SINERGI PERENCANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA PERPUSTAKAAN DALAM PERCEPATAN LITERASI

INFORMASI1

Oleh: Subandi Sardjoko2

I. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang diiringi oleh perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat mensyaratkan setiap

bangsa untuk memiliki daya saing yang tangguh. Seorang pakar dari

Massachusetts Institute of Technology (MIT) Amerika Serikat, Prof.

Lester Thurow menyatakan bahwa untuk memenangkan kompetisi

global dibutuhkan pengetahuan dalam wujud brainpower, imagination,

invention, and technology.

Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut

nampaknya t i dak mudah karena i pt ek berkembang dengan sangat cepat

sehi ngga pencapai an yang di perol eh bangsa I ndonesi a dal am I pt ek

berbarengan dengan adanya penemuan dan perkembangan baru dal am

Iptek di negara yang lebih maju. Oleh sebab itu dibutuhkan lompatan

besar sehingga kita mampu sejajar dengan bangsa lain.

Upaya tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas,

kreatif dan inovatif yang hanya dapat dicapai melalui semangat untuk

- terus menerus belajar ( long life education ) agar proses akumulasi ilmu

pengetahuan dan teknologi dapat meningkat secara kontinyu. Di sinilah

1 Makalah disampaikan pada Seminar Ilmiah dalam rangka Kongres Ke-10 Ikatan Pustakawan Indonesia (IPI) di Hotel Discovery Kartika Plaza, Kuta-Bali, 14 November 2006.

2 Direktur Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, BAPPENAS.

1 / 12

pembangunansumber daya manusi a, t ermasuk penyedi aan akses

pendidikan dan informasi (perpustakaan) mendapatkan ‘mandat’ yang

penting sebagai fasilitator perwujudan masyarakat pembelajar tersebut.

II. POTRET SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA

Pembangunan sumber daya manusia melalui penyediaan akses

terhadap pendidikan dan informasi perpustakaan memiliki arti strategis

dalampembangunan nasi onal , ut amanya di kai t kan dengan daya sai ng

bangsa kita yang semakin mengkhawatirkan. Indikatornya adalah

penurunan indeks pertumbuhan daya saing nasional (Growth

Competitiveness Index, World Economic Forum) - , dari peringkat ke 69 di

- tahun 2004 menjadi peringkat ke 74 di tahun 2005.

Data tersebut sangat mencemaskan, apabila dibandingkan dengan

negeri jiran Malaysia yang peringkatnya semakin menanjak, yaitu dari

nomor 31 pada tahun 2004 menjadi nomor 24 pada tahun 2005. Oleh

sebabi t u, I ndonesi a harus segera mengambi l l angkah st rat egi s unt uk

meningkatkandaya sai ngnya.

- Dalam konteks yang lebih spesifik, rata rata kemampuan

masyarakat Indonesia jauh tertinggal dibanding negara lainnya.

- Misalnya: (1) dalam kemampuan matematika siswa kelas 2 SLTP di

- Indonesia berada pada peringkat ke 34 dan untuk kemampuan IPA pada

urutan ke 36 dari 50 negara yang disurvey ( Trends in International

Mathematics and Science Study, TIMSS 2 0 0 3 ); (2 ) dalam kemampuan

menulis di Jurnal International hanya mencapai 0 ,0 1 2 % (Scientific

2 / 12

American 2 0 0 4 ); (3) Inovasi dalam bentuk paten belum mencapai

syarat minimum WTO sebesar 3 3 % (Zuhal, 2 0 0 5 ).

Indikasi l ai n l emahnya daya sai ng I ndonesi a, dapat pul a di ukur

berdasarkan kri t eri a Technology Achievement Index yang membagi

- negara negara di dunia menjadi empat kelompok. Pertama , kel ompok

Technology Inovator Countries yang beranggotakan 18 negara, di mana

- AS, Jepang dan negara negara Eropa Barat berada di dalam kelompok

ini. Kedua , kel ompok Technology Implementor Countries yang t ercakup

- kumpul an negara negara yang meski pun baru bi sa memproduksi barang

- atau inovasi, tapi sudah bisa menerapkan teknologi teknologi tinggi

-dalam berbagai segi kegiatannya. Malaysia yang pada tahun 1970 an

banyak mengirim mahasiswanya ke Institut Teknologi Bandung masuk

dalam kelompok ini. Sementara Indonesia , t ergol ong di kel ompok

ketiga , yakni Technology Adaptor Countries . -Kumpul an negara negara

- yang baru bi sa mengadopsi t eknol ogi sedi ki t sedi ki t t api bel umsampai

pada tahap i mpl ement asi l uas. I roni snya, I ndonesi a menduduki

peringkat ke 60 dari 63 negara yang masuk dalam kelompok ini. Itu

berarti bahwa tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan tergeser ke

dal am kat egori kel ompok keempat , yakni kel ompok margi nal at au

Marginalized Countries .

