15439908 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jawa Barat

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat

BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT I - 1

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Pengantar

Pembangunan di Jawa Barat telah dilaksanakan oleh segenap unsur pemerintah,

masyarakat dan dunia usaha sejak dibentuknya pemerintahan Provinsi Jawa Barat pada

tahun 1950. Era dua puluh tahun pertama semenjak terbentuknya Provinsi Jawa Barat

diwarnai dengan masa dinamika sosial, ekonomi dan politik sampai dengan kurun waktu

dua puluh tahun ke dua. Selanjutnya pada kurun waktu dua puluh tahun ketiga, telah

disusun rencana pembangunan daerah secara sistematis melalui tahapan lima tahunan.

Tahapan-tahapan pembangunan yang disusun dalam masa itu telah meletakkan dasar-

dasar bagi suatu proses pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan

rakyat, seperti tercermin dalam berbagai indikator ekonomi dan sosial.

Dalam masa dua puluh tahun ketiga tersebut, pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi

nasional. Krisis ekonomi nasional tahun 1997 berkembang menjadi krisis multidimensi

yang berkepanjangan memicu gerakan reformasi. Gerakan reformasi tersebut diharapkan

menjadi gerakan pencerahan dalam menata ulang kehidupan bermasyarakat, berbangsa

dan bernegara. Hal tersebut memberi dorongan kepada terwujudnya sistem politik yang

demokratis dan berorientasi pada keadilan. Gerakan reformasi berpengaruh pula pada

sistem pemerintahan yang bersifat sentralistik mengarah ke sistem desentralistik dengan

lahirnya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana pemerintahan

Kab/Kota menjadi pemerintahan yang “otonom”.

Dengan lahirnya UU No. 32 tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah yang memberi

kewenangan kepada Gubernur sebagai kepanjangan tangan Pemerintah pusat untuk

mengkoordinasi, mengawasi, melakukan supervisi dan memfasilitasi , agar daerah mampu

menjalankan otonominya secara optimal, maka Gubernur dapat membatalkan

kebijakan/perencanaan daerah yang bertentangan dengan kepentingan umum atau

peraturan perundangan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang sistem

perencanaan pembangunan nasional, pemerintah daerah diharapkan untuk melaksanakan

perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Untuk itulah

heksaloga.blogspot.com



Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah atau disingkat RPJPD Provinsi Jawa Barat untuk kurun waktu 20 tahun ke depan

yang diarahkan untuk mencapai tujuan daerah dan nasional, dalam bentuk visi, misi, dan

arah pembangunan jangka panjang daerah.

1.2 Pengertian

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2007

Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut

sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode

20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional. RPJP Daerah memuat Visi, Misi dan Arah Pembangunan Daerah dengan

mengacu pada RPJP Nasional.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat 2005 - 2025

ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh

komponen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di dalam mewujudkan cita-cita dan

tujuan pembangunan nasional dan daerah.

Adapun tujuan penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

a. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang yang disepakati

bersama, sebagai pedoman penyusunan RPJM Daerah, Renstra SKPD, RKPD dan

Renja RKPD dalam kurun waktu 2005 - 2025

b. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara

perencanaan Pembangunan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.



1.4 Landasan Hukum

a. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat

(Berita Negara tanggal 4 juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4010);

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih

dan Bebas dari bebas korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999

Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47 Salinan, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4421);

e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor

4437) Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4548);

f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4578);

h. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

i. Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional;



j. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara

Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun

2000 Nomor 2 seri D) Jo. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun

2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun

2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah

(Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 20 Seri D);

k. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/2020/SJ, tanggal

11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM

Daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat disusun

dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang memuat pengantar, pengertian, maksud dan tujuan, landasan

hukum dan sistematika penulisan.

Bab II Kondisi, Analisis dan Prediksi Kondisi Umum Daerah yang memuat penjelasan

umum mengenai kondisi eksisting pada titik awal penyusunan RPJP Daerah

dalam setiap sektor pembangunan, analisis terhadap tantangan yang akan

dihadapi selama 20 tahun ke depan serta prediksi kondisi umum masing-masing

sektor pembangunan 20 tahun ke depan.

Bab III Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2005-2025, yang memuat visi pembangunan

daerah Jawa Barat dan misi pembangunan yang akan dilaksanakan untuk

mewujudkan visi tersebut.

Bab IV Arah, Tahapan dan Prioritas Pembangunan Tahun 2005-2025 yang memuat

upaya-upaya mengatasi kendala dan permasalahan serta tantangan yang akan

terjadi untuk pencapaian visi dan misi Jawa Barat.

Bab V Penutup



1.6 Kerangka Pikir RPJP Jawa Barat 2005 – 2025.

Kecenderungan pembangunan global menunjukkan bahwa seiring dengan perjalanan

waktu jumlah penduduk juga meningkat dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada

tahun 2030. Para ahli demografi menyatakan bahwa periode 2015-2025 merupakan

sebuah golden period bagi Indonesia, yang berarti pada masa itu proporsi penduduk

produktif mencapai nilai tertinggi sepanjang sejarah dan hal tersebut hanya akan dicapai

satu kali dalam perjalanan sebuah bangsa. Sebagai provinsi dengan jumlah penduduk

terbesar di Indonesia fenomena tersebut merupakan fenomena yang penting bagi Jawa

Barat.

Seiring dengan laju pembangunan yang semakin meningkat, berbagai fenomena juga

semakin terasa antara lain peningkatan kerusakan dan polusi lingkungan, peningkatan

kebutuhan pangan, peningkatan output industri untuk pemenuhan kebutuhan penduduk,

serta peningkatan produksi bahan bakar minyak dan sumber energi lain guna mendukung

proses industrialisasi, konsumsi energi transportasi, dan domestik. Namun di sisi lain,

stok sumber daya alam menunjukkan laju pengurangan yang cukup tajam, akibat

eksploitasi untuk memenuhi permintaan untuk pembangunan sebagai akibat rendahnya

laju pemulihannya.

Permintaan akan sumber daya alam untuk pemenuhan pembangunan akan sampai pada

titik jenuh, karena keterbatasan daya dukung lingkungan. Dampaknya berantai dan

berlipat ganda terhadap proses pembangunan berikutnya. Kemungkinan yang terjadi

adalah terganggunya berbagai proses pembangunan apabila tidak ada intervensi atau

upaya mengatasi kondisi yang berlangsung. Pengendalian populasi penduduk,

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, penggunaan teknologi, laju

pembangunan ekonomi, khususnya industrialisasi, merupakan faktor – faktor utama yang

mempengaruhi skenario kondisi pembangunan jangka panjang ke depan.

Dengan mencermati hal tersebut maka berbagai langkah perlu ditempuh untuk menjamin

terlaksananya pembangunan pada masa datang dengan pencapaian tingkat

kesejahteraan yang lebih baik. Kerangka pemikiran dalam penyusunan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat didasarkan pada



kecenderungan tersebut untuk menjamin terselenggaranya pembangunan daerah yang

berkelanjutan.


BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT II - 1

BAB II KONDISI UMUM DAERAH

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional,

sebagai upaya terus menerus ke arah perubahan yang lebih baik dan meningkatkan

kualitas manusia dan masyarakat Jawa Barat sesuai dengan potensi yang dimiliki

dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta

memperhitungkan berbagai peluang dan tantangan yang berskala regional, nasional

maupun global. Perencanaan pembangunan daerah jangka panjang didasarkan pada

kondisi pada awal perencanaan serta tantangan yang akan dihadapi dalam jangka

waktu perencanaan.

II.1 KONDISI SAAT INI

A. SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Jumlah penduduk Jawa Barat pada tahun 2005 mencapai 39.960.869 jiwa atau

sebesar 17,35% dari penduduk Indonesia. Hal itu menjadikan Jawa Barat

sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia.Laju

pertumbuhan penduduk (LPP) Tahun 2004 – 2005 sebesar 2,09 lebih rendah

bila dibandingkan dengan LPP Tahun 2003 – 2004 mencapai angka 2,64.

Tujuh kabupaten/kota di Jawa Barat yang memang memiliki wilayah cukup

luas mempunyai penduduk di atas 2 juta jiwa. Ke tujuh kabupaten/kota

tersebut adalah Kabupaten Bandung (4.263.934 jiwa), Kabupaten Bogor

(4.100.934 jiwa), Kabupaten Garut (2.321.070 jiwa), Kota Bandung (2.315.895

jiwa), Kabupaten Sukabumi (2.224.993 jiwa), Kabupaten Cirebon (2.107.918

jiwa) dan Kabupaten Cianjur (2.098.664 jiwa). Kabupaten Kota yang

penduduknya mendekati 2 juta jiwa adalah Kota Bekasi (1.994.850 jiwa),

Kabupaten Karawang (1.985.574 jiwa), dan Kabupaten Bekasi (1.953.380

jiwa).

Berdasarkan komposisi umur, usia 0-14 tahun mencapai sebesar 11.892.294

jiwa, usia 15-64 tahun sebesar 26.307.867 jiwa dan usia 65 tahun ke atas

sebesar 1.760.708 jiwa. Dari komposisi umur tersebut, angka beban

ketergantungan (perbandingan penduduk yang belum/tidak produktif

dibanding dengan penduduk usia produktif) pada Tahun 2005 mencapai 51,9,

menurun dibanding tahun 2004 yaitu sebesar 52,1.



2. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang telah disepakati menjadi indikator

keberhasilan pembangunan di Jawa Barat, pada tahun 2006 mencapai 70,05

poin. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan sebesar 0,70 poin dari tahun

2005 yang mencapai 69,35 poin.

Pencapaian IPM tersebut dipengaruhi oleh indeks kompositnya yaitu Indeks

Pendidikan (IP) pada tahun 2006 sebesar 80,61, mengalami peningkatan

sebesar 1,02 poin dibandingkan tahun 2005 yang mencapai angka 79,59.

Indeks Pendidikan dihitung berdasarkan Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-

rata Lama Sekolah (RLS). AMH di Jawa Barat telah mencapai angka sebesar

95,12 % pada Tahun 2006 atau terdapat kenaikan sebesar 0,6 %

dibandingkan dengan AMH tahun 2005. Hal tersebut menunjukkan masih

terdapat 4,88 % penduduk Jawa Barat yang belum bisa membaca dan

menulis. Penduduk Jawa Barat yang masih buta aksara sebagian besar yaitu

penduduk usia lanjut dan penduduk yang secara geografis sulit menjangkau

sarana dan prasarana pendidikan.

Sedangkan RLS Tahun 2006 sebesar 7,74 tahun atau mengalami

peningkatan sebesar 0,28 tahun dari tahun 2005. Masih rendahnya RLS Jawa

Barat sangat dipengaruhi oleh angka partisipasi sekolah baik Angka

Partisipasi Kasar (APK) maupun Angka Partisipasi Murni (APM) terutama

pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Selanjutnya Indeks Kesehatan (IK) sebagai salah satu komponen dalam

perhitungan IPM, yang menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu

wilayah pada periode waktu tertentu yang diukur melalui angka harapan hidup

waktu lahir (AHHe0). Indeks kesehatan pada tahun 2006 sebesar 67,08,

mengalami peningkatan sebesar 0,51 tahun dibandingkan tahun 2005 yang

mencapai 66,57 tahun.

Komponen yang ketiga dari IPM adalah Indeks daya beli. Indeks daya

masyarakat Jawa Barat pada tahun 2006 adalah sebesar 59,42 poin dengan

tingkat kemampuan daya beli yang sebesar Rp 557.110,- atau mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2005 yang sebesar 59,18 dengan

tingkat kemampuan daya beli sebesar Rp 556.100,-.



3. Pembangunan bidang keagamaan di Jawa Barat sampai dengan tahun 2005

menunjukkan keadaan yang cukup dinamis. Hal ini ditandai dengan tingginya

intensitas pembangunan rumah peribadatan, pusat pengkajian dan

pengembangan agama, serta pengadaan literatur dan referensi agama.

Sementara itu apabila dilihat dari kualitas kehidupan beragama di Jawa

Barat, tercipta suatu kondisi yang harmonis dan kondusif baik antara sesama

pemeluk agama maupun antar umat beragama.

Intensitas komunikasi antara sesama alim ulama, tokoh agama dan

pemerintah baik intern maupun antar umat beragama, berjalan dengan

dinamis melalui dialog-dialog, baik yang diselenggarakan oleh masyarakat

maupun difasilitasi oleh pemerintah. Saat ini di Provinsi Jawa Barat saat ini

telah terbentuk forum kerukunan umat beragama (FKUB), yang merupakan

wadah bagi para tokoh-tokoh agama untuk mempertahankan,

mengembangkan dan meningkatkan suasana kerukunan umat beragama dan

antar umat beragama.

4. Pembangunan pendidikan sampai dengan tahun 2005 masih dititikberatkan

pada aspek pemenuhan askesibilitas dan pemerataan. Hal tersebut telah

ditunjukkan dengan upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sarana

prasarana pendidikan, peningkatan partisipasi anak usia sekolah,

pengembangan pendidikan luar sekolah, pengembangan sekolah alternatif,

serta peningkatan jumlah dan pemerataan distribusi tenaga pendidik.

Sementara itu aspek kualitas dan relevansi serta tata kelola pendidikan belum

secara optimal tertangani. Rendahnya penanganan aspek kualitas dan

relevansi pendidikan ditunjukkan dengan rendahnya kualitas lulusan terutama

lulusan pendidikan menengah dan kejuruan, proses dan muatan pembelajaran

yang belum memenuhi kebutuhan, serta kualifikasi tenaga pendidik yang

bukan berdasarkan kompetensi. Adapun rendahnya kualitas aspek tata kelola

pendidikan ditunjukkan dengan birokrasi manajemen pelayanan pendidikan

yang belum memenuhi standar pelayanan minimal, serta data dan informasi

yang belum terkelola secara profesional dan berbasis teknologi maju.

Kondisi Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun Jawa Barat

diindikasikan Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI dan SLTP/MTs. Tahun

2004 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/Sederajat sebesar 77,19 % dan



Angka Partisipasi Murni (APM) mencapai 61,74 %, Untuk jenjang pendidikan

menengah (SMA/sederajat), APK mencapai 46,42 %, dan APM mencapai

37,18 %, sedangkan angka partisipasi Pendidikan Tinggi mencapai 10,97 %.

Adapun Jumlah siswa SD/MI yang terancam DO sebanyak 1.105.741 dan

siswa SLTP/MTs sebanyak 419.977. Sementara itu, capaian komponen

Indeks Pendidikan (IP) sampai tahun 2004 Angka Rata-rata Lama Sekolah

(RLS) mencapai 7,37 tahun dan Angka Melek Huruf (AMH) mencapai

93,96%. Sedangkan data kondisi sarana prasarana pendidikan dasar

ditunjukkan dengan Sekolah Dasar yang rusak berat mencapai 8.601 lokal

dan rusak ringan sebanyak 7.937 lokal.

5. Pembangunan bidang kesehatan yang berlangsung sepanjang tahun 1984

sampai dengan 2005 menunjukan peningkatan yang dapat dilihat dari

meningkatnya Angka Harapan Hidup (AHH), menurunnya Angka Kematian

Bayi (AKB), menurunnya angka kematian balita, menurunnya Angka Kematian

Ibu (AKI) melahirkan, serta menurunnya angka kurang gizi pada balita.

Walaupun terlihat terjadinya peningkatan pada indikator derajat kesehatan

masyarakat, tetapi capaiannya masih berada di bawah angka nasional. Oleh

karena itu, pada periode 2001-2005 dilakukan pembangunan bidang

kesehatan dengan mengupayakan peningkatan akses masyarakat terhadap

kesehatan dan pengembangan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat ,

desa sehat serta desa siaga. Upaya-upaya memberdayakan masyarakat

dalam peningkatan derajat kesehatan terus ditingkatkan melalui pondok

bersalin desa (polindes), wahana kesehatan dasar, santri raksa desa dan

gerakan sayang ibu. Selain itu, pemerintah juga mengembangkan

asuransi/jaminan sosial bagi masyarakat terutama masyarakat miskin seperti

JPS-BK, JPKMM, Askeskin dan asuransi berbasis pemberdayaan masyarakat

seperti Dana Sosial Bersalin (Dasolin), Tabungan Ibu Bersalin (Tabulin) dan

sebagainya. Berdasarkan evaluasi sampai dengan tahun 2005 AHH mencapai

66,57 tahun, AKB mencapai 40,87 per seribu kelahiran hidup, AKI melahirkan

mencapai 321,15 per seratus ribu kelahiran hidup, Angka kematian balita

mencapai 64,67 per seribu kelahiran hidup, angka gizi kurang pada balita

11,10% dan gizi buruk 1,76%.

6. Pemberdayaan perempuan telah menunjukan peningkatan yang tercermin

dari semakin membaiknya kualitas hidup perempuan yang dibuktikan dengan



Angka Melek Huruf (AMH) perempuan mencapai 92,43% pada tahun 2005,

Angka Harapan Hidup (AHH) perempuan mencapai 67,15 pada tahun 2005

dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) mencapai 6,79 tahun. Keberhasilan

tersebut dilakukan melalui berbagai kebijakan yang memiliki keberpihakan

terhadap peningkatan peran kaum perempuan yang secara kualitatif dan

kuantitatif di seluruh sektor dan aspek pembangunan. Dalam kurun waktu

sampai dengan tahun 2005 telah dilakukan berbagai upaya perlindungan

terutama berkaitan dengan perlindungan atas hak-hak dasar kesetaraan

antara kaum perempuan dan laki-laki, yang pada akhirnya mendorong

kesadaran individual dan kolektif masyarakat untuk mencegah dan

menghentikan terjadinya kekerasan di dalam rumah tangga serta traficking

dan eksploitasi kaum perempuan. Namun demikian, di Jawa Barat upaya

pengarusutamaan gender ini belum sepenuhnya dapat diaktualisasikan. Hal

ini terlihat dari implementasi dan hasil kegiatan yang belum optimal dan

pemahaman gender belum merata baik di pemerintahan, legislatif, swasta,

LSM, perguruan tinggi maupun masyarakat.

7. Pemuda sebagai salah satu unsur sumber daya manusia yang harus

dikembangkan dan sebagai tulang punggung bangsa serta penerus cita-cita

bangsa, harus disiapkan dan dikembangkan kualitas kehidupannya, mulai dari

tingkat pendidikan, kesejahteraan hidup dan tingkat kesehatannya.

Berdasarkan data statistik Susenas tahun 2003, jumlah penduduk usia 15 s.d.

34 tahun di Jawa Barat adalah 13.212.778 jiwa atau 34,7 % dari jumlah

penduduk provinsi. Dengan potensi yang besar tersebut, Jawa Barat harus

mampu mengelola sumber daya manusia tersebut menjadi manusia

berkualitas yang siap membawa Jawa Barat sebagai provinsi termaju.

Selain potensi pemuda secara kuantitas, Jawa Barat juga memiliki potensi lain

yaitu organisasi kepemudaan sebagai wahana dalam mengembangkan bakat

dan kemampuan generasi muda. Para pemuda yang tergabung dalam

organisasi kepemudaan merupakan salah satu elemen masyarakat yang

sangat potensial untuk menjadi generasi muda yang lebih berkualitas dan

mandiri. Kader-kader yang handal sangat dibutuhkan kontribusinya dalam

pembangunan Jawa Barat, khususnya pencapaian visi Provinsi Jawa Barat

Tahun 2025.

Di bidang olahraga, Provinsi Jawa Barat memiliki sejarah yang cukup



membanggakan. Dalam kancah nasional prestasi olahraga Jawa Barat cukup

diperhitungkan oleh provinsi lainnya baik dalam Pekan Olahraga Nasional

(PON) maupun dalam kejuaraan daerah berbagai cabang olahraga. Tidak

sedikit atlet-atlet asal Jawa Barat yang memiliki prestasi luar biasa dalam

ajang internasional.

Selanjutnya pembangunan sarana prasarana olahraga di kabupaten dan kota

sangat variatif, namun dapat dipastikan bahwa sarana prasarana olahraga

minimal terdapat di setiap daerah di kabupaten/kota. Beberapa daerah,

bahkan tengah mengupayakan pengadaan sarana olahraga sesuai dengan

hegemoni masyarakat dan sebagai sarana pembangkitan kreativitas

masyarakat dalam bidang ekonomi. Namun sampai saat ini Jawa Barat belum

memiliki sarana olahraga terpadu dengan standar internasional.

8. Pembangunan seni dan budaya di Jawa Barat didasari oleh berbagai

kebijakan yang terkait dengan penguatan identitas budaya antara lain melalui

pengembangan penggunaan bahasa daerah Sunda, Cirebon, Dermayu dan

Melayu Betawi sebagai bahasa ibu masyarakat Jawa Barat dalam proses

komunikasi dan interaksi kehidupan sebagaimana amanat Perda No. 5 Tahun

2003 tentang pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara daerah.

Di sisi lain, pengembangan seni budaya di Jawa Barat diselenggarakan

secara terintegrasi dengan pembangunan kepariwisataan, yang sekaligus ber-

peran sebagai salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap

perkembangan perekonomian Jawa Barat. Integralitas pembangunan seni

budaya dan pariwisata merupakan sesuatu yang lazim berlaku di Indonesia

dan perkembangannya ke masa depan, berhubungan erat dengan kualitas

kondisi alam dan lingkungan, politik dan keamanan, serta sarana dan

prasarana. Hal ini sejalan dengan apa yang disampaikan presiden SBY untuk

mengembangkan produk ekonomi yang berbasis pada seni dan budaya, pada

pembukaan pameran pekan produk budaya Indonesia di Jakarta Jakarta

Pentingnya pembangunan kebudayaan di Jawa Barat ditujukan dalam rangka

melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta

mempertahankan jatidiri dan nillai-nilai budaya daerah di tengah-tengah

semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya asing.



9. Dalam rencana strategis pembangunan Jawa Barat, kebijakan pembangunan

kesejahteraan sosial merupakan misi kelima dari 5 (lima) misi Provinsi Jawa

Barat. Berbagai program kesejahteraan sosial di Jawa Barat bertujuan untuk

menjamin standar hidup yang memadai bagi semua anggota masyarakat.

Data tahun 2004 menunjukkan bahwa terdapat penyandang masalah

kesejahteraan sosial (PMKS) sebesar 2.064.852 sementara itu pada tahun

2006 jumlahnya bertambah menjadi 2.818.233 jiwa. Yang termasuk masalah

kesejahteraan sosial diantaranya adalah pengemis, gelandangan, anak

jalanan, tuna susila, kekerasan pada anak, kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT), traffiking pada anak dan perempuan dan sebagainya. Sepanjang

tahun 2005 telah terjadi kekerasan pada anak baik laki-laki maupun

perempuan sebesar 693 kasus sedangkan pada orang dewasa sebesar 677

kasus. Jumlah kasus KDRT tahun 2005 sebesar 69,70% dengan pelaku

terbanyak adalah laki-laki. 6,06% dari perempuan menjadi korban kekerasan

yang dilakukan oleh majikan. Traffiking pada anak dan perempuan sebesar

48,42%.

Sepanjang periode 1984-2005 pembangunan bidang kesejahteraan sosial

menunjukkan perubahan dan perbaikan orientasi, dari pembangunan fisik

material menjadi pembangunan yang lebih mampu mencapai harmoni dengan

pembangunan mental spiritual. Perubahan pendekatan berlangsung ketika

berlangsung proses penyelamatan dan pemulihan melalui kebijakan khusus

DAKABALAREA dan kemudian dipertegas formatnya melalui akselerasi

pencapaian visi Jawa Barat 2010, dengan titik berat program peningkatan

kualitas hidup penduduk yang lebih operasional, terukur, dan terintegrasi

dengan pembangunan ekonomi.

B. EKONOMI

Sampai dengan tahun 2005, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat meningkat

sebesar 5,45% dengan nilai Rp. 245,8 triliun (atas dasar harga konstan tahun 2000).

Peningkatan PDRB ini disumbang dari tiga sektor utama yaitu sektor Industri

Pengolahan, sektor Perdagangan Hotel dan Restauran dan sektor Pertanian.

Iklim investasi di Jawa Barat juga menunjukkan perkembangan yang terus membaik.

Jawa Barat masih menjadi tujuan utama penanaman modal asing maupun penanaman

modal dalam negeri. Perkembangan Investasi di Jawa Barat pada tahun 2005 (atas

dasar harga konstan tahun 2000) adalah sebesar Rp. 40,9 triliun dengan tingkat



pertumbuhan 8,2%.

Namun pertumbuhan ekonomi yang terus membaik tidak memberikan korelasi positif

terhadap pengentasan kemiskinan. Masalah kemiskinan belum dapat terselesaikan

mengingat perbedaaan sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis dan

faktor budaya antarwilayah mengakibatkan perbedaan kondisi serta permasalahan

kemiskinan yang dihadapi. Pada tahun 2005, terdapat sekitar 2.905.202 rumah

tangga yang dikategorikan sebagai rumah tangga miskin atau sebesar 26,95% dari

jumlah rumah tangga yang ada di Jawa Barat dengan proporsi terbanyak berada di

wilayah selatan sebesar 32,25%.

Permasalahan lain yang mengemuka adalah masih banyaknya jumlah pengangguran

di Jawa Barat. Berdasarkan hasil SUSEDA tahun 2005 adalah jumlah angkatan kerja

di Jawa Barat sebanyak .17,040 juta jiwa sedangkan jumlah pencari kerja mencapai

11,91% dari angkatan kerja dengan jumlah jiwa sebanyak 2,029 juta jiwa.

1. Pembangunan pertanian dalam arti luas masih dihadapkan pada persoalan

hubungan antar sub sistem pertanian yang belum sepenuhnya menunjukkan

keharmonisan baik pada skala lokal, regional dan nasional. Kinerja masing-

masing subsistem pertanian masih rendah, terutama pada subsistem budidaya

(on-farm) dimana petani dihadapkan pada luasan lahan yang semakin sempit,

teknologi masih tradisional, mutu produk rendah, harga tidak mendukung, dan

struktur pasar yang cenderung merugikan petani. Cara pandang sektoral yang

belum terintegrasi pada sistem pertanian; serta ketidaksiapan dalam

menghadapi persaingan global. Namun demikian sektor pertanian masih

merupakan sektor yang penting apabila ditinjau dari jumlah tenaga kerja yang

bekerja di dalamnya. Hal tersebut tergambar dari proporsi penduduk di Provinsi

Jawa Barat yang bekerja pada sektor pertanian yang mencapai 29.45 persen.

Selain itu pertanian di Provinsi Jawa Barat secara umum sudah ada dan

tumbuh di masyarakat, khususnya masyarakat petani di perdesaan dan

memiliki potensi yang besar dan variatif didukung oleh kondisi agroekosistem

yang cocok untuk pengembangan komoditas pertanian dalam arti luas

(tanaman, ternak, ikan dan hutan). Beberapa kabupaten mencoba

memunculkan komoditi/varietas unggulan, bahkan telah ada kabupaten yang

menciptakan ikon dengan komoditas tertentu. Selain itu sistem kelembagaan di

masyarakat, khususnya masyarakat petani di pedesaan, juga potensial untuk

mendukung pengembangan pertanian. Ketersediaan pangan bagi masyarakat



Jawa Barat sampai dengan saat ini mencukupi terutama ketersediaan pangan

sumber karbohidrat asal beras. Jawa Barat memberikan kontribusi terbesar

terhadap produksi padi nasional.

2. Pengembangan industri selama ini diarahkan pada penguatan struktur industri,

dimana sektor industri merupakan komponen utama pembangunan daerah

yang mampu memberikan kontribusi ekonomi yang cukup besar, tingkat

penyerapan tenaga kerja yang banyak, dan terjadinya transformasi kultural

daerah menuju ke arah modernisasi kehidupan masyarakat Jawa Barat. Hal itu

terlihat dari kinerja sektor industri pada tahun 2005 yang pertumbuhannya

mencapai 7,13% dengan kontribusi sebesar 44,68%. Kendala utama dalam

pembangunan industri adalah dukungan terutama infrastruktur masih belum

memadai terutama jalan, pelabuhan dan terminal (dry port). Kendala lainnya

dalam pengembangan industri adalah masih tingginya tingkat ketergantungan

pada bahan baku import yang menyebabkan daya saing industri menurun,

rendahnya kemampuan dalam pengembangan teknologi, rendahnya

kemampuan dan keterampilan sumber daya industri serta pencemaran limbah

industri yang masih tinggi.

3. Untuk Sektor Perdagangan, Provinsi Jawa Barat mempunyai keunggulan-

keunggulan dalam komoditi ekspor antara lain tekstil/produk tekstil, sepatu/alas

kaki, meubeul/kerajinan rotan, teh, Kayu Gelondongan Kayu Olahan (KGKO),

elektronik, coklat/produk coklat, udang beku/makanan laut, karet/produk karet,

marmer/produk marmer, peralatan masak, makanan olahan, perlengkapan olah

raga, kertas/produk kertas dan lain-lain. Pengembangan perdagangan di Jawa

Barat difokuskan pada pengembangan sistem distribusi barang dan

peningkatan akses pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri.

Pengembangan sistem distribusi diarahkan untuk memperlancar arus barang,

memperkecil disparitas antar daerah, mengurangi fluktuasi harga dan menjamin

ketersediaan barang kebutuhan yang cukup dan terjangkau oleh masyarakat.

Adapun peningkatan akses pasar baik dalam negeri maupun luar negeri

dilakukan melalui promosi produk Jawa Barat.

4. Provinsi Jawa Barat memiliki potensi pariwisata yang sangat beragam baik dari

sisi produk wisata maupun pasar wisatawan, dengan alam dan budaya yang

dimiliki sebagai modal dasar pengembangan daya tarik wisata. Dimana



peringkat sektor pariwisata secara nasional di lihat dari jumlah kunjungan

wisatawan berada pada posisi 3 setelah DKI Jakarta dan Bali. Hal ini antara lain

disebabkan letak geografis Provinsi Jawa Barat yang sangat strategis dan

berbatasan dengan ibukota negara DKI Jakarta yang juga merupakan gerbang

masuk wisatawan. Adapun perkembangan jumlah kunjungan Wisatawan

Nusantara dan Wisatawan Asing ke Jawa Barat sebanyak 578.193 orang,

dengan persentase 64% wisatawan nusantara dan 36% wisatawan asing.

5. Program-program terobosan untuk mengatasi masalah kemiskinan telah

dilaksanakan seperti DAKABALAREA, Raksa Desa, Desa Sehat, Desa Cerdas,

Program Pendanaan Kompetisi IPM, Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan

dan Kesehatan. Hal tersebut merupakan upaya-upaya akseleratif untuk daerah-

daerah yang tergolong rendah pencapain IPMnya. Program program tersebut

perlu terus digalakkan dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi yang

terjadi masa mendatang.

6. Intermediasi perbankan dan lembaga keuangan non bank merupakan faktor

yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat. Perbankan

(bank umum, bank syariah dan bank perkreditan rakyat) memiliki kemampuan

untuk mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkannya kembali ke

masyarakat untuk menjadi kebiatan ekonomi baik yang bersifat produksi

maupun konsumsi. Pada tahun 2006 penghimpunan dana pihak ketiga (DPK)

yang dilakukan perbankan di Jawa Barat mencapai lebih dari Rp. 120 trilyun.

Peningkatan penghimpunan dana pihak ketiga tertinggi dicapai oleh Bank

Syariah, sementara Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat cenderung

menurun. Sebesar 96,5% DPK dihimpun oleh bank pemerintah dan swasta dan

sisanya sebesar 3,5% dihimpun oleh bank asing dan campuran. Sebesar 68%

DPK berasal dari nasabah perorangan dan sisanya adalah BUMN dan

Pemerintah. Dari sisi kredit, penyerapan pada tahun 2006 adalah lebih dari Rp.

110 trilyun dengan 53% dibiayai oleh perbankan Jawa Barat dan sisanya

dibiayai oleh perbankan di luar Jawa Barat. Dari sisi pemanfaatannya, 45,92%

merupakan kredit modal kerja, 18,38% merupakan kredit investasi dan 35,7%

merupakan kredit konsumsi. Sektor pembangunan yang paling banyak

menyerap kredit adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran dan diikuti oleh

sektor industri pengolahan.



7. Perkembangan pendapatan daerah di Jawa Barat sejak tahun 2001-2006

mengalami peningkatan walaupun menunjukkan kecenderungan peningkatan

pendapatan daerah melambat, terutama yang bersumber dari sektor pajak.

Pada tahun 2002 pendapatan daerah mengalami peningkatan 13.68%

demikian pula pada tahun 2003 dan 2004 masing-masing sebesar 18,39% dan

23,90%. Namun sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2006 memperlihatkan

peningkatannya yang melambat yaitu pada tahun 2005 sebesar 19,29%

sementara pada tahun 2006 peningkatannya hanya mencapai 4,52%.

Penurunan pertumbuhan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya

menurunnya daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan bermotor dan

dampak dari naiknya harga BBM. Tantangan untuk meningkatkan PAD

diantaranya dari segi kewenangan, potensi jenis pungutan, dasar hukum yang

belum lengkap dan belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk

teknisnya, efisiensi dalam administrasi, kelengkapan sarana dan prasarana,

terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia.

C. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Publikasi dan kajian ilmiah yang dihasilkan oleh lembaga penelitian baik milik

pemerintah, perguruan tinggi maupun swasta yang banyak berlokasi di Jawa

Barat belum dapat diimplementasikan dengan maksimal. Hal ini disebabkan oleh

sumberdaya iptek masih terbatas, mekanisme intermediasi yang menjembatani

interaksi antara kapasitas penyedia iptek dengan kebutuhan pengguna belum

efektif, sinergi kebijakan yang lemah menyebabkan kegiatan IPTEK belum

sanggup memberikan hasil yang signifikan, dan budaya pemanfaatan iptek di

masyarakat belum berkembang serta belum terkaitnya hasil kajian dengan

kebutuhan riil masyarakat.

D. SARANA DAN PRASARANA

Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah dapat dilihat dari aspek transportasi,

sumberdaya air, telekomunikasi, sarana & prasarana dasar pemukiman, listrik dan

energi.

Secara umum sampai akhir tahun 2006, cakupan pelayanan sarana dan

prasarana transportasi baik transportasi laut, darat, dan udara masih cukup

rendah, yang dicirikan dengan beberapa parameter, seperti :



Nilai indeks aksesibilitas dan mobilitas rata-rata jaringan jalan di Provinsi Jawa

Barat masih rendah bila dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal

untuk jaringan jalan provinsi

Kemantapan jalan provinsi baru mencapai 86 % yang terdiri dari kondisi baik 18

% dan kondisi sedang 68 % , sedangkan untuk kondisi rusak ringan dan berat

sebanyak 14 % pada umumnya tersebar dijalur jalan vertikal yang

menghubungkan wilayah tengah dan selatan Jawa Barat. Sedangkan untuk

kapasitas jalan yang ditingkatkan terletak pada ruas- ruas jalan perkotaan.

Beberapa ruas jalan di perkotaan kapasitasnya sudah tidak memadai lagi,

dicirikan dengan nilai VCR rata-rata mendekati nilai 0,8

Jaringan jalan rel masih kurang, sehingga pergerakan barang maupun orang

pada umumnya di didominasi oleh jaringan jalan.

Kondisi terminal dan pelabuhan penyeberangan sebagai tempat pertukaran

moda belum memenuhi standar pelayanan minimal, baik ditinjau dari aspek

operasional maupun dukungan sarana penunjangnya. Sedangkan keberadaan

terminal dari sistem hirarkinya masih belum tertata dengan baik.

Bandar udara Husein Sastranegara yang merupakan Bandara terbesar di

Jawa Barat kondisinya kurang memadai untuk menampung demand, yang

melayani penerbangan komersial dari dan ke Jawa Barat baik penumpang

maupun cargo, sedangkan kebaradaan bandara lainnya tidak optimal

mendukung pergerakan yang terjadi.

Pelabuhan Cirebon sebagai pelabuhan niaga yang berfungsi untuk melayani

keluar/ masuk barang perannya kurang optimal, dikarenakan sarana &

prasarana pendukungnya kurang memadai. Sedangkan keberadaan pelabuhan

lainnya, layanannya masih terbatas untuk pelayaran lokal dan regional.

Sedangkan yang menyangkut keberadaan infrastruktur sumberdaya air dan

irigasi, kondisinya masih belum memadai, yang dicirikan dengan adanya

beberapa masalah seperti :

Fluktuasi air yang masih tinggi antara musim hujan dengan musim kemarau.

Kondisi sumber-sumber air permukaan seperti sungai dan situ banyak yang

terdegradasi, demikian juga dengan waduk atau embun-embung buatan fungsi

layanannya sudah terjadi penurunan.



Jaringan irigasi teknis kondisinya sudah mengalami degradasi yang luar biasa,

sampai saat ini kondisi jaringan baik hanya ada sekitar 46 % dan sisanya dalam

keadaan rusak ringan dan berat, baik yang disebabkan oleh pemeliharaan yang

kurang maupun oleh faktor alam seperti longsor.

Layanan jaringan yang kurang optimal, sehingga indeks penanaman baru

mencapai 200 % per tahun.

Adapun cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa

menjangkau setiap pelosok wilayah, dicirikan dengan adanya beberapa wilayah

yang masih “balnk spot”. Khusus untuk layanan jasa telepon kabel, beberapa

daerah perkotaan angka teledensitasnya sudah tinggi( > 10), sedangkan untuk

beberapa daerah perkotaan dan kabupaten kondisi teledensitasnya masih rendah

yaitu dibawah 5 ( < 5).

Sistem kelistrikan Jawa Barat merupakan bagian dari sistem kelistrikan nasional

Jawa-Madura-Bali (Jamali), yang sampai saat ini mengkonsumsi beban listrik

Jamali sebesar 28 %. Beban puncak listrik jawa barat sebesar 3.785 MW,

sedangkan daya mampu pembangkitnya sebesar 4.337,05 MW, yang berarti

masih mempunyai surplus kapasitas pembangkitan.

Adapun cakupan daerah yang sudah mendapatkan tenaga listrik mencapai

99,59%, dimana hanya 24 desa saja yang belum memiliki infrastruktur listrik,

namun jika dilihat dari angka rasio elektrifikasi baru mencapai 58 %.

Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pemukiman seperti, perumahan,

cakupan layanan air bersih masih sangat rendah dicirikan dengan masih

banyaknya rumah tangga yang belum bisa memiliki rumah layak huni. Sedangkan

keberadaan prasarana persampahan masih belum optimal baik yang layanannya

bersipat lokal maupun regional.

E. POLITIK

Proses demokratisasi diawali dengan adanya krisis ekonomi tahun 1997 yang

mendorong reformasi dalam segala bidang termasuk sistem politik. Perubahan

politik secara besar-besaran terjadi dan tercermin pula dalam kehidupan politik di

Provinsi Jawa Barat. Untuk dan atas nama demokratisasi, proses perubahan

politik berlangsung sedemikian cepat ke arah kebebasan. Perubahan tersebut

membawa dampak positif yang mendorong paradigma penyelenggaraan



pembangunan partisipatoris, sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Kendati demikian, proses perubahan politik yang berorientasi kepada penataan

ulang sistem penyelenggaraan negara tersebut telah berkembang nyaris tanpa

kendali, karena diterjemahkan sebagai proses pembebasan. Kondisi yang me-

wujud kemudian adalah berkembangnya euforia yang mencerminkan

kegamangan menghadapi perubahan. Euforia yang tanpa kendali menjadikan

pembangunan politik masih mencari bentuk yang tepat.

Dalam masa pencarian bentuk dan keseimbangan yang baru, Pemerintah dan

masyarakat Jawa Barat telah berhasil menciptakan situasi yang kondusif, yang

dapat dilihat dalam pelaksanaan pemilihan umum 1999, pemilu 2004 baik dalam

pemilihan presiden maupun pemilihan anggota DPR dan DPD, serta DPRD.

Demikian pula pemilihan kepala daerah secara langsung, dapat berlangsung

dengan tertib, meskipun terdapat upaya gugatan dari kelompok yang kalah, tetapi

dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengganggu proses selanjutnya.

Sepanjang kurun waktu 2005 – 2025 secara normal akan terjadi penyelenggaraan

pemilihan umum pada tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024

Perkembangan demokrasi juga ditandai dengan adanya perubahan hubungan

pusat dengan daerah dan perbedaan posisi legislatif dan eksekutif dalam

kepemerintahan. Perubahan tersebut didasarkan pada Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang Undang Nomor 33

Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan

Daerah yang mendorong daerah untuk mengelola daerahnya secara mandiri dan

mengatur serta mengurus urusan pemerintahannya juga mengatur hubungan

kewenangan antar tingkat pemerintahan. Sampai dengan saat ini, pelaksanaan

desentralisasi dan otonomi daerah belum terlaksana secara optimal serta

menghadapi beberapa kendala yang disebabkan oleh adanya inkonsistensi

peraturan perundang-undangan dari berbagai tingkat pemerintahan serta belum

adanya peraturan untuk pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah secara

komprehensif.

F. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kondisi ketentraman dan ketertiban umum ditentukan oleh perkembangan

kriminalitas, termasuk terkendali dan berkurangnya kecenderungan friksi dan

konflik sosial berdasarkan perkembangan kepentingan masyarakat yang



beragam. Penciptaan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat, juga

berkaitan dengan konsistensi dalam penegakan hukum, dan supremasi hukum

yang dihormati

Ketentraman dan Ketertiban umum merupakan faktor utama yang memiliki peran

sangat penting dalam menciptakan kondisi yang kondusif dalam menye-

lenggarakan pembangunan di Jawa Barat. Upaya untuk mewujudkan ketentraman

dan ketertiban umum untuk mewujudkan masyarakat yang aman, tenteram, tertib

dan damai, telah dibangun peningkatan peran masyarakat, pemerintah daerah

dan lembaga kemasyarakatan. Akan tetapi, partisipasi masyarakat dalam

mendukung ketentraman dan ketertiban umum berkurang yang ditunjukkan

dengan berkurangnya masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban

dilingkungannya. Hal ini juga dapat diakibatkan dengan lemahnya penegakan

peraturan daerah.

G. HUKUM

Pembangunan hukum di daerah selama ini lebih difokuskan pada penyusunan

produk hukum daerah dalam upaya penguatan otonomi daerah dan

penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk mendukung hal tersebut dilakukan

peningkatan kualitas aparatur terutama legal drafter dan pengacara daerah.

Disamping itu dilakukan sosialisasi produk hukum dan perlindungan hak asasi

manusia. Produk hukum daerah belum mampu memberikan perlindungan kepada

masyarakat dan menjamin terlaksananya pemenuhan hak asasi manusia. Hal

tersebut disebabkan sistem hukum nasional yang kurang mendukung, tingkat

kesadaran hukum masih rendah, dan penegakkan hukum yang masih lemah.

Pembangunan hukum dalam kerangka good governance diukur berdasarkan

orientasi pemerintah (government orientation) yang menunjukkan keberpihakan

pemerintah terhadap kebutuhan warga masyarakat, terutama dalam kinerja

pelayanan publik dengan tolok ukur penegakan hukum/efisiensi yudisial. Fungsi

penegakan hukum diperlukan untuk menunjukkan komitmen pemerintah dalam

menerapkan kebijakan-kebijakan yang telah dibuatnya. Selain itu, konsistensi

dalam penegakan hukum dapat membantu memulihkan kepercayaan masyarakat

pada pemegang otoritas. Dengan demikian pembangunan hukum berorientasi

pada upaya memenuhi kebutuhan masyarakat melalui berbagai aturan dan

penegakan aturan tersebut guna melindungi hak asasi manusia dan memenuhi

kebutuhan masyarakat, termasuk pencapaian kondisi tertib sosial



kemasyarakatan yang berimplikasi terhadap pertumbuhan ekonomi, juga

berkaitan dengan penegakkan hukum secara berkeadilan.

H. APARATUR

Aparatur pemerintah memegang peran sangat penting dalam penyelenggaraan

pemerintahan. Kedudukan aparatur pemerintah daerah tidak hanya untuk

menggerakkan manajemen dan organisasi pemerintahan, melainkan juga dalam

keseluruhan konteks demokratisasi. Terkait dengan hal tersebut, maka pe-

rencanaan sumberdaya termasuk di dalamnya pengembangan organisasi, sistem

renumerasi, sistem perencanaan dan pengembangan karir menjadi penting dan

prioritas, khususnya dalam mewujudkan kondisi pemerintahan yang berorientasi

kepada pelayanan. Bertolak dari pengalaman empirik penyelenggaraan

pemerintahan sepanjang 1984-2005 kelemahan yang dihadapi adalah struktur

lembaga pemerintah daerah masih cukup besar, aparatur yang belum

didayagunakan secara optimal, dan pelayanan publik masih belum memuaskan.

Dalam pemberdayaan aparatur permasalahan yang dihadapi adalah belum ber-

langsungnya proses perencanaan karir sesuai dengan kebutuhan organisasi dan

manajemen pemerintahan. Pola mutasi berbasis promosi dan pertukaran antar

fungsi untuk memperkaya pengalaman aparatur masih terkendala oleh proses

regenerasi yang lamban.

I. TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Dalam struktur tata ruang Jawa Barat sampai saat ini masih terjadi ketimpangan

dalam perkembangannya. PKN Bodebek dan Metropolitan Bandung yang secara

geografis lebih dekat aksesibilitasnya dengan DKI Jakarta memiliki perkembangan

yang sangat pesat, sementara hal ini tidak diikuti oleh PKN Cirebon yang dalam

perkembangannya masih jauh tertinggal. Demikian juga perkembangan Pusat

Kegiatan Wilayah (PKW) Cikampek-Cikopo yang berfungsi sebagai PKW di

bagian utara memiliki pertumbuhan yang jauh lebih besar bila dibandingkan

dengan PKW-PKW di bagian selatan, yaitu PKW Pangandaran, PKW

Tasikmalaya, PKW Palabuhanratu, PKW Kadipaten, dan PKW Sukabumi-Cianjur.

Hal ini juga diikuti oleh perkembangan kawasan andalan di Jawa Barat yang

masih timpang, dimana Kawasan Andalan Bodebek-Puncak-Purwasuka-

Metropolitan Bandung lebih maju dibandingkan perkembangan Kawasan Andalan

Sukabumi-Ciayumajakuning-Priangan Timur. Dalam konteks wilayah utara-



tengah-selatan Jawa Barat, dimana terjadi pemusatan pertumbuhan perkotaan

yang sangat pesat di wilayah utara dan tengah, sementara wilayah perdesaan di

selatan Jawa Barat yang seharusnya dikembangkan menjadi wilayah pendukung

dari aspek lingkungan dan pertanian agro kurang mendapat sentuhan pemerataan

pembangunan. Sementara itu di wilayah perbatasan masih terjadi

ketidaksetaraan dalam penyediaan sarana dan prasarana dasar permukiman

maupun prasarana jalan.

Pola tata ruang Jawa Barat dalam RTRWP yang mengamanatkan proporsi

kawasan lindung 45% dan kawasan budidaya 55% juga menghadapi kendala

dalam pengendalian pemanfaatan ruang. Kawasan-kawasan konservasi seperti

Kawasan Bopunjur dan Kawasan Bandung Utara masih mengalami masalah

dalam mengatur dan mengendalikan pertumbuhan lahan terbangun, sehingga

ancaman terhadap daya dukung lingkungan menjadi semakin besar. Hal ini juga

diikuti terjadinya degradasi lingkungan di wilayah selatan dimana terjadi

perusakan hutan besar-besaran yang akan mengancam daya dukung lingkungan.

Selain itu, terjadinya pergeseran tutupan lahan hutan dan sawah menjadi

permukiman dan industri menjadi hal akan terjadi terus-menerus bila tidak

dikendalikan secara benar. Dalam kurun waktu 1994-2005, luas hutan mengalami

penurunan yang cukup besar yaitu hutan primer berkurang sebesar 30,8%, hutan

sekunder berkurang 26,1%, sawah berkurang 27,1%, permukiman bertambah

110,3%, dan kawasan/zona industri bertambah sebesar 37,9%.

J. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran penting dalam

keberlanjutan pembangunan Jawa Barat. Namun demikian, peran penting ini

belum dioptimalkan hingga saat ini. Fenomena yang terjadi justru menunjukkan

bahwa kondisi sumber daya alam dan lingkungan hidup Jawa Barat berada pada

tingkat cukup mengkhawatirkan. Berbagai dampak negatif dari fenomena

penurunan daya dukung lingkungan akibat pencemaran dan kerusakan

lingkungan belum dapat tertangani secara efektif, diantaranya adalah semakin

berkembangnya penyakit-penyakit berbasis lingkungan. Dampak ikutan penting

lain adalah munculnya konflik sosial antara pencemar dan yang tercemar, serta

konflik pemanfaat sumber daya alam dan lingkungan di hulu dan hilir.

Faktor-faktor dominan yang menyebabkan penurunan daya dukung lingkungan

dalam kurun waktu sepuluh tahun ini antara lain, masih tingginya tingkat alih



fungsi lahan berfungsi lindung menjadi budidaya, kerusakan dan berkurangnya

luasan mangrove dan terumbu karang, pencemaran udara perkotaan,

pengrusakan dan kebakaran hutan, pencemaran dan sedimentasi sungai serta

waduk, penambangan yang merusak lingkungan, dan pengambilan sumber daya

air yang kurang terkendali, disamping meningkatnya frekuensi kejadian bencana

alam. Hal tersebut diperparah dengan perilaku dan budaya yang belum ramah

lingkungan, baik dari sisi perilaku membangun maupun perilaku individu

masyarakatnya. Upaya pengelolaan lingkungan saat ini masih belum mampu

menahan laju kerusakan dan pencemaran yang terjadi.

II.2 TANTANGAN

A. SOSIAL BUDAYA DAN KEHIDUPAN BERAGAMA

1. Jawa Barat sebagai provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia

akan menghadapi tantangan untuk mengendalikan pertumbuhan, persebaran,

kualitas penduduk serta penyediaan kebutuhan bagi kehidupan penduduk di

masa mendatang.

Dalam 20 tahun mendatang jumlah penduduk Jawa Barat akan mengalami

peningkatan yang diprediksi menjadi 53,916 juta jiwa pada tahun 2025. Pola

persebaran penduduk masih akan terkonsentrasi di wilayah perkotaan

terutama di Bogor, Depok, Bekasi, Bandung dan Cirebon, dengan kepadatan

penduduk rata-rata diperkirakan menjadi 1.841 jiwa/km2 pada tahun 2025.

Komposisi penduduk menurut kelompok umur sampai dengan tahun 2025

diperkirakan akan terjadi pergeseran menjadi bertambahnya komposisi

struktur umur produktif.

2. Target pencapaian IPM pada tahun 2006 ditetapkan sebesar 75,60, poin,

sedangkan realisasinya mencapai 70,05 poin. Hal ini berarti terdapat selisih

5,55 poin. Untuk indeks pendidikan, ditetapkan target sebesar 82,8 pada

tahun 2006, realisasinya mencapai 80,61 berarti terdapat selisih sebesar 2,19.

Sedangkan Indeks kesehatan dari target yang ditetapkan sebesar 69,8,

realisasinya melampaui dari target yaitu sebesar 70,13.

Komponen yang lainnya yaitu daya beli, merupakan komponen yang paling

memberikan kontribusi besar atas ketidaktercapaian target yang telah

ditetapkan. Pada tahun 2006 target indeks daya beli ditetapkan sebesar 74,2,



sedangkan realisasinya hanya mencapai 59,42. Hal ini berarti terdapat

kesenjangan sebesar 14,78 poin.

Dari semua kenyataan di atas memberikan gambaran agar ke depan semua

aspek-aspek pembangunan diarahkan dalam rangka peningkatan

kemampuan daya beli masyarakat.

3. Terkait dengan pembangunan fisik yang diwujudkan bersama dengan

masyarakat, pembangunan sektor agama mesti didorong untuk menciptakan

kondisi terbaik bagi berlangsungnya proses pendidikan dan pengamalan nilai-

nilai agama di lingkungan keluarga. Semakin derasnya arus informasi dan

pengaruh budaya asing yang masuk melalui berbagai media, perlu mendapat

perhatian serius dari berbagai pihak. Bersamaan dengan pembangunan

sarana dan prasarana keagamaan, dalam proses pembangunan jangka

panjang Jawa Barat 2005-2025, pengkajian dan aplikasi ajaran agama mem-

peroleh prioritas. Dalam kerangka pembangunan agama, seluruh organisasi

kemasyarakatan, lembaga pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya

bertanggungjawab untuk mengembangkan seluruh potensi umat beragama

untuk menciptakan kondisi kehidupan beragama secara fungsional dan

proporsional. Terkait dengan hal itu, pengelolaan sumber dana keumatan

berdasarkan ajaran agama perlu dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip tata

kelola yang baik. Pembangunan sektor keagamaan juga memberi prioritas

bagi pemberdayaan potensi ekonomi umat, sesuai dengan prinsip-prinsip

dasar keagamaan yang dianut.

4. Pembangunan bidang pendidikan perlu didorong untuk mencapai dimensi

kualitatif sumberdaya manusia yang selain memiliki keterampilan berdasarkan

pencapaian proses akademis, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,

serta moralitas dan juga memiliki komitmen terhadap perkembangan

kemajuan masyarakat. Hal tersebut mengandung makna, bahwa

pembangunan pendidikan semestinya dilandasi oleh tujuan, kebijakan dan

sasaran yang membawa dampak positif secara langsung terhadap kinerja

pembangunan daerah. Termasuk di dalamnya, pengembangan inovasi

penyelenggaraan pembangunan sebagai bagian tak terpisahkan dari proses

transformasi nilai kehidupan dalam tata kehidupan berperadaban global.

Pada tingkat pendidikan dasar dan menengah, kualitas lulusan harus menjadi



perhatian utama karena semakin tingginya persaingan untuk melanjutkan ke

jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan semakin kompetitifnya ketersediaan

lapangan pekerjaan. Demikian pula halnya dengan pemberdayaan lembaga

pendidikan tinggi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, menjadi

kebutuhan yang perlu diprioritaskan. Dalam hal pengembangan sains dan

teknologi, peningkatan kemampuan masyarakat perdesaan dalam

pemanfaatan teknologi tepat guna (TTG) juga perlu mendapatkan

penanganan yang optimal.

Berkaitan dengan semakin pesatnya perkembangan metodologi dan teknologi

dalam bidang pendidikan, perlu dilakukan antisipasi melalui pengembangan

inovasi dan sistem tata kelola pendidikan, pemberdayaan profesi guru dengan

meningkatkan kompetensinya, penyempurnaan pembangunan sarana dan

prasarana yang lebih tanggap teknologi, serta pengembangan kurikulum

berbasis kompetensi yang dilandasi oleh nilai-nilai kecerdasan dan kearifan

budaya lokal.

5. Masalah kesehatan masyarakat di Jawa Barat masih dihadapkan pada

beberapa hal yang perlu menjadi perhatian semua pihak mengingat tantangan

dan kondisi ke depan dengan segala perubahan-perubahan yang ada.

Provinsi Jawa Barat selain masih harus menghadapi penyakit infeksi berbasis

lingkungan juga harus menghadapi penyakit-penyakit tidak menular

(degeneratif) seperti penyakit jantung, stroke serta penyakit kejiwaan.

Tingginya kesenjangan status kesehatan dan rendahnya akses terhadap

pelayanan kesehatan antar wilayah, penggunaan teknologi di bidang

kesehatan merupakan kondisi yang menjadi tantangan bagi para stakeholder

untuk mengatasinya. Yang perlu juga menjadi perhatian adalah bagaimana

pemerintah memfasilitasi masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam

pelaksanaan berbagai program pembangunan masyarakat.

Memperhatikan kondisi tersebut, dalam kurun waktu 2005-2025,

pembangunan kesehatan lebih didorong pada tercapainya kondisi yang

memungkinkan terciptanya perilaku sehat dan lingkungan yang sehat baik fisik

maupun sosial yang mendukung produktivitas masyarakat. Untuk mencapai

keadaan tersebut, pembangunan kesehatan diarahkan pada peningkatan

upaya pelayanan kesehatan yang berkualitas, pembiayaan kesehatan, SDM

kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat,



penggunaan teknologi maju yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat

dan manajemen kesehatan yang berkualitas. Upaya tersebut dilakukan

dengan memperhatikan epidemiologi penyakit, perubahan lingkungan dengan

semangat kemitraan, tuntutan jaman, sosial budaya setempat dan juga

peningkatan perilaku dan kemandirian masyarakat pada upaya promotif dan

preventif. Selain itu, perlu juga didorong kepada berlangsungnya paradigma

hidup sehat yang terintegrasi pada pencapaian kualitas hidup penduduk yang

sehat dan berumur panjang.

6. Walaupun berbagai upaya telah dilakukan khususnya upaya perlindungan

terhadap kaum perempuan, namun peran dan kualitas hidup perempuan di

berbagai bidang pembangunan masih rendah. Selain itu, tantangan yang

masih harus dihadapi adalah masih adanya stigma di masyarakat terhadap

perempuan terutama di perdesaan dimana perempuan merupakan makhuk

lemah, porsi perempuan adalah rumah, perempuan merupakan objek kaum

laki-laki dan diskriminasi perlakuan di dunia usaha maupun politik. Oleh

karena itu, kesetaraan gender menjadi masalah penting dalam penyusunan

perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan sehingga kondisi yang

diarahkan pada tahun 2025 adalah peningkatan pemahaman mengenai

kesetaraan gender, advokasi/hukum, peningkatan kualitas hidup dan peran

perempuan, penurunan tindak kekerasan, penurunan eksploitasi dan

diskriminasi terhadap perempuan di berbagai sektor serta penguatan

kelembagaan, kelompok masyarakat (khususnya perempuan) dan jaringan

kemitraan pengarusutamaan gender.

7. Berdasarkan gambaran kondisi kepemudaan di Jawa Barat, pemuda Jawa

Barat memilki potensi dan peluang yang cukup besar, sekaligus kelemahan

dan tantangan yang tidak ringan. Potensi dalam hal ini adalah jumlah yang

cukup besar, pola pikir dan semangat yang tinggi. Kelemahannya adalah

kondisi perkembangan psikologis pemuda yang belum stabil, masih pada

tahap pencarian identitas diri dan lemahnya sandaran nilai serta norma.

Tantangan yang muncul di kalangan pemuda adalah masa depan yang penuh

kompetisi baik keterampilan, idealisme maupun nilai budaya. Sementara

peluang yang dimiliki oleh pemuda Jawa Barat adalah ruang gerak atau

ekspresi idealisme yang terbuka, baik dalam konteks sistem nilai, sistem

pendidikan, sistem ekonomi maupun sistem politik.



Dalam aspek keolahragaan, Jawa Barat memiliki potensi olahraga yang baik

namun demikian masih ada cabang-cabang olahraga yang tidak

menyumbangkan medali dalam event-event yang berskala regional dan

nasional. Ini berarti bahwa pembinaan olahraga prestasi di Jawa Barat belum

dilakukan secara optimal. Untuk itu perlu diperhatikan peran organisasi-

organisasi masing-masing cabang olahraga. Kondisi lain yang menjadi

tantangan adalah potensi olahraga di Jawa Barat bersifat menyebar.

Beberapa potensi olahraga terdapat di daerah-daerah kabupaten/kota. Untuk

itu perlu pembinaan yang komprehensif agar seluruh potensi olahraga di Jawa

Barat dapat dikembangkan secara baik. Untuk itu, prioritas utamanya adalah

melanjutkan proses pembangunan bidang olah raga yang telah berlangsung

selama ini, serta penguatan peran dan tanggungjawab masyarakat dalam

mengembangkan sarana, prasarana, dan kegiatan olah raga.

8. Kondisi kebudayaan dua dasawarsa ke depan akan menghadapi berbagai

perubahan sebagai imbas perubahan global dunia yang sekaligus menjadi

tantangan bagi terwujudnya kondisi yang diinginkan sampai dengan tahun

2025. Nilai-nilai tradisional, peninggalan sejarah, kepurbakalaan dan

permuseuman, pada masa yang akan datang perkembangannya akan

semakin bertentangan dengan arus perubahan teknologi informasi dan era

komputerisasi, sehingga diperlukan upaya perlindungan dan pelestarian

terhadap keempat aspek kebudayaaan tersebut, agar terhindar dari

kepunahan dan dapat memberikan manfaat bagi pembangunan budaya

daerah.

Untuk itu perlu upaya konkrit yang berkesinambungan terhadap pelestarian

dan pengembangan bahasa dan budaya daerah. Berbagai upaya yang perlu

dilakukan sebagai bentuk pencegahan terhadap menurunnya nilai-nilai luhur

budaya di masyarakat, perlu dilakukan sejak dini. Diterapkannya muatan

pendidikan nilai-nilai budaya daerah terhadap anak usia dini dan usia

pendidikan dasar, akan menjadi salah satu strategi yang optimal. Selan itu

diperlukan upaya revitalisasi terhadap lembaga/organisasi kesenian dan

kebudayaan yang didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah bekerjasama

dengan pihak swasta, juga upaya pelestarian cagar dan desa budaya, dan

pengembangan nilai-nilai yang ada di dalamnya.



9. Untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat terutama dalam

penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) perlu

dilakukan berbagai upaya oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat diantaranya

pengembangan peran lembaga swadaya masyarakat, karang taruna, dan

panti rehabilitasi sosial agar dikelola secara lebih profesional dan

komprehensif, memberikan motivasi dan inovasi kepada pemerintah

Kabupaten dan Kota guna merespon berkembangnya permasalahan sosial

seperti perjudian, prostitusi dan penyalahgunaan narkoba. Tantangan ke

depan, beban permasalahan kesejahteraan sosial akan semakin beragam

dan meningkat akibat terjadinya berbagai krisis sosial seperti menipisnya nilai

budaya dan agama, meningkatnya ekses dan gejala sosial dampak dari

disparitas kondisi sosial ekonomi, serta terjadinya bencana sosial dan

bencana alam.

Berdasarkan kondisi tersebut, dalam kurun waktu 2005-2025 taraf

kesejahteraan sosial masyarakat diarahkan pada upaya pemberdayaan,

pelayanan, pencegahan, rehabilitasi, pengembangan dan perlindungan sosial

bagi masyarakat rentan termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial

(PMKS).

Disamping itu, penanggulangan PMKS menjadi PSKS (potensi kesejahteraan

sosial) perlu diupayakan terus menerus melalui penggalian dan

pendayagunaan potensi yang dimiliki, meningkatkan sarana dan prasarana,

peningkatan mutu sekolah serta pelatihan/optimalisasi bagi

organisasi/lembaga sosial serta partisipasi masyarakat dalam upaya

pemberdayaan masyarakat sehingga tercipta kondisi sosial kemasyarakatan

yang sesuai dengan norma-norma agama dan budaya.

B. EKONOMI

Pembangunan ekonomi Jawa Barat 20 tahun mendatang dihadapkan pada tantangan

meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan

berkualitas untuk mewujudkan secara nyata peningkatan kesejahteraan sekaligus

mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi serta pengangguran. Laju

Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Jawa Barat tahun 2008–2027 diperkirakan akan

mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,9% per tahun. Struktur ekonomi Jawa

Barat ke depan akan didominasi oleh empat sektor utama yaitu sektor industri



pengolahan, perdagangan hotel dan restoran, jasa lainnya serta pertanian. seiring

dengan era perdagangan bebas yang akan terus mewarnai perkembangan ekonomi

dunia di masa mendatang, peningkatan daya saing ekonomi daerah menjadi faktor

penentu bagi keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Penguatan Koperasi,

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah akan menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi

daerah, yang didukung oleh reorientasi ekonomi kepada basis penelitian dan teknologi

serta pasar.

Tantangan peningkatan investasi di daerah ke depan tidak lepas dari stabilitas

keamanan dan ketertiban yang diiringi oleh kepastian hukum, ketersediaan

infrastruktur wilayah, ketersediaan dan kepastian lahan, perburuhan dan masalah

lainnya termasuk proses perijinan pembangunan. Pemecahan masalah tersebut

sangat menentukan keberhasilan untuk menarik investasi agar dapat menanamkan

modal di Jawa Barat. Upaya promosi investasi juga menjadi faktor lainnya yang

menentukan untuk menarik investasi baru.

1. Permasalahan utama dalam pengembangan pertanian di Provinsi Jawa Barat

adalah skala usaha tani yang semakin mengecil sehingga kurang kompetitif,

rendahnya akses terhadap teknologi baru, permodalan, informasi, dan pasar.

Disisi lain adanya konversi lahan usaha tani ke non-pertanian menyebabkan

terjadi konsentrasi kapital di non-pertanian yang semakin menekan posisi rebut

tawar sektor pertanian. Pengembangan sarana dan prasarana yang ada relatif

belum dapat memperbaiki kinerja pertanian, peningkatan kesempatan kerja

maupun pengurangan kemiskinan. Di level pemerintahan atau perumus

kebijakan, permasalahan utama yang dihadapi adalah cara pandang yang

masih parsial, sehinggga timbul masalah koordinasi dan sinkronisasi antar

subsistem dalam sistem pertanian. Berdasarkan permasalahan diatas,

pengembangan pertanian diarahkan menjadi penggerak perekonomian daerah

dan menjadi bagian integral dari arah dan pembangunan. Tingkat Kebutuhan

Konsumsi pangan di masa yang akan datang untuk beberapa komoditi relatif

akan meningkat secara perlahan. Peningkatan ini berhubungan erat dengan

tingkat pertumbuhan penduduk serta proyeksi tingkat konsumsi per kapita per

tahun.

2. Upaya untuk mendukung pencapaian pertumbuhan sektor industri jangka

panjang, diarahkan pada penguatan struktur industri dan peningkatan daya

saing industri yang berkelanjutan. Pembangunan industri yang berkelanjutan



didasarkan pada industri yang berbasis pada sumber daya alam lokal dan

penguasaan teknologi dengan didukung oleh sumber daya manusia yang

kompeten. Dengan demikian diharapkan sektor industri dapat menjadi

penggerak utama perekonomian daerah yang memiliki struktur keterkaitan dan

kedalaman yang kuat serta memiliki daya saing yang berkelanjutan dan

tangguh di pasar domestik dan internasional.

3. Adapun tantangan ke depan untuk pengembangan perdagangan di Jawa Barat

adalah di fokuskan peningkatan akses pasar ekspor diiringi dengan

peningkatan kualitas dan desain produk, serta memperluas kawasan dan tujuan

ekspor. Selain itu, untuk penguatan perdagangan dalam negeri di tujukan

peningkatan sarana distribusi barang, penguatan pasar domestik,

menggalakkan pemberdayaan produk dalam negeri dan peningkatan

perlindungan konsumen.

4. Tantangan pengembangan pariwisata 20 tahun mendatang adalah

mewujudkan Jawa Barat sebagai daerah kunjungan wisata utama, dimana

Potensi wisata Jawa Barat cukup banyak dengan objek dan atraksi wisata yang

variatif dan menarik. Proyeksi jumlah kunjungan wisatawan ke Jawa Barat

sebesar 16,4% per tahunnya. Guna mendukung pertumbuhan wisatawan ke

Jawa Barat, maka pengembangan pariwisata difokuskan pada pengembangan

daya tarik wisata yang berakar pada alam dan budaya Jawa Barat sehingga

dapat mencerminkan jati diri masyarakat Jawa Barat, yang didukung oleh

kompetensi sumber daya manusia, pengelola daya tarik wisata dan fasilitas

penunjang wisata.

5. Masalah kemiskinan akan sangat berkaitan dengan ketidakmampuan individu

untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Kebutuhan akan

sandang, pangan, papan serta pendidikan dan kesehatan merupakan

tantangan yang harus mendapatkan perhatian dalam rangka penanggulangan

kemiskinan. Oleh sebab itu upaya penanggulangan kemiskinan merupakan

prioritas utama dalam pembangunan jangka panjang sehingga diharapkan

pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin terus berkurang.

Prediksi jumlah angkatan kerja pada akhir tahun 2027 diperkirakan mencapai

21,5 juta jiwa dengan jumlah penduduk bekerja sebanyak 19 juta jiwa dan

pencari kerja sebanyak 2,5 juta jiwa. Meningkatnya jumlah angkatan kerja yang

merupakan kelompok usia produktif perlu disikapi dengan berbagai upaya



untuk membuka kesempatan kerja yang lebih besar, meningkatkan

produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, mengurangi permasalahan

perburuhan dalam rangka mengendalikan jumlah pengangguran yang

diprediksi akan semakin besar di masa mendatang.

C. ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

yang sangat pesat dan perubahan paradigma dari resource-based

competitiveness menjadi knowledge-based competitiveness. Karena itu

kemampuan suatu daerah untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi

menjadi salah satu faktor dalam berkompetisi di pasar global dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam rangka peningkatan kemampuan iptek, tantangan yang dihadapi dalam 20

tahun mendatang adalah meningkatkan kemampuan iptek yang ditunjang oleh

SDM yang berkualitas, peningkatan sarana dan prasarana, serta pembiayaan

menuju masyarakat berbasis pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi.

Selain itu, pembangunan iptek 20 tahun mendatang, mengacu pada nilai-nilai

luhur yaitu dapat dipertanggunjawabkan, prima, inovatif dan berpandangan jauh

ke depan.

D. SARANA DAN PRASARANA

Pada masa yang akan datang, tantangan yang dihadapi dalam pengembangan

transportasi di Jawa Barat adalah sebagai berikut:

• Perlunya pengembangan angkutan umum massal terutama untuk kota-kota

yang berpenduduk padat.

• Pengembangan jaringan jalan primer yang efektif dan efisien, baik berupa

jaringan jalan Tol maupun non Tol , yang menghubungkan pusat-pusat

kegiatan utama dalam skala regional dan lokal.

• Perlunya pengaturan hirarki peran serta fungsi Jaringan transportasi yang lebih

baik, agar menghasilkan pergerakan yang efisiensi dan efektif.

• Mengembangkan cakupan pelayanan bandara-bandara yang telah ada dan

mengembangkan bandara baru yang lebih tinggi kapasitas layanannya, untuk

menunjang perkembangan kegiatan perekonomian dan kegiatan-kegiatan

lainnya.



• Meningkatkan sarana dan prasarana pelabuhan yang ada dan

Mengembangkan pelabuhan baru dengan tujuan untuk meningkatkan kapasitas

keluar/ masuknya barang.

• Menata keberadaan pelabuhan penyeberangan dan terminal sesuai dengan

fungsi dan hirarkinya.

• Merivitalisasi dan mengembangkan jaringan jalan rel untuk melayani

pergerakan dalam kota dan antar kota.

• Meminimalisir terjadinya bencana banjir dan kekekeringan, dengan

menormalisasi infrastruktur penampung air baku.

• Mengembangkan infrastruktur penampung air baku, baik yang bersipat buatan

maupun yang alami.

• Merehabilitasi jaringan irigasi teknis dan semi teknis serta mengembangkan

jaringan irigasi tadah hujan menjadi jaringan irigasi teknis.

• Mengembangkan potensi- potensi energi baru yang terbarukan, seperti mikro

hidro, panas bumi, tenaga uap, tenaga surya dan angin.

• Mengembangkan jaringan listrik pedesaan dengan memanfaatkan energi listrik

alternatif.

• Mengembangkan jaringan telekomunikasi baik yang menggunakan jaringan

kabel maupun nirkabel, terutama pada daerah yang teledensitasnya masih

rendah

• Mengembangkan sarana dan prasarana dasar pemukiman, berupa

pengembangan rumah susun, meningkatkan jaringan air bersih dan sanitasi

lingkungan.

• Mengembangkan pengelolaan sampah yang berskala regional. .

E. POLITIK

Selama kurun waktu 2005 – 2025 diperlukan penyelenggaraan proses komunikasi

massa, komunikasi sosial, dan komunikasi politik yang berorientasi pada

penyelenggaraan proses demokratisasi yang harmonis. Pembangunan bidang

komunikasi dan informasi tidak dapat dilepaskan dari pengembangan kualitas

pemahaman terhadap fungsi kelembagaan dan media komunikasi. Secara

fungsional, kelembagaan dan media komunikasi merupakan bagian integral dari



keseluruhan masyarakat, dan karena itu tunduk terhadap dimensi nilai budaya

yang tumbuh dan berkembang di masyarakat.

Melihat tantangan perubahan yang dihadapi pembangunan Jawa Barat, di-

perlukan kualifikasi pemimpin daerah yang memiliki pengalaman dalam

penyelenggaraan manajemen pemerintahan, memiliki kecerdasan intelektual dan

spiritual untuk menggerakkan tata kelola pemerintahan yang baik dan

pemerintahan yang inovatif dan bebas korupsi – kolusi – dan nepotisme, dan

visioner untuk menggerakkan perubahan dan pembaruan dalam keseluruhan

konteks pembangunan, serta egaliter untuk menggerakkan tata pikir, sikap, dan

tindakan yang mampu menggerakkan proses demokratisasi yang beradab dan

bermuara pada terciptantanya kondisi masyarakat yang harmonis. Proses

pergantian kepemimpinan daerah juga mempertimbangkan aspek keadilan dan

kesetaraan gender untuk mencapai keseimbangan antara ketegasan dan

kecepatan, serta kecermatan dan ketepatan dalam pengambilan keputusan.

Proses dan mekanisme politik berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi di masa

mendatang adalah terciptanya tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara yang aman, damai, dan stabil. Karena itu, partisipasi warga dalam

kehidupan politik merupakan suatu keniscayaan melalui sistem masyarakat

madani yang egaliter dan terbuka terhadap perubahan.

F. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Potensi ancaman keamanan akan dihadapi dari terjadinya friksi dan konflik sosial

terkait dengan menurunnya daya dukung lahan, air, dan lingkungan dalam proses

pembangunan. Selain itu juga dari lambannya pencapaian keseimbangan jumlah

penduduk dan lapangan pekerjaan. Ancaman lain yang cenderung meningkat

adalah kejahatan transnasional, mengingat Jawa Barat merupakan jalur mobilitas

orang dan barang yang strategis.

Gangguan ketentraman dan ketertiban umum masih akan berlangsung dengan

pertumbuhan kriminalitas yang disebabkan masih besarnya pengangguran, akibat

belum seimbangnya jumlah angkatan kerja dengan lapangan kerja yang tersedia.

Upaya penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat yang aman dan tertib

melalui pengembangan motivasi hidup disiplin, kait berkait dengan pencapaian

kondisi di berbagai sektor pembangunan, khususnya ekonomi dan politik, serta

kemampuan melakukan proses transformasi terhadap berbagai nilai global yang



berkembang sangat cepat.

G. HUKUM

Menyikapi perkembangan pembangunan dengan berbagai perubahan yang

terjadi dalam pembangunan sosial dan ekonomi, pembangunan hukum daerah

berpotensi mengembangkan berbagai alternatif untuk menguatkan sistem hukum

yang berhubungan dengan hak atas kekayaan intelektual, cyber law, hukum

agama yang melandasi penyelenggaraan zakat dan perkawinan, dan penguatan

terhadap kepentingan pragmatis hukum tata usaha. Pemberdayaan dan

peningkatan pengetahuan masyarakat berbasis kesadaran hukum menjadi

penentu berlangsungnya proses tata hukum daerah yang dapat dirasakan

manfaatnya oleh masyarakat secara keseluruhan. Terutama dalam mendapatkan

kepastian hukum untuk menjalankan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat

sehari-hari.

H. APARATUR

Tantangan besar yang dihadapi adalah menanggulangi berbagai permasalahan

yang ditimbulkan oleh terjadinya disharmoni antar tingkat pemerintahan berkaitan

dengan pengelolaan kewenangan pemerintahan. Selain itu penyelenggaraan

manajemen yang efektif dan efisien juga menjadi tantangan yang besar. Birokrasi

juga masih belum sederhana dan belum mengalami perubahan, untuk

menghadapi demokratisasi, globalisasi dan revolusi teknologi informasi. Dengan

adanya desentralisasi, aparatur dituntut untuk mengembangkan sumber dayanya

agar dapat lebih kreatif dalam mengembangkan daerahnya menuju kemandirian

dan siap berkompetisi dengan daerah lain untuk menarik investasi. Dalam

demokratisasi masyarakat lebih sadar akan hak dan tanggungjawabnya, termasuk

terhadap negara, sehingga masyarakat dapat menuangkan aspirasinya dalam

pembangunan daerah. Kesiapan aparatur dalam mengantisipasi demokratisasi

perlu ditingkatkan agar mampu meningkatkan pelayanan yang lebih sederhana,

murah dan cepat

I. TATA RUANG DAN PENGEMBANGAN WILAYAH

Tantangan jangka panjang yang harus diantisipasi adalah menjaga konsistensi

antara perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata rung. Penataan ruang



ke depan perlu mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lahan serta

kerentanan terhadap bencana alam. Selain itu diperlukan regulasi yang jelas agar

tidak terjadi konflik pemanfaatan ruang antarsektor. Tantangan lain yang perlu

diantisipasi adalah mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah

khususnya antara wilayah di perkotaan dan perdesaan khususnya yang berada di

Selatan Jawa Barat dan menyeimbangkan PKN, PKW dan PLK sehingga dapat

berkembang secara merata dan optimal.

Kemudian dari aspek pola tata ruang tantangannya adalah bagaimana

menyediakan kebutuhan lahan untuk kawasan permukiman terutama di kawasan

perkotaan sementara lahan yang ada sangat terbatas karena adanya kawasan

lindung yang tidak boleh berubah fungsi dan adanya lahan sawah yang juga harus

dipertahankan keberadaannya. Selain itu pengelolaan kawasan perkotaan akan

menjadi tantangan tersendiri dalam mengatur aktivitas perkotaan dan memenuhi

segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan dengan tetap memperhatikan

prinsip pembangunan perkotaan yang berkelanjutan.

J. SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

Tantangan besar yang dihadapi Provinsi Jawa Barat sampai tahun 2025 adalah

memulihkan dan menguatkan kembali daya dukung lingkungan dalam pe-

laksanaan pembangunan. Bersamaan dengan itu keterlibatan seluruh potensi

masyarakat untuk melakukan berbagai penguatan bagi terwujudnya perilaku dan

budaya ramah lingkungan serta sadar resiko bencana perlu terus

ditumbuhkembangkan. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dengan

prinsip berkelanjutan menjadi tumpuan bagi upaya peningkatan kualitas

lingkungan hidup ke depan. Pendayagunaan sumber daya alam harus dilakukan

seefektif dan seefisien mungkin, ditopang iptek yang memadai sehingga

memberikan nilai tambah yang berarti. Jawa Barat dengan keanekaragaman

potensi sumber daya alamnya tidak justru hanya menjadi pengekspor sumber

daya alam bernilai rendah dan mengimportnya kembali dalam bentuk produk

bernilai tinggi.

Pembiayaan penataan lingkungan merupakan aspek penting yang selama ini sulit

dilaksanakan karena terkait kerjasama dan komitmen antar pihak atau antar

daerah. Penerapan prinsip yang mencemari dan merusak harus membayar

(Polluters Pay Principle ), pola role sharing hulu hilir atau pusat-daerah, bagi hasil



pajak untuk lingkungan, dana lingkungan, serta pola pembiayaan pemulihan

lingkungan harus mulai dilakukan. Pengawasan secara kontinyu dan penegakan

hukum secara konsisten adalah tantangan ke depan yang harus diwujudkan,

untuk mendukung upaya pemulihan daya dukung lingkungan lebih maksimal.

Pemahaman resiko bencana harus mulai diintegrasikan pada proses

pembangunan ke depan, guna meminimalisasi resiko dan kerugian yang mungkin

timbul atas hasil – hasil pembangunan yang dicapai.

II.3 MODAL DASAR

Modal dasar pembangunan merupakan salah satu kekuatan dan peluang yang

dapat dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan daerah, antara lain :

1. Posisi geografis Jawa Barat yang berbatasan dengan ibukota negara menjadikan

Jawa Barat sebagai penyangga DKI Jakarta dan menjadi lintasan utama arus

regional penumpang dan barang Sumatera – Jawa – Bali merupakan dasar dalam

penetapan kebijakan pembangunan daerah di berbagai aspek;;

2. Sumberdaya air yang melimpah dan keanekaragaman hayati menjadi potensi

pembangunan yang dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat;

3. Jumlah penduduk terbesar di Indonesia menjadi sumberdaya yang potensial dan

produktif bagi pembangunan daerah;

4. Keragaman budaya Jawa Barat merupakan modal sosial yang akan mempercepat

proses pembangunan;

5. Keamanan dan ketertiban yang relatif stabil akan menjadi daya tarik dalam

peningkatan investasi di Jawa Barat.


BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT III - 1

BAB III VISI DAN MISI

3.1. Visi Pembangunan Daerah

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam

20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka

Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 adalah :

“JAWA BARAT SEBAGAI PROVINSI TERMAJU DI INDONESIA”

Provinsi termaju di Indonesia dimaksudkan sebagai provinsi yang memiliki berbagai

keunggulan dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia. Keunggulan tersebut

ditunjukan dalam aspek sumberdaya manusia, ekonomi, pemerintahan, sosial, budaya

dan lingkungan hidup.

Provinsi termaju dalam aspek sumberdaya manusia ditunjukan dengan masyarakat

yang sehat, cerdas, produktif, berakhlak mulia, menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi serta mampu memainkan peran dan fungsi sebagai subjek dan objek dalam

pembangunan yang berkelanjutan. Masyarakat Jawa Barat juga merupakan masyarakat

yang memiliki jatidiri yang kuat dan mandiri serta mampu bersaing dalam kehidupan

sehingga menjadi potensi yang memiliki kapabilitas untuk memenuhi pasar kerja lokal,

nasional, dan internasional.

Provinsi termaju dalam aspek ekonomi ditunjukan dengan penciptaan struktur ekonomi

yang tangguh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pemerataan hasil-hasil pembangunan

ekonomi di seluruh wilayah Jawa Barat, serta mampu bersaing dalam percaturan global.

Kemajuan dalam pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan daerah

untuk memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki, keberadaan sumberdaya manusia

pengelola yang berkualitas, kemitraan yang saling menguntungkan dalam lingkup

regional, nasional dan internasional serta memiliki fokus pengembangan yang jelas.

Perekonomian yang maju didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai dan



berkualitas serta pemanfaatan ruang dan pengelolaan sumberdaya alam secara

rasional, efisien dan berkelanjutan.

Provinsi termaju dalam aspek pemerintahan ditunjukan dengan profesionalisme aparatur

pemerintah, pelayanan publik yang prima, penegakan hukum secara konsekuen dan

peningkatan akuntabilitas serta transparansi dalam pemerintahan.

Provinsi termaju dalam aspek sosial dan budaya ditunjukan dengan kestabilan politik,

ketentraman dan ketertiban, pengamalan ajaran agama secara konsisten, kerukunan

hidup antar umat beragama, pelestarian dan pengamalan nilai-nilai luhur budaya

daerah.

Provinsi termaju dalam aspek lingkungan hidup ditunjukan dengan tingginya daya

dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan,

lestarinya pemanfaatan sumberdaya alam yang terbarukan maupun tak terbarukan,

tingginya upaya-upaya peningkatan kualitas lingkungan serta tingginya peran serta

masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

Visi pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat jangka panjang dilakukan dengan

menerapkan prinsip-prinsip stabilitas yang mantap, pertumbuhan yang tinggi,

pemerataan yang berkeadilan serta pembangunan yang berkelanjutan.

Prinsip Stabilitas yang mantap ditunjukan dengan terciptanya ketentraman dan

ketertiban masyarakat di seluruh wilayah Jawa Barat, konsistennya penegakan hukum

serta rendahnya gejolak di masyarakat yang berpotensi menghambat laju pembangunan

daerah.

Prinsip pertumbuhan yang tinggi ditunjukan dengan tingginya produk domestik regional

bruto, tingginya laju pertumbuhan ekonomi, tingginya produktivitas masyarakat Jawa

Barat, tingginya investasi dalam pembangunan daerah baik investasi dalam negeri,

investasi asing maupun investasi masyarakat, tingginya nilai ekspor Jawa Barat serta

terkendalinya inflasi.

Prinsip pemerataan yang berkeadilan ditunjukan dengan pemerataan pembangunan

dalam setiap sektor pembangunan, seluruh wilayah Jawa Barat serta seluruh kelompok

dan lapisan masyarakat. Pemerataan pembangunan juga dimaksudkan dengan



meningkatkan pembangunan di wilayah tertinggal dan wilayah perbatasan untuk

mengurangi disparitas pembangunan antarwilayah.

Prinsip pembangunan berkelanjutan ditunjukan dengan terciptanya orientasi

pembangunan daerah yang mempertimbangkan kebutuhan hidup generasi yang akan

datang, pendayagunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan secara bijaksana

serta terwujudnya pola konsumsi masyarakat yang hemat dan proporsional

3.2. Misi Pembangunan Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat tersebut akan

dicapai melalui 5 (lima) misi pembangunan jangka panjang Jawa Barat 2005-2025

sebagai berikut:

Misi Pertama : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas; adalah

membangun sumber daya manusia yang berdaya saing,

berahlak mulia, menerapkan nilai-nilai luhur budaya, memiliki jati

diri dan menguasai IPTEK melalui peningkatan akses terhadap

pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja.

Misi Kedua : Mewujudkan perekonomian yang berdaya-saing; adalah

mengembangkan dan memperkuat perekonomian regional yang

berdaya saing global dan berorientasi pada keunggulan

komparatif, kompetitif dan kooperatif. Perkembangan ekonomi

regional didukung oleh penyediaan infrastruktur yang memadai,

tenaga kerja yang berkualitas dan regulasi yang mendukung

penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Misi Ketiga : Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari; adalah

mewujudkan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan

hidup yang berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung

lingkungan, serta keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi

antara kawasan lindung dan budidaya.

Misi Keempat : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik ; adalah

membangun akuntabilitas kepemerintahan yang bertanggung

jawab, peningkatan efisiensi birokrasi, kemitraan yang serasi

antar legislatif dengan eksekutif, penciptaan stabilitas politik dan

konsistensi dalam penegakan hukum.



Misi Kelima : Mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkeadilan ;

adalah mengurangi kesenjangan sosial secara menyeluruh,

meningkatkan keberpihakan kepada daerah tertinggal,

menanggulangi kemiskinan dan pengangguran, menyediakan

akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan

sosial serta sarana dan prasarana dasar, serta menghilangkan

diskriminasi dalam berbagai aspek.


BAPEDA PROVINSI JAWA BARAT IV - 1

BAB IV ARAH, TAHAPAN, DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA

PANJANG DAERAH TAHUN 2005–2025

Upaya perwujudan visi pembangunan Jawa Barat yang dilakukan melalui

pelaksanaan misi pembangunan yang dilaksanakan melalui tahapan pembangunan

jangka menengah. Untuk memberikan arah yang jelas bagi pembangunan jangka

panjang daerah, ditentukan sasaran pembangunan pada setiap misi sebagai berikut :

A. Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, ditandai oleh hal-hal berikut :

1) Terwujudnya sumberdaya manusia yang berdaya saing yang ditunjukkan

dengan penguasaan IPTEK dan peningkatan akses terhadap pendidikan,

kesehatan serta lapangan kerja;

2) Terbentuknya jati diri masyarakat Jawa Barat yang memadukan perilaku

cerdas dan budi pekerti luhur, yang dicirikan dengan kemauan dan

kemampuan untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan budaya dalam

kehidupan sehari-hari;

B. Terwujudnya perekonomian yang berdaya saing, ditandai oleh hal-hal sebagai

berikut :

1) Meningkatnya keterkaitan antara sektor primer, sektor sekunder dan sektor

tersier dalam suatu sistem yang produktif, bernilai tambah dan berdaya saing

serta keterkaitan pembangunan ekonomi antarwilayah.

2) Tersedianya jaringan infrastruktur perhubungan yang handal dan teritegrasi,

terpenuhinya pasokan energi yang andal dan efisien, tersedianya

infrastruktur komunikasi yang efisien dan modern serta tersedianya

infrastruktur sumberdaya air yang berkualitas.

3) Meningkatnya PDRB, laju pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja,

investasi di daerah, nilai ekspor produk serta mengurangi ketergantungan

terhadap bahan baku impor.

4) Tercukupinya kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat.

5) Tersedianya penunjang perkembangan ekonomi dalam bentuk regulasi yang

efektif, pembiayaan yang berkelanjutan, sumberdaya manusia yang

berkualitas, teknologi tinggi dan tepat guna, jaringan distribusi efektif dan

efisien serta sistem informasi yang handal.



C. Terwujudnya lingkungan hidup yang asri dan lestari, ditandai oleh hal-hal

berikut :

1) Tercapainya keseimbangan antara jumlah penduduk terhadap daya dukung

dan daya tampung lingkungannya.

2) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan.

3) Membaiknya pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

4) Terwujudnya pendayagunaan sumber daya alam dan jasa lingkungan yang

berkelanjutan.

5) Terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi dengan ekosistemnya serta

mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktifitas perekonomiannya

D. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, ditandai oleh hal-hal berikut :

1) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan yang

didukung kondisi politik yang demokratis berbasiskan etika;

2) Meningkatnya penegakkan hukum dan perlindungan hak asasi manusia yang

menjamin terwujudnya ketentraman dan ketertiban umum;

3) Meningkatnya profesionalisme aparatur, efisiensi birokrasi dan akuntabilitas

pemerintah daerah yang bermuara kepada peningkatan pelayanan publik.

E. Terwujudnya pemerataan pembangunan yang berkeadilan, ditandai oleh hal

hal berikut : 1. Terwujudnya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

untuk mengurangi tingkat kemiskinan di seluruh wilayah Jawa Barat.

2. Berkurangnya kesenjangan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat

(kesenjangan sosial).

3. Terpenuhinya kebutuhan perumahan beserta sarana dan prasarana dasarnya

dengan didukung oleh pembiayaan perumahan yang terjangkau bagi seluruh

lapisan masyarakat dan terbebas dari permukiman kumuh.

4. Tersedianya kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk

menanggulangi pengangguran.

5. Tersedianya akses akan pelayanan sosial dasar di seluruh wilayah Jawa

Barat.

Untuk mencapai sasaran-sasaran pokok tersebut, arah pembangunan jangka

panjang selama kurun waktu 20 tahun mendatang adalah sebagai berikut :



4.1. ARAH PEMBANGUNAN

4.1.1. MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS Terwujudnya masyarakat Jawa Barat yang berperilaku cerdas dan berbudi pekerti

luhur dengan penguasaan IPTEK dan peningkatan akses terhadap pendidikan,

kesehatan serta lapangan kerja, merupakan modal dasar tercapainya sasaran

pembangunan di bidang lainnya. Pembangunan tanpa disertai dengan SDM yang

mampu berpikir dan bertindak cepat dan tepat menghadapi berbagai permasalahan

dan tantangan, yang mendasarkan setiap tindakan terhadap norma-norma dan nilai-

nilai luhur agama dan budaya yang ada, tidak akan berlangsung sebagaimana

mestinya dan tidak mampu memenuhi aspek keberlanjutan.

1. Pembangunan pendidikan diselenggarakan secara integral untuk mencapai

kualitas sumberdaya manusia yang cerdas, kreatif, produktif, inovatif, mandiri dan

dengan kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi, unggul dalam persaingan,

serta mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Pembangunan di bidang

pendidikan diarahkan pada penyediaan pelayanan pendidikan yang merata dan

berkeadilan pada berbagai jenis kelamin, jenjang usia, jenis dan jalur pendidikan,

serta wilayah; penyediaan informasi pendidikan yang akurat dan tepat waktu

serta pemantapan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pendidikan untuk

semua yang mendukung pendidikan berkelanjutan. Pembangunan pendidikan

juga ditujukan untuk mengembangkan peran dan fungsi institusi pendidikan Jawa

Barat secara berkualitas (berskala regional, nasional, dan internasional) sebagai

pusat pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM bangsa secara nasional.

Peningkatan kualitas dan revelansi pendidikan dan pelatihan yang mampu

merespon globalisasi dan kebutuhan pembangunan nasional melalui

pengembangan kurikulum pendidikan yang dapat melayani keberagaman peserta

didik, jenis dan jalur pendidikan serta kebutuhan pasar kerja dan pembangunan

wilayah; peningkatan kualitas dan profesionalisme pendidik dan tenaga

kependidikan lainnya; penyediaan sarana pendidikan yang bermutu; peningkatan

penelitian dan penyebarluasan hasil penelitian serta pelaksanaan pengabdian

pada masyarakat merupakan bagian lain dari pembangunan pendidikan;

2. Pembangunan kesehatan dilaksanakan secara simultan dengan titik berat pada

kesehatan ibu dan anak, sanitasi, peningkatan kualitas gizi masyarakat, serta

pengembangan peran instalasi kesehatan masyarakat sebagai pusat

pemberdayaan untuk membentuk lingkungan (fisik dan sosial) dan perilaku

sehat, serta peningkatan peran dan fungsi kaum perempuan sebagai penggerak



pembangunan di seluruh tingkat dan lapisan masyarakat. Arah pembangunan

kesehatan dilaksanakan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan yang

berkesinambungan dan berkualitas bagi penduduk miskin; meningkatkan

pemerataan pembangunan kesehatan dalam rangka meniadakan ketimpangan

antar daerah dan antar kelompok penduduk; peningkatan peran serta swasta dan

masyarakat dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam pengembangan

pelayanan medik; meningkatkan produksi, distribusi dan pemanfaatan obat yang

bermutu, efektif dan aman bagi penduduk dengan harga yang terjangkau;

3. Pembangunan agama diarahkan untuk mewujudkan kerukunan hidup antar dan

inter umat beragama serta keshalehan sosial melalui pemantapan pemahaman

dan pengamalan agama dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memantapkan

kerukunan hidup antar umat beragama di Jawa Barat dilakukan melalui

pemantapan fungsi, peran dan kedudukan agama sebagai landasan moral,

spiritual dan etika dalam pelaksanaan pembangunan; meningkatkan dan

memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama, sehingga tercipta suasana

kehidupan yang toleransi, tenggang rasa dan harmoni antara satu dengan

lainnya, dalam semangat kemajemukan melalui dialog antar umat beragama

dengan memfungsikan lembaga forum kerukunan umat beragama (FKUB);

merevitalisasi sikap hidup berdampingan secara damai, toleransi dan tenggang

rasa dalam mewujudkan harmonisasi dan keshalehan sosial. Untuk

memantapkan pemahaman dan pengamalan agama di Jawa Barat diarahkan

melalui pelaksanaan pendidikan agama secara deskriptif yang dogmatis maupun

tidak dogmatis; meningkatkan kemudahan umat beragama dalam menjalankan

ibadahnya termasuk penyempurnaan kualitas pelaksanaan zakat dengan

memberikan kesaempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi

dalam menyelenggarakannya; meningkatkan fungsi dan peran lembaga-lembaga

sosial keagamaan dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang terjadi;

memantapkan gerakan keshalehan sosial di Jawa Barat sebagai landasan moral

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

Ketahanan budaya yang diartikan sebagai kekuatan, kemampuan daya tahan dan

keuletan suatu masyarakat pendukung kebudayaan untuk menghadapi tantangan,

hambatan dan ancaman budaya luar serta yang datang dari masyarakat pendukung

kebudayaan itu sendiri, dapat terwujud apabila masyarakat Jawa Barat memiliki

identitas diri yang berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan masyarakat Jawa

Barat. Strategi yang dilakukan untuk memantapkan ketahanan budaya adalah

merevitalisasi, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan



lokal masyarakat Jawa Barat guna mempertahankan dan memperkuat identitas dan

jati diri masyarakat Jawa Barat.

4.1.2. MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN REGIONAL YANG BERDAYA SAING

Keberhasilan pencapaian visi pembangunan jangka panjang sangat ditentukan oleh

kemampuan daerah untuk memanfaatkan potensi wilayah melalui pengembangan

kegiatan utama (core business). Pembangunan ekonomi daerah Jawa Barat tahun

2005-2025 diarahkan kepada pertanian dalam arti luas, industri pengolahan dan jasa

dalam arti luas.

Pertanian di Jawa Barat sudah ada dan tumbuh dimasyarakat serta masih memiliki

potensi yang besar dan variatif untuk didukung agro ekosistem yang cocok untuk

pengembangan komoditas pertanian sehingga komoditas pertanian memiliki citra

yang positif dan berdaya saing baik pada tingkat lokal, regional dan internasional.

Pengembangan pertanian di Provinsi Jawa Barat diarahkan pada (1) pengembangan

industri input yang memadai dari segi jumlah, kualitas dan waktu sesuai dengan

tuntutan pengembangan agribisnis hilir (2) pengembangan teknologi budidaya dan

organisasi produksi yang dapat meningkatkan produktivitas tanaman, ternak dan

ikan dengan menggunakan lahan minimal dan ramah lingkungan untuk

menghasilkan produk yang berkualitas dan aman bagi konsumen. (3) peningkatan

nilai tambah melalui pengolahan hasil produk primer, (4) pengembangan sistem

pemasaran yang berorientasi pada perubahan permintaan konsumen, (5)

pengembangan penunjang sistem agribisnis yang berfungsi mengatur dan memandu

sistem agribisnis, dan (6) pengembangan jejaring bisnis terintegrasi yang

menggambarkan harmoni antar pelaku bisnis pada tingkat institusi pemerintah

terkait, produsen dan pelaku jasa agribisnis dalam lingkup wilayah dan lingkup

fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya saing, pengembangan industri Jawa Barat di

arahkan pada Pertama, peningkatan nilai tambah dan produktivitas melalui

diversifikasi produk (pengembangan ke hilir), pendalaman struktur (hulu-hilir),

penguatan hubungan antar industri, dan pendukungan infrastruktur industri yang

antara lain tersedianya sarana dan prasarana fisik (transportasi, komunikasi, energi,

serta sarana dan prasarana teknologi), prasarana pengukuran, standardisasi,

pengujian, dan pengendalian kualitas; serta sarana dan prasarana pendidikan dan

pelatihan tenaga kerja industri. Kedua, pembangunan industri yang berkelanjutan,

dimana produksi industri harus memperhatikan aspek lingkungan sehingga dapat



menghasilkan industri produksi bersih (green product/ecological product) terutama

industri-industri yang berpotensi menghasilkan limbah, mengembangkan zero waste

industries serta mengembangkan industri berbahan baku yang terbarukan (recycle

product)., dan Ketiga, Pengembangan industri Kecil Menengah (IKM) sehingga

industri kecil menengah mampu berdaya saing baik di pasar lokal maupun

internasional. Struktur industri dalam hal skala usaha akan diperkuat dengan

menjadikan industri kecil dan menengah sebagai basis industri nasional dan daerah

sehingga mampu tumbuh dan terintegrasi dalam mata rantai pertambahan nilai

dengan industri hilir dan industri berskala besar.

Selanjutnya, untuk pengembangan perdagangan dalam negeri , di arahkan pada

Peningkatan sistem informasi pasar dan penguasaan akses pasar lokal dan regional,

meningkatkan sistem distribusi yang efektif dan efisien dengan harapan akan

terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat, Peningkatan perlindungan

konsumen dan meningkatkan kesadaran penggunaan produksi dalam negeri.

Adapun untuk pengembangan perdagangan luar negeri di arahkan pada penguatan

akses dan jaringan perdagangan ekspor, sehingga diharapkan dapat memperkuat

posisi produk Jawa Barat di mata internasional. Upaya tersebut diharapkan dapat

memberikan dampak positif terhadap pembangunan perekonomian Jawa Barat

sehingga diharapkan dapat memberikan nilai tambah yang sebesar-besarnya

terhadap kesejahteraan masyarakat.

Kelembagaan dunia usaha dalam pembangunan ekonomi dikembangkan dengan

menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif dan non-diskriminatif; menjaga,

mengembangkan dan melaksanakan iklim persaingan usaha secara sehat;

meningkatkan perlindungan konsumen; mendorong pengembangan standardisasi

produk dan jasa untuk meningkatkan daya saing; merumuskan strategi dan

kebijakan pengembangan teknologi; meningkatkan daya saing usaha kecil dan

menengah (UKM) sehingga menjadi bagian integral dari keseluruhan kegiatan

ekonomi; dan memperkuat basis ekonomi lokal dan daerah.

Pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) diarahkan agar menjadi pelaku

ekonomi yang makin berbasis iptek dan berdaya saing khususnya dalam

menyediakan barang dan jasa kebutuhan masyarakat sehingga mampu memberikan

kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural dan memperkuat

perekonomian domestik. Untuk itu, pengembangan UKM dilakukan secara

terintegrasi melalui peningkatan kompetensi dan perkuatan kewirausahaan serta

peningkatan produktivitas yang didukung dengan upaya peningkatan adaptasi



terhadap kebutuhan pasar, pemanfaatan hasil inovasi dan penerapan teknologi

dalam iklim usaha yang sehat.

Pengembangan investasi daerah diarahkan untuk mendukung terwujudnya

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan dan berkualitas

dengan mewujudkan iklim investasi yang menarik; mendorong penanaman modal

asing bagi peningkatan daya saing perekonomian; serta meningkatkan kapasitas

infrastruktur fisik dan pendukung yang memadai. Investasi yang dikembangkan

dalam rangka penyelenggaraan demokrasi ekonomi akan dipergunakan sebesar-

besarnya untuk pencapaian kemakmuran bagi rakyat.

Sektor jasa keuangan dikembangkan agar senantiasa memiliki kemampuan di dalam

menjaga stabilitas ekonomi dan membiayai tujuan pertumbuhan ekonomi yang

berkualitas serta mampu memiliki daya tahan terhadap kemungkinan gejolak krisi;

peningkatan kontribusi lembaga jasa keuangan bank dan non-bank dalam

pendanaan pembangunan terutama peningkatan akses pendanaan bagi keluarga

miskin baik di perdesaan maupun di perkotaan; serta peningkatan kualitas

pertumbuhan perbankan.

Kebijakan pasar kerja diarahkan untuk mendorong terciptanya sebanyak-banyaknya

lapangan kerja formal serta meningkatkan kesejahteraan pekerja informal. Hal

tersebut diwujudkan melalui penciptaan pasar kerja yang fleksibel, hubungan

industrial yang harmonis dengan perlindungan yang layak, keselamatan kerja yang

memadai, serta terwujudnya proses penyelesaian industrial yang memuaskan semua

pihak. Dengan demikian para pekerja diharapkan mempunyai produktivitas yang

tinggi sehingga dapat bersaing serta menghasilkan nilai tambah yang tinggi dengan

pengelolaan pelatihan dan pemberian dukungan bagi program pelatihan yang

strategis untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi produksi sebagai bagian integral

dari investasi sumber daya manusia.

Kepariwisataan dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan

meningkatkan citra Jawa Barat sebagai daerah tujuan wisata, meningkatkan

kesejahteraan masyarakat lokal, serta memberikan perluasan kesempatan kerja.

Pengembangan sektor pariwisata memegang peranan penting dalam

pengembangan wilayah melalui pengembangan kawasan-kawasan unggulan yang

terdapat di Provinsi Jawa Barat.



4.1.3. MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI. Lingkungan hidup yang asri dan lestari akan meningkatkan kualitas hidup manusia

dan menjamin tersedianya sumber daya yang berkelanjutan bagi pembangunan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan Jawa Barat yang termaju, daya dukung

lingkungan memegang peran penting untuk mendukung proses pembangunan.

Penerapan prinsip – prinsip pembangunan berkelanjutan di seluruh sektor dan

wilayah menjadi prasyarat utama dalam pelaksanaan berbagai kegiatan

pembangunan.

1. Pengendalian pertumbuhan penduduk dan persebarannya diarahkan untuk

menjaga daya tampung suatu wilayah dalam suatu kesatuan ruang. Untuk itu,

pengendalian terhadap laju pertambahan penduduk alami maupun arus migrasi

(urbanisasi ) menjadi perhatian utama. Pertumbuhan penduduk dan persebaran

penduduk yang terkendali ditujukan agar mampu memberi dampak positif

terhadap daya dukung maupun daya tampung suatu wilayah, terutama dari sisi

permintaan dan kebutuhan terhadap sumber daya alam, bahan pangan,

infrastruktur wilayah, lahan dan permukiman, bahkan dari sisi jumlah limbah

atau bahan buangan yang dihasilkan.

2. Kesadaran masyarakat untuk berperilaku ramah lingkungan merupakan aspek

penting untuk memperoleh kualitas lingkungan yang layak. Upaya

meningkatkan kesadaran masyarakat lebih diarahkan melalui peningkatan

pendidikan lingkungan, sosialisasi, komunikasi dan informasi lingkungan, serta

memperkenalkan berbagai kearifan lokal kepada seluruh lapisan masyarakat.

Peningkatan akses dan peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan

memerlukan suatu perhatian. Ketauladanan sebagai bagian dari budaya

masyarakat Jawa Barat mendapat perhatian khusus agar berbagai upaya untuk

mewujudkan masyarakat berperilaku ramah lingkungan dapat tercapai. Contoh

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang baik, penyediaan sarana

dan prasarana lingkungan yang layak, merupakan media efektif untuk

menumbuhkan perilaku ramah lingkungan.

3. Penataan ruang yang dilaksanakan diarahkan untuk mewujudkan penataan

ruang yang serasi serta mampu mewadahi perkembangan wilayah dan aktifitas

perekonomiannya, dengan tetap menjaga keseimbangan daya dukung dan

daya tampung lingkungan.

4. Keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan diarahkan untuk

mengendalikan perkembangan kota-kota besar dan metropolitan sehingga



menjadi suatu kota yang berkelanjutan melalui penerapan manajemen

perkotaan yang meliputi optimasi dan pengendalian pemanfaatan ruang serta

pengamanan zona lindung, penciptaan aktivitas ekonomi beserta dukungan

sistem transportasi masal yang efisien dan ramah lingkungan.

5. Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan untuk

meningkatkan kapasitas dan kualitas pengelolaan, menguatkan sistem

informasi sumber daya alam dan lingkungan, serta menguatkan kelembagaan

pengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelola

sumber daya air dan kawasan lindung. Berbagai upaya tersebut perlu

didukung oleh sistem penegakan hukum dan pemerintahan yang baik, dengan

arahan kepada tersedianya perangkat hukum dan perundangan yang

memberikan kepastian kewenangan dan penegakan hukum secara adil dan

konsisten.

6. Secara geografis wilayah Jawa Barat terletak pada area yang rentan bencana

alam, bahkan di beberapa wilayah mempunyai resiko tinggi terhadap bencana.

Oleh karena itu upaya penanganan bencana lebih diarahkan kepada

pengurangan resiko bencana. Pengurangan resiko bencana diarahkan kepada

upaya pencegahan lebih dini, mitigasi, dan meningkatkan kesiapsiagaan, untuk

meminimalkan tingkat kerusakan, kerugian ekonomi, bahkan korban jiwa.

Penataan ruang yang berbasis kebencanaan, sistem informasi kebencanaan,

sistem peringatan dini, perencanaan penanganan bencana, sosialisasi dan

pelatihan bagi masyarakat agar lebih mempunyai kesiapan menghadapi

bencana, merupakan hal –hal yang mendapat perhatian khusus.

7. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan diarahkan pada upaya

peningkatan peran masyarakat dalam melakukan pencegahan serta kontrol

terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan, demikian pula upaya

meningkatkan penyediaan sistem pengelolaan lingkungan terpadu, baik

berupa instalasi pengolahan limbah bersama, sanitasi komunal atau tempat

pemrosesan akhir sampah terpadu. Perhatian khusus juga perlu diberikan

kepada pengembangan instrumen atau upaya non struktur dalam

pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, seperti kegiatan

ekolabel, sertifikasi pengelola lingkungan, penegakan hukum lingkungan,

maupun pola insentif dan disinsentif.



8. Pemulihan kualitas lingkungan diarahkan kepada upaya rehabilitasi lahan kritis

baik melalui pola vegetasi maupun sipil teknis, reklamasi lahan pasca maupun

bekas penambangan, penataan daerah resiko tinggi bencana (gerakan tanah,

tsunami, dan banjir ), penataan kawasan kumuh perkotaan, pemulihan

ekosistem kawasan lindung, perlindungan atau pemulihan daerah resapan air.

Pola kemitraan perlu dibangun dengan masyarakat untuk lebih memacu

pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan.

9. Pelestarian fungsi kawasan lindung diarahkan pada pemulihan kondisi dan

peningkatan fungsi kawasan lindung untuk menjaga keseimbangan ekosistem

kawasan, kestabilan iklim baik mikro maupun makro, manfaat ekologis dan

menjaga sumber daya ekonomi kawasan. Kawasan lindung Jawa Barat

memegang peran penting bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Dalam kaitan pengurangan resiko bencana alam, kawasan lindung akan

bermanfaat besar guna mencegah atau mengurangi besaran serta dampak

akibat bencana alam, seperti banjir, longsor, dan tsunami. Kawasan lindung

juga mempunyai potensi yang dapat dimanfaatkan secara ekonomi dari sisi

jasa lingkungan, keanekaragaman hayati, atau sumber daya air, untuk itu

setiap pemanfaatannya harus tetap dalam kaidah konservasi yang telah

ditentukan.

10. Pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup diarahkan pada

upaya menjaga keseimbangan antara ketersediaan dan pemanfaatannya, serta

peningkatan nilai tambahnya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Perhatian khusus perlu diberikan terhadap upaya pengembangan energi

alternatif untuk mendukung ketahanan energi, pemanfaatan jasa–jasa

lingkungan dalam pengembangan kepariwisataan dan pendidikan, pengelolaan

sumber daya air terpadu, pengembangan nilai tambah keanekaragan hayati

dan produk pertambangan, peningkatan pencadangan energi atau sumber

daya alam tak terbarukan, pengembangan pemanfaatan sumber daya alam

terbarukan dan pembatasan penggunaan sumber daya alam tidak terbarukan.

Upaya mendayagunakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dilakukan

secara rasional, optimal, efisien dan bertanggung jawab.



4.1.4. MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Untuk mewujudkan tata kelola kepemerintahan yang baik tersebut, perlu

ditingkatkan perubahan perilaku politik seluruh kekuatan politik masyarakat dalam

menciptakan kondisi demokrasi berbasis etika dan nilai-nilai budaya daerah,

sehingga mampu mewujudkan keadaan yang aman, tertib, dan tenteram dalam

melaksanakan pembangunan. Hal tersebut didukung oleh supremasi hukum dan

penegakan hukum yang konsisten, diperkuat oleh perubahan perilaku aparatur

pemerintah yang dilandasi oleh peningkatan etos kerja, profesionalisme, peraturan,

sistem dan prosedur, dan sistem karier yang lebih terarah dan mampu meningkatkan

kesejahteraan. Bersamaan dengan itu, kapasitas dan kapabilitas aparatur

pemerintah disertai dengan kemahiran beradaptasi dan menggunakan perangkat

teknologi manajemen berbasis teknologi informasi, terutama dalam proses

pengambilan keputusan yang berdampak terhadap kualitas pelayanan kepada

masyarakat.

Peningkatan kesejahteraan aparat dan perilaku keteladanan, akan mendorong

berlangsungnya pemantapan pola panutan bagi semua pimpinan pemerintahan di

seluruh tingkatan sampai pemerintahan desa. Termasuk pemantapan pola panutan

para politisi dan elite daerah, sehingga mampu mendorong kesadaran kolektif

masyarakat untuk mengembangkan perilaku terpuji.

Meningkatnya kapasitas yang dilandasi etos, dicerminkan oleh profesionalisme

tersebut, perlu ditunjang oleh struktur organisasi tata kerja yang lebih efisien dan

efektif. Dengan demikian, maka penyelenggaraan pemerintahan berada dalam

koridor yang dicita-citakan.

A. Politik

Pembangunan politik diarahkan untuk mewujudkan kosolidasi demokrasi

berbasiskan etika dan penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM).

Konsolidasi politik harus didukung oleh kemapanan suprastruktur dan infrastruktur

politik, meningkatnya peran partai politik sebagai sarana komunikasi politik,

sosialisasi politik, rekruitmen politik dan sarana pengatur konflik, sehingga dapat

meredam potensi konflik di daerah baik yang bersifat vertikal maupun horizontal,

juga semakin kuatnya peran civil society dalam mendukung kapasitas dan

kapabilitas sistem politik.

Strategi :

1. Pengembangan kelembagaan demokratsi lokal



2. Penataan hubungan eksekutif dan legislatif menuju kemitraan yang menjamin

tata kelola pemerintahan yang baik ;

3. Penguatan peran civil society dalam demokratisasi;

4. perluasan akses partisipasi public.

B. Ketentraman dan ketertiban Umum Pembangunan ketentraman dan ketertiban umum diarahkan untuk mewujudkan

tertib sosial berlandasan hukum. Ketentraman dan ketertiban umum sebagai faktor

utama dan berperan dalam menciptakan situasi kondusif bagi keberlanjutan

pembangunan di jawa barat. Dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang aman,

tentram, dan tertib perlu didukung konsistensi penegakan hukum dengan aparat

hukum yang bersih dan lembaga peradilan yang kuat dan independen.

Strategi :

1. Peningkatan perlindungan masyarakat dari berbagai gangguan ;

2. Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan ketentraman dan

ketertiban umum.

C. Hukum Pembangunan hukum ditujukan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan

terutama pelayanan publik melalui proses penyusunan produk hukum yang aspiratif

dan partisipatif, tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan dapat

memenuhi tuntutan perkembangan jaman, sehingga dapat meningkatkan kualitas

legislasi daerah. Produk hukum yang ditetapkan harus diikuti dengan penegakkan

hukum yang kosisten didukung aparat penegak hukum yang bersih dan kesadaran

hukum masyarakat yang tinggi.

Startegi :

1. Mewujudkan produk hukum daerah yang memihak kepentingan masyarakat ;

2. Mewujudkan harmonisasi produk hukum ;

3. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat ;

4. Membangun kepercayaan terhadap aparat hukum dan lembaga peradilan.

D. Aparatur Penyelenggaraan manajemen pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan

pelayanan publik melalui pelaksanaan otonomi daerah yang semakin menjamin

terwujudnya kemandirian daerah baik tataran provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa.

Kemandirian daerah tersebut harus ditopang oleh aparatur yang professional,



bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung

tinggi etika, dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), dengan wadah struktur

kelembagaan daerah yang right sizing guna mewujudkan birokrasi yang efisien.

Strategi :

1. Penataan birokrasi pemerintahan dari sisi struktur dan budaya organisasi ;

2. Peningkatan kinerja pelayanan publik melalui pembenahan sistem dan

prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan ;

3. Peningkatan akses masyarakat terhadap pelayanan publik ;

4. Penataan wilayah dalam rangka pemerataan pembangunan dan efektivitas

rentang kendali ;

5. Pengembangan kapasitas desa dalam rangka penguatan daya saing.

4.1.5 MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN 1. Upaya pemerataan pembangunan dilakukan melalui pengembangan wilayah

yang terencana dan terintegrasi dengan seluruh pembangunan sektor dan

tertuang dalam suatu rencana tata ruang. Selanjutnya rencana tata ruang

tersebut digunakan sebagai acuan kebijakan spasial bagi pembangunan di setiap

sektor agar pemanfaatan ruang dapat sinergis, serasi dan berkelanjutan.

2. Perhatian kepada wilayah tertinggal akan ditingkatkan agar ketertinggalan

wilayah tersebut tidak terlalu besar bahkan dapat sejajar dengan wilayah lain

yang telah lebih dulu berkembang. Untuk itu akan dilakukan percepatan

pembangunan wilayah tertinggal melalui pendekatan peningkatan manusianya

maupun sarana dan prasarananya.

3. Upaya untuk menanggulangi kemiskinan akan terus dilakukan melalui

pemberdayaan usaha mikro dan pengembangan koperasi dan penciptaan akses

terhadap lembaga keuangan lainnya sebagai wahana yang efektif untuk

mendukung kegiatan ekonomi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

4. Pembangunan di wilayah perbatasan akan terus ditingkatkan sehingga wilayah

perbatasan sebagai wajah Jawa Barat dapat menjadi pintu gerbang yang

mencirikan kemajuan Provinsi Jawa Barat.

5. Keseimbangan pembangunan perkotaan dan perdesaan dapat terwujud melalui

adanya keterkaitan kegiatan ekonomi antara perkotaan dan perdesaan.

Pembangunan perkotaan diarahkan agar dapat menjadi pusat koleksi dan

distribusi hasil produksi di wilayah perdesaan. Sedangkan pembangunan

perdesaan diarahkan pada pengembangan produk agroindustri dan sektor

lainnya sesuai dengan ketersediaan tenaga kerja, peningkatan sumberdaya



manusia di perdesaan khususnya dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber

daya.

6. Kerjasama antardaerah akan dikembangkan sehingga tercipta kondisi saling

menguntungkan. Kerjasama antardaerah diarahkan dalam rangka efisiensi

pelayanan publik maupun pembangunan lainnya melalui kerjasama pembiayaan,

ataupun pemeliharaan dan pengelolaan sarana dan prasarana sehingga dapat

berbagi manfaat diantara daerah yang bekerjasama.

7. Pembangunan kesejahteraan sosial diarahkan melalui sistem perlindungan dan

jaminan sosial bagi bagi masyarakat yang kurang beruntung dan bagi

masyarakat penyandang masalah sosial.

8. Pemenuhan perumahan beserta sarana dan prasarana pendukungnya akan

terus dilakukan melalui penyelenggaraan perumahan yang berkelanjutan, layak

dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat sesuai kemampuan daya

belinya.

9. Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yaitu air minum dan sanitasi diarahkan

pada peningkatan kualitas pengelolaan aset dan penyediaan air minum dan

sanitasi, pemenuhan kebutuhan minimal air minum dan sanitasi dasar bagi

masyarakat, penyelenggaran pelayanan air minum dan sanitasi yang akuntabel

dan profesional serta penyediaan sumber –sumber pembiayaan murah dalam

pelayanan air minum dan sanitasi.

10. Peningkatan akses terhadap pelayanan sosial dasar yaitu pendidikan dan

kesehatan akan terus dilakukan melalui penyediaan fasilitas pendidikan dan

kesehatan yang memadai dan merata di seluruh wilayah Jawa Barat,

pembenahan sistem pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi

seluruh masyarakat serta peningkatan kualitas pendidikan dasar dan

peningkatan pelayanan kesehatan yang akuntabel dan bertanggung jawab.



4.2. TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN 4.2.1. RPJMD KE-1 (2005 – 2008)

MISI KE-1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS Jawa Barat sebagai Provinsi Termaju pada aspek sumberdaya manusia pada

tahap RPJM ke-1 ditandai dengan meningkatnya kualitas dan akses

pelayanan pendidikan, meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar

melalui Tuntas Wajardikdas 9 Tahun, dan terlaksananya Rintisan Wajiab

Belajar 12 tahun. Meningkatnya pelayanan kesehatan akan meningkatkan

derajat kesehatan masyarakat dengan menurunnya Angka Kematian Bayi

dan meningkatnya gizi balita dan anak. Peningkatan kualitas masyarakat juga

ditandai dengan peningkatan peluang ekonomi melalui penyerapan tenaga

kerja serta menurunnya angka kemiskinan. Berkembangnya ilmu

pengetahuan dan teknologi, kesenian dan budaya yang dilandasi dengan

semakin kokohnya nilai agama, meningkatnya peran perempuan di segala

bidang, dan berkembangnya peran pemuda dalam bidang wirausaha,

kemampuan politik,dan bela negara merupakan ciri masyarakat yang

berkualitas. Pembangunan interaksi sosial dilakukan melalui perencanaan

kontingensi, pembuatan dan pengembangan sistem informasi dan data

kesejahteraan sosial yang terpusat; peningkatan peran dan partisipasi

lembaga atau organisasi sosial masyarakat; pemberdayaan serta

pendampingan pelaksanaan program secara intensif; dan pelestarian

kepahlawanan, keperintisan, kejuangan dan kesetiakawanan sosial.

MISI KE-2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING

Aspek Pertanian Tahap Penguatan Sistem Agribisnis Penyusunan strategi penguatan sistem agribisnis Jawa Barat didasarkan

kepada kondisi permasalahan faktual pada sistem agribinis serta adanya

peluang dan tantangan yang muncul sebagai akibat terjadinya perubahan

lingkungan. Strategi penguatan sistem agribisnis Jawa Barat diharapkan

dapat menghantarkan agribisnis pada kondisi ideal sebagai salah satu core

business Jawa Barat dan mampu mewujudkan masyarakat sejahtera Jawa

Barat tahapan penguatan sistem agribisnis Jawa Barat disusun meliputi enam

aspek penguatan antara lain 1) penguatan sumber daya manusia, 2)

penguatan usaha, 3) penguatan kondisi lingkungan, 4) penguatan sarana dan



prasarana, 5) penguatan penelitian dan pengembangan agribisnis dan 6)

Penguatan koordinasi kelembagaan.

Aspek Industri, Perdagangan dan Pariwisata Guna mendorong pembangunan industri di Jawa Barat melalui tahapan

revitalisasi, konsolidasi dan restrukturisasi yang di tandai dengan penguatan

struktur industri, peningkatan kesempatan kerja di sektor industri,

pendayagunaan potensi lokal, penumbuhan industri yang potensial dan

menumbuh kembangkan industri kecil menengah sebagai pendukung industri

besar. Disamping itu, untuk peningkatan sistem perdagangan Jawa Barat

melalui peningkatan akses pemasaran dan sarana distribusi.

Adapun dalam rangka peningkatan citra Jawa Barat sebagai daerah

kunjungan wisata, melalui peningkatan dan penataan objek dan daya tarik

wisata di Kawasan Wisata Unggulan (KWU) Jawa Barat dan peningkatan

sarana prasarana pendukung pariwisata.

Aspek Jasa Aspek Pertambangan dan Energi Aspek Dunia Usaha dan Investasi MISI KE-3 : MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI

Upaya meningkatkan daya dukung lingkungan Jawa Barat, dilakukan

melalui pengendalian laju pertumbuhan penduduk, penataan ruang yang

mampu mengarahkan pergerakan manusia dan barang, serta mengantisipasi

pertumbuhan wilayah, khususnya kota – kota, sinkronisasi rencana tata ruang

wilayah provinsi dan kabupaten kota, serta melalui pengelolaan sumber daya

alam dan pelestarian fungsi lingkungan ke arah yang lebih baik, melalui

berkembangnya upaya penerapan pendidikan lingkungan di sekolah,

berkembangnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup,

tersedianya berbagai pedoman, tolok ukur, baku mutu, sistem pemantauan



dan evaluasi pengelolaan lingkungan, serta peraturan lingkungan yang

memadai, berjalannya upaya penegakan hukum lingkungan, serta

meningkatnya upaya mitigasi bencana.

MISI KE- 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Meningkatnya rasa tentram dan suasana tertib dengan tertanganinya

berbagai kerawanan sosial, menurunnya angka kriminalitas dan tercapainya

prasyarat pembangunan sehingga dapat mengakselerasi pencapaian

pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan ke masyarakat.

Meningkatnya keadilan dan penegakan hukum; terciptanya landasan hukum

untuk memperkuat kelembagaan demokrasi; terciptanya landasan bagi upaya

penegakan supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia yang

bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945; dan tertatanya sistem hukum daerah. Bersamaan

dengan itu, pelayanan kepada masyarakat makin membaik dengan

meningkatnya penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah yang

tercermin dengan terjaminnya konsistensi seluruh peraturan pusat dan

daerah dan tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan

yang lebih tinggi; serta tertatanya kelembagaan dan ketatalaksanaan

perangkat daerah dalam mendukung percepatan terwujudnya tata

kepemerintahan yang baik.

MISI- 5 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

4.2.2. RPJMD KE-2 (2008 – 2013)

MISI KE-1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS Pada tahap RPJMD ke-2 ini, dilakukan pencanangan Wajib Belajar Dua Belas

Tahun bagi kabupaten/kota se Jawa Barat yang didukung peningkatan

sarana dan prasarana pendidikan menengah dan bantuan beasiswa bagi

siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu. Perluasan pelayanan

pendidikan pada setiap jenjang usia dan pendidikan serta jalur dan jenis

pendidikan, serta mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi di bidang



agro industri, kelautan dan pariwisata dengan memprioritaskan nilai-nilai

kearifan lokal merupakan sasaran utama dalam aspek pendidikan.

Tindak lanjut dari RPJMD sebelumnya pada aspek kesehatan meliputi

pengembangan fasilitas dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan

kesehatan; perluasan jangkauan unit pelayanan kesehatan pada daerah

tertinggal dan daerah terpencil; meningkatkan kewaspadaan dini terhadap

munculnya berbagai penyakit; peningkatan kesadaran dalam hidup sehat dan

bersih.

Dalam kurun waktu 5 tahun kedua, pembangunan kegamaan di Jawa Barat

memprioritaskan kepada pengembangan fungsi dan peran Forum Kerukunan

Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup inter dan antar

umat beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan

keagamaan diprioritaskan kepada upaya-upaya untuk mengimplementasikan

dan aktualisasi pemahaman dan pengamalan agama dalam kehidupan

bermasyarakat.

Pembangunan kebudayaan di Jawa Barat diprioritaskan pada pelestarian

nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat. Langkah dan

upaya yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan

kebudayaan tersebut, antara lain dengan melestarikan nilai-nilai tradisional

dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat guna mengantisipasi

perkembangan globalisasi.

Pembangunan dalam meningkatkan interaksi sosial pada kurun waktu ini

dilakukan melalui pemecahan masalah dan rehabilitasi sosial; pencegahan

meluasnya masalah sosial yang sudah ada serta munculnya masalah sosial

baru; peningkatan dan pengembangan pilar-pilar partisipasi masyarakat;

pembentukan forum warga dalam pencegahan munculnya masalah sosial;

pengembangan sumber daya manusia sebagai pelaku pembangunan dalam

bidang kesejahteraan sosial; pengembangan infrastruktur kesos (fasiltas

pelayanan, komunikasi).


Pertanian Tahap Reposisi dan Revitalisasi (tahun 2008-2013) Pengembangan pertanian di Provinsi Jawa Barat tidak dimulai dari nol, tetapi

dimulai dengan penataan agribisnis yang ada dan penyelesaian



permasalahan yang dihadapi di setiap sub sistem agribisnis. Dari segi sistem

agribisnis yang perlu dilakukan pada tahap ini: (1) Penataan agribisnis yang

ada, (2) Perbaikan subsistem agribisbnis yang bermasalah, (3) Revitalisasi

agribisnis untuk pembangunan ekonomi, (4) Mengubah proporsi peran

agribisnis dalam struktur PDRB Provinsi Jawa Barat, dan (5) Realokasi

sumberdaya, pendanaan, dan wilayah pertumbuhan agribisnis. Revitalisasi

agribisnis dalam kerangka pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Barat terkait

dengan koreksi, pemantapan, dan pengembangan, kebijakan yang telah

dibuat. Koreksi dilakukan untuk menempatkan agribisnis sebagai suatu

sistem yang lebih luas, bukan hanya identik dengan sektor pertanian primer.

Dengan menempatkan agribisnis sebagai suatu sistem, konsekuensinya akan

mengubah proporsi peran agribisnis dalam perekonomian Provinsi Jawa

Barat. Implikasi lebih lanjut dari reposisi ini adalah realokasi sumberdaya

ekonomi yang lebih berat ke pengembangan agribisnis. Tahap ini diharapkan

akan tuntas pada jangka waktu lima tahun pertama dalam perencanaan ini.

Aspek Industri, Perdagangan dan Pariwisata Pada tahapan ini, pengembangan industri di arahkan pada tahapan

Revitalisasi dan Restrukturisasi industri , melalui penataan struktur industri

dan peningkatan penguasaan teknologi tinggi. Sedangkan untuk penguatan

perdagangan melalui penguasaan pangsa pasar dalam negeri dan pasar

ekspor, serta penguatan jaringan distribusi barang. Adapun untuk

pengembangan pariwisata di arahkan pada penataan objek dan daya tarik

wisata serta pengelolaan pariwisata di Kawasan Wisata Unggulan (KWU)

Jawa Barat.

Aspek Jasa Aspek Pertambangan dan Energi Aspek Dunia Usaha dan Investasi

MISI KE-3 : MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN

LESTARI

Semakin membaiknya daya dukung lingkungan Jawa Barat dicerminkan oleh

berhasilnya upaya pengendalian laju pertumbuhan penduduk, terwujudnya

pemanfaatan ruang yang serasi, dan berjalannya pengendalian pemanfaatan



ruang secara konsisten. Indikasi lain adalah semakin membaiknya pola

pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan,

meningkatnya peran masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan, semakin membaiknya sistem informasi sumber daya alam

lingkungan hidup, tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan

yang mampu berfungsi sebagai media pendidikan lingkungan, membaiknya

upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, meningkatnya

upaya pemulihan kualitas lingkungan, tertatanya kelembagaan pengelolaan

sumber daya alam dan lingkungan hidup, semakin meningkatnya upaya

pengurangan resiko bencana alam, meningkatnya penegakan hukum

lingkungan, terbangunnya pola pemanfaatan sumber daya alam dan

lingkungan yang berkelanjutan.

MISI KE- 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Meningkatnya kemampuan dasar lembaga ketentraman dan ketertiban umum

yang ditandai dengan peningkatan kemampuan postur dan struktur trantibum

daerah serta peningkatan kemampuan lembaga ketentraman dan ketertiban

umum daerah khususnya dalam mengatasi potensi konflik dan penanganan

bencana alam.

Kondisi itu sejalan dengan meningkatnya kesadaran dan penegakan hukum,

tercapainya konsolidasi penegakan supremasi hukum dan penegakan hak

asasi manusia, serta kelanjutan penataan sistem hukum daerah. Sejalan

dengan itu, kehidupan bangsa yang lebih demokratis semakin terwujud

ditandai dengan membaiknya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

daerah serta kuatnya peran masyarakat sipil dan partai politik dalam

kehidupan bangsa.

MISI KE-5 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

4.2.3. RPJMD KE-3 (2013 – 2018) MISI KE-1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS Sasaran utama pada periode ini yaitu akselerasi penuntasan Program Wajib

Belajar Dua Belas Tahun yang telah dicanangkan bagi kabupaten/kota se Jawa

Barat pada periode sebelumnya. Upaya - upaya yang dilakukan dalam rangka



mendukung akselerasi tersebut yaitu tuntasnya penanganan sarana dan

prasarana pendidikan menengah melalui pembangunan unit sekolah baru (USB),

rehabilitasi dan penambahan ruang kelas baru (RKB) serta ditingkatkannya

bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) masih merupakan sasaran prioritas pada

periode ini, dengan target tertampungnya semua anak usia 0 – 6 tahun pada

lembaga-lembaga PAUD baik yang bersifat formal maupun non-formal. Adapun

pengembangan pendidikan menengah dan tinggi diupayakan melalui

pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri manufaktur berskala regional

maupun nasional, dan Pengembangan lembaga pendidikan tinggi berbasis

penelitian, pengembangan IPTEK dan keunggulan lokal/daerah. Pada periode ini

juga dilakukan upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multi media bagi

masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan melalui bantuan sarana dan

prasarana serta tenaga terdidik sebagai fasilitator pendidikan keterampilan di

perdesaan.

Untuk memperkuat sistem kesehatan di tahapan RPJMD ke-3 dilakukan

peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;

peningkatan kemudahan akses terhadap pelayanan kesehatan melalui

penempatan dokter dan bidan desa atau tenaga kesehatan terampil lain di

daerah terpencil, tertinggal dan terisolasi; peningkatan mutu lingkungan

perumahan dan permukiman meliputi sanitasi dasar dan sanitasi tempat umum,

industri dan tempat lainnya; dan peningkatan promosi dan penyebarluasan

informasi kesehatan melalui berbagai media.

Dalam kurun waktu 2013-2018, pembangunan kegamaan di Jawa Barat

memprioritaskan untuk memantapkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat

Beragama (FKUB) sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama

maupun antar umat beragama revitalisasi fungsi dan peran FKUB. Selain itu

prioritas untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan

pengamalan agama dalam kehidupan bernegara dimaksudkan agar

Pembangunan kebudayaan pada tahap RPJMD ke-3 ini diprioritaskan pada

upaya-upaya untuk mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal

masyarakat Jawa Barat. Langkah dan upaya yang dilakukan untuk mewujudkan

prioritas pembangunan kebudayaan tersebut, antara lain dengan

mengembangkan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat

yang dapat dijadikan faktor penyeimbang terhadap perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.



Pembangunan interaksi sosial diarahkan pada peningkatan penyuluhan,

pembinaan dan pendidikan sosial dalam keluarga; pengaktifan kelompok

masyarakat pada tingkat lokasl dengan pendampingan intensif oleh petugas

kemasyarakatan; pembentukan dan pengembangan mekanisme supervisi serta

standarisasi mutu pelayanan; dan pengembangan sistem kelembagaan

pemerintah maupun non pemerintah.


Pertanian Tahap Pemantapan Mutu Tahap pemantapan mutu merupakan tahap pengembangan teknologi agribisnis

hulu sampai dengan agribisnis hilir, setelah diperolehnya komitmen terhadap

pembangunan agribisnis di Provinsi Jawa Barat. Pemantapan mutu merupakan

komitmen Provinsi Jawa Barat untuk merespons setiap tuntutan konsumen,

terutama terhadap mutu, kenyamanan, keamanan, kesehatan, kelestarian dan

isu-isu lingkungan lainnya. Tuntutan tersebut memerlukan rekayasa teknologi di

semua sub sistem agribisnis. Pada tahap ini diperlukan: (1) Supply Chain

Management yang efektif dan efisien, (2) Budaya mutu dan merk, (3) Sertifikasi

dan standisasi produk, (4) Respons terhadap upaya mencapai kepuasan

konsumen, dan (5) Kelembagaan penunjang yang efisien.


restrukturisasi industri , melalui penguatan struktur industri hulu dan hilir

(backward and forward linkage), peningkatan kualitas produk serta peningkatan

penguasaan teknologi tinggi. Sedangkan untuk penguatan perdagangan melalui

penguasaan pangsa pasar dalam negeri dan pasar ekspor, penguatan jaringan

distribusi barang dan pemberdayaan produk dalam negeri. Adapun untuk

pengembangan pariwisata di arahkan pada penataan objek dan daya tarik

wisata, pengelolaan pariwisata berbasis pemberdayaan masyarakat (community

Based Development) serta peningkatan promosi wisata.

Aspek Jasa Aspek Pertambangan dan Energi



Aspek Dunia Usaha dan Investasi


LESTARI

Daya dukung lingkungan Jawa Barat yang mantap dicerminkan oleh proses

penataan ruang Jawa Barat yang mampu mewadahi jumlah penduduk,

persebaran dan aktivitasnya, serta pertumbuhan kota – kota, secara seimbang

sesuai daya tampungnya. Indikasi lainnya adalah semakin efisien dan efektifnya

sistem pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, yang ditandai dengan

makin berkembangnya penerapan pendidikan lingkungan untuk semua kalangan

baik secara formal maupun non formal, peran aktif masyarakat semakin

meningkat dalam pengelolaan lingkungan, mantapnya sistem informasi sumber

daya dan lingkungan hidup, sarana dan prasarana lingkungan yang semakin

lengkap dan memadai, semakin efektifnya upaya pemulihan serta pengendalian

pencemaran dan kerusakan lingkungan, menguatnya kinerja kelembagaan

pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, mantapnya upaya

pengurangan resiko bencana, tetap konsistensinya upaya penegakan hukum

dalam pengendalian kualitas lingkungan, semakin membaiknya upaya

pendayagunaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan

MISI KE - 4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Sejalan dengan kondisi ketertiban dan keamanan yang makin mantap di seluruh

wilayah Jawa Barat, profesionalisme aparatur penegak hukum daerah serta

institusinya semakin didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai.

Sejalan dengan makin mantapnya pelembagaan nilai-nilai demokrasi dengan

menitikberatkan pada prinsip toleransi, nondiskriminasi dan kemitraan dan

semakin mantapnya pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah. Kondisi itu

mendorong tercapainya penguatan kepemimpinan dan kontribusi Jawa Barat

dalam berbagai kerja sama dengan berbagai stakeholders. Bersamaan dengan



itu kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan

berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di Provinsi,

kabupaten/Kota dan desa makin mampu mendukung pembangunan daerah.

MISI KE - 5 : MEWUJUDKAN PEMERATAAN PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN

4.2.4. RPJMD KE-4 (2018 – 2023)

MISI KE-1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS Tahap RPJMD ke-4 merupakan periode tuntasnya Program Wajib Belajar Dua

Belas Tahun di Provinsi Jawa Barat, untuk itu dilakukan peningkatan akses

pelayanan pendidikan menengah di daerah-daerah terpencil dan terus

ditingkatkannya bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak

mampu. Selain itu mulai dirintis Program Wajib Belajar 15 Tahun dan upaya

peningkatan angka partisipasi pendidikan tinggi, melalui peningkatan bantuan

beasiswa bagi lulusan SMA/SMK yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi.

Adapun pengembangan pendidikan menengah kejuruan dan pendidikan tinggi

diupayakan melalui pengembangan sekolah kejuruan berbasis industri jasa

berskala nasional dan internasional, dan pengembangan lembaga pendidikan

tinggi berskala internasional, yang memiliki keunggulan komparatif dalam era

persaingan global. Upaya tersebut dapat didukung melalui pengembangan

kurikulum berbasis kompetensi yang dipadukan dengan muatan-muatan

kurikulum internasional.

Pada periode ini juga upaya pendidikan keterampilan dan penguasaan multi

media bagi masyarakat, khususnya masyarakat perdesaan yang telah

dikembangkan pada periode sebelumnya, mulai diarahkan untuk membantu

meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui kegiatan kewirausahaaan

melalui penerapan keterampilan dan penguasaan multi media yang telah

diperoleh.

Pada periode RPJM ke-4 diutamakan pada peran serta dan partisipasi

masyarakat dan penguatan institusi dalam peningkatan kesehatan, yaitu

peningkatan fungsi institusi kesehatan, peningkatan peran serta masyarakat

dalam menentukan pelayanan kesehatan yang terjangkau, peningkatan

pemberdayaan masyarakat dalam kesehatan lingkungan, dan pendidikan

kesehatan yang memadai bagi seluruh penduduk.



Untuk pembangunan keagamaan di Jawa Barat diprioritaskan pada peningkatan

fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah

kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antar umat beragama. Selain

itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan diprioritaskan kepada

upaya-upaya untuk mengimplementasikan dan aktualisasi pemahaman dan

pengamalan agama dalam kehidupan berpolitik agar penyelenggaraan

kehidupan berpolitik dilandasi oleh nilai-nilai dan etika agama.

Sementara itu, pembangunan kebudayaan di Jawa Barat diprioritaskan pada

penguatan nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat

dengan aktualisasi nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal masyarakat Jawa Barat

dalam berbagai aspek kehidupan sebagai unsur utama identitas dan jati diri

masyarakat Jawa Barat.

Pembangunan interaksi sosial pada kurun waktu RPJMD ke-4 diprioritaskan

pada penanganan masalah sosial dengan berbasiskan pada kekuatan

masyarakat; pengembangan sistem jaringan (networking) dalam pelaksanaan

pembangunan bidang sosial; pengembangan sistem supervisi atas pelaksanaan

pembangunan kesos maupun pengembangan partisipasi sosial masyarakat; dan

pengembangan peraturan-peraturan/perundangan bidang kesejahteraan sosial.

MISI KE-2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING Aspek Pertanian Tahap Pengembangan Jaringan Pada tahap ini, pengembangan pertanian Provinsi Jawa Barat harus sudah

menguasai jaringan bisnis yang luas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya integrasi

vertikal dan integrasi horizontal dalam sistem agribisnis. Untuk itu diperlukan: (1)

Holding Company dan integrasi vertikal tingkat lokal, regional, dan internasional,

(2) Kolaborasi bisnis di tingkat Jawa Barat dan provinsi lain, dan (3) Relasi bisnis

di pasar internasional. Pada tahap ini agribisnis Provinsi Jawa Barat sudah

berkembang menembus batas-batas wilayah provinsi dan negara.

Konsekuensinya adalah pada tahap ini persaingan global akan semakin kuat.

Selama tahapan sebelumnya dapat dilalui dengan baik, pada tahap

pengembangan jaringan ini akan dapat dilalui dengan baik. Aspek Industri, Perdagangan dan Pariwisata



Pada tahapan ini, pengembangan industri di arahkan pada tahapan

Pengembangan industri (Development Industries), melalui penguatan jaringan

kerja industri, peningkatan kualitas produk, pemanfaatan standarisasi produk

serta peningkatan penguasaan teknologi tinggi. Sedangkan untuk penguatan

perdagangan melalui penguasaan pangsa pasar dalam negeri dan pasar ekspor,

penguatan jaringan distribusi barang dan pemberdayaan produk dalam negeri.

Adapun untuk pengembangan pariwisata di arahkan pada peningkatan

pengelolaan pariwisata, peningkatan standarisasi pariwisata serta peningkatan

promosi wisata.


MISI KE-3 : MEWUJUDKAN LINGKUNGAN HIDUP YANG ASRI DAN LESTARI Dalam rangka semakin memantapkan daya dukung lingkungan Jawa Barat, terus

dijaga dan dipertahankan secara konsisten berbagai upaya untuk melestarikan

kualitas dan fungsi lingkungan, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya

alam dan lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah

lingkungan di masyarakat. Berbagai upaya tersebut dicerminkan melalui

meningkatnya perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat, semakin

mantapnya sistem informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup,

terbentuknya sistem pengelolaan lingkungan dengan sarana, prasaranaa serta

infrastruktur lingkungan yang memadai, semakin terpeliharanya kualitas

lingkungan, makin membaiknya kinerja pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan, terciptanya sistem mitigasi dan penanganan bencana yang handal.

MISI KE-4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta ditandai dengan terwujudnya

konsolidasi demokrasi yang kokoh dalam berbagai aspek kehidupan politik serta

supremasi hukum dan penegakan hak-hak asasi manusia; terwujudnya rasa

aman, tentram dan damai bagi seluruh rakyat; terwujudnya tata kepemerintahan

yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang

profesional dan netral; terwujudnya masyarakat, masyarakat politik, dan



masyarakat ekonomi yang mandiri, serta terwujudnya kemandirian daerah dalam

konstelasi nasional.


4.2.5. RPJMD KE-5 (2023 – 2025) MISI KE-1 : MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG BERKUALITAS Rintisan Program Wajib Belajar Lima Belas Tahun pada periode sebelumnya,

pada periode ini dicanangkan untuk dilakukan di seluruh kabupaten/kota di Jawa

Barat. Upaya yang dilakukan adalah peningkatan akses pelayanan pendidikan

tinggi melalui peningkatan bantuan beasiswa bagi siswa yang berasal dari

keluarga tidak mampu dan siswa berprestasi dari setiap kabupaten/kota, serta

pengembangan lembaga pendidikan tinggi di kabupaten/kota yang berbasis

keunggulan daerah dan berelevansi terhadap kebutuhan kerja. Di sisi lain

pengembangan sekolah menengah kejuruan dan lembaga pendidikan tinggi

bertaraf internasional yang memiliki keunggulan komparatif dalam era persaingan

global, didukung oleh pengembangan kurikulum internasional berbasis

kompetensi terus dilakukan dalam upaya pengembangan pendidikan menengah

dan tinggi.

Perkuatan sistem kesehatan, pada tahap ini, diarahkan pada kemandirian

masyarakat pada pelayanan kesehatan, dan pengembangan sistem pembiayaan

kesehatan secara pra upaya. Sedangkan pada sasaran-sasaran akses layanan,

kewaspadaan dini terhadap penyakit dan kesadaran hidup sehat dan bersih

strateginya diarahkan pada meningkatkan ketersediaan pelayanan kesehatan

yang terjangkau dan bermutu, pemberian rewards dan punishment untuk

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan

pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan. Dalam kurun waktu RPJMD ke-5, pembangunan kegamaan di Jawa Barat

diprioritaskan pada upaya pemantapan Kerukunan Hidup Umat Beragama

dengan mengoptimalkan fungsi dan peran Forum Kerukunan Umat Beragama

sebagai wadah kerukunan hidup baik inter umat beragama maupun antar umat

beragama. Selain itu dalam kurun waktu tersebut pembangunan keagamaan

diprioritaskan pada upaya-upaya untuk mewujudkan semakin mantapnya sikap

hidup toleransi dan tenggang rasa yang harmonis sebagai modal dasar



pembangunan serta upaya untuk memantapkan implementasi dan aktualisasi

pemahaman dan pengamalan agama dalam berbagai aspek kehidupan.

Adapun pembangunan kebudayaan di Jawa Barat diprioritaskan pada upaya

pemantapan Ketahanan Budaya Jawa Barat dalam kehidupan global. Langkah

yang dilakukan untuk mewujudkan prioritas pembangunan kebudayaan tersebut

adalah dengan menjadikan budaya Jawa Barat, termasuk nilai-nilai luhur yang

dikandungnya, sebagai bagian dari interaksi sosial masyarakat Jawa Barat dalam

pergaulan masyarakat berskala regional, nasional maupun internasional.

Untuk pembangunan interaksi sosial, pada periode ini dilakukan pembentukan

dan pengembangan sertifikasi, akreditasi berbagai bentuk pelayanan

kesejahteraan sosial; pengembangan sistem kerjasama dengan pelaku ekonomi

serta investor swasta, BUMN, BUMD; dan pengembangan sistem jaringan

(networking) dalam pelaksanaan pembangunan bidang sosial

MISI KE-2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING Aspek Pertanian Tahap Ekspansi (tahun 2023-2025) Pada tahap ini pertanian Provinsi Jawa Barat harus sudah memasuki tahap

pemenangan persaingan, baik nasional maupun global. Untuk itu diperlukan: (1)

Penguatan keunggulan kompetitif, (2) Terpenuhinya konsumsi Provinsi Jawa

Barat dan domestik, (3) Tingginya daya terima pasar internasional, dan (4) Nilai

tambah ekspor yang tinggi. Kegiatan agribisnis pada tahap ini dicirikan dengan

komitmen yang tinggi terhadap tujuan memenangkan keunggulan kompetitif di

pasar global, dengan ciri bisnis yang berorientasi pada efisiensi, kualitas,

keamanan dan keberlanjutan. Wujud Provinsi Jawa Barat sebagai provinsi

termaju di Indonesia akan terlihat pada tahap ini.


pembangunan industri yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan,

Pengembangan kemampuan inovasi khususnya dibidang teknologi industri dan

manajemen serta peningkatan kualitas produk yang sesuai dengan standar

internasional. Adapun untuk pengembangan perdagangan, pada tahapan ini

adalah penguatan dan peningkatan nilai ekspor daerah dan pemantapan jalur



distribusi barang. Sedangkan kepariwisataan, pada tahapan ini di arahkan pada

pen pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.



LESTARI Kemantapan daya dukung lingkungan Jawa Barat harus tetap terjaga secara

konsisten bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Upaya untuk

melestarikan kualitas dan fungsi lingkungan agar lebih asri dan lestarin tetap

dilanjutkan melalui, perbaikan menerus pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan hidup, serta selalu mendorong perilaku dan budaya ramah lingkungan

di masyarakat. Daya dukung lingkungan Jawa Barat yang mantap merupakan

modal utama bagi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan tahap berikutnya.

MISI KE-4 : MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK Semakin mantapnya kelembagaan politik dan hukum ditandai dengan partisipasi

masyarakat yang inovatif, semakin unggul dalam daya saing. Mantapnya

penggunaan e-government dalam kehidupan berpemerintahan sehingga seluruh

pelayanan publik berbasiskan teknologi informasi termasuk terwujudnya

kompeteni aparatur yang menguasai teknologi sehingga tercapai akselerasi

pelayanan publik.


BAB V

P E N U T U P

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun

2005-2025 sesuai dengan fungsinya adalah sebagai dokumen perencanaan jangka

panjang 20 tahun ke depan yang memuat visi, misi dan arah pembangunan pada setiap

sektor atau bidang pembangunan daerah yang akan dijadikan pedoman bagi seluruh

pemangku kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan Pemerintah Provinsi

Jawa Barat.

RPJPD Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025 diharapkan dapat dijadikan :

1. Acuan dalam menyusun visi, misi dan program pembangunan untuk penyusunan

RPJM Daerah, Renstra SKPD, Renja SKPD dan RKPD

2. Pedoman dalam penyusunan RPJPD Kabupaten dan kota, RPJM, Renstra SKPD,

Renja SKPD dan RKPD di seluruh Provinsi Jawa Barat

3. Menciptakan perencanaan pembangunan yang menjamin terwujudnya sinergitas,

keterpaduan dan sinkronisasi dengan arah pembangunan di kabupaten dan kota

serta terintegrasi dengan arah pembangunan nasional.

4. Acuan dalam memberikan arahan bagi penentu kebijakan program dan kegiatan

pembangunan

Keberhasilan pelaksanaan RPJPD Provinsi Jawa Barat, tergantung pada

komitmen bersama antara penyelenggara pemerintahan daerah dengan stakeholders

dan seluruh lapisan masyarakat Jawa Barat. Untuk itu RPJPD Provinsi Jawa Barat 2005-

2025 agar menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam

penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat selama kurun waktu 20 tahun mendatang.

GUBERNUR JAWA BARAT,

DANNY SETIAWAN

Documents

15439908 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi Jawa Barat