang 662 662

5 Sukamakmur 2,180 X X X

6 Parimburan 1,177 1,177

7 Jior 1,717 X X

8 Ranto 1,775 X X

9 Marsonja 3,720 1,215 1,462 1,043

10 Binanga Tolu 1,390 1,390

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

J U M L A H 59,200 2.61 1.04

DIISI : TANGGAL / OLEH Hubban. L REVISI : 1 Hubban. 2 3

No

PENENTUAN RUAS JALAN BERDASARKAN KEPENDUDUKAN



KABUPATEN : LABUHAN BATU DIISI OLEH : TANGGAL :

N A M A

N0 P U S A T

M S S R K J S

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 2

1 Rantau Prapat 20 Kab. P UM X X X X X 30 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 15 0

2 Sigambal 0 Kec. P UM X 20 1 1 1 1 1 5 0 0 0 0 0 0 0

3 Bilah Hulu 10 Kec. S UM X 10 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0

4 Langga Payung 10 Kec. SP UM X 10 1 1 1 0 1 4 0 0 1 0 0 3 0

5 Kota Pinang 10 Kec. P UM X X 20 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 15 0

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2. Kabupaten = 20 4. P = Permanen 5. UM = Umum 8 - 12 Fasilitas 26. S k o r

Kecamatan = 10 SP = Semi I K = Ikan 14 - 18 Ada = 1 D e s a = 0 Permanen HE = Hewan 20 - 24 Tidak ada = 0 > 85

S = Sementara SA = Sayuran

3 . KAB. ( Kabupaten ) 51 - 85

KEC. ( Kecamatan ) 7. Besar = 30 13 , 19 , 25 = Total x Bobot 30 - 50

Sedang = 20 15 - 29

Kecil = 10 < 15

S T A T

U S A D M I N

P U S A T K E G I A T A N

S T A T U

S A D M I N

P A

S A R

T I P E

B A N G

U N A N

K A N T O R

P O S

S T A S I U N

K A / B I

B I O S K O P

P E R M

A N E N

T O

T A L

( 1 4 S / D

1 8 ) x 3

DATA PUSAT - PUSAT AKTIVITAS

13

A K A

D E M I /

T O

T A L

( 8 S / D

1 2 ) x 1

S

M A

B A N K

D E S A

B U

U D

A P O T I K

S

M P

HARI PASAR

D A T A P A S A R FASILITAS BIASA FASILITAS MADYA

T I P E

K O M

O D I T I

U K U

R A N

R E L A T I F

P R A

K T E K

D O K T E R

P O S

P O L I S I

X

PERHATIANCatat kota atau pusat kegiatan lainnya yang ada di kabupaten

yang untuk contoh ini sampai memerlukan dua lembar formulir.

X





K14

PROPINSI : SUMATERA UTARA DIISI OLEH : HUBBAN. L. Hal : 1

KABUPATEN : LABUHAN BATU TANGGAL : 14 - 12 - 1993 Dari : 1

NO NAMA LOKASI DAN JENIS JUMLAH KETERANGANRUAS NAMA PERUSAHAAN AKTIVITAS PEGAWAI ( SURVAI LENGKAP ? )

1 2 4

19 Pamela Dua - CV. Gn. Pamela Sumber bahan galian -

20 Asahan Utara - CV. Pasir Ash Sumber bahan galian -

28 Perdagangan - PT. Cadas Perd. Sumber bahan galian 21

14 Tanjung - PT. Satria Usaha Pabrik Genteng -

20 Gonting - PTP. XI - XII Perkebunan Karet 200

X

13 Sept. 1992

14 Juni 1993

X

3 5

DAFTAR SUMBER UTAMA PENYEBAB

LALU LINTAS ANGKUTAN BERAT

X

K E T E R A N G A N : 1. Ruas jalan kabupaten utama yang digunakan oleh perusahaan.

3. Sumber Bahan Galian, Industri / Pabrik, Perkebunan, d l l.

5. Cantumkan Tanggal Dikerjakannya 'S-6' atau

Beri Tanda [ x ] Kalau 'S-6' Belum Dilaksanakan

PERHATIANCatat perusahaan-perusahaan lainnya yang menggunakan alat

angkutan berat (truk dll) dan dilayani oleh ruas jalan kabupaten.











PROPINSI : [ 12 ] SUMATERA UTARA

KABUPATEN : [ 05 ] LABUHAN BATU

PAN- KLASI NOMER TARGET T K LEBAR LHR

JANG FIKA- PROYEK PAN- I O KENDARA-

RUAS SI JANG P N AN RODA

FUNG- PROYEK AWAL AKHIR E D EMPAT

SI I YANG

RUAS S ADA

(Km) (Km) I (m)

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03 SIGAMBAL - SIMPANG RINTIS 8.0 JJS 95/003.00 8.0 0.0 8.0 A R 3.5 109

08 MARSONJA - BINANGA TOLU 13.5 LU 95/008.10 3.4 0.0 3.4 K RB 3.5 36

31 SIMPANG RINTIS - BILAH HULU 7.6 JJS 95/031.00 7.6 0.0 7.6 A R 3.5 71

36 RINTIS - SUKAMAKMUR 13.2 LU 95/036.00 13.2 0.0 13.2 T R 1.0 53

39 SUKAMAKMUR - MARSONJA 11.3 LU 95/039.00 11.3 0.0 11.3 K RB 3.0 57

16 LINGGA - HATIRAN 3.1 LU 95/016.00 3.1 0.0 3.1 T R 1.0 4

43 RANTO - JIOR 7.7 LU 95/043.00 7.7 0.0 7.7 T RB 1.0 11

7 54.3

1. NOMOR RUAS (SEMENTARA) : 900=Jalan desa; 800=Jalan perkebunan; 700=Jalan transmigrasi; 600=Jalan kabupaten baru; 500=Jalan irig

4. KLASIFIKASI FUNGSI RUAS : TRAN=Transmigrasi; PIR=Perkebunan Inti Rakyat; NMG=Ekspor Non Migas; PAR=Pariwisata; LU=Pelayana

JI=Irigasi/pusat-pusat beras

9. TIPE PERKERSAN JALAN : A=Aspal; K=Keriki l; B=Batu; T=Tanah; C=Beton

10. KONDISI PERKERASAN JALAN : B=Baik; S=Sedang; SR=Sedang/Rusak; R=Rusak; RB=Rusak Berat

16. KETERANGAN : ***=Kelayakan tinggi; **=Kelayakan sedang; *=Marjinal; NV=Belum Layak; NE=Belum dievaluasi; R=Direkom

M=Direkomendasi untuk pemeliharaan; H=Direkomendasi untuk penyangga; NR=Tidak direkomendasi

D=Disain; :LL=Lalu lintas; P=Penduduk; I=Penentuan proyek/Panjang proyek; SK=Diperlukan studi khusus

C=Proyek Luncuran Khusus

1=Layak tanpa perubahan besar; 2=Layak dengan perubahan besar; 3=Tidak jelas dan perlu survei lebih lanj

DAFTAR PEKERJAAN PENYANGGA YANG DIUSULKAN TAHUN 1995/96

R U A S P R O Y E K

PAL.KM PERKERASAN

NO.

RUAS

(Pangkal - Ujung)

2

PROYEK YANG ADA

N A M A R U A S



KABUPATEN : CONTOH

Alokasi Dana Tahun :

Km Rp Jt/Km Jumlah BPJK/ ID II/IK Lain - lain

IPJK per Kapita

A Jumlah Dana 7600 4000 3400 200

B Untuk Jalan 6580 4000 2380 200

C Pemeliharaan Rutin 160 2.5 400 0 400 0

D Pemeliharaan Berkala 40 20 800 0 800 0

E Pekerjaan Berat 65 75 4861 3800 1061 0

F Biaya Umum 319 200 119 0

G1 Asumsi Faktor Inflasi Biaya x 1.1

G2 Asumsi Kenaikan Dana Dana x 1.1 Tahun :

H Jumlah Untuk Jalan (BxG2) 7238 4400 2618 220

I Biaya Umum 362 220 131 11

J Keperluan untuk

Pemel. Rutin : 100 % 240 2.75 660 0 660 0

K Keperluan Untuk

Pemel. Berkala (25% P1) 60 22 1320 0 1320 0

L Pekerjaan Penyangga 42% 10%

(Holding Works) 132 6 724 217 507 0

M Sisa untuk Pekerjaan Berat

H-(I+J+K+L) 51 82 4172 3963 0 209

Satuan Jumlah Km %

Laus Wilayah Km2 9300 Total Panjang Jalan 850 100

Jumlah Penduduk Jalan Aspal 350 41

Tahun : 1993 Jiwa 850000 Jalan Kerikil / Batu 200 24

Kepadatan Penduduk Jiwa / Km2 91 Jalan Tanah 300 35

Kepadatan Jaringan Jalan M / Km2 91 Jalan Berkondisi

Jumlah Penduduk Baik / Sedang 240 28

Per Panjang Jalan Jiwa/Km 1000 (Aspal / Kerikil)

Asumsi : - Target % Pemeliharaan 100% Jalan Berkondisi

- Alokasi Penyangga 10% Rusak / Rusak Berat 310 36

- Alokasi Biaya Umum 5% (Aspal / Kerikil)

Keterangan :

5%

DATA PENTING KABUPATEN DATA PENTING JALAN KABUPATEN

Sumber data dari K13 Sumber data dari K1

PENAKSIRAN ANGGARAN PENDAHULUAN

Dalam Rp. Juta

5%

Rencana Dana

P5



Propinsi : SUMATERA UTARA Kabupaten : LABUHAN RATU Diselesaikan tanggal : 2

Panjang Sasaran Lokasi Target

No. No. Ruas atau Kegiatan Panjang Tipe Lebar Biaya Jumlah Panjang Biaya Jumlah P

Urut Ruas Fungsi Proyek Perkerasan Perkerasan Biaya

Awal Akhir Konstruksi

(Pangkal) (Ujung) (Km) (Kecamatan) (Km) (M) (Rp ribu) (Buah) (M) (Rp ribu) (Rp ribu)

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 70 PARISA -SIMANDIANGIN 11.6 JJS A. KANOPAN 5.0 0.0 5.0 A 3.5 400,000 1 10.2 63,000 463,000

2 70 PARISA -SIMANDIANGIN 11.6 JJS A. KANOPAN 6.6 5.0 11.6 A 3.5 627,000 627,000

3 71 SIMANDIANGIN - MANOMPUK 13.0 JJS A. KANOPAN 13.0 0.0 13.0 A 3.5 1,235,000 1 9.0 26,000 1,261,000

4 32 GAPUK - BILAH HULU 10.9 JJS B. HULU 10.9 0.0 10.9 A 3.5 1,264,000 1,264,000

5 38 KUALA BANGKA - KAMPUNG MESJID 9.7 JJS KP. MESJID 9.7 0.0 9.7 A 3.5 776,000 776,000

6 4 TANJUNG HARAPAN - SUKAMAKMUR 9.7 LU L. PAYUNG 6.1 0.0 6.1 A 3.5 555,000 555,000

7 4 TANJUNG HARAPAN - SUKAMAKMUR 9.7 LU L. PAYUNG 3.6 6.1 9.7 A 3.5 418,000 418,000

8 51 LONA - JIOR 12.4 LU L. PAYUNG 12.4 0.0 12.4 A 3.5 1,153,000 1,153,000

9 21 LABUHAN BILIK - SEI BEROMBANG 12.9 JJS L. BILIK 12.9 0.0 12.9 A 3.5 1,213,000 1,213,000

10

11

12

13

14

N a m a R u a s J a l a n Proyek

(Jenis Kegiatan)

3

USULAN DAFTAR RENCANA PROYEK BANTUAN PENINGKATAN JALAN KABUPATEN/KOTAMADYA TAHUN

Pal Km Jalan Jembatan

15

16

17

18

19

20

Jumlah 101.5 80.2 7,641,000 2 19.2 89,000 7,730,000

(5) SASARAN ATAU FUNGSI (10) TIPE PERKERASAN USULAN (19) DARI STUDI KELAYAKAN

TRA = Transmigrasi A = Aspal *** = NPV/Km > Rp. 20 JtPIR = Perkebunan inti rakyat K = Kerikil ** = NPV/Km = Rp. 10 - 20 Jt

NMG = Ekspor non migas * = NPV/Km = Rp. 0 - 9 Jt

PAR = Pariwisata NV = Belum layak

JJS = Jaringan jalan strategis NE = Belum dievaluasi

JI = Jalan irigasi

L U = La yan an um um

LL = Lain-lain

( ) ( ) ( )

Nip Nip Nip





S1

KABUPATEN :

DISURVAI OLEH : B. SYAFRUDDIN FAKTORPENYESUAI

TANGGAL : - - TIPE KENDARAAN : A A ODOMETER

NO. RUAS NO. POLISI : BK 1406 ST TANGGAL S3

NAMA RUAS KM. ODOM

KM. YSD(YANG SUDAH

HAL DARI DISESUAIKAN)

Lbng Lmbk Erosi Alur Glbg Kmrg

.9

.8

.7

.6

.5

.4

.3

A. Rintis .2

.1

.0

.9

.8

.7

.

2

4

1

8.1 7.2 1.1 A S

9/10

0.96

7.2

6.9

36 / KD.Rintis 4

7.5 4 1A S

G H

8.1 7.9 1.8 A S 4

TITIK PENGENAL UJUNG RUAS

(m)

SIMPANG RINTIS RINTIS

Kon.

Retak

D

F

GG

Alur

NI-

LAI-

Bahu

L K

Kmrg

K ANM

SURVAI PENJAJAGAN KONDISI JALAN

PANGKAL RUAS UJUNG RUAS

Lbng

B C E

PE-

se

ina-

DraNo.

to

Fo-Lbar

KONDISI

JEMBATAN

Pjng

(m) Pekj

Jenis

KM IKHTISAR SITUASI JALAN

OdometerApe

Ti-

WAK

TU

ODOM I J

ANG-

KA

Lgok

KM YSD

PERMUKAAN

JALAN

2 2 2 2 2 1

2 2 2 2 2 2 1

2 2 2 3 2 2 1

2 2 3 2 2 3 1

3 2 3 2 2 3 1

2 1 2 2 3 3 1

2 1 2 2 3 3 1

2 2 2 2 3 2 1

2 2 2 2 2 2 1

2 1 2 2 3 2 1

2 1 2 2 3 2 1

2 1 2 2 3 2 1

2 1 1 2 3 2 1

2 1 2 2 2 3 1

2

3. B

01

.

.5

.4

.3

.2

.1

.0

AWAL

ODOM A: Aspal B: Batu

B: Beton

K: Kerikil T: Tanah

B: Baik S: Sedang R: Rusak RB: Rusak Berat

A L K

: Be lokan taj am kekir i : S impang t igaB Tekstur rapat 1 Bentuk baik 1 4 % - 2 % : Belok tajam kekanan : Simpang empat

S Tekstur + kemiringan 2 2 % - Flat : Tanjakan terjal : Jembatan B Lubang-lubang

terbuka 2 Kemiringan 3 Datar tdk : Turunan curam : Sungai tanpa C Legokan

R Kasar dan buruk merata : Pasar jembatan D Retak-retak

Terkelupas 3 Tinggi / Rendah 4 Tdk ber- : Pusat desa : Batas desa E Alur bekas roda

RB Pecah-pecah < 10 cm bentuk / kampung : Jalan neg/prop.

Mengelupas 4 >10cm / tdk ada : Jalan lainnya TDK BERASPAL

F Lubang-lubang

G Titik2 lembek

H Erosi permukaan

I Alur bekas roda

J Bergelombang

31 / 03

S 4 8.1 6,0 0,0 A

8.1 6.5 A S 4

JALAN

KONDISI

( Jalan Aspal )

PERMUKAAN

BAHU

JALAN

( Jalan Aspal )

KEMIRI-

NGAN

SDNG

--> Lihat Buku Petunjuk Teknis

BERASPAL

Tugas 2A

2 3

BAIK

TIPE

KERUSAKAN

PEKERJAAN JEMBATAN

11 - 16 Periodik > 166 - 10 Rutin

TIPE PERMUKAAN DRAINASE

0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 -'> PBJ / PAJ / PJJ / GG / JL

0 - 5

1 - 5

5 - 10

0 - 3 3 - 12

4

RS.BRTRUSAK

0 - 1

1

0 - 3

0 - 3

0 - 3

0 - 3

0 - 3

0 - 5

3 - 10

10 - 25

10 - 25

15 - 50

3 - 10

3 - 10

3 - 10

5 - 15

> 25

> 25

10 - 50

> 25

> 25

> 25

> 50

> 50

10 - 25

3 - 5

M

PAL KM (YSD)

KERUSAKAN PERMUKAAN : % LUAS

5 - 25

12 - 25

10 - 50

5 - 15 > 15

> 50

Awal Akhir

KONDISI PERMUKAAN

TITIK PENGENAL PANGKAL RUAS

KODE SITUASI LAPANGAN

Jemb. Drain Cmpr PKHB As-ul OvLyDraina. Krusakn R S

PENILAIAN

2 2 2 2 2 1

2 2 2 2 2 2 1

2 2 2 3 2 2 1

2 2 3 2 2 3 1

3 2 3 2 2 3 1

2 1 2 2 3 3 1

2 1 2 2 3 3 1

2 2 2 2 3 2 1

2 2 2 2 2 2 1

2 1 2 2 3 2 1

2 1 2 2 3 2 1

2 1 2 2 3 2 1

2 1 1 2 3 2 1

2 1 2 2 2 3 1

2 1 2 2 3 3 1

2 1 2 2 3 3 1

2 1 2 2 2 2 1

2 1 2 2 2 2 1

2 3 2 3 2 2 1

2 3 3 3 2 2 1

2

3

3. B

01

31

03

14660.0



NO. ROL FILM : TANGGAL : 3-2-94 TIPE KENDARAAN : KIJANG NO. POLISI : BK 1406 ST KABU

NO DISURVAI OLEH : SYAFRUDDIN NO. R

FOTO Tipe Kon- Le - Le - Kelan- NAMA

disi bar bar daianF. P. O. ( S3 ) Permu Permu Perke- Perke- Jalan Le -

KM YSD. -kaan -kaan rasan rasan bar TANGGAL S3 +Bahu (m)

1000

900

800

700

600

. . . . 500

JEMBATAN

(m) * Kiri

jang

SURVAI KONDISI JALAN DAN FOTO

ANGKA

ODOMETER

AKHIR KMPENGG

TA

PERKERASAN JALAN

/ SUNGAI

Pan-

K RB 3 .5 5 .5 D T 8

4

0.97

21-1-3

0000

400

300

200

100

. . . . 0 meter

NAMA SIMPANG KM YSD. A, B, B, S, (m) (m) D, B,

AWAL KM LOKASI PUSAT ( YANG SUDAH K, T R, RB G

JEMBATAN DISESUAIKAN ) LEBAR SUNGAI

S, P, T

Ko

* PANJANG

JEMBATAN /

K RB

K RB

3. 5 5 .5 D

D5.53.5

T

T

8

7

4

2

0.97

21-1-3

0000

3333



PROPINSI : KABUPATEN : HAL : DARI :

Tgl. Foto :

Perhatian :- Tulis hal - hal yang tidak jelas dari hasil foto dan lainnya pada catatan foto disebelah kiri (selain diagram).- Gunakan formulir ini untuk penempelan foto

RANGKUMAN FOTO HASIL SURVEY PEMOTRETAN S1/S2

Catatan foto

Di bawah ini merupakan petunjuk untuk catatan foto

Diagram di bawah ini sebagai contoh untuk catatan foto

60

911

Jaya

ke Kuda

KD. Pasir

Pasir

ke Makmur

A/R

T/RB

Ruas yang disurvai

PAL KM

Tgl. Foto :

Tgl. Foto :

Diagram di bawah ini sebagai contoh untuk catatan foto

60

911

Jaya

ke Kuda

KD. Pasir

Pasir

ke Makmur

A/R

T/RB

Ruas yang disurvai

PAL KM

PAL KM

ke Kudake Jakarta

JN. KM 14.3

Batu



S3

KABUPATEN : LABUHAN BATU TIPE KENDARAAN : TOYOTA KIJANG

TANGGAL : 21 JANUARI 94 NO. POL. KENDARAAN : BK 1406 ST

DISURVAI OLEH : SYAFRUDDIN DI RUAS JALAN :

PROP / NEG.

AWAL ( A ) dari Medan

AKHIR ( B )

FAKTOR 10,0 ( Km )

PENYESUAI ( FPO ) = ------------------------------------------- =

TOTAL KILOMETER

TERCATAT (B-A)

PENYESUAIAN ANGKA ODOMETER KENDARAAN SURVAI

ANGKA KILOMETER

PADA ODOMETER

KENDARAAN

PATOK KILOMETER

PADA JALAN NEGARA / PROPINSI

DARI / KE PAL KILOMETER

058

14601.2

02.2

03.3

04.3

05.4

06.4

07.4

08.5

09.5

10.5

11.5

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

10.010.3

0.97ODOMETER SELISIH ODOMETER (B-A) Km

PETUNJUK :

Bawa kendaraan survai ke ruas jalan Negara atau Propinsi , di sepanjang bagian ruas jala

yang kondisi permukaannya rata serta memiliki patok kilometer yang masih terbaca jela

Berhentilah pertama kali pada patok kilometer tertentu ( sebagai awal ) dan catat jara

kilometer ke / dari kota terdekat yang tertera pada patok kilometer di kolom bagia

kanan atas , lalu catat pula angka yang terbaca pada odometer di kolom bagian ki

atas dalam tabel . Jalankan kendaraan ke arah patok kilometer berikutnya , catat angk

yang tertera pada patok kilometer tersebut bersamaan dengan angka yang terbaca pad

odometer kendaraan . Lanjutkan pencatatan tersebut ( setiap 1 patok kilometer ) denga

prosedur yang sama, hingga mencapai jarak 10 patok kilometer dari titik awal.

Prosedur berikutnya adalah membagi jarak total patok kilometer ruas jalan Negara / Propins

yaitu 10,0 Km, dengan selisih jarak perjalanan berdasarkan angka odometer yaitu B - A

untuk mendapatkan Faktor Penyesuai Odometer ( F P O ) .

Faktor ini harus diperiksa ulang berkali - kali ( minimal setiap 2 - 3 minggu ) , karen

hasil pengukuran bisa saja berubah akibat kerusakan kendaraan , misalnya ban kempe

atau lainnya .

14601.2

02.2

03.3

04.3

05.4

06.4

07.4

08.5

09.5

10.5

11.5

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

10.010.3

0.97



KABUPATEN : LABUHAN BATU TANGGAL : 18 - 1 - 1994

NO / NAMA RUAS : 3/Sigambal-SP.Rintis JUMLAH PERJALANAN : 1 X

WAKTU SURVAI : 7.17 TIPE KENDARAAN : TOYOTA KIJANG

CUACA * : MENDUNG DISURVAI OLEH : B. SYAFRUDDIN

ANGKA

ODO- ALA - WAKTU WAKTU

METER JAM DETIK SAN ** ( Dtk ) ( Dtk )

* CUACA * * ALASAN / TIPE HAMBATAN ( tulis singkatannya saja ) :

- Cerah - Perbaikan Jalan : PJ - Kend. di muka Berhenti : KB - Gerimis - Lokasi Pasar : LP - Lintasan Kereta Api : LK - Mendung - Kecelakaan : KC - Jembatan Sempit : JS - Hujan - Lain - lain : LL Jarak (m) x 3,6

-------------------------Detik

1 . Apakah rendahnya kecepatan disebabkan oleh kepadatan lalu - lintas

atau faktor lainnya ( bukan kondisi jalan ) ? Ya Tidak

2 . Apabila survai dimulai atau diakhiri tidak pada titik awal / akhir ruas jalan ;

Berapa jarak ruas jalan tidak disurvai tersebut , jika diukur dari : - Titik awal survai : . . . . . . . . . . m

- Alasannya : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

- Titik akhir survai : . . . . . . . . . . m

- Alasannya : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

C A T A T A N :

Catat angka odometer serta waktunya paling tidak tiap 5 Km sekali danpada titik tertentu dimana terjadi perubahan tipe dan kondisi permukaan jalan.

KE

DARI

LOKASI : TIPE /

S4SURVAI KECEPATAN

PEKERJAAN DI KANTORPEKERJAAN DI LAPANGAN

( Km / Jam )

BERHENTIWAKTU

PENCATATAN

Kecepatan Kendaraan

MENIT

JARAK

( Mtr )

KECE -

PATAN

( Km/Jam )

KONDISI

PERMUKAAN

TOT. LAMA

BERHENTI

( Dtk )

012,1012,1012,1012,1 AR AR AR AR

14,314,314,314,3

15,5 15,5 15,5 15,5

20,420,420,420,4

07 07 07 07 17 17 17 17

22222222

26262626

36363636

Sp.Rintis

Sigambal

ARB ARB ARB ARB

AR AR AR AR

2.2002.2002.2002.200

1.2001.2001.2001.200

4.9004.9004.9004.900

300300300300

240240240240

600600600600

26,426,426,426,4

18,018,018,018,0

29,429,429,429,4

AR AR AR AR 7.100 7.100 7.100 7.100 3,63,63,63,6

900 900 900 900=

X

= 28,428,428,428,4

ARB ARB ARB ARB1.2001.2001.2001.200 3,63,63,63,6

240240240240=

X= 18,018,018,018,0



SURVAI PENGHITUNGAN LALU LINTAS

KABUPATEN : DISURVAI OLEH :

NO. RUAS : NO. POS : TANDA TANGAN :

HARI : TANGGAL : WAKTU :

CUACA (Beri Tanda "V") : Cerah Mendung Gerimis Hujan

TIPE DARI PANGKAL RUAS JUM- DARI UJUNG RUAS JUM- TOTAL

PEMAKAI JALAN NAMA : : MARSONJA (1) LAH NAMA : : B. TOLU (2) LAH (1) + (2)

PEJALAN 1KAKI

PIKULAN 2

SEPEDA 3

SEPEDA 4BARANG

BECAK 5

6LAIN-LAIN TAK BERMOTOR

SEPEDA

MOTOR

7

PICK UP

OPELET

COMBI 8

(ORANG)

PICK UP 9(BARANG)

BIS 10

TRUK RINGAN (COLT DIESEL)

11

TRUK SEDANG (FUSO,TANGKI)

12

TRUK BERAT (3 AS/GANDENG)

13

SEDAN

JEEP 14

STATION

WAGON

15LAIN-LAIN BERMOTOR

LABUHAN BATU

08

JUM'AT

RUSLAN. D

2 - 2 - 1994

06 07

S5A

08A

16

2

4

2

0

0

12

2

2

0

0

0

0

0

0

7

4 6

23

3 7

3 5

0 0

0 0

5 20

1 3

2 4

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



KABUPATEN : LABUHAN BATU HARI : JUM'AT (HP/BHP) **

NO. RUAS : 08 NO. POS: 08-A TANGGAL SURVAI : 2 - 2 - 1994

NAMA LOKASI POS : RUMAH PAL KM POS (YSD) : 1,3 DARI PANGKAL RUAS

RUAS JALAN DARI : MARSONJA KE: BINANGA TOLU PANJANG RUAS : 13,5 Km (YSD)

TIPE PEMAKAI SUB

JALAN 06-07 07-08 08-09 09-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 TOTAL 18-19 19-20 20-21 21-22 22-23 23-24 00-01 01

1 23 19 14 15 23 24 10 11 9 10 8 8 174

2 6 5 4 0 2 2 4 5 0 1 4 2 35

3 7 5 5 6 4 4 3 0 0 2 2 2 40

4 5 3 3 2 1 2 5 0 3 0 4 2 30

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 - 6 SUB TOTAL

41 32 26 23 30 32 22 16 12 13 18 14 279

7 20 15 9 8 6 12 9 5 8 12 15 11 130

8 3 1 0 0 0 2 2 1 0 2 3 2 16

9 4 2 0 0 1 3 0 1 2 3 1 2 19

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 - 15 SUB TOTAL 7 3 0 0 1 5 2 2 2 5 4 4 35

1 - 15 TOTAL 68 50 35 31 37 49 33 23 22 30 37 29 444

CUACA * C C C C C C C C C C C C

* CUACA : C= CERAH, M= MENDUNG, G= GERIMIS, H= HUJAN ** ( CORET YANG TIDAK PERLU ) HP: HARI PASA

SIANG M A L A M

SURVAI LALU - LINTAS : RINGKASAN HARIAN



1 : 3

PLL ke 1 PLL ke 2

Kabupaten : LABUHAN BATU Nama ruas : MARSONJA - BINANGA 3 Hari : JUM'AT SABTU Nomor ruas

: 08 Tanggal

: 2/2/1994 3/2/1994 Nomor pos : 08A Jam : 06 - 18 06 - 18 Lokasi pos : RUMAH di Km (YSD): 1,3 dari

pangkal ruas: MARSONJA.

1. Tipe permukaan jalan: Kerikil Kondisi permukaan jalan:

2. Apakah selama dilakukan penghitungan lalu lintas (PLL) di sepanjang ruas jalan ini dapat dilalui oleh

kendaraan roda empat ?

Hari PLL ke 1: Ya Hari PLL ke 2: Ya

Tidak Tidak

Jika tidak, apa penyebab Beri Dari Ke Di Nama tempat

utama jalan tertutup ? tanda (x) Pal Km Pal Km Pal Km (sebutkan secara rinci)

Jalan setapak/tidak ada

jalan untuk kend.roda 4

Permukaan jalan licin/

berlumpur

Jembatan hilang/rusak

Gorong-gorong hilang/rusak

Jalan longsor

Lain-lain (jelaskan) :

Kalau tidak : - Berapa lama ruas jalan ini tidak dapat dilalui kendaraan roda 4?

- Kapan jalan ini diperkirakan akan dapat dilalui kendaraan roda 4?

3. Nama pasar yang ada di sepanjang ruas jalan ini dan pasar lainnya yang mempengaruhi jumlah lalu lintas

pada ruas jalan ini.

Jarak (Km) dari pos PLL

1.

2.

3.

4.

5.

* Tulis angkanya saja: Bila hari pasarnya tidak tetap setiap minggunya, catat frekwensinya (misalnya Pon,

Kliwon dsb, setiap tanggal 5 dan 15 tiap bulan)

Hari pasar: 1 = Senin 3 = Rabu 5 = Jum'at 7 = Minggu

2 = Selasa 4 = Kamis 6 = Sabtu 8 = Setiap hari

LAPORAN PENGHITUNGAN LALU LINTAS

Hari pasar *Nama pasar

S5C

X 0,0 Marsonja - Palas 3,5

Kira - kira sudah 1 bulan

Akhir A ril atau awal Mei

Langga Payung 5 27,5



S6A

KABUPATEN LABUHAN BATU DISURVAI OLEH G.T. SINAGA Hal : 1

NO.RUAS YANG DILEWATI ANGKUTAN BERAT 60, 61 dan 47 TANGGAL Dari : 1

1 Nama, Jenis dan Tempat Kegiatan PTP. XI - XII, Karet, Gonting

2 Nama dan Jabatan Responden Drs. Riyanto, Kabag. Produksi

3 HASIL Nama Jenis Barang Karet Kering

Volume HASIL

( Ton ) 154

Jumlah muatan normal per JENIS TRUK * Ringan Sedang

pengangkut hasil (Ton) 4

Jumlah TRUK BERMUATAN * yang KELUAR

per : Hari / Minggu / Bulan / Tahun 38

4 BAHAN Nama Jenis Barang Pupuk, beras, solar dan obat - obatanVolume BAHAN

( Ton ) 118

Jumlah muatan normal per JENIS TRUK * Ringan Sedang

pengangkut hasil (Ton) 4 8

Jumlah TRUK BERMUATAN * yang MASUK

per : Hari / Minggu / Bulan / Tahun 22 4

5 Tujuan HASIL M e d a n

Asal / Sumber BAHAN Rantau Prapat

RUTE yang dilalui Truk :

per Tahunper Hari per Minggu per Bulan

Berat

- - -

Berat

per Bulan per Tahun

SURVAI SUMBER UTAMA PENYEBAB MENINGKATNYA

LALU LINTAS ANGKUTAN BERAT

per Hari per Minggu

13 - 9 - 92

- - 8.000

an au - p. aru - saran - n e

6 MUSIM KERJA : Bagaimana variasi kegiatan kerja selama setahun ?

7 RENCANA / PERUBAHAN yang diharapkan selama 5 tahun mendatang

- Volume hasil (Ton)

- Volume bahan (Ton)

- Perubahan kapasitas

- Luas areal (Ha)

- Jumlah /Jenis Kendaraan

yang digunakan

- Jumlah Pegawai (Orang)

Tahun ke 3210 54

8.000

8.000

1.302

1.000

200

10.000

1.620

1.250

250

12.000

1.950

1.500

290

14.000

2.200

1.750

340

16.000

2.500

2.000

390

16.000

2.500

2.000

390

Colt FusoFusoFusoFusoColt Diesel



S6B

KABUPATEN DISURVAI OLEH Hal : 1

NO. RUAS YANG MELAYANI TANGGAL Dari : 1

1 Lokasi Proyek ( Kecamatan / Desa ) Labuhan / A. Naetek.

2 Nama Proyek / PTP / Perusahaan WPP XI A Naetek, SP IV

3 Jenis Proyek Pemukiman Transmigrasi.

4 Nama Tanaman Utama yang Diusahakan

5 Total Luas Tanaman Yang ada sekarang

6 ( Ha ) Rencana dalam 5 tahun

Rata-rata Produksi Nama Produksi

7 per Hektar Yang ada sekarang

8 ( Ton / Ha ) Rencana dalam 5 tahun

9 Total Produksi Yang ada sekarang

10 ( Ton ) Rencana dalam 5 tahun

11 Tipe dan Lokasi Pengo- Yang ada sekarang Huller di A. Nabara +/- 6 Km.

12 lahan Produksi Tanaman Rencana dalam 5 tahun Industri Pengelolaan Hsl. Pert. Di Kanapon.

13 Lokasi Pelabuhan atau A. Kanapon

Tempat Penampungan Tanaman Ekspor +/- 27 Km dari proyek.

14 Kondisi

Kondisi Jalan Penghubung

dan Tak Langsung ( jalan kabupaten ) 68

( Km )

4.5

3

3

Baik / Sedang Rusak/Rusak Berat Perlu Jembatan

( m )

558

700

Gabah

410

700

Kedelai

4.5

CHECKLIST DATA : PROYEK PIR / TRANSMIGRASI

1. Padi 2. Palawija 3.

LABUHAN BATU GT. SINAGA

6/26/1992

( Km )

Panjang Langsung ( jalan penghubung ) 27 15

Jalan Jalan Poros Utama ( jalan produksi ) 10 7

Jalan Poros Sekunder ( jalan kolektor )

15 16

Jumlah Rencana jumlah perkebunan baru

Kepala dan jumlah buruh ?

Keluarga Kalau areal belum ditanami :

/ Jiwa - Kapan mulai tanam ( tahun ) ?

Kapan Proyek ini Mulai ? Bulan : April - Apakah sudah ada dananya ?

( Kel. Transmigran Pertama ) Tahun : 1977 / 78 ( sumber dananya ? )

Kapan akan diserahkan Bulan : Januari - Apakah sudah ada studi

ke Kabupaten ? Tahun : 1982 / 83 teknik ekonominya ?

17 PETA : Lokasi dan Batas Proyek, Nama dan No. Ruas Jalan, Lokasi Pemukiman ( SKP, SP ),

lokasi pengolahan tanaman, emplasemen, dan lain-lain. *

18 Penjelasan tentang Prioritas Pembangunan Jalan / Jembatan ( sehubungan dengan proyek ) .

* Satu - satunya jalan penghubung ke pusat pemukiman trans

19 Penjelasan tentang masalah lainnya, selain jalan penghubung, yang mempengaruhi kemajuan proyek.

* Jumlah angkutan sangat sedikit

* Lampirkan atau catat sket peta , penjelasan , dll di belakang formulir ini

500 KK2500 jiwa

PIR / PERKEBUNAN

Rencana

dalam 5 tahun

(KK x 5)

(KK x 5)

TRANSMIGRASI

Yang ada

Sekarang

700 KK3500 jiwa



S6C

KABUPATEN DISURVAI OLEH Hal : 1 Dari : 1

NO / NAMA RUAS 50 TANGGAL

1 Nama dan Jabatan Responden Yudi Nasution, Kabag. Humas

2 Nama dan Jenis Atraksi Wisata Pemandian air panas dan sumber belerang

yang dilayani oleh ruas distudi

3 Lokasi Obyek Wisata ( nama desa Kp. Sei Raya, 13 Km dari Batu Tunggal

dan pal-km dari awal ruas )

4 Jarak Lokasi (km) dari Ibukota Kabupaten Ibu-kota Propinsi

5 Apakah Wisatawan bisa masuk Sepanjang Tahun Tidak bisa masuk

dengan sedan / pick-up / bis ? Sepanjang Tahun, tapi Hanya pada musim

( beri X satu kotak saja ) permukaan jalan jelek Kemarau saja

6 Kapan terjadi ' hari puncak Sabtu sore dan Minggu

kunjungan ' dalam seminggu ?7 Kapan terjadi ' periode puncak 2 hari sebelum dan sesudah 1 Januari.

kunjungan ' dalam setahun ?

8 Kalau lokasi obyek wisata bisa LHR

dicapai oleh kendaraan roda - 4 ,

laksanakan survai penghitungan Hari puncak

lalu - lintas ( lihat tugas 2 D ) Bukan Har i puncak

9 Perkiraan Jumlah Wisatawan Jumlah

yang datang per Hari Hari puncak

Bukan Hari puncak

10 Dari mana umumnya, tempat Setempat Ibu-kota Propinsi

asal wisatawan yang datang Ibu-kota Kabupaten X Kota di Propinsi lain

-

405

151

550

Yang ada Rencana

Lainnya

Batu Tunggal - Sei Raya 17 Des 1992

25 325

X

LABUHAN BATU G. T. SINAGA

75

CHECKLIST DATA : KEGIATAN SEKTOR PARIWISATA

Pick-up Sedan

/ Jeep

Bis

er satu ota sa a ) ota d a upaten a n anca-negara uar neger )

11 Dimana umumnya, para Di lokasi tempat Di luar lokasi obyek wisata

wisatawan tersebut menginap obyek wisata (jarak dari lokasi : . . . . . km)

12 Tipe Fasilitas / Sarana Pariwisata

di lokasi Obyek wisata 1. Hotel / Losmen ( jumlah Tempat-tidur ) 150

( Yang sudah tersedia dan yang 2. Restoran / Rumah Makan ( jumlah Meja ) 70

direncanakan --> tahun . . . . . ) 3.

4.

5.

13 Gambarkan dalam Peta (+ jarak ) ,

Jalan menuju lokasi obyek wisata

: Yang ada / Yang direncanakan

( Lampirkan peta atau gambarkan

sket peta di balik formulir ini )14 Rincian rencana pengembangan ; - April 94 pemugaran 2 losmen

Tipe Sarana, Usulan biaya, - Sedang dibangun 1 losmen baru dengan 15 kamar tidur

Sumber dana, kapan dilaksanakan, - Total biaya proyek pemugaran dan pembangunan baru sebesar

dsb. Rp. 300 juta. dari KMKP - BRI

Rencana

400

200

Yang adaJenis Fasilitas / Sarana

X



S7

NAMA DESA : KECAMATAN : KABUPATEN :

TANGGAL SURVAI : 25 - 3 - 1994 25 - 3 - 1994 25 - 3 - 1994 25 - 3 - 1994 DISURVAI OLEH : HUBBAN LUBIS HUBBAN LUBIS HUBBAN LUBIS HUBBAN LUBIS TANDA TANGAN :

DATA PENDUDUK TAHUN : Des. 1993 ( * No. Ruas Jalan Utama Yang Digunakan Oleh Penduduk Dusun Ybs.)

1. 10.

2. 11.

3. 12.

4. 13.

5. 14.

6. 15.

7. 16.

8. 17.

9.

PENDUDUK

NO.

RUAS *

MARSONJAMARSONJAMARSONJAMARSONJA LG.PAYUNGLG.PAYUNGLG.PAYUNGLG.PAYUNG LABUHAN BATULABUHAN BATULABUHAN BATULABUHAN BATU

SKETS PETA DESA

J U M L A H ( 1 - 17 )

SURVAI PENYEBARAN PENDUDUK

NAMA

KAMPUNG / DUSUN / RK PENDUDUK

JUMLAH NO.

RUAS *

NAMA

KAMPUNG / DUSUN / RK

JUMLAH

MARSONJAMARSONJAMARSONJAMARSONJA

PALAS PALAS PALAS PALAS

SIBADAR SIBADAR SIBADAR SIBADAR

SIOPUK SIOPUK SIOPUK SIOPUK

TAROP TAROP TAROP TAROP

PULUT PULUT PULUT PULUT

1.4621.4621.4621.462

588588588588

250250250250

500500500500

543543543543

377 377 377 377

902902902902

902902902902

8888

8888

8888

39 39 39 39

3.720 3.720 3.720 3.720

902

Kab. TAPANULI SELATANKab. TAPANULI SELATANKab. TAPANULI SELATANKab. TAPANULI SELATAN



Ds. B. TOLUDs. B. TOLUDs. B. TOLUDs. B. TOLU

Jalan Kabupaten + No. Ruas +--+--+--+--+ Batas Kampung / Dusun / RK

Jalan Desa Terbuka Untuk Kend. Roda Empat Kampung / Pemukiman

Jalan Desa Tertutup Untuk Kend. Roda Empat Kantor Desa

+ - + - + - + - + - Batas Desa ( Tulis Nama Desa Yang Berbatasan ) Pasar

PERKIRAAN JARAK (Km)

MARSONJAMARSONJAMARSONJAMARSONJA






1.4621.4621.4621.462

588588588588

250250250250

500500500500

543543543543

377 377 377 377

902902902902

902902902902

8888

8888

8888

39 39 39 39

3.720 3.720 3.720 3.720

902

39

8

KD. MARSONJAKD. MARSONJAKD. MARSONJAKD. MARSONJA

Kab. TAPANULI SELATANKab. TAPANULI SELATANKab. TAPANULI SELATANKab. TAPANULI SELATAN






Ds. B. TOLUDs. B. TOLUDs. B. TOLUDs. B. TOLU

Ds. RANTODs. RANTODs. RANTODs. RANTO

ke B. TOLU ke B. TOLU ke B. TOLU ke B. TOLU

ke Lg. PAYUNG ke Lg. PAYUNG ke Lg. PAYUNG ke Lg. PAYUNG

3,5

1



S8

Lalu-lintas Rendah dan Jalan Yang Tidak Bisa Dilalui Kendaraan Bermotor Hal. 1 : 2

DISURVAI TANGGAL KABUPATEN OLEH SURVAI

NO. / PANJANG NAMA RUAS RUAS (Km)

LOKASI SURVAI JARAK DARI (NAMA PEMUKIMAN) PANGKAL RUAS (Km)

NAMA + PEKERJAAN / JABATAN RESPONDEN

NAMA PASAR / PUSAT KEGIATAN UTAMA YANG DIGUNAKAN

JENIS ANGKUTAN YANG DIPAKAI SURVAIOR KE LOKASI SURVAI

1 LALU - LINTAS

Berapa banyak kendaraan roda-4 ( Truk, Pick-up,

Jeep ) yang biasanya lewat tiap hari dari lokasi

survai ke jalan utama / pasar ? ( satu arah saja )

2 ALASAN DAN LOKASI JALAN TERTUTUP

Apakah jalan ini terbuka sepanjang tahun bagi kendaraan roda-4 ? Ya Tidak

Jika TIDAK , Dimana lokasi penyebab tersebut ?

Apa penyebab utama jalan tertutup ?

Jalan setapak / Tidak ada jalan untuk kend. bermotor

Permukaan Jalan Licin / Berlumpur

JembatanHilang / Rusak

Gorong - gorong

Hilang / Rusak

SAAT SURVAI

Kemarau

Pal Km ( Sebutkan secara rinci )

SURVAI LALU - LINTAS YANG TERHAMBAT

S

P

( X )

JARAK PASAR UTAMAKE LOKASI SURVAI (Km)

CUACA PADA

Hari Pasar Bukan Hari PasarC u a c a

Dari Nama Tempat

Hujan

Ke DiPal Km Pal Km

LABUHAN BATU HUBBAN LUBIS 25 - 3 - 1994

Marson a - Binan a Tolu8 13,6

Palas

J. Siman untak Petani / Pekebun

Lan a Pa un 29,7

Se eda motor Cerah

130 0

3,5

0,0 3,5 Marson a - Palas

Jalan Longsor /

Tergenang banjir

Lain - lain ( jelaskan ) . . . . . . . . . . . . . . .

3 ALAT ANGKUT ALTERNATIF

Ketika alan tertutup untuk kendaraan roda-4

alternatif jenis angkutan utama apa yang digunakan ?

4 RUTE ALTERNATIF

Ketika jalan tertutup untuk kendaraan roda-4

alternatif rute mana yang digunakan ?

Jelaskan secara singkat rute alternatif dan jaraknya !

Sepeda

RakitPerahu /

LainnyaJalan

SepedaMotor

Jalan kaki / dgn. Pikulan

. . . . . . . ada

Tidak

Setapak / Laut

Sungai

Tidakadaditarik hewan

Kendaraan

LABUHAN BATU HUBBAN LUBIS 25 - 3 - 1994

Marson a - Binan a Tolu8 13,6

Palas

J. Siman untak Petani / Pekebun

Lan a Pa un 29,7

Se eda motor Cerah

130 0

3,5

0,0 3,5 Marson a - Palas



S8

5 WAKTU JALAN TERTUTUP SELAMA MUSIM HUJAN Hal. 2 : 2

5.1 Berapa lama biasanya musim

penghujan di daerah ini ?

5.2 Selama musim penghuja berapa

kali per bula jalan tertutup

khusus untuk kendaraan roda - 4 ?

5.3 Berapa lama setiap kali jalan

tertutup untuk kendaraan roda - 4 ?

6 IKHTISAR HAMBATAN

Perkiraan jumlah waktu kumulatif jalan tertutup

untuk kendaraan roda - 4 selama setahun :

< 2 minggu / tahun 0

2 - 6 minggu / tahun 1

6 - 12 minggu / tahun 2

3 - 6 bulan / tahun

> 6 bulan / tahun

biasanya tetap terbuka 3

untuk sepeda motor

Secara normal tidak ter- 4

buka untuk sepeda motor

Ada angkutan perahu 2

sungai / pantai yang tetap

Tertutup permanen

untuk

kendaraan roda - 4

Tertutup sebentar atau

Tidak tertutup

Tertutup berkala

Tertutup pada waktu

musim penghujan

X

( satu

saja )

Kode

Tingkat

Hambatan

1 - 2 < 12>= 2 7 - 10

jamhariharihariminggu

Dari ( bulan ) Sampai ( bulan )

3 - 4

Terus

menerus

Jumlah bulan

1 - 2 kali3 - 4 kali5 kali

atau lebih

Jarak pasar dari

anuari A ril 4

Pasar Pangkal ruas Ujung ruas

Nama pasar/pusat kegiatan

P

Dari - ke

H Pal Km

7 RIWAYAT JALAN

Pernahkah jalan ini berkondisi baik ? Ya Tidak

Jika 'YA' , kapan jalan ini terakhir diperbaiki ? Tahun

Dapatkah kendaraan roda - 4 lewat pada waktu itu ? Ya Tidak

Mulai kapan alan ini tak terandalkan / Tahun

tidak bisa dilalui kendaraan roda - 4 ?

( lihat pertanyaan no. 2 )

Lokasi Hambatan

Pal Km


Pal KmS

Penyebab Utama Jalan Tertutup

0.0

Nama / Lokasi survai

0.0

Pal km

Jarak pasar dari

pangkal ruas distudiA

B


anuari A ril 4

26,2

13,6

1987

1989

Marson a - Palas

Berlum ur

0 0 - 3 5

2

3,5Palas

Lan a Pa un



Documents

1.Pedoman Teknis Perencanaan Dan Penyusunan Program Jalan Kabupaten