Rendahnya kualitas SDM Indonesia juga tercermin dari pencapaian

pembangunan pendidikan nasional, yang dapat dilihat antara lain

melalui tingkat pendidikan yang berhasil diselesaikan oleh penduduk.

Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2003

menunjukkan, persentasi penduduk berumur 10 tahun ke atas menurut

jenjang pendidikan yang ditamatkan secara berurutan adalah: [i]

3 / 12

tidak/belum pernah sekolah 8,50 persen, [ii] belum tamat SD/MI 21,87

persen, [iii] SD/MI 33,42 persen, [iv] SMP/MTs 16,65 persen, [v]

SMA/SMK/MA 16,17 persen, dan [vi] Perguruan Tinggi 3,39 persen.

Data tersebut dengan jelas menggambarkan betapa tingkat

pendidikan mayoritas penduduk Indonesia masih sangat rendah.

Sebagian besar penduduk Indonesia hanya berpendidikan setingkat

sekolah dasar, bahkan akumulasi dari mereka yang menamatkan

SD/MI, belum tamat SD/MI, dan tidak/belum pernah sekolah mencapai

63,79 persen, sebuah bilangan yang sangat besar.

Pencapaian pendidikan yang rendah ini mengindikasikan bahwa

kualitas SDM Indonesia masih harus ditingkatkan secara terus-

menerus. Sungguh, bangsa Indonesia dihadapkan pada tantangan yang

tidak ringan untuk mampu memasuki persaingan global hanya dengan

modal SDM yang mayoritas berkualifikasi lulusan sekolah dasar saja.

Memang, masih ada sebagian penduduk yang telah menyelesaikan

sekolah menengah pertama dan atas yakni sebesar 32,82 persen,

namun angka ini relatif kecil. Penduduk Indonesia yang berhasil lulus

perguruan tinggi bahkan lebih sedikit lagi yakni 3,39 persen saja,

sebuah bilangan yang tidak telalu signifikan bila dibandingkan dengan

dua bilangan besar yang disebut terdahulu.

Selain itu, masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan yang

cukup lebar antarkelompok masyarakat seperti antara penduduk kaya

dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk

perempuan, antara penduduk di perkotaan dan perdesaan, dan

antardaerah. Data SUSENAS 2003 mengungkapkan bahwa faktor

ekonomi (75,7 persen) merupakan alasan utama anak putus sekolah

atau tidak melanjutkan pendidikan, baik karena tidak memiliki biaya

sekolah (67,0 persen) maupun karena harus bekerja untuk membantu

orang tuanya mencari nafkah (8,7 persen). Hal tersebut berdampak

pada tingginya kesenjangan partisipasi pendidikan antara penduduk

4 / 12

miskin dengan penduduk kaya. Pada tahun 2003, pada saat angka

partisipasi sekolah (APS) penduduk 13-15 tahun dari kelompok 20

persen terkaya sudah mencapai 93,98 persen, APS kelompok 20

persen termiskin baru mencapai 67,23 persen. Kesenjangan yang lebih

besar terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun dengan APS kelompok

termiskin dan terkaya berturut-turut sebesar 28,52 persen dan 75,62

persen. Pada saat yang sama, partisipasi pendidikan penduduk

perdesaan lebih rendah dibanding penduduk perkotaan. Rata-rata APS

penduduk perdesaan usia 13-15 tahun pada tahun 2003 adalah sebesar

75,6 persen sementara APS penduduk perkotaan untuk kelompok usia

yang sama sudah mencapai 89,3 persen. Kesenjangan yang lebih nyata

terlihat untuk kelompok usia 16-18 tahun yaitu dengan APS penduduk

perkotaan sebesar 66,7 persen dan APS penduduk perdesaan sebesar

38,9 persen atau hanya separuh APS penduduk perkotaan.

Data di atas tentunya sangat bermanfaat terutama bagi para

pustakawan dalam melakukan need assessment untuk meningkatkan

sinergi perencanaan program pengembangan sumberdaya

perpustakaan dalam percepatan literasi informasi.

III. MINAT BACA DALAM PERCEPATAN LITERACY INFORMASI

Masyarakat berbasis iptek ( knowledge based society ) hanya dapat

di kembangkan apabi l a masyarakat t el ah berori ent asi sebagai

pembelajar ( learning society ). Kemudian masyarakat pembelajar

t ersebut hanya dapat t umbuh apabi l a masyarakat t ersebut gemar

membaca ( reading society ). Dalam rangkaian ini, peran perpustakaan

sangat vital untuk mendorong terbentuknya reading society, learning

society dan knowledge based society dal amrangka meni ngkat kan daya sai ng

bangsa.

5 / 12

Menurut hemat kami, langkah pertama yang harus dikerjakan untuk

mempercepat literacy informasi adalah melalui upaya terus menerus

dalammeni ngkat kan mi nat dan budaya baca masyarakat , dal am

rangkaian proses menuju masyarakat pembelajar. Setidaknya ada 3

faktor penting yang perlu diperhatikan, yaitu: (1) sistem pendidikan

yang di harapkan mampu mendorong t umbuhnya perasaan ci nt a i l mu

dan buku, memupuk semangat ingin tahu (curiosity ), eksplorasi, dan

invensi, memfasilitasi ruang untuk kebebasan berpikir dan berpendapat,

sert a menst i mul i r berbagai di al og dan kompet i si di bi dang kei l muan;

(2) sistem kemasyarakatan yang mampu memberikan penghargaan yang

tinggi t erhadap prest asi di bi dang i l mu penget ahuan dan t eknol ogi ,

menjamin perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual,

mendorong budaya demokratis dan budaya maju (progresif) untuk

mendukung terciptanya masyarakat pembelajar ( learning society ); dan

(3) ketersediaan dan akses terhadap informasi/bacaan yang meliputi

kemampuan dalam menyediakan berbagai media pembelajaran seperti

buku dan media cetak lainnya serta media elektronik, seperti: internet

dan jurnal elektronik.

Berdasarkanpet a di at as, nampak pendi di kan bai k di dal am sekol ah

maupun di dal ammasyarakat memi l i ki peran yang sangat pent i ng dal am

menumbuhkembangkan mi nat baca. Mi nat baca yang t el ah di dorong

oleh suasana pembelajaran yang kondusif akan terkendala oleh

keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi. Oleh sebab itu,

ketersediaan akses informasi menjadi suatu yang tidak kalah penting

dan disinilah domain tugas utama perpustakaan dan para pustakawan

yang menjadi ujung tombaknya. Dengan demikian, nampak hubungan

6 / 12

yang sangat erat ant ara pendi di kan dan perpust akaan dal am

menumbuhkembangkan budaya baca sehi ngga perl u t erus di dorong

untuk dapat bekerja secara sinergis.

Selanjutnya, seiring dengan perkembangan masyarakat yang

s emakin di nami s, upaya unt uk menumbuhkembangkan mi nat dan

budaya baca juga dihadapkan pada beberapa tantangan berikut ini:

1. Adanya keterkaitan pembangunan perpustakaan dengan

p embangunan l ai nnya, mi sal nya pembangunan pendi di kan at au

ant arpenyedi a l ayanan kepust akaan l ai nnya sehi ngga mel ahi rkan

saling ketergantungan (interdependency ). Untuk itu diperlukan

kerjasama yang sinergis antarlintas pelaku dan kerja sama

ant arperpust akaan dal amkerangka sharing of resources . Kerja sama

ant arl i nt as pel aku t ersebut akan mampu menggal ang pendanaan

yang lebih berkelanjutan.

2. Adanya pertumbuhan teknologi informasi yang sangat cepat

yang dapat dilihat dari terjadinya loncatan dari budaya lisan langsung

ke budaya tontonan sehingga budaya tulisan (baca) tidak cukup

mapan dalam masyarakat. Di sisi lain, kehadiran teknologi informasi

t ersebut memberi kan kesempat an yang l ebi h banyak dan l ebi h cepat

dalam mengakses informasi sehingga dimungkinkan dilakukannya

-inter networking.

3 . Di samping peran tersebut, perpustakaan juga dituntut

untuk menjadi ‘jembatan’ antara satu generasi dengan generasi

lainnya sehingga terjadi sosialisasi nilai luhur yang dapat membantu

pembentukan watak bangsa.

7 / 12

IV. SINERGI PERENCANAAN DALAM PENGEMBANGAN

SUMBERDAYA PERPUSTAKAAN

Dilihat dari perspektif kepemerintahan pada saat ini, utamanya

pasca krisis ekonomi yang melanda Indonesia dan juga kecenderungan

gl obal t ent ang - re inventing government terjadi trend yang perl u segera

diantisipasi, yaitu: (1) semakin terbatasnya dana pemerintah dalam

berbagai bidang pembangunan termasuk di bidang perpustakaan; (2 )

adanya perubahan peran pemeri nt ah dal am pembangunan dari

implementator menjadi fasilitator dan katalisator sehingga dibutuhkan

partisipasi masyarakat dan dunia usaha; (3 ) dilaksanakannya otonomi

daerah sehingga pengelolaan perpustakaan menjadi tanggung jawab

pemerintahdaerah.

Untuk mengantisipasi kecenderungan tersebut dibutuhkan suatu

strategi kemitraan (partnership ) antara pemerintah: baik pusat maupun

daerah, dengan masyarakat dan dunia usaha. Diharapkan melalui

kemitraan tersebut akan mampu: (1) memperluas partisipasi

masyarakat dan dunia usaha dalam pengembangan perpustakaan; (2 )

melakukan pembagian peran dan tanggung jawab antara pemerintah

pusat, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha; dan (3 )

menjamin keberlanjutan pengembangan perpustakaan.

Setelah peran tanggung jawab dibagi, maka peran perpustakaan

sebagai ‘produsen’ dapat semakin fokus dengan memperkuat

karakteristik dasar sebagai berikut: (1) berperan aktif dan proaktif; (2)

memiliki kualitas layanan yang baik sehingga berdaya saing; (3 )

memi l i ki daya t ari k dan daya dorong sehi ngga mampu memperl uas

minat baca di kalangan masyarakat; dan (4 ) mampu mengoptimalkan

8 / 12

teknologi informasi untuk memperluas akses layanan masyarakat

terhadap informasi.

Dengan cakupan masalah yang demikian luas, agaknya sulit apabila

hanya mengandal kan pengembangan mi nat baca dan perpust akaan bagi

220 juta penduduk Indonesia pada Perpustakaan Nasional dan

jajarannya di daerah. Dibutuhkan dukungan kuat dari semua

stakeholders pembangunan perpustakaan, yaitu Depdiknas, Depag,

Depbudpar, Depkominfo, Dunia Usaha, dan Yayasan, baik nasional

maupun internasional. Dalam rangka memperkuat kerja sama tersebut

maka Perpustakaan Nasional dituntut untuk menginisiasi

terselenggaranya jaringan antarperpustakaan, baik dengan

perpustakaanumum, perpust akaan khusus, perpust akaan perguruan t i nggi dan dengan perpust akaan

sekolah.

Selanjutnya, terkait dengan pelaksanaan otonomi daerah, upaya

untuk mencerdaskan masyarakat menjadi sangat penting karena terkait

dengan pemberdayaan masyarakat di daerah (empowering). Dengan

demikian Pemerintah Daerah dituntut untuk senantiasa memanfaatkan

setiap peluang yang ada, dalam upaya peningkatan kualitas Sumber

Daya Manusia (SDM). Tanpa SDM yang berkualitas akan menyulitkan

Pemerintah Daerah untuk memajukan Daerahnya. SDM yang

berkualitas hanya akan diperoleh melalui belajar dan membaca,

sehingga dapat mengakses informasi mengenai kemajuan ilmu

pengetahuandan t eknol ogi .

Pelaksanaan otonomi daerah memiliki dampak yang beragam

dalam pembangunan perpustakaan di daerah. Di beberapa daerah,

pel aksanaan ot onomi daerah dan ot onomi bagi pengel ol a perpust akaan

9 / 12

t el ah mampu meni ngkat kan kual i t as l ayanan perpust akaan bagi

anggotanya. Perpustakaan semakin dibutuhkan terutama pada daerah

dengan tingkat kesejahteraan yang minim. Daya beli masyarakatnya

yang t erbat as membut uhkan dukungan peni ngkat an akses t erhadap

buku. Demikian pula, masih adanya keluhan terhadap mahalnya biaya

pendidikan, kehadiran perpustakaan yang lengkap tentu saja sangat

membantu bagi siswa. Meskipun demikian ada juga perpustakaan yang

semakin terpinggirkan paska otonomi daerah. Untuk mengantisipasi

keragaman perpustakaan di daerah, peran Perpustakaan Nasional

dalammel akukan pembi naan perl u semaki n di perkuat .

Selanjutnya terkait dengan perencanaan, Perpustakaan Nasional

dan Perpustakaan Daerah serta para Pustakawan dituntut untuk mulai

memperkuat ketajaman perencanaan melalui penyediaan data dan

informasi yang terkait dengan pembangunan perpustakaan, termasuk di

dal amnya st at i st i k perbukuan sehi ngga keragaman buku yang t erbi t t i ap

tahunt erpet akan.

Ketersediaan data dan informasi dalam penyusunan sebuah rencana

pembangunan menjadi faktor yang sangat penting. Seperti dimaklumi

bersama, data dan informasi menjadi landasan utama dalam setiap

proses penyusunan kebijakan. Akurasi dari sebuah rumusan kebijakan

sangat ditentukan oleh sejauhmana kedalaman dan ketepatan

(comprehensiveness ) dalam melakukan identifikasi kondisi dan

permasalahanyang ada.

Dengan demikian peran sebuah data dan informasi yang tepat dan

dapat menggambarkan kondi si existing sebuah fenomena akan

10 / 12

mempertajam rumusan sasaran dan target yang akan dicapai dalam

sebuah rencana pembangunan. Data dan informasi yang tepat juga

dapat menggambarkan sebuah kapasi t as dan kemampuan yang di mi l i ki

sehingga model perencanaan dan arah kebijakan yang dibuat sangat

mempertimbangkan kondisi t ersebut , t i dak i deal i s dan t anpa bat as,

sehingga rumusan kebijakan tersebut merupakan sebuah rumusan dari

rangkai an kegi at an yang managable dan memi l i ki kemungki nan t i ngkat

capaianyang t i nggi .

Selain itu, pada tahap awal penyusunan rumusan kebijakan,

keberadaan data dan informasi dalam bentuk statistik juga penting

sebagai landasan bagi penilaian tingkat capaian (achievement ) dan

kinerja (performance ) dari sebuah rencana yang dibuat. Mekanisme

monitoring dan evaluasi sangat membutuhkan data dan informasi yang

tepat untuk melihat sejauhmana capaian dari pelaksanaan rencana yang

dibuat sebelumnya dan menjadi landasan bagi rumusan perencanan

selanjutnya.

Pada area inilah, para Pustakawan, baik Pustakawan Pemikir

maupun Pustakawan Peneliti ditantang untuk dapat mengkontribusikan

keahl i annya unt uk t urut merencanakan program pengembangan

sumberdaya perpustakaan dalam mempercepat literacy informasi.

V. KESIMPULAN

Pembangunan perpustakaan dalam menumbuhkembangkan budaya

baca akan senantiasa berdampingan dengan peran pembangunan pendidikan. Oleh sebab itu, sinergi antara pendidikan dan

perpustakaan menjadi suatu keniscayaan. Di sisi pengelolaan, upaya

11 / 12

penumbuhkembangan budaya baca perl u mel i bat kan sel uruh

stakeholder, yaitu: pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga

pendidikan dan masyarakat. Pelibatan tersebut dilaksanakan dalam

format kerja sama kemitraan melalui perluasan networking dan sharing

of resources sehingga mampu memperkuat efektifitas dan efisiensi

dalampencapai an sasarannya.

Di samping itu, perlu ditingkatkan kualitas layanan perpustakaan

dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan peningkatakan

kualitas SDM pustakawan, baik yang bersifat teknis maupun substantif.

Akhir kata, melalui kesempatan yang berbahagia ini kami mengajak

Ibu dan Bapak Pustakawan untuk terus menerus mengkaji, memberikan

sumbangan pemi ki ran dan mul ai membangun dat abase sebagai dasar

perencanaan pembangunan perpust akaan nasi onal , sehi ngga t i ngkat

- capaian dan kinerja dari kegiatan kegiatan yang telah dilaksanakan

selama ini secara kualitatif dan kuantitatif dapat dijadikan landasan

dalampembangunan perpust akaan nasi onal ke depan.

14 2006Denpasar, N opember

12 / 